BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
A. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian dalam bentuk pokok Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum,diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00 “ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni 32 : 1. Unsur-unsur objektif, terdapat dari : a. Perbuatan mengambil. b. Objeknya suatu benda. c. Unsur keadaan yang menyertai / melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari : a. Adanya maksud. b. Yang ditujukan untuk memiliki. c. Dengan melawan hukum. 32
Adami chazawi.op.cit. Halaman. 5
Mengambil Barang Unsur pertama dari Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan mengambil Barang. Kata mengambil ( wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya , dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada Tindak Pidana Penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan ( afpersing ) jika paksaan itu berupa kekerasan , langsung , atau merupakan tindak pidana pengancaman ( afdreiging) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia 33. Noyon –Langemeyer ( jilid III Halaman 127 ) membahas suatu peristiwa sebagai Berikut . Seorang A berdiri dekat suatu barang milik orang lain – B – dan menjual barang itu kepada C yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya. Pemilik B tidak tahu-menahu hal ini,dan uang harga pembelian ditahan oleh A terus sebagaimiliknya.
33
Prof.Dr.Wirjono Projodikoro.op.cit.halaman.14
Di sini, A sama sekali tidak mengambil barang. Maka, menurut Langemeyer, si A dapat dipersalahkan menyuruh mencuri (doen plegendari pasal 55 KUHP ) karena si C – sebagai si pengambil barang menira bahwa A adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat dipertangggungjawabkan. Langemeyer menceritakan bahwa dalam hal semacam ini – oleh suatu pengadilan di Negeri Belanda – si A dipersalahkan menipu si C untuk menyerahkan harga pembelian kepada A. Putusan tersebut tidak disetujui oleh Langemeyer 34.
Barang yang diambil Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugiakan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen ( halaman 285 ) memberikan contoh berupa beberapa helai rambut ( haarlok) dari seseorang yang telah meningal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu baranng warisan yang belum dibagi – bagi , dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (resnullius) , misalnya sudah dibuang oleh sipemilik, maka tidak ada tindak pidana Pencurian.
34
Ibid.halaman.15
Tentang res nullius ini, Van Bemmelen menceritakan suatu peristiwa yang sampai diputus oleh Hoge Raad Belanda pada tahun 1946 sebagai berikut 35: Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis- anatomis dimana mayat – mayat manusia sering diperiksa .kebiasan seseorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat utnuk dimilikinya.pada suatu saat, perbuatan itu diketahui dan selanjutnya si pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas tadi. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya .pembelaan ini oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.
Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini juga terdapat pada unsur tindak pidana penggelapan barang dari pasal 372 KUHP, bahkan disana tidak hana harus ada tujuan ( oogmerk ) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Timbul pertanyaan : bagaimana seharusnya wujud dari memiliki barang itu ? baik dalam pasal 362 perihal pencurian maupun dalam pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini sama sekali tidak ditegaskan.
35
Ibid.halaman. 16
Menurut prof. Dr .Wirjono sebetulnya terdapat suatu kontardisi antara memiliki barang – barang dan melanggar hukum.Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum.Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Di sinilah kiranya sebab pokok dari kesukaran mencari mencari defenisi istilah tersebut.Dengan demikian , jelaslah pula bahwa istilah tersebut berbeda dengan “ tujuan untuk menjadi pemilik “. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. 36
Wujud perbuatan memiliki barang Perbuatan ini dapat berwujud macam – macam seperti
menjual,
menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Apabila seseorang penyimpan barang orang lain menghancurkan barangnya tanpa diberi izin dari yang berhak, maka saya rasa lebih baik dianggap bahwa tidak ada tindak pidana penghancuran barang orang lain ( pasal 406) dari
36
Ibid.
pada penggelapan barang dari pasal 372 KUHP karena seseorang penyimpan barang yang menghancurkan barang itu sukar memiliki barang yang pada waktu itu dimusnakan.lain halnya dengan seorang yang mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya. Kini masih dapat dipersoalkan, sampai dimana
ada
maksud
si
pengambil
barang
untuk
kemudian
akan
menghancurkannya. Seorang
pengambil
barang
mungkin
mempunyai
alasan
untuk
menghancurkan barang itu, misalnya untuk menghilangkan hal yang akan membuktikan sesuatu terhadap dirinya, atau yang akan sesalu mengingatkannya kepada hal yang ia lebih suka melupakannya. Alasan – alasan ini juga dapat dikandung oleh seorang pengambil barang orang lain. Disamping itu, oleh karena pada waktu barang nya diambil dan beberapa waktu kemudian belum dilakukan penghancuran barang, maka dapat dianggap wajar bahwa si pengambil barang itu bertindak seolah –olah seorang pemilik barangnya.Maka, dalam hal ini ada tindak pidana pencurian yaitu pasal 362 KUHP 37. Dalam hal apabila si pengambil barang hanya bermaksud untuk memakai barangnya sebentar , dan sesudah itu akan dikembalikan , atau si penyimpan barang memakai barangnya sebentar , tidak untuk seterusnya,maka dalam hal ini titik berat harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang
37
Ibid.halaman.17
yang diambil itu .Dengan demikian , maka orang itu bersalah telah melakukan pencurian, tetapi mungkin hukumannya dapat diringankan 38.
Pasal 363KUHP 39 (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : Ke1: pencurian ternak ; Ke 2: pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir , gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang; Ke 3 :pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau dipekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ; Ke 4 : pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ; Ke 5 : pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar , merusak , atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu ,yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu. (2) Jika pencurian dari nomor 3 disertai salah satu dari nomor 4 dan nomor 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama – lamanya 9 tahun
38
Ibid.halaman.18 Adami chazawi.op.cit.halaman. 29-34
39
Pencurian ternak Pasal 101 KUHP berbunyi : Perkataan ternak berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain perkataan : kuda, sapi ataukerbau dan babi. Di satu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masukistilah ternak (vee) ; di pihak lain , bersifat membatasi karena tidak termasuk di dalamnya : pluimvee atau ayam, bebek, dan sebagainya. Di negeri Belanda , pasal yang bersangkutan (pasal 311) menyebutkan diefstal van iut de weide ( pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan ), dimana unsur weide itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena di Indonesia tidak ada tambahan dari padang rumput penggembalaan , maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yangpenting. Hal ini memang sesuai dengan istilah jawa rojokoyobagi ternak,yaitu istilah yang berarti kekayaan besar 40.
Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada para korban.
40
Ibid.Halaman.30
Untuk berlakunya pasal ini, tidak perlu bahwa yang dicuri itu barangbarang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana tetapi juga meliputi barang-barang di sekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh pemiliknya 41.
Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya. unsur waktu malam digabungkan dengan tempatrumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, ditambahkan dengan unsur adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak 42. Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian. Pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan , teetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ tanpa persetujuan yang berhak .Jadi , harus ada kehendak yang jelas-jelas menentang adanya si pencuri disitu. Maka , apabila ada seseorang masuk rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima . Baru apabila yang berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dikatakan orang itu ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak.Sebaliknya , apabila seorang tamu sudah jelass diperbolehkan masuk rumah itu. Misalnya anaknya 41
Ibid. Ibid.
42
sendiri dari yang berhak, namun jika si anak tersebut masuk pada waktu malam tanpa setahu yang berhak, maka dipenuhilah syarat dari tambahnya hukuman ini 43.
Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang- barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian , tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata gepleegd ( dilakukan) , bukan kata begaan ( diadakan) , maka paal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen turut melakukan) dari pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku ( dader) dan ada seorang pembantu ( medeplichtige) dari pasal 55 ayat 1nomor 2 KUHP. Bekerja sama ini misalnya terjadinya apabila stelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian henya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang , dan kawanya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada perbuatan mereka diketahui orang lain 44.
43
Ibid.Halaman.31 Ibid.Halaman.32
44
yang masuk rumah jika
Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya. Pembongkaran (braak) terjadi apabila – misalnya – dibuat lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan ( verbreking) terjadi apabila – misalnya – hanya satu rantai pengikat pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak. Menurut pasal 99 KUHP,arti memanjat diperluas hingga meliputi membuat lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu(“ menggangsir” sperti perbuatan seekor gangsir) , dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup ( besloten erf) Dengan disebutkannya hal – hal yang kini memberatkan hukuman , maka apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian ( poging tot diefstal ) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap menjalankan ( uitvoering dari pasal 53 KUHP ) tindak pidana pencurian khusus (gequalificeerde
diefstal)
ini,
jadi
tidak
lagidalam
tahap
persiapan
(
voorbereiding) untuk melakukan tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan 45.
B. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
45
Ibid.halaman.33
Pencurian sebagaimana dirumuskan di atas, dalam praktek dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan .oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan . Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 bentuk, yang masing – masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan . Empat bentuk itu adalah 46: a. Bentuk pertama, sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 tahun. Unsur – unsurnya sebagai berikut : (1) Unsur – unsur yang terdapat pada pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif , berupa unsur –unsur pencurian dalam bentuk standart / pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam 365 (1) tersebut . (2) Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni : a. Unsur-unsur objektif. (1) Cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa : Kekerasan , atauAncaman kekerasan (2) Yang ditujukan pada orang. (3) Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah : (a) Sebelum : 46
Ibid. halaman.34
(b) Pada saat, atau (c) Setelah berlangsungnya pencurian b. Unsur-unsur subjektif : Unsur subjektifnya adalah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal , yaitu : (1) Untuk mempersiapkan ; (2) Untuk mempermudah pencurian ; (3) Apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya; (4) Apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya. Untuk terjadinya atau selesainya pencurian dengan kekerasan ini, tidak perlu keempat hal yang dituju oleh maksud itu benar-benar terwujud karena unsur untuk itu hanya dituju oleh maksud si pembuat saja. Menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan , disamping telah telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal 362 . Unsur yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, adalah kekerasan dan ancaman kekerasan. Undang –undang
sendiri tidak memberikan keterangan tentang arti
kekersan ataupun ancaman kekerasan . Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan atau unsur kekerasan , yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ini,
adalah berupa perbuatan yang abstrak , yang bentuk konkretnya bisa bermacammacam, yang penting dari perbuatan itu bisa bermacam-macam, yang penting dari perbuatan itu membawa akibat adanya keadaan pingsan atau tidak berdayanya seseorang. Dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat .penggunaan kekuatan fisik adalah merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan. Hal ini terbukti pula jika dihubungkan dengan akibat dari kekerasan pada sub ke 4 ayat 2 dan 3 pasal 365 tersebut,berupa luka berat ataupun kematian. Akibat luka berat ataupun kematian adalah dapat terjadi oleh adanya perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik 47. Kekuatan fisik tersebut haruslah ditujukan pada orang bukan pada benda objek pencurian. Orang disini, adalah siapa saja , baik pemilik maupun orang lain atau pihak ketiga ,misalnya,seorang menjambret sebuah tas yang sedang dibawa oleh seorang ibu .Ada orang lain yang melihatnya dan kemudian mengejarnya, tibatiba penjambret tersebut langsung berbalik dan langsung memukul orang itu hingga pingsan. Pada contoh ini,maksud penjambret memukulditujukanuntuk tetap menguasai tas yang dicurinya dari tangan ibu tadi. Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.Sedangkan ancaman kekersan adalah berupa ancaman
47
Ibid.halaman.35
kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korbanbelum/tidak menjadi tidak berdaya.Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan tersebut belum diwujudkan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dirinya, bahwa kekuatan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki petindak. Ketidak berdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut dilukai, takut akan dibunuh. Keadaan psikis korban yang demikian inilah, yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian, atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukannya itu, sering kejadian di kota, adanya pencopetan dan penjambretan terhadap orang yang sedang berjalan kaki atau sedang mengendarai sepeda motor. Apakah dalam kasus-kasus semacam ini ada unsur- unsur kekerasan, ancaman kekerasan atau tidak,masih harus diselidiki dengan melihat proses kejadiannya secara cermat. Andai kata setelah si penjambret atau si pencopet melakukan perbuatannya , kemudian korban mengambil kembali benda miliknya, atau ada orang lain yang menolongnya, lalu petindak menegmbalikan atau membiarkan korban atau orang lain tadi mengambil kembali, maka disini tidak terjadi pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 48.
48
Ibid.Halaman.36
Sebaliknya, bila kemudian petindak tadi mencabut belatinya hendak menikam siapa yang mencoba mendekati , maka disini sudah ada ancaman kekerasan. Apabila benar ada orang yang mendekati dan mencoba mengambil benda yang dicurinya, tiba-tiba iya menusuk orang itu, maka disini telah ada unsur kekerasan. Mengenai waktu digunakannya upaya kekerasan dan ancaman kekerasan itu, ialah : sebelum, pada saat, dan sesudah pencurian. Waktu tersebut adalah berupa waktu : sebelum, pada saat dan sesudah perbuatan mengambil. Oleh karena
untuk
selesainya
atau
sebelumnya
(
berarti
percobaannya)
pencurian,tergantung dari selesai atau sebelumnya perbuatan mengambil. Bahwa kalau dihubungkan dengan unsur subjektifnya, yaitu maksud digunakannya upaya-upaya itu, maka waktu tersebutakan menentukan maksud mana yang dituju oleh petindak dalam ia melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan tadi.untuk mempersiapkan pencurian. Apabila kekerasan digunakan sebelum mencuri, maka kesengajaanya ditujukan maksud .bila digunakan pada saat melakukan, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud mempermudah. Bila digunakan setelah pencurian, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud, dalam hal tertangkap tangan 49: (a) Dapat memungkinkan melarikan diri, baik diri sendiri maupun diri peserta lainya; dan (b) Dapat tetap menguasai benda yang dicurinya.
49
Ibid.Halaman.37
Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan (betraping op heterrdaad) adalah bahwa ketika sedang melangsungkan pencurian atau tidak lama setelahnya ia kepergok atau diketahui orang lain tentang kejahatan yang ia perbuat itu, dan tidak berarti ia benar-benar tertangkap atau ditangkap dengan tangan. Orang yang sedang atau tidak lama setelah melakukan pencurian, dapat saja ia kepergok,yang bila hal initerjadi, ia akan melarikan diri, dania akan tetap mempertahankan benda hasil curiannya. Maksud inilah yang dituju petindak dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan.
b.bentuk kedua , yakni pada ayat 2 yang diancam dengan pidana maksimum 12 tahun , yang dibagi lagi menjadi 4 bentuk yang masingmasing memuat unsur-unsur berupa 50 : 1. semua unsur pencurian bentuk pokok ( pasal 362); 2. ditambah unsur-unsur pokok dalam ayat 1 passal 365 ;dan 3.ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing- Masing , yaitu : a.
Pertama,yang terdiri dari 4 bentuk lagi, yakni :pencurian yang dilakukan waktu malam di : (1) Ditempat kediaman, atau (2) Pekarangan
tertutup
kediamannya, atau
50
Ibid.
yang
didalamnya
ada
tempat
(3) Dijalan umum, atau (4) Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
Menurut Wegverkeersordonantis (Stb 1933 no 86) yang teksnya telah beberapa kali mengalami perbaikan, yang terakhir mrlalui Stb. 72 ,yang menyatakan : “ jalan adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatanjembatan dan jalan-jalan air yang terdapat dijalan tersebut , termasuk didalamnyajalan untuk pejalan kaki, jalur hijau, tepi-tepi jalan, selokanselokandan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut ‘’. Dalam UU no.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , ada rumusan singkat tentang jalan , yakni sebagai jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang dijelaskan dalam penjelasan umum pasal 1 angka 4 sebagai suatu prasarana berhubungan dari dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas 51.
b. Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu. sudah diterangkan bahwa, unsur lebih dari satu orang dengan bersekutu adalah kualitas dari orang-orang yang terlkibat kejahatan sebagai yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 KUHP, atau dalam doktrin dikenal dengan mededader atau petindak peserta. Terjadi
51
Ibid.Halaman.38
misalnya antara pelaku pelaksana (plegen) dengan pelaku penganjur (uitlokken) , antara pelaku pelaksana dengan pelaku peserta (medeplegen). c. Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan : (1) Merusak ; (2) Memanjat; (3) Memakai anak kunci palsu; (4) Perintah palsu; (5) Pakaian jabatan palsu. d. Keempat, timbulnya akibat luka berat. Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat(causal verband), yang maksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan oleh digunakannya kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan luka berat, menurut pasal 90 KUHP adalah : (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak lagi memberi harapan akan
sembuh sama sekali, atau yang dapat
menimbulkan bahaya maut; (2) Menjadi tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas
jabatan
atau
pekerjaan
pencaharian; (3) Kehilangan salah satu pancaindra; (4) Menjadi cacat;
yang
merupakan
mata
(5) Menjadi lumpuh; (6) Terganggu kekuatan akal selama 4 minggu lebih; (7) Gugurnya atu matinya kandungan seorang perempuan. c.Bentuk ketiga ,Pencurian dengan Kekerasan yakni yang diancam dengan pidana maksimum 15 tahun. Pencurian dengan Kekerasan Bentuk Ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3,yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362); 2. Unsur-unsur pencurian dengan Kekerasan (pasal 365 ayat 1); 3. Adanya akibat kematian orang . Faktor yang menyebabkan pencurian ini lebih berat dari bentuk kedua (pasal 365 ayat 2) , terletak pada adanya akibat dari kematian orang. Kematian adalah akibat langsung dari digunakannya kekerasan.Kematian ini bukan merupakan tujuan atau kesengajaan sebagai maksus. Sebab apabila kesengajaan pada maksud yang ditujukan matinya seseorang , maka bukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi, akan tetapi pembunuhan. Apabila matinya orang itu untuk mencapai maksud melakukan tindak pidana lain misalnya pencurian, maka pembunuhan itu masuk pasal 339 KUHP 52. d. Bentuk Keempat, dari Pencurian dengan Kekerasan adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup
52
Ibid.Halaman.39
atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut : 1) semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362) 2) semua unsur Pencurian dengan Kekerasan ( pasal 365 ayat 1) 3) unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang ; 4) dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ; 5) ditambah salah satu dari : a. waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau b. unsur atau cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan : (1) merusak; (2)memanjat; (3)memakai anak kunci palsu; (4) memakai perintah palsu;dan (5) memakai pakaian jabatan palsu .
Letak diperberatnya pidana pada bentuk Pencurian dengan Kekerasan yang terakhir ini , dari ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan dalam butir 3,4, dan 5 tersebut diatas.
Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang diterangkan diatas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaanya adalah: 1) Pencurian dengan Kekerasan (pasal 365),tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan. 2) Kematian orang lain menurut pasal 365, buakn yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda .sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki. 3) Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalu pada pasal 365adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain. 4) Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak. Sedangkan persamaannya, adalah 53 : 1) Unsur subjektinya yang sama , ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud: a) Mempersiapkan dan atau b) Mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
53
Ibid.Halaman.40
c) Apabila tertangkap tangan, maka: (1) Memungkinkan untuk melarikan diri (365) , atau melepaskan dari pemidaan (339) (2) Dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu. 2) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni : a) Sebelum; b) Pada saat,dan c) Setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.
C. Sanksi Dari pengertian hukum pidana (pemidanaan) yang lebih sempit menjadi pidana di samping penindakan dan kebijaksanaan maka hukum pidana dapat disebut sebagai Hukum Sanksi.Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah yang berupa penderitaan, nestapa, atau segala sesuatu yang tidak mengenakkan secara badani. Penjatuhan tentang penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakkan tadi, akan dirasakan kepada setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain yang sudah barang tentu penentuan apakah seseorang itu telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain dinyatakan di dalam putusan hakim. Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu tidak
legal itu sering disebut sebagai putusan yang condemnatoir, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak. 54 Menurut Sudarto, sanksi atau pemidanaan itu kerap kali kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 55 Ada 3 teori tentang pemidanaan yaitu : 56 1) Teori Absolut Dasar dari pijakan dari teori ini adalah pembalasan.Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak
54
Waluyadi.Hukum Pidana Indonesia.Jakarta : Djambatan,2003.halaman.29. Abul Khair Dan Mohammad Ekaputra. Pemidanaan.Medan : USU Press,2011 halaman.7. 56 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : PTRajaGrafindo Persada, 2002.halaman.157. 55
dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupaan suatu terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 57 a.
Bersifat menakuti-nakuti
b.
Bersifat memperbaiki
c.
Bersifat membinasakan Oleh sebab itu terbagi jadi 2 (dua) macam yaitu : 58
1. Teori pencegahan umum Pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejaatan.Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadian contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan pebuatan yang serupa dengan penjahat itu. 57
Ibid, halaman.162. Ibid
58
2. Teori pencegahan khusus Tujuan pidana ialah mencegah oelaku kejahatan yang dipidana agar ia tidak mengulang lagi kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya 3 (tiga) macam, yaitu : 59 a.
Menakuti-nakutinya
b.
Memperbaikinya, dan
c.
Membuatnya menjadi tidak berdaya Menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi
orang-orang tertetnu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya.Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat diperbaiki lagi, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya tidak berdaya atau bersifat membinasakan. 3) Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar
59
Ibid, halaman.165.
dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut : 60 a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampuibatas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankanya tata tertib masyarakat. b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Ted Honderichberpendapat, bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur berikut : 61 a.
Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan dari tindakan pemidanaan.unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
b.
Setiap pemidanaan harus datang dari instuisi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas
60
Ibid. halaman.166 Abul Khair Dan Mohammad Ekaputra, Op.cit, halaman.10.
61
dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. c.
Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbuti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur yang ketiga ini memang mengandung pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbukti sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instant yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan Lebih lanjut, sanksi atau hukuman mengenai pencurian dengan Kekerasan
yaitu dalam pasal Pasal 365 (1) Di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang di dahuluin,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap
orang
dengan
maksud
mempersiapkan
atau
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain nya,atau untuk tetap menguasai barang yang di curi. (2) Di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. Jika perbuatan di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumah nya,di jalan umum,atau dalam kereta api atau tream yang sedang berjalan; 2. Jika perbuatan di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memekai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 4. Jika perbuatan mengakibatkanluka luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Di ancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,disertai pula oleh salah satu hal yang di terangkan dalam NO.1dan3
Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pengadilan (hakim) terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, di bagi dalam dua jenis yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan : 62 Hukuman Pokok 1. Hukuman mati 2. Hukuman penjara 3. Hukuman kurungan 4. Hukuman denda a. Hukuman tambahan
62
H.M. Hamdan.Hukuman Dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP Dan KUHAP.Medan : USU PRESS,2010.halaman.18.
1. Pencabutan beberapa hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman
