BAB II PENGATURAN MENGENAI MAKANAN KADARLUWARSA DAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN KADARLUWARSA

BAB II PENGATURAN MENGENAI MAKANAN KADARLUWARSA DAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN KADARLUWARSA

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai konsumen. 30 Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” 31. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Seperti yang terdapat didalam Pasal 1 butir 2 UUPK, dialam pasal tersebut tidak ada menyebutkan kata pembeli, yang dipergunakan adalah pemakai,

30

Edward Cahn, “ Law in The Consumer Perspektif “, University of Pennylvania Law Review , no 112 (1963), hal, 1-27. 31 Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Universitas Sumatera Utara

pengertian pemakai didalam defenisi tersebut menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dari pada hal tersebut dapat disebut sebagai konsumen. Karena seseorang tersebut tidak hanya sekedar sebagai pembeli, walaupun tidak sebagai pembeli atau tidak ada hubungan kontraktual dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, seseorang tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita dari pemakaian produk tersebut, maka jelaslah bahwa konsumen tidak sebatas pada transaksi jual beli saja, akan tetapi setiap orang (perorangan, badan atau kegiatan usaha) yang mengkonsumsi ataupun memakai suatu produk. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius dan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produk terakhir dari benda dan jasa. 32 Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir ( konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. 33

32

E.H. Hondius, “ Konsumentenrecht “, dalam Shidarta, Op.cit, halaman 2. UUPK menggunakan 3 istilah,yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan/jasa, namun tidak memberikan penjelasan siapa yang pemakai, pengguna dan penmanfaat, sehingga membingungkan pemakaiannya. Pada waktu undang- undang ini diproses, tim ahli dari DPR mengusulkan kata “ pemakai” digunakan untuk pemakaian barang – barang seperti sandang, pangan, papan yang tidak mengandung listrik atau elektronik. Kata “pengguna” untuk yang pemakai barang – barang listrik dan elektronik, seperti kompter, televise, radio, sedangkan “pemanfaat” diartikan sebagai mereka yang memanfaatkan jasa, seperti jasa angkutan, jasa kedokteran, advokat, dan lainnya.Dalam www. Pemantauperadilan.com/detil.php/=149&tipe 33


Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah konsumen yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya, pengertian konsumen dapat terdiri dari 3 pengertian, yaitu : 34 1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. 2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk dipergunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan(tujuan komersil). 3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial). Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Sedangkan distributor atau pedagang merupakan penjual menjual produk yang setengah jadi atau produk jadi yang dijadikan sebagai mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa tersebut di pasar industri ataupun pasar produsen. 35 Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.36

34

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2008), Hal 62. 35 Az.Nasution,Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta : Diadit Media, 2002), hal 14 36 Ibid


Unsur untuk membuat barang dan jasa lain ataupun untuk diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok, antara konsumen-antara (produk kapital) dan konsumen-akhir (produk konsumen),yaitu terdapat pada penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk dirinya sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Unsur inilah, yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan dari masingmasing konsumen. Penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu merupakan tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bagi konsumen antara yang sebenarnya adalah pengusaha atau pelaku usaha, kepentingan mereka dalam menjalankan usaha atau profesi mereka tidak terganggu oleh perbuatan- perbuatan persaingan yang tidak wajar, penguasaan pasar secara monopoli, oligopoli, dan yang sejenisnya dengan itu. Mereka memerlukan kaidahkaidah hukum yang dapat mencegah perbuatan- perbuatan tidak jujur dalam bisnis, disebabkan adanya dominasi pasar dengan berbagai praktik bisnis yang dapat merugikan mereka sebagai pengusaha. Agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar sehingga tercipta iklim persaingan usaha serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 37 Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap sekali berpikiran pendek dengan melahirkan

37

Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang : UMM PERS, 2005), Hal, 179


kebijakan-kebijakan

yang

tidak

benar

walaupun

dengan

mengorbankan

konsumen. 38 Bagi konsumen akhir yang selanjutnya disebut sebagai konsumen, mereka memerlukan produk konsumen yang merupakan barang dan jasa yang aman bagi kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga ataupun rumah tangganya. Karena itu yang diperlukan adalah kaidahkaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. 39 Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk tersebut dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka kaidah hukumlah yang dibutuhkan untuk melindungi posisi dari konsumen tersebut. Perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha, karena antara pelaku usaha dan konsumen itu saling berhubungan dan saling membutuhkan, maka dari itu seharusnya tidaklah saling merugikan satu sama lain. Persoalan mengenai hubungan produsen atau pelaku usahah dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen sangatlah erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi informasi. Karena dengan makin berkembangnya industri dan teknologi, yang berarti juga 38

Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal 10 39 Az. Nasution, Op.cit, hal 15


memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen. Selanjutnya, istilah konsumen yang digunakan dalam bab ini dan babbab selanjutnya adalah konsumen dalam pengertian konsumen akhir. 40 Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah “setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen”. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan pelaku usaha, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha. 41 Sedangan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut : 42 “Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” . Penjelasan mengenai Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang dan distributor.43 Mengenai pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, dan pengecer. Cakupan luasnya mengenai pengertian pelaku usaha dalam UUPK 40

Pasal 1 angka 2, Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mariam Darus, Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1988), hal. 57. 42 Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 43 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar ,Op.cit. 2002, hal 17. 41


tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (finished product), penghasilan bahan baku, pembuat suku cadang adalah setiap orang yang menunjukkan dirinya sebagai produsen dengan cara mencantumkan namanya ataupun tanda pengenal tertentu yang dapat membedakan produk miliknya dengan produk lainnya, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing), ataupun bentuk ditribusi lain dalam transaksi perdagangan 44. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat ataupun pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau perederan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, dalam hubungan perlindungan konsumen produsen diartikan secara luas sebagai contoh dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ketangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum . Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat- akibat negatif akibat kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen.

44

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal, 9.


B. Pengertian Makanan Kadarluwarsa dan Jenis-jenis Makanan Tidak Sehat 1. Pengertian Daluwarsa Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. 45 Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker. 46 Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk- produk yang sudah kadaluwarsa tersebut,

maka

pemerintah

haruslah

memberikan

perlindungan

kepada

masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi

45

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) 46 “Maut dalam Makanan Kadaluwarsa” , http://www.faikshare.com/2010/03/mautdalam-makanan-kadaluwarsa.html yang diakses pada 8 Januari 2011


konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha. Bagi produsen ataupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik- baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. 47 2. Produk yang disebut Daluwarsa Tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau

47

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit, hal 66


pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. 48 Karena apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai makan hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman- kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha. Dalam menetapkan tanggal daluwarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakkan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal, sebagai contoh suatu produk dalam kondisi normal dapat disimpan selama satu tahun mengalami kerusakan mutu yang nyata. Oleh produsen produk ini ditetapkan mempunyai masa simpan hanya 10 (sepuluh ) bulan. Dengan kata lain, produk ini mempunyai tanggal kadaluwarsa 10 (sepuluh) bulan setelah diproduksi. 49 Dengan demikian, produk yang belum mencapai tanggal kadaluwarsa dapat saja belum mengalami kerusakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, harus diingat bahwa setelah mencapai tanggal kadaluwarsa, tidak ada jaminan terhadap produk tersebut mengenai kualitasnya apakah produk tersebut masih baik dan aman dikonsumsi apakah sudah tidak aman untuk dikonsumsi oleh 48

“Masa Tenggang Kadaluwarsa”, http://www.ummi-online.com/artikel-50-masatenggang-kadaluarsa.html, yang diakses pada 25 Februari 2011 49 Ibid.


konsumen. Selain itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku produk yang sudah kadaluwarsa dilarang untuk diperjual belikan . Masa tenggang kadaluwarsa setiap produk sangat berbeda- beda lamanya hal ini tergantung pada jenis dari produk tersebut. Dan produsenlah yang menentukan masa tenggang kadaluwarsanya dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi. Peraturan perundang-undangan mengenai pangan sangatlah banyak, akan tetapi pengaturan mengenai produk pangan yang kadaluwarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kadaluwarsa ini telah diatur dalam Bab IV Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 50 a. Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas. b. Makanan tertentu adalah : a. Susu pasteurisasi b. Susu steril c. Susu fermentasi d. Susu bubuk e. Makanan atau minuman yang mengandung susu f. Makanan bayi g. Makanan kaleng yang steril komersial c. Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengadakan perubahan jenis makanan tertentu tersebut nomor 2. Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Penentuan

batas

kadaluwarsa

dilakukan

untuk

50

Pasal 2, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa


menentukan umur simpan (shelf life) produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-aktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor- faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsunganya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen ), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. 51 Umumnya produsen akan menyantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya . Hal ini dilakukan dengan tujuan : 52 1) Menghindarkan dampak – dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar – benar terlampaui. 2) Memberikan tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produkproduknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen seperti keracunan makanan. Dalam perdagangan, jangka waktu kadaluwarsa memiliki beberapa istilah. Istilah- istilah lain yang sering digunakan adalah :

53

a) “ baik digunakan sebelum “ (best before). “Baik digunakan sebelum” memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan 51

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), hal, 129. 52 Ibid 53 Midian Sirait, “Pengaturan tentang Makanan Kedaluwarsa”, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hal 16-17.


b)

c)

d)

e)

f)

batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. Kalimat “baik digunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk yang memiliki umur simpan tinggi, seperti produk-produk konfreksioneri ( permen, coklat, chocolate bar dan minuman beralkohol). “Gunakan Sebelum” ( use by atu expiry date), “gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin, bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat “Gunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk- produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek, seperti : produk- produk susu (susu segar dan susu cair), daging, serta sayur- sayuran. “Batas sebelum penarikan” (pull date). “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “Batas waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan ditarik dari pengecer dan toko – toko karena dianggap mutunya akan segera menurun dan jika tidak ditarik akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. “Tanggal dikemas” (pack date), ”Tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer. Contoh produk yang diberikan penyantuman “pack date” adalah minyak sayur curah atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket. “Tanggal masuk toko” (sell by date), “Tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan. “Tanggal pemajangan” (display date), “Tanggal pemajangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak – rak atau display di toko atau tempat penjualan.

Teknik penyantuman batas kadaluwarsa dengan menggunakan kalimat pack date, sell by date, dan display date diatas pada umumnya dilakukan pada produk- produk yang umur simpanya telah diketahui konsumen secara luas. Teknik ini memaksa untuk konsumen lebih aktif dalam mengetahui umur simpan produk hingga batas aman dikonsumsi. Teknik penyantuman batas kadaluwarsa


tersebut umum dilakukan di negara-negara maju karena tingkat pemahaman dan kepedulian mereka sangat tinggi terhadap keamanan pangan . Akan tetapi, teknikteknik penyantuman batas kadaluwarsa tersebut masih kurang popular diterapkan di Indonesia. Dengan berbagai informasi pada label kemasan produk pangan, diharapkan konsumen tidak menjadi keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk karena sebagai konsumen haruslah teliti sebelum membeli, menggunakan ataupun mengkonsumsi produk sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan bagi keselamatan dari konsumen. 3. Makanan Sehat dan tidak sehat serta persyaratan makanan sehat Makanan yang rusak adalah makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biologi dan enzim yang bekerja secara tidak wajar sehingga memicu perkembangan jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit dan serangan yang dilakukan serangga, pencemaran oleh cacing, dan salah pencampuran ramuan dan pencemaran benda-benda asing pada makanan. 54 Kerusakan makanan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pemilihan bahan yang keliru, pembungkusan makanan yang kurang layak, penyimpanan makanan yang tidak benar, penggunaan suhu dan kelembapan yang dikurang pengawasan secara cermat dan pengangkutan makanan yang tidak berdasarkan 54

Lukman Saksono, Pengantar Sanitasi Makanan, (Bandung : PT. Alumni, 1986), hal,1.


petunjuk. Makanan yang rusak atau makanan yang tidak sehat ini dapat diketahui dari wujudnya ataupun penampilannya, baunya, dan terdapat benda – benda asing yang tidak layak pada makanan, namum ada juga yang tidak dapat diketahui secara langsung melalui wujudnya ataupun baunya. Peranan pembungkus makanan sangatlah besar sekali untuk makanan yang berbungkus, baik dengan pembungkus plastik, kertas atau kaleng, dimanana pembungkus sudah tercemar oleh jasad renik yang dapat menyebabkan pencemaran pada makanan yang dibungkus. Karena itu, penanganan yang benar terhadap makanan, dan pemilihan serta penanganan yang baik dapat menekan sekecil mungkin terjadinya kerusakan pada makanan sehingga penyakit karena makanan. Akan tetapi, permasalahan yang sering sekali muncul dalam kehidupan masyarakat adalah pihak produsen makanan yang lebih mempertimbangkan hanya dari segi keuntungan penjualan produk mereka saja, maka dari itu memacu banyaknya timbul pemalsuan sebatas merek dagang yaitu dengan meniru nama produk yang digemari oleh masyarakat tidak akan memberikan masalah yang besar bagi konsumen, akan tetapi apabila pemalsuan tersebut bertujuan agar produk yang seharusnya dibuang dikarenakan kesalahan produksi, maupun telah melebihi masa kadaluwarsanya yang apabila dipasarkan kembali maka hal inilah yang dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen


Ada beberapa cara pemalsuan yang sering terjadi dilakukan oleh penjual atau produsen yaitu : 55 a. Menghilangkan bau pada makanan dengan menambahkan cuka pada ikan yang telah membusuk. b. Memberikan kesegaran palsu dengan menambahkan zat warna pada daging c. Menambah tanggal kadaluwarsa pada suatu produk d. Memberikan zat formalin pada ayam, ikan agar tetap telihat segar e. Menyalurkan kembali makanan yang telah kadaluwarsa melalui paketpaket tertentu seperti parcel pada saat lebaran ataupun hari-hari besar keagamaan lainnya. Makanan yang sehat atau makanan yang tidak rusak dan dapat untuk dikonsumsi memiliki persyaratan sebagai berikut :56 a. Sesuai dengan susunan makanan yang diinginkan, dibuat dengan tahap-tahap pembuatannya yang benar dan sesuai dengan seharusnya sehingga makanan tersebut layak untuk dikonsumsi. b. Bebas dari pencemaran benda-benda hidup yang sangat kecil atau jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit atau benda-benda mati yang mengotori pada setiap tahap pembuatan atau dalam urut-urutan penangannya. c. Bebas dari unsur kimia yang merusak atau bebas dari suatu keadaan yang mudah dirusak oleh unsur kimia tertentu, maupun akibat dari perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan enzim dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan, pembekuan, pemanasan, pengeringan dan sejenisnya. d. Bebas dari jasad renik dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Makanan dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak dapat dipasarkan apabila : 57 a) Mengandung racun dan zat lain yg membahayakan kesehatan b) Penambahan bh yg bersifat racun seperti pengawet, pemanis dan pewarna yang bersifat racun 55

“ Pengusaha Menjual Makanan Kadaluwarsa”, http://www.medanpunya.co.id/medan/9199-ylki-pengusaha-jual-makanan-kadaluarsa-bisa-pidana, diakses pada 2 Maret 2011 56 Lukman Saksono, Pengantar Sanitasi Makanan, Op.cit, hal, 2. 57 “Sistem Pengawasan Makanan Di Indonesia” ,http://kuliahdoktoralunairs3.files.wordpress.com/2010/03/bab-10-sistem-pengawasanmakanan-di-indonesia.ppt , diakses pada 2 Maret 2011.


c) Bahan makanan yg kadaluwarsa d) Berasal dari hewan sakit atau mati karena sakit e) Pengolahannya tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi Berdasarkan jumlah produk makanan yang diperiksa dan ditemukan sekitar 9,08 % - 10,23% pangan yang tidak memenuhi persayaratan makanan sehat. Produk pangan tersebut umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan makanan atau melebihi batas penggunaan bahan makanan , menggunakan makanan yang tercemar bahan kimia atau mikroba yang disebabkan oleh makanan tersebut telah mencapai batas kadaluwarsa. 58 Makanan tersebut tidak memenuhi standar mutu dan komposisi sehingga sangat tidak baik apabila dikonsumsi oleh konsumen karena makanan tersebut merupakan merupakan makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Apabila mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa atau sudah rusak kondisinya bisa terkena foodborne disease. Penyakit ini disebabkan pangan yang tercemar oleh mikroba atau proses kimiawi. Di Negara tropis seperti Indonesia, kecenderungan terjadinya pencemaran pangan oleh mikroba terbilang cukup tinggi. 59 Oleh karena itu makanan yang sehat tersebut harus tetap dijaga agar tetap menjadi makanan yang sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen, dengan cara penyimpanan yang benar, penyajian yang tepat dan pengangkutan yang paling cocok serta pembungkusan yang sesuai dengan sifat-sifat makanan. Mengingat adanya batas kemampuan makanan untuk dapat dikonsumsi sehingga hal ini harus 58

“Pengawasan dan Pembinaan Oleh Kementrian Kesehatan Mengenai Peredaran Makanan kadaluwarsa” , www6.bappenas.go.id/get-file-server/node/8567/ yang diakses pada 12 Januari 2011 59 “BPOM Tingkatkan Pengawasan Terhadap Parcel” ,http://seafast.ipb.ac.id/index.php/component/content/article/35-seafast/114-bpom-babeltingkatkan-pengawasan-terhadap-parsel, yang diakses pada 16 Januari 2011


dapat mendapat perhatian yang lebih dari pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha, karena hal ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan dari konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui makanan tersebut masih dalam keadaan sehat apa sudah tercemar dan cara agar makanan tersebut tetap terjaga kesegarannya yaitu : 60

a. Susu dan keju Susu kemasan bisa dikonsumsi selama seminggu setelah kemasan dibuka. Begitu juga dengan keju. Setelah itu, akan tercium bau asam. Untuk menghindarinya, bungkus kembali keju dengan aluminium foil, masukkan ke dalam kotaknya, lalu simpan di lemari es. Jika keju sudah keburu asam, maka untuk menggunakannya kembali potong bagian yang sudah terpapar udara. b. Daging ayam, sapi, dan ikan, serta tahu Ciri-cirinya : daging berubah warna, berlendir, dan berbau menyengat. Tak ada jalan lain untuk mempertahankannya. Anda harus segera membuangnya.Agar daging lebih tahan lama, perhatikan cara menyimpannya. Daging yang kotor saat dibeli tak perlu dicuci, tetapi potong saja bagian yang kotor. Jika tidak langsung dimasak, maka masukkan daging ke dalam freezer. Di dalam freezer, bahan makanan ini akan tahan hingga 1 bulan. c. Sayur dan buah-buahan Sayur atau buah-buahan yang mulai layu masih bisa dikonsumsi. Namun, vitaminnya sudah berkurang, dan rasanya berbeda. Jika sayur atau buah menjadi berjamur dan berlendir, maka jangan dimakan. d. Makanan kering Makanan kering seperti biskuit, roti kering, dan kue kering bisa bertahan 3-6 bulan jika kemasannya belum dibuka. Namun ingat, roti tawar tidak bertahan lama meskipun kemasannya belum dibuka. Ratarata roti tawar hanya bertahan selama 1 minggu. e. Makanan kaleng Makanan kaleng tahan paling lama 2 tahun. Namun, jangan berpatokan pada label kedaluwarsa jika Anda melihat perbedaan dari yang biasa Anda ketahui. Misalnya, buah kalengan berbau asam, airnya menjadi

60

“Tips Mengenali Makanan Kadaluwarsa”, http://resepmasakanindonesia.info/tipsmengenali-makanan-kadaluwarsa/ , yang diakses pada 18 Desember 2010.


kental dan berlendir, saat kaleng dibuka mengeluarkan gas, atau terdapat bibit jamur (bulukan).

f. Produk Pasta dan Saus Produk-produk pasta dan saus umumnya memiliki umur simpan yang tinggi. Sebab, walaupun memiliki kadar air tinggi, aktivitas airnya rendah. Hal ini yang menyebabkan sedikitnya jenis bakteri yang mampu menyerang produk-produk pasta dan saus. Meskipun demikian, masih ada golongan mikroba yang dapat menyerang, seperti kapang dan kamir. Peluang serangan kapang lebih besar daripada khamir. Dengan memperhatikan mana yang tergolong makanan sehat dan makanan yang tidak sehat yang telah disebutkan diatas konsumen akan dapat terhindar dari efek samping yang diakibatkan oleh pengkonsumsian makanan yang telah kadaluwarsa.

C. Pengaturan

Mengenai

Makanan

Kadaluwarsa

Dalam

Berbagai

Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. 61 Menyadari lemahnya posisi tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tidak cukup apabila hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat fragmentasis dan

61

Shidarta, Op.cit, Hal 10


tersebar dalam berbagai macam pengaturan, tetapi perlu dipadukan dalam suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dan sistematis. 62 Oleh karena itu, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang- undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang- undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluwarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perudang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa. Berdasarkan pengumpulan data peraturan perundang-undangan yang dilakukan, maka didapatkan beberapa peraturan, baik dalam undang-undang maupun peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM), yaitu sebagai berikut 63 : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

62 63

Dedi Harianto, Op.cit, Hal 54 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty,Op.cit, hal, 93.


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, tanggal 10 April 1985 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003 Melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, bahwa dapat diketahui pengaturan tentang pangan sudah cukup banyak. Akan tetapi, ternyata hanya ada beberapa peraturan saja yang khusus mengatur mengenai tentang produk kadaluwarsa,yaitu ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, paparan berikut menjelaskan tentang keamanan,mutu dan gizi pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari delapan bab dengan 54 Pasal, yang secara garis besar mengatur tentang ketentuan umum, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dari 54 Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 28.


Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa, di dalam peraturan ini pengaturan mengenai makanan yang kadaluwarsa lebih secara rinci dijelaskan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas, karena makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan didalam peraturan ini juga secara jelas dinyatakan bahwa dilarang untuk mengimpor dan mengedarkan makanan yang sudah daluwarsa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Sebagai Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen UUPK memiliki beberapa tujuan,yaitu : 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Berdasarkan rumusan dari tujuan tersebut, akan terlihat bahwa tujuan dari UUPK sebenarnya tidak hanya melindungi konsumen semata, tetapi juga


membantyu produsen/ pelaku usaha yang memiliki itikad baik agar tetap dapat melanjutkan kelangsungan usahanya serta dapat bersaing secara sehat . 64 Dalam kaitannya dengan produk makanan, maka setiap perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha makanan adalah dengan mengelabui konsumen,yaitu dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan mutu sebenarnya dari makanan tersebut. Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha makanan yang telah kadaluwarsa dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UUPK Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, Pasal 8 serta pengaturan mengenai kadaluwarsa ini telah diatur dalam Bab IV Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 65 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 7. Tidak menyantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

64

Romy Rahmana,” Study Pemberlakuan Pasal-Pasal yang Terkait dengan Periklanan dalam Perlindungan Konsumen Indonesia,” Tesis,( Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002), hal 2, dalam Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010),hal 10 65 Pasal 8, Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. 9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih (netto), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut kententuan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat 10. Tidak menyantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang mengatur mengenai produk pangan untuk pangan pada dasarnya sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar pelaksanaan peredaran makanan yang sesuai dengan standar. Akan tetapi, aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar dan tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh produsen pangan sehingga mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan tersebut dan juga bagaimana sebenarnya pemerintah secara efektif dan berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan tanpa ada laporan dari anggota masyarakat atau yayasan perlindungan konsumen. D. Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa 1. Kerugian Secara Material Yang Dialami Konsumen Kerugian material yang dialami oleh konsumen merupakan kerugian yang tidak secara langsung diderita oleh konsumen melainkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan 66. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian dikarenakan konsumen tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk produk dan/atau jasa atas produk yang tidak sesuai dengan 66

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ( Jakarta : English Press, 2002), hal 1287 dan 1949


apa yang telah diharapkan oleh konsumen tersebut, meskipun terkadang jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut terbilang sedikit, akan tetapi, konsumen memilik hak-hak yang harus dipenuhi oleh para produsen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk mengalihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri ( sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalu pengadilan. 67 Seperti terjadi pada kasus produk sari buah Ribena yang terjadi di Jawa Timur, Surabaya. Produsen minuman berlabel Ribena menyatakan akan bertanggung jawab secara penuh kepada 40 (empat puluh) orang siswa sekolah dasar Baratha Jaya yang harus dirawat setelah meminum produk sari buah yang dibagikan secara gratis oleh pihak produsen. Pihak produsen bertanggung jawab atas kerugian material yang diderita oleh konsumen yaitu dengan menanggung semua biaya perawatan para murid yang dirawat akibat mengkonsumsi produk mereka yang diduga telah kadaluwarsa sehingga para murid tersebut keracunan. 68 Berdasarkan kasus diatas merupakan tanggung jawab produsen minuman kotak yang memberikan ganti rugi material dengan menanggung biaya pengobatan dari 67

Ahmadi Miru dan Sutarman Yoda, Op.cit, hal 44 “Produsen Sari Buah Akan Tanggung Jawab”, http;//www.indosiar.com/fokus/27719/produsen-sari-buah-akan-tanggung-jawab, diakes pada tanggal 4 Maret 2011. 68

yang


konsumen yang telah dirugikan oleh mengonsumsi minuman yang telah kadaluwarsa. Berdasarkan dengan tanggung jawab atas produk yang telah dihasilkan maupun yang telah diperdagangkan oleh produsen, merujuk pada UUPK apabila ada suatu produk yang dapat merugikan konsumen maka produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Kewajiban tersebut tetap melekat pada produsen meskipun antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen yang menjadi korban atas mengkonsumsi produk tersebut walaupun tidak terdapat persetujuan diantara kedua belah pihak sebelumnya. Penjual, produsen ataupun pelaku usaha berkewajiban menanggung penderitaan yang diderita oleh konsumen berdasarkan perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata 69 Kedudukan mengenai tanggung jawab perlu diperhatikan karena mempersoalkan mengenai kepentingan konsumen, akan tetapi hal ini harus disertai pula dengan analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada produsen. 70 Tanggung jawab atas suatu barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri dalam pengertian yuridis disebut dengan Product Liability.71 Didalam prinsip hukum setiap orang yang melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka ia memikul tanggung jawab 69 70 71

N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bogor : Penta Rei, 2005), hal 138. Shidarta , Op.cit, hal 58-59 Ibid, hal 144


atas perbuatannya. Karena setiap orang yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan, kompensasi/ ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 meliputi : 72 a. b. c. d.

Pengembalian sejumlah uang. Penggantian barang atau yang setara. Perawatan kesehatan Pemberian santunan sesuai kebutuhan perundang – undang.

Product Liability merupakan instrument hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang sangat mendesak untuk diterapkan, karena memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen, baik di dunia usaha, terutama pangan. Kebutuhan konsumen akan perlindungan hukum, mengharuskan sistem hukum Indonesia yang terbuka untuk disempurnakan, sehingga hukum tersebut dapat berfungsi efektif sebagai alat rekayasa sosial, sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang bermuatan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 73 2. Efek Samping Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa Terhadap Kesehatan Konsumen Efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang telah tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. 74

72

Pasal 19 Ayat (2), Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. 73

Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widianty, Op.cit, Hal 93 “ Keracunan Makanan “, http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html , yang diakses pada 6 Maret 2011 74


Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai kematian. Gejala-gejala dari keracunan tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gelaja keracunan yaitu : 75 a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang keluar hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan yang ringan. Selama tubuh dalam keadaan normal, maka aka berangsur sembuh dan tidak akan membahayakan. b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare, dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan yang seperti ini tergolong keracunan sedang. Untuk pengobatan dapat diberikan tablet norit/bikarbonas dan untuk mempercepat pemulihan dianjurkan agar banyak minum air dan istirahat. c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare yang tidak tertahankan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik – bintik merah di muka dan kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar keadaan seperti inilah yang termasuk dalam keracunan berat. Untuk pertolongan pertama dapat diberikan susu atau air kelapa muda dan biarkan penderita tersebut muntah atau buang air sebanyak-banyaknya kemudian berikan oralit atau larutan gula garam dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh dari penderita. Penderita yang mengalami gejala-gejala tersebut yang ditambah dengan gejala kejang-kejang, pandangan kabur dan disertai pingsan maka keadaan seperti ini termasuk dalam gejala keracunan yang sangat berat. Tindakan darurat yang dapat dilakukan adalah segera bawa ke Rumah Sakit terdekat untuk memberikan penambahan cairan pada tubuh penderita yaitu berupa infus karena apabila terlambat melakukan pertolongan pada penderita keracunan maka dapat menyebabkan kematian pada penderita tersebut.

75

Ibid


Penyebab keracunan ada banyak jenisnya yang diakibatkan mulai dari yang ringan sampai terberat. Secara umum yang banyak terjadi di Indonesia disebabkan oleh mikroba, kimia, dan toksin. Ada lebih dari 250 jenis bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan, yang paling umum di antaranya adalah clostridium botulinum, salmonella gastro, dan escherichia coli,yaitu : 76

1. Clostridium botulinum Bakteri Clostridium botulinum menghasilkan racun yang mencegah transmisi impuls saraf ke otot . Mual, muntah dan kram perut adalah gejala umum yang ditimbulkannya. Efek dimulai pada syaraf di kepala sehingga menyebabkan penglihatan kabur/ganda dan kesulitan menelan, kemudian menyebar ke punggung sehingga menyebabkan kelumpuhan otot lengan, otot pernapasan, dan mungkin juga otot kaki. Gejala ini biasanya muncul 4-36 jam setelah menelan toksin, tetapi bisa memakan waktu hingga delapan hari.Makanan kaleng adalah sumber utama botulisme (keracunan botulinum). Selain itu, botulisme juga dapat bersumber dari makanan bayi, yang dapat berakibat fatal bagi kelompok usia ini. Cara terbaik untuk mencegah botulisme adalah mengikuti petunjuk yang benar dalam menyiapkan dan menyajikan makanan di rumah. Makanan yang terkontaminasi sering memiliki bau busuk, meskipun tidak selalu demikian. Botulisme adalah kedaruratan medis yang harus segera mendapatkan perawatan. Dengan tersedianya antitoksin, 90% lebih pasien botulisme dapat diselamatkan. 2. Salmonella gastro Salmonellosis mengacu pada sejumlah penyakit yang disebabkan oleh bakteri salmonella. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini adalah demam tifoid. Bentuk umum salmonellosis adalah gastroenteritis yang disebabkan oleh bakteri salmonella gastro. Bakteri ini dapat menyebar dari orang ke orang dan dari hewan ke orang. Makanan yang biasanya mengandung salmonella adalah daging, daging unggas, susu dan telur. Salmonella sering ditularkan melalui kontak dengan kotoran atau pakan ternak atau melalui makanan yang terkontaminasi kotoran hewan. Buah dan sayuran yang tidak dicuci dengan bersih juga 76

“Penyebab Keracunan Makanan”, Sumber: http://majalahkesehatan.com/3-bakteripenyebab-keracunan-makanan/, yang diakses pada 5 Maret 2011.


dapat menyebarkan bakteri ini. Gejala gastroenteritis yang disebabkan oleh salmonella termasuk mual, kram perut dan diare. Pada kasus yang parah, ada lendir dan darah pada tinja. Gejala awal biasanya muncul 12 sampai 24 jam setelah menelan makanan yang terkontaminasi. Keracunan ini biasanya tidak serius dan berlangsung selama dua sampai lima hari. Namun, salmonellosis bisa berakibat fatal pada bayi, lansia dan pasien yang sakit parah. Pada kasus yang sangat jarang, salmonella bisa menembus aliran darah sehingga menyebabkan artritis, penyakit jantung, infeksi tulang dan masalah perut jangka panjang. Perawatan infeksi yang disebabkan oleh salmonella melibatkan banyak minum untuk mengganti cairan yang hilang karena diare. Jika korban kehilangan terlalu banyak cairan, dia harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan infus. Antibiotik dan obat anti-diare mungkin diberikan untuk mengontrol gejala yang parah. 3. Escherichia coli Kebanyakan strain Escherichia coli (E. coli) adalah bakteri bermanfaat yang hidup dalam sistem pencernaan. Mereka tidak menyebabkan penyakit. Namun beberapa strain E. coli dapat menyebabkan efek keracunan pada tubuh. Salah satu strain yang paling ditakuti adalah E. coli 0157 yang menghasilkan racun yang disebut toksin Shiga. Racun ini merusak sel-sel dinding usus sehingga menimbulkan perdarahan. Toksin E. coli 0157 juga memecah sel darah merah, menyebabkan anemia dan menurunkan jumlah trombosit. Pada 10% kasus, keracunan E. coli berlanjut sehingga menyebabkan kerusakan ginjal dan organ penting lainnya. Risiko kematian terutama tinggi pada anak-anak dan lansia. E. coli 0157 memiliki masa inkubasi antara 1-3 hari. Waktu tersebut dibutuhkan bakteri untuk melakukan perjalanan ke usus besar dan berkembang biak di sana ke tingkat yang menyebabkan masalah. Karena bakteri terutama memengaruhi usus besar, gejala utama adalah sakit perut dan diare. E. coli 0157 jarang menyebabkan muntah, meskipun penderita merasakan sakit perut dan diare hebat sehingga ada bintik-bintik darah segar di tinjanya. Berbeda dengan jenis keracunan makanan lainnya, E. coli 0157 sangat gigih dan membutuhkan waktu seminggu atau lebih sebelum diare mereda. Keracunan E. coli timbul karena mengkonsumsi daging, khususnya daging sapi cincang. Jika daging tidak matang sepenuhnya, bakteri dapat bertahan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh kita bila dikonsumsi. Hanya perlu 10 bakteri hidup dalam burger atau sosis untuk dapat menyebabkan keracunan makanan E. coli. Bakteri ini juga dapat menyebar melalui makanan atau air yang tercemar kotoran hewan.


E. coli tidak terpengaruh oleh obat antibiotik. Perawatan keracunan E. coli hanya bersifat suportif dengan banyak mengganti cairan yang hilang. Orang yang mengalami masalah ginjal akibat komplikasi mungkin perlu perawatan dialisis. Salah satu wabah terbesar E.coli 0157, terjadi di Wishaw di Skotlandia pada tahun 1996 yang disebabkan oleh daging yang terkontaminasi. Sekitar 200 orang jatuh sakit, dua puluh di antaranya meninggal dunia. Hal inilah yang harus sangat diperhatikan oleh para konsumen, karena efek samping dari pengkonsumsian makanan yang telah tercemar khususnya telah kadaluwarsa sangatlah dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan dan hal ini sangatlah merugikan kedudukan konsumen sebagai korban dari tindakan ketidak hati-hatian para produsen atau pelaku usaha.


BAB II PENGATURAN MENGENAI MAKANAN KADARLUWARSA DAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN KADARLUWARSA

Recommend Documents