BAB II PENERBITAN OBLIGASI. Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda Obligatie yang secara

BAB II PENERBITAN OBLIGASI

A. Pengertian, Jenis dan Karakteristik Obligasi 1. Pengertian Obligasi Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda “Obligatie” yang secara harafiah berarti utang atau kewajiban. 11 Selain itu, Obligasi masih dalam bahasa Belanda dapat berarti pula suatu surat hutang (schuldbrief). 12 Dalam pengertian surat hutang ini, Obligasi dalam terminologi hukum Belanda kerap disebut pula dengan istilah “Obligatie lening”, yaitu yang berarti secarik bukti pinjaman yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hokum lain yang dapat diperdagangkan dengan cara menyerahkan surat tersebut. 13 Dalam bahasa Inggris, obligasi disebut dengan istilah “bond”. Dalam dictionary of Accounting, 14 bond diartikan sebagai “a written contract evidencing a long term, interest-bearing loan”. Sedangkan dalam Law Dictionary, 15 bond diartikan sebagai evidence of debt. Selain itu, dalam kamus yang sama bond dapat berarti pula “obligation of a state, its subdivision, or a private corporation, represented by certificate for principal and detachable coupons for current interest; includes all interest-bearing obligations of persons, firms or 11

Van wely, Dr. F. P. H. Prick, Kramer’s Woordenboek: Engels, Van Goor Xonen, Den Haag, 1964.) 12 Lihat misalnya, dalam Victor Lebesque, Juristen Taal : Een juridisch Woordenboek, Academie Service Economie and Bedrijfskunde, Nederland, cp. 1991, hlm. 189. 13 De Groot. Mr. H., -prof.mr. P. A. Stein, Grondtrekken van het Handelsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1978, hlm. 98. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa Obligasi merupakan suatu, “…stukken verdeelde geldlening aangegan door vennotschap of een andere rechtpersoon ter zake waarvan verhendelbare papieren plegen te worden uitgegeven”. 14 15

Esters, Ralph, Dictionary of Accounting, MIT Press, Massachuessets, USA. Giffis, Steven H., Law Dictionary, Barron’s Educational Series Inc., Woodbury, 1975.

Universitas Sumatera Utara

corporation”. Kedua pengertian bond di atas adalah sesuai dengan apa yang disebut dan dimaksud oleh kita sebagai obligasi. Di Negara-negara AngloAmerika bond termasuk dalam pengertian securities yang kurang lebih pengertiannya sama dengan effecten atau efek sebagaimana yang disebutkan di muka. Namun demikian hendaknya kita tidak terkecoh dengan istilah bond, sebab dalam bahasa Inggris bond tidak selalu berarti obligasi seperti yang dimaksudkan di atas, tetapi dapat pula berarti “a cash or property deposit made to guarantee performance”. 16 Jadi bond disini bukanlah berarti suatu surat hutang lagi melainkan suatu “written instrument with sureties” yang dimaksudkan untuk “guaranteeing faithful performance of acts or duties”. Bond dalam pengertian yang terakhir ini misalnya ialah performance bond atau surety bond yang biasa digunakan sebagai jaminan atas pelaksanaan suatu pekerjaan seperti pekerjaan pemborongan. Bond dalam pengertian ini termasuk dalam pengertian securities atau efek. Dalam skripsi ini yang akan dibahas hanyalah mengenai obligasi dalam pengertian bond sebagai surat hutang (obligatie lening). Dalam skripsi ini kita tidak akan membicarakan bond dalam pengertian kedua (dalam pengertian jaminan), melainkan bond dalam pengertian pertama yaitu sebagai evidence of debt dan lebih terutama lagi bond yang diterbitkan melalui dan diperdagangkan di pasar modal Indonesia.

16

Esters, Ralph, Op. Cit.


Undang-undang Pasar Modal yang baru tidak memberikan definisi mengenai obligasi, tetapi pengertian obligasi dapat kita temukan pada peraturan perundangundangan lain yaitu yang menyatakan sebagai berikut: 17 “Obligasi ialah hutang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi”. Dari definisi tersebut di atas, kita dapat mengetahui unsur-unsur pokok obligasi. Unsur-unsur obligasi tersebut ialah sebagai berikut : a) Obligasi ialah bukti hutang Obligasi pada dasarnya merupakan bukti hutang dari penerbitnya. Dalam terminologi hukum perdata kata “hutang” diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan prestasi kepada orang lain. Hutang dalam pengertian hokum perdata adalah timbul karena suatu perikatan.(Perikatan ini dapat lahir karena Undang-undang maupun karena diperjanjikan.) Jadi pengertian hutang disini adalah sangat umum, karena hutang ini dapat timbul dari perikatan apa saja. Sedangkan hutang dalam obligasi ini yang dimaksud disini ialah pengertian hutang dalam arti sempit, yaitu hutang yang timbul karena perikatan pinjaman uang (gelschuld), tidak dari perikatan yang alin. Secara lebih tegas, hutang dalam definisi di atas harus diartikan sebagai hutang sejumlah uang. 17

Peraturan yang dimaksud tersebut ialah Keputusan Menteri Keuangan Republik Inonesia No. 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 (kedua surat keputusan ini selanjutnya disebut “Keputusan Menkeu No. 1548”). Definisi obligasi diatur dalam Pasal 1 butir 34 keputusan tersebut. Kedua keputusan ini sampai sekarang masih berlaku dan dalam praktek menjadi dasar bagi penerbitan obligasi.


Obligasi sebagai “bukti” dapat dilihat dari dua segi. Dari segi pemegangnya, obligasi merupakan bukti hak, yaitu hak dari pemegang obligasi untuk memperoleh prestasi dari penerbitnya. Dalam hal ini, obligasi merupakan bukti adanya hak dari pemegangnya kepada penerbitnya. Dari segi penerbitnya, obligasi merupakan bukti adanya pengakuan hutang dari penerbitnya kepada pemegangnya. b) Berisi janji-janji Sebagaiman dikatakan di muka, obligasi merupakan bukti dari adanya kewajiban berprestasi dari penerbitnya. Adanya kewajibamn melakukan suatu prestasi menunjukkan bahwa di dalam obligasi tersebut ada suatu perikatan. Oleh karena itu maka dalam obligasi terkandung suatu janji, yaitu janji dari penerbitnya kepada pemegnag obligasi sebagai akibat dari adanya perikatan dan kewajiban berprestasi itu. Dari definisi, kita mengetahui bahwa janji tersebut harus terkandung dalam setiap sertifikat olbigasi. Maksudnya janji tersebut harus selalu terdapat dalam setiap obligasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pemegang obligasi mengetahui haknya tersebut. Janji yang terkandung obligasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu janji pokok dan janji tambahan. Janji pokok ialah janji yang ada dan termuat dalam obligasi tersebut. Sedangkan janji tambahan adalah janji yang boleh ada disamping janji pokok, bergantung dari perjanjian penerbitan obligasi tersebut. Janji pokok yang harus termuat dalam obligasi ialah janji pelunasan pada saat jatuh tempo. Dari definisi, kita dapat melihat dengan jelas bahwa pada prinsipnya kewajiban penerbit


untuk melunasi hutang obligasi hanya timbul pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Dari definisi di atas terlihat pula bahwa dalam obligasi di Indonesia, kewajiban pembayaran bunga juga termasuk merupakan kewajiban pokok dan karenanya harus selalu ada. Padahal, sebagaimana yang akan kita lihat nanti secara teoritis penerbit olbigasi bias saja tidak memberikan bunga, tetapi memberikan suatu imbalan yang lain, misalnya pembagian sebagian hasil atau keuntungan dari penggunaan dana hasil penerbitan olbigasi (index revenue bond atau profit-sharing bond). Jadi sebenarnya unsure bunga dalam obligasi bukan merupakan hal yang pokok. Mengenai janjijanji penerbit obligasi ini akan dibahas lebih lanjut dalan bab tentang Perjanjian Perwaliamanatan (trust agreement) antara emiten dan wali amanat. c. Jangka Waktu Jangka waktu merupakan unsure yang esensial. Unsure jangka waktu ini dapat menentukan apakah suatu surat hutang dapat disebut obligasi atau tidak. Menurut definisi suatu surat hutang dapat disebut sebagai obligasi apabila berjangka waktu jatuh tempo paling sedikit tiga tahun. Sehingga apabila ada suatu surat hutang berjangka waktu kurang dari tiga tahun, surat hutang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai obligasi, meskipun syarat-syarat

lain

sebagaimana

halnya

suatu

obligasi

terpenuhi.

Pembedaan ini penting, karena dalam pasar modal Indonesia dikenal suatu jenis efek yang mirip dengan obligasi. Hanya saja efek tersebut tidak dapat


dikatakan obligasi, karena unsure jangka waktu tempo atas penerbitannya sebagaimana yang ditentukan dalam definisi tersebut tidak terpenuhi. Efek tersebut dikenal dengan nama ‘Sekuritas kredit’. 18 Selain itu, dalam dunia bisnis dikenal pula surat hutang yan lain yang mirip obligasi, tetapi jangka waktunya lebih pendek lagi, yaitu yang disebut sebagai ‘commercial paper’.

Perikatan Dasar Obligasi Telah disebutkan di atas bahwa obligasi pada prinsipnya adalah bukti atas suatu prestasi dari penerbit kepada pemegangnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara penerbit dan pemegang obligasi terdapat suatu perikatan. Sehingga pada pihak penerbit timbul suatu kewajiban untuk melakukan suatu prestasi. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah perikatan antara penerbit dan pemegang obligasi ? Dari uraian di atas, disinggung bahwa suatu hutang (schuld) atau suatu prestasi dapat ditimbulkan dari perikatan apa saja. Penjual mempunyai kewajiban berprestasi untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Demikian pula si peminjam uang mempunyai kewajiban berprestasi untuk mengembalikan jumlah yang dipinjamnya kepada si kreditur. Disini terlihat bahwa hutang dalam pengertian hokum sangat luas. 19

18

Pasal 1 angka 73 Keputusan Menteri Keuangan No. 1548. Sofwan, Soedewi Masjhoen, Prof. S. H., dalam Hukum Perhutangan Bagian A, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, bahkan mengartikan istilah hutang secara lebih luas lagi, yaitu suatu verbintenisseit. 19


Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa obligasi merupakan “tanda bahwa seorang turut serta dalam meminjamkan uang kepada perseroan bersama-sama lain-lain orang secara menerima tanda piutang dari perseroan”. 20 Dari pendapat Wirjono ini kita dapat melihat bahwa hubungan antara penerbit dan pemegang obligasi adalah pinjam-meminjam uang. Penerbit meminjam uang kepada pemegang obligasi sehingga timbul kewajiban dari penerbit untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pemegang obligasi. Atas kewajiban atau prestasinya tersebut, penerbit menerbitkan sepucuk surat-yang disebut surat olbigasi-sebagai bukti atas prestasi yang wajib dilakukannya. Sedangkan De Groot dan P.A. Stein mengatakan bahwa obligasi merupakan tanda bukti yang membuktikan peminjaman uang (geldlening) dari pemegangnya kepada penerbitnya. Sebagai konsekuensi dari konstruksi bahwa perikatan penerbit dan pemegang obligasi adalah perikatan pinjam-meminjam uang, maka pemegang obligasi merupakan kreditur atas sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada penerbit. Sedangkan penerbit merupakan debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada pemegang obligasi.

2. Jenis-jenis Obligasi Ada beberapa macam obligasi yang dikenal dalam kehidupan pasar modal. Semua jenis obligasi tersebut pada dasarnya mempunyai sifat yang sama, yaitu sebagai suatu surat hutang. Hanya saja dalam perkembangan pasar modal, obligasi 20

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985, hlm. 70.


tidak hanya semata-mata bersifat suatu surat hutang murni, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pemegang obligasi tidak saja memiliki hak atas pelunasan hutang pokok obligasi, tetapi juga memiliki hak-hak lain yang diberikan melalui perjanjian penerbitannnya. Secara garis besar pada dasarnya ada dua kelompok obligasi. Pertama ialah apa yang disebut sebagai “plain ‘vanilla’ bonds” yaitu obligasi yang murni bersifat ‘hutang’. Sedangkan yang lain ialah apa yang disebut sebagai “equity-like bonds” atau obligasi yang menyerupai ekuitas atau penyertaan modal. 21 Tujuan dari pembentukan derivative-derivatif obligasi ini tidak lain adalah agar para pemodal lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya pada obligasi yang berbagai jenis tersebut, karena disamping sebagai kreditur dari penerbitnya maka pemegang equity-like bond juga diberi hak untuk berpartisipasi dalam modal penerbitnya. Pada selanjutnya akan dilakukan pengelompokan obligasi ke dalam beberapa kelompok. Tujuan dari pengelompokan tersebut adalah sebagai dasar pegangan untuk memudahkan pengenalan jenis-jenis obligasi tersebut. 1. Obligasi yang bersifat hutang Murni (Plain “Vanilla” Bonds) Obligasi yang bersifat hutang murni ini dapat dikelompokan lagi menjadi beberapa sub kelompok, yaitu : 1.1. Berdasar Penerbitnya Berdasarkan penerbit atau pihak yang mengeluarkannya (emiten), obligasi dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

21

Saban, Hairini, Corporate Debt Securitization : Regulation and Documentation, Buttherwoths Asia, Singapore, 1994, hlm. 20-21.


a. Obligasi perusahaan (Corporate Bond). Obligasi perusahaan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau badan hukum. Dalam Black’s Law Dictionary, Corporate Bond ini didefinisikan sebagai “a written promise by a corporation under seal to pay a fixed sum of money at some future time named, with stated interest payable at some fixed time or intervals, given in return form money or its equivalent received by the corporation, sometimes secured and sometimes not”. Corporate Bond ini biasanya diterbitkan untuk jangka panjang. Obligasi jenis ini ada yang dijamin dengan kekayaan tertentu perusahaan penerbitnya dan ada yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, tetapi hanya dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Obligasi jenis corporate bond ini biasanya menawarkan bunga yang cukup tinggi. Obligasi ini yang paling banyak diterbitkan di Indonesia, baik oleh perusahaan swasta nasional, joint venture maupun badan usaha pemerintah (persero). b. Obligasi pemerintah (Government Bond). Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi jenis ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka pembiayaan pembangunan dan biasanya pula berjangka panjang yaitu 10 sampai 20 tahun. Obligasi ini biasanya tidak dijamin dengan kekayaan tertentu. Namun demikian, dari segi keamanannya termasuk dalam kelompok “highest quality bond”, sebab penerbitnya adalah pemerintah. Tetapi Government bond ini biasanya memberikan keuntungan yang sangat kecil. Beberapa waktu yang lalu gencar diperdebatkan mengenai perlu tidaknya pemerintah Indonesia mengeluarkan government bond sebagai alternative pendanaan pembangunan sehubungan dengan hutang-huitang luar negerinya yang


sudah mendekati angka-angka psikologis. Di luar negeri, banyak pemerintah Negara lain yang sudah menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan. Salah satu pemerintah yang pernah menerbitkan government bond ini misalnya ialah pemerintah Amerika Serikat yang menerbitkan government bond yang dikenal dengan nama treasury bond. c. Municipal Bond. Obligasi ini pada dasarnya sama dengan government bond. Hanya saja, obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah (local government) atau pemerintah Negara bagian.

1.2. Berdasarkan jangka waktu Berdasarkan jangka waktu penerbitannya, obligasi dibagi menjadi : a. Obligasi Jangka Panjang (Long-term Bond). Obligasi ini merupakan obligasi yang jangka waktu temponya lama. Yang dimaksud dengan jangka panjang ini yaitu lebih dari satu periode akuntasi yang biasanya satu tahun. b. Obligasi Jangka Pendek (Shor-term Bond). Obligasi jangka pendek merupakan obligasi yang jangka waktunya maksimal satu periode tahun pembukuan.

1.3. Berdasarkan penghitungan bunga obligasi Obligasi

biasanya

memberikan

keuntungan

atau

pendapatan

bagi

pemegangnya yang berupa bunga (interest). Dari segi penghitungan pendapatan yang diperoleh dari bunga obligasi ini, jenis obligasi dapat dibagi menjadi : a. Obligasi dengan Bunga Tetap (Fiexed-rate Bond). Obligasi dengan bunga tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga yang bersifat tetap selam jangka


waktu obligasi tersebut. Misalnya sebuah obligasi diterbitkan untuk jangka waktu 5 (lima tahun) dengan tingkat bunga 18% pertahun, ini berarti setiap tahun, mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, bunga atas obligasi tersebut adalah tetap, yaitu 18% pertahun. b. Obligasi dengan Bunga Mengambang (Floating-rate Bond). Obligasi ini merupakan obloigasi yang perhitungan bunganya ditentukan dengan cara tertentu yang berubah-ubah (karena itu dikatakan mengambang atau floating). Biasanya ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan tingkat bunga mengambang ini. Misalnya ialah dengan m,engkaitkannya dengan suku bunga rata-rata deposito jangka waktu tertentu dibank-bank tertentu, atau rata-rata bunga antar bank dalam suatu jangka waktu tertentu atau dengan cara mengkaitkannya dengan tingkat penghasilan pihak yang menerbitkan obligasi tersebut pada suatu periode tertentu. Obligasi jenis yang terakhir ini lazim disebut dengan istilah revenue index bond. c. Obligasi Tanpa Bunga (Zero Coupon Bond). Obligasi jenis ini tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Sebagai gantinya biasanya pada saat penerbitan, pembeli obligasi diberikan suatu diskon. Pemegangnya pada saat membeli obligasi akan membayar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari nilai nominal obligasi yang bersangkutan dan pada saat jatuh tempo, penerbitnya akan membayar sejumlah penubh nilai nominal obligasi. Sehingga pemegang obligasi tetap akan mendapatkan keuntungan meskipun tidak mendapatkan bunga.


1.4. Berdasarkan jaminan atau kolateral Ditinjau dari segi jaminannya atau kolateralnya dikenal jenis-jenis obligasi sebagai berikut : a. Obligasi Dengan Jaminan Tertentu (Secured Bond). Obligasi ini merupakan obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya adalah :- Guaranteed Bond (Obligasi Dengan Penanggungan), yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan atau borgtocht dari pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan kecil yang belum dikenal atau tidak mempunyai harta yang mencukupi biasanya sulit untuk menerbitkan obligasi. Seringkali perusahaan ini berafiliasi atau merupakan anak perusahaan (subsidiary) dari perusahaan yang besar (parent company). Perusahaan besar inilah biasanya memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) terhadap pelunasan hutang pokok dan bunganya atas obligasi tersebut. Dengan demikian apabila perusahaan penerbit obligasi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pokok maupun bunganya, maka perusahaan penanggunglah yang akan memenuhi kewajibannya. Di Indonesia penangungan ini biasanya dilakukan dalam hal suatu perusahaan yang sudah menerbitkan obligasi hendak menerbitkan obligasi lagi (obligasi yang kedua). Penanggungan biasanya dilakukan oleh bank. - Mortgage Bond yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas property atau harta tetap. Atas harta tetap yang dijadikan jaminan ini biasanya dipasang hipotik atau dalam bahasa Inggris disebut mortgage. Nilai agunan yang diberikan biasanya diisyaratkan melebihi jumlah


pokok obligasi yang diterbitkan. Apabila penerbit obligasi tidak memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi dapat mengeksekusi agunan tersebut dengan jalan melelangnya dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban penerbit kepada pemegangnya. Dalam klasifikasi mortgage bond ni dikenal mortgage bond yang terbuka (openend) dan mortgage bond yang tertutup (closed-end). Mortgage bond yang bersifat terbuka memberi peluang kepada penerbit obligasi untuk menerbitkan obligasi berikutnya dengan jaminan harta tetap/property yang tadinya dijadikan agunan bagi mortgage bond terdahulu. Kedudukan antara pemegang obligasi terdahulu dan berikutnya adalah sama terhadap jaminan tersebut. Artinya apabila penerbit wanprestasi, maka pemegnag obligasi pertama maupun berikutnya mem[eroleh bagian yang proporsional sesuai dengan besar kecilnya nilai obligasi yang dimiliki oleh masing-masing pemilik. Sedangkan untuk obligasi yang bersifat tertutup (closed-end) agunan yang ada dapat digunakan sebagai agunan untuk obligasi selanjutnya tetapi pemegang obligasi terdahulu mempunyai kedudukan yang lebih senior dari pemegang obligasi yag diterbitkan berikutnya. Dengan demikian pemegang obligasi pertama harus mendapatkan prioritas untuk pelunasan dari harta yang dijaminkan dan jika sudah terbayar sepenuhnya baru beralih kepada pemegang obligasi kedua dan begitu seterusnya. Cara ini sama dengan pinjaman yang dijamin dengan hipotik. Pemegang hipotik pertama memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil pelelangan jaminan dan setelah mendapatkan pelunasan sepenuhnya, baru sisanya dibagikan kepada pemegang hipotik kedua, apabila ada. Sehingga jika benda


jaminan tidak mencukupi, maka pemegang hipotik pertama saja yang mendapatkan pembayaran. Obligasi jenis ini adalah paling menjamin kepentingan pemegang obligasi yang memegang hipotik pertama. Obligasi di Indonesia umumnya dijamin dengan hipotik disamping gadai, fiducia dan penanggungan (borgtocht). - Collateral Trust Bond yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya. Dalam hal ini penerbit dapat mengagunkan sahamsaham anak perusahaan yang dimilikinya. - Equipment Trust Bond yaitu obligasi yang dijamin dengan agunan berupa equipments (peralatan) yang dimiliki oleh penerbit dan dipergunakan untuk usahanya sehari-hari, misalnya pesawat untuk perusahaan penerbangan atau mesin-mesin untuk perusahaan industri. Di Indonesia obligasi yang dijamin dengan fidusia atau barang bergerak termasuk obligasi dalam jenis ini. b. Obligasi Tanpa Jaminan (Unsecured Bond). Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya berdasarkan titel umum atau dengan “earning power” penerbitnya. Dalam Law Dictionary, 22 obligasi tanpa jaminan ini disebut sebagai debenture yaitu “a bond or long term loan not separately backed or secured by specific assets”. Dalam Dictionary of Accounting 23 dikatakan bahwa “debenture are sometimes inappropriately described as ‘unsecured’, but they are actually secured by the total unmortgage resources and the potential earning power of the borrowing company”. Jadi, obligasi ini sebenarnya tidak berarti sama sekali tanpa 22

Giffis, Steven H., Op. Cit. Esters, Ralph, Op. Cit.

23


jaminan, teta[pi merupakan obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, sebab pada prinsipnya setiap hutang penerbit dijamin dengan seluruh kekayaan penerbit. Dalam konteks di Indonesia obligasi jenis ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan umum. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata berlaku asas bahwa “segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Sehingga jika penerbit obligasi adalah perusahaan yang memiliki banyak kekayaan maka dengan sendirinya jaminan terhadap pelunasan obligasi ini menjadi semakin baik. Hanya saja dalam kepailitan atau wanprestasi dari penerbit obligasi, pemegang obligasi akan merupakan kreditur yang konkuren dengan para kreditur lainnya. Obligasi jenis ini sampai saat ini sepanjang pengetahuan penulis belum diperbolehkan diterbitkan melalui penawaran umum di pasar modal Indonesia.

1.5. Berdasarkan cara peralihan Ditinjau dari cara peralihannya obligasi dapat dibedakan menjadi : a. Obligasi Atas Unjuk (Bearer Bond/Aan Toonder Obligatie). Obligasi ini merupakan obligasi yang tidak mencantumkan nama pemegangnya di dalam surat obligasi yang bersangkutan. Siapa yang memegang obligasi saat itu maka dialah yang dianggap sebagai pemiliknya dan dengan penunjukan sertifikat obligasi ini pada saat jatuh tempo sipemegangnya mendapatkan hak atas pelunasan pokok


maupun bunganya.(Mengenai sifat dari obligasi atas unjuk ini lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 1977 tentang benda bergerak pada umumnya.) Obligasi atas unjuk ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut : - nama pemilik tidak tercantum pada sertifikat obligasi; - setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dapat dilepaskan dan diserahkan kepada penerbit atau agen pembayarannya setiap waktu jika bunga jatuh waktu untuk mendapatkan pembayaran; - sangat mudah untuk dialihkan; berdasarkan Pasal 612 KUH Perdata peralihan obligasi atas unjuk ini cukup dialihkan dengan cara penyerahan sertifikat obligasinya saja; - kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi seperti halnya kertas untuk pembuat uang; - bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi; - kupon bunga dan sertifikat obligasi yang rusak dapat diminta penggantian; - kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat diminta penggantian. b. Obligasi Atas Nama (Registered Bond/Op Naam Obligatie) yaitu obligasi yang mencantumkan nama pemegangnya pada sertifikat obligasi yang bersangkutan. Obligasi atas nama ini dapat dibedakan menjadi : - obligasi atas nama untuk pokok pinjaman; pada obligasi ini nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi dan kupon bunga diletakkan padanya.


- obligasi atas nama untuk bunga; pada obligasi ini nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan penerbit untuk memudahkan dalam pengiriman bunga. - obligasi atas nama untuk pokok pinjaman dan bunga; pada obligasi ini nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi akan tetapi tidak pada kupon bunga. Pembayaran pokok dan bunga langsung disampaikan kepada pemilik yang namanya tercantum di perusahaan penerbit. Peralihan obligasi atas nama ini menurut Pasal 613 KUH Perdata harus dilakukan dengan suatu akta baik otentik maupun di bawah tangan. Dengan akta ini hak-hak atas obligasi atas nama tersebut dilimpahkan kepada pihak lain. Penyerahan tersebut baru menimbulkan akibat hukum bagi penerbit obligasi setelah peralihan tersebut diberitahukan kepada penerbit atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh penerbit obligasi.

2.

Equity-Like Bonds Equity like bonds merupakan obligasi yang tidak murni atau semata-mata surat

hutang. Maksudnya ialah di samping sebagai suatu surat hutang, obligasi jenis ini suatu saat atas kehendak pemegangnya atau dengan syarat-syarat tertentu dapat ditukar menjadi penyertaan (ekuitas) pada emiten yang menerbitkan obligasi tersebut. Obligasi jenis ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok yaitu : 2.1. Obligasi konversi (convertible bond) Obligasi konversi (convertible bond) merupakan suatu jenis obligasi yang disamping memberikan bunga juga memberikan hak opsi kepada pemegangnya


untuk menukar pokok pinjaman obligasi dengan saham atau equity dari emiten atau perusahaan penerbitnya dengan harga tertentu (rasio konversi tertentu) dan pada saat tertentu. 2.2. Stripped bond Stripped bond pada dasarnya sama dengan obligasi konversi, yaitu merupakan obligasi yang pemegangnya diberi hak opsi untuk mengkonversikan pinjaman obligasi menjadi saham atau equity dari emitennya. Hanya saja bedanya dalam obligasi jenis ini hak opsi tersebut dapat dilepas dari obligasi pokoknya dan pemegang obligasi dapat memperdagangkan hak opsi tersebut secara terpisah atau sendiri. 24 Dikatakan bahwa stripped bond merupakan obligasi yang “allow the holder to trade the option to convert the bond into equity separately as a detachable warrant”.

3. Karakteristik Obligasi Secara umum obligasi merupakan produk pengembangan dari surat utang jangka panjang. Prinsip utang jangka panjang dapat dicerminkan dari karakteristik atau struktur yang melekat pada sebuah obligasi. Pihak penerbit obligasi pada dasarnya melakukan pinjaman kepada pembeli obligasi yang diterbitkannya. Pendapatan yang didapatkan oleh investor obligasi tersebut berbentuk tingkat suku bunga atau kupon. Selain aturan tersebut telah diatur pula perjanjian untuk melindungan kepentingan penerbit dan kepentingan investor obligasi tersebut.

24

Saban, Hairini, Op. Cit., hlm. 21.


Adapun karakteristik umum obligasi yang tercantum pada sebuah obligasi hampir mirip dengan karakteristik pinjaman utang pada umumnya yang meliputi: a. Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana) Dalam penerbitan obligasi maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan beberapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang ada yaitu dikenal dengan “jumlah emisi obligasi”. Apabila perusahaan membutuhkan dana Rp 400,-milyar maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya. b. Jangka waktu obligasi Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo (maturity). Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun.Untuk obligasi pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 sampai 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap risikonya semakin kecil. Pada saat jatuh tempo pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran pokok obligasi tersebut. c. Tingkat suku bunga Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17%,18% pertahunnya. Penentuan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya.Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi. Jenis kupon berbentuk fixed rate dan variable rate untuk alternatif pilihan bagi investor.


d. Jadwal pembayaran suku bunga Kewajiban pembayaran kupon (tingkat suku bunga obligasi) dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya,bisa dilakukan triwulan atau semesteran. Ketepatan waktu pembayaran kopun merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi. e. Jaminan Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Di dalamnya penerbitan obligasi sendiri kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor.

B. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Obligasi Dalam melakukan penerbitan suatu obligasi, tidak terlepas dari beberapa pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi tersebut, antara lain: a.Emiten (Issuer) Emiten merupakan suatu perusahaan yang menjadi aktor utama yang bermaksud menerbitkan suatu obligasi. Pasal 1 Angka 6 UUPM, mendefinisikan Emiten sebagai berikut: “Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum”. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 25 Yang dapat bertindak menjadi Emiten adalah perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah (misalnya) Pemerintah Daerah

25

Lihat Pasal 1 angka 23 UUPM.


Tingkat I Sumatera Utara), Negara (misalnya Republik Indonesia), bada-badan internasional (misalny World Bank, IFC), atau badan otonomi khusus (misalnya Badan Otonomi Pulau Batam). Untuk mencari dana dari masayraakat pemodal (investor), maka Emiten menerbitkan dan memperjualbelikan Efek yang bersifat utang (obligasi) di pasar modal. Ada 4 keharusan yang wajib dilakukan Emiten untuk beraktivitas di pasar modal, yaitu: 26 1)Keterbukaan informasi Setiap emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan ke[ada masyarakat secepat mungkin apabila terjadi suatu peristiwa, informasi, atau fakta material yang mungkin dapat mempeengaruhi nilai Efek perusahaaan atau kepetusan investasi pemodal. Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: a) Tahap keterbukaan pada saat Emiten melakukan penawaran umum (primary market level). b) Tahap keterbukaan setelah Emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek (secondary market level), di mana Emiten berkewajiban untuk menyampaikan secraa terus-menerus laporan berkala (continuosly disclosure) kepada Bapepam. c) Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam dan bursa Efek (timely disclosure).

26

Nasaruin, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media), 2004, hlm. 151-154.


2) Peningkatan likuiditas Emiten dapat meningkatkan likuiditas Efek di pasar modal melalui penambahan jumlah Efek yang beredar, yang dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain-lain. Dengan meningkatnya transaksi Efek, berarti peningkatan likuiditas Efek di pasar modal. 3)Pemantauan harga Efek Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal karena harga Efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Harga Efek yang tinggi berarti kinerja Emiten baik dan sebaliknya harga Efek yang rendah menunjukkan kinerja Emiten yang buruk. 4)Menjaga hubungan baik dengan investor Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon investor kepada perusahaan, Emiten perlu terus-menerus membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Sehingga apabila suatu saat Emiten memerlukan tambahan dana, Emiten tidak mengalami kendala komunikasi, karena hubungan baik telah terbangun melalui komunikasi. Dengan begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal, mengetahui, dan percaya kepada kinerja perusahaan.

b. Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Pasal 1 angka 17 UUPM memberikan definisi sebagai berikut: “Penjamin emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan


penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual”. Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Dalam kegiatan underwriting, dikenal beberapa jenis dan cara penjamin emisi, sebagai berikut: 27 1) Kesanggupan penuh (Full commitment under writing) Full commitment atau sering juga disebut firm commitment underwriting, yaitu suatu perjanjian penjamin emisi efek dimana penjamin emisi mengikat diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pembeli sisa efek yang tidak laku terjual. Dari pengertian tersebut berlaku bahwa underwriter berusaha menjual sipasar, kemudian membeli efek yang ternyata tidak laku terjual dengan harga yang sama dengan harga penawaran pada pasar perdana. 2) Kesanggupan terbaik (Best effort commitment) Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek akan berusaha semaksimal mungkin menjual efek-efek emiten. Apabila efek yang belum habis terjual penjamin emisi efek tidak wajib membelinya, dan oleh karena itu mereka hanya membayar semua efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya kepada emiten. 3) Kesanggupan siaga (Standby commitment) Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek berusaha menawarkan efek semaksimalnya kepada investor. Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual 27

Iskandar Z. Alwi, Pasar Modal Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah), 2003, hlm. 26.


sampai batas waktu penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamin emisi efek menyanggupi membeli sisa efek tersebut dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian yang besarnya di bawah harga penawaran pada pasar perdana. 4) Kesanggupan semua atau tidak sama sekali (All or none commitement) Komitmen ini menyatakan bahwa apabila efek yang ditawarkan ternyata sebagian tidak terjual, maka penjualan efek tersebut dibatalakan sama sekali. Artinya, bagian efek yang telah laku dipesan oleh investor akan dibatalkan penjualannya dan semua sisa efek dikembalikan kepada emiten. Dalam konteks ini dikenal istilah komitmen minimum atau maksimum. Apbila penjualan efek telah mencapai batas minimum penjualan yang telah ditentukan, maka penjamin emisi efek dapat meneruskan penawaran sampai batas maksimum penjualan. Akan tetapi, apabila batas waktu tertentu efek yang etrjual belum memenuhi ketentuan jumlah minimum, maka penjualan efek dibatalkan.. Biaya atas pemberian jasa-jasa penjamin emisi efek terdiri atas: 28 1) Management fee Pada dasarnya management fee dibayarkan kepada penjamin pelaksana emisi (managing underwriter). 2) Underwriting fee Underwriting fee, yaitu pembayaran fee kepada semua penjamin emisi secara proporsional, artinya besar kecilnya fee yang dibayarkan tergantung pada besarnya bagian efek yang dijamin oleh masing-masing underwriter.

28

Ibid., hlm. 27.


3) Selling fee Selling fee, yaitu pembayaran fee kepada agen penjual yang ditunjuk (broker atau perusahaan efek) berdasarkan perjanjian agen penjual yang besarnya sesuai dengan jumlah efek yang terjual.

c. Wali Amanat Wali Amanat merupakan pihak yang ditunjuk oleh Emiten untuk mewakili kepentingan investor (para pemegang obligasi). d. Penanggung (Guarantor) Jasa penanggung (guarantor) diperlukan apabila suatu pihak (perusahaan, Negara, pemerintahan daerah) menerbitka obligasi. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga, apabila ternyata di kemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi. Biasanya jasa pertanggungan ini dilaksanakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi sangat baik. 29 e. Investor (masyarakat pemodal) Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagi pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal, dengan cara membeli Efek yang bersifat utang (obligasi) maupun efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah

29

Levi Lana, Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi (Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis, (Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10), 2002, hlm. 60.


investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. 30 f. Lembaga Kliring Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa Efek. Lembaga kliring dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank. Ia bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi, namun keterlibatan hanya setelah obligasi masuk di bursa efek atau di pasar sekunder. 31 g. Bursa Efek Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (pasal butir 4 UUPM). h. Profesi Penunjang Pasar Modal Menurut UUPM Bab VIII dan PP No. 45 Tahun 1995 Bab X, profesi penunjang pasar modal memiliki ketentuan sebagai berikut: 32 1) Profesi penunjang pasar modal wajib terdaftar di Bapepam. 2) Setiap profesi pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasinya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya. 3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilai independent. 30

Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Op. Cit., hlm. 165. Lana, Op. Cit., hlm. 62-63. 32 Alwi, Op. Cit., hlm30. 31


Profesi penunjang pasar modal terdiri dari: 1) Akuntan Publik Akuntan publik merupakan profesi penunjang pasar modal yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan emiten dalam menerbitkan obligasi. 33 Di samping itu , akuntan juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi. 2) Konsultan Hukum Konsultan hukum yang ditunjuk oleh emiten berperan sebagai legal drafter and adviser. Dari segi keberpihakan, fungsi konsultan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 34 a) Inhouse lawyer Sebagai inhouse lawyer, tugas konsultan hukum adalah menyiapkan semua dokumen untuk kepentingan emiten, terutama membantu emiten menyiapkan perjanjian penjaminan emisi, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian penanggungan, perjanjian dengan lembaga kliring, perjanjian dengan akuntan publik, dan memberikan nasihat mengenai masalah-masalah hukum sehubungan dengan emisi obligasi. Tugas konsultan hukum sebagai inhouse lawyer ini, dapat mewakili emiten dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak tertentu, dan berusaha mempertahankan kepentingan emiten dalam berbagai persoalan hokum.

33 34

Lana, Op. Cit., hlm. 63. Ibid.


b) Independent lawyer Sebagai independent lawyer, tugasnya adalah melakukan legal audit, dan memberikan pendapat hokum atas emisi obligasi. Ia harus bersikap netral dan objektif dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

3) Penilai Penilai adalah pihak yang menerbitka dan menandatangani laporan penilai. Laporan penilai adalah penadapat atas

nilai wajar aktiva yang disusun

berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. 35 4) Notaris Dalam rangka meningkatlan fungsi kenotarisan di pasar modal, notaries diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya antara lain dalam proses emisi efek dan penyusunan kontrak-kontrak penting di bidang pasar modal. Tugas pokok notaris adalah; 36 a) Membuat berita acara RUPS. b) Membuat konsep akta perubahan anggaran dasar c) Menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi efek. 5) Agen Pembayaran (Paying Agent) Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi jatuh tempo. 37 6) Agen Penjual (Selling Agent) 35

Alwi, Op. Cit., hlm. 31. Ibid. 37 H. Heru Soepraptomo, Segi-segi Hukum Obligasi, (Jurnal Hukum Bisnis Vol. 23 No. 1), 2004, hlm. 52., mengutip Mr. N. E. Algra, et. Al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae (Jakarta: Binacipta), 1983. 36


Agen ini umumnya dilakukan oleh perusahaan efek dengan tugas; 38 a) Melayani investor yang akan memesan saham; b) Melaksanakan pengembalian uang pesanan (refund) kepada investor; c) Menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan (investor)

C. Penerbitan Obligasi dalam Pasar Modal Sebagaimana dikemukakan, pembicaraan penulis tentang obligasi hanya terbatas pada obligasi yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum (public offering) melalui pasar modal Indonesia. Pembatasan ini dibuat, sebab ada juga obligasi yang tidak ditawarkan kepada umum dan tidak diperdagangkan di bursa. Obligasi ini biasanya dikeluarkan melalui apa yang disebut dengan “private placement” atau penempatan terbatas yang dilakukan melalui suatu private offering atau penawaran terbatas. Penawaran terbatas merupakan penawaran suatu surat berharga (biasanya hanya berupa suratsurat hutang) yang dilakukan tidak kepada public, tetapi kepada pihak-pihak tertentu secara terbatas. 39 Suatu penawaran efek dikatakan sebagai penawaran terbatas apabila jumlah kepada efek yang ditawarkan dan jumlah pihak kepada siapa efek tersebut ditawarkan tidak memenuhi ketentuan yang diharuskan oleh ketentuan tentang penawaran umum. Menerbitkan obligasi atau dikenal dengan istilah emisi obligasi berarti menjual atau menawarkan kepada masyarakat obligasi yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan penawaran obligasi melaului pasar modal, maka harus ditempuh 38

Ibid. Saban, Hairini, Corporate Debt Securitization : Regulation and Docementation, Buttherwoths Asia, Singapore, 1994, hlm. 401. 39


suatu prosedur yang disebut sebagai penawaran umum. Penawaran umum menurut Undang-undang Pasar Modal didefinisikan sebagai berikut : “penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan pelaksanaannya.” 40 Dalam penjelasan undang-undang di atas pasal ini, dijelaskan lebih lanjut antara lain sebagai berikut : “Penawaran Umum dalam rangka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) atau telah dijual kepada 50 (lima puluh) pihak dan dalam batas nilai serba batas. 41 Berbicara mengenai penawaran umum obligasi tidak akan lepas dari membicarakan mengenai ketentuan yang mengatur tentang prosedur penawaran umum itu sendiri. Secara hierarkis ketentuan yang mengatur tentang penawaran umum obligasi dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Undang-undang Ketentuan utama yang mengatur mengenai penawaran umum obligasi ialah Undang-undang Pasar Modal atau Undang-undang No. 8 Tahun1995. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-undang tentang bursa, yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan

40

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Pasar Modal. Bandingkan dengan Pasal 1 angka 41 Keputusan Menkeu No. 1548 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menkeu No. 1199. 41


Undang-undang tentang Bursa (LN Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (LN Tahun 1952 Nomor 67). b.

Peraturan Pelaksana di bawah Undang-undang Peraturan pelaksanaan dari undang-undang Pasar Modal sampai saat ini belum ada. Namun demikian ada beberapa peraturan yang dikeluarkan sebelum disahkannya Undang-undang pasar Modal yang sampai sekarang ini masih berlaku. Ketentuan tersebut terdiri dari Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam dan Peraturan Bursa Efek. Peraturan-peraturan ini yang dalam praktek sekarang dijadikan landasan operasional dalam penawaran umum obligasi. Sebelum penulis membicarakan lebih jauh mengenai prosedur penerbitan

obligasi berkaitan, maka ada baiknya kita membahas salah satu asas pokok yang sangat penting dalam pasar modal. Asas tersebut ialah apa yang disebut dengan istilah prinsip keterbukaan secara penuh (full disclosure). Asas ini sedemikian pentingnya sehingga apa yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu mengenai penawaran umum obligasi melalui pasar modal, merupakan sebagian dari penjabaran prinsip keterbukaan ini. Dalam Undang-undang Pasar Modal prinsip keterbukaan didefinisikan sebagai berikut : “Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga Efek tersebut.” 42

42

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Pasar Modal.


Prinsip keterbukaan merupakan asas pokok bahwa suatu pihak yang akan menerbitkan efek harus memberikan informasi mengenai dirinya kepada masyarakat. Prinsip ini berlaku pula dalam rangka penawaran umum obligasi sebagaimana yang nanti bakal penulis uraikan di bawah ini. Prinsip keterbukaan ini dapat dijumpai di semua pasar modal di berbagai Negara dalam kadar yang berbeda-beda. Konsep ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari penawaran umum. Sebagaimana diuraikan di depan, penawaran umum berarti suatu penawaran kepada masyarakat luas. Dengan penawaran umum, penerbit obligasi mengundang semua lapisan masyarakat untuk membeli obligasi yang diterbitkannya. Membeli obligasi tidaklah semudah membeli komoditas lain yang secara fisik dapat diteliti dan dinilai. Membeli obligasi pada hakikatnya melakukan investasi pada pihak penerbitnya. Dengan membeli obligasi memberikan pemiliknya klim financial terhadap future earnings penerbit sebagai imbalan atas penggunaan dananya. Sistem keterbukaan pada dasarnya merupakan mata rantai dalam aktivitas pasar modal yang mempertemukan kepentingan penerbit efek dan pemodal. Atas konsep keterbukaan ini, diharapkan pemodal dapat memperoleh gambaran jelas, lengkap dan jujur guna mengambil keputusan investasi yang tepat. Dalam ketentuan yang berlaku di pasar modal dewasa ini, prinsip keterbukaan atas emiten diwujudkan dalam tiga bentuk kewajiban, yaitu : a. Kewajiban pengungkapan (disclosure obligation) pada waktu penawaran perdana. Pada waktu ini, badan yang akan melakukan penerbitan efek diwajibkan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada pemerintah yang


dilampiri dengan dokumen pentng dalam menyajikan keterbukaan. Prinsip ini dalam Undang-undang Pasar Modal dituangkan dalam ketentuan Pasal 70 samapai dengan Pasal 79. b. Kewajiban pengungkapan secara terus menerus (continuing disclosure obligation). Setelah selesai penawaran umum, efek memasuki pasar sekunder (secondary market) yaitu bursa efek dimana efek yang bersangkutan dicatat. Dalam tahap ini, kewajiban pengungkapan diwujudkan dalam bentuk kewajiban memberikan laporan berkala kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat. Prinsip ini diwujudkan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Pasar Modal. Dalam pasal terebut dinyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada bapepam dan mengumumkan laporan tesebut kepada masyarakat. c. Kewajiban pengungkapan insidentil (timely disclosure). Kewajiban ini berupa pengungkapan suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan atau nilai dari efek yang bersangkutan baik kepada Bapepam maupun masyarakat. Prinsip ini diwujudkan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-undang Pasar Modal. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa emiten

pernyataan

pendaftarannya

telah

menjadi

efektif

wajib

menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga


efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Jadi pada dasarnya untuk menerbitkan dan menjual obligasi di Bursa efek, mengikuti prosedur sebagai berikut ; a. (i) Apabila emitmen adalah sebuah perseroan terbatas,maka harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui penerbitan obligasi tersebut.(ii) Apabila emitmen adalah pemerintah daerah maka rencana penerbitan dan penjualan obligasi tersebut.(iii) Apabila emitmen adalah negara (misalnya Republik Indonesia ) maka rencana penerbitan obligasi tersebut harus didasarkan pada suatu keputusan presiden,sebagai kepala eksekutif. b. Setelah mendapatkan dasar peneguhan dalam bentuk hasil RUPS (untuk obligasi perusahaan),Perda (untuk obligasi daerah), dan Keppres (untuk obligasi negara) seperti tersebut, maka calon emitmen mengajukan pernyataan maksud (letter of intent) kepada Bapepam tentang keinginan untuk menerbitkan obligasi dan menjual melalui bursa efek. c. Apabila

Bapepam

memberi

persetujuan

atas

rencana

misi

tersebut,emitmen segera menunjuk beberapa lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, seperti underwriter, trustee, guarantor, akuntan publik, dan konsultan hukum. Penunjukan lembaga atau profesi penunjang tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (i) penunjukan langsung , dan(ii) penunjukan melalui tender. Cara penunjukan langsung dilakukan bila emitmen sudah


memiliki hubungan kerja yang dekat dan sudah mengenai reputasi dan kemampuan lembaga atau profesi penunjang. Sementara cara tender biasanya

dilakukan

dengan

meminta

peserta tender

mengajukan

penawaran, dan emitmen kemudian menseleksi dan menentukan pilihan pada lembaga atau profesi yang memberikan pelayanan terbaik dan imbalan yang murah. d. Lembaga dan profesi Penunjang yang telah ditunjukan tersebut mulai bekerja Berdasarkan suatu perjanjian (misalnya, Perjanjian penjaminan Emisi, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penangguhan, dan lain-lain) yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi. Antara lembaga dan profesi penunjang tersebut harus bekerja secara koordinatif untuk mendukung terlaksananya penerbitan dan penjualan obligasi tersebut, tetapi masing-masing bertanggung jawab atas bidang tugasnya sendiri. Kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis umumnya dilakukan dalam periode ini, seperti percetakan surat obligasi 43, pembuatan prospektus 44, pembuatan laporan keuangan 45, dan lain-lain.

43

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-61/PM/1996 tentang Persyaratan Surat Efek, ditegaskan bahwa surat obligasi yang diterbitkan harus memenuhi syarat: (i) dicetak di atas kertas yang tahan disimpan minimal 30 tahun, (ii) jenis serat dari kertas yang digunakan harus terdiri dari kapas dan/ atau linen, (iii) berat dasar kertas minimal 80 gram per meter persegi, (iv) kertas harus memiliki tanda khusus, yaitu tanda air (watermark) dan/atau benang pengaman (security thread) atau serat berwarna (silurian fibers) atau bintik-bintik berwarna (coloured planchetters), dan (v) tinta yang dipergunakan harus tahan cahaya.) pembuatan prospektus,(Mengenai bentuk dan isi prospektus, lihat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. 44 Mengenai bentuk dan isi prospectus, lihat ketentuan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.


e. Tahap berikutnya adalah tugas penjamin emisi (underwriter) untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi obligasi kepada Ketua Bapepam, yang dilampiri dengan beberapa dokumen seperti; (i). Rancangan Prospektus, (ii) Laporan keuangan, (iii) akta perjanjian antara underwriter dengan emitmen, (iv) akta perkanjian perwliamanatan, (v) akta penangguhan yang ditanda tangani bersama guarantor. serta beberapa dokumen lain yang dibuat dalam rangka emisi obligasi.(Selengkapnya lihat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43 dan 50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.) f. Setelah dokumen-dokumen tersebut diteliti dan diperiksa oleh Bapepam dan dinyatakan memenuhi syarat, kemudian Bapepam mengadakan final hearing (dengan pendapat akhir) dengan semua Lembaga dan Profesi penunjang yang terlibat dalam rencana penerbian obligasi.Bapepam mengajukan

pertanyaan

menyangkut

aspek

hukum,

aspek

produksi/kebursaan. Dari hasil final hearing ini,Bapepam atas nama Menteri Keuangan RI, kemudian mengeluarkan Surat Izin Emisi. g. Tahap selanjutnya adalah penjualan obligasi di Pasar Perdana,yang kemudian diikuti dengan penjualan di Pasar Sekunder.

45

Mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, lihat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.


Mekanisme Penjualan Obligasi di pasar Perdana Pasar Perdana atau Primary Market adalah pasar yang memperdagangkan obligasi yang baru dikeluarkan emitmen. Pemesanan atau pembeli obligasi pada dasarnya tidak dibatasi, yaitu baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum negara asing dimanapun tempat kedudukan atau domisili hukum mereka. Karena luasnya jangkauan pembeli obligasi ini, penjualan obligasi merupakan instrumen yang paling mudah menarik dana. Pasar Perdana berlangsungdalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam prospektus.Harga obligasi yang ditawarkan di Pasar Perdana adalah harga nominal sesuai dengan yang tertulis dalam surat obligasi. Selanjutnya mengenai mekanisme transaksi jual beli oblogasi di Pasar Perdana dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Di Pasar Perdana ini,penawaran obligasi dilakukan oleh underwriter yang dibantu oleh agen penjual.Mereka menyebarkan prospektus, melayani pemesanan, membagikan formulir pemesanan, melakukan penjatahan dan pengembalian uang pesanan kepada para pemesanan atau calon pembeli, apabila obligasi yang dipesan tidak cukup atau sesuai dengan dana yang sudah diserahkan. b. Para pemesan atau calon pembeli menyerahkan formulir pesanan yang telah diisi kepada underwriter atau agen penjual. Penyerahan itu dilakukan langsung ditempat dimana pertama kali formulir itu diperoleh. Tahap berikutnya adalah underwriter atau agen penjual yang menerima pesanan


menyerahkan kembali kepada pemesan, salinan (copy) formulir pesanan yang telah ditandatangani sebagai bukti atau tanda terima pesanan obligasi bersangkutan. Namun demikian, bukti atau tanda terima pesanan tersebut bukan merupakan jaminan bahwa pesanan akan dipenuhi. c. Emitmen bersama-sama dengan underwriter melakukan penjatahan obligasi. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan, maka biasanya diputuskan untuk melakukan pemerataan, yaitu dengan cara pengurangan porsi pesanan pihak-pihak yang mengajukan lebih dari satu pesanan. Pihakpihak yang melakukan lebih dari satu pesanan akan diberlakukan satu pesanan. Agar tujuan pemerataan tercapai, maka pihak-pihak yang memesan dalam jumlah bukan merupakan jaminan bahwa pesanan akan dipenuhi. d. Setelah menerima pemberitahuan tentang penjatahan obligasi, maka pihakpihak yang melakukan pesanan obligasi bersangkutan harus segera melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai, cek, atau giro, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam protektus. Pembayaran tersebut dilakukan melalui underwriter atau agen penjual, dengan menyerahkan bukti tanda terima pesanan obligasi. Pada saat pembayaran, para pemesan juga langsung menerima surat obligasi sesuai dengan jumlah yang dibeli beserta kupon bunga. Jika uang obligasi sudah diserahkan pada saat pemesanan sementara terjadi kelebihan pesanan dan penjatahan tidak


memenuhi pesanan, maka pengembalian uang harus dilakukan bersamaan dengan obligasi.

Mekanisme Penjualan Obligasi di Pasar Sekunder Pengertian Pasar Sekunder (Secondary Market) adalah penjualan obligasi yang dilakukan oleh emitmen (issuer) setelah selesainya periode penjualan saham melalui pasar perdana. Dengan berakhirnya periode pemasaran obligasi melalui pasar perdana, maka tugas underwriter adalah menyampaikan laporan kepada Bapepam tentang jumlah obligasi yang terjual dan belum terjual.Laporan tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya pencatatan (listing) obligasi tersebut di bursa efek,dan membayar biaya listing. Sistem transaksi di dalam pasar sekunder pada awalnya dikenal ada dua macam, yaitu (i) sistem kol (call system), dan (ii) sitem terus menerus (continuous trading system). Call system tidak diberlakukan lagi di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1980, karena sistem ini tidak efisien. Dalam sistem ini, para perantara jualbeli(broker) berlomba-lomba mengangkat tangan sambil menyebut kurs (harga) yang ditawarkan. Petugas bursa memperhatikan dan mencatat kode dari masingmasing broker. Transaksi terjadi apabila terjadi kesepakatan mengenai kurs yang ditawarkan dan yang dibeli. Sejak tahun 1980 hingga 1995, Bursa Efek Indonesia sudah memberlakukan sistem terus menerus (continuous trading system). Dalam sistem terus menerus, para broker menuliskan kurs untuk amanat-amanat yang mereka terima dalam setiap slip order yang tersedia, lalu menyerahkan kepada petugas bursa. Petugas tersebut lalu menuliskan pada kurs yang diminta dan kode


keanggotaan broker di papan tulis. Apabila terjadi transaksi, maka perdagangan dilanjutkan lagi dan berlangsung seperti itu secara terus-menerus. Sejak awal tahun 1995,Bursa Efek Jakarta sudah memperkenalkan sistem perdagangan efek (saham,obligasi,surat berharga lainnya) melalui mekanisme operasional komputer, yang disebut dengan Jakarta Automated Trading System (JATS). Dalm system ini sudah tercakup sistem penyelesaian transaksi, sistem depositori terpusat, dan sistem akuntansi pialang. Ketiganya didukung oleh sistem pengawasan, sistem keanggotaan, sistem pencatatan, dan sistem pengolahan data statistik yang semuanya diolah melalui komputerisasi. Para investor yang tidak dapat membeli obligasi di pasar perdana mendapat kesempatan untuk membeli obligasi di pasar sekunder. Pembelian obligasi di pasar sekunder melibatkan peran broker (profesi penunjang perdagangan efek), yang mengatur mekanisme transaksi, baik penjualan untuk kepentingan pemodal tangan pertama maupun pembeli, untuk kepentingan pemodal yang tidak mendapat kesempatan membeli obligasi dalam pasar perdana. Transaksi jual beli di pasar sekunder adalah transaksi yang bersifat investasi dan spekulasi, karena selain pemodal bermaksud melakukan investasi juga ada pihak-pihak tertentu yang justru memakai pasar modal sebagai sarana mencari keuntungan secara spekulatif atau sarana berusaha yang bersifat untung-untungan. Pihak broker mengetahui benar, pada saat kapan harga obligasi akan turun dan dalam keadaan atau kondisi bagaimana harga obligasi akan naik. Dengan mengetahui keadaan yang mempengaruhi turun-naiknya harga obligasi di pasar modal, maka broker


dapat melakukan transaksi jual beli yang memberi keuntungan berdasarkan margin harga.

Penawaran Obligasi di Bursa Efek Luar Negeri Obligasi yang diterbitkan oleh emiten Indonesia, selain ditawarkan di pasar modal dalam negeri, misalnya di Bursa Efek Jakarta, dapat juga ditawarkan di Bursa Efek luar negeri, seperti di New York Stock Exchange, London Stock Exchange atau di Tokyo Stock Exchange. Penawaran obligasi di Bursa Efek di luar negeri tersebut pada prinsipnya memiliki dua tujuan, pertama, dimaksudkan untuk mempermudah perolehan denominasi mata uang yang dimaksud dan juga memperpendek jarak transaksi antara investor dengan emiten (issuer). Misalnya Pemerintah Daerah Otonomi Papua menerbitkan obligasi dengan denominasi mata uang dolar Amerika Serikat sebesar US$ 500.000.000. untuk mempermudah perolehan mata uang dollar Amerika Serikat, maka obligasi tersebut dapat dipasarkan di Amerika Serikat melalui New York Stock Exchange. Hal ini dimaksudkan agar pemilik mata uang dollar yang berminat membeli obligasi dapat secara langsung melakukan transaksi di Amerika Serikat. Mereka tidak perlu datang ke Indonesia. Dengan cara demikian diharapkan bahwa penawaran tersebut mampu menjaring investor pemilik dollar di Amerika Serikat, baik skala kecil maupun skala besar sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, penerbit (emiten) sudah mengumpulkan uang untuk membiayai pembangunan. Tujuan kedua dari penawaran obligasi di luar negeri adalah untuk meningkatkan gengsi atau prestise penerbit (emiten) di dunia internasional. Apabila penawaran tersebut


dilakukan oleh pemerintah daerah otonom maka dampak positif dari penawaran tersebut adalah masuknya berbagai perusahaan multinasional ke daerah otonomi tersebut untuk melakukan kegiatan investasi. Penawaran obligasi di luar negeri pada prinsipnya terbagi dua macam, yaitu dual tranche offer dan multijurisdictional offer. Yang dimaksudkan dengan dual tranche offer, adalah penawaran obligasi yang selain dilakukan di pasar modal domestik, penawaran tersebut juga dilakukan di salah satu pasar modal di luar negeri. Misalnya penawaran obligasi yang dilakukan di pasar modal Indonesia dan di New York Stock Exchange. Adapun multijurisdictional offer adalah penawaran obligasi di pasar modal dalam negeri dan juga di beberapa pasar modal luar negeri. Kendala yang dihadapi oleh penerbit (emiten) untuk melakukan penawaran obligasi di pasar luar negeri adalah besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai profesi-profesi penunjang yang bekerja untuk merealisasikan transaksi tersebut. Misalnya biaya untuk underwriter, trustee, auditor, agen penjual, dan konsultan hukum. Setiap negara memiliki mekanisme penawaran dan ketentuan hukum yang berbeda, sehingga untuk mengetahui syarat-syarat dan prosedur penawaran di luar negeri, emiten harus melibatkan atau meminta bantuan profesi penunjang yang ada di masing-masing negara. Untuk itu emiten perlu mengkalkulasikan secara cermat keuntungan yang diperoleh dan kemampuannya untuk membayar semua profesi penunjang itu jika ingin melakukan penawaran di luar negeri.


BAB II PENERBITAN OBLIGASI. Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda Obligatie yang secara

Recommend Documents