BAB II PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DALAM KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR iB
A. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan
yang
dikeluarkan
untuk
mendukung
investasi
yang
telah
direncanakan.1 Pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.2 Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak 1
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2008), hlm. 17 2
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 73
15
16
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.3 Sedangkan menurut Ascarya, pembiayaan adalah dana dari bank syariah ke nasabah yang membutuhkan dana yang telah direncanakan.4 Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan. Kata pinjam-meminjam dalam perbankan syariah sebenarnya kurang tepat digunakan, hal ini disebabkan dua hal, pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam-meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.5 Jadi pembiayaan adalah suatu penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan dana untuk dikelola dan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.6 Dalam pembiayaan bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, 3
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4
Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 124
5
M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 170. 6
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Prasada, 2000), hlm. 73
17
kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.7 2. Unsur Pembiayaan Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa unsur yaitu:8 a. Bank syariah yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana. b. Mitra usaha yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong. c. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi. d. Adanya
persetujuan (akad), berupa kesepakatan
pihak pemberi dana
dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana
7
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Manajement, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3 8
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 107
18
kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi. e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan. f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana. g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan
membayar
(pinjaman
konsumen)
atau
karena
ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan. h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal
ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah
disepakati antara bank dan nasabah. 3. Tujuan Pembiayaan Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu: a. Profitabilitay, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang memperoleh dari
19
usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor keamanan dan kemauan ini tersimpul usur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (protabilitas) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling beraitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujaun dari pemberi pembiayaan yang terjelma dan bentuk hasil yang diterima. b. Safety keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benarbenar terjamin sehingga tujuan (profitabilitas) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk
modal,
pengembaliannya
barang,
atau
sehingga
jasa
itu
keuntungan
betul-betul
terjamin
(profitabilitas)
yang
diharapkan dapat menjadi kenyataan.9 4. Fungsi Pembiayaan Pembiayaan
mempunyai
peranan
yang
sangat
penting
dalam
perekonomian. secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keungan dapat dikemukakan sebagai berikut:10 a. Pembiayaan dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/Uang
9
Ibid., hlm. 5-6
10
Ibid., hlm. 7-9
20
Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para Pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya,baik utuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi. Ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. b. Pembiayaan Meningkatkan Utility (Daya Guna) suatu Barang Produsen dengan bantun pembiayaan dapat memperoduksi bahan
jadi
sehingga
utitily
dari
bahan
tersebut
meningkat,
misalnyapeningkatan utitily kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi kelapa/minyak goreng, peningkatan utitily padi menjadi beras, mbenang menjadi teksil, dan sebagainya. c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekeing koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melauli pembiayaan. d. Pembiyaaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat. Akan tetapi. Peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan meningkatkan kemampuan.
21
e. Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada unsur-unsur untuk antara lain: 1) Pengendalian inflasi 2) Peningkatan ekspor 3) Rehabilitasi sarana 4) Pemenuhan ke butuhan-kebutuhan pokok rakyat f. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Meningkatan Pendapatan Nasional Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja untuk meningkatkan usahanya. Peningatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan earningsih (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun meningkat terus bertambah. g. Pendapatan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional Lembaga pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri, tetapi juga diluar negri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya keselurh dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainya.
22
5. Jenis-Jenis Pembiayaan Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:11 a. Pembiayaan menurut tujuan 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. b. Pembiayaan menurut jangka waktu 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan lebih d ari 5 tahun. 6. Prinsip- Prinsip Pembiayaan a.
Bagi hasil atau syirkah (profit sharing) 1) Mudharabah 2) Musyarakah 3) Al-Muzara’ah
b.
11
Jual beli atau ba’i (sale and purchase)
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, op.cit., hlm.22
23
1) Ba’i al-murābahah atau beli angsur atau diartikan dengan keuntungan 2) Al-ba’i naqdam 3) Al-ba’i muajjal 4) Al-bai’ salam 5) Ba’i al-istishna c.
Sewa menyewa ( Ijarah dan IMBT)12
7. Prinsip 6 C’s Analisis Pemberian
pembiayaan
kepada
seorang
customer
agar
dapat
dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C’s. Keenam prinsip tersebut, sebagai berikut:13 a. Character Character adalah keadaan watak/sifat dari costumer, baik dalam hal kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana
iktikad/kemauan
customer
untuk
memenuhi
kewajibannya
(willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.14 Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon costumer, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: 1) Meneliti riwayat hidup calon customer.
12
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, op.cit, hlm. 42
13
Ibid., hlm. 348
14
Ibid., hlm. 142
24
2) Meneliti reputasi calon cusmoter tersebut dilingkungan usahanya. 3) Meminta bank to bank information. 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon costumer berada. 5) Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi dan berfoyafoya. b. Capital Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon custumer. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon customer menjalankan usahanya dan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. c. Capasity Capasity adalah kemampuan yang dimiliki calon costumer dalam menjalankan ushanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon customer mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh.15 d. Collateral Collateral adalah barang yang diserahkan customer sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.16 Collateral dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial customer kepada
15
Ibid, hlm. 351
16
Ibid, hlm. 352
25
bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilkan, dan status hukumnya. e. Condition Of Economy Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon customer. f. Constraints Constraints
adalah
batasan
dan
hambatan
yang
tidak
memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.17 8. Prosedur pembiayaan Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakana kegiatan pembiayaan. Perbedaaannya dengan program adalah program menyatakan apa harus dikerjakan, sedangan prosuder berbicara tentang bagaimana pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan, prosedur administrasi serta prosuder pengawasan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memeberikanan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala 17
Ibid., hlm. 353
26
kewajiban sesuai dengan persyaratakan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi sesuatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban, maka bank benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan kelaurnya. Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang akan dinikamti pemohon secara bersamaan (Customer’s total liabiliti). Pengertian pemohon tersebut juga meliputi seluruh perusahaan dan perorangan yang terkait dengan pemohon, yang sedang akan menikamti fasilitas pembiayaan dari bank. Besarnya wewenang setiap pejabat pemutus atau pemberi persetujuan pembiayaan harus dinyatakan secara turtulis dalam surat keputusan direksi.18
B. Murābahah 1. Pengertian Murābahah Murabahah atau di sebut juga bab’bitsmanil ajil. Kata murābahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murābahah berarti saling menguntungkan secara sedarhana murābahah bebarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.19
18
Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2003) hlm.
218-219 19
DR. Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 136-137.
27
Secara Bahasa, murābahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Sedangkan pengertian murābahah secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiah mengartikan murābahah
dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga
barang itu dengan tambahan ongkos. Sedangkan Malikiyah mengartikan murābahah dengan
dengan menjual barang sesuai dengan harga pembelian disertai
tambahan
keuntungan
yang
diketahui
oleh
penjual
dan
pembeli.20Murābahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murābahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.21 Pembiayaan murābahah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.22 In brief, murābahah is a sale and purchase contracct by stating the buying price of the transsaction objeck, and the profit margin mutually agreed by both the seller and buyer. The contract is one of the natural centrainty contracts, because in murābahah the required rate of profit is state.23 20
Ahmad Hasan Ridwan, BMT Dan Bank Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),
hlm. 16 21
Ibid., hlm.101
22
Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana.2012),
hlm.106 23
Adiwarman A. Karim, Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 113
28
Menurut Muhammad murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.24 Sedangkan menurut Ascarya murābahah adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.25 Menurut Sayyid Sabiq, murābahah adalah menjual barang dengan harga pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang diketahui.26 Prinsip jual beli dengan akad murābahah dapat dilakukan oleh nasabah individu maupun badan usaha. Nasabah individu dapat menggunakan jasa bank syariah untuk membiayai semua keperluannya, seperti pembelian tanah, rumah, TV, kulkas, dan komputer. Demikian juga dengan pengusaha. Pengusaha apapun, baik pengusaha rental mobil, tambang, produsen rokok, sepatu, developer, maupun krontraktor, dapat menggunakan jasa bank syariah dengan skema murābahah untuk mendanai pengadaan bahan baku ataupun asetnya. Nilai
24
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjan Pembiayaan Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm. 57 25
Ibid., hlm. 81
26
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Abdurrahim & Masrukhin, Fikih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 5, hlm. 190
29
transaksinya pun tidak dibatasi, dari jutaan sampai ratusan miliar sepanjang bank memiliki kemampuan untuk itu.27 Murābahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.28 Secara umum, aplikasi perbankan dari Bai’ al-Murābahah digambarkan dalam skema berikut ini: Skema 1.1 Bai’ Al-Murābahah (1) Negosiasi & Persyaratan
(2) Akad Jual Beli NASABAH
BANK (6) Bayar
(3) Beli Barang
27
Ibid., hlm. 41
28
Ibid., hm. 56
SUPLIER PENJUAL
(5) Terima Barang & Dokumen (4) Kirim
dapat
30
Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, h. 102 Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murābahah sebagai berikut: 1) Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan dengan pihak bank yang bersangkutan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah. 2) Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut ke supplier. Setelah bank membelikan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan halhal yang berhubungan dengan jual beli murābahah . 3) Supplier mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah,
maka nasabah harus
menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
31
4) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibeli dari bank, pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. 2. Landasan Hukum Murābahah a. Al- Qur’an Dalam fatwa Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murābahah , dasar hukum jual beli murābahah telah ditetapkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275, sebagai berikut:
... “Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”29 Dan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 29, sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”30
Dan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1, sebagai berikut:
29
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Penterjemahan/penafsiran Al-Qur’an, 1971), hlm. 69 30
Ibid, hlm. 45
Terjemahnya,
(Jakarta:
Yayasan
32
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”31
b. Al-Haditṡ Hadiṡ Nabi Saw Riwayat Ibnu Majah
ٍ ص َهْي َّ ب َر ِضي اهللُ َعْنوُ أ :ُ ََ ََ ٌث ِْيْي َه َّن الَْْي:ص َّل اهللُ َعلَْي ِو َ َ لَّ َ َ َا َّ َِن الن َ َِّب ُ َع ْن َ (ر اه ابن م جو.َِْ الل ِْ ِ ِْاا َِْ َ ِاْا َّ ِ اْلَْيْي ُع ﺇِ ىٰل أَ َ ٍا َ ْااُ َ َار َُ َ َ ْا ُ ْااُّرَر 32 )ن دضعيف “Dari Shuhaib Radhiyallu anhu bahwa Nabi Saw bersabda,“Tiga hal yang didalamnya ada berkah : Jual beli tempo, beqiradh, dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad lemah)33 c. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah Menetapkan: Fatwa tentang murābahah Pertama : Ketentuan umum murābahah dalam bank syariah 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas riba.
31
Ibid, hlm. 156
32
Muhammad bin Ismail Al-amir As-San’ani, Subul Al-Salam Syarhu Al-Bulug AlMaram, Bairut: Dar Al-Fikr,t.thlm. Juzz III 33
Muhammad bin Ismail Al-amir As-San’ani, Subul Al-Salam Syarhu Al-Bulug AlMaram, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, dkk., dengan judul subulussalam syarah bulugul maram, (Jakarta: Darussunnah Press), Cet 1, Jilid II, hlm. 511
33
2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 3) Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus harus sah dan bebas dari riba. 5) Bank harus menyaipaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan uang. 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual nilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberikan secara jujur harha pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8) Untuk
mencegah
terjadinya
penyalahgunakan
atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang prinsip menjadi milik bank.
34
Kedua : Ketentuan murābahah pada nasabah 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian sesuatu barang atau aset kepada bank. 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terjadinya dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai janji yang telah disepakati, karena secara hukum yang mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli. 4) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk
membayar
uang
muka
saat
menandatangani
kesepakatan awal pemesan. 5) Jika kemudian nasabah menolak memebeli barang tersebut. Biaya ril dan harus dibayar dengan uang muka tersebut. 6) Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus dtanggung oleh bank, bank memnita kembali sisa kerugian pada nasabah. 7) Jika uang muka memakai kontrak orbun sebagai alternative dari uang muka maka : a. Jika nasabah memutuskan uang membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
35
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak
mencukupi,
nasabah
wajib
melunasi
kekurangannya. Ketiga : Jaminan pada murābahah 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanan. 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Keempat : Utang dalam murābahah 1) Secara prinsip, penyesalan utang nasabah dalam transaksi murābahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan phak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan
kerugian,
ia
tetap
berkewajiban
untuk
menyelesaikan utangnya kepada bank. 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa anggunan berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatnnya
awal,
ia
tidak
boleh
memperlambat
36
pembayaran angsurannya atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Kelima : Penundaan pembayaran dalam akad murābahah 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menuda penyelesaian itu diperhitungkan. 2) Jika nasabah menunda-nuda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibanya, maka penyelesaian dilakukan memalui badan arbitrase syariah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keenam : Bangkrut dalam murābahah Jika
nasabah
telah
menyelesaikan utangnya,
dinyatakan
pailit
dan
gagal
bank harus menuda tagihan utang
sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 3. Rukun Akad Murābahah Rukun dari akad murābahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan memebeli barang. b. Objek akad, yaitu mabi’i (barang dagangan) dan tsaman (harga) c. Shigah, yaitu ijab dan qabul.34 34
Ibid., hlm. 176
37
4. Syarat Akad Murābahah Syarat akad murābahah yaitu, sebagai berikut: a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c. Kontrak harus bebas riba d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan: 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, 3) Membatalkan kontrak.35 5. Jaminan Pembiayaan Murābahah Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.36Jaminan diperlukan untuk memeperkecil risiko-risiko yang
35
Muhammad Syafi’i Antonio, loc.cit.
36
Abdul Ghofur Anshori, op. cit., hlm. 5
38
merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank.37 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Murābahah yaitu, antara lain: a. Jaminan dalam murabᾱhah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.38 Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut, antara lain: a. Kredit dengan jaminan 1) Jaminan benda berwujud. Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan
bermotor,
mesin-mesin/peralatan,
barang
dagangan,
tanaman/kebun/sawah, dan lainnya. 2) Jaminan benda tidak berwujud
37
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjan Pembiayaan Pada Bank Syariah, op.cit., hlm. 60 38
Abdul Ghofur Anshori, op.cit., hlm. 175
39
Yaitu benda-benda yang dapat jaminan, seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito,rekening tabungan yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya. 3) Jaminan orang Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. b. Kredit tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil.39 6. Praktik Akad Pembiayaan Murābahah a. Pada setiap permohonan murābahah baru, bank berketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan murābahah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan murābahah sebagai bentuk jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminologi, terms and conditions, dan tata cara implementasinya.
39
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 113
40
b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan
murābahah,
dan
pada
formulir
tersebut
wajib
diinformasikan: 1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli 2) Perkiraan harga barang dimaksud 3) Uang muka yang dimiliki, dan 4) Jangka waktu pembayaran c. Dalam memproses permohonan pembiayaan murābahah dimaksud bank wajib melakukan analisis mengenai: 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan a) Aspek hukum b) Aspek personal c) Aspek barang yang akan dijualbelikan, dan d) Aspek keuangan 2) Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad. 3) Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan murābahah . 4) Bank harus melakukan pembelian barang kepada supplier terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan. 5) Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening supplier. 6) Pada waktu penandatanganan akad murābahah antara nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
41
a) Definisi dan esensi pembiayaan murābahah b) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual c) Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen pendukung d) Hak dan kewajiban nasabah dan bank e) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata (physical asset) f)
Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat berubah
g) Jangka waktu pembayaran yang disepakati h) Jaminan i)
Kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi transaksi jual beli tersebut (terms and conditions) antara lain: (1) Pelarangan penerapan buy-back guarantee dalam perjanjian jual beli (2) Kontrak murabahah hanya dapat di-reschedulling, dan (3) Keadaan ketika seorang akibat tidak ada keinginan untuk membayar atau ketidakmampuan untuk membayar.
j)
Definisi atas kondisi force mejeur yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik, dan
42
k) Lembaga
yang
akan
berfungsi
untuk
menyelesaikan
persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa. 7) Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah. 8) Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka rescheduling kewajiban yang belum terselesaikan.40 7. Proses Menuju Penandatanganan Akad Murābahah Sebelum akad murābahah
ditandatangani, biasanya dilakukan proses
sebagai berikut: a. Nasabah menentukan pilihan atas barang yang dibeli b. Setelah
menentukan
mengajukan
tujuan
permohonan
pembiayaan,
kepada
bank
nasabah untuk
kemudian
mendapatkan
pembiayaan tersebut dengan melampirkan seluruh persyaratan yang diminta oleh bank. c. Bank menganalisis kemampuan nasabah dan menentukan skema pembiayaan mana yang digunakan dalam membiayai tujuan nasabah. d. Nasabah dapat bertindak selaku kuasa dari bank untuk melakukan pembelian langsung dari pemasok atau pemilik awal, setelah terlebih dahulu melakukan negosiasi mengenai harga barang, spesifikasi, cara, dan tempat pembayaran.
40
Ibid, hlm. 237
43
e. Setelah negosiasi difinalisasi, calon nasabah akan mengajukan permohonan kepada bank untuk melakukan pengambilalihan aset dengan mengirim dokumen pemberitahuan pengikatan secara lengkap beserta surat permohonan nasabah. f. Bank melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah memenuhi persyaratan pendahuluan. g. Apabila persyaratan pendahuluan sudah terpenuhi bank akan memberikan surat persetujuan pengambilalihan aset atau dalam praktik disebut offering letter. h. Penandatanganan akad murābahah Pada saat penandatanganan akad murabahah, ditanda tangani juga sebagai lampiran: Tanda Terima Barang dan Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan (SP3). i. Pencairan uang murābahah j. Pembayaran cicilan harga pembelian.41 C. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB 1.
Pengertian Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Kepemilikan kendaraaan bermotor adalah kredit yang diberikan oleh
bank atau lembaga finance terkait untuk debitur yang membantu memiliki kendaraan bermotor dengan pembelian cicilan dengan skema pembiayaan sampai dengan 70-80 %. Kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi pribadi meningkat pesat, sehingga keinginan untuk membeli alat 41
Ibid., hlm. 48
44
transportasi terutama mobil besar, maka untuk mewujudkannya berbagai cara dilakukan salah satunya dengan kredit, baik dengan mobil bekas ataupun kredit mobil baru.42 Periode kredit kendaraan bermotor umumnya hampir mirip dengan kredit tanpa agunan, berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Pembiayaan yang di katagurikan sebagai Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB: a. Jenis kendaraan: Mobil b. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas c. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun d. Untuk kendaraan bekas, jangka waktu hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaran dan jangka waktu pembiayaan). 2. Persyaratan kepemilikan kendaraan bermotor a. Warga negara indoesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia b. Umur minamal 21 tahun dan maksimal 55 tahun (pada saat kredit lunas) c. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap perbuan minimal 2,5 juta Pengajuan kepemilikan kendaraan bermotor juga membutuhkan dokumen selain itu, lembaga penjamin juga akan melakukan surve ke rumah atau tempat kerja anda baik itu secara langsung atau via telepon. Dokomen Pendukung yang harus di persiapkan: a. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) b. Foto copy keterangan penghasilan/slip gaji 42
Ade Setia Rahman, Account Officer (A/O), Wawancara Pribadi, BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin, Kamis 5 Mei 2016, pukul 10.45 Wita.
45
c. Fotocopy
pajak
bumi
bangunan
(PPB)
atau
bukti
rekening
Listrik/PDAM d. Tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir (untuk yang memiliki) e. Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir (untuk pengusaha) f. Fotocopy akte pendirian perusahaan (TDP) dan (SIUP (untuk pengusaha) g. Fotocopy keterangan ijin praktik ( untuk profesional) h. Fotocopy NPWP, SIUP, TDP, dn syarat lainnya i. Surat-surat kendaraan (untuk pembelian kendaraan bekas) 43
43
Imelda Safitri, Account Officer (A/O), Wawancara Pribadi, BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin, Selasa 10 Mei 2016, pukul 10.25 Wita.
