Pasal 862. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : c. Subbagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 863

Pasal 862 Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a.

Subbagian Perencanaan;

b.

Subbagian Keuangan;

c.

Subbagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 863

(1)

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta penyusunan laporan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.

(2)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3)

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Pasal 864

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 865 (1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.

(3)

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

SO-BADAN DIKLAT, SAM, PUSAT, TT KERJA edit MENPAN

305

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 866 Di lingkungan Departemen Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Departemen Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 867 Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 868 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Perhubungan yang telah ada pada saat berlakunya keputusan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan keputusan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


306

BAB XVI TATA KERJA Pasal 869 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 870 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. Pasal 871 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 872 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 873 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.


307

Pasal 874 Para Kepala Biro, Kepala Direktorat, Kepala Pusat, secara hirarkhi menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan menyusun laporan berkala Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Pasal 875 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 876 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap saatuan organisasi di bawahnya. Pasal 877 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 878 (1)

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2)

Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.

(3)

Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a.


308

(4)

Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan struktural eselon III.a.

(5)

Kepala Subbagian, kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 879

Pejabat struktural Eselon I a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli Menteri tetap diberikan Eselon I a.

Pasal 880 (1)

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan.

(2)

Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.

(3)

Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perhubungan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 881 Jenis jabatan fungsional yang dapat digunakan dan yang dibentuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan SAR Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.


309

Pasal 882 Apabila terjadi pemekaran propinsi, maka tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh para Inspektur pada Inspektorat Jenderal tetap berada pada lingkup Inspektur yang membawahi propinsi semula. Pasal 883 Penyusunan program dan anggaran hingga menjadi Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan sebagai pemrakarsa dengan melibatkan Biro Keuangan. Pasal 884 Proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perhubungan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan sebagai pemrakarsa dengan melibatkan Biro Perencanaan. BAB XIX PENUTUP Pasal 885 (1)

Perubahan atas susunan organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2)

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.


310

Pasal 886 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 887 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 28 Juli 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD M. HATTA RAJASA


311

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan; 6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH NIP. 12010


312

1. BIDANG LINGKUNGAN PERHUBUNGAN 2. BIDANG KESISTEMAN PERHUBUNGAN 3. BIDANG REGULASI & KESELAMATAN PERHUBUNGAN 4. BIDANG TEKNOLOGI DAN ENERGI PHB 5. BIDANG EKONOMI & KEMITRAAN PHB

BIRO PERENCANAAN

MENTERI PERHUBUNGAN

STAF AHLI

BIRO KEPEG & ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT ITJEN

BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM & KSLN BIRO UMUM & HUMAS PUSAT DATA & INFORMASI

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

PUSAT KAJIAN STRATEGIS PELAYANAN JASA PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT IV

MAHKAMAH PELAYARAN

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

SETDITJEN

DITJEN. PERHUBUNGAN LAUT

SETDITJEN

DITJEN. PERHUBUNGAN UDARA

SETDITJEN

DIT. LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN

DIT. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

DIT. ANGKUTAN UDARA

DIT. LALU LINTAS & ANGKUTAN SDP

DIT. PELABUHAN & PENGERUKAN

DIT. KESELAMATAN PENERBANGAN

DIT.BINA SISTEM TRANS. PERKOTAAN

DIT. PERKAPALAN & KEPELAUTAN

DIT. SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA

DIT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

DIT. KENAVIGASIAN

DIT. TEKNIK BANDAR UDARA

DIT. KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

DIT. FASILITAS ELEKTRONIKA & LISTRIK PENERBANGAN

DITJEN. PERKERETAAPIAN

SETDITJEN

DIT. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

DIT. TEKNIK PRASARANA

DIT. KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

MENTERI PERHUBUNGAN

BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN SETBADAN PUSDIKLAT PERHUBUNGAN DARAT PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT

PUSDIKLAT PERHUBUNGAN UDARA

BADAN LITBANG PERHUBUNGAN SETBADAN PUSLITBANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MUTLIMODA

PUSLITBANG PERHUBUNGAN DARAT

PUSLITBANG PERHUBUNGAN LAUT

PUSLITBANG PERHUBUNGAN UDARA

BADAN SAR NASIONAL SETBADAN

PUSAT BINA POTENSI SAR PUSAT BINA OPERASI SAR

ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

BIRO KEUANGAN

BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

BIRO UMUM DAN HUMAS

BAGIAN RENCANA

BAGIAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

BAGIAN TATA USAHA DAN KEPROTOKOLAN

BAGIAN PENTARIFAN

BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

BAGIAN AKUNTANSI

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

BAGIAN RUMAH TANGGA

BAGIAN PROGRAM

BAGIAN MUTASI KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI

BAGIAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN PERJANJIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

BAGIAN HUBUNGAN PERS & PUBLIKASI

BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BAGIAN PERLENGKAPAN

BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BIRO PERENCANAAN

BAGIAN RENCANA

BAGIAN PROGRAM

BAGIAN PENTARIFAN

BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI

PENTARIFAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN PROGRAM TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN ANALISA DAN EVALUASI TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN RENCANA TRANSPORTASI LAUT & PENUNJANG

SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENTARIFAN PENTARIFAN TRANSPORTASI LAUT TRANSPORTASI LAUT DANTATA TATA USAHA USAHA BIRO DAN BIRO

SUBBAGIAN PROGRAM TRANSPORTASI LAUT DAN PINJAMAN LUAR NEGERI

SUBBAGIAN ANALISA DAN EVALUASI TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN RENCANA TRANSPORTASI UDARA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENTARIFAN PENTARIFAN TRANSPORTASI UDARA TRANSPORTASI UDARA DANPENUNJANG PENUNJANG DAN

SUBBAGIAN PROGRAM TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG

SUBBAGIAN ANALISA DAN EVALUASI TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG

SUBBAGIAN RENCANA TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

BAGIAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

BAGIAN MUTASI, KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SUBBAGIAN DATA DAN PROGRAM

SUBBAGIAN KARIER PEGAWAI

SUBBAGIAN MUTASI PEGAWAI

SUBBAGIAN ORTALA TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN FORMASI PEGAWAI

SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBAGIAN ORTALA TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEBUTUHAN DIKLAT PEGAWAI DAN TU BIRO

SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

SUBBAGIAN ORTALA TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG


BIRO KEUANGAN

BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

BAGIAN AKUNTANSI

BAGIAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG DAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN TRANSPORTASI UDARA


BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

BAGIAN PERJANJIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

SUBBAGAIAN PERATURAN TRANSPORTASI DARAT

SUBBAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIAN PERJANJIAN

SUBBAGIAN KERJASAMA BILATERAL

SUBBAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

SUBBAGIAN PENYULUHAN HUKUM

SUBBAGIAN KERJASAMA MULTILATERAL

SUBBAGIAN DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN TU. BIRO

SUBBAGIAN PERATURAN PENUNJANG

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN KERJASAMA REGIONAL


BIRO UMUM DAN HUMAS

BAGIAN TATA USAHA DAN KEPROTOKOLAN

BAGIAN HUBUNGAN PERS DAN PUBLIKASI

BAGIAN RUMAH TANGGA

BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPROTOKOLAN

SUBBAGIAN KEAMANAN DAN URUSAN DALAM

SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA

SUBBAGIAN HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA

SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN

SUBBAGIAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN INVENTARISASI

SUBBAGIAN ANALISA DAN EVALUASI OPINI

SUBBAGIAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

SUBBAGIAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN

SUBBAGIAN PEMELIHARAAN SARANA, PRASARANA DAN ANGKUTAN

SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN HUB.ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TU BIRO


ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

SUBBIDANG PERANGKAT LUNAK

SUBBIDANG PENYAJIAN INFORMASI

SUBBIDANG PERANGKAT KERAS

SUBBIDANG LAPORAN DAN DOKUMENTASI


ORGANISASI PUSAT KAJIAN STRATEGIS PELAYANAN JASA PERHUBUNGAN

PUSAT KAJIAN STRATEGIS PELAYANAN JASA PHB. BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUB BIDANG KAJIAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN KEPEG & UMUM

BIDANG KAJIAN STRATEGIS TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

BIDANG KAJIAN STRATEGIS TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUB BIDANG KAJIAN TRANSPORTASI DARAT

SUBBAGIAN KEUANGAN


SUB BIDANG KAJIAN TRANSPORTASI LAUT

SUB BIDANG KAJIAN TRANSPORTASI UDARA

ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT I SUBBAG TATA USAHA


INSPEKTORAT II SUBBAG TATA USAHA


INSPEKTORAT III SUBBAG TATA USAHA


INSPEKTORAT IV SUBBAG TATA USAHA


SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

SUBBAGIAN HUKUM DAN DATA

BAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRANSPORTASI

BAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENUNJANG

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SUBBAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRANSPORTASI I

SUBBAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENUNJANG I

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIANTINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRANSPORTASI II

SUBBAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENUNJANG II

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN TATA USAHA


ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DIREKTORAT LALU LINTAS &ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN BMKN

SUBBAGIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI ANGGARAN

SUBBAGIAN HUMAS DAN KSLN

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

BAGIAN PERENCANAAN


DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

SUBDIREKTORAT SARANA ANGKUTAN JALAN

SUBDIREKTORAT LALU LINTAS JALAN

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN JALAN

SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASIONAL

SEKSI JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN

SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN PENUMPANG

SEKSI MONITORING OPERASIONAL

SEKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN

SEKSI TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI PERLENGKAPAN JALAN

SEKSI ANGKUTAN BARANG

SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PPNS

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT JARINGAN TRANSPORTASI SDP

SUBDIREKTORAT SARANA ANGKUTAN S D P

SUBDIREKTORAT PELABUHAN SDP

SUBDIREKTORAT LALU LINTAS SDP

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN SDP

SEKSI ANALISA DAN EVALUASI JARINGAN

SEKSI RANCANG BANGUN SARANA

SEKSI RANCANG BANGUN PELABUHAN

SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS

SEKSI BIMBINGAN USAHA ANGKUTAN

SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN

SEKSI BIMBINGAN PERAWATAN SARANA

SEKSI BIMBINGAN PENGELOLAAN PELABUHAN

SEKSI ALUR DAN PERAMBUAN

SEKSI TARIF DAN KEPERINTISAN

DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN


SUBDIREKTORAT JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT LALU LINTAS PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT PEMADUAN MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN

SEKSI JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI LALU LINTAS PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI PEMADUAN MODA TRANSP. PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN WILAYAH I

SEKSI JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI LALU LINTAS PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI PEMADUAN MODA TRANSP. PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN WILAYAH II

DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KESELAMATAN

SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN

SEKSI ANALISIS DATA KECELAKAAN

SEKSI ADVOKASI DAN DESEMINASI

SEKSI STANDARDISASI DAN AKREDITASI

SEKSI AUDIT FAKTOR KESELAMATAN

SEKSI PENGEMBANGAN KESELAMATAN

SEKSI KEMITRAAN

SEKSI SERTIFIKASI PENGEMUDI

SEKSI INVESTIGASI KECELAKAAN

SUBDIREKTORAT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

SUBDIREKTORAT AUDIT KESELAMATAN

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA

DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN KEUANGAN


SUBBAGIAN RENCANA DAN PROGRAM


SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN BM/KN

SUBBAGIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN BANTUAN HUKUM


SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI ANGGARAN


SUBBAGIAN RUMAH TANGGA


DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN

SUBDIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN ANTAR KOTA

SUBDIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PERKOTAAN

SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN WILAYAH I

SEKSI LALU LINTAS ANTAR KOTA

SEKSI LALU LINTAS PERKOTAAN

SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN WILAYAH II

SEKSI ANGKUTAN ANTAR KOTA

SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA

SEKSI PROMOSI DAN INVESTASI

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA


SUBDIREKTORAT PRASARANA SIPIL WILAYAH I

SUBDIREKTORAT PRASARANA SIPIL WILAYAH II

SEKSI JALAN REL DAN TANAH WILAYAH I

SEKSI JALAN REL DAN TANAH WILAYAH II

SEKSI JEMBATAN DAN BANGUNAN WILAYAH I

SEKSI JEMBATAN DAN BANGUNAN WILAYAH II

SUBDIREKTORAT PERSINYALAN TELKOM, DAN PELISTRIKAN

SUBDIREKTORAT PERALATAN DAN LOGISTIK

SEKSI PERSINYALAN

SEKSI PERALATAN

SEKSI TELKOM. DAN PERLISTRIKAN

SEKSI LOGISTIK

DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KESELAMATAN

SUBDIREKTORAT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SDM

SUBDIREKTORAT ADVOKASI DAN PPNS

SUBDIREKTORAT REKAYASA DAN KELAIKAN SARANA

SUBDIREKTORAT FASILITAS SARANA

SEKSI ANALISIS KECELAKAAN

SEKSI AKREDITASI

SEKSI ADVOKASI DAN DESIMINASI

SEKSI REKAYASA DAN KELAIKAN SARANA PENGGERAK

SEKSI FASILITAS SARANA WILAYAH I

SEKSI AUDIT KESELAMATAN

SEKSI SERTIFIKASI SDM

SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PPNS

SEKSI REKAYASA DAN KELAIKAN KERETA DAN GERBONG

SEKSI FASILITAS SARANA WILAYAH II

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN

DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

DIREKTORAT KENAVIGASIAN

DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM


SUBBAGIAN RENCANA


SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN MUTASI

SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN BMKN




DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN INFORMASI

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT KHUSUS DAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA ANGKUTAN LAUT

SEKSI PENYUSUNAN JARINGAN DAN PENEMPATAN KAPAL LINIER

SEKSI AMERIKA, EROPA DAN AFRIKA

SEKSI PERTAMBANGAN, PARIWISATA DAN TKBM

SEKSI ANALISA KEBUTUHAN DAN BIMBINGAN ARMADA

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ANGKUTAN LAUT

SEKSI TRAMPER DAN PELAYARAN RAKYAT

SEKSI ASIA PASIFIC DAN AUSTRALIA

SEKSI ANEKA INDUSTRI DAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

SEKSI BIMBINGAN USAHA DAN TARIF ANGKUTAN LAUT

SEKSI EVALUASI ANGKUTAN LAUT

ANGKUTAN LAUT

DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PELABUHAN

SUBDIREKTORAT PERANCANGAN FASILITAS PELABUHAN

SUBDIREKTORAT PENGERUKAN DAN REKLAMASI

SUBDIREKTORAT PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

SUBDIREKTORAT BIMBINGAN PELAYANAN JASA DAN OPERASIONAL PELABUHAN

SEKSI TATANAN DAN EVALUASI KEPELABUHANAN

SEKSI PEDOMAN DAN RANCANGAN TEKNIS FASILITAS PELABUHAN

SEKSI PROGRAM DAN PERANCANGAN TEKNIS PENGERUKAN DAN REKLAMASI

SEKSI PERAIRAN DAN PELAYANAN PANDU

SEKSI BIMBINGAN PELAYANAN JASA DAN TARIF PELABUHAN

SEKSI PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

SEKSI BIMBINGAN PERALATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI

SEKSI TENAGA PANDU DAN SARANA BANTU PEMANDUAN

SEKSI BIMBINGAN TATA GUNA TANAH DAN PERAIRAN

DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT KELAIKAN KAPAL

SUBDIREKTORAT PENGUKURAN, PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

SUBDIREKTORAT NAUTIS, TEKNIS DAN RADIO KAPAL

SUBDIREKTORAT PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

SUBDIREKTORAT KEPELAUTAN

SEKSI KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL

SEKSI PENGUKURAN KAPAL

SEKSI PENILIKAN KESELAMATAN KAPAL

SEKSI PENCEGAHAN DAN GANTI RUGI PENCEMARAN

SEKSI PENGAWAKAN DAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL

SEKSI RANCANG BANGUN DAN PEMASUKAN KAPAL

SEKSI PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

SEKSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL

SEKSI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PELAUT

DIREKTORAT KENAVIGASIAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PERAMBUAN

SUBDIREKTORAT TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

SUBDIREKTORAT KAPAL NEGARA KENAVIGASIAN

SUBDIREKTORAT PANGKALAN KENAVIGASIAN

SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

SEKSI OPERASI DAN SURVEI

SEKSI OPERASI

SEKSI OPERASI DAN PENGAWAKAN

SEKSI BANGUNAN

SEKSI PROGRAM

SEKSI PERALATAN DAN PEMELIHARAAN PERAMBUAN

SEKSI PERALATAN DAN PEMELIHARAAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SEKSI PERBENGKELAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PATROLI DAN PENGAMANAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN DAN PPNS

SUBDIREKTORAT TERTIB PELAYARAN

SUBDIREKTORAT PENANGGULANGAN MUSIBAH DAN PEKERJAAN BAWAH AIR

SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PATROLI

SEKSI ADVOKASI DAN DESIMINASI PENGAWASAN KESELAMATAN

SEKSI KEBANDARAN

SEKSI PENANGGULANGAN MUSIBAH

SEKSI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL

SEKSI PENGAMANAN

SEKSI PPNS

SEKSI KECELAKAAN KAPAL

SEKSI PEKERJAAN BAWAH AIR

SEKSI AWAK KAPAL

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA

DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN

DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA

DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA

DIREKTORAT FASILITAS, ELEKTRONIKA DAN LISTRIK PENERBANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM


SUBBAG RENCANA

SUBBAG ANGGARAN

SUBBAG PERAT. PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAG KEPEGAWAIAN

SUBBAG PROGRAM

SUBBAG TU PENDAPATAN

SUBBAG BANTUAN HUKUM

SUBBAG PERLENGKAPAN

SUBBAG ANALISA DAN EVALUASI

SUBBAG TU KEUANGAN & ADM BMKN

SUBBAG HUMAS & KSLN

SUBBAG TATA USAHA & RUMAH TANGGA


DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA


SUBDIREKTORAT SISTEM DAN DATA ANGKUTAN UDARA

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI

SUBDIREKTORAT ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA ANGKUTAN UDARA

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA BANDAR UDARA

SEKSI SISTEM ANGKUTAN UDARA

SEKSI PENERBANGAN NIAGA BERJADWAL

SEKSI PENERBANGAN LUAR NEGERI

SEKSI BIMBINGAN USAHA ANGKUTAN UDARA

SEKSI BIMBINGAN USAHA BANDAR UDARA

SEKSI DATA DAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA

SEKSI PENERBANGAN NIAGA TIDAK BERJADWAL

SEKSI PERJANJIAN ANGKUTAN UDARA

SEKSI PELAYANAN ANGKUTAN UDARA

SEKSI PELAYANAN USAHA BANDAR UDARA

DIREKTORAT KESELAMATAN PENERBANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT KESELAMATAN LALU LINTAS PENERBANGAN

SUBDIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR NAVIGASI PENERBANGAN

SUBDIREKTORAT INFORMASI AERONAUTIKA

SUBDIREKTORAT OPERASI BANDAR UDARA

SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PELAYANAN DARURAT

SEKSI PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

SEKSI NAVIGASI DAN KALIBRASI

SEKSI NOTAM DAN PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA

SEKSI OPERASI TERMINAL

SEKSI PENGAMANAN BANDARA DAN ANGKUTAN UDARA

SEKSI MANAJEMEN RUANG UDARA

SEKSI PENGAMATAN DAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

SEKSI KARTOGRAPHI PENERBANGAN

SEKSI PERSYARATAN OPERASIONAL AERODROME

SEKSI PK-PPK DAN SALVAGE

DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT STANDARDISASI KELAIKAN UDARA

SEKSI STANDARDISASI PRODUK AERONAUTIKA

SEKSI STANDARDISASI OPERASI DAN PERAWATAN PESAWAT UDARA

SUBDIREKTORAT REKAYASA

SUBDIREKTORAT PRODUK AERONAUTIKA

SUBDIREKTORAT OPERASI PESAWAT UDARA

SUBDIREKTORAT PERAWATAN

SEKSI PENGAWASAN PROSES REKAYASA

SEKSI PENGAWASAN MUTU DAN PROSES PRODUKSI

SEKSI PENGAWASAN OPERASI PESAWAT UDARA

SEKSI PERAWATAN PESAWAT UDARA

SEKSI UJI TERBANG DAN KEMAMPUAN PESAWAT UDARA

SEKSI PENGESAHAN PRODUKSI

SEKSI PERSONIL OPERASI PESAWAT UDARA

SEKSI PERSONIL TEKNIK PERAWATAN

DIREKTORAT TEKNIK BANDAR UDARA


SUBDIREKTORAT PROGRAM BANDAR UDARA

SUBDIREKTORAT TATA BANDAR UDARA

SUBDIREKTORAT RANCANG BANGUN FASILITAS BANDARA

SUBDIREKTORAT REKAYASA PERALATAN FASILITAS BANDARA

SUBDIREKTORAT PENGOPERASIAN FASILITAS BANDAR UDARA

SEKSI KETERPADUAN PROGRAM BANDARA

SEKSI TATA LETAK FASILITAS BANDARA

SEKSI FASILITAS SISI DARAT

SEKSI PERALATAN FASILITAS SISI DARAT

SEKSI VERIFIKASI FASILITAS SISI DARAT

SEKSI KERJASAMA DAN JARINGAN INFORMASI FASILITAS BANDARA

SEKSI TATA KAWASAN BANDARA

SEKSI FASILITAS SISI UDARA

SEKSI PERALATAN FASILITAS SISI UDARA

SEKSI VERIFIKASI FASILITAS SISI UDARA

DIREKTORAT FASILITAS ELEKTRONIKA DAN LISTRIK PENERBANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN

SUBDIREKTORAT FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN

SUBDIREKTORAT FASILITAS BANTU PENDARATAN

SUBDIREKTORAT FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDARA

SUBDIREKTORAT FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA

SEKSI PERALATAN KOMUNIKASI ANTAR STASIUN PENERBANGAN

SEKSI PERALATAN PENGAMATAN PENERBANGAN

SEKSI PERALATAN BANTU PENDARATAN INSTRUMEN

SEKSI PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI BANDAR UDARA

SEKSI PERALATAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK BANDARA

SEKSI PERALATAN KOMUNIKASI LALIN PENERBANGAN

SEKSI PERALATAN RAMBU UDARA RADIO

SEKSI PERALATAN

SEKSI PERALATAN PENGAMANAN BANDAR UDARA

SEKSI PERALATAN ELEKTROMEKANIKAL DAN INSTALASI LISTRIK BANDAR UDARA

BANTU PENDARATAN VISUAL

ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN DARAT

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN LAUT

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIAT BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAG RENCANA DAN PROGRAM

SUBBAG TU KEPEGAWAIAN

SUBBAG ANGGARAN

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG PENGEMBANGAN DIKLAT

SUBBAG JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PERBENDAHARAAN

SUBBAG HUKUM DAN KERJA SAMA

SUBBAG ANALISA DAN EVALUASI

SUBBAG PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAG AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUBBAG RUMAH TANGGA


PUSDIKLAT PERHUBUNGAN DARAT BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PROGRAM

BIDANG KERJASAMA DAN PEMANTAUAN

SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBIDANG KURIKULUM DAN ALAT PENGAJARAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBIDANG KERJASAMA


SUBBIDANG PEMANTAUAN

PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PROGRAM

SUBBAGIAN KEUANGAN



SUBBIDANG KERJASAMA




PUSDIKLAT PERHUBUNGAN UDARA BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PROGRAM

SUBBAGIAN KEUANGAN



SUBBIDANG KERJASAMA




ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 862. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : c. Subbagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 863

Recommend Documents