PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Analisis Putusan No. 55/Pid.B/2015/PN-BNA tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurafifah, Alvinur Rahmi Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016), pp. 189-207.

ANALISIS PUTUSAN NO. 55/PID.B/2015/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DECISION ANALYSIS NO. 55/PID.B/2015/PN-BNA ABOUT CRIME THEFT BY WEIGHTING Nurhafifah, Alvinur Rahmi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111 E-mail: [email protected] ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari putusan No.55/PID.B/2015/PN-BNA, unsur jelas yang dimaksud dalam pasal tersebut belum terpenuhi. Demikian juga dalam pertimbangan hukum dari putusan hakim, yang tidak memuat secara jelas tentang fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum belum menguraikan secara teliti dan uraian secara jelas sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Demikian pula dalam pertimbangan hukum dari putusan hakim, yang tidak memperhatikan faktafakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Tidak dipenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (92) huruf b KUHAP berakibat dakwaan batal demi hukum. Kata Kunci: Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan. ABSTRACT Based on the provisions of Article 143 paragraph (2) b KUHAP, declare that the material terms of the indictment must describe accurately, clear and complete for the offenses charged by the state the time and place the criminal act was carried out. In the indictment the Prosecution of decision No.55/PID.B/2015/PN-BNA, clear elements referred to in the article has not fulfilled. Likewise in the legal considerations of the judge's decision, which does not contain clear about the facts revealed at the hearing juridical. The charges filed by the Public Prosecutor has not elaborate on the description carefully and clearly in accordance with Article 143 paragraph (2) b KUHAP. Similarly, in the legal considerations of the judge's decision, which does not pay attention juridical facts revealed in court. Not fulfilled the provisions of Article 143 paragraph (92) letter b KUHAP resulted in the indictment null and void. Keywords: Criminal Law, Theft by Weighting.

PENDAHULUAN Definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang ISSN: 0854-5499 (Print) │ISSN: 2527-8482 (Online)

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016).

Analisis Putusan No. 55/Pid.B/2015/PN-BNA tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Nurafifah, Alvinur Rahmi

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 1 Dalam pengambilan keputusan, pihak majelis hakim menjadikan surat dakwaan sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demkian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Disamping surat dakwaan majelis hakim juga melihat segala yang terbukti dalam pemeriksaan apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHAP). 2 Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.3 Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya persidangan. 4 Dalam pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan, mengharuskan penuntut umum melengkapi pelimpahan berkas dengan “surat dakwaan” sesuai dalam ketentuan Pasal 143 ayar (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memuat:

1

Gatot Supranomo, Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm 84

2

Albert Aries, “Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim,”www.hukumonline.com, diakses 3 Oktober 2015, Pukul 12.20 wib. 3

Mohammad Taufiq Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010,

hlm. 65. 4

190

Riza Nizarli., et al, Hukum Acara Pidana,Banda Aceh: Bina Nanggroe, 2012, hlm. 148.


a)


Unsur subjektif, berupa identitas lengkap terdakwa tentang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin ttempat tinggal, agama, dan pekerjaan

b) Unsur objektif, berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.5 KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap. Namun Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap yaitu: a) Cermat,

Uraian

yang didasarkan

kepada

kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan

ketentuan pidana terkait, tanpa adanya

Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat

dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard). b) Jelas, Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana

yang

didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tesebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. c) Lengkap, Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan6. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat unsur objektif, mengakibatkan dakwaan “batal demi hukum”. Berarti, di samping dakwaan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, surat dakwaan harus menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur

5

Yahya M. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 325. 6 Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta, Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, 1993. diakses 5 Maret 2016 WIB, Pukul 16.53 wib.

191



konstitutif tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang dilanggar. 7 Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas dan lengkap, tetapi apabila fakta-fakta yang didakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil penyidikan, akan mengakibatkan surat dakwakaan batal demi hukum, atau dapat menyebabkan timbulnya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) maupun pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechts vervolging).8 Terhadap putusan perkara Nomor.55/Pid.B/2015/PN-Bna, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu seperti yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, akan tetapi apabila melihat ke dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Pennuntut Umum ditemukan adanya kekurangan, dengan tidak menjelaskan tentang adanya salah satu barang bukti lain yaitu penemuan 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu, yang merupakan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Peununtut Umum, dan juga terhadap surat dakwaan, Jaksa Penuntut umum tidak mem buat uraian yang jelas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Terhadap putusan pengadilan Nomor.55/Pid.B/2015/PN-Bna, dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu, di rampas untuk dimusnahkan. Tetapi di dalam isi putusan ini, dalam pertimbangannya hakim tidak secara rinci menjelaskan tentang adanya alat bong dan penghisap sabu tersebut dan barang bukti ini juga tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. sehingga terhadap penetapan barang bukti yang di musnahkan dalam putusan hakim ini dapat menyebabkan para terdakwa terhindar dari tindak pidana lain. Karena barang bukti bong dan penghisap sabu merupakan barang bukti dari suatu tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Narkotika. 7

Yahya M. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)Loc.Cit, hlm. 325. 8 Harun M.Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 97.

192



METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yakni yang utama adalah putusan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor.55/Pid.B/2015/PN-Bna. Analisis dilakukan secara yuridis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1) Kasus Posisi Adapun duduk perkara dari kasus pada putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN Bna adalah sebagai berikut: a)

Bahwa Terdakwa I adalah Aiyub bin Baharuddin, berumur 24 tahun, lahir di Blang Situngkoh (Pulau Aceh) pada tanggal 04 Oktober 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Blang Situngkoh Kec. Pulau Aceh Kab. Aceh Besar, beragama Islam serta berprofesi wiraswasta

b) Bahwa Terdakwa II adalah Abdul Rahman bin Rusli, berumur 20 Tahun, lahir di Blang Situngkoh (Pulau Aceh) pada tanggal 03 Februari 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Blang Situngkoh Kec. Pulau Aceh Kab. Aceh Besar, beragama Islam, serta berprofesi wiraswasta c)

Bahwa terdakwa 1 Aiyub Bin Baharuddin dan Terdakwa II Abdul Rahman Bin Rusli. Pada hari minggu tertanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 11.00 Wib, mendatangi Toko Emas Bahagia Baru milik saksi korban, Samsuwardi Bin Musa, Jalan T. Cut Ali No.08 Kec. Baiturrahman Banda Aceh Kota Banda Aceh

d) Selajutnya, terdakwa I turun dari sepeda motor berpura-pura ingin membeli emas sedangkan terdakwa II menunggu dan duduk diatas sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari toko emas milik saksi korban,

193


e)


Kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa I hendak membeli emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dan kemudian saksi korban langsung mengeluarkan emas dari lemari kaca yang berbentuk gelang rantai seberat 8 (delapan) mayam dan berbentuk cincin seberat 2 (dua) mayam.

f)

Kemudian terdakwa I melihat emas yang dikeluarkan oleh saksi korban dan terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa I jadi membeli emas tersebut.

g) Kemudian saksi korban membuat surat emas yang 8 (delapan) mayam dan membungkusnya dan meletakkan di atas lemari kaca dan saksi korban meneruskan membuat surat untuk emas 2 (dua) mayam h) Selanjutnya, pada saat saksi korban sedang membuat surat tersebut kemudian terdakwa I mengambil emas berbentuk gelang rantai sebanyak 8 (delapan) mayam dan cincin seberat 2 (dua) mayam yang diletakkan saksi korban diatas lemari kaca i)

Kemudian terdakwa I melarikan diri, dan saksi korban mengejar terdakwa I sambil berteriak “maling maling” dan saat itu terdakwa I langsung diboncengi oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan para terdakwa melarikan diri ke arah jalan Muhammad Jam dan sesampainya di lampu merah disamping Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh para terdakwa ditangkap dan dihakimi massa yang ada di tempat tersebut.

j)

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

k) Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu : 1) (satu) unit sepeda motor suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ dan nomor rangka: MH 8BF13BL2J682098 dan nomor mesin F1251D681218. 2) 1 (satu) buah alat bong dan peanghisap sabu. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menjawab 2 (dua) permasalahan sebagai berikut : 1.

Mengapa Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan tidak memenuhi unsur jelas sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP?

2. 194

Mengapa Putusan Hakim tidak sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan?



2) Analisis Putusan a) Surat Dakwaan tidak Memenuhi Unsur Pasal 13 (KUHAP) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.14 Salah satu wewenang dari Penuntut Umum yaitu membuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan. 15 M. Yahya Harahap menyatakan bahwa : “Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan dimana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”16 Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan 17 . Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada pasal 143 KUHAP Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan. 1. Syarat Formal

14

Riza Nizarli., et al, Op.Cit, hlm 130. Mohammad Taufiq Makarao dan Suhasril, Loc.Cit, hlm 65. 16 Yahya M.Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 386-387. 17 Andi Hamzah, Loc.Cit, hlm 163. 15

195



Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan: 1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa. 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. 2. Syarat Materil Syarat materil memuat dua unsure yang tidak boleh dilalaikan, yaitu: 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus delictie dan locus delictie).22 KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap. Namun Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap. a Cermat Uraian

yang

didasarkan

kepada

ketentuan

pidana

terkait,

tanpa

adanya

kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard). Pengertian cermat adalah bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a)

Apakah tindak pidana tersebut telah daluarsa

b) Apakah tindak pidana tersebut nebis in idem c)

Apakah tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, jika delik aduan apakah ada aduannya atau aduannya telah dicabut.

d) Apakah terdakwa telah meninggal dunia (kecuali dalam tindak pidana ekonomi dan korupsi perkaranya masih dapat dilanjutkan untuk menentukan status barang bukti dan uang Negara. e)

Apakah bagi terdakwa berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) sub b KUHP.23

22

196

Riza Nizarli., et al, Op.Cit. Hlm.150.



b Jelas Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tesebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada kasus pencurian secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa dengan nomor perkara 55/Pid.B/2015/PN-BNA. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur jelas dalam menyusun dakwaan materilnya. Dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama merupakan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih yang dengan sengaja sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian, dengan mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa awalnya terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi toko emas milik saksi korban Samsuardi bin Musa dan kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor berpura-pura ingin membeli emas sedangkan terdakwa II menunggu dan duduk diatas sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari toko emas milik saksi korban. Pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa I hendak membeli emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dan kemudian saksi korban langsung mengeluarkan emas dari lemari kaca yang berbentuk gelang rantai seberat 8 (delapan) mayam dan berbentuk cincin seberat 2 (dua) mayam dan terdakwa I melihat emas yang dikeluarkan oleh saksi korban dan terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa I jadi membeli emas tersebut dan kemudian saksi korban

23

Abdul Muis, Op.Cit, hlm 8.

197



membuat surat emas yang 8 (delapan) mayam dan membungkusnya dan meletakkan diatas lemari kaca dan saksi korban meneruskan membuat surat untuk emas 2 (dua) mayam. Pada saat saksi korban sedang membuat surat tersebut kemudian terdakwa I mengambil emas berbentuk gelang rantai sebanyak 8 (delapan) mayam dan cincin seberat 2 (dua) mayam yang diletakkan saksi korban diatas lemari kaca dan kemudian terdakwa I melarikan diri. Kemudian saksi korban mengejar terdakwa I sambil berteriak “maling maling”dan saat itu terdakwa I langsung diboncengi oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan para terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Muhammad Jam. Dalam penjelasan pengertian jelas dalam surat dakwaan yaitu menjelaskan tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tesebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Dalam kasus ini yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa I yaitu Aiyub bin Baharuddin dan terdakwa II yaitu Abdul Rahman bin Rusli, para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, tindak pidana itu dilakukan pada hari minggu tertanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 11.00 Wib di Toko Emas Bahagia Baru, sehingga akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dalam hal ini unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi, akan tetapi unsur dari mengapa para terdakwa melakukan tindak pidana itu tidak jelas, Berdasarkan isi dari dakwaan tersebut, dalam kasus ini Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tidak secara detail memjelaskan mengapa para terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana itu, apakah mereka melakukan pencurian karena adanya niat untuk bersepakat melakukan perbuatan itu ataukah karena adanya kesempatan untuk melakukan pencurian tersebut, hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak secara teliti menjelaskan tentang kronologi awal mula mengapa sampai para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. 198



Dalam hal ini juga berkaitan terhadap peran para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, Dalam hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan para terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tersebut, apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam menentukan peran para terdakwa dalam suatu tindak pidana, apakah terdakwa adalah sebagai Pelaku (pleger), orang yang turut serta (medepleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), penganjur (uitlokker) dan Pembantuan (Medeplichtige), sehingga Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku (Pleger) merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. turut melakukan perbuatan (medepleger) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu 9 , terhadap orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat, sedangkan terhadap seorang penganjur (Uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan member kesempatan, sarana atau keterangan. 10 Dan Pembantuan (Medeplichtige), Dalam membuat surat dakwaan harus adanya kejelasan tentang peran pelaku dan atau para pelaku serta kualitasnya,

9

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 206. Ibid., hlm. 207-208

10

199



begitupula kejelasan tentang tingkat pelaksanaan/penyelesaian delik sehingga jelas pertanggung jawab tersanggka/para tersangka.11 Menurut R.Soesilo, orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata “bersamasama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.12 Dalam perstiwa pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau

penyertaan

(deelneming) yang di atur Pasal 55, harus jelas terumus kualitas keikutsertaan terdakwa dalam surat dakwaan13. Berdasarkan penjelasan tersebut, Jaksa Penuntut umum harus dapat terumuskan keikut sertaan terdakwa. Terhadap kasus ini, yang berperan sebagai seorang Pleger adalah terdakwa I , Aiyub bin Baharuddin dan terhadap terdakwa II Abdul Rahman bin Rusli berperan sebagai sebagai seorang medepleger atau turut serta. Hazewinkel-Suringa (halaman 240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.14 Terhadap terdakwa Aiyub bin Baharuddin, dapat dikatakan sebagai seorang pleger dikarenakan terdakwa memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan kepadanya dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut,dan terhadap terdakwa Abdul Rahman bin Rusli, ia melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu dalam hal perbuatannya adalah menunggu terdakwa I untuk melarikan diri duduk diatas sepeda motor yang di parkir tidak jauh dari toko emas milik saksi

11

Harun M. Husein, Op. Cit, hlm.250. Letezia Tobing, ”Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana”, www.hukumonline.com, Diakses 5 Maret 2016 Pukul 14.40 WIB 13 Yahya, M Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Op. Cit, hlm 396. 14 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 123. 12

200



korban. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap terdakwa II berperan sebagai seorang medepleger yang turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut. Terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut ini juga tidak diuraikan secara jelas, mengapa barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan berbeda dengan barang bukti yang di curi oleh para terdakwa. hal ini dikarenakan barang bukti yang dijukan ke persidangan adalah alat bong dan penghisab sabu dan motor yang digunakan oleh para terdakwa mencuri, akan tetapi barang bukti yang di curi oleh para terdakwa yaitu 10 mayam emas tidak diajukan kepersidangan Pada saat proses pemeriksaan di persidangan yang juga dihadiri oleh peneliti, diketahui bahwa barang bukti emas seberat 10 mayam yang berbentuk gelang rantai seberat 8 (delapan) mayam dan berbentuk cincin seberat 2 (dua) mayam tersebut hilang setelah para terdakwa dihakimi oleh massa yang ada di tempat tersebut, dan juga terhadap penemuan barang bukti lain, yang ditemukan pada saat para terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan setelah digeledah, di dalam bagasi honda terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa alat bong dan penghisap sabu. Sehingga, terhadap dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak mempunyai kesatuan dengan barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan, dikarenakan dakwaannya tidak menguraikan dengan jelas tentang barang bukti yang di curi oleh para terdakwa berbeda dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut. c Lengkap Yang dimaksud dengan pengertian lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan 15 . Dan dalam dakwaannya juga harus secara lengkap menyebutkan unsur tindak pidana, walau sekecil apapun unsur tersebut.16 Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil, mengakibatkan dakwaan “batal demi hukum”. Berarti, di samping dakwaan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, surat 15

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta, Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, 1993. diakses 5 Maret 2016 WIB, Pukul 16.53 WIB. 16 Abdul Muis, Op.Cit, hlm. 9.

201



dakwaan harus menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang dilanggar.17

Putusan Hakim tidak sesuai dengan Fakta dipersidangan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

ditentukan

bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan, dimana dalam menemukan fakta-fakta di persidangan hakim harus menggunakan cara atau system pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.18 Mengenai ruang lingkup putusan hakim yang bersifat pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat: a. b. c. d.

e. f.

g. h. i. j.

Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. 17

Yahya M. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Loc. Cit, hlm 325. 18 Hari Sasangka, Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Surabaya:Bandar Maju, 2003, Hlm.17.

202


k. l.


Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.19 Dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1)

huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan Hakim tidak sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP Pengadilan dalam menghasilkan keputusan-keputusan dapat terjadi hanyalah dengan adanya perkara yang akan diajukan kepadanya putusan pengadilan menurut output suatu proses peradilan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti.20 Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, disebutkan bahwa Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan. Bagian pertimbangan menjadi sangat penting karena ini menunjukkan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus agar putusan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa harus dengan menghubungkan ancaman pidananya terhadap beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan.21 Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh KUHP telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal dimaksud diantaranya adalah

19

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm 132. 20 Sudikno Mertokusumo, A. Plito, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: Citra Adtya Bakty, 1999, hlm 1. 21 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta:Djambatan,2009, hlm 128.

203



“dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasalpasal dalam peraturan hukum pidana”.22 Berdasarkan penjelasan sebagaimana di sebutkan di atas, maka dalam putusan kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 55/Pid.B/2015/PN-BNA, dinilai telah terjadi tindakan hakim yang tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terhadap terdakwa I Aiyub Bin Burhanuddin dan terdakwa II Abdul Rahman Bin Rusli. Dalam pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat terhadap barang bukti alat bong dan penghisap sabu, dengan mana hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan tentang barangbarang bukti yang diajukan ke persidangan tetapi tidak secara jelas dan detail mempertimbangkan tentang barang bukti yang berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu. Sehingga dalam perkara ini hakim mengabaikan pertimbangannya terhadap barang bukti tersebut yang diajukan di depan persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim harus memuat fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dalam kasus ini, hakim tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang di temukan pada saat

proses pemeriksaan di persidangan, dengan mana hakim hanya

mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi tidak secara rinci mempertimbangkan tentang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika yang juga diajukan ke persidangan. Maka putusan yang demikian digolongkan sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukumnya.

Dalam perkara ini, terhadap putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ dan nomor rangka: MH 8BF13 BL 2J682098 dan nomor mesin F1251D681218, dikembalikan kepada pemiliknya yang 22

204

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124.



sah yaitu terdakwa Aiyub bin Baharuddin beserta barang bukti alat bong dan penghisap sabu di rampas untuk dimusnahkan Pada saat proses pemeriksaan di persidangan yang juga dihadiri oleh peneliti, diketahui bahwa barang bukti alat bong dan penghisap sabu, ditemukan pada saat para terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan setelah digeledah, di dalam bagasi honda terdakwa ditemukan barang bukti alat bong dan penghisap sabu. Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan bahwa barang bukti terutama mengenai barang bukti alat bong dan penghisap sabu yang dirampas untuk dimusnahkan tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan para terdakwa tidak hanya melakukan pencurian tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana narkotika hal ini dapat dilihat berdasarkan barang bukti tersebut, dan juga dalam persidangan tidak adanya dilakukan pembuktian yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut. Dan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan para terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak dengan pasal yang mengenai Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa perkara dengan putusan nomor 55/Pid.B/2015/PN-BNA, menyatakan bahwa terhadap barang bukti alat bong dan penghisap sabu dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan, dikarenakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada para terdakwa tentang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya, menuntut agar barang bukti alat bong dn penghisap sabu dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dakwaan merupakan dasar dalam hukum acara pidana. karena hakim akan memeriksa perkara itu didasarkan kepada surat dakwaan. Sehingga menurut pertimbangan hakim tersebut, barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Karena

205



apabila dikembalikan kepada terdakwa, maka akan ditakutkan terdakwa akan menyalahgunakan barang bukti tersebut.23 Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jikabenda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tersebut, jelaslah disebutkan bahwa salah satu tujuan dari benda yang dirampas untuk negara adalah jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Akan tetapi dalam putusan hakim ini yang menyatakan bahwa barang bukti alat bong dan penghisap sabu yang dirampas untuk dimusnahkan tidaklah tepat dikarenakan masih ada tindak pidana lain yang dilakukan para terdakwa. Sehingga berdasarkan putusan tersebut,dapat menyebabkan para terdakwa terhindar dari kejahatan lain yang mereka lakukan yaitu tindak pidana narkotika. Sehingga putusan hakim terhadap penerapan barang bukti dapat menyebabkan para terdakwa terhindar dari kejahatan lain yang mereka lakukan yaitu tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil dalam membuat surat dakwaan yatu unsure jelas dalam menguraikan dakwaan sebagaimana di cantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Hakim tidak melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan

hanya

mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi tidak secara rinci mempertimbangkan tentang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika yang juga diajukan ke persidangan. 23

206

Supriadi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, 24 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA Albert Aries, “Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim,”www.hukumonline.com, diakses 3 Oktober 2015, Pukul 12.20 WIB. Abdul Muis, 2015, Praktek Hukum Pidana, Laboratorium Klinis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh. Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika. _____, 1994, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan – Requisitoir), Rineka Cipta, Jakarta. Dani Kisnawati dkk, 1999, Hukum Pidana Khusus, Rajawali, Jakarta. Gatot Supranomo, 1998, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta. _____, 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta. Flora Dianti, “Perbedaan Alat Bukti dan Brang Bukti, ”www.hukumonline.com, diakses 18 Oktober 2016, Pukul 21.14 WIB. Hari Sasangka, Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandar Maju, Surabaya. Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Surabaya. _____, 1994, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Surabaya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta, Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, 1993. diakses 5 Maret 2016 WIB, Pukul 16.53 wib. Letezia Tobing, ”Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana”, www.hukumonline.com, Diakses 5 Maret 2016 Pukul 14.40.

207

PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Recommend Documents