BAB II PENGATURAN TENTANG PERAN POLISI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT Keberadaan organisasi Polri di dalam lingkup TNI dan menyatu dangan ABRI seperti yang terjadi pada masa Orde Baru menjadikan Polri sebagai seorang yang terlatih dalam menggunakan senjata namun dalam tugas pokoknya sebagai penegak hukum menjadi kurang terlatih, karena menganggap kurang dibutuhkan. Hal ini didadasarkan pada pemahaman dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan militer yang dididik secara keras. Akibat dari pola militeristik dalam organisasi Polri tersebut menjadikan masyarakat selalu takut kepada polisi apabila ditangkap dan dimasukkan ke remah tahanan.39 Keberadaan Kepolisian Negara di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya eksistensi kepolisian di Indonesia tidak ada diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni “ Presiden memegang kekuasaan tertingggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara”. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur
39
Yoyo Ucok Suyono, Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945), lasksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hal.iii
tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 1999 merupakan momentum keluarnya Polri dari unsur angkatan bersenjata sehingga kedudukan bersifat polri mandiri untuk menentukan kebijakan organisasinya tanpa pengaruh dari tentara. Polri mempunyai program yaitu polisi yang profesional dan mandiri. Pada tahun 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia benar-benar lepas dari ABRI dan secara struktural polri tidak satu atap lagi dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, sehingga Polri bisa menentukan organisasinya sendiri.40 Adanya pengaturan tentang pelaksaan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia
membuktikan bahwa polri merupakan organisasi yang
bersifat mandiri yang berada dibawah kendali Presiden. D. Undang- undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lahirnya Undang-undang
Nomor 2 tahun 2002 sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adannya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak aksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur ABRI dirubah sebagai Polri yang mandiri. Secara filosofis lahirnya Undang-undang No. 2 tahun 2002 karena terjadinya pergeseran
40
Ibid, Hal.100
paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Perubahan militeristik Polri ini menjadi sangat penting, karena eksistensi polri sebagai penegak hukum (law enforcement) dengan mendekatkan sudut legalistik organisasi dan mekanisme kerja kepolisian, Polri adalah agensi pelaksana “the rule of criminal procedure” (RCP) yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan sebagai yang diatur dalam “the rule of criminal code” (RCC), yang secara umum berlaku “code of conduct for law enforcement officials” yang telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-VII dan ke-VIII tentang “ The Prevention of Crime and treat-ment of Offenderrs”. Keberhasilan cita-cita undang-undang tersebut sangatlah ditentukan oleh profesionalisme polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya. Dilihat tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 2 tahun tahun 2002, dapat dikaji dari pendekatan tugas pokok Polri dan wewenang Polri yang meliputi wewenang umun dan khusus. Menurut pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;41 a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum, dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
41
Indonesia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Arti sempit, penegakan hukum
itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „law enforcement’ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.42 Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis
dan
masyarakat
yang
sejahtera,
memberikan
perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
42
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Sabtu 11 april 2015, jam 8.48 WIB
Rincian dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut, tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu;43 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan
segala
kegiatan
dalam
menjamin
keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c.
membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan
identifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 43
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Polisi disemua negara dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan adalah wewenangnya sama. Berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang meliputi : a. menerima laporan dan/atau pengaduan b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangguketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain : pertama, kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan ( Pasal 5 ayat 2), dan kedua Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 tahun2002 tentang Kepolisia yaitu: a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur tentang wewenang polisi di bidang proses pidana : a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat : a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum b. Selaras dengan kewajiban hukum yang
mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
e. Menghormati hak asasi manusia. E.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan
kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi
yang selalu
siap
memberikan
perlindungan
kepada
masyarakat.
Peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain dari pada itu dalam. Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
Penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
yang
melanggar
disiplin,
dan
mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia
ini
dengan
sebaik
mungkin,
namun
keberhasilan
penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat. Peraturan pemerintah mengatur tentang tugas kepolisian pada pasal 4 huruf (a) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 dengan tegas dijelaskan bahwa setiap anggota kepolisian harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.44 Dalam hal ini pengayoman dan pelayanan anggota kepolisian diwajibkan untuk melayani mengayomi apabila adanya aduan atau laporan dari masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif antara masyarakat dengan pihak kepolisian dengan adanya koordinasi langsung dari masyarat dalam bentuk partisipasi warga dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan anggota kepolisian.
44
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Negara Indonesia.
Disiplin Anggota Kepolisian
F.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Kepolisian dapat dilihat sebagai fungsi, sebagai organ, maupun sebagai
proses. Fungsi kepolisian adalah bagian integral dari fungsi pemerintahan negara selalu mengikuti kondisi dan perkembangan ketetanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan yang perwujudannya tampak dari hukum/sistim hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang kepolisian adalah organ pengemban fungsi kepolisian yang melekat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kelahirannya. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang untuk menjalankan peran tersebut, Polri sebagai organ wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Pola perumusan tugas dengan lingkup : a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik bidang preventif maupun represif. b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS berdasarkan UU No.8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PP Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis trehadap Kepolisian Khusus, Pendidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentu-bentuk Pengamana Swakarsa.
c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan Undang-Undang. d. Membina kemampuan dan kekuatan serta melaksanakan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan sistem kamtibmas yang bersifat swakarsa. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundangundangan. Kemudian Wewenang Polri untuk menjalankan tugas sebagai berikut: a. Didasarkan pada teori kedaulatan yang menjadi sumber kewenangan pemerintahan negara oleh Presiden yang didelegasikan kepada Kapolri, yaitu wewenang penagakan hukum yang dilaksanakan sesuai asas legalitas sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah Negara Hukum. b. Lingkup wewenang dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum, yaitu : 1) Lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebied), yang termasuk kompetensi hukum publik. 2) Lingkungan kuasa orang (personen gebied) yang terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian. 3) Lingkungan kuasa waktu (tjid gebied), yakni lingkup batas waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-undang tentang tindakan kepolisian dengan ketentuan Undang-undang tentang kadaluarsa masalah tertentu.
4) Lingkungan kuasa tempat/ruang (ruimte gebied), yaiu lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik, serta hukum adat di suatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu. Pasal 79 huruf (a) Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yaitu dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.45 Peratuan ini jelas dikatakan bahwa setiap anggota kepolisian harus melayani masayarakat baik itu dalam peneriman, pemberian bantuan dan penanganan setiap laporan yang masuk kepada anggota kepolisian. Dengan menjunjung tinggi serta menjalankan aturan yang diberlakukan kapolri kepada setiap anggotanya dapat memberikan pelayanan yang efisien terhadap setiap laporan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kelapa sawit untuk mencegah, menanggulangi dan memberikan tindakan secara agresif untuk mengatasi kasus pencurian kelapa sawit.
45
Perkap Nomor 23 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
