BAB II LANDASAN TEORI. Pariwisata dapat dipergunakan sebagai katalisator dari kegiatan pembangunan,

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Peranan obyek pariwisata Pariwisata dapat dipergunakan sebagai katalisator dari kegiatan pembangunan, kepariwisataan merupakan mata rantai panjang yang dapat menggerakkan bermacam - macam kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Penulis menjelaskan lebih lanjut terlebih dahulu berangkat dari beberapa hal berikut ini :

2.1.1. Pariwisata Menurut Yoeti (1996) kata pariwisata sesungguhnya baru popular di Indonesia setelah diselenggarakannya musyawarah nasional Touristme ke II di Tretes Jawa Timur, pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1958. Sebelumnya, kata ganti pariwisata yang digunakan kata touristme yang berasal dari bahasa Belanda yang sering pula diindonesiakan menjadi turisme. Pada waktu pembukaan musyawarah yang diadakan di gedung pemuda Surabaya, Presiden RI pertama Soekarno dalam amanatnya yang disampaikan kepada peserta musyawarah, menanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayan Prijono, perkataan Indonesia apakah yang paling tepat untuk menggantikan kata Tourisme. Dalam jawabannya kepada Presiden Ir. Soekarno Prijono memberi penjelasan, bahwa sebagai pengganti kata Tourisme dapat digunakan kata dharmawisata untuk perjalanan antar kota (dalam negeri), sedangkan untuk

Universitas Sumatera Utara

perjalanan antar benua (luar negeri) tepat digunakan kata pariwisata. Pada waktu itulah diresmikan pengganti kata tourisme menjadi kata pariwisata oleh Presiden Ir. Soekarno dan atas dasar itu pula, pada tahun 1960 istilah Dewan Pariwisata Indonesia (Depari). Adapun orang yang berjasa mempopulerkan kata pariwisata itu adalah Jendral GPH Jatikusumo yang pada waktu itu menjabat Menteri Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi dan Pariwisata. Secara etimologis kata pariwisata yang berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti tourisme (bahasa belanda) atau tourism (bahasa inggris). Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata pari dan wisata. 1. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. 2. Wisata, berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa inggris. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain. Lebih lanjut, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan dengan tujuan dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Wisatawan melakukan aktivitas selama mereka tinggal di tempat tujuan wisata dan fasilitas di buat untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan (Marpaung, 2002). Menurut Murphy dalam Pitana dan Gayatri (2005), pariwisata adalah keseluruhan dari elemenelemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain)


yang merupakan akibat dari perjalan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut dilakukan secara tidak permanen. Selanjutnya pengertian pariwisata jika di lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 1 menyatakan : a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebahagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. c. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. d. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. e. Usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut. f. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. g. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Dari beberapa pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan manusia yang sifatnya untuk sementara waktu yang dilakukan berdasarkan kehendaknya sendiri,


dengan tujuan bukan untuk berusaha, bekerja atau menghasilkan uang, akan tetapi untuk melihat atau menikmati suatu obyek yang tidak didapatkannya dari asal tempat tinggalnya.

2.1.2. Obyek Pariwisata Darmadjati dalam Ediwarsyah (1987) memberi batasan tentang pengertian obyek pariwisata adalah : “Pada garis besarnya berwujud obyek, barang-barang mati atas statis, baik yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil seni budaya, atau yang berupa gejala-gejala alam yang memiliki daya tarik kepada para wisatawan untuk mengunjunginya agar dapat menyaksikan, mengagumi, menikmati sehingga terpenuhi rasa kepuasan wisatawan-wisatawan itu, sesuai dengan motif kunjungannya”. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 obyek pariwisata adalah pewujudan dari ciptaan Tuhan, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa dan tempat serta keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk kunjungan wisata. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang di maksud obyek pariwisata adalah tempat atau obyek dari hasil ciptaan manusia atau keadaan alam yang dapat menimbulkan daya tarik manusia untuk mengujunginya.


2.1.3. Peranan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang di miliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian diatas, di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan peranan adalah suatu tingkatan kedudukan atau tugas utama yang harus dilaksanakan yang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan dari : 1. Obyeknya sudah ada akan tetapi masih belum sempurna maka akan dijadikan sempurna, atau yang sedikit dijadikan menjadi banyak, diluaskan atau di perindah. 2. Obyeknya sudah sempurna di pelihara terus menerus untuk diwariskan pada generasi yang akan datang.

2.1.4. Peranan Obyek Pariwisata Di atas telah dijelaskan pengertian peranan adalah suatu tingkatan kedudukan atau tugas utama yang harus dilaksanakan yang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan berbagai cara sehingga dapat menjadi keadaan yang lebih baik dari semula atau dijadikan banyak, diluaskan, diperindah atau dipelihara keadaan obyek tetap lestari.


Bila dihubungkan dengan pengertian obyek pariwisata, maka yang di maksud dengan peranan obyek pariwisata adalah suatu tingkatan kedudukan atau tugas yang harus dilaksanakan manusia untuk memelihara, mengembangkan, meluaskan, memperindah, menambah fasilitas yang ada di obyek pariwisata, dengan tujuan untuk menarik minat orang berkunjung di obyek pariwisata. Sebelum wisatawan mengunjungi obyek pariwisata, maka perlu mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan obyek yang akan dikunjunginya, seperti : a. Fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya. b. Fasilitas akomodasi yang merupakan tempat sementara tinggal di daerah tujuan wisata yang di kunjunginya. c. Fasilitas tempat makan dan minum yang lengkap dan sesuai dengan selera wisatawan tersebut. d. Obyek dan atraksi wisata yang ada di daerah tujuan yang akan dikunjungi. e.

Aktifitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang akan di kunjungi.

f.

Fasilitas perbelanjaan. Dari keterangan di atas, Penulis mengambil kesimpulan agar wisatawan tertarik

untuk mengunjungi obyek pariwisata yang perlu dikembangkan adalah : 1. Obyek wisata. 2. Prasarana dan sarana wisata 3. Promosi obyek pariwisata 4. Pelayananan terhadap wisatawan


2.1.4.1. Obyek wisata Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek wisata harus di rancang dan di bangun atau di kelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu obyek wisata harus di rancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut. Obyek wisata umumnya berdasarkan pada : 1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. 2. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 3. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka 4. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, huta, dan sebagainya. 5. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

2.1.4.2. Prasarana dan sarana wisata a. Prasarana Obyek Wisata Prasarana obyek wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah


tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, dan itu termasuk ke dalam prasarana umum. Untuk kesiapan obyek wisata yang akan di kunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu di bangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi obyek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesbilitas suatu obyek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. Dalam pembangunan prasarana wisata pemerintah lebih dominan, karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah, dan sebagainya, yang tentu saja meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.

b. Sarana obyek Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun


kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang di maksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran, dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuikan dengan kebutuhan wisatawan. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah di susun suatu standar wisata yang baku baik secara nasional maupun internasional, sehingga penyediaan sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan.

2.1.4.3. Promosi obyek pariwisata Pemasaran adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan resiko serendah-rendahnya (James.J.Spillane dalam Ediwarsyah 1987). Menurut Mursid (2003) Pemasaran adalah semua kegiatan usaha yang bertalian dengan arus penyerahan barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Lebih lanjut Winardi dalam Ediwarsyah (1986) mengatakan bahwa pemasaran adalah aktifitas dunia usaha yang berhubungan dengan arus benda-benda serta jasa-


jasa dari produksi sampai konsumsi dimana termasuk tindakan membeli, menjual, menyelengarakan reklame, menstandarisasi, pemisahan menurut nilai, mengangkut, menyimpan benda-benda, serta informasi pasar. Berdasarkan keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan pemasaran adalah suatu kegiatan usaha perdagangan baik dalam bentuk barang-barang atau jasa, yang dilakukan oleh Si penjual kepada Si pembeli, didalamnya termasuk tindakan memperkenalkan barang-barang dan jasa, menjual, membeli, menstandarisasi dengan tujuan untuk memberi kepuasan antara Si penjual kepada Si pembeli dengan melalui proses pertukaran. Berdasarkan keterangan di atas di ambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan pemasaran maka akan ada kegiatan promosi, karena promosi ini sangat diperlukan untuk mempertemukan antara produsen dengan konsumen, memperkenalkan jenis dan mutu barang dan jasa yang dihasilkan sehingga antara Si pembeli dan Si penjual mendapat kepuasan. Promosi adalah usaha untuk memajukan sesuatu, kerap kali istilah promosi dihubungkan dengan misalnya kepariwisataan, perniagaan yang berarti usaha untuk memajukan kedua bidang tersebut. Karena tujuan promosi adalah : a. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada pihak luar. b. Untuk meningkatkan penjualan c. Sebagai sarana untuk memberitahukan kepada pihak luar tentang kehebatan perusahan tersebut.


d. Ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahan atau produk atau jasa terhadap saingan. Bila dikaitkan dengan kepariwisataan maka yang menjadi sasaran promosinya adalah obyek pariwista, yaitu dengan cara memaparkan keadaan daya tarik dari wisata tersebut, sarana dan prasarana yang telah tersedia di obyek pariwisata, sehingga menimbulkan keinginan orang untuk berkunjung di obyek pariwisata tersebut. Berdasarkan gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan promosi obyek pariwisata adalah : 1. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada obyek paiwisata yang baik untuk di kunjungi. 2. Untuk meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan. 3. Untuk menunjukkan pada wisatawan tentang keadan obyek wisata yang mempunyai sifat spesifik dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan obyek pariwisata lainnya. 4. Untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat terutama yang ada di lingkungan obyek pariwisata.

2.1.4.4. Pelayanan terhadap wisatawan Pelayanan berasal dari kata pelayan yang artinya orang yang pekerjaannya melayani orang lain. Dari kutipan di atas, bila dikaitkan dengan pengertian pelayanan terhadap wisatawan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan


orang untuk membantu atau melayani kepentingan wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan wisatawan. Dalam melakukan pelayanan terhadap wisatawan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pelayanan terhadap wisatawan di obyek pariwisata yaitu : 1. Ramah tamah dalam menerima wisatawan. 2. Jujur melayani wisatawan, terutama dalam memenuhi kebutuhan wisatawan di obyek pariwisata. 3. Kesediaan masyarakat membantu wisatawan dalam memenuhi kebutuhannya di obyek pariwisata. 4. Rasa aman yang di peroleh wisatawan, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya.

2.2.

Ekonomi Lokal Sebelum Penulis menjelaskan pengertian pengembangan ekonomi lokal,

terlebih dahulu berangkat dari beberapa hal berikut ini : 2.2.1. Lokal Pengertian lokal dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan setempat. Namum dalam pengertian lokal yang terdapat dalam definisi pengembangan ekonomi lokal tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.


2.2.2. Ekonomi Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

2.2.3. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mendasarkan pada pendayagunaan sumber daya lokal yang ada pada suatu masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah lokal maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Untuk mencapai tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi lokal.


Menurut World Bank (2001) pengembangan ekonomi lokal sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Menurut Blakely and Bradshaw dalam Suandy (1998) pengembangan ekonomi lokal adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan Menurut International Labour Organization ILO (2001) Pengembangan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Dari sisi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi


usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan

demikian,

pembangunan

ekonomi

lokal

merupakan

upaya

pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (capacity of institutions) maupun aset pengalaman (Haeruman, 2001). Seiring

dengan

dinamika

pembangunan,

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu di landasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Dalam ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus di cegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal.


Ada beberapa tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat ini, diantaranya adalah : 1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. 2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis. 3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. 4. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. 5. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. 6. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. 7. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan Penulis untuk mengukur kondisi perekonomian masyarakat dalam berkembangnya ekonomi lokal masyarakat sekitar yaitu : pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perkembangan aktivitas ekonomi.

2.2.3.1. Pendapatan masyarakat


Setiap manusia tidak luput dari tuntutannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat kebutuhan hidup manusia berbeda-beda tergantung pada tersedianya jumlah barang dan jasa yang di peroleh, sedangkan untuk memperoleh barang dan jasa itu ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh (Djoyodikusuma dalam Ediwarsyah 1987) yakni : tingkat hidup ditentukan oleh jumlah dan mutu barang dan jasa yang di pakai, jika seseorang atau sesuatu bangsa dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan memuaskan karena ada tersedia cukup banyak barang dan jasa maka tingkat hidupnya adalah tinggi, dan sebaliknya jika barang dan jasa sangat terbatas jumlahnya maka tingkat hidupnya rendah, jumlah barang dan jasa yang mempengaruhi hidup itu adalah pendapatan. Menurut Winardi dalam Ediwarsyah (1987) yang di maksud dengan pendapatan adalah hasil berupa uang atau hasil berupa materiil lainnya yang di capai dari pada penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Bila di ambil dari pengertian pendapatan perseorangan, lebih lanjut Winardi mengatakan pendapatan perseorangan bersih adalah pendapatan perseorangan yang tersedia untuk konsumsi atau investasi atau tabungan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian pendapatan itu mempunyai aneka ragam, hal ini tergantung orientasi dari permasalahan yang di hadapi, antara lain seperti : a. Bila di tinjau dari beban biaya yang dikeluarkan dari hasil pendapatan yang di terima, maka pengertian pendapatan itu dapat dibagi atas :


1. Pendapatan dalam arti revenue, yaitu pendapatan yang belum di kurangi biaya - biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. 2. Pendapatan dalam arti income adalah pendapatan yang sudah di kurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan itu. Pengertian income itu sendiri di bagi atas dua bagian, yaitu income sebelum di potong pajak dan income sesudah di potong pajak. b. Bila di tinjau dari cara memperolehnya, maka pengertian pendapatan itu dapat di bagi atas dua bagian, yaitu : 1. Pendapatan yang di peroleh dengan mempergunakan modal. 2. Pendapatan yang di peroleh dengan mempergunakan jasa-jasa.

2.2.3.2. Lapangan pekerjaan Pengertian pasar kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja dengan semua jalan yang memungkinkan penjual tenaga kerja (pekerja) dan pembeli tenaga (majikan) bertemu dan melakukan transaksi (penerimaan, penugasan, pemberhentian, promosi, pemindahan dan sebagainya) (Soeroto, 1983). Dengan demikian pasar kerja mencakup waktu sebelum orang memasuki pekerjaan dan sesudah ada orang ada dalam pekerjaan. Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan mencakup lapangan pekerjaan yang masih lowong.


Pengertian tentang pasar kerja tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi negara atau wialayah yang bersangkutan. Dalam negara maju, yang mempunyai sistem pasaran bebas, sebagian besar dari badan-badan perekonomian sudah terorganisasikan dan hasil sudah memiliki bentuk yang lebih bersifat tetap, sebaliknya sektor informal sedikit. Hal ini menyebabkan sebagian terbesar dari kenagakerjanya terikat dalam pekerja upahan. Keadaan dalam negara berkembang sebaliknya, di dalam negara berkembang lebih banyak usaha-usaha yang belum mempunyai bentuk tetap, keseluruhan usaha semacam ini biasa disebut sektor informal. Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara umum memberikan sumbangan yang sangat positif terhadap berjalannya pasar kerja di Indonesia. Undang-undang yang baru ini memperlihatkan konsensus dari berbagai pihak terkait mengenai isu-isu yang sebelumnya sangat menimbulkan pertentangan. Dalam Undang-undang tersebut adalah ditetapkannya aturan main mengenai representasi pekerja dalam rangka proses perundingan kolektif. Namun demikian, ada beberapa bagian yang apabila dijalankan secara kaku justru akan mengurangi fleksibilitas pasar kerja. Dilaksanakan secara kaku maksudnya adalah dilaksanakan tanpa melihat kondisi perusahaan, seperti perusahaan kecil atau rumah tangga, atau jenis usahanya. Kuncinya, aturan main pasar kerja tidak seharusnya menimbulkan distorsi yang besar terhadap keputusan perusahaan mengenai investasi dan penggunaan tenaga kerja. Pengaturan yang berlebihan


mengenai upah minimum, pekerja kontrak dan outsourcing, serta PHK berpotensi untuk mengurangi fleksibilitas pasar kerja. Sektor pekerjaan atau lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Dalam analisis ketenagakerjaan pengelompokan sektor pekerjaan biasanya dilakukan sesuai dengan yang terdapat dalam buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut : 1. Pertanian (termasuk perikanan, kehutanan, Perkebunan) 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri (termasuk jasa industri) 4. Listrik, gas dan air 5. Bangunan (termasuk instalatir dan tukang gali sumur) 6. Perdagangan (termasuk usaha jual beli, katering, rumah makan, hotel, motel, losmen dan penginapan lainnya) 7. Angkutan,

pergudangan

dan

telekomunikasi

(termasuk

jasa

angkutan,

pengepakan, pengiriman dan biro perjalanan) 8. Keuangan (bank, asuransi, usaha persewaan bangunan/tanah, jasa perusahaan dan lembaga keuangan lainnya seperti : Pasar modal, penggadaian, penukaran uang asing dan sebagainya. 9. Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan, seperti lembaga legislatif, lembaga tinggi negara dan pemerintah, pertahanan keamanan, jasa pendidikan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, pembantu rumah tangga dan sebagainya.


10. Lainnya : Kegiatan/lapangan usaha atau perorangan, badan/lembaga yang tidak tercakup dalam salah satu sektor di atas atau yang belum jelas batasannya seperti tukang beling, pemulung, renternir dan lain-lain Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian status pekerjaan seseorang dapat dibagi kedalam 7 (tujuh) Kelompok, yaitu : 1. Berusaha Sendiri, adalah mereka yang bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. 2. Berusaha dengan di bantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap. 3. Berusaha di bantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan memepekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar. 4. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. 5. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha


rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. 6. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. 7. Pekerja keluarga, adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha untuk memperoleh pengahasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Tenaga kerja terbagai atas tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria. Pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin ini pada dasarnya agar kualitas produksi bisa terjamin karena adanya kesesuaian antara tenaga dengan jenis pekerjaannya. Berdasarkan kualitasnya tenaga kerja terbagi atas: a. Tenaga kerja terdidik/ahli yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang di peroleh dari jenjang pendidikan formal seperti dokter, notaris, arsitektur dan sebagainya. b. Tenaga kerja terampil/terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang di peroleh dari pengalaman atau kursus-kursus seperti monitor, tukang las.


Berdasarkan lapangan pekerjaan tenaga kerja dapat di bagi menjadi beberapa bagian : a. Tenaga kerja profesional adalah tenaga kerja yang umumnya mempunyai pendidikan tinggi yang menguasai suatu bidang ilmu pengetahuan khusus, seperti arsitektur, dokter. b. Tenaga kerja terampil (terlatih) tenaga yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang tertentu yang diperoleh dari pendidikan seperti pendidikan menengah plus sampai setara Diploma 3, seperti tenaga pembukuan. c. Tenaga kerja biasa adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti tukang gali sumur.

2.2.3.3. Perkembangan aktivitas ekonomi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aktivitas adalah keaktifan; kegiatan; kesibukan; kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan. Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk hidupnya. Aktivitas ini dapat dapat terjadi dalam bentuk sektor formal maupun sektor informal. Di daerah wisata banyak terjadi berbagai macam aktivitas ekonomi, seperti berjualan, berdagang, sektor jasa dan lain-lain. Dengan adanya perkembangan pariwisata tentu mempunyai kaitan dengan berbagai aspek aktivitas kehidupan masyarakat khususnya dari segi ekonomi. Apabila di lihat


dari segi ekonomi bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berupa pajak, retribusi, dan sumber devisa bagi negara. Industri

pariwisata

dapat

meningkatkan

perkembangan

aktivitas

perekonomian daerah tersebut berupa berdagang, berjualan, sektor jasa, industri padat karya yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk. Perkembangan pariwisata tidak hanya industri padat karya yang dapat di bangun, banyak aktivitas ekonomi yang dapat di buat di obyek pariwisata tersebut, terutama di sektor informal seperti warung makan, penjual souvenir dan aksessoris, makanan ringan khas daerah dan lain-lainnya.

2.3. Penelitian Sebelumnya Ediwarsyah

(1987),

melakukan

penelitian

yang

berjudul

“Pegaruh

Pengembangan Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Obyek Pariwisata (Suatu Penelitian di Kelurahan Kecamatan Girsang Sipanganbolon Kabupaten Dati II Simalungun)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata mempunyai pengaruh terhadap pendapatan masyarakat di lingkungan obyek pariwisata. Angela (2004), melakukan penelitian berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karo”. Mengemukakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo signifikan di pengaruhi oleh sarana dan fasilitas di lokal obyek pariwsata, sarana komunikasi dan trasnportasi, dan harga jualproduk di lokasi obyek pariwisata. Jumlah kunjungan


wisatawan pada gilirannya berperan signifikan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Karo. Henry (2008), melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Lokasi Wisata Theme Park Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Pantai Cermin. Dalam penelitian ini menunjukkan setelah adanya wisata Theme Park masyarakat masih belum merasakan secara signifikan dengan indikasi masyarakat setempat masih kesulitan mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Namun dari segi pengembangan wilayah dengan adanya wisata Theme Park berdampak positif dengan indikasi masyarakat setempat banyak yang bekerja di lokasi wisata Theme Park, masyarakat setempat khususnya ibu-ibu banyak yang berdagang di lokasi wisata Theme Park. Sutan (2007), melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Potensi Wisata Bahari Kawasan Obyek Pariwisata Pantai Cermin”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wisata bahari Pantai Cermin merupakan aset yang luar biasa terhadap pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai, dengn adanya pastisipasi dari masyarakat memiliki pengaruh positif karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.


2.4. Kerangka Pemikiran Untuk mempermudah pemahaman kita tentang konsep penelitian ini, maka dapat di lihat pada bagan di bawah ini : Peranan Obyek Pariwisata

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pantai Cermin 1. Obyek wisata.

1. Pendapatan masyarakat

2. Prasarana dan sarana

2. Lapangan kerja

wisata

3. Perkembangan aktivitas ekonomi

3. Promosi obyek pariwisata 4. Pelayananan terhadap wisatawan

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 di atas dapat dikemukan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini adalah peranan obyek pariwisata Pantai Cermin dengan indikator obyek wisata, prasarana dan sarana wisata, promosi wisata, pelayanan terhadap wisatawan. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengembangan ekonomi lokal dengan indikatornya adalah pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan perkembangan aktivitas ekonomi. Dapat dijelaskan bahwa peranan obyek wisata Pantai Cermin diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal masyarakat dengan melihat dari indikator yang terikat dengan ekonomi tersebut.


BAB II LANDASAN TEORI. Pariwisata dapat dipergunakan sebagai katalisator dari kegiatan pembangunan,

Recommend Documents