BAB II PEMBAHASAN ASURANSI JIWA SECARA UMUM. sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai

BAB II PEMBAHASAN ASURANSI JIWA SECARA UMUM

A. Pengertian Asuransi Jiwa Dalam KUHDagang yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHDagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa : “Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.” Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan. Selain dari definisi/ pengertian formil yang terdapat dalam undangundang, ada juga pendapat ahli hukum juga memberikan definisi asuransi jiwa dimaksud. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutip dari pendapat Molenggraf berpendapat bahwa, “Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah

modal atau

bunga,

yang

didasarkan atas

Universitas Sumatera Utara

kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih. 8” Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, pada Pasal 1a Bab I Staatsblad 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut : ”Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan. 9” Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, “Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada

orang

yang

ditunjuk

untuk

penutup

asuransi

sebagai

penikmatnya. 10”

8

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, SH, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 265 9 Prof. Dr. wirjono Prodjodikoro, SH, Locc.cit 10 H.M.N Purwosutjipto, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, Jakarta 1992, hal 9


Kemudian menurut Volmar, menyebutkan pertanggungan jiwa itu dengan istilah sommen verzekering, berpendapat bahwa : “Secara luas sommen verzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih. 11” Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian asuransi itu sebagai berikut, “Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadinya peristiwa yang belum pasti. Yang disebutkan di dalam perjanjian, baik karena pengambil asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa lain, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup dan kesehatan. 12” Kemudian dapat dilihat makna asuransi jiwa yang dilihat dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, segi finansial. Dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Dan

11

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1990, Hukum Pertanggungan, Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hal 91. 12 Santoso Poejosoebroto, Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesai, Bharata, Jakarta, 1969


pengertian ini di atas dengan membayar premi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang tertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan yaitu : 1. Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup. 2. Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup. 3. Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap/ biaya pengobatan. Kemudian dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu. 13 Sedangkan dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung resiko. Jadi pada hakekatnya asuransi jiwa merupakan pelimpahan resiko oleh tertanggung kepada

13

Ibid, hal 271


penanggung agar kerugian yang diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung. 14 Kemudian dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan. 15 Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

B. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Sasaran asuransi jiwa menunjukan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yaitu :

16

1. Sasaran terhadap perorangan (asuransi biasa/perorangan) 2. Sasaran terhadap masyarakat (asuransi rakyat) 3. Sasaran terhadap kumpulan orang/ karyawan (asuransi kumpulan kolektif) 4. Sasaran terhadap dunia usaha (asuransi dunia usaha) 5. Sasaran terhadap orang-orang yang muda (asuransi orang muda) 14

Ibid, hal 273 Ibid, hal 274 16 Ibid, hal 280-281 15


6. Sasaran terhadap keluarga (asuransi keluarga) ad. 1. Asuransi jiwa biasa Asuransi jiwa biasa (ordinary life) diperuntukan bagi perorangan adalah asuransi jiwa yang umumnya dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Pada umumnya asuransi ini diperuntukan bagi golongan masyarakat menengah ke atas. Pada dasarnya premi dibayarkan oleh pembeli polis setiap tahun atau setiap semester atau setiap triwulan dan boleh juga setiap bulan, atau dibayar sekaligus sebagai premi tunggal bagi mereka yang mempunyai cukup uang. ad. 2. Asuransi rakyat Asuransi

rakyat

diperuntukan

bagi

anggota

masyarakat

yang

berpenghasilan kecil seperti buruh, karyawan rendah, pedagang kecil, pelayan, petani, nelayan, dan sebagainya. Asuransi ini dibayar preminya dengan frekuensi tinggi (setiap minggu) dan besarnya premi disesuaikan dengan kesanggupan calon tertanggung membayar setiap minggu. Besarnya uang pertanggungan dengan berpedoman

kepada

besarnya premi setiap minggu dan lamanya pertanggungan apakah seumur hidup atau hingga calon tertanggung mencapai usia tertentu. ad. 3. Asuransi kumpulan Asuransi kumpulan (Group Insurance) disebut juga asuransi kolektif dengan ciri-ciri sebagai berikut :


1. Satu polis untuk sekelompok tertanggung, misalnya para karyawan suatu perusahaan diasuransikan dengan menggunakan satu polis yang disebut polis induk (master policy). 2. Pemegang polis adalah perusahaan kepada masing-masing karyawan yang diberikan sertifikat tanda bukti peserta asuransi kumpulan. 3. Pada umumnya para peserta tidak perlu melalui pemeriksaan medis. 4. Pembayaran premi asuransi kumpulan biasanya terdiri dari tiga macam yaitu : a.

Dibayar sendiri oleh masing-masing peserta berupa kontribusi yang dipungut secara berkala dari setiap peserta.

b.

Semua premi ditanggung oleh perusahaan.

c.

Sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian lagi dibayar oleh para peserta misalnya 50%-50% atau 60%-40%.

ad. 4. Asuransi dunia usaha Pada umumnya ada 4 macam sasaran pokok dari asuransi jiwa dunia usaha, yaitu : a. Asuransi orang penting, tenaga yang memegang peranan penting, seperti direktur

utama,

para

manajer.

Apabila

meninggal

dunia

dapat

menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan berupa pemberian santunan besar kepada keluarga almarhum. b. Rencana kesejahteraan karyawan. Dengan menutup asuransi kumpulan, asuransi keselamatan kerja, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan


bagi karyawan maka semakin sempurnalah peranan dan bantuan perusahaan dalan memberi kesejahteraan bagi karyawan. c. Meningkatkan kepercayaan. Asuransi jiwa dapat

berperan untuk

meningkatkan kepercayaan kepada relasi terhadap perusahaan karena asuransi dapat memberikan jaminan stabilitas posisi finansial perusahaan, yang sekaligus menjadi gambaran yang baik kreditur. d. Kelangsungan usaha.

Bagi perusahaan

yang

dimilikinya bersifat

partnership seperti kongsi, Firma, CV, apabila salah seorang pemiliknya meninggal, maka akan timbul masalah yaitu membayar terus-menerus hakhak almarhum kepada jandanya, tanpa mengikutsertakannya dalam pimpinan perusahaan. Polis asuransi jiwa dapat menghindarkan keadaan tersebut yaitu dengan memberi santunan kepada janda almarhum sehingga hak-hak dari almarhum tidak perlu terus-menerus dibayar oleh perusahaan. Ad. 5. Asuransi orang muda Seseorang yang masih muda dan mempunyai penghasilan dapat membeli polis asuransi jiwa atas dirinya dan menunjuk orangtuanya atau adik-adiknya sebagai penerima manfaat. Ad. 6. Asuransi keluarga Dengan memiliki polis asuransi jiwa dapat memberikan rasa tenteram terhadap kehidupan ekonomi keluarga, juga menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak. Asuransi keluarga mempunyai tiga macam jaminan yaitu jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan atas kelangsungan pendidikan anak-anak.


Kemudian apabila ditinjau dari sudut ada atau tidaknya pemeriksaan kesehatan tertanggung ada 2 jenis asuransi jiwa, yaitu : 1. Asuransi Jiwa Medical (dengan pemeriksaan dokter). Asuransi jiwa medical berarti si tertanggung sebelum menutup perjanjian asuransinya terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatannya kepada dokter yang sudah disediakan untuk itu. Disamping itu juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan Laporan Kesehatan Lengkap (LAKES). Isi laporan ini dapat bermacam-macam tergantung dari besarnya jumlah uang asuransi yang diminta. Hal lainnya diwajibkan juga mengisi dan menandatangani surat permintaan dan formulir-formulir lainnya yang khusus disediakan untuk keperluan itu dan disampaikan kepada pihak penanggung. Adapun formulir-formulir atau surat-surat yang diperlukan untuk penutupan asuransi dengan pemeriksaan dokter (medical) ini adalah : 1. Surat Permintaan (SP) 2. Laporan Kesehatan Lengkap (LAKES) 2. Asuransi Jiwa Non Medical (tanpa pemeriksaan dokter). Jenis asuransi ini tidak memerlukan pemeriksaan dokter terhadap diri tertanggung sewaktu diadakan penutupan perjanjian asuransi. Untuk asuransi jenis ini keterangan kesehatan calon tertanggung akan dianggap cukup dan sehubungan dengan resiko yang kemungkinan lebih besar dalam asuransi jiwa non medical maka biasanya premi dikenakan suatu tambahan sampai presentase tertentu.


Adanya pemisahan jenis asuransi jiwa diatas yaitu asuransi jiwa medical dan asuransi jiwa non medical ditentukan oleh faktor-faktor umur calon tertanggung dan besarnya jumlah uang asuransi yang diminta. Pada prakteknya di PT. Asuransi Jiwasraya untuk asuransi jiwa non medical batas umur tertanggung maksimal 59 tahun dengan jumlah uang pertanggungan maksimal Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk tertanggung usia 60 tahun ke atas digolongkan ke dalam asuransi jiwa medical dengan uang pertanggungan di atas Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

C. Polis Asuransi Jiwa Dalam pasal 255 KUHD disebutkan bahwa : “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis”. Ketentuan tersebut di atas memberikan kesan seolah-seolah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa : “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si


tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”. Dalam hal ini berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis sebelum terbit), perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kwintansi pembayaran premi. Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi jiwa menurut undangundang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akte tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akte yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa adalah berhubungan dengan kepentingan finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan. Oleh karena itu undang-undang sendiri hendaknya melindungi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), dengan cara bahwa adanya perjanjian asuransi jiwa itu harus dibuktikan secara tertulis. Sehingga ditetapkan adanya akte yang ditandatangani penanggung yang disebut polis, sebagai bukti adanya perjanjian asuransi jiwa tersebut. Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masingmasing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.


Kemudian polis dapat juga diartikan surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan

hal-hal

yang

menjadi

dasar

dan

syarat-syarat

asuransi,

ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Dari pengertian di atas bahwa polis asuransi merupakan salah satu dari alat bukti telah terjadi perjanjian asuransi. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya. Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis asuransi pada umumnya hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHDagang dan isi polis pada umumnya diatur dalam Pasal 256 KUHDagang. Menurut Pasal 304 KUHDagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Hari ditutupnya pertanggungan 2. Nama si tertanggung 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan 4. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung 5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan 6. Premi pertanggungan tersebut Sedangkan menurut polis dari pertanggungan perorangan PT. Asuransi Jiwasraya, yaitu : 1. Dasar permintaan asuransi dari calon pemegang polis atas penawaran yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya (melalui brosur-iklan atau agen perusahaan), dengan adanya kalimat “Berdasarkan Surat Permintaan tanggal …”


2. Nama Pemegang Polis 3. Nama Tertanggung 4. Macam Asuransi 5. Besarnya Uang Asuransi 6. Berlakunya Asuransi 7. Premi (besarnya, periode pembayaran dan cara pembayaran) 8. Penerima faedah yang ditunjuk (menurut urutannya) Sekarang kita perbandingkan isi polis menurut undang-undang (KUHD) dengan isi polis yang berlaku dalam praktek pada PT. Asuransi Jiwasraya. Jika kita perhatikan isi polis seperti polis PT. Asuransi Jiwasraya, maka dapat diberikan catatan sebagai berikut : 1. Hari ditutupnya pertanggungan (butir 1 Pasal 304 KUHD) tidak disebutkan di dalam polis (Surat Permintaan tanggal ……..), tidak dapat dianggap sebagai hari ditutupnya pertanggungan. Karena seperti telah dikatakan, bahwa Surat Permintaan itu baru merupakan penawaran dari pihak pemegang polis. Penerimaan penawarannya adalah pada tanggal yang dinyatakan dalam Non-Penutupan. 2. Nama si Tertanggung (butir 2 Pasal 304 KUHDagang), seharusnya disebutkan : nama pemegang polis (titik 2 polis PT. Asuransi Jiwasraya). Sebab pemegang polis yang menjadi kontrakan, walaupun mungkin saja ia juga sekaligus menjadi tertanggung (dalam hal pemegang polis mempertanggungkan dirinya sendiri).


3. Nama orang yang jiwanya dipertangungkan (butir 3 Pasal 304 KUHDagang), maksudnya adalah nama tertanggung (titik polis PT. Asuransi Jiwasraya). 4. Macam asuransi (butir 4 polis PT. Asuransi Jiwasraya), tidak ada disebutkan

dalam

Pasal

304

KUHDagang,

hal

ini

merupakan

perkembangan di dalam praktek, yang memerlukan pencantumannya di dalam polis. 5. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si Penanggung (butir 4 Pasal 304 KUHDagang) adalah sama dengan berlakunya asuransi (butir 6 polis PT. Asuransi Jiwasraya) 6. Yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi (butir 8 Pasal 304 KUHDagang) tidak disebutkan di dalam Pasal 304 KUHDagang. Padahal pihak yang ditunjuk untuk menerima faedah (uang) asuransi ini atau tertunjuk adalah sangat penting, karena untuk kepentingan tertunjuk inilah perjanjian asuransi jiwa itu sebenarnya diadakan. Oleh karena itu pencantumannya di dalam polis mutlak harus ada. Pada halaman belakang polis PT. Asuransi Jiwasraya terdapat ruang catatan, dengan keterangan : 1. Semua catatan yang tercantum di dalam ruang ini maupun yang terdapat dalam lampiran-lampiran polis ini adalah bagian mutlak dari perjanjian ini. 2. Perjanjian ini dibuat berdasarkan surat permintaan pemegang polis dan jika tidak diadakan ketentuan-ketentuan dan atau perubahan-perubahan


yang dicantumkan di dalam polis ini, maka berlakulah syarat-syarat umum asuransi jiwa terlampir yang merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. Ruang catatan yang dimaksud untuk mencantumkan hal-hal atau keterangan-keterangan yang penting yang menyangkut ketentuan-ketentuan (tambahan) atau perubahan-perubahan terhadap kontrak asuransi. Selain itu tentang polis diatur di dalam Pasal 305 KUHDagang yang menyatakan tentang perkiraan jumlah uang mana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat-syarat pertanggungan itu diserahkan sama sekali kepada persetujuan kedua belah pihak. Dari uraian di atas dapat kita lihat polis asuransi jiwa diatur sendiri dalam Pasal 304 KUHDagang, namun dapat kita lihat Pasal 304 KUHDagang mengenai isi polis asuransi jiwa tidak baku, karena masing-masing perusahaan asuransi jiwa mempunyai isi polis tersendiri yang sebenarnya tidak bertentangan dengan bentuk baku Pasal 304 KUHDagang. Dalam polis dijelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban pemegang polis serta hak dan kewajiban dari perusahaan asuransi jiwa. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis Pemegang polis ialah pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan atau akan menghentikannya. Hak-hak dari pemegang polis meliputi : 1. Penebusan polis (Pasal 7 syarat-syarat polis)


2. Penggadaian polis (Pasal 8 syarat-syarat umum polis) 3. Menerima pembayaran faedah asuransi (Pasal 9) 4. Merubah pihak yang ditunjuk (Pasal 11) Ad. 1. Penebusan Polis Menurut Pasal 7 syarat-syarat umum polis pemegang polis berhak untuk meminta agar perusahaan bersedia menebus polisnya, dengan syarat asalkan perjanjian masih berlaku dan mempunyai nilai tebus. Dengan berlakunya transaksi penebusan polis dan polis diserahkan kepada perusahaan maka perjanjian menjadi hapus. Cara seperti ini adalah merupakan penyelesaian perjanjian asuransi yang tidak sesuai dengan tujuan berasuransi, karena dalam berasuransi kita berharap untuk memperoleh perlindungan dari resiko terhadap diri kita sepanjang masa kontrak asuransi. Ad. 2. Penggadaian Polis Pasal 8 syarat-syarat umum polis memuat ketentuan tentang hak pemegang polis untuk menggadaikan polis (meminjam uang kepada perusahaan dengan polis sebagai jaminan). Menurut ketentuan perusahaan dan dengan syarat polis harus sudah mempunyai nilai tebus. Besarnya pinjaman yang diberikan maksimal adalah sama dengan nilai tebus dan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan perusahaan, pengembalian pinjaman itu secara angsuran/ sekaligus dalam waktu yang ditentukan atau akan diperhitungkan dengan pembayaran uang angsuran.


Ad. 3. Menerima Pembayaran Faedah Asuransi Pemegang polis atau pihak yang ditunjuk berhak menerima pembayaran faedah asuransi dari penanggung di dalam masa kontrak apabila terjadi resiko. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menerima uang pembayaran faedah asuransi ialah : Jika tertanggung masih hidup : 1. Polis 2. Tanda bukti diri dari pemegang polis 3. Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah Jika tertanggung meninggal dunia : 1. Polis yang bersangkutan 2. Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan instansi yang berwenang 3. Surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat 4. Tanda bukti diri dari penerima faedah 5. Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah Disamping bukti-bukti di atas perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung berhak untuk meminta keterangan-keterangan lain yang di anggap perlu dalam hubungannya dengan pembayaran uang asuransi. Dalam hal penerima faedah atau pihak yang ditunjuk lebih dari satu orang maka pihak perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap bagian dari masing-masing


pihak. Pihak perusahaan asuransi akan memberikan uang asuransi kepada orang yang dikuasakan untuk menerimanya. Ad. 4. Merubah Pihak Yang Ditunjuk Penerima faedah asuransi yang sudah tercantum di dalam polis masih dimungkinkan untuk dirubah. Pemegang polis masih berhak mengadakan perubahan terhadap pihak tertunjuk dan harus dilakukan secara tertulis, dengan pembatasan bahwa jika pemegang polis meninggal dunia tetapi pembayaran premi berlangsung terus, maka pengubahan itu hanya berlaku untuk bagian asuransi yang diperoleh atas dasar premi-premi yang telah dibayar hingga saat meninggalnya pemegang polis. Terhadap penunjukan itu pihak tertunjuk mempunyai hak untuk minta secara tertulis agar penunjukan atas dirinya bersifat mutlak, sehingga penunjukan selanjutnya oleh pemegang polis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari tertunjuk mutlak tersebut. Kedudukan pihak tertunjuk yang sudah meninggal dunia dapat digantikan oleh ahli warisnya apabila tidak ada lagi pihak yang ditunjuk, perubahan pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis tersebut selamanya harus dengan persetujuan perusahaan dan harus dinyatakan dalam catatan polis atau keterangan lain dari perusahaan. Ad.5. Kewajiban Tertanggung/ Pemegang Polis Perjanjian asuransi jiwa adalah suatu persetujuan dua pihak dimana pihak tertanggung membayar premi sebagai prestasi, yang sebagai gantinya menerima gaji ganti rugi dari penanggung. Pembayaran premi kepada pihak penanggung


selama kontrak berjalan merupakan kewajiban dari pihak tertanggung/ pemegang polis. Untuk menetapkan besarnya premi yang harus dibayar pemegang polis perlu diperhatikan beberapa prinsip : a. Besarnya uang pertanggungan Premi atas uang pertanggungan yang besar akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas uang pertanggungan yang lebih kecil. b. Umur Tertanggung Premi atas tertanggung berusia tua akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas tertanggung berumur muda. c. Cara pembayaran premi Premi yang dibayar secara bulanan lebih besar dibandingkan dengan premi tahunan. d. Masa asuransi Jumlah premi dengan masa asuransi yang lama akan lebih kecil dibandingkan dengan masa asuransi yang singkat, kecuali untuk asuransi Jangka Warsa. e. Jenis asuransi Premi atas asuransi yang mempunyai manfaat yang banyak akan lebih besar dibandingkan yang mempunyai manfaat sedikit. f. Standart dan Substandart Premi atas asuransi standart akan lebih kecil dibandingkan dengan substandart.


BAB II PEMBAHASAN ASURANSI JIWA SECARA UMUM. sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai

Recommend Documents