BAB II PENERAPAN KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

38

BAB II PENERAPAN KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. A. Konsep CSR di Indonesia Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya bukanlah sebuah beban bagi korporat yang beraktifitas, akan tetapi lebih besar dimaknai sebagai usaha perusahaan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat, menjalin kesaling percayaan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia pada dasarnya tersebar juga di seluruh bagian negara lain, dan ini mengakibatkan masing-masing perusahaan akan lebih tahu bentuk kebutuhan dan bentuk kesejahteraan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada disekitar perusahaan.44 CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana suatu organisasi dipandang sebagai sebagai “agen moral”. Oleh karena itu dengan atau tanpa aturan hukum sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi sebuah moralitas.45 Bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah Community Development. Perusahaan yang mengedepankan konsep 44

Bambang Rudito & Melia Famiola Op. Cit, Hal. 25

45

Sofyan Djalil. Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility. Jurnal Reformasi Ekonomi. Vol 4. No. 1 Hal.4

38

Universitas Sumatera Utara

39 ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluangpeluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Konsep Community Development merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. Diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai community development untuk menciptakan kemandirian komuniti lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri.46

46

Arif Budimanta & Bambang Rudito. CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia. (Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD).2008). Hal. 28.


40 Community Development yang dimaknai sebagai pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu ‘pengembangan’ dan ‘masyarakat’. Secara singkat, ‘pengembangan atau pembangunan’ merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan

kualitas

kehidupan

manusia

pada

umumnya.

Bidang-bidang

pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Sedangkan pengertian ‘masyarakat’ dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu :47 1. Masyarakat sebagai sebuah ‘tempat bersama’, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. 2. Masyarakat sebagai ‘kepentingan bersama’, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat phisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Pemberdayaan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatanpendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat

47

Hendry B. Mayo. Konsep Community Development. www.academia.edu. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2014.


41 dapat diartikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruh terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.48

Tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

48

Kertya Witaradya-Govennance Concultant. CSR & Comdev. arsipteknikpertambangan.blogspot.com/ www.slideshare.net di akses pada tanggal 18 Oktober 2014.


42 Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial Awalnya sebagai bentuk perwujudan CSR perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada perbaikan pemenuhan kebutuhan stakeholder (salah satunya adalah karyawan ). Tunjangan dan fasilitas karyawan yang mereka perbaiki. Dengan asumsi karyawan akan giat bekerja dan akan tetap loyal terhadap perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Kenyataan tidaklah sesederhana itu, banyak penduduk (merupakan bagian dari komunitas) tempat perusahaan tersebut berada, bersuara lantang dan nyaring mengkritik perusahaan tersebut. Mereka menyuarakan berbagai macam hal, mulai dari minta perhatian agar perusahaan dapat memberikan bantuan maupun sumbangan untuk fasilitas sosial maupun umum, bahkan juga ada yang sampai mengancam akan menutup perusahaan jika perusahaan tidak mengabulkan tuntutan mereka. Apalagi jika produk yang dihasilkan perusahaan menimbulkan limbah yang dirasakan merugikan masyarakat. perusahaan dianggap tidak dapat memberikan sesuatu yang sifatnya positif bagi komunitas setempat. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan komunitas lokal sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa perusahaan harus mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas disekitarnya dan memperlakukan komunitas lainnya sebagai sesuatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan. Pembangunan untuk masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pada awalnya terkadang hanya bersifat ad hoc saja, tanpa dilandasi semangat untuk memandirikan masyarakat dan pada


43 umumnya juga bersifat charity atau kedermawanan, terutama sumbangan-sumbangan pada perayaan tertentu atau fasilitas modal olah raga, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan anggapan perusahaan bahwa urusan meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal adalah urusan pemerintah. Seringkali komunitas disekitar perusahaan diperhatikan secara minimal. Khususnya pada aspek yang hanya menguntungkan perusahaan semata dengan memakai kebutuhan dari sudut perusahaan. Sedangkan segala hal yang berkenaan dengan kerugian di daerah pemukiman perusahaan sering kali ditimpakan kepada komunitas lokal sebagai biang keladinya. Pada perkembangan selanjutnya, CSR mulai tampak kepedulian terhadap komunitas disekitarnya dan ini disebabkan adanya tekanan dari komunitas sekitarnya. Perusahaan diwajibkan untuk selalu mengikuti perkembangan sosial komunitas sekitarnya. Pembangunan yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk perhatian untuk mengatasi tuntutan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat dan hak-hak komunitas lokal.49 Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar. Artinya, bahwa sukses komersial perusahaan dilihat juga dari bagaimana perusahaan mengelola CSR terhadap komunitas disekitar daerah operasinya. Kewajiban yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimaknai sebagai suatu kebutuhan korporat untuk menerapkan program CSR yang 49

Tantri Widiyanatri. CSR : Model Community Development oleh Korporat. Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta 2005. Hal 12.


44 berbentuk pengembangan masyarakat atau community development, karena mau tidak mau korporat akan beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan sekaligus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.50 Konsep ini berubah dengan diaturnya CSR dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74, yang diperkuat oleh putusan MK No.53/PUU-VI/2008. Berikut ini beberapa perusahaan besar di Indonesia yang telah menjalankan CSR antara lain :51 1. PT. Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang sudah dikenal luas oleh masyarakat menjual produk jamu olahan untuk kesehatan dengan menggunakan konsep tradisi, tradisional, teknologi, dan inovasi. Produk yang dijual PT. Sido Muncul mendapatkan respon pasar yang positif oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan omset dan meningkatnya pangsa pasar yang terus dialami oleh PT. Sido Muncul. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan penjualan dengan cara melakukan inovasi-inovasi produk baru yang diinginkan masyarakat. Kegiatan PT. Sido Muncul cukup banyak, antara lain: kerjasama ilmiah, kemitraan, kerjasama dengan pemerintah maupun dinas terkait, plan visit PT. Sido muncul, kegiatan Sponsorship dan Charity Activity, 50 51

Bambang rudito & Melia Famiola Op. Cit, hal 17. CSR PT. Sido Muncul. http//sidomuncul.com. di akses pada tanggal 17 November 2014.


45 Community Relations, Customer Relations, dan Sido Muncul Award. Kegiatan PT. Sido Muncul yang terbilang sukses dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah adalah kegiatan Corporate Social Responsibility melalui program (Mudik Gratis) bersama Sido Muncul. Kegiatan ini merupukan kegiatan Corporate Social Responsibility yang berbentuk Charity (kedermawanan). Berbentuk Charity (kedermawanan) karena kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh PT. Sido Muncul dan banyak lagi program CSR lainnya yang dilakukan untuk membentuk citra positif bagi perusahaan, membanggun kepercayaan publik terhadap produk maupun perusahaan dan juga mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. PT. Sido muncul harus terus menjaga eksistensinya dikalangan masyarakat luas karena pangsa pasar produk ini mulai merambah untuk penjualan keluar negeri. Maka dari itu hal yang harus dilakukan oleh PT. Sido Muncul adalah secara berkesinambungan melakukan riset pasar untuk mendapatkan informasi berupa data dan fakta untuk mengetahui keinginan dan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan dari data-data dan fakta yang diperoleh dari dilakukannya riset pasar yang didalamnya terdapat perencanaan tujuan, identifikasi masalah, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya untuk diterapkan langsung dilapangan sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan.


46 2. Program CSR PT. HM. SAMPOERNA Berkaitan Dengan Aspek Lingkungan Suatu prusahaan agar tetap tumbuh dan berkembang serta menjaga eksistensinya tidak hanya dilihat dari kondisi keuangan (finansial) nya saja, tetapi juga perusahaan harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Seperti pada PT. HM. SAMPOERNA TBK yang memiliki pola pikir untuk tidak hanya berinvestasi pada masa depan bisnis saja, tetap juga berinvestasi pada kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang termasuk aspek lingkungan. Mereka sangat mendukung berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kondisi hidup di lingkungan tinggal dan kerja para karyawan, dan juga kepada petani pemasok tembakau. Berbagai program CSR dipadukan dalam suatu organisasi Putera Sampoerna Foundation (PSF) sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Program yang mereka lakukan seperti penanganan bencana alam, pengentasan kemiskinan

dengan

melakukan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat,

pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Pada bulan Mei 2010 Sampoerna menerima piagam penghargaan “Wana Lestari” dari Kementerian Kehutanan Republik

Indonesia

Indonesia

pada

acara

yang

disertai

dengan

penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat di Indonesia, untuk mendukung program Penanaman 1 Miliar Pohon 2010 Kementerian

Kehutanan,

hal

ini

menjadi

bukti

bahwa

PT.

HM.


47 SAMPOERNA juga turut serta dalam pelestarian dan memperhatikan aspek lingkungan.52 Kunci keberhasilan Sampoerna dalam menjalankan CSR khusus untuk lingkungan kesuksesan sebuah perusahaan bukan hanya ditentukan dari keberhasilan menjalankan bisnis saja, tetapi juga didukung kemampuan dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar. Terlihat dari bagaimana PT HM Sampoerna berupaya keras untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja, petani tembakau, masyarakat sekitar dan juga karyawan yang nantinya akan pensiun. Program CSR

yang

mereka

miliki

memang

sangat

dibutuhkan

masyarakat,

dilaksanakan dengan maksimal dan terarah, hal ini dikarenakan pertimbangan kegiatan CSR didasarkan pada analisis fakta di lingkungan masyarakat, mereka juga terlibat langsung dalam menjalankan berbagai kegiatan CSR, program CSR dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga menciptakan efek jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu keberhasilan program lingkungan Sampoerna tak terlepas dari kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas sehingga tercipta suatu program yang tepat sasaran, menyeluruh dan berkelanjutan. Sampoerna juga memiliki strategi program CSR yang tepat, seperti halnya Pengalokasian berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung 52

CSR PT. Sampoerna. www.rumahcsr.co.id.csr-pt-samperna diakses pada tanggal 17 November 2014


48 terselenggaranya kegiatan sangat diperhatikan, terlihat dengan adanya macam-macam fasilitas yang disediakan dengan lengkap.53 3.

Bank Mandiri, bank besar yang ada di Indonesia, Bank Mandiri mempunyai beberapa gerakan CSR salah satunya PKBL ( Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ). Melalui implementasi CSR yang berkesinambungan, Bank Mandiri ingin meraih keberhasilan bisnis bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program Kemitraan Bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomis suatu kawasan dengan menjadikan masyarakat di kawasan tersebut memiliki kemampuan produksi dan kemampu labaan, meningkatkan pola aktivitas kreatif dan produktif yang akhirnya mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera dan mandiri. Bina Lingkungan Bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan menciptakan pemimpin di masa depan yang siap dengan persaingan global. Pilar edukasi dan kewirausahaan diimplementasikan melalui program Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Peduli Pendidikan. Dan adalah keinginan Bank Mandiri juga untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri melalui penyediaan energi terbarukan, penyediaan air bersih dan program penghijauan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang asri dan nyaman. Di dalam program bina lingkungan ini terdapat program-program

53

http://intantanjungsari.blogspot.com/2012/01/analysys-of-pt-hm-sampoerna tbk.csr.html.


49 lain di dalamnya anatar lain : Wirausaha Muda Mandiri, program wiusaha mandiri merupakan salah satu kontribusi Bank Mandiri bagi pertumbuhan ekonomi bangsa indonesia yang wujudkan secara berkesinambungan dan fokus pada generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Kepedulian Bank Mandiri yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui strategi dan pengembangan berbagai program CSR, diharapkan dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi masyarakat Indonesia dan bagi perusahaan itu sendiri.

Konsep CSR di Indonesia bukan merupakan hal yang baru karena CSR sudah dikenal dan di praktekkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970an terjadi perubahan kesadaran masyarakat dunia akan dampak aktivitas perusahaan. Kesadaran akan dampak, baik positif maupun negatif perusahaan tersebut mengakibatkan tekanan dan tuntutan yang dialamatkan pada perusahaan, agar perusahaan memperluas tanggung jawab sosialnya.54 Tanggung jawab pengelolaan organisasi yang semula hanya kepada stockholders (pemilik/pemegang saham) bergeser pada stakeholders / pemangku kepentingan (pemilik, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas). Pada tahun 1970an di banyak negara tanggung jawab sosial dan kontribusi charity langsung kepada yang berhak, sehingga banyak perusahaan yang membentuk yayasan. Dilanjutkan 54

Admin Baitul Hikmah. CSR Sebuah Pandangan Dari Sudut Akutansi. www.baitulhikmah.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr


50 pada tahun 1980-an dan 1990-an, di negara ekonomi maju, muncul suatu kepentingan yang memberikan nilai lebih kepada stakeholder. Perusahaan diwajibkan menjadi salah satu katalis percepatan pembangunan di wilayah operasionalnya, sehingga kegiatan CSR diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar daerah operasinya. Secara tidak langsung CSR berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mendapatkan profit, karena terjadi peningkatan reputasi perusahaan. Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan pengembangan di berbagai sektor, turut mendukung adanya kegiatan CSR.55 Lahirnya CSR tidak serta merta mulus. Banyak kontroversi yang berkembang terutama yang berangkat dari pemahaman yang berbeda. Milton Friedman berpendapat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kembali tujuan para pemegang saham. Perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham mereka dan tidak kepada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun mereka menerima bahwa perusahaan harus mematuhi undang-undang dari negara-negara di mana mereka bekerja, mereka menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban lainnya kepada masyarakat. Kekhawatiran lain adalah ketika perusahaan mengklaim untuk mempromosikan CSR dan berkomitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan, sementara secara simultan terlibat dalam praktik bisnis yang merugikan. Sebagai contoh, sejak 1970-an, McDonald's Corporation 's asosiasi

55

Ian. Abimanyu. SgM. Jembatan Emas Kepentingan Antara Dunia Usaha Dengan Masyarakat Dan Lingkungan. www.pustikom.tk/2013/10/corporate-social-responsibility-csr.html.


51 dengan Ronald McDonald House telah dilihat sebagai hubungan CSR dan pemasaran. Baru-baru ini, seperti CSR telah menjadi arus utama, perusahaan ini telah diperkuat dengan program-program CSR yang berkaitan dengan tenaga kerja, lingkungan dan praktek-praktek lain. Semua sama, dalam McDonald's Restoran v Morris & Steel, memutuskan bahwa komentar adil untuk mengatakan bahwa McDonald's karyawan di seluruh dunia lakukan buruk dalam hal gaji dan kondisi dan benar bahwa jika seseorang cukup makan McDonald's makanan, diet seseorang mungkin akan menjadi tinggi lemak dll, dengan risiko yang sangat nyata penyakit jantung. Kritikus khawatir dengan kemunafikan dan ketidaktulusan perusahaan secara umum menunjukkan bahwa lebih baik pemerintah maupun peraturan internasional dan penegakan hukum, dari pada tindakan sukarela, adalah penting untuk memastikan bahwa perusahaan berperilaku bertanggung jawab sosial.56 Werhane Patricia berpendapat bahwa CSR harus diperhatikan lebih pada sebagai Tanggung Jawab Moral Perusahaan, dan membatasi jangkauan CSR dengan berfokus lebih pada dampak langsung dari organisasi seperti yang terlihat melalui perspektif sistem untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan. Namun demikian, anggapan-anggapan minor tentang CSR dimentahkan oleh banyak pendukung CSR yang menunjukkan bukti-bukti signifikan bahwa CSR dapat 56

Ian. Abimanyu. SgM. Jembatan Emas Kepentingan Antara Dunia Usaha Dengan Masyarakat Dan Lingkungan. www.pustikom.tk/2013/10/corporate-social-responsibility-csr.html. diakses pada tanggal 10 September 2014.


52 meningkatkan jangka panjang keuntungan perusahaan karena mengurangi risiko dan inefisiensi dan di lain fihak menawarkan berbagai potensi manfaat seperti meningkatkan reputasi merek dan keterlibatan karyawan.57 Pengertian CSR yang klasik masih dipersepsikan sebagai idiologi yang bersifat amal (charity) dari pihak pengusaha kepada masyarakat disekitar tempat beroperasinya perusahaan. CSR tidak dapat disederhanakan hanya sebatas Community Development (CD) karena sesungguhnya secara historis keberadaan CD dan CSR sangat berbeda. Community Development merupakan kerelaan perusahaan untuk mmeberikan berbentuk benefit bagi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Sedangkan CSR muncul sebagai sebuah reaksi atas tuntutan masyarakat yang didasarkan atas pemikiran bahwa keberadaan perusahaan disuatu tempat akan dan niscaya mengurangi hak-hak masyarakat setempat. CSR mensyaratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat disekitar lokasi usaha.58 Kendati CSR tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomi,

57

Ian. Abimanyu. SgM. Jembatan Emas Kepentingan Antara Dunia Usaha Dengan Masyarakat Dan Lingkungan. www.pustikom.tk/2013/10/corporate-social-responsibility-csr.html. diakses pada tanggal 10 September 2014. 58

Ditulis dalam kerangka acuan Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responcibility (CSR) berbasis HAM, dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) oleh Sub Komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan. Hal. 1.


53 dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. (konsep economic sustainability, environment sustainability, dan social sustainability).59 Pelaksanaan

CSR

merupakan

bagian

dari

GCG

(Good

Corporate

Governance) bahwa intinya GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dan menggambarkan 5 (lima) prinsip GCG tersebut yang disingkat dengan TARIF, yaitu senagai berikut :60 1. Transparancy (Keterbukaan Informasi) Secara sederhana diartikan sebagai keterbukaan. Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu, tentang penambangan apa saja yang diekplorasi kepada segenap stakeholders nya. 2. Accountability (Akuntabilitas) Adalah adanya kejelasan, fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. 3. Responsibility (pertanggung jawaban) Pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pajak, hubungan industri, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya perusahaan juga mempinyai peran untuk bertanggung jawab selain kepada shareholder juga kepada stakeholders. 4. Indepandency (kemandirian) Intinya prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. 5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) 59

Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. (Surabaya : CV. Ashkav Media Grafika.2007). Hal 11. 60

Yusuf Wibisono. Ibid. Hal 8.


54 Menuntut adanya perlakuan yang adil dan memenuhi hak shareholder dan stakeholders sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Diharapkan pula, fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang baik. Prinsip responsibility sebagai salah satu dari prinsip GCG merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.61 Konsep tentang CSR dapat dijelaskan dengan melihat pendapat-pendapat dari bebrapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.62 Pemahaman konsep diatas setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut. Pertama, Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya;

61

Yusuf Wibisono. Ibid. Hal. 12

62

Bambang Rudito & Melia famiola. Op. Cit. Hal. 105


55 Kedua. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders-nya dan bukan hanya shareholders-nya. Para stakeholders ini, terdiri dari shareholders, konsumen, pemasok, klien, costumer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (the local community and society at large); Ketiga, Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan/atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (business), sehingga CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.63 Konsep CSR digambarkan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders. Kegiatan yang dilakukan tersebut baik dapat bersifat internal (pekerja, shareholders, dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain). Pernyataan ini lebih mengarah pada suatu bentuk keuntungan sosial yang akan diperoleh sebuah perusahaan apabila melakukan kegiatan CSR, dengan mengeluarkan modal yang

63

Bambang Rudito & Melia Familola Ibid, Hal. 106


56 tidak sedikit akan memperoleh keuntungan sosial yang besar yang pada gilirannya akan mendapatkan keuntungan finansial.64 CSR tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justu dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau marketing perusahaan. Jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). B. Pengaturan CSR dalam Perundang-Undangan di Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap perusahaan. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi faktor internal, melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Ini artinya telah terjadi pergeseran hubungan antara perusahaan dan komunitas. Perusahaan yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity dan phylanthrophy, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi perusahaan.65

64

Ibid. Hal. 106

65

Reza Rahman. Corporate Social Responsibility:Antara Teori dan Kenyataan. (Bandung: Media Pressindo.2009). Hal. 3.


57 Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi perusahaan yang memang memperlakukan CSR sebagai suatu pelengkap saja. Hal yang penting bagi perusahaan model ini hanyalah laporan tahunan yang baik dan lengkap dengan tampilan aktivitas sosial serta dana program pembangunan yang telah direalisasi. Padahal program CSR sangat penting sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang. CSR memiliki banyak bentuk dan didasarkan sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development). Hal ini dilandaskan pada gagasan bahwa apabila bisnis dibiarkan bekerja dengan peralatannya sendiri akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Para pencari keuntungan yang tidak dijinakkan akan merusak lingkungan dan mengeksploitasi pekerjanya. Oleh karena itu tujuan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan agenda konkrit dari CSR. Maka CSR sebaiknya di fokuskan pada 3(tiga) bidang yaitu :66 1. Lingkungan (environment) Masalah lingkungan tidak hanya sekedar pemintaan agar perusahaan berhenti menggunakan dan membuang limbah berbahaya tetapi juga memaksa agar perusahaan membatasi keserakahan mereka akan sumber daya alam. Keserakahan perusahaan akan sumber daya alam seperti permintaan terhadap hasil hutan atau kulit binatang langka dan juga untuk memperluas kegiatan usaha seperti perluasan areal perkebunan atau perluasan areal pertambangan. 66

Adrian Cadbury. The Idea Of Corporate Responsibily Economist, Sept 9 thn 2009. Lihat makalah yang disampaikan pada seminar tentang pengalaman-pengalaman Implementasi CSR (Succes Story CSR), diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 21 April 2012.


58 2. Eksploitasi Tenaga Kerja Elemen kedua yang menjadi pusat perhatian CSR adalah eksploitasi tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan di negara maju dan tenaga kerja anak di negara berkembang. Ada sinyal elemen bahwa globalisasi telah meningkatkan kekuatan perusahaan multinasional dalam mengeksploitasi golongan miskin dan underpaid, karena semakin lemahnya pengaruh serikat kerja dan organisasi lainnya yang dibentuk untuk melindungi kelompok buruh miskin dan buruh di bayar murah (underpaid). 3. Suap dan Korupsi Pertanyaan penting pada elemen ini adalah apa yang dimaksud dengan suap. Apakah suatu perusahaan yang memberikan pelayanan yang “sangat baik” pada tamunya yang berkunjung ke perusahaan dapat dikatakan memberikan suap. Apakah perusahaan yang mempekerjakan pensiunan pejabat negara melanggar aturan karena yang bersangkutan pada waktu menjabat memberikan kemudahan-kemudahan pada perusahaan. Apakah ini perlu diatur?. Pertanyaan-pertanyaan. Ini melibatkan unsur budaya yang kental yang terkadang mengaburkan substansi masalah, apa yang dikategorikan suap di “barat” mungkin dibelahan dunia yang lain adalah sesuatu yang lumrah. Di Indonesia regulasi mengenai CSR telah di atur oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”) Berdasarkan


59 Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007). Untuk menjalankan CSR. Program PKBL ini (Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan) terdiri dari dua kegiatan yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan). Program PKBL merupakan formulasi pelaksanaan CSR untuk bagi BUMN atau perusahaan yang operasionalnya tidak berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya.67 Salah satu bank pemerintah yaitu Bank Mandiri telah merealisasikan Program Bina Lingkungan 2007 di bidang kesehatan dengan melaksanakan khitanan massal

67

Mahmudi Siwi: Definisi Community Development http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development/pada 1 Maret 2014

diakses

di


60 bagi 5.000 anak yang tersebar di 15 lokasi kota besar Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak tidak mampu. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dalam suatu negara bukan meupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara ataupun perusahaan harus mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihakpihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi tetap harus selain menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berikut adalah pengaturan CSR di Indonesia : 1. Undang –Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity).68 Payung hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada awalnya diatur dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No. 1 68

Suhandari M. Putri, Schema CSR, Harian Kompas 4 Agustus 2007.


61 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 yang mencantumkan, “ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Difinisi diatas nampak bahwa CSR memiliki unsur-unsur penting yaitu, komitmen perusahaan, dan perilaku etis perusahaan yang antara lain mengurangi dampak negatif, diantaranya menaati hukum dan bertindak etis sehingga tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan, walaupun hal itu belum diatur oleh regulasi ( perusahaan berkomitmen tidak mencari celah hukum.

Kemudian

memberikan dampak positif pada masyarakat dengan cara melakukan kegiatan yang bersifat Charity yang berbentuk

Community Development ataupun kegiatan

karikatif. Dari Unsur-unsur CSR diatas, diketahui bahwa CSR tidak idientik dengan kegiatan charity (karikatif maupun Community development) karena kegiatan yang bersifat charity hanyalah bagian dari CSR. Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT disebutkan pula bahwa bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan dibidang sosial yang berlaku.69 69

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas. (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2008) Hal. 98


62 Pasal 74 ayat 1, 2,3 yang berbunyi : 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.70 2. Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban sosial yang diselenggarakan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.71 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 74 ayat 1 UU Perseroan Terbatas dapat diartikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalakan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada ayat 2 nya dapat dimaksudkan bahwa untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan

tanggung

jawab

sosial

dan

lingkungan

harus

dianggarkan

dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan 70

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

71

Penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas


63 kepatutan dan kewajaran. Yang dimaksud dengan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, bahwa dana CSR sudah di anggarkan sebagai biaya yang merupakan suatu pengorbanan ekonomi berupa kas yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang untuk tercapainya tujuan perusahaan baik sebelum perhitungan laba maupun setelah perhitungan laba. Yang dilakukan secara patut yaitu tidak bertentangan dengan peraturan dan UU yang terkait serta wajar yaitu tepat sasaran bagi penerima manfaatnya. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Pada ayat 3 nya jelas dimaksudkan bahwa dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait. Pasal 74 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas “ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yaitu PP No. 47 Tahun 2012. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu


64 sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.72 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam mewajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:73 1. Meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; 2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 3. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini diatur mengenai :

72

PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan

Terbatas. 73

Penjelasan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.


65 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun diluar lingkungan perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibiliy (CSR) bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (core business) dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan


66 lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan Corporate Social Responcibility.74 Pasal 74 ini banyak perdebatan yang terjadi khususnya dikalangan pengusaha, sebagian masyarakat dan pengusaha merasa bahwa penerapan Pasal 74 ini menimbulkan diskriminasi karena hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, apakah tidak diwajibkan melaksanakan CSR? Hal ini dijawab oleh secara tegas oleh putusan MK No. 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009, dengan melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal yakni salah satunya adalah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur, mengusahakan, memelihara, dan mengawasi dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (suistanable development)

74

Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. Ibid. Hal 95.


67 yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang tidak boleh diabaikan.75 Pertimbangan Hukum Mahkamah lainnya bahwa negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam ekploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah semestinya ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. Di samping itu, bukan waktunya lagi para penanam modal (investors) baik domestik maupun asing berperilaku seperti entitas yang tertutup dan terisolasi serta teralienasi dari masyarakat seperti zaman kolonial, tetapi seharusnya membangun hubungan baik yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dengan prinsip pareto superiority, berarti membangun dan mendapat keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip legitimasi (legitimacy principle) bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok, kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat dapat menyebabkan 75

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009. “Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan Konstitusionalitas Norma Pengujian Pasal 74 UUPT”. Hal 90.


68 perusahaan akan kehilangan legitimasinya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pengungkapan informasi TJSL dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.76

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang mengatur terkait CSR, terdapat pada Pasal 15 berbunyi setiap penanam modal berkewajiban : a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal ; dan e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 UU Penanaman Modal dicantumkan tanggung jawab bagi penanam

modal adalah : a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 76

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009. “Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan Konstitusionalitas Norma Pengujian Pasal 74 UUPT” Hal. 91.


69 c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya (a) dan (b) dalam Pasal 15 ini yang berkaitan dengan penanam modal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR yaitu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Pasal-pasal dalam UU Penanaman Modal tersebut, dapat dipahami bahwa UU Penanaman Modal mewajibkan tanggung jawab inverstor dalam menanamkan modal di Indonesia, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Tanggung jawab sosial Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepaka BKPM Menghormati tradisi budaya masyarakat, dan Mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketentuan di atas, tampak bahwa CSR yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah Corporate Code Of Conduct yang merupakan pedoman untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu


70 mengatur antara relasi antara pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan fair.77 Undang –Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 butir b jo Pasal 17 jo Pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.78 Berdasarkan uraian diatas kepastian hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR telah secara jelas diatur dalam peraturan perundang undangan ditas. Oleh karena itu tidak ada alasan dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengangarkan dalam anggran tahunan perusahaan dalam rangka pelaksanaan CSR.

3.

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, Dan Batubara. Prinsip CSR sebenarnya sudah diakomodasi di dalam UU Nomor 4 tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti UU Nomor 11

77

78

Bambang Rudito & Melia Famiola. Op. Cit. Hal. 203. Lihat UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 butir b serta Pasal 34.


71 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, pada Pasal 1 Angka 28 yang berbunyi:79 “Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolelktif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan pertambangan.” Prinsip CSR yang terdapat dalam UU Pertambangan, Mineral, dan Batubara berkaitan dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sejalan dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) meliputi 3 aspek, yaitu bidang ekonomi 3 prinsip (human capital, kemitraan, dan good corporate governance (GCG)), bidang sosial 3 prinsip (human capital, pendidikan, dan informasi publik), dan bidang lingkungan 5 prinsip (standarisasi, keterbukaan, pencegahan perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum). Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat dual sistem. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapannya telah bersifat keharusan (mandatory) dalam makna kewajiban hukum (legal obligation), karena telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan CSR masih bersifat sukarela (voluntary) meskipun telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan motif reaktif dalam bentuk kedermawanan (charity). Namun untuk aspek lingkungan menunjukkan

79

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara.


72 apresiasi yang bagus terlihat dari pola reklamasi lahan bekas tambang yang mereka lakukan dalam bentuk backfilling (penimbunan). Pengaturan CSR sebagai bagian dari lingkup hukum perusahaan, khususnya bidang pertambangan masih bersifat implisit dan tidak konsisten. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep pengaturan yang jelas dan tegas sejalan dengan cita hukum (rechtsidee) sebagaimana terkandung dalam Pembukaan, dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Konsep pembangunan hukum dalam bentuk PP tentang CSR, khususnya di bidang pertambangan merujuk pada asas pembentukan hukum, yaitu harmonisasi, kepastian, tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan substansinya sendiri mengatur tentang bentuk perusahaan, bidang usaha, ruang lingkup, prosentase dana, pola pendistribusian, lembaga pengawas, sifat laporan, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

C. Manfaat Corporate Social Responsibility Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan sebuah perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.


73 Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR, yaitu :80 1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima

perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan. CSR akan mendongkrak citra positif dari perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan meningkatkan reputasi perusahaan. 2. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami serta memaafkan perilaku perusahaan. Ini merupakan implikasi terhadap perusahaan yang telah menanamkan benih kebaikan di tengah masyarakat, efeknya apabila perusahaan berbuat kesalahan maka masyarakat akan dengan mudahnya memaafkan. Ini merupakan sebuah ikatan batin antara perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar. 3. Keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan

80

A. B. Susanto. Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management Dalam CSR. (Jakarta: Esensi Erlangga Group. 2009). Hal.28


74 kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas. Dengan peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena semangat kerja karyawan yang bertambah sehingga produksi pun semakin banyak. 4. Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan-hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya bila CSR dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan CSR yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih perusahaan. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan. 5. Insentif-insentif lainnya seperti pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal itu perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat menjalankan tanggung jawab sosialnya. Yusuf Wibisono menyatakan, setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tangung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya, yaitu : 81

81

Yusuf Wibisono. Op. Cit. Hal. 71.


75 1. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila

perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan pada masyarakat. 2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya lisence to operate, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. 3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu dapat berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen masyarakat. Manfaat bagi perusahaan yang telah melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik dan sepenuh hati menurut Yusuf Wibisono adalah : 82

82

Bismar Nasution , Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Makalah Disampaikan pada “Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia”, Diselenggarakan Oleh Komisi


76 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-finansial utama bagi perusahaan bagi stakeholdersnya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. 2. Layak mendapatkan social lincene to operate. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (social insurance) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. 3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Misalnya disharmoni dengan stakeholders hingga pembatalan atau pemberhentian operasi, yang ujungnya akan merusak dan menurunkan reputasi Hak Asasi Manusia Riau Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2008, Op. Cit., hal. 8. Business for Social Responsibility adalah suatu organisasi non-profit global, yang usahanya adalah memberikan informasi,


77 bahkan kinerja perusahaan. Bila hal itu terjadi, maka di samping menanggung opportunity loss, perusahaan juga mesti mengeluarkan biaya yang mungkin justru berlipat besarnya dibanding biaya untuk mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR). Karena itu, menempuh langkah antisipatif dan preventif melalui penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya investatif yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan melaju sumber daya yang diperlukan perusahaan. 5. Membentangkan akses menuju market (pasar). Investasi yang ditanamkan untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Sudah banyak bukti akan resistensi konsumen terhadap produk-produk yang tidak comply pada aturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan. 6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Yang mudah dipahami adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle (daur ulang) ke dalam siklus produksi. Di samping mereduksi biaya, proses ini tentu juga mereduksi buangan ke luar sehingga menjadi lebih aman.


78 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku Corporate Social Responsibility (CSR) umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Di samping itu reputasi perusahaan yang baik di mata stakeholders juga merupakan vitamin tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya. 10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak reward ditawarkan bagi penggiat Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kans yang cukup tinggi. Konsep piramida Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan


79 Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Carrol, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis.104 11. Tanggung jawab ekonomi. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. Tanggung jawab ekonomi adalah memperoleh laba, sebuah tanggung jawab agar dapat menghidupi karyawan, membayar pajak dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. Tanpa laba perusahaan tidak akan eksis, tidak dapat memberi kontribusi apapun terhadap masyarakat.105 12. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the game. 13. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. Tanggung jawab sosial juga harus tercermin dari perilaku etis perusahaan. 14.Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi


80 yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah nonfinanciary responsibility. Demi terjalinnya hubungan yang lebih baik dengan konsumen maupun stakeholder, maka perusahaan harus mengadopsi teknologi maupun praktek bisnis yang memungkinkan para stakeholder untuk memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun

mereka

berada.

Misalnya,

perusahaan

perusahaan

infrastruktur

memungkinkan pelanggan untuk berpindah sumber energi berdasarkan ketersediaan sumber yang paling ramah lingkungan secara real time. Jika sebelumnya transparansi dan akuntabilitas memang jarang diimplementasikan di masa lalu, namun kini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan yang terlibat dengan banyak pihak. Ini bukan hanya masalah menyediakan informasi lebih banyak, melainkan informasi yang benar. Perusahaan yang memberikan informasi relevan akan memenangkan kepercayaan dari konsumen, sehingga tercipta platform pertumbuhan yang kuat. Perusahaan memandang CSR sebagai biaya izin untuk berbisnis di pasaran. Karena jika mereka gagal memenuhi regulasi lokal maupun global, maka reputasi merek ataupun perusahaan jadi taruhannya. Namun, kini perusahaan mulai memandang CSR sebagai sarana dalam menemukan ide produk baru, diferensiasi,


81 menekan biaya, mempercepat entry pasar, dan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik dalam talent wars. D. Hambatan Dalam Penerapan CSR Mewujudkan CSR tidak mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cara pandang perusahaan terhadap CSR yaitu :83 1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Bahwa CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal (eksternal driven). Tanggung jawab PT. Lapindo Brantas kepada para korban lumpur panas merupakan contoh kongkrit adanya indikasi social driven dan environmental driven. Pemenuhan tanggung jawab lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan dari pada kesukarelaan. 2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya. Misalnya, karena ada nya market driven. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi trend seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat globalterhadap produk-produk lingkungan seperti perusahaan-perusahaan yang menerapkan ecolabeling. Tren global lainnya dalam bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori-kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR. 3. Bahwa perusahaan tidak lagi sekedar compliance tetapi beyond compliance. CSR diimplementasikan kerana memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Perusahaan telah mneyadari bahwa tanggung jawabnta tidak hanya sekedar tanggung jawab ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya. Melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan metakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. CSR tidak lagi dilihat sebagai centra biaya (cost center). Melainkan sebagai sentra laba (profit center) dimasa mendatang. Logikanya sederhana, apabila CSR diabaikan, kemudian menjadi insiden , maka biaya untuk mengcover resikonya jauh lebih besar dari pada nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri. Selain itu terjadi risiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

83

Yusuf Wibisono. Op. Cit. Hal. 73-76


82 Perlu diketahui perusahaan mengimplementasikan CSR juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, terkait dengan komitmen pimpinan perusahaan. Kedua, ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya. Ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Semakin kondusif regulasi dan semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat dan ketertarikan kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.84 Dasarnya hambatan atau rintangan yang timbul dalam pelaksanaan CSR sebagai perilaku etika dapat berasal dari dalam diri pelaku bisnis/perusahaan (hambatan internal) dan berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal). Hambatan yang berasal dari dalam diri perusahaan antara lain :85 1. Kepemimpinan dalam perusahaan Pimpinan perusahaan yang tidak tanggal dengan masalah sosial, jangan diharapkan akan memperdulikan aktivitas sosial. 2. Sistem manajemen perusahaan dalam arti luas Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya dari pada perusahaan yang lebih kecil dan belum mapan. Kematangan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi tolak ukur/cara pandang terhadap implementasi CSR. 3. Budaya Perusahaan Budaya dalam hal ini mencakup berbagai tingkat dan aspek dari perilaku, yaitu cara produksi, skill, sikap terhadap disiplin, dan hukuman, kebiasaan, nilai yang diletakkan atas berbagai kegiatan, keyakinan yang dianut, proses pengambilan keputusan, dan aturan serta tabu.

84

Harian Surya“Pengimplementasian CSR”. Harian Kompas, tanggal 4 Agustus 2007.

85

Robby I. Candra. Etika Dunia Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.1995. Hal 69.


83 Di samping hal-hal tersebut diatas, terdapat juga faktor hambatan yang berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal) bagi pihak yang berusaha bersikap etis untuk mewijudukan CSR, yakni berupa, Lingkungan budaya setempat/ komunitas lokal, Filsuf Frans Magnis-Suseno mengkonstatir bahwa prinsip kekeluargaan dalam budaya Indonesia merupakan kendala serius untuk lahirnya perilaku etis dalam berbisnis. Selain itu terdapat juga kecenderungan budaya untuk menghindari konflik dan mencari keselarasan (harmoni). Seseorang tidak hanya memikirkan hal yang abstrak (seperti yayasan, lembaga, negara) tetapi lebih kepada pencegahan konflik harus didahulukan. Apabila kepatuhan yang berlebihan dituntut, seseorang akan segan menentangnya secara terbuka.86 Dalam pelaksanaan CSR perusahaan dituntut untuk dapat merangkul masyarakat untuk tumbuh kembang bersama, namun ada kalanya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang sifatnya ekonomis. Tuntutan itu yang kadang-kadang dari sudut pandang kepentingan bisnis perusahaan tidak sesuai, ini yang akan menjadi hambatan dalam melaksanakan CSR. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam penyaluran CSR PT. Bank Sumut, antara lain87: 1. Dalam hal manajemen program, bahwa manajemen program belum berjalan dengan baik antara lain disebabkan oleh :

86

Ibid. Hal. 69-70

87

Wawancara dengan Pejabat PT. Bank Sumut bidang CSR Hadi Pramono tanggal 15 November 2014.


84 a. Ketentuan kebijakan pengelolaan CSR Bank Sumut (SOP) Usulan permohonan dan proposal CSR ditandatangani langsung oleh Bupati/Walikota, sehingga memperlambat proses pengajuan ke Bank Sumut, dan program yang dibiayai CSR adalah program/proyek yang tidak dianggarkan dalam APBD dan APBN tahun berjalan. Hal ini cukup menyulitkan Pemko/Pemkab untuk mengajukan usulan program CSR sehingga banyak program yang diusulkan tidak tepat sasaran, misalnya pembangunan tugu, pengecatan pagar makam, dan lain-lain. b. Pelaksanaan RUPS Persetujuan CSR tahun buku diputuskan dalam RUPS. Pelaksanaan RUPS selalu dilakukan pada pertengahan tahun yaitu bulan Juni dan Juli sehingga pelaksanaan program CSR hanya berjalan efektiv lebih kurang 6 bulan (Juni s/d Desember) pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan CSR pada PT. Bank Sumut disisihkan dari laba bersih yang besarnya diputuskan dalam RUPS tahunan. c. Ketidaksamaan Visi dan Misi Bagi Bank Sumut program CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan sehingga pola CSR yang diutamakan adalah Community Development (program terencana dan berkelanjutan). Bedasarkan data realisasi program CSR tahun buku


85 2011 dan 2012 keseluruhan program yang diusulkan oleh Pemko/Pemkab yaitu sebanyak 31(tiga puluh satu) program (realisasi), keseluruhannya masih berbentuk pemberian kontribusi dalam bentuk donasi yang bersifat sesaat atau disebut masih memakai pola charity dan philantropy. 2. Capacity Building (Teamwork) Program CSR dikelola dengan model kemitraan program antara Bank Sumut (kantor pusat/kantor cabang) serta pemegang saham (Kabupaten/Kota). Minimnya realisasi CSR Bank Sumut tahun buku 2011 dan 2012 yaitu sebesar 4.630.088.816 atau 13,65%dan total anggaran CSR 3. 391.939.845.400. menunjukkan teamwork masi belum cukup solid. Adapun yang mendasari hal tersebut seperti : a. Program CSR Bank Sumut masih tergolong program baru sehingga butuh proses dalam penyesuaian karena belum meratanya pemahaman terhadap proses pelaksanaan program CSR Bank Sumut. b. Letak geografis/wilayah kerja yang tersebar di 33 daerah masuh cukup menyulitkan dalam melakukan koordinasi baik antara Bank Sumut Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun Bank Sumut dengan Pemko/Pemkab. Proses birokrasi di Pemko/Pemkab juga masih menyulikan Bank Sumut dalam melakukan komunikasi dan penyampaian informasi.


86 3. Dukungan pemegang Saham dan Kurangnya Sosialisasi CSR. Berdasarkan data pencairan program CSR Bank Sumut tahun buku 2011 dan 2012. Hanya 10 Kabupaten/Kota dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang melakukan realisasi CSR Bank Sumut. Hal ini dapat di sebabkan antara lain dari pihak pemerintah daerah yang masi kurang paham mengenai apa maksud dan tujuan CSR itu sendiri, dikarenakan lebih mengenal Bantuan Sosial yang sifatnya hanya sementara, faktor lain kurangnya sosialisasi dari pihak Bank Sumut ke Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan CSR serta proses maupun visi dan misi CSR tersebut.


BAB II PENERAPAN KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents