BAB II UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

BAB II UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A.

Unsur Tindak Pidana Pencurian Biasa Mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “ Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah “. 34

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1.

Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”;

2.

Yang diambil ialah “barang”;

3.

Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”;

4.

Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak).

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam

34

KUHP, Op.cit, Pasal 362.

Universitas Sumatera Utara

pencurian, tetapi masuk “ penggelapan “, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 372 KUHP yakni : 35 “ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah “.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “ percobaan mencuri “. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menetukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “ orang “ atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. 36 Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :37 a. Unsur subjektif ; met het oogmerk om het zich wederrechtlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. b. Unsur objektif ; 1). Hij atau barangsiapa 2). Wegnemen atau mengambil 3). Eenig goed atau sesuatu benda 4). Dat geheel of

35

Ibid, Pasal 372. Suharto RM. , Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 38. 37 Lamintang, Op.cit., halaman 2. 36


gedeeltelij aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja. 38 Kesengajaan pelaku itu meliputi unsur : 39 a.

Mengambil

b. Sesuatu benda c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain d. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Kiranya sudah jelas bahwa inti pengertian dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui, karena yang dapat dikehendaki atau yang dapat dimaksud hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur

38

Ibid.

39

Ibid.


kesengajaan, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku : 40 a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil; b. Mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah sebuah benda; c. Mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; d. Telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Apabila kehendak, maksud atau pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. 41 Hakim memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum tersebut sudah cukup jelas karena yang tidak terbukti ialah unsur kesengajaan, sedangkan unsur kesengajaan tersebut oleh pembentuk undang-undang ternyata tidak disyaratkan secara tegas sebagai unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Barang ialah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti

40

Ibid, halaman 3.

41

Ibid.


aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini, misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari seorang gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan “ mencuri “, walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang. Mengenai arti kepunyaan menurut Pasal 362 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian kepunyaan/milik menurut hukum perdata. Di Indonesia berlaku dualisme hukum perdata yakni : 42 a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk orang-orang asal Tionghoa dan Eropa. KUHPerdata juga berlaku bagi mereka yang dimasukkan golongan Timur Asing dan Tionghoa serta berlaku bagi orang-orang

Indonesia

yang

secara

sukarela

atau

dianggap

menundukkan diri terhadap KUHPerdata. b. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) tetap berlaku hukum adat. Secara yuridis istilah kepunyaan di dalam Pasal 362 KUHP seharusnya ditafsirkan menurut pengertian hukum perdata tertulis dan hukum adat, sesuai dengan persoalannya. 43 Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda, kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun 42 43

Hasim, Op.cit., halaman 207. Ibid.


sebagian barang itu milikinya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini, akan tetapi sebaliknya jika ia mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, “ pengambilan “ itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya maupun diperjualbelikan. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan “ mencuri “. Seseorang yang memperoleh barang dijalan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki, dapat pula dikatakan mencuri, tetapi apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi, tidak dapat dikenakan pasal ini. Apabila kemudian setelah orang itu sampai dirumah kemudian timbul niatnya untuk memiliki barang tersebut, padahal rencana semula akan diserahkan kepada polisi, maka orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (Pasal 372 KUHP), karena saat barang itu dimilikinya, sudah berada di tangannya. Menurut sejarah perkembangan ilmu hukum pidana banyak sarjanasarjana ilmu hukum pidana mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai arti mengambil. 44 Menurut Noyon Langemeyer, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang eigenmachtig, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah wegnehmen dalam KUHP Negara Jerman yang berarti

44

Suharto RM., Op.cit., halaman 38.


tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. 45 Menurut Van Bemmelen arti wegnehmen dirumuskan sebagai berikut :46 1.

Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.

2.

Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil : 47 1.

Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.

2.

Ablasi : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.

3.

Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.

45

Ibid. Ibid, halaman 39. 47 Ibid. 46


Menurut Yurisprudensi dianggap mengambil yaitu : 48 1.

Orang yang menggunting kantong baju orang lain, sehingga isinya jatuh kemudian diambilnya.

2.

Putusan Rechtbank tanggal 10 – 12 – 1919 tentang pencurian ternak sapi sangat menarik. Duduk perkaranya sebagai berikut : a. Pelaku menjual sapi kepunyaan orang lain yang sedang diikat di pasar hewan. Pelaku tahu bahwa pemiliknya sedang pergi dari tempat dimana sapi diikat, lalu pelaku berdiri di samping sapi itu, sehingga orang mengira bahwa dialah pemilik sapi tersebut, kemudian jual beli dilakukan antara pembeli dengan pelaku. b. Dalam perkara ini terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan apa-apa yang berhubungan dengan pemindahan sapi, meskipun demikian putusan pengadilan menetapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan mengambil. c. Pendapat Van Bemmelen lebih jauh lagi dalam menafsirkan kata wegnehmen, dikatakan meskipun tidak ada penempatan barang dalam kekuasaannya, pelaku adalah sudah mengambil.

Van Bemmelen memberi contoh sebagai berikut : A seorang Nyonya kehilangan cincin dalam taman kota dan B tukang taman melihat cincin yang jatuh tersebut, pada suatu saat B memindahkan pot bunga diatas cincin sehingga cincin tertutup. B

48

Ibid.


bermaksud kalau sudah lama cincin tidak dicari, cincin akan diambil untuk dimiliki. Menurut Van Bemmelen dengan ditutupnya cincin dengan pot bunga sudah ada pencurian. Memiliki berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud “ memiliki “ ialah barang yang telah diambil itu : 49 a.

Ia kuasai selaku seorang tuan,

b.

Ia kuasai selaku seorang pemilik,

c.

Ia kuasai selaku seorang penguasa.

d.

Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto.

Unsur dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut. Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya : “Seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung”. Rumusan tersebut memenuhi

49

Ibid, halaman 40.


unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. Pompe dengan tegas berpendapat “ Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah”. Sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku. Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, didalam wilayah Hukum Negara Indonesia. 50 Berdasarkan definisi pencurian diatas,

dapat

dirumuskan

bahwa

unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut: a.

Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang bepergian.

b.

Barang yang dicuri adalah berupa harta. Dalam hal ini barang yang dicuri disyaratkan: 1) Berupa harta yang bergerak, 2) Berharga menurut pemiliknya, 3) Disimpan di suatu tempat yang layak.

50

Penjelasan KUHP Pasal 362.


c.

Barang yang dicuri adalah murni milik orang lain dan si pencuri tidak mempunyai hak apapun pada barang tersebut.

d.

Adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan pidana.

e.

Pencurinya merupakan orang mukallaf. Pencuri tersebut orang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dikenakan hukuman.

f.

Ditetapkannya pencurian berdasarkan dua saksi yang adil dan adanya tuntutan dari orang yang dicuri.

g.

Adanya niat untuk dimiliki. 51

Hal – hal yang tersebut di atas, menjadi unsur yang harus di penuhi agar suatu kasus dapat digolongkan menjadi tindak pidana pencurian biasa.

B.

Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “ (1). Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun : Ke – 1. Pencurian ternak; Ke – 2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang; Ke – 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak; Ke – 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; Ke – 5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan 51

http://www.google.co.id/search?q=unsur+unsur+tindak+pidana+pencurian+d engan+pemberatan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a


membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam Nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam Nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”. 52 Pencurian dalam pasal ini dianamakan “pencurian berat”, dan ancaman hukumannya pun lebih berat. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Delik tersebut keadaan objektif memberatkan pidana meskipun perbuatan itu tidak diliputi kesengajaan (Dolus ; dengan kepastian, tujuan dan kemungkinan, Culpa ; levis/berat dan lata/ringan). Delik pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut delik yang dikualifisir. 53 Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsure-unsur yang sama, masing-masing yakni: 54 a. Unsur subjektif ; dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

52

KUHP Pasal 363. Suharto RM. , Op.cit, halaman 72. 54 Lamintang, Op.cit., halaman 36. 53


b. Unsur objektif ; 1). Barangsiapa 2). Mengambil 3). Sebuah benda 4). Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 2 KUHP ialah karena tindak pidana tersebut telah dilakukan pelaku: 55 a. Pada waktu terjadi kebakaran; b. Pada waktu terjadi ledakan; c. Pada waktu terjadi bahaya banjir; d. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut; e. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi; f. Pada waktu ada kapal karam; g. Pada waktu ada kapal terdampar; h. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api; i.

Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;

j.

Pada waktu terjadi huru-hara;

k. Pada waktu terjadi bahya perang. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian telah dilakukan pada malam hari, yakni: 56 a. Di dalam sebuah tempat kediaman;

55

Ibid, halaman 42.

56

Ibid, halaman 43.


b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman; c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 57 Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu. 58 Pencurian dalam Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : 59 a.

Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi.

57

Ibid, halaman 45.

58

Ibid, halaman 48.

59

Penjelasan KUHP, Pasal 363.


Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi. b.

Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat di lihat pada Pasal 96 KUHP. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Berbeda hal nya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini si pencuri tidak sengaja


menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi pada waktu itu.60 c.

Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini. 61

60 61

Ibid. Ibid.


d.

Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni : 1). Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu; 2). Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang

boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya

hanyalah

perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu. 62 Pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama. Persekutuan dalam melakukan tindak pidana, dalam KUHP dikenal dengan istilah penyertaan. Penyertaan terdapat pada Pasal 55 KUHP sebagaimana yang telah diterangkan diatas sebelumnya.

62

KUHP Pasal 55.


Namun dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menetukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu atau yang menganjurkan. 63 1. Melakukan perbuatan Biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu. 2. Menyuruh Melakukan Apabila orang yang disuruh melakukan atau si pembuat materil (manus ministra) tidak dapat dipidana karena ; dipaksa, tidak mampu bertanggungjawab, adanya perintah jabatan, dan tidak memenuhi unsur delik, maka pelaku adalah orang yang menyuruh melakukan (manus domina). Pertanggungjawaban orang yang menyuruh melakukan dibatasi sampai apa yang disuruhnya, apabila terjadi

lebih

daripada

yang

disuruhkan,

perbuatan

dipertanggungjawabkan kepada pembuat materil. 3. Turut Melakukan Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menetukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak,

63

Suharto RM. , Op. cit, halaman 75.


kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan. 4. Menganjurkan Menganjurkan melakukan tindak pidana pelaksanaannya dilakukan dengan perantaraan orang lain. Pada perbuatan menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat dipidana, tetapi yang menganjurkan pembuat materil dapat dipidana dengan syarat ; memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan, memakai ancaman atau penyesatan, dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dipertanggungjawabkan. Tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Menurut pasal tersebut pembantu melakukan (mede plichtigheid) dapat diperinci menjadi dua jenis yakni : 1. pembantuan kejahatan pada waktu perbuatan dialkukan atau bantuan pertolongan berupa akal,

materil,

maupun idiil; 2.

pembantuan sebelum kejahatan dilakukan berupa kesempatan (gelegenheid), saran (middelen), keterangan (inlichtingen).


Hal ini menurut Pasal 56 KUHP pembantu melakukan kejahatan yang disengaja sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 86 KUHP. e.

Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut melakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Pengertian membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa – apa, tidak dapat diartikan membongkar. Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. 64 Mengenai memanjat, terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula : 65

64 65

Penjelasan KUHP Pasal 363. Ibid, Pasal 99.


1. Masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar; 2. Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali; 3. Masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan. Mengenai anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. 66 Pengertian perintah

palsu

ialah

perintah

yang

dibuat

sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang

66

Ibid, Pasal 100.


kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta. Pada ayat (1) sub ke 5 pasal ini antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk keluar, sehingga apabila si pencuri berada di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang di buka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. Pada ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju seseorang tersebut, dapat dikenakan pasal ini. Pada Pasal 363 ayat (1) keadaan yang memberatkan dihubungkan dengan pelaku, antara lain pada waktu pelaku memasuki tempat objek kejahatan, misalnya pada waktu orang akan mencuri suatu barang namun terlebih dahulu ia harus memecah kaca etalase, maka di sini terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang satu, dengan sendirinya akan dilakukan pula perbuatan yang lain, sehingga


perbuatannya dapat dikatakan sebagai perbarengan atau juga disebut concurcus idealis seperti yang diatur dalam Pasal 63 KUHP. 67 Hal-hal yang tersebut di atas ini lah yang menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa Andy Azwar dalam kasus nya Pencurian dengan Pemberatan, dengan No. Register Pengadilan Negeri Medan No. 830/ Pid.B/ 2010/ PN. Mdn. dimana hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan atau persidangan di Pengadilan.

67

Suharto RM. , Op.cit, halaman 77.


BAB II UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Recommend Documents