BAB II PENGATURAN HAK MEREK PADA BIDANG JASA USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PASAR TUNGGAL

BAB II PENGATURAN HAK MEREK PADA BIDANG JASA USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PASAR TUNGGAL

E.

Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Bidang Jasa Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. 35 Jasa Usaha Menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau njumlah pekerja tetap. Namun definisi Jasa Usaha Menengah berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran Jasa Usaha Menengah antar Negara. Tidak terdapat kesepakatan umum dalam membedakan sebuah Mikro Ekonomi (MiE) dari sebuah UK atau UK dari sebuah UM, dan yang terakhir dari sebuah UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMi mengerjakan lima atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja

35

http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/2014/08/usaha-menengah.html, (diakses tanggal 6 Mei 2016)

25

Universitas Sumatera Utara

yang digaji, yang didalam literature sering disebut self employment. Sedangkan sebuah Jasa Usaha Menengah dapat berkisar antara kurang dari 100 pekerja (di Indonesia), dan 300 pekerja (di China). Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan Jasa Usaha Menengah. Bahkan dibanyak Negara, definisi Jasa Usaha Menengah berbeda antar sector, misalnya di Thailand, India, dan China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya Indonesia dan Pakistan. 36 Usaha mikro kecil dan menengah sering kali dipandang sebagai sebuah problem. Terdapat berbagai alasan mengapa muncul pandangan seperti itu. Tinjauan prespektif kemampuan usaha mikro kecil dan menengah dianggap kurang berdaya. Sehingga pemerintah merasa perlu memberikan perhatian khusus, perlindungan dan bantuan usaha nampaknya menjadi suatu keharusan, mengingat jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini cukup besar. Upaya dalam mengatasi masalah tersebut harus menjadi agenda pembangunan yang pokok, harus dilandasi oleh strategi penguatan dan pemberdayaan yang tujuannya adalah memampukan juga memandirikan lapisan pengusaha kecil. 37 Pandangan dari perspektif lain, usaha mikro kecil dan menengah justru memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan usaha besar. Hal tersebut dapat diketahui dari kemampuannya dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang. 38

36

Tulus Tambunan, Op.Cit, hal 3 Nety Herawati, Op.Cit, hal 2 38 http://muthiyagabrielamalawat.blogspot.co.id/2011/04/usaha-kecil-menengahukm.html 37


Dasar hukum yang pengaturan bidang jasa usaha menengah ialah: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 39 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 40 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan

kerja,

pemerataan

pendapatan,

pertumbuhan

ekonomi

dan

pengentasan rakyat dari kemiskinan. 41 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui 39

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 1 angka 3 40 Ibid, Pasal 3 41 Ibid, Pasal 5


perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor. 42 Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. 43Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. 44 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 45 Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah

yang dihadapi, penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. 46 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar, kemudahan perizinan,

42

Ibid, Pasal 24 Ibid, Pasal 31 44 Ibid, Pasal 35 ayat (2) 45 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 3 ayat (1) 46 Ibid, Pasal 5 ayat (1) 43


penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau fasilitasi teknologi dan informasi. 3. Peraturan menteri

koperasi dan usaha kecil dan menengah

nomor

18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber daya manusia Koperasi, Pengusaha mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dari hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 47

F.

Bidang Jasa Usaha Menengah Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN Pasar tunggal ASEAN mulai berlaku, Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) dimaksudkan untuk mengintegrasikan perekonomian ASEAN dengan empat pilar yakni menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, meningkatkan daya saing, meningkatkan pembangunan ekonomi yang adil, dan lebih mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global. Pemberlakuan MEA pada satu sisi akan memberikan peluang karena terjadinya arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Dengan adanya MEA akan mendorong kawasan ASEAN menjadi lebih terintegrasi, dinamis dan kompetitif

47

Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber daya manusia Koperasi, Pengusaha mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1angka 5


dalam menghadapi persaingan dagang kawasan dan global. 48Ini membuat pergerakan bebas barang dan jasa yang diperkirakan dapat menurunkan harga bahan baku dan biaya produksi di ASEAN hingga 10-20 persen. Sayangnya penurunan tarif ini yang justru belum banyak dimanfaatkan oleh UKM. Menurut perkiraan hanya sekitar 20-25 persen perusahaan Indonesia yang memanfaatkan penurunan tarif preferensial (common effective preferential tariff/CEPT) yang berlaku di AFTA atau MEA. 49 Bidang Jasa usaha menengah sendiri selama ini masih gagap menghadapi persaingan domestik dengan usaha menengah dan besar, namun sekarang tiba-tiba harus menghadapi sesama Jasa Usaha Menengah dari semua negara ASEAN. Masalah kesiapan dalam menghadapi MEA bukan monopoli Jasa Usaha Menengah di Indonesia. Jasa Usaha Menengah negara lain juga menghadapi kondisi hal yang sama. Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia dan Institut Studi Asia Tenggara (2015) menemukan bahwa kurang dari seperlima bisnis kawasan ASEAN yang siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. 50 Pada pertengahan tahun ini, Kementerian Perdagangan Malaysia melakukan survei terhadap sekitar seribu industri skala kecil dan menengah. Lebih dari setengah dari mereka yang tidak tahu tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama apa yang bisa dilakukan untuk bisnis mereka. Ada sekitar 60% Jasa Usaha Menengah tidak menyadari peluang di negara-negara ASEAN lainnya, baik 48

Lubis, A. Lima Tahap Menuju Pasar Tunggal ASEAN. Waspada. Medan. http://www.waspada.co.id (10 Mei 2016). 49

http://economy.okezone.com/read/2016/01/14/320/1288073/strategi-ukm-hadapimea.html (15 Juni 2016). 50 http://www.koran-sindo.com.html, (16 Juni 2016).


mereka tidak menyadari apa itu MEA atau tidak menyadari peluang yang tersedia di negara-negara ASEAN. Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa negara ASEAN lainnya. Myanmar, misalnya juga menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Bahkan para pengusaha Myanmar sendiri mengaku belum siap untuk bergabung dalam pasar MEA. Artinya Indonesia bukan satu satunya negara ASEAN yang masih memerlukan persiapan lebih banyak. Diperlukan sebuah strategi bisnis yang tepat bagi Jasa Usaha Menengah dalam memosisikan diri menghadapi MEA. Pada dasarnya setiap negara memiliki keunggulan bersaing yang berbeda sesuai dengan resources negara yang bersangkutan. Setiap negara memiliki awarnessyang hendak di bangun dalam menghadapi persaingan. 51 Kesulitan yang dihadapi oleh Jasa Usaha Menengah di Indonesia dalam bersaing adalah lemahnya kegiatan branding dan promosi serta penetrasi pasar diluar negeri. Kesulitan ini jangan sampai membuat Jasa Usaha Menengah Indonesia terdesak untuk masuk pasar luar negeri. Tantangan tersebut, bukan hanya menjadi tanggung jawab Jasa Usaha Menengah saja, tetapi juga pemerintah. Selain itu ada banyak tantangan dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hingga kini Indonesia masih menghadapi persaingan dengan negara lain terkait dengan daya saing infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendukung perkembangan Jasa Usaha Menengah, dan iklim bisnis yang mampu mendorong persaingan dan efisiensi bisnis.

51

Unisosdem. ASEAN Berencana Menjadi Pasar Tunggal. www.unisosdem.org (11 Mei

2016).


Selain itu, Jasa Usaha Menengah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis secara keseluruhan, kemudahan akses terhadap pembiayaan, akses ke pasar, dan produktivitas dan efisiensi. Akses ke lembaga keuangan merupakan sebuah rintangan utama, karena pembiayaan untuk Jasa Usaha Menengah masih menggunakan skema kredit komersial, bahkan suku bunga pembiayaan Indonesia jauh dari kompetitif di banding negara ASEAN lainnya. Belum lagi perusahaan khusus mikro yang memiliki potensi untuk berkembang dari usaha kecil atau menengah masih mengalami hambatan berkoneksi dengan lembaga keuangan karena mereka tidak memiliki dokumentasi keuangan dan catatan, tidak ada hubungan perbankan, dan kurang melek finansial. Asimetri informasi kredit Jasa Usaha Menengah, ketersediaan atau kurangnya kredit yang dijamin, ketidakcocokan program pembiayaan Jasa Usaha Menengah, semakin menambah masalah. Sementara itu, kalangan perbankan juga harus mampu menjembatani akses yang lebih baik dalam membiayai Jasa Usaha Menengah. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan manajemen risiko lembaga keuangan dan memahami lebih jauh kebutuhan sektor tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola program pembiayaan Jasa Usaha Menengah. Kalangan perbankan harus membantu para Jasa Usaha Menengah menyadari pentingnya perilaku pembayaran yang baik bagi mereka sendiri karena hal itu akan dapat mendukung permintaan kredit untuk Jasa Usaha Menengah mereka. Jasa Usaha Menengah juga harus memahami dan mengendalikan risiko keuangan dan likuiditas, agar tidak menimbulkan utang lebih tinggi dari


pendapatan mereka, menghindari penipuan identitas (informasi pribadi mereka digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan kredit) dan lain sebagainya. Jasa Usaha Menengah didorong untuk memiliki pola pikir yang kompetitif; terhubung ke target pasar; sesuai dengan standar internasional dan proses terbaik di kelasnya atau benchmarking; bersaing secara berkelanjutan; dan beradaptasi dengan praktik bisnis terbaik. Dalam menghadapi MEA, Jasa Usaha Menengah juga didesak untuk mampu berintegrasi dengan pasar bebas ASEAN (MEA) menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuh. Masyarakat ekonomi ASEAN memberikan kesempatan bagi Jasa Usaha Menengah untuk menjadi pemain utama di pasar ASEAN dan memungkinkan untuk terintegrasi dalam jaringan produksi regional dan rantai nilai global. Dengan kemampuan bersaing ini, Jasa Usaha Menengah Indonesia akan mampu menjadi pemain regional dan global yang kompetitif dan meningkatkan produktivitasnya menghadapi pasar bebas ASEAN. 52 Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. Jasa Usaha Menengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Semenrtara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen. 53

52

http://economy.okezone.com/read/2016/01/14/320/1288073/strategi-ukm-hadapimea.html, (diakses tanggal 7 Mei 2016) 53 http://abdulilahhasan.blogspot.co.id/2016/05/peran-ukm-terhadap-perekonomian.html (diakses tanggal 16 Juni 2016)


Usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian ASEAN. Kerja sama regional untuk mengembangkan Jasa Usaha Menengah berpedoman pada kebijakan cetak biru ASEAN untuk perkembangan UKM 20042014. Dibangun dengan proses berkelanjutan, rencana strategis perkembangan UKM ASEAN 2010-2015 meliputi komitmen regional pengembangan Jasa Usaha Menengah yang diadopsi dari Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG) tahun 2009 dan didukung oleh Pertemuan Pejabat Senior Perdagangan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 2010 untuk Meningkatkan daya saing dan fleksibilitas kemajuan Jasa Usaha Menengah sebagai pasar utama dan basis produksi di ASEAN. Untuk saat ini Koperasi lebih menikberatkan kepada UKM dan telah ada Kementrian Koperasi dan Jasa Usaha Menengah dengan tugas nya membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Jasa Usaha Menengah masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejauh ini persiapan Jasa Usaha Menengah untuk menghadapi era MEA 2015 ini cukup bagus. Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara itu, dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tak terkecuali sektor Jasa Usaha Menengah.


Persiapan Jasa Usaha Menengah untuk menghadapi era MEA ini cukup bagus, Persiapan sampai saat ini untuk menghadapi MEA itu kurang lebih 60 sampai 70 persen. Sebagai persiapan, menurut dia, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategis, salah satunya pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Jasa Usaha Menengah mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan Jasa Usaha Menengah untuk membantu pelaku Jasa Usaha Menengah menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku Jasa Usaha Menengah terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk Jasa Usaha Menengah lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Untuk meningkatkan kualitas pelaku Jasa Usaha Menengah, berbagai pembinaan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun manajerial selalu di gaungkan. Namun, banyaknya tenaga kerja yang tidak terampil tentu berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kementrian Koperasi melakukan pembinaan dan pemberdayaan Jasa Usaha Menengah yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja Jasa Usaha Menengah untuk menghasilkan produkproduk yang berdaya saing tinggi. 54 Sektor Jasa Usaha Menengah yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi MEA itu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, dan teknologi informasi. Kementrian Koperasi juga 54

http://www.antaranews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatapera-mea-2015 (17 Juni 2016)


berupaya meningkatkan akses dan transfer teknologi untuk mengembangkan pelaku Jasa Usaha Menengah inovatif sehingga nantinya mampu bersaing dengan pelaku Jasa Usaha Menengah asing. Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diperlukan para pelaku Jasa Usaha Menengah di Indonesia untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat, khususnya dalam menghadapi MEA. Jasa

Usaha

Menengah

memiliki

kontribusi

yang

besar

dalam

perekonomian Indonesia namun para jasa usaha menengah belum menyadari itu. Jasa Usaha Menengah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia terlebih untuk menghadapi MEA. Namun jasa usaha menengah di Indonesia memiliki berbagai kendala untuk berkembang yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah,kekurangan modal dll. Namun sekarang pemerintah sedang berusaha melakukan perbaikan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pendidikan dan juga pelatihan kemudian mengenai kekurangan modal, pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mempermudah akses jasa usaha menengah dalam mendapatkan modal di bank. Misalnya dengan adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan Indonesia siap untuk menghadapi MEA. 55 Perjalanan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuju pasar tunggal ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian ASEAN dengan empat pilar: Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, meningkatkan daya saing, meningkatkan pembangunan ekonomi yang adil, dan lebih mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global. Harus diakui banyak kalangan yang belum paham dengan MEA, 55

Anna Allaily Lutfi Rizka Putri, Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM), Makalah MEA Mengenai UKM, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Batam, 2016


terutama di kalangan jasa usaha menengah. Jasa usaha menengah kita selama ini banyak bergerak disektor informal di pedesaan dan cenderung belum well inform. Peran pemerintah dalam mensosialisasi potensi dan peluang MEA masih perlu terus di dorong, terutama di kalangan jasa usaha menengah agar mampu bersaing dengan pelaku jasa usaha menengah negara lain. Masalah kesiapan dalam menghadapi MEA merupakan hal yang tidak bisa ditawar tawar lagi. Negara lain juga menghadapi kondisi hal yang sama. Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia dan Institut Studi Asia Tenggara (2015) menemukan bahwa kurang dari seperlima bisnis kawasan Asean yang siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pada pertengahan tahun ini, Kementerian Perdagangan Malaysia melakukan survei terhadap sekitar seribu industri skala kecil dan menengah. Lebih dari setengah dari mereka yang tidak tahu tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama apa yang bisa dilakukan untuk bisnis mereka. Ada sekitar 60 persen jasa usaha menengah tidak menyadari peluang di negara-negara Asean lainnya, baik mereka tidak menyadari apa itu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau tidak menyadari peluang yang tersedia di negara-negara ASEAN. Dalam menghadapi MEA, jasa usaha menengah didesak untuk mampu berintegrasi dengan pasar bebas Asean (MEA) menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuh. Masyarakat ekonomi Asean memberikan kesempatan bagi bagi jasa usaha menengah untuk menjadi pemain utama di pasar ASEAN dan memungkinkan untuk terintegrasi dalam jaringan produksi regional dan rantai nilai global. Tantangan tersebut, bukan hanya menjadi tangungjawab jasa usaha menengah saja, tetapi juga pemerintah. Daya saing perekonomian secara makro juga harus mampu bersaing


dengan negara lain. Daya saing ini di harapkan mampu mendorong manajemen jasa usaha menengah membuat struktur bisnis yang diperlukan yang dapat mendukung operasi lebih efisien dan mengembangkan kemampuan yang lebih fleksibel dalam bersaing di kawasan intra ASEAN. Dengan kemampuan bersaing ini, jasa usaha menengah Indonesia akan mampu menjadi pemain regional dan global yang kompetitif dan meningkatkan produktivitasnya menghadapi pasar bebas ASEAN. Selain itu ada banyak tantangan dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hingga kini kita masih menghadapi persaingan dengan negara lain terkait dengan daya saing infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendukung perkembangan jasa usaha menengah, dan iklim bisnis yang mampu mendorong persaingan dan efisiensi bisnis. Persoalan lain yang harus di hadapi adalah internal jasa usaha menengah sendiri dalam menghadapi MEA. Untuk melakukannya, jasa usaha menengah didorong untuk memiliki pola pikir yang kompetitif;terhubung ke target pasar; sesuai dengan standar internasional dan proses terbaik di kelasnya atau benchmarking; bersaing secara berkelanjutan; dan beradaptasi dengan praktik bisnis terbaik. 56 Jasa usaha menengah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis secara keseluruhan, kemudahan akses terhadap pembiayaan, akses ke pasar, dan produktivitas dan efisiensi. Akses ke lembaga keuangan merupakan sebuah rintangan utama, karena pembiayaan untuk jasa usaha menengah masih

56

Yusron, U. Masyarakat Ekonomi Tunggal ASEAN. Berita Satu. Jakarta. 9 April 2015. www.beritasatu.com (12 Mei 2016)


menggunakan skema kredit komersial, bahkan suku bunga pembiayaan Indonesia jauh dari kompetitif di banding negara Asean lainnya. Belum lagi perusahaan khusus mikro yang memiliki potensi untuk berkembang dari usaha kecil atau menengah masih mengalami hambatan berkoneksi dengan lembaga keuangan karena mereka tidak memiliki dokumentasi keuangan dan catatan, tidak ada hubungan perbankan, dan kurang melek finansial. Asimetri informasi kredit jasa usaha

menengah,

ketersediaan

atau

kurangnya

kredit

yang

dijamin,

ketidakcocokan program pembiayaan jasa usaha menengah, semakin menambah masalah. Kalangan perbankan juga harus mampu menjembatani akses yang lebih baik dalam membiayai jasa usaha menengah. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan manajemen risiko lembaga keuangan dan memahami lebih jauh kebutuhan sektor tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola program pembiayaan jasa usaha menengah. Selain itu, kalangan perbankan harus membantu para jasa usaha menengah menyadari pentingnya perilaku pembayaran yang baik bagi mereka sendiri karena hal itu akan dapat mendukung permintaan kredit untuk jasa usaha menengah mereka. Bidang jasa usaha menengah juga harus memahami dan mengendalikan risiko keuangan dan likuiditas, agar tidak menimbulkan utang lebih tinggi dari pendapatan mereka, menghindari penipuan identitas (informasi pribadi mereka digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan kredit) dan lain sebagainya. 57

57

http://www.ikreatifonline.com/read/24/kesiapan-ukm-menghadapi-pasar-bebasasean.html, (diakses tanggal 7 Mei 2016)


G. Hak Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pada umumnya, suatu produk dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 58 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 59Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa bersangkutan dengan produsennya. 60 Merek dapat dianggap sebagai roh bagi suatu produk barang atau jasa. 61 Merek sebagai tanda pengenal dan tanda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. 62 Merek sebagai salah satu bidang kajian dalam HKI yang cukup berperan dalam kegiatan bisnis. Permasalahan merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik beupa barang atau

58

Rachmad Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hal 320 59 Much Nurachmad, Segala tentang HaKI Indonesia, (Yogyakarta : Penerbit Buku Biru, 2012), hal 54 60 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Penerbit FH UII Press, 2006), hal 244 61 Ihsan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek dan Hak Cipta, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997), hal 60 62 Wiratno Dianggoro, Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Usaha Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, 1997, hal 34


jasa, sedangkan konsumen akan timbul suatu pratise tersendiri jika dia menggunakan merek tertentu. 63 Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan berang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 64 Pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Penekanan unsurunsur dari definisi merek yang diatur dalam Undang-undang Merek menjadikan semakin dapat membedakan antara merek dengan kombinasi-kombinasi lain dari dari satu produk. Merek merupakan identitas dari sebuah produk. Terkadang konsumen mengenal sebuah barang dari merek yang diketahuinya. Merek juga merupakan pencitraan dari sebuah kualitas produksi, untuk itulah setiap pengusaha menginginkan mereknya tidak disalagunakan oleh pihak lain. 65 Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 66 Hak eksklusif untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa

63

Aulia Muthiah, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Yogyakarta : PT Pustaka Baru Press, 2016), hal 158 64 Ok. Saidin, Op.Cit, hal 345 65 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2013), hal 140 66 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Pasal 3


tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hal itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. 67 Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. 68 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 69 Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkn karena pewarisan, wasiat, hiba, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 70 Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. 71 Permohonan pengalihan hak atas Merek disertai dengan dokumen yang mendukung. 72 Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat dimumkan dalam Berita Resmi Merek. 73 Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 74Pencatatan pengalihan hak atas Merek dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 75 Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya 67

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winanta, Hukum Merek Indonesia, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993), hal 68 68 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4 69 Ibid, Pasal 5 70 Ibid, Pasal 40 ayat (1) 71 Ibid, Pasal 40 ayat (2) 72 Ibid, Pasal 40 ayat (3) 73 Ibid, Pasal 40 ayat (4) 74 Ibid, Pasal 40 ayat (5) 75 Ibid, Pasal 40 ayat (6)


yang terkait dengan Merek tersebut. 76 Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. 77 Berarti pengalihan hak atas merek jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik merek maupun pemegang merek

atau

penerima

lisensi,

untuk

menjaga

kualitas

jasa

yang

diperdagangkannya. Untuk itu, harus disusun suatu pedoman khusus oleh pemiik merek (pembeli lisensi atau pihak yang mengalihkan merek) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati merek terebut. 78 Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yanga sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. 79 Pekembangan terakhir, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tenga merek, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, telah diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global serta untuk mempertahankan 76

Ibid, Pasal 41 ayat (1) Ibid, Pasal 41 ayat (2) 78 Rachmad Usman, Op.Cit, hal 348 79 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2007), hal 89 77


iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensikonvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 80 Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek dapat merupakan aset individu maupun perusahaan

yang dapat

menghasilkan

keuntungan

besar,

tentunya bila

didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. 81 Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang di dalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian yang demikian dinamakan dengan perjanjian lisensi. Pada dasarnya, jangka waktu pemberian lisensi tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan terdaftar yang bersangkutan. 82

80

Muhamad Djumhana & R. Djubaedilla, Op.Cit, hal 213 Syprianus Aristeus, Perlindungan merek terkenal sebagai aset perusahaan, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hal 8 82 Rachmad Usman, Op.Cit, hal 348 81


Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek menguraikan bahwa merek adalah tanda, yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, selanjutnya merumuskan definisi Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan asalnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain,83 sedangkan menurut Volmar suatu merek pabrik atau merek perusahaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya. 84 Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Merek adalah suatu tanda yang bertujuan untuk membedakan suatu produk baik barang maupun jasa dengan produk barang atau jasa lain yang sejenis, sehingga dengan demikian tanda tersebut haruslah memiliki daya pembeda dalam perwujudannya. Merek dapat dikatakan sebagai tanda pengenal barang dan jasa, atau barang dan jasa tersebut berasal (origin). Merek juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara barang dan jasa dengan produsennya, sehingga merek dapat digunakan sebagai jaminan kualitas, reputasi barang dan jasa yang diproduksi atau dimiliki oleh produsen atau pemilik merek tersebut pada saat barang dan jasa tersebut diperdagangkan. 85

83

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), (Jakarta : Penerbit Dian Rakyat, 2003), hal 149 84 H.F.A Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I. Terjemahan I.S Adiwinata. (Jakarta: Rajawali Pers. 2002), hal 95 85 Sri Sayekti, Tinjauan yuridis perlindungan merek yang belum Terdaftar di Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Semarang Majalah Ilmiah Pawiyatan Edisi Khusus, Vol : XXII, No : 2, JULI 2015, hal 44


Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Namun, ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang terdahulu, antara lain, menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran Merek. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemeriksaan

subtantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan

diterima secara administratif. Sebelumnya, pemeriksaan subtantif dilakukan seteleh selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan peraturan terdahulu. Selanjutnya, dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur bahwa penyelesaian sengketa Merek dapat dilakukan melalui Badan Peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga. Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Ketentuan lainnya pula yang dianggap baru, yaitu ketentuan penetapan sementara pengadilan yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi pemilik merek dari kerugian yang lebih besar. Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, juga dikenalkan penyelesaian melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.


Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mewajibkan pemilik merek terdaftar yang sudah menggunakannya dalam perdagangan untuk tidak menghentikan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan merek yang sudah terdaftar tersebut lebih dari 3 tahun. Dengan demikian, pendaftaran merek pada

dasarnya

dimaksudkan

agar

merek

tersebut

dipergunakan

dalam

perdagangan sebab merek hanya akan memiliki nilai ekonomis jika dipergunakan dalam perdagangan. Merek yang dipergunakan dalam perdagangan inilah yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian nasional. Perkembangan terakhir Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diajukan untuk diubah drafnya telah diajukan ke BPHN untuk dibahas kembali. Rencana perubahan yang dilakaukan cukup signifikan, misalnya, perubahannya untuk memangkas prosedur dan birokrasi permohonan merek. Pemangkasan prosedur itu didasarkan atas praktik selana ini bahwa pendaftaran merek dagang atau merek jasa cukup berbelit dan lama. Khusus permohonan perpanjangan pendaftaran merek, juga akan disederhanakan. Pemilik merek diberi waktu 6 bulan sebelum merek itu habis masa berlakunya untuk mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran. 86

H. Pengaturan Hak Merek pada Bidang Jasa Usaha Menengah dalam rangka Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN Memperluas ruang lingkup kerjasama hak kekayaan intelektual ASEAN, selain merek dagang, termasuk kerjasama pertukaran informasi dan penegakan hak cipta. Masing-masing anggota ASEAN masih tertinggal dalam pengembangan 86

Muhamad Djumhana & R. Djubaedilla, Op.Cit, hal 213-214


intellectual property dibandingkan dengan kawasan lainnya, hanya Singapura yang Intellectual propertynya paling menonjol. Sedangkan untuk pengembangan sendiri-sendiri membutuhkan biaya riset yang tinggi dan teknologi khusus. ASEAN akan bekerjasama dalam bidang ini dengan melindunginya melalui HAKI. Dengan adanya kerjasama dalam pengembangan hak atas kekayaan intelektual diharapkan biaya lebih murah sehingga mampu bersaing dengan negara-negara di belahan dunia lain. Paling besar MEA terkait hak cipta akan dialami oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif kecil. Sebab, industri kecil masih mengalami masa terlena dan masih awam dengan pentingnya pendaftaran HAKI atas produk dan mereknya. Biasanya, mereka sudah puas dengan capaian produk dan merek yang dibangunnya diterima oleh konsumen. Tanpa memedulikan apakah produk mereka mudah ditiru atau dibajak. pelaku usaha yang belum mendaftarkan HAKI produk dan merek mereka adalah pelaku usaha kecil menengah. Padahal, industri kreatif di Indonesia sangat dinamis dan terus berkembang. Kalau pelaku usaha masih belum mendaftarkan produk dan merek mereka, mereka akan kewalahan dengan banjir produk dari luar negeri tahun depan saat MEA diberlakukan. Pelaku usaha kecil menengah sudah harus bersiap untuk menghadapi serangan produk asing saat MEA diberlakukan. Sebab, untuk industri besar, persoalan HAKI tidak terlalu menjadi masalah. Justru yang akan terancam pada masa MEA adalah produk dan merek dari pelaku jasa usaha menengah. Beranggotakan perwakilan dari Badan jasa usaha menengah ASEAN atau ASEAN SME Agencies, kelompok kerja jasa usaha menengah ASEAN telah menetapkan untuk mempertahankan suatu gambaran holistik dari kerja sama dan


pengembangan jasa usaha menengah di wilayah ASEAN. Kelompok kerja jasa usaha menengah memformulasikan beberapa kebijakan, program, dan kegiatan serta pelayanan sebagai suatu forum konsultasi dan koordinasi bagi kerja sama UKM termasuk Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan status dari jasa usaha menengah di seluruh Negara anggota melalui pendekatan yang beragam meliputi peningkatan kapasitas, fasilitasi perdagangan, dan perdagangan lintas batas demi memastikan pengembangan jasa usaha menengah sesuai dengan proses yang telah berlangsung dari integrasi ASEAN melalui pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jasa usaha menengah tetap menjadi sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di banyak Negara ASEAN. Program terbaru yang diimplementasikan di AMSs ada kaitannya dengan (a) pembentukan kurikulum bersama bagi para pelaku usaha di ASEAN; (b) identifikasi praktik-praktik terbaik dalam pembentukan fasilitas keuangan SME; dan (c) system nasional ecommerce dan penggunaannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. 87 Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara ASEAN, sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economic Community (AEC). ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan ini maka akan terbuka pula peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di 87

http://aeccenter.kemendag.go.id/faq-page/.html, (diakses tanggal 8 Mei 2016)


kawasan ASEAN. 88 Menyadari kondisi tersebut Indonesia sadar akan adanya peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam persaingan pasar bebas ASEAN. Pemerintah perlu menyusun perencanaan/ strategi bisnis, mengidentifikasi hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, meningkatkan keterampilan komunikasi bisnis masyarakat/ pelaku bisnis di Indonesia untuk tetap bisa bertahan dalam dunia bisnis dan menjadi pemenang dalam persaingan pasar tunggal. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mencakup bukan hanya barang tetapi juga jasa yang bias diperdagangkan (trade on services). Sektor jasa ini sengaja dimasukan kedalam UU Perdagangan guna meghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN mendatang, setidaknya ada tiga pasal yang, mengatur tentang bidang jasa dalam UU Perdagangan dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MEA, yakni pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21. Lingkup pengaturan bidang jasa, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(2) meliputi 12 sektor ini, jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan social, jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transpotasi dan jasa lainnya. Pasal 20 UU Perdagangan menyebutkan Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompoten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompoten dikenai sanksi administratif berupa

88

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 2015, 2009, hlm.9 dalam ditjenkpi.depdag.go.id, (diakses pada 20 Mei 2016)


peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau Pencabutan izin usaha. Dalam pasal 21 UU Perdagangan, dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompotensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional. Pasal ini menjadi strategis bagi Kemendag karena selama ini Kemendag belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam hal melakukan negoisasi dengan negara-negara lain Salah satu yang selama ini belum tegas cantolan hukumnya dalam konteks kewenangan Kemendag adalah pembicaraan dengan negara lain. Melalui pasal 21 UU Perdagangan Pemerintah bisa memberikan pengakuan secara teknis dari sesuai ketentuan. 89 Pasal 21 UU Perdagangan ini, memberikan guidance kepada pemerintah dalam hal melakukan perundingan dan negoisasi dengan negara-negara lain. Sektor jasa merupakan sektor yang dapat mendongkrak daya saing dari ekspor. Kedepannya, sektor jasa akan semakin menentukan daya saing Indonesia sehingga perlu diatur dalam UU perdagangan. Tetapi mengingat cakupan yang lebih besar dan tak sekedar kewenangan dan tupoksi Kemendag. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kemendag dalam melaksanakan amanat dari UU Perdagangan ini. Upaya untuk ikut menyosialisasikan terkait pentingnya mendaftarkan HAKI ini hingga ke daerah-daerah atau sentra industri kecil menengah. Komunikasi akan dibangun Kadin dengan pemerintahan yang baru untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi MEA tahun depan. MEA merupakan

89

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fc80c5beb6f/sektor-jasa-juga-diaturdalam-uu-perdagangan.html (18 Juni 2016)


hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN satu dasawarsa lalu untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Pembentukan pasar tunggal ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Para insan kreatif Indonesia dapat berkontribusi tanpa cemas, karyanya akan dibajak di pasaran. Apalagi, menjelang tahun 2015, Indonesia masuk ke dalam pusaran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi mereka mutlak adanya demi memenangi persaingan regional maupun global. 90 Usaha Kecil dan Menengah disebutkan bahwa bidang jasa usaha menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan ”Kriteria usaha kecil menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta Rupiah.

90

http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/14/10/30/ne8zk42-masyarakatekonomi-asean-ancam-haki.html, (diakses tanggal 9 Mei 2016)


Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal jasa usaha menengah masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan. 91 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu perangkat hukum untuk menunjang kegiatan bisnis yang sehat dalam upaya menghadapi sistem ekonomi pasar tunggal dengan bergulirnya era globalisasi dunia dan demokrasi ekonomi yang diberlakukan di tanah air. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang dapat merugikan kegiatan ekonomi orang lain bahkan bagi bangsa dan negara ini dalam globalisasi ekonomi. Keberadaan undang-undang anti monopoli ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu mengatur kegiatan bisnis yang sehat dan pengusaha mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. 92 Permasalahan yang dihadapi oleh jasa usaha menengah membuat kemampuan jasa usaha menengah berkiprah dalam perekonomian nasional tidak

91

https://samuelhasiholan.wordpress.com/2011/05/12/peran-sektor-ukm-pada-ekonomiindonesia/html, (18 Juni 2016) 92 http://singgihpranoto.blogspot.co.id/2012/05/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html, (diakses tanggal 10 Mei 2016)


dapat maksimal. Permasalahan yang dihadapi jasa usaha menengah antara lain tentang kesadaran pemanfaatan Hki dalam hal ini adalah merek dagang. Merek bertujuan untuk memberikan suatu jaminan dan perlindungan hukum serta untuk memudahkan jika ada peralian hak (lisensi). Pengaturan tentang merek dagang telah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, yaitu Undang-Indang nomor 15 tahun 2001. Di dalam perdagangan merek berperan sangat penting, karena secara tidak langsung membantu dalam pembangunan perekonomian. Perlindungan terhadap merek juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama kepada konsumen agar mereka tidak keliru untuk mendapatkan suatu barang yang bermutu rendah atau kualitasnya dibawah mutu dari barang asli, jadi sebagai jaminan mutu dari suatu barang. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah, yang dikarenakan menurut omset penjualan karena terjadinya pemalsuan dan peniruan terhadap barang-barangnya sehingga mengakibatkan kerugian. 93

93

https://hukum2industri.wordpress.com/html, (19 Juni 2016)


BAB II PENGATURAN HAK MEREK PADA BIDANG JASA USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PASAR TUNGGAL

Recommend Documents