BAB II PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL. lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan

BAB II PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan

lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu, sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan, akibat

pembentukan

menguntungkan,

suatu

maupun

kondisi yang

lingkungan

merugikan

yang

akibat

baru,

baik

yang

diselenggarakannya

pembangunan. Definisi Pembangunan menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan 23. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan 24”. Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara yang berkembang. Ilmu pengetahuan dan perekonomian yang ada di dunia global menjadi tolak ukur sejauh mana negara ini berkembang. Sayangnya, beberapa masalah perekonomian terutama kemiskinan yang dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia sulit 23

UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 http://id.wikipedia.org/wiki/pemb.berkelanjutan, diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul : 11.18 WIB. 24

20

Universitas Sumatera Utara

21

untuk diselesaikan dan memperlambat laju pembangunan yang diharapkan untuk tercipta. Pembangunan yang saat ini menjadi pemikiran adalah membuat suatu pembangunan berkelanjutan dalam segi perekonomian dengan dibantu oleh program pemerintah untuk menuju Indonesia yang lebih maju 25. Pembangunan memiliki makna melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Jaya, Pembangunan Berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Tujuan akhir dari setiap usaha pembangunan adalah memperlakukan manusia, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar pilihan manusia 26. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sumber-sumber daya alam harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam, harus di usahakan agar tidak merusak Tata Lingkungan Hidup Manusia, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

harus

memperhatikan

keseimbangan

lingkungan,

kelestarian

dan

kemampuannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan bagi generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Hasil KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992, mengandung dua gagasan penting, yaitu : a. Gagasan Kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk mendukung hidup ;

25

Askar Jaya, Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, sumber : http://www. Rudyct.com/PPS702-ipb/09145/askar_jaya.pdf, diakses pada tanggal 01 November 2016, pada pukul : 17.49 WIB 26 Kumpulan tulisan berjudul “Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1998 hlm. 8


22

b. Gagasan Keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang 27. Selain itu, Pembangunan berkelanjutan juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung ; 2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan maupun menghasilkannya secara lestari ; 3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung ; 4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus ; 5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang 28. Setiap kegiatan pembangunan, di mana pun dan kapan pun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan dapat berarti negatif yaitu,

27

http://uwityangyoyo.wordpress.com/2011/12/01/348 diakses pada tanggal 02 November pukul : 11.11 WIB 28 R.M. Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 hal. 145-146


23

timbulnya risiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan berkelanjutan sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang; 2. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuh kembangkan kemampuan dunia usaha nasional ; 3. Mamperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ; 4. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dan rangka memperkokoh ketahanan nasional 29. Demikian pula dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit, tersedianya air bersih, terkendalinya banjir, dan lain-lain. Adapun dampak negatif akibat kegiatan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan, yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan. Menurut Emil Salim, terdapat 5 pokok yang harus di kembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut : 1. Menumbuhkan

sikap

kerja

berdasarkan

kesadaran

saling

membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait-mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lainnya, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu,

29

Ibid. hlm. 72-73


24

diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antarnegara dan antargenerasi ; 2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus mengikat perlu di kendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana ; 3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia, yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam Repelita-Repelita yang akan datang, harus mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti yang dialami oleh Negara-negara maju ; 4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat ; 5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipasi lingkungan hidup 30.

A.1.

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Makna

pembangunan

berkelanjutan

akan

menjadi

lemah

karena

pertumbuhan meningkat. Dalam Prinsip Keberlanjutan, dimana sistem-sistem yang berperan harus mampu dipertahankan dalam jangka panjang 31. KTT Bumi di Rio De Janeiro dalam sidangnya menghasilkan Prinsipprinsip Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip-Prinsip tersebut antara lain adalah : 30

Ibid. Hlm. 69-71 Kumpulan Tulisan berjudul “Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1998 hlm. 9 31


25

a. Prinsip Keadilan Antar Generasi ; b. Prinsip Keadilan Dalam Generasi ; c. Prinsip Pencegahan Dini ; d. Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati 32. Selain itu, Pembangunan Berkelanjutan juga mempunyai Prinsip Dasar. Adapun Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi: 1. Pemerataan dan keadilan sosial dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan, berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat ; 2. Menghargai keanekaragaman, perlu dijaga keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat ; 3. Mengunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak karena itu pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integrative dalam pelaksanaan pembangunan, 32

http://uwityangyoyo.wordpress.com/2011/12/01/348 diakses pada tanggal 02 November pukul :11.11 WIB


26

4. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan sering kali diabaikan karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa yang akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah 33. Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional, penting untuk menanggapi tantangan pembangunan yang timbul dalam kurun waktu tertentu secara tepat. Permasalahan di atas menunjukkan bahwa hal mendasar yang harus dilakukan dalam pembangunan adalah perombakan struktur ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan struktur ekonomi terlalu berat pada pertanian dan pengelolaan bahan mentah, yang semuanta berorientasi ke luar dan peka terhadap gejolak perubahan harga di pasaran dunia 34.

B.

Pilar Pembangunan Berkelanjutan Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan

pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan

teknologi.

Dalam

pola

pembangunan

tersebut,

perlu

memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah : Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas

33

Salmani, Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, Pada Bahan Kuliah Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan. 34 R.M. Gatot Soemartono,Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 hal. 62-67.


27

politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya 35. Secara implisit, definisi tersebut menurut Hegley, Jr. 1992 mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut : a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi. b. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil. c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama, dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya. d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup. e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen. f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi 36. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang di tentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas

35

http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/08/tiga-pilar-pembangunan-berkelanjutan.html?m=1 diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul :11.26 36 Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hal. 22


28

manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan di dukung sumber daya alam yangada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakun berkembang dalam batas daya dukung lingkupannya. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya 37. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio De Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan

kependudukan,

pembangunan.

Lingkungan

yang

menjadi

pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut 38.

B.1

Dimensi Pembangunan Berkelanjutan Adapun Dimensi Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a.

Dimensi Sosial Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua (Bruntland G.H 1987), keadilan sosial, kesetaraan gender, rasa aman, menghargai diversitas budaya Penekanan pada proses pertumbuhan sosial yang dinamis, keadilan sosial dan pemerataan (Becker 1997) 39. Masalah utama dimensi ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk masyarakat dunia, sehingga menimbulkan faktor-faktor tingkat penduduk 37

http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/08/tiga-pilar-pembangunan-berkelanjutan.html? m=1 , diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul :11.26 38 Aca Sugandhy, Op. Cit hal. 23. 39 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30654/4/Chapter%20II.pdf,diakses pada tanggal 2 November 2016 pada pukul 11.19 Wib


29

yang tidak terkendali, kemiskinan dan kekurangan air yang berujung pada masalah kekurangan gizi pada manusia 40.

b.

Dimensi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Bruntland), ekonomi kesejahteraan, Ekonomi Kesejahteraan (Becker). 41 Masalah utama pada dimensi ekonomi adalah perubahan global dan globalisasi, maksudnya adalah perubahan keadaan lingkungan hidup global, globalisasi ekonomi, perubahan budaya dan konflik utara-selatan. Dalam era Globalisasi, semua negara harus mempersiapkan diri setangguh mungkin agar tidak tertindas oleh negara yang lebih kaya dan maju 42.

c.

Dimensi Lingkungan Lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang (Bruntland), Keseimbangan Lingkungan yang sehat, Lingkungan adalah dimensi sentral dalam proses sosial (Becker) 43.

B.2

Dimensi Manusia sebagai Subjek dan Objek Pembangunan Sosial Ekonomi

a)

Manusia sebagai Individu Proses pembangunan seharusnya menempatkan manusia sebagai subjek

sekaligus objek pembangunan, karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Manusia menjadi objek pembangunan, sebab sasaran hasil pembangunan pada 40

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/06/jurnal_Imfe_pemb_berkelanjutan-ekonomiekologi-sust_commsust_rep_fani.pdf, hlm. 3 diakses pada tanggal 02 November 2016 pada pukul : 11.29 Wib 41 Op. Cit. Diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul 11.19 WIB 42 Op. Cit. Pustaka Unpad. Hlm. 5, diakses pada tanggal 02 November 2016 pada pukul : 11.29 WIB 43 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30654/4/Chapter%20II.pdf,diakses pada tanggal 2 November 2016 pada pukul 11.19 WIB


30

hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia, karenanya, aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan. Dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini di atur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud 44. Dalam pembangunan lingkungan hidup Indonesia, masalah hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab III yang mengatur hak dan kewajiban dan peran masyarakat, yakni pada pasal 6 dan pasal 7. Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2009 ini mengatur menganai hak setiap orang, yakni: a. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang baik dan sehat. b. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup, yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 45. Kemudian dalam Pasal 6 diatur mengenai kewajiban setiap orang yakni : a. Setiap orang berkewajiban memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah serta menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

44

Aca Sugandhy danRustam Hakim,Prinsip Dasar Kebijakan Berkelanjutam Berwawasan Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hal. 24 45 UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 5

Pembangunan


31

b. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan, berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup 46. Kewajiban setiap orang ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Selanjutnya mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup beserta cara pelaksanaannya di atur dalam pasal 7, yakni masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara : a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. c. Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. d. Memberikan sarana pendapat. e. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan 47. b)

Manusia sebagai Masyarakat dan Bangsa Manusia sebagai anggota masyarakat dan bangsa, di samping hak dan

kewajibannya, dituntut peranannya dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk itu, setiap orang dalam suatu masyarakat dan bangsa dituntut untuk memiliki visi ke depan atau masa mendatang sebagai suatu tantangan yang akan mereka hadapi dengan tindakan aktif dan kreatif. Setiap orang perlu mempelajari potensi yang mereka miliki untuk menyiapkan masa depannya yang lebih baik.

46

Ibid. pasal 6 http://febyoktora-archi.blogspot.co.id/2011/05/dimensi-pembangunanberkelanjutan.html?m=1 diakses pada tanggal 02 November 2016 pada pukul : 11.36 WIB 47


32

Sebagai bagian suatu bangsa, setiap manusia di tuntut membawa misi untuk mampu menjamin kebutuhan masa depan, secara pasti dan memuaskan, bagi setiap orang dalam masyarakat secara adil, pasti, dan penuh perhatian akan semua kebutuhan dasar bagi kehidupan. Jaminan kebutuhan masa depan ini juga menyangkut masa depan bangsanya, artinya generasi masa depan bangsa juga harus terjamin kebutuhan hidupnya 48. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terkandung makna bahwa segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi harus di arahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan di Stockholm, Swedia tahun 1984 yakni manusia pada

prinsipnya

memiliki

kemampuan

untuk

membuat

pembangunan

berkelanjutan, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan manusia untuk hari ini, tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya akan sumber daya alam 49. c)

Dimensi Ruang Wilayah dari Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumberdaya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan 50.

48

Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutam Berwawasan Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hal. 25 49 http://febyoktora-archi.blogspot.co.id/2011/05/dimensi-pembangunan-berkelanjutan html?m=1 diakses pada tanggal 02 November 2016 pada pukul : 11.36 WIB 50 Aca Sugandhy, Op. Cit. Hlm. 26


33

Pembangunan Berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Hal yang berkaitan dengan upaya pelayanan pada masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah harus di analisis secara dinamis. Pembangunan yang dititik beratkan pada segi kebutuhan kualitas hidup manusia dalam pemanfaatan ruang wilayah, meliputi masalah : 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Pola Konsumsi dan Pola Produksi 3. Dinamika Kependudukan 4. Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan 5. Pengembangan Perumahan dan Permukiman 51.

C.

Pengaturan

Hukum

Internasional

tentang

Pembangunan

Berkelanjutan a)

Deklarasi Stockholm Latar belakang yang mendasari sampai dengan di keluarkannya Deklarasi

Stockholm merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi hukum lingkungan. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Keamanan dan Sosial PBB pada waktu di adakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan sikap

51

Op. Cit.diakses pada tanggal 02 November 2016 pada pukul : 11.36 WIB


34

dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup. Maksud untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan ekonomi dan sosial, khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan 52. Bertepatan dengan di umumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (The Second UN-Development Decade), yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup, agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia 53.

Dalam Laporan tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan adanya 6 mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok, yaitu : 1. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup ; 2. Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam ; 3. Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas ; 4. Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial, dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup ; 5. Pembangunan dan lingkungan hidup ;

52

R.M. Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 hal. 20. 53 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Edisi Kedua, Yogyakarta, 2012, Hlm. 7


35

6. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang di usulkan konferensi 54. Di samping sara tersebut di atas, panitia persiapan telah membentuk “Panitia Kerja Antar Pemerintah” guna menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan mengenai : 1. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia ; 2. Pencemaran laut ; 3. Pencemaran tanah ; 4. Monitoring dan Pengawasan ; 5. Konversi alam 55. Selanjutnya diadakanlah konferensi PBB tentang lingkungan Hidup Manusia diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5- 16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa pulau peninjau. Uni Soviet dan Negara-negara Eropa Timur telah memboikot Konferensi ini sebagai protes terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta-peserta lain, seperti antara lain : Republik Demokrasi Jerman 56. Pada akhir Sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, Konferensi mengesahkan hasil-hasilnya, berupa : 1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas : Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration ; 2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia ;

54

Moh. Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Indeks, 2006, Hlm. 184 R.M. Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 hal. 22. 56 Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit. hlm,186 55


36

3. Rekomendasi tentang Kelembagaan dan Keuangan yang menunjang Pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari : a. Dewan Pengurus (Governing Council) Program Lingkungan Hidup (UN Environment Programme) ; b. Secretariat, yang di Kepalai oleh Seorang Direktur Eksekutif ; c. Dana Lingkungan Hidup ; d. Badan Koordinasi Lingkungan Hidup 57. Dengan suatu Resolusi Khusus, Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. Pengaturan

tentang

Pembangunan

Berkelanjutan

dalam

Deklarasi

Stockholm tidak memuat secara jelas tentang Pembangunan Berkelanjutan, tetapi hanya

menjelaskan

hubungan

antara

perlindungan

lingkungan

dengan

Pembangunan ekonomi. Hubungan tersebut telah dimuat dengan jelas dalam prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm, yaitu sebagai berikut : a. Prinsip 4 ; b. Prinsip 13; c. Prinsip 15 ; d. Prinsip 16 ; e. Prinsip 17 ; f. Prinsip 18 ; g. Prinsip 19 ; h. Prinsip 20 ; Dengan adanya Deklarasi Stockholm ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, 57

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2002, Hlm. 17


37

regional, maupun internasional dan di dorong oleh hasil kerja WCED (World Commission on Environment and Development) yang dibentuk PBB untuk memenuhi keputusan Sidang Umum PBB pada Desember 1983. WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari 6 sudut pandang. Keenam sudut pandang ini digunakan dalam meneropong masalahmasalah pembangunan berkelanjutan, yaitu : a. Perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi ; b. Pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk CO2, polusi udara, hujan asam, kayu bakar dan lain-lain; c. Pengembangan

industri

berwawasan

lingkungan,

termasuk

pencemaran kimia, pengelolaan limbah, dan daur ulang ; d. Pengembangan pertanian, termasuk erosi tanah, hilangnya lahan pertanian ; e. Kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi ; f. Hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan; g. Kerjasama internasional 58.

b)

WCED (The World Commission on Environment and Development) Kegiatan global yang juga berhubungan dengan masalah pembangunan

berwawasan lingkungan dilakukan oleh WCED, yang pertama kali mengadakan pertemuan tanggal 1-3 Oktober 1984 di Geneva. Kegiatan WCED banyak memberikan pengaruh dan arah terhadap keserasian antara pembangunan dan 58

R.M. Gatot Soemartono,. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 hal. 27.


38

lingkungan di banyak negara di dunia. Sejalan dengan penugasan dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merumuskan pemikiran tentang “A global agenda for change 59” . Perkembangan terbaru dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja WCED. WCED dibentuk PBB memenuhi keputusan sidang PBB Desember 1983 dan dipimpin oleh Nyonya Harlem Bruntland (Norwegia). Keanggoatan WCED ini mencakup pemuka-pemuka dari Jimbabwe, Jerman Barat, Hungaria, Jepang, Guyana, Saudi Arabia, Italia, Meksiko, Alzajair, Nigeria, Yugoslavia, Indonesia.

Sekretaris Jendral WCED berkedudukan di Geneva. Tugas WCED adalah: 1. Mengajukan strategi jangka panjang, pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya. 2. Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan terhadap lingkungan dapat dituangkan dalam kerjasama antara negara untuk mencapai keserasian antar

kependudukan,

sumber

daya

alam,

supaya

masyarakat

lingkungan

dan

pembangunan. 3. Mengajukan

cara-cara

internasional

dapat

menanggapi secara aktif, pola pembangunan berkelanjutan. 4. Mengajukan cara-cara lingkungan jangka panjang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan 60. 59

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakasanaan Lingkungan Nasional Edisi ke-3, 2005, Erlangga, University Press, Surabaya, Hlm 56.


39

Lebih lanjut Sidang

di

Tokyo

pada tanggal 23-28 Februari 1987 WCED mengadakan sebagai

akhir

pelaksanaan

tugas

dari

PBB

untuk

mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Tokyo Declaration (27 Februari 1987) 61. WCED telah menyampaikan hasil penyusunan laporan mengenai pembangunan berkelanjutan kepada Sidang Umum PBB pada tahun 1987. Laporan tersebut berjudul “Our Common Future”, yang menegakkan analisis terhadap hubungan yang erat antara lingkungan dan pembangunan. Disamping itu, tindak lanjut “Our Common Future” WCED menghasilkan karya pakar hukum lingkungan yang juga dipublikasikan tahun 1987, prinsipPrinsip Hukum Lingkungan ini sangat penting dan bersifat inovatif dan perlu dituangkan

kedalam

Peraturan

Perundang-Undangan

Lingkungan

dalam

Pembentukan Sistem Hukum Lingkungan Nasional 62.

c)

UNEP (United Nations Environmental Programme) UNEP adalah organisasi dunia yang bergerak di bidang lingkungan hidup

yang berpusat di Nairobi, Kenya, Afrika. UNEP dibentuk setelah Konferensi Stockholm, organisasi ini tidak untuk menyelesaikan masalah lingkungan secara langsung, tetapi program-programnya membiayai dan menggerakkan organisasi lain untuk memecahkan persoalan lingkungan. UNEP telah membantu pengembangan pedoman dan perjanjian isu-isu seperti perdagangan internasional bahan kimia yang berpotensi bahaya, lintas batas polusi udara, dan pencemaran

60

Moh. Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Indeks, 2006, Hlm. 191 Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit. Hlm 57. 62 Syamsul Arifin,, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT SOFMEDIA, medan, 2012 hal. 21-22 61


40

perairan internasional. UNEP juga merupakan salah satu, dari beberapa badan pelaksana untuk Global Environment Facility (GEF) 63. UNEP merupakan organisasi dunia dari PBB yang pertama dipusatkan di Negara berkembang dan juga merupakan badan baru dari PBB. Kegiatan UNEP tidak bersifat menyelesaikan masalah lingkungan atau membiayai badan untuk tugas tersebut. Usahanya lebih bersifat menggerakkan dunia untuk bertindak, dalam arti berupaya agar dunia bekerja atas kemampuan sendiri 64. Pada tanggal 20 Mei – 2 Juni 1982 dilaksanakan sidang Governing Council UNEP di Nairobi yang telah menerima Deklarasi Nairobi terdiri dari 10 butir pokok pikiran sebagai tindak lanjut dari pertemuan sedunia untuk memperingati 10 tahun Konferensi Stockholm, tanggal 10-18 Mei 1982. Butir-butir pokok dari Deklarasi Nairobi secara tegas mengemukakan perlunya intensifikasi upaya melindungi dan menjatuhkan lingkungan hidup pada tahap global, regional, dan nasional. Dengan demikian, berarti bahwa sangat besar peranan dalam mendorong dan memajukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup di dunia, termasuk pula melalui sarana pengaturan hukumnya 65.

d)

Deklarasi Rio De Janeiro Dua

dasawarsa

setelah

berlangsungnya

Konferensi

Stockholm,

diadakanlah Deklarasi Rio De Janeiro, Brazilia, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Deklarasi ini yang dibuat PBB tentang lingkungan dan pembangunan. Konferensi Bangsa-bangsa tentang lingkungan dan pembangunan ini dilaksanakan

63

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2002, Hlm. 24-25 64 Siti Sundari Rangkuti,Hukum Lingkungan dan Kebijakasanaan Lingkungan Nasional Edisi ke-3, 2005, Erlangga, University Press, Surabaya, Hlm 36. 65 Syamsul Arifin,, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Sofmedia, Medan, 2012 hal 14-19


41

pada bulan Juni 1992 di Rio De Janeiro, Brazil. Merupakan sejarah yang menakjubkan dimana mempertemukan kepala negara dengan pejabat pemerintah di berbagai negara, juga dari lembaga-lembaga PBB, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat dengan dihadiri oleh 177 orang 66. KTT Rio telah menghasilkan beberapa hal, yaitu : 1. Deklarasi Rio terdiri dari 27 prinsip, 2. Prinsip-prinsip tentang hutan, 3. Agenda 21 4. Konvensi tentang perubahan iklim, 5. Konvensi tentang keanekaragaman hayati. KTT Rio menegaskan lebih jauh apa yang dihasilkan dalam Deklarasi Stockholm. Pada KTT Bumi ini dilahirkan kesepakatan yang Konfeherensi di bidang kehutanan, yaitu dokumen Forest Principles. Setelah ada kesepakatan Konferehensif terbentuk kembali forum kehutanan tertinggi di PBB pada tahun 2002, UNFF (United Nations Forum on Forest) yang berfungsi memfasilitasi dialog mengenai pengelolaan hutan secara konferehensif ditingkat dunia dan implementasi hasil-hasil KTT Bumi. Ada tema penting yang ingin dibawa dalam KTT Bumi tahun ini yaitu isu pengadaan air bersih untuk rakyat miskin. Sangatlah beralasan jika KTT Bumi mencoba mengangkat isu sentral ini kepermukaan, karena air adalah sumber kehidupan yang paling dekat dengan manusia 67. KTT Rio menjawab kembali persoalan-persoalan lingkungan, dimana setelah berselang dilangsungkannya Konferensi Stockholm 1972, permasalahan

66

Mohammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks, 2006

hlm,193 67

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2002, Hlm. 20


42

permasalahan lingkungan semakin serius. Oleh karena itu, hakikatnya deklarasi Rio merupakan penegasan kembali dari deklarasi Stockholm 68. KTT Bumi merupakan salah satu ajang yang patut digunakan oleh negara-negara di dunia yang peduli pada lingkungan, sekalipun negara major power seperti AS menolak menandatangani dan meratifikasi perjanjian apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan alasan akan mengurangi pasokan ekonominya 69.

d.1.

Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio KTT Rio menjawab kembali persoalan-persoalan lingkungan, yang setelah

dilangsungkannya konferensi Stockholm 1972, permasalahan-permasalahan lingkungan menjadi makin serius. Menurut Emil Salim, bahwa sulit disangkal permasalahan lingkungan semakin besar,

tidak hanya di negara berkembang

tetapi juga di negara maju. Pembangunan yang sudah meningkatkan kesejahteraan penduduk, kemudian dapat menimbulkan peristiwa yang mengancam kehidupan berupa hujan asam, lautan yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin tandus, serta banyak jenis flora dan fauna punah 70. Kesimpulannya masalah lingkungan bukannya semakin berkurang namun kualitas lingkungan semakin buruk, sehingga PBB perlu merumuskan komitmennya kembali untuk mengelola lingkungan. Penegasan demikian berarti nilai-nilai Deklarasi Stockholm masih tetap relevan untuk masa kini, namun perlu didukung oleh komitmen baru dengan mewujudkan kemitraan global baru dan adil sebagaimana dihasilkan oleh KTT Rio 71.

68

N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Jakarta, Cetakan kedua, Pancuran Alam, 2008, Hlm 26-27. 69 Marhaeni Ria Siombo, Op. Cit. Hlm. 21 70 Emil Salim, Pola Pembangunan Terlanjutkan, dalam Hari Depan Kita Bersama, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1988. 71 Op. Cit. hlm. 145-147


43

Dalam Deklarasi Rio 1992, terdapat prinsip-prinsip yang meyangkut tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu : a. Prinsip 1 ; b.

Prinsip 4 ;

c.

Prinsip 5 ;

d.

Prinsip 7 ;

e. Prinsip 8 ; f. Prinsip 12 ; g. Prinsip 20 ; h.

Prinsip 21 ;

i. Prinsip 22 ; j.

Prinsip 24 dan ;

k.

Prinsip 27.

Ada beberapa prinsip penting digariskan oleh pembangunan berkelanjutan dalam KTT Rio, yang kemudian menjadi sumber penting bagi pembentukan hukum lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 1. Prinsip keadilan antar generasi, 2. Prinsip keadilan intra-generasi, 3. Prinsip pencegahan dini, 4. Perlindungan keanekaan hayati, 5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif 72 . e)

WSSD Johannesburg 2002

72

N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Jakarta, Cetakan kedua, Pancuran Alam, 2008,

Hlm 71


44

Pada 1-5 September 2002 di Johannesburg berlangsung KTT mengenai Pembangunan Berkelanjutan, atau WSSD (World Summit on Sustainable Development), atau lazim juga disebut dengan KTT Johannesburg. Menghadapi persiapan-persiapan WSSD tersebut, pada Juni 2002 di Bali, Indonesia, telah dilangsungkan perundingan-perundingan komite persiapan. KTT Johannesburg menegaskan kembali tentang pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dicetuskan pada KTT Rio tahun 1992. Ada 3 hal pokok yang diagendakan oleh WSSD, yakni : 1. Pemberantasan kemiskinan ; 2. Perubahan pola konsumsi dan produksi ; 3. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 73. Ketiga hal di atas menjadi dasar dari 10 pokok dan rencana pelaksanaan yang harus dikerjakan oleh setiap negara 74. Upaya pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan, memberantas kelaparan, penyediaan air bersih, pembukaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan kerja yang melibatkan perempuan dan masyarakat tradisional, perluasan akses energi, serta perbaikan kesehatan. Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg telah menghasilkan beberapa hal, yaitu : a. Mengadopsi target baru dalam sanitasi dasar untuk mengurangi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi sampai separuhnya pada tahun 2015 ; b. Pengakuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Disini disepakati komitmen, yang di dalamnya juga tercakup hak-hak 73

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2002, Hlm. 24 74 Op. Cit.. Hlm. 27-28


45

masyarakat adat dengan paling sedikit 12 penjabaran, termasuk posisi masyarakat dan akses perempuan pada hak atas tanah dan sumber daya lainnya. c. Masuknya prinsip-prinsip Rio, terlepas dari tuntutan NGO untuk merundingkan konvensi yang mengikat mengenai isu corporate accountability dan responsibility. d. Komitmen pemerintah untuk menjamin akses ke informasi lingkungan, hukum, dan cara kerjanya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi public dalam pengambilan keputusan. e. Pengakuan akan pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa isu pembangunan dan lingkungan tidak bisa diimplementasikan secara seimbang kecuali pemerintah, masyarakat, dan komunitas memahami serta meyakini peran kritis dan norma etika dalam proses pengambilan keputusan 75.

f)

Agenda 21 Agenda 21 merupakan rencana kerja global yang pertama kali disusun

secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan meliputi berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda-beda dan menampung masukan dari semua negara di dunia ini. Agenda 21 Global merupakan suatu dokumen yang berisikan program aksi pembangunan berkelanjutan menjelang abad ke-21, melalui serangkaian penelitian selama 2 tahun, menyusun konsep dan negosiasi intensif yang dilakukan sebelum dan menjelang konferensi, akhirnya Agenda 21

75

N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Jakarta, Cetakan kedua, Pancuran Alam, 2008, Hlm. 150-151


46

ditandatangani oleh semua negara termasuk Indonesia yang hadir pada konferensi tersebut. Agenda

21

dapat

digunakan

baik

oleh

pemerintah,

organisasi

internasional, kalangan industri maupun masyarakat lainnya untuk mendukung upaya pengintegrasian lingkungan ke dalam seluruh kegiatan sosial ekonomi. Agenda 21 juga membahas dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan kesinambungan sistem produksi. Tujuan dari setiap kegiatan yang tercantum dalam Agenda 21 pada dasarnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan, pemberantasan penyakit dan buta huruf diseluruh dunia, disamping untuk menghentikan kerusakan ekosistem penting bagi kehidupan manusia 76.

g)

United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) Berdasarkan agenda 21, pada tahun 1992 telah diselenggarakan sidang

umum PBB dan The Economic and Social Council (ECOSOC) untuk membentuk Commission on Sustainable Development (CSD) yang beranggotakan 53 negara yang dipilih oleh ECOSOC dengan memperhatikan kelayakan distribusi geografis. Sekretariat CSD berkedudukan di New York dan pertemuanpertemuannya diselenggarakan di New York dan Geneva.

h)

New Delhi Declaration on Principles of International Law Relating to Sustainable Development Konferensi ke-70 Internasional Law Asociation yang diselenggarakan

tanggal 2-6 April 2002 di New Delhi dengan memperhitungkan Declaration on 76

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Kedua, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2012, Hlm. 22-23


47

the Right to Development of 1986 pada sidang umum PBB, menetapkan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan terhadap kegiatan-kegiatan pelaku yang terlibat bersifat instrumental dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Deklarasi New Delhi disepakati tanggal 6 April 2002 oleh anggota peserta kongres ke-70 International Law Asociation di New Delhi, India 77. C.1.

Pengaturan

Pembangunan

Berkelanjutan

dalam

Perjanjian-

Perjanjian Internasional a.

Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 Dalam

Konvensi

ini,

tidak

dijelaskan

mengenai

pembangunan

berkelanjutan, tetapi konvensi ini mengandung makna pembangunan di dalamnya. Dalam konvensi ini, makna pembangunan terdapat pada : 1. Pembukaan yang bunyinya: “Mengakui bahwa pembangunan ekonomi dan sosial serta pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pertama dan utama negara-negara berkembang” 78. 2. Pasal 3 tentang Prinsip, yang isinya : “Sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan azas-azas hukum internasional,

setiap

negara mempunyai

hak

berdaulat

untuk

memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggungjawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan 77

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakasanaan Lingkungan Nasional, Edisi ke-3, 2005, Erlangga, University Press, Surabaya, Hlm 59 78

Terjemahan Resmi Salinan Asli Naskah Asli Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati.


48

terhadap lingkungan negara lain, atau kawasan lain di luar batas yurisdiksi nasionalnya. 3. Pasal 8 huruf e, yang berbunyi : “Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat melindungi kawasan-kawasan ini 79. Dalam UU No. 5 tahun 1994, konsep pembangunan berkelanjutan hanya terdapat dalam bagian penjelasan umum huruf d, yang berbunyi: “Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan 80”.

b.

Protokol Cartagena 2000 Konsep pembangunan berkelanjutan dalam protocol Cartagena, termuat

dalam UU No. 21 tahun 2004, yaitu sebagai berikut : 1. Bagian menimbang huruf b ; “bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat kaya yang perlu dikelola untuk melaksanakan

pembangunan

berkelanjutan

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan umum”. 2. Pasal 2 ayat 1;

79

Ibid. Pasal 3 dan Pasal 8 Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convetion on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). 80


49

“Setiap pihak yang termasuk dalam lampiran I, dalam mencapai komitmen pembatasan dan pengurangan jumlah etnisnya berdasarkan Pasal 3, dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan, wajib: . . .”. 3. Pasal 10 ; “Semua pihak dengan mempertimbangkan tanggungjawab bersama tetapi berbeda dan prioritas pembangunan nasional dan regional yang spesifik, tujuan dan keadaan, tanpa mengenalkan setiap komitmen baru untuk parapihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I, tetapi menegaskan kembali komitmen yang ada berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Konvensi, dan merumuskan peningkatan pelaksanaan komitmen tersebut

untuk

mencapai

pembangunan

berkelanjutan

dengan

mempertimbangkan Pasal 4 ayat 3, 5, dan 7 Konvensi, wajib : . . . ”. 4. Pasal 12 ; “Tujuan dari mekanisme pembangunan bersih adalah untuk membantu para pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai tujuan 81”.

c.

Konvensi Perubahan Iklim Pengaturan pembangunan berkelanjutan dalam Konvensi ini terdapat pada

UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai Perubahan Iklim), yaitu : 81

UU No. 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)


50

1. Penjelasan Umum, yang berbunyi : “Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan agar pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh

negara

dan

dipergunakan

untu

sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Pasal tersebut mengandung esendi amanat yang mendasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dapat berperan dalam mengendalikan sistem iklim melalui pengelolaan sumber daya alam, untuk itu, perlu dikembangkan pola interaksi timbale balik antara atmosfer, bumi, dan air yang membentuk sistem iklim tersebut. Pengelola iklim terus dikembangkan guna menunjang pembangunan diberbagai sektor, seperti pertanian dan kehutanan. 2. Penjelasan Umum huruf b ; “Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Tata ruang perlu . . .”. 3. Penjelasan Umum huruf d ;


51

“kerjasama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijakan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

tentang

lingkungan

perlu

terus

ditingkatkan

bagi

kepentingan pembangunan berkelanjutan” 82.

d.

UNCLOS Dalam Konvensi ini, tidak ditemukan pejelasan mengenai Pembangunan

Berkelanjutan. Konvensi ini hanya membahas tentang Pembangunan, yaitu dalam: 1. Article 61 ; “Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce than maximum sustainable yield, as qualified by relevan environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of developing States, and talking into account fishing patterns, the interdependentce of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional, or global”. 2. Article 119 (1) a; “take measures which are designed, on the best scientific evidence available to the States concerned, to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable field, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing States, and

82

Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 1994


52

talking into account fishing patterns, the interdependentce of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional, or global 83”.

C.2.

Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Internasional Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum

Internasional, dapat dilihat sebagaimana berikut : a. Deklarasi Stockholm ; Pembangunan Berkelanjutan secara resmi bermula pada tahun 1972 melalui Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia, dimana sekalipun

kata

pembangunan

berkelanjutan

tidak

disebutkan

didalamnya. Namun, hubungan antara perlindungan lingkungan dengan Pembangunan ekonomi telah dimuat dengan jelas dalam prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm 84, yaitu : 1) Prinsip 4 ; “Manusia mempunyai tanggungjawab khusus untuk menjaga dan secara bijaksana mengelola warisan satwa liar dan habitatnya, yang sekarang benar-benar terancam punah oleh kombinasi faktor-faktor yang merugikan. Konservasi alam, termasuk satwa liar, harus menerima untuk itu pentingnya dalam perencanaan untuk pembangunan ekonomi”. 2) Prinsip 13;

83

UNCLOS 1982 Virginie Barral, “Sustainable Development in International Law : Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, Oxford Journals, Volume 23, Issue 2 84


53

“Dalam rangka mencapai pengelolaan yang lebih rasional dan dengan demikian sumber daya untuk memperbaiki lingkungan, negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi untuk perencanaan pembangunan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut kompatibel dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk kepentingan populasi mereka”. 3) Prinsip 15; “Perencanaan harus diterapkan pada pemukiman manusia dan urbanisasi dengan tujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang maksimal untuk semua. Dalam hal ini, proyek-proyek yang dirancang melengkung untuk kolonialis dan dominasi rasis harus ditinggalkan.” 4) Prinsip 16 ; “Demografis kebijakan yang tanpa prasangka terhadap hak asasi manusia dan yang dianggap tepat oleh pemerintah yang bersangkutan harus diterapkan di daerah-daerah dimana laju pertumbuhan penduduk atau konsentrasi penduduk yang berlebihan cenderung memiliki dampak yang merugikan lingkungan hidup manusia dan menghambat pembangunan”. 5) Prinsip 17 ; “Lembaga-lembaga nasional yang tepat harus dipercayakan dengan tugas perencanaan, mengelola atau mengendalikan 9 sumber daya


54

lingkungan negara-negara dengan maksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan 85”. 6) Prinsip 18 ; “Ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bagian dari sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi dan sosial, harus diterapkan pada identifikasi, penghindaran dan pengawasan risiko lingkungan dan pemecahan masalah lingkungan dan untuk kebaikan bersama umat manusia”. 7) Prinsip 19 ; “Pendidikan dalam masalah lingkungan hidup, untuk generasi masa muda dan juga orang dewasa, memberikan pertimbangan kepada kaum miskin, adalah penting untuk memperluas basis untuk pencerahan pendapat

dan

bertanggungjawab

melaksanakan

bagi

individu,

perusahaan dan masyarakat dalam melindungi dan meningkatkan lingkungan dalam dimensi penuh manusia ini. Hal ini juga penting bahwa komunikasi media massa berkontribusi untuk menghindari kerusakan lingkungan, tetapi sebaliknya, menyebarkan informasi dari alam pendidikan pada kebutuhan untuk proyek dan meningkatkan lingkungan dalam rangka untuk memungkinkan untuk berkembang dalam semua hal 86”. 8) Prinsip 20. “Penelitian ilmiah, dan pengembangan dalam konteks masalah linkungan, baik nasional maupun multinasional, harus dipromosikan di semua negara, terutama negara-negara berkembang. Dalam hubungan 85

Okapangestu.blogspot.co.id diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul : 23.07

WIB 86

Ibid. diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul : 23.07 WIB


55

ini arus bebas dari informasi ilmiah yang mengikuti perkembangan zaman, dan transfer pengalaman harus didukung dan dibantu untuk memfasilitasi penyelesaian masalah lingkungan, teknologi lingkungan harus dibuat tersedia bagi negara-negara berkembang dalam hal-hal yang akan mendorong penyebar luasannya tanpa menjadi beban ekonomi di negara-negara berkembang”.

b. WCED 1987 Pada tahun 1987 WCED mengeluarkan buku tentang hasil kajiannya yang berjudul “Our Common Future”. Disinilah rumusan konsep pembangunan berkelanjutan mulai dikenal. Meskipun sebenarnya dari prinsip

kedua

Deklarasi

Stockholm

konsep

pembangunan

berkelanjutan sudah tersirat 87.

c. Deklarasi Rio 1992 Sekalipun tidak mengikat secara hukum, namun prinsip Deklarasi Rio diformulasikan dalam terminologi hukum yang kuat 88. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio, termuat dalam : 1)

Prinsip 1 ; “Manusia berada di pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif dalam harmoni dengan alam”.

2)

Prinsip 4 ;

87

Dicoretpebri.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul 23.22

WIB

88

Virginie Barral, “Sustainable Development in International Law : Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, Oxford Journals, Volume 23, Issue 2


56

“Dalam

rangka

mencapai

pembangunan

berkelanjutan,

perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah dari itu”.

3)

Prinsip 5 ; “Semua negara dan semua orang akan bekerja sama dalam tugas penting dari pemberantasan kemiskinan sebagai kebutuhan mutlak bagi pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam standar hidup dan lebih baik memenuhi kebutuhan masyoritas masyarakat dunia ”.

4)

Prinsip 7 ; “Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global

untuk

melestarikan,

melindungi,

dan

memulihkan

kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global, negara memiliki tanggungjawab bersama yang dibedakan. Negara-negara maju mengakui tanggungjawab mereka dalam upaya internasional pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang mereka timbulkan pada lingkungan global dan teknologi dan sumber daya keuangan dan teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka perintah”. 5)

Prinsip 8 ; “Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi bagi semua orang, Negara harus mengurangi

dan

menghilangkan

pola-pola

yang

tidak


57

berkelanjutan dari produksi dan konsumsi dan mempromosikan kebijakan demografis yang sesuai 89”.

6)

Prinsip 12 ; “Negara-negara harus bekerjasama untuk meningkatkan sistem dan mendukung dan membuka ekonomi internasional, yang akan mengakibatkan

pertumbuhan

ekonomi

dan

pembangunan

berkelanjutan di semua negara, untuk lebih baik mengatasi masalah degradasi lingkungan.

Langkah-langkah kebijakan

perdagangan untuk tujuan lingkungan tidak harus merupakan sarana

diskriminasi

terselubung

terhadap

sewenang-wenang perdagangan

atau

internasional.

pembatasan Tindakan

sepihak untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup di luar yuridiksi negara pengimpor harus dihindari. Langkah-langkah lingkungan mengatasi masalah lingkungan lintas batas, atau global harus sejauh mungkin didasarkan pada kensensus internasional”. 7)

Prinsip 20 ; “Perempuan

memiliki

peran

penting

dalam

pengelolaan

lingkungan dan pembangunan. Partisipasi penuh mereka penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan”. 8)

Prinsip 21 ; “Kreativitas, cita-cita dan keberanian kaum muda dunia harus dimobilisasi untuk menempa kemitraan global dalam rangka

89

Damaywanti.blogspot.co.id diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul : 23.09

WIB


58

mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua 90”.

9)

Prinsip 22 ; “Penduduk asli dan komunitas mereka dan masyarakat lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolalan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan praktek-praktek tradisional. Negara harus mengakui dan mendukung identitas mereka sebagaimana mestinya, budaya dan kepentingan dan memungkinkan partisifasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan”.

10) Prinsip 24 ; “Perang membawa kehancuran pembangunan berkelanjutan. Karena itu, negara harus menghormati hukum internasional menyediakan perlindungan untuk lingkungan pada saat konflik bersenjata dan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut, sebagaimana diperlukan”. 11) Prinsip 27. “Negara dan rakyat harus bekerja sama dengan itikad baik dan dalam semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan 91”.

90

Ibid. diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul : 23.09 WIB Ibid. diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul : 23.09 WIB

91


59

d. Rio + 5 tahun 1997 Dalam hal ini, Pilar sosial dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan telah ditambahkan, ketika Majelis Umum PBB menegaskan bahwa perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, merupakan tiga dimensi yang saling bergantungan dari pembangunan berkelanjutan. Gagasan itu kemudian dikonfirmasikan dalam KTT Johannesburg untuk pembangunan berkelanjutan 92.

e. Deklarasi Johannesburg 2002 Dalam Deklarasi ini, penekanan yang kuat untuk pelaksanaannya merupakan nilai tambah dari pertemuan puncak yang dinyatakan gagal untuk meniru keberhasilan Rio.

f. Rio + 20 tahun 2012 KTT Bumi ini disebut juga dengan Rio+20, yang merupakan kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada tahun 1997. Pertemuan ini diberi nama United Nations Conference on Sustainable Developmen (UNCSD). Konsep terakhir mengenai pembangunan berkelanjutan dilaksanakan pada Juni 2012. KTT Rio+20 ini menyepakatati Dokumen The Future We Want yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional dan nasional. Dalam dokumen ini, terdapat tiga isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu : 92

Virginie Barral, “Sustainable Development in International Law : Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, Oxford Journals, Volume 23, Issue 2


60

1) Green Economy in the context of Sustainable Development and poverty eradication ; 2) Pengembangan

kerangka

kelembagaan

pembangunan

berkelanjutan tingkat global ; 3) Kerangka

aksi

dan

instrument

pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan 93.

93

Ferdinalasmin.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul :

23.17 WIB


BAB II PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL. lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan

Recommend Documents