BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS PROFESI

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS PROFESI

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers 1. Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Pasal 7 ayat (2) UU Pers menerangkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Menindaklanjuti mengenai KEJ ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan : “Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.Dalam mewujudkan kemerdekaan per situ, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan

14

Universitas Sumatera Utara

15

landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Selanjutnya yang berhubungan dengan tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan terdapat dalam Pasal 5 KEJ menyatakan, “ Wartwan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban. kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Penafsiran Pasal ini ialah yang lazim dilakukan media ialah menyebut nama pelaku hanya dengan inisialnya

atau

memuat

fotonya

dengan

ditutup

matanya

atau

hanya

memperlihatkan foto bagian belakang pelaku saja.30Wartawan mempunyai alasan kuat untuk menyembunyikan nama-nama wanita yang menjadi korban perkosaan atau anak-anak yang dianiaya secara seksual.Tujuannya adalah untuk melindungi korban dari pencemaran namanya atau tercoreng aib. Tetapi, dalam hal larangan menyebut nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, dasarnya semata-mata pertimbangan kemanusiaan, berdasarkan nasib serta hari esok pelaku kejahatan dan keluarganya. Jika sampai identitas dan potret yang dimaksud terpampang jelas dalam media, maka wartawan yang menurunkan berita semacam itu jelas sudah mengkhianati tugas profesionalnya yang bebas dan bertanggungjawab.31 Sedangkan Pasal 7 KEJ menyatakan “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, 30 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 118 31 Ibid, hal. 120


16

dan off the record sesuai dengan kesepakatan.” Salah satu penafsiran terhadap Pasal ini adalah bahwa hak tolak ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

2. Asas Pers Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.32 a. Asas demokrasi, pers harus memegang prinsip demokrasi, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan. b. Asas keadilan, dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah). c. Asas supremasi hukum, Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam 32

Edi Susanto. Hukum Pers di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 38


17

memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.” Menurut Pasal 3 Kode Etik Junalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan Pasal ini antara lain:33 a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

33 Ilham Hadi. 2013. Pemberitaan Pers. Dikutip pada laman website: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5152469d75905/pemberitaan-pers-dan-asas-pradugatak-bersalah (diakses pada 21 September 2015)


18

3. Fungsi Pers Fungsi pers ditandaskan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sedang mengenai hak pers dikatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara. Tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pun pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Selain mengenai hak, UU Pers juga memuat kewajiban pers yaitu memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers juga wajib melayani hak jawab dan hak koreksi Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi.34 a. Pers sebagai media informasi, menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama. Khalayak ramai mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah persitiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang

diperlukan

oleh

masyarakat,

khususnya

untuk

meningkatkan

34

Yogha Praditya. 2013. Fungsi Pers. Dikutip pada laman http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/ (diakses pada 12 September 2015)

website:


19

pengetahuan tentang masalah pembangunan. Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. b. Pers sebagai media edukasi, salah satu fungsi pers yang tertuang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar. c. Pers sebagai media kontrol sosial, maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan

lembaga

sosial

dan

wahana

kominukasi

massa

yang

melakasanakan kegiatan jurnalistik. d. Pers sebagai Media Hiburan, UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. e. Pers sebagai mediasi atau penghubung, Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya.


20

Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via pers. Media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Artinya media massa seringkali berada di antara kita dengan bagian pengalaman yang lain di luar persepsi dan kontak langsung. Hikma Kusumaningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan delapan fungsi pers yang bertanggungjawab sebagai berikut:35 a. Fungsi Informatif: memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. b. Fungsi Kontrol Pers yang Bertanggungjawab: Pada fungsi ini, pers diibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah/ perusahaan. c. Fungsi Interpretatif dan Direktif: Memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian. d. Fugsi Menghibur: Para wartawan mentrkan kisah-kisah dunia yang hidup dan menarik. e. Fungsi regeneratif: Membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda. f. Fungsi Pengawalan Hak-Hak Warga Negara: pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan akan hal yang dibutuhkanya. 35

Hikma Kusumaningrat. Jurnalistik Teori dan Praktek. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 27-29.


21

g. Fungsi Ekonomi: Melayani sistem ekonomi melalui iklan. h. Fungsi

swadaya:

Pers

berkewajiban

untuk

memupuk

kekuatan

permodalannya sendiri, untuk memelihara kebebasan yang murni. Pers memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara, dengan adanya informasi yang tepat maka dapat diambil keputusan yang tepat. Di sini pers memegang peranan dalam memberantas kemiskinan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh mantan presiden Bank Dunia James D. Wolfenhason, yang menyebutkan:36 Untuk mengurangi kemiskinan, kita harus membebaskan akses kepada informasi dan meningkatkan kualitas informasi. Masyarakat yang mempunyai informasi lebih baik menjadi lebih berdaya untuk membuat pilihan yang lebih baik. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat

4. Hak dan Kewajiban Pers Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan

36

M. Kholil. Peranan Pers, http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/, (diakses pada tanggal 11 September2015)


22

pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Pers memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Hal ini untuk menciptakan dan menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, tujuan lainnya untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Adanya landasan tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang berlaku bagi insan pers, terutama wartawan. Salah satu landasan yang harus ditaati dan dihormati oleh para juru pencari berita adalah kode etik jurnalistik. Adapun hak-hak pers, antara lain: a. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan / menyampaikan informasi. b. Hak tidak boleh disensor c. Hak tidak boleh dibredel d. Hak tidak boleh dihalang-halangi ketika menjalankan tugas jurnalistik e. Dalam menjalankan profesinya mendapat perlindngan hukum f. Mendapat hak tolak Adapun kewajiban pers, yaitu : a. Melayani hak jawab b. Melakukan kewajiban koreksi


23

c. Membuat/menyiarkan berita secara akurat dan berimbang d. Memenuhi dan mentaati kode etik jurnalistik e. Tidak melanggar asas praduga tak bersalah f. Menghormati supermasi hukum 5. Peranan Pers Era demokrasi sekarang ini, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah menjadi lebih terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai Pasal 6 UU No. 40/1999, pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut : a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menhormati kebhinekaan. c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. d. Melakukan pengawasan,kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber


24

informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan, dalam hal ini informasi yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat

B. Undang-Undang Tentang Perlindungan Korban dan Saksi Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 agustus 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan. Sekalipun beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksananya, berlakunya undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan. Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang daripada undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita tahu bahwa peran saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya


25

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keberadaan seorang saksi dan korban sebelum tahun 2014 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.37 Namun sering dilupakan bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak maupun hukum di Indonesia. Keselamatan,baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksiannya. Keberadaan saksi dan atau korban memang sangat diperlukan dan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan sebagai satu kesatuan dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana. Saksi sebagai alat bukti utama ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan: Alat bukti yang sah yaitu: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang 37

Rocky Marbun, Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum, (Jakarta :Visi Media, 2010), hal 86.


26

semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, sehingga ada hal-hal khusus yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut. Hal-hal yang diatur diluar KUHAP sebagai berikut: 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 4. Mendapat penerjemah. 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 9. Mendapatkan identitas baru 10. Memperoleh penggantian biaya trasportasi sesuai dengan kebutuhan. 11. Mendapatkan nasihat hukum 12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 13. Mendapatkan tempat kediaman baru.38

38

Ibid


27

Berdasarkan asas persamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU No.13 tahun 2006 yaitu: 1. Perlindungan hak saksi dan korban; 2. Lembaga Perlindungan saksi dan korban; 3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dan ; 4. Ketentuan pidana Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan pemberian bantuan terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.


28

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi berasaskan pada :


29

a. Pengahargaan harkat dan martabat manusia b. Rasa aman c. Keadilan d. Tidak diskriminatif e. Kepastian hukum Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan apabila : a. Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan c. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian d. LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar bukti-bukti yang meyakinkan Tata cara pemberian bantuan kepada saksi atas permintaan tertulis, dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, adapun tata cara pemberian bantuan kepada saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut :


30

1. Lembaga

Perlindungan

Saksi

dan

Korban

menentukan

kelayakan

diberikannya bantuan kepada saksi 2. Dalam hal saksi layak diberikan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan akan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu satu minggu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerja sama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Istilah saksi-saksi lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan hukum acara pidana. Saksi korban merupakan salah satunya, Korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat kejadian sebenarnya terjadi. Hal ini berbeda dengan saksi pelapor. Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun yang tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi dapat menjadi target/tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan saksi nantinya akan menjerumuskan tersangka/terdakwa kedalam

putusan

yang

sangat

merugikan

yaitu

dipenjara.

Namun


31

permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut. Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentinganya kedudukan saksi dalam pengungkap pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. Hal-Hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi bekenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan tindak pidana dan juga saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa berdasarkan kesaksiannya tersebut ia tidak dapat dapat dituntut, baik secara pidana maupun gugatan secara perdata dan seorang saksi yang juga tersangka untuk kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ini merupakan perlindungan hak asasi seorang saksi yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terjadi kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut. Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam sutu perkara sekaligus berani mengatakan yang


32

sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka mereka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

C. Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Asas Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi.39 Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai.40 Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media 39

Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana,(Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 45. 40 Jakoeb Oetama, Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus), Kompas, 2001, hal. 43.


33

massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:41 1. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainya; 2. Bebas dari sensor ; 3. Bebas dari pembredelan; 4. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers. Adapun kebebasan pers tersebut dijamin oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparatur negara tersebut. Pers yang bebas tersebut berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturan-peraturan negara yang menjamin tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah : 1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 2. Pasal 28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

41

Wikrama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indonesia, (Jakarta :Grasindo, 2006), hal.

24.


34

3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 20 dan 21 yang bebunyi : Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya. Pasal 21 : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 4. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) 5. Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 6. Pasal 4 ayat (1) berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara. Bahwa kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin untuk dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi, maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia, terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita. Ada substansi yang tidak kalah pentingnya juga dalam kemerdekaan pers juga tersebut. Kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut, maka terdapat 2 hak asasi yang berkaitan dalam hal ini, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyatakan pendapat. Kegiatan pers tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau gagasan tersebut. Hal ini


35

sebagai hak dari pers untuk menyatakan informasi, fakta-fakta, dan pendapatnya kepada khalayak ramai. Masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan pers tersebut tentunya berhak untuk untuk menerima dan mendengarkan informasi, fakta-fakta, atau pendapat yang disampaikan oleh pers tersebut.


BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS PROFESI

Recommend Documents