BAB II PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING DALAM UNDANG-UNDANG YAYASAN DI INDONESIA. A. Yayasan Asing Sebelum Berlakunya PP No 63 Tahun 2008

BAB II PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING DALAM UNDANG-UNDANG YAYASAN DI INDONESIA

A. Yayasan Asing Sebelum Berlakunya PP No 63 Tahun 2008 Selama ini pengaturan tentang Yayasan merujuk pada KUHPerdata yaitu pasal 365 (tentang perwakilan oleh Yayasan), pasal 899 (soal wasiat), pasal 900 (hibah), pasal 1680 (hibah kepada lembaga-lembaga agama), selain itu mengacu juga kepada berbagai Yurisprudensi MARI No.124 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum 23, tetapi Yurisprudensi ini tidak ada mengatur bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, Yurisprudensi MA serta peraturan mengenai striching tersebut telah digunakan untuk mengatur eksistensi Yayasan, termasuk memposisikan Yayasan sebagai badan hukum. 24 Namun kesemua pengaturan tersebut belum ada yang mencantumkan bagaimana pendirian Yayasan Asing dan bagaimana Yayasan Asing melakukan hak dan kewajibannya sebagai badan hukum Yayasan, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengatur hal tersebut. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik 23

Robert Purba,Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2001,Thesis, (Medan :USU, 2007), hal 1 24 http:/www.sinarharapan.co.id, “Jati Diri Yayasan Menyongsong Masa Depan”, terakhir kali diakses tanggal 19 Oktober 2009

16

Universitas Sumatera Utara

masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para Pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. 25 Mengenai Yayasan asing, di masa lalu landasannya tidak begitu jelas karena belum ada aturan secara tertulis. Yayasan asing yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktek. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki dan diwajibkan berstatus badan hukum baik Yayasan nasional maupun Yayasan asing. Sehubungan dengan itu dengan mendasarkan pengertian Yayasan yang dikemukakan oleh Scholthen mengatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut 26: 1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan. Harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi. Dan menghindari harta tersebut masih sebagai kekayaan milik pendiri Yayasan yang nanti dapat menimbulkan penyimpangan

25

Penjelasan Umum atas UU No 16 Tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan R.Ali Rhido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,Yayasan, Wakaf, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal 21 26


2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu) Maksudnya adalah bahwa Suatu Yayasan itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu seperti untuk tujuan kemanusiaan, untuk tujuan keagamaan dan tujuan-tujuan lainnya yang bersifat sosial dan tidak mencari keuntungan 3. Mempunyai alat perlengkapan Maksudnya adalah Yayasan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya membutuhkan organ (alat perlengkapan) yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organ Yayasan ini saling bekerja untuk tercapainya tujuan Yayasan Belum ada peraturan tertulis mengenai Yayasan asing berakibat tidak ada keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah Yayasan asing dalam menjalankan kegiatannya untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Keadaan yang demikian tidak luput dari kelemahan yang dialami oleh Yayasan yang didirikan oleh orang asing sebelum keluarnya PP No 63 Tahun 2008. Ada beberapa kelemahan yang dapat dijumpai dalam praktek disebabkan belum jelasnya peraturan yang mengaturnya antara lain bahwa sifatnya yang tertutup, status hukumnya tidak jelas dan pengelolaannya belum ke arah profesional

27

Sifat tertutup tersebut terasa di masyarakat karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang struktur organisasi suatu Yayasan asing. Kemudian dari segi administrasi pendaftaran tidak ada kewajiban bagi Yayasan asing tersebut untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi Pemerintah, sehingga pihak Pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Yayasan asing yang telah berdiri. Dari segi keuangan tidak ada kewajiban bagi Yayasan asing untuk mengumumkan 27

Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 4


laporan tahunan dengan menempel di papan pengumuman Yayasan atau diumumkan melalui surat kabar, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui kondisi suatu Yayasan asing Lahirnya PP No 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan di Indonesia tergolong lama. Lambatnya membentuk PP No 63 Tahun 2008 dapat berakibat lambatnya masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap Peraturan Pemerintah tersebut terutama terhadap Yayasan yang didirikan oleh orang asing. Sedangkan Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan tujuan digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat, agar Yayasan dapat sebagai lembaga yang dikelola secara profesional dan mampu berperan maksimal di masyarakat. 28 Lahirnya Peraturan Pemeritah ini disebabkan karena Undang-Undang Yayasan dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat serta beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Tujuan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan khususnya Yayasan asing sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan 29 Yayasan asing yang telah melakukan kegiatan di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan berupa melakukan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan sosial serta kemitraan dengan Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia yang memiliki tujuan yang sama 28

http:/www.reformatatabloid.com, “Orang Asing Memiliki Yayasan Di Indonesia”, terakhir kali diakses tanggal 10 Oktober 2009 29 Ibid


dengan Yayasan asing tersebut paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. 30 Bagi Yayasan yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 setelah lewat jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat dihentikan kegiatannya oleh instansi yang berwenang atau Kejaksaan untuk kepentingan umum 31 Yang dimaksud instansi yang berwenang dalam hal ini adalah baik instansi yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan di Indonesia maupun instansi yang memberikan izin orang asing masuk ke Indonesia

32

B. Yayasan Asing Yang Didirikan Oleh Orang Perorangan Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Dewasa ini banyak ditemui Yayasan-Yayasan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia seperti synergos foundation yang bergerak dalam bidang pengentasan kemiskinan, asiaeducation foundation yang bergerak dalam bidang pendidikan, IDEP foundation bergerak dalam bidang kemanusiaan dan usaha mikro masyarakat dan masih banyak yang lainnya. Yayasan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia pada umumnya bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Pada prinsifnya Yayasan asing dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. 33 Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 yang isinya

30

Pasal 40 ayat (1) PP No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan Pasal 40 ayat (2) PP No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 32 Penjelasan pasal 40 PP No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 31

Yayasan 33

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan


menyatakan bahwa “Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini”. 34 Ini berarti semakin memperjelas adanya kepedulian Pemerintah terhadap berdirinya Yayasan asing di Indonesia. Dengan perkembangan era teknologi informasi dan globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi memungkinkan orang-orang untuk saling berinteraksi dengan orang-orang lain yang berada dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda tanpa adanya pembatasan ruang dan waktu. 35 Indonesia sendiri sebagai bagian dari warga dunia tidak dapat menutup diri dari arus informasi yang datang dari luar wilayah Indonesia, demikian pula sebaliknya. Untuk beramalpun tidak dibatasi ruang dan waktu. Namun demikian kita semua tentu sepakat bahwa kedaulatan Negara dan hukum masing-masing Negara harus tetap ditegakkan Yang termasuk pengertian orang asing dalam hal ini adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing 36 Disamping orang asing secara individu, orang asing bersama orang Indonesia juga dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 ini Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia selain berlaku Peraturan Pemerintah ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan lain. 37 Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan

34

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 35 Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan Di Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002) hal 145 36 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Yayasan 37 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan


lain”,

misalnya,

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

keimigrasian

atau

ketenagakerjaan. 38 Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah b. pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan c. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 39 Kepentingan nasional sebagai kepentingan seluruh rakyat Indonesia juga harus diutamakan, hal ini dapat dilihat dari Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga Negara Indonesia. 40 Selain itu anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia. 41

38

Penjelasan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 39 Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Yayasan 40 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 41 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan


Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.42 Yang dimaksud dengan "izin melakukan kegiatan atau usaha", misalnya: 1. Izin kerja 2. Izin melakukan penelitian 3. Izin belajar 4. Izin melakukan kegiatan keagamaan 5. Izin usaha sesuai dengan Undang-Undang tentang Penanaman Modal. 43 Sementara itu menurut Winanto Wiryomartani sebagai salah seorang notaris senior menyatakan bahwa pendirian Yayasan oleh orang asing ini dapat dilakukan, syaratnya adalah 44:

1. Orang asing tersebut hanya bertindak sebagai pendiri, artinya tidak melakukan tindakan pengurusan. Jadi jika orang asing tersebut bertindak selaku pendiri, maka orang tersebut dapat memilih akan bertindak sebagai Pembina Yayasan, ataukah setelah mendirikan Yayasan, orang tersebut langsung keluar dari Yayasan yang didirikannya tersebut. 2. Orang asing tersebut harus memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) di Indonesia. Yang artinya orang asing tersebut telah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di Indonesia. 42

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 43 Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 44 http:/www.irmadevita.com, “Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing”, terakhir kali diakses tanggal 20 Oktober 2009


3. Organ Pengurus dari Yayasan yang didirikan oleh orang asing tersebut harus semuanya berstatus WNI

C. Yayasan Asing yang didirikan oleh Badan Hukum Asing berdasarkan PP No 63 Tahun 2008

Wujud badan hukum dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai anggota seperti misalnya koperasi, perseroan terbatas (PT), wakaf dan lain-lain 45

Dari uraian di atas perlu kiranya diperjelas pengertian tentang badan hukum ini. Untuk memperjelas pengertian tentang badan hukum

ini maka perlu dikemukakan

pertanyaan apa badan hukum itu. Dan untuk menjawab pertanyaan apa badan hukum itu maka hal ini menyangkut masalah teori hukum. Ada yang menjawab bahwa badan hukum itu adalah suatu badan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dan di dalam pergaulan hukum di kenal dua subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.

Jadi tegasnya bukan hanya manusia saja yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban karena realitanya dalam hukum masih dan lagi pendukung hak dan kewajiban yang lain dari manusia alamiah yaitu apa yang dikenal dengan nama badan hukum. 46 Pendapat sarjana van der Griten mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu

45 46

Abdul Muis, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, (Medan: USU,1991), hal 18 Ibid


organisasi yang sebagai suatu kesatuan mengambil bagian dalam lalu lintas masyarakat tanpa terikat kepada perorangannya

47

Soebekti mengatakan bahwa badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia yaitu sebagai pengemban hakhak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh-contoh yaitu suatu Perseroan Terbatas (PT) dan suatu Yayasan. 48 Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “rechtpersoon” dan dalam kepustakaan common law seringkali disebut dengan istilah-istilah legal entity, juristic person, atau artificial person. Legal entity dalam kamus hukum ekonomi karya AF Elly Erawati dan JS Badudu diartikan sebagai “Badan Hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban”.

49

Dari pengertian yang diberikan tersebut di atas ada satu

hal menarik yang dapat dikemukakan yaitu bahwa badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subjek hukum. Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban, badan hukum dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan kepada kehendak sendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang di tentukan oleh hukum. 50

47

Rudi Prasetya dan A.Oemar Wongsodiwiryo, Dasar-Dasar Hukum Persekutuan, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1976), hal 13 48 Soebekti R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum,(Jakarta: Pradnya Paramita,1980), hal 15 49 Gunawan Widjaya, Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hal 9 50 Ibid , hal 9


Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut sama kedudukannya dengan perkumpulan yang berbentuk berbadan hukum, dimana dipandang sebagai subyek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan. 51 Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan adalah orang perorangan dan badan hukum dan memperhatikan Pasal 9

ayat

(5) Undang-Undang

Yayasan “orang”

tersebut

dimungkinkan sebagai orang asing atau bersama-sama orang asing. Jadi Yayasan dapat didirikan oleh : a. Satu orang yaitu orang Indonesia dan orang asing b. Lebih dari satu orang yaitu orang-orang Indonesia dan orang-orang asing c. Satu badan hukum yaitu badan hukum Indonesia dan badan hukum asing d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan-badan hukum Indonesia dan badanbadan hukum asing 52

51

http:/www.hukumonline.com, “Beda Perkumpulan Dengan Yayasan”, terakhir diakses tanggal 29 Oktober 2009 52 Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan Di Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002) hal 74


Yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. Identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan c. Surat pernyataan dari Pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 53 D. Pendirian Yayasan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 1. Akta Pendirian Yayasan Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga syarat formalitas keotentisitasnya suatu akta notaris yaitu pembacaan akta notaris, penandatanganan minuta akta di wilayah kerja notaris dan dalam waktu dan tanggal tertentu mutlak harus dipenuhi dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka berakibat pendirian Yayasan dapat dimintakan pembatalan. 54

53

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan 54 Ibid, hal 80


Dalam akta notaris tersebut harus dinyatakan dengan jelas pihak-pihak pendiri Yayasan serta berapa besar harta kekayaan dari para pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan awal Yayasan 55 Akta pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar Yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran Dasar Yayasan memuat sekurang-kurangnya : 1. Nama dan tempat kedudukan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan 3. Jangka waktu pendirian 4. Jumlah kekayaaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda 5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan 6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas 7. Hak dan Kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas 8. Tata cara menyelenggaraan rapat organ Yayasan 9. Ketentuan mengenai perubahan Angaran dasar 10. Penggabungan dan pembubaran Anggaran dasar 11. Penggunaan kekayaan sisa liquidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran. Sedangkan keterangan lain memuat sekurang-kurangnya nama,

55

Gunawan Widjaya, Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hal 11


alamat, pekerjaan, Tempat Tanggal Lahir, kewarganegaraan pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan 56 Akta pendirian Yayasan harus dibuat dengan akta notaris maksudnya adalah hal ini berkaitan dengan beberapa persoalan antara lain mengenai bentuk akta, pembuktian, dan kepercayaan. Akta notaris dianggap sesuai dengan asas-asas hukum dan kaidahkaidah hukum yang berlaku karena notaris termasuk pula pejabat hukum. Berhubung tidak ada keraguan dari segi formal maupun materil dari suatu akta notaris, maka dari segi hukum pembuktian akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagai alat bukti yang sempurna artinya bahwa bukti tersebut harus dipercaya hakim dan tidak memerlukan alat bukti yang lainnya dan ketika Yayasan mengajukan permohonan pengesahan maupun permohonan untuk diumumkan ke dalam Berita Negara maka sebagai bukti untuk mengatakan Yayasan telah berdiri adalah akta pendirinya. Akta Pedirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia, walaupun yang mendirikan Yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia tidak boleh bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Biaya pembuatan akta pendirian dan/atau akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. 57 2. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Kewenangan menteri Hukum dan HAM dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum

56

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 57 Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan


ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atas nama Menteri Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dapat meminta instansi terkait dalam hal ini adalah instansi yang membidangi masalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 58 Pengesahan akta pendirian itu merupakan kewajiban hukum bagi pendiri Yayasan. Tanpa adanya pengesahan, bukan suatu badan hukum Yayasan namanya. Karena yang disebut dengan Yayasan sesuai dengan pengertian Undang-Undang Yayasan adalah mutlak Badan Hukum. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Pengesahan akta pendirian Yayasan dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan akta pendirian tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka keputusan diberikan atau tidak diberikannya pengesahan akta pendirian Yayasan, harus dibuat dalam jangka waktu Paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait. Dalam hal tidak diterima jawaban maka jangka waktu dihitung setelah lewat 30 hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait dikirimkan. 59 Jika pendiri Yayasan melakukan perbuatan hukum sebelum pengesahan, Undang-Undang Yayasan tidak membebani tanggung jawab kepada pendiri melainkan hanya membebankan kepada Pengurus secara tanggung renteng jika

58 59

Ibid, hal 13 Ibid , hal 14


melakukan perbuatan hukum karena dengan belum disahkannya akta pendirian Yayasan, berarti ketentuan tentang cara pengangkatan Pengurus yang diatur dalam akta pendirian belum sah. Sehingga sebaliknya dalam Yayasan jangan mengangkat Pengurus lebih dahulu termasuk mengangkat anggota Pembina dan Pengawas menunggu sampai dengan pengesahan itu diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal permohonan pengesahan akta pendiriaan Yayasan ditolak, Menteri Hukum dan HAM wajib memberitahukannya secara tertulis, disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. Undang-Undang Yayasan membatasi alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan penolakan yaitu hanya sebatas bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan ini dan atau peraturan pelaksanannya 60 Biaya pengesahan akta pendirian, biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar, biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 61 Akta pendirian yang telah disahkan sebagai badan hukum, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI dan.diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui. 62 3. Nama Yayasan

60

Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 41 Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Yayasan 62 Ibid, hal 45 61


Yayasan sebagai badan hukum dalam pendiriannya perlu memberikan nama kepada Yayasan yang didirikannya. Dengan memberikan nama kepada sebuah Yayasan, maka terutama kepada masyarakat dapat mengetahui atau membedakan antara Yayasan yang satu dengan Yayasan yang lain Nama Yayasan harus didahului dengan kata Yayasan, dan Yayasan tidak boleh memakai nama yang : a. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan 63 Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan. 64 Selain itu secara umum dapat dikatakan bahwa pemakaian nama dibawah ini tidak akan diterima: a. Sama (dalam pengucapan atau tulisan) atau mirip dengan nama Yayasan yang permohonan persetujuan pemakainnya telah diterima lebih dahulu b. Sama atau mirip dengan merek, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut c. Dapat memberikan kesan adanya kaitan antara Yayasan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan d. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka

63

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 64 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan


e. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata f. Menunjukkan maksud dan tujuan Yayasan kecuali ada tambahan lain atau g. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan h. Hanya merupakan nama suatu tempat i.

Ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai Yayasan, persekutuan perdata atau jenis-jenis badan hukum lainnya 65

Untuk dapat mengatakan bahwa sesuatu nama itu bertentangan dengan ketertiban umum misalnya nama Yayasan yang dapat menyinggung perasaan orang banyak atau menimbulkan kemarahan masyarakat seperti kata-kata yang sifatnya merendahkan martabat bangsa dan Negara, melecehkan suku agama dn ras. Sedangkan nama Yayasan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya nama itu menyangkut soal kemaluan, hubungan seks dan lain-lain 66 Pemakaian nama Yayasan harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam suatu permohonan guna mendapat persetujuan. Untuk mengetahui dapat tidaknya suatu nama dipakai oleh Yayasan, maka sudah selayaknya jika persetujuan pemakaian nama Yayasan dapat diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Yayasan. 67 Menteri Hukum dan HAM dapat mengawasi pemakaian nama yang sama dengan nama Yayasan yang telah disahkan akta pendiriannya, oleh karena itu Menteri dapat menolak memberi pengesahan. Jika ternyata terdapat nama yang sama dan akta pendiriannya memperoleh pengesahan, maka jalan keluarnya nama yang telah disahkan lebih dahulu yang mempunyai kekuatan hukum. Yayasan yang memakai nama terlebih dahulu dapat 65

Gunawan Widjaya, Op cit , hal 17 Gatot Supramono, Op cit, hal 54 67 Gunawan Widjaya, Loc cit 66


mengajukan pembatalan pemakaian nama Yayasan yang sama ke Pengadilan Negeri setempat Yayasan tersebut bertempat tinggal. Selanjutnya untuk dapat menyatakan bahwa suatu nama Yayasan itu bertentangan dengan ketertiban umum misalnya nama Yayasan yang dapat menyinggung perasaan orang banyak atau menimbulkan kemarahan masyarakat seperti kata-kata yang sifatnya merendahkan martabat bangsa dan Negara, melecehkan suku, agama dan ras. Sedangkan nama Yayasan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya nama itu meyangkut soal kemaluan, hubungan seks dan lain-lain. Berhubung nama Yayasan itu tercantum dalam akta pendirian Yayasan dan diajukan oleh pendiri untuk memperoleh pengesahan, maka Menteri Hukum dan HAM selaku pejabat yang memberikan pengesahan, dapat menolak permohonan tersebut. Dalam proses ini Menteri dapat bertindak melakukan pengawasan langsung terhadap pemakaian nama Yayasan melalui jalur pengesahan 4.Jangka Waktu Berdirinya Yayasan Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggara dasar. Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM, paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

68

Waktu minimal satu tahun tersebut agar perpanjangan itu dapat selesai prosesnya sebelum jangka waktu Yayasan berakhir. Jangan sampai terjadi jangka waktu pendirian Yayasan sudah habis, sementara perpanjangan masih diproses. Secara yuridis Yayasan dapat kehilangan status badan hukumnya. Mengenai jangka waktu Yayasan yang tidak

68

Pasal 16 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang

Yayasan


tertentu Yayasan dapat berdiri sepanjang masa walaupun telah berganti-ganti personel organnya. Sepanjang organnya menghendaki demikian, dpat berjalan terus. Baru akan berakhir jika seluruh organ menghendaki Yayasan bubar dan dilakukan dengan jalan pembubaran 69 5. Maksud dan Tujuan Yayasan Hakekat dari Pendirian Yayasan bukanlah mencari keuntungan bagi pendiri atau pengurus-pengurusnya tetapi adalah untuk maksud kepentingan suatu kelompok masyarakat atau anggota kelompok masyarakat di luar Yayasan. Kelompok masyarakat atau anggota masyarakat itu memang dirasakan perlu untuk ditolong atau dibantu70 Undang-undang Yayasan menganut asas nirlaba yaitu tidak mencari laba atau keuntungan. Modal yang ada tidak diolah untuk mendapat keuntungan melainkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat 71 Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Yayasan hanya dapat didirikan dan disahkan menjadi badan hukum jika maksud dan tujuan Yayasan adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 72 Konsep tersebut yaitu bahwa

Yayasan hanya dapat bergerak dalam

kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan,. Hal ini membawa konsekwensi bahwa semua Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada diluar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan

69

Gatot Supramono, Op cit,hal 57 Abdul Muis, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, (Medan: USU,1991), hal 95 71 Gatot Supramono, Op cit, hal 110 72 Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang 70

Yayasan


kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan tersebut.73 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Yayasan dimungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha, dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan . Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha dengan ketentuan seluruh penyertaan paling banyak dua puluh lima persen dari seluruh nilai kekayaan Yayasan . Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan tersebut ataupun dimana Yayasan melakukan penyertaan harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusialaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan

74

Yayasan panti asuhan, Yayasan panti jompo, Yayasan yatim piatu, adalah Yayasan yang secara tegas dapat di masukkan sebagai Yayasan yang bergerak dalam maksud dan tujuan kemanusiaan, Yayasan pendidikan, Yayasan yang melakukan kegiatan kesehatan, dan Yayasan pemberi beasiswa dapat digolongkan sebagai Yayasan yang bergerak dalam maksud dan tujuan sosial. Sedangkan Yayasan keagamaan adalah Yayasan yang semata-mata didirikan untuk kepentiangan kegiatan keagamaan seperti pada masjid, gereja, dan vihara. Sedangkan

Yayasan lainnya diluar bidang-bidang

kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan

73

Gunawan Widjaya, Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia, (Jakarta :PT Gramedia, 2004), hal 23 74 Pasal 8 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan


Undang-Undang Yayasan ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 Undang-Undang Yayasan 75 Maksud dan tujuan Yayasan di Indonesia setelah munculnya Undang-Undang Yayasan ini harus memenuhi ketentuan : a. Mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan b. Maksud dan tujuan Yayasan harus bersifat sosial, keagamaan dn kemanusiaan c. Maksud dan tujuan sosial wajib dicantumkan dalam anggaran dasar 76

75

Ibid, hal 26 Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan Di Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002) hal 17 76


BAB II PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING DALAM UNDANG-UNDANG YAYASAN DI INDONESIA. A. Yayasan Asing Sebelum Berlakunya PP No 63 Tahun 2008

Recommend Documents