BAB II KAJIAN TEORI
2.1
Pengertian, Fungsi dan Tugas Polri 2.1.1 Pengertian Polri Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP Dalam ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut : a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undangundang memiliki wewenang umum Kepolisian. d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
11
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya
hukum,
serta
terbinanya
ketenteraman,
yang
mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
12
h. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. j. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. l. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu
13
dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undangundang. m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Menurut KUHAP pasal 4 disebutkan: “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”,
dan pasal 6 (1)
menyebutkan: “Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. 2.1.2 Fungsi Polri Mengenai fungsi Polri terdapat dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: ”fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi
14
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas
memelihara
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009:111). Sedangkan mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
15
masyarakat,
tertib
dan
tegaknya
hukum,
terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. 2.1.3 Tugas Polri Tugas dari Polri diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: Pasal 13: ”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a.
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.
menegakkan hukum; dan
c.
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”
Pasal 14: (1)” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a.
melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan
masyarakat
dan
pemerintah
sesuai
kebutuhan; b.
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
16
c.
membina
masyarakat
untuk
meningkatkan
partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; d.
turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e.
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f.
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g.
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h.
menyelenggarakan
identifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i.
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j.
melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani
oleh
berwenang;
17
instansi
dan/atau
pihak
yang
k.
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan” Agar Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan
tugasnya, maka Polri harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Polri diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) serta pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut: Pasal 15: (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a.
menerima laporan dan/atau pengaduan;
b.
membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c.
mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d.
mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e.
mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f.
melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g.
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
18
h.
mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i.
mencari keterangan dan barang bukti;
j.
menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k.
mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l.
memberikan
bantuan
pengamanan
dalam
sidang
dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m.
menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
(2) ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: a.
memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b.
menyelenggarakan
registrasi
dan
identifikasi
kendaraan
bermotor; c.
memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d.
menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e.
memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
19
f.
memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g.
memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h.
melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i.
melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j.
mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k.
melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”
Pasal 16: (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a.
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b.
melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
20
c.
membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d.
menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e.
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
mengadakan penghentian penyidikan;
i.
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j.
mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k.
memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”
21
2.2
Tinjauan Umum Tentang Perjudian 2.2.1 Pengertian Perjudian Secara Yuridis 1.
Menurut KUHP KUHP dalam Pasal 303 ayat 3 menyatakan yang dimaksud judi ialah permainan yang berdasarkan untung-untungan semata, misalnya pemasangan nomor pada judi togel dan menebak nomor mobil. Juga permainan yang berdasarkan kemahiran disertai pertaruhan, misalnya permainan biliar dengan taruhan. Dikatakan berjudi pula mereka yang tidak ikut bermain biliar tapi ikut bertaruh. Demikian juga lomba burung berkicau, bisa dijadikan media judi. Dari pasal dan ayat ini, pengertian judi cukup luas.
Pasal 303 KUHP, selain memberikan kriteria judi, juga memberikan ancaman hukuman bagi mereka yang memberikan kesempatan dan/atau menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memberikan fasilitas untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta.
22
Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik simpulan, penjual nomor, pengepul, dan bandar semuanya dapat terkena pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303.
Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam pasal 303 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:
(1)
Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin: Ke 1: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikan
sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Kel 2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Ke 3: Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai
pencaharian. Kalau yang bersalah, melakukan
kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya,
23
maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (2)
Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana
pada
umumnya
kemungkinan
mendapat
keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk
segala
pertaruhan
tentang
keputusan
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya. 2.
Menurut UU No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.
3.
Menurut PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan
dan
moral
24
pancasila,
serta
membahayakan
penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan
lain.
Dengan
adanya
larangan
pemberian
izin
penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian 2.2.2 Pengertian Perjudian Togel Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore Prize. Kata togel sendiri berasal dari singkatan Toto Gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya karena permainan togel ini sangat dilarang oleh pemerintah makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan sama aparat karna bisa-bisa nanti kalau kedapatan masuk penjara karna terlibat dalama kasus perjudian. (http://bunuh-kebodohan.blogspot.com/2012/03/apa-itutogeldanpengertiantogel.html)
25
Penyebab merajalelanya judi togel dikalangan masyarakat disebabkan enam faktor, yaitu : a.
Faktor ekonomi Masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti melakukan
pencurian,
perjudian,
dimana
tindakan
yang
menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Sulitnya orang mendapatkan nafkah yang bisa menyebabkan orang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian togel ini
adalah masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata.
Untuk makan sehari-hari saja harus berjuang keras. Salah satu peluang untuk mendapat uang secara cepat ialah melalui judi togel. Mereka yang menang dalam judi, mendapat imbalan uang
26
yang berkali-kali lipat sesuai dengan sejumlah uang yang mereka pertaruhkan dalam angka itu. Dengan membeli kupon judi togel seharga Rp 1,000, Rp 2,000, dan paling besar Rp 5,000 mereka berharap bisa mendapat uang untuk bisa bertahan hidup. Cara ini dilakulkan untuk menyiasati hidup yang serba susah karena apa-apa mahal. b.
Faktor Agama Peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Didalam ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai keagamaannya.
c.
Tingkat Pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula intelegensinya. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat apa yang akan dilakukannya. Misalnya seseorang yang pendidikannya tinggi dia akan tahu bahwa dengan bermain judi maka ia akan tahu akibatnya.
27
d.
Faktor budaya. Masyarakat bawah
yang serba kekurangan seperti
kekurangan harta, pendidikan, dan sebagainya, memiliki budaya instan. Mana saja yang bisa cepat dan dapat membantu mengatasi kesulitan hidup yang dialami, mereka lakukan. Judi togel menjanjikan harapan seperti itu. Walaupun dalam kenyataan, banyak yang semakin terpuruk hidupnya dan berakibat rumah tangga berantakan, anak tidak sekolah, selalu ribut
akibat tekanan
ekonomi
dan karena
sudah
tidak
tahan, akhirnya cerai dan bahkan ada yang bunuh diri. e.
Faktor sosial. Masyarakat selalu melihat lingkungan sosial. Kalau lingkungan masyarakat suka main judi, dan masyarakat tidak mempersoalkan, maka yang lain ikut-ikutan. Inilah yang disebut “teori imitasi”. Mereka mengikuti lingkungan sosial yang dominan dalam kehidupan sehari-hari.
f.
Lingkungan Keluarga Keluarga
memiliki
pengaruh
yang
kuat
dalam
pembentukan kepribaian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan, serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh. Apabila anggota keluarga yang diambil itu teladannya itu berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh
28
juga
pada
diri
tendensi
seseorang
dari
itu
diri
apabila
didukung
seseorang
dari
tersebut.
(http://musniumar.wordpress.com/2012/06/22/mengapa-judimerajaleladimasyarakat-bawah/) Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan
tebakan
berdasarkan
kebetulan,
dengan
tujuan
mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”. (Poerwadarminta, 1995: 419) Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhanakan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai (Wirjono Prodjodikoro, 1974:134-135).
29
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainlainnya. Bila melihat Pasal 303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah „‟untung-untungan‟‟ yang juga ada pakar menyebut „‟tergantung nasib‟‟ (Leden Marpaung, 1996: 82). Pada sebagian besar jenis perjudian di dunia memiliki peraturan persis seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun banyak juga jenis perjudian yang memliki peraturan tersendiri namun intinya sama, yang kalah kehilangan uang, yang menang mendapat uang. Pada beberapa perjudian, terdapat seseorang yang menjadi Bandar Judi. Setiap pemain bertaruh pada Bandar, jika kalah uang akan mengalir ke tangan Bandar namun jika menang Bandar akan mengalirkan sejumlah uang yang telah dilipat gandakan kepada pemenang Togel singkatan dari totohan gelap. Togel adalah salah satu bentuk perjudian yang telah banyak di kenal masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan menengah bawah. Menurut bahasa totohan berarti taruhan dan gelap berarti setiap komponen dari aktifitas
30
taruhan ini adalah komponen dalam masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan setiap aktifisnya merupakan anggota masyarakat, sedangkan kegiatan perjudiannya umumnya dilakukan di pelataran rumah salah seorang warga, bahkan di belakang rumah atau di kebun rumah. Togel biasanya di lakukan dengan membeli sebuah nomor yang sebelumnya sudah di prediksi oleh orang jika nomor tersebut lah yang nantinya akan keluar atau menang serta orang yang memenangkan nomor hasil tafsirannya tersebut, ia akan mendapatkan uang yang sudah dijanjikan oleh si penjual togel. (Roni Permana, aktifitas permainan judi togel, http://www.scribd.com diakses tanggal 31 Oktober 2011 jam 16.00) Togel mulai marak di Indonesia kira-kira sejak Tahun 2000-an. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan, tua muda, anak – anak dewasa, karena perjuadian ini mengeluarkan modal yang relatif murah namun bila menang akan mendapat uang yang berlipat ganda. Selain itu karena togel ini sudah merakyat, banyak para penjual togel berkeliaran di sekitar kita dan mempermudah para pembeli yang ingin memasang taruhannya.Dengan kemudahan dan harga yang minimal murah, jenis perjuadian ini sangat populer di Indonesia. (Ricky Aditiya Fandi, judi dan togel di tinjau dari sosiologi, http://www.rickyaf.co.cc tgl 26 Oktober 2011 jam 22.00) 2.2.3 Ancaman Pidana Perjudian Togel Ancaman pidana dalam permainan judi togel telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis, sebagai berikut:
31
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah : a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu. c. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena dari salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. (Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2.2.4 Sifat, Bentuk dan Ciri-ciri Perjudian Togel Perjudian togel ini umumnya menggunakan kupon sebagai alat peredarannya yang baru dapat diperoleh apabila orang membelinya langsung pada pengecer ataupun langsung pada pusat penjual togel itu sendiri. Sehingga terdapat interaksi secara nyata dan langsung antara penjual dan pembeli kupon togel. Di dalam jaringan togel Indonesia, terdapat Bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak sekali bandar-bandar kecil atau biasa disebut penjual togel berkeliaran di sekitar kita. Dalam jaringannya, bandar-bandar akan terbagi menurut wilayahnya, bandar di desa-desa, Bandar di kota, provinsi,
32
hingga sampai ke bandar pusat. ( Darwi Kadir, Togel Judi Klasik yang Selalu Mewabah, http://sosbud.kompasiana.com tgl 26 Oktober 2011 jam 22.00 )
2.2.5 Penyebab dan Akibat Terjadinya Perjudian Togel 1. Penyebab terjadinya perjudian togel Hampir semua masyarakat berpikiran bahwa kemiskinan ialah satusatunya penyebab maraknya perjudian.Memang benar, kemiskinan lah yang menjadi penyebab utama maraknya perjudian.Atas dasar kemiskinan itu banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu.Namun selain itu juga banyak penyebab lainnya yang membuat perjudian semakin marak. Tipisnya keimanan dan kondisi psikis seseorang juga merupakan penyebabnya.Jika kondisi psikis seseorang dalam keadaan kacau, kemungkinan besar untuk mengatasi rasa kacau tersebut dituntaskan dengan bermain judi.Keadaan kacau tersebut bisa disebabkan oleh banyak masalah seperti PHK, perceraian, hutang dan sebagainya. Tipisnya rasa iman membuat seseorang tidak punya pegangan hidup, dia tidak takut akan berbuat dosa. Sehingga seseorang tersebut akan mudah untuk bermain judi tanpa adanya rasa takut akan
tuhan.
(Dimaslova‟S
blog,
karya
ilmiah
upaya
penanggulangan, http://dimaslova.wordpress.com diakses pada tanggal 26 Oktober 2011 jam 22.00)
33
2. Akibat terjadinya perjudian a. Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang. b. Kadang-kadang judi tidaklah adil. Jika anda menang atau kalah, anda harus membayar sejumlah uang. Dari beberapa masalah dalam perjudian di atas, timbul banyak masalah pada berbagai bidang kehidupan salah satunya bidang ekonomi, antara lain : Karena ketagihan dan tidak punya uang, biasanya penjudi berbuat nekat demi mendapat uang kembali seperti mencuri, merampok. Ini merupakan tindakan criminal. Selain itu faktor lain karena terus-terusan kalah judi, penjudi banyak kehilangan uang sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan. Pada bidang psikologis, besar kemungkinan penjudi yang kalah main akan mengalami stress ataupun kegilaan karena telah banyak kehilangan uang. Pada bidang biologis, perjuadian membuat para penjudi memiliki daya tahan tubuh yang lemah.Ini dikarenakan biasanya perjudian dilakukan pada malam hari hingga pagi hari. Seseorang yang terlalu banyak menghirup udara malam, sangatlah tidak baik bagi kesehatan. Di bidang kebudayaan perjudian membuat penjudi menjadi malas bekerja sehingga tidak dapat menghidupi dirinya dan keluargnya.Selain itu agama juga melarang perjudian. (Ricky Aditiya Fandi, judi dan togel di tinjau dari sosiologi, http://www.rickyaf.co.cc tgl 26 Oktober 2011 jam 22.00)
34
Berbagai macam bentuk permainan judi yang ada, maka makin beraneka pula hadiah yang ditawarkan kepada para pemain judi dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga tidak mengherankan jika para pemain menyukai permainan judi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yang menerangkan tentang jumlah kasus tindak pidana perjudian yang terungkap di Polsek Limboto Barat selama tahun 2012. Tabel 1 Data Pengungkapan Kasus Perjudian Toto Gelap Polsek Limboto Barat Tahun 2012 Jumlah Kasus Perjudian Seluruhnya Perjudian Togel Januari 3 1 Februari 2 0 Maret 3 2 April 1 0 Mei 1 0 Juni 0 0 Juli 3 1 Agustus 0 0 September 3 1 Oktober 2 1 Nopember 3 1 Desember 4 2 Total 25 9 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013 Bulan
2.3
Tindak Pidana Perjudian 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
35
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana ( kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut ), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik ( Moeljanto, 1998:2) Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan
36
ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Kata-kata hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat di mengerti bahwa tidak ada satupun rumusan-rumusan yang ada,yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Jadi pengertian mengenai Hukum Pidana tidak ada yang dianggap benar sebagai acuan secara umum. Tetapi menurut Profesor Muljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata straafbaarfeit diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Penggunaan hukum pidana di Indonesia mulai dipergunakan pada zaman pendudukan jepang utuk pengertian strafrecht, dari Bahasa Belanda. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. 2.3.2 Unsur-Unsur Hukum Pidana Menurut Moeljatno (1998:2) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
37
melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang di larang tersebut apabila dilanggar, maka pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi. Didalam menjatuhi sanksi terhadap pelaku tindak pidana, maka sangat diperlukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi maka pelaku tindak pidana dapat di jatuhi hukuman pidana. Didalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi objek tindak pidana itu. Secara garis besar unsur-unsur dari tindak pidana didalam KUHP dapat dibedakan memnjadi dua bagian. Pembedaan tersebut adalah unsur-unsur yang bersifat subjektif dan dan unsur-unsur yang bersifat objektif. Adapun Unsur-unsur yang bersifat subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. Jadi unsur-unsur yang bersifat subjektif lebih bersifat apa yang ada pada diri pelaku. Sedangkan unsur-unsur yang bersifat objektif adalah unsurunsur yang hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
38
keadaan-keadaan dimana tindakkan-tindakkan dari si pelaku itu harus dilakukan. Selain unsur tersebut diatas, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas unsur- unsur formal dan unsur-unsur materiil. Unsur formal meliputi : a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang.
39
e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur pidana secara teoritisi menurut Moeljatno dibagi atas tiga adalah: a. Perbuatan b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan) Unsur tindak pidana menurut KUHP, di ketahui ada delapan unsur tindak pidana yaitu: a. Unsur tingkah laku b. Unsur melawan hukum c. Unsur kesalahan d. Unsur akibat konstitutf e. Unsur keadaan yang menyertai f. Unsur syarat tambahan yang dapat dituntut pidana
40
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana h. Unsur syarat tambahan untuk dpatnya di pidana 2.3.3
Tindak Pidana Perjudian 1.
Perjudian Menurut KUHP Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi. Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut: a.
Ada perbuatan Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan
41
sendiri, seperti main domino, kartu remi, sabung ayam maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola. b.
Bersifat untung-untungan Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untunguntungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalau kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain
c.
Dengan mempertaruhkan uang atau barang Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang
d.
Melawan hukum Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.
42
2.
Perjudian Togel Togel (toto gelap) merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling marak dan populer di Indonesia. Judi ini mirip dengan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang pernah mendapat izin dari pemerintah pada tahun 1986, kemudian secara resmi ditutup dan dilarang pada awal tahun 1990. Togel atau totoan ( berasal dari bahasa Jawa berarti judi ) gelap walaupun bersifat tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri. Realitanya
yang
terjadi
di
masyarakat,
unsur-unsur
perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu: 1) Ada perbuatan Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka. 2) Bersifat untung-untungan Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih. 3) Dengan mempertaruhkan uang atau barang Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.
43
4) Melawan hukum Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum 2.4
Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Togel Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togel. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang (dikuatkan). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara: 1. Preventif Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya
44
wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan. Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu: a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai Social Crime Prevention, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara
khusus
mempunyai
resiko
tinggi
untuk
melakukan
pelanggaran. b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai Situational Crime Prevention, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran. c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai Community based Crime Prevention, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.
45
2. Represif Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan. 3. Reformatif Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah orang yang melakukan kejahtan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif. a.
Reformatif dinamis Upaya dinamis bekaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.
b. Reformatif klinis Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.
46
