7
BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Kepabeanan
Istilah dan pengertian kepabeanan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 1. Bea adalah pungutan negara yang dikenakann terhadap barang-baarang Impor dan Ekspor 2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang 3. Impor barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean dari luar daerah pabean 4. Ekspor barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean 5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
8
6. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk 7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar uadara, atau tempat lain ynag ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai 8. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang di impor 9. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang ekspor 10. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk dan bea keluar
2.2
Dasar Hukum
Agar penjelasan penulis sesuai dengan dan tidak menyimpang dari ketentuan dan kaidah yang berlaku, berikut ini penulis sampaikan dasar hukum Bea dan Cukai, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112/KMK.04/2003 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor
9
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tentang Impor Sementara 4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai Salinan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER- 51 /BC/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara Direktur Jendral Bea dan Cukai 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 6. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER- 2 /BC/2011 Tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
2.3
Pengertian dan Fungsi Pajak 2.3.1
Pengertian Pajak
Dalam hal ini penulis menjelaskan beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli menurut buku Resmi,Siti.2013.Perpajakan teori dan kasus.Edisi ketujuh.Jakarta.Selemba Empat, di antaranya yaitu : 1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Raochmat Soemitro, S.H: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment
10
2. Definisi pajakk yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat : Pajak suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum 3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J. Feldmann: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Pajak digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment
11
2.3.2
Fungsi Pajak
Pajak mempunyai dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), dan fungsi regularend (pengatur) 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi
maupun
intensifikasi
pemungutan
pajak
melalui
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain 2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapi tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur adalah a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Pengenaan pajak ini dimaksudkan
agar
rakyat
mengonsumsi barang mewah
tidak
berlomba-lomba
untuk
12
b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lainnya: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia f) Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia
2.4
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak penghasilan pasal 22 menurut Resmi (2012) merupakan
pajak yang
dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badanbadan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak penghasilan pasal 22
13
dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihakpihak tertentu.
2.5
Pengertian Jaminan dan Jenis-Jenis Jaminan 2.5.1
Pengertian Jaminan
Jaminan dalam rangka kepabeanan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean. Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.
2.5.2
Jenis-Jenis Jaminan
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, jaminan yang disyaratkan dapat digunakan sekali atau terus menerus. Jaminan yang dapat digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara: a) Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau
14
b) Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan. Jaminan khususnya untuk impor sementara yang disyaratkan menurut UndangUndang Kepabeanan dapat menggunakan: a) Jaminan tunai; b) Jaminan bank; c) Jaminan dari perusahaan asuransi; atau d) Jaminan lainnya. yaitu jaminan tertulis Dalam hal Jaminan yang diserahkan berupa Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud Jaminan hanya dapat digunakan sekali.
A. Jaminan Tunai Jaminan tunai sebagaimana dimaksud merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean. Jaminan tunai sebagaimana dimaksud harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean. Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean. Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara: a. menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean.
15
Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana dimaksud
bendahara
penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya. Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/ kantor/satker.
B. Jaminan Bank Jaminan bank sebagaimana dimaksud merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi). Jaminan bank sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi. Jaminan bank sebagaimana dimaksud digunakan sekali sebagaimana dimaksud sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. Jaminan bank sebagaimana dimaksud digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
C. Jaminan dari Perusahaan Asuransi Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Customs Bond. Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud harus diterbitkan oleh surety yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk Customs Bond berdasarkan keputusan Menteri. Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud merupakan
16
Jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Surety sebagaimana dimaksud), principal sebagaimana dimaksud dan oblige sebagaimana dimaksud merupakan penjamin, terjamin, dan penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
D. Jaminan Lainnya 1) Jaminan Tertulis Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: a) importir yang merupakan instansi pemerintah;
17
b) importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; c) perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau d) importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara. Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini. Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan tertulis, importer sebagaimana dimaksud mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Atas permohonan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis; atau tidak disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. Permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini. Keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
18
XIV Peraturan Menteri Keuangan ini. Dalam hal Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana
dimaksud
permohonan
izin
penggunaan
Jaminan
tertulis
sebagaimana dimaksud diatur oleh Direktur Jenderal. Izin penggunaan Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean. Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: a) untuk importir sebagaimana dimaksud i.
pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;
ii.
pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau
iii.
pimpinan tertinggi TNI dan POLRI atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi;
b) importir yang bersangkutan dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran dari instansi pemerintah terkait untuk importir c) direktur utama untuk importir d) wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memiliki atau menguasai barang impor sementara untuk importir Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat menyetujui penggunaan Jaminan tertulis lainnya selain Jaminan tertulis yang digunakan oleh importir dari Terjamin atau Penjamin sebagai garansi atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang dan/atau penetapan dalam peraturan kepabeanan yang
19
mensyaratkan penyerahan Jaminan. Hal tertentu sebagaimana dimaksud antara lain: keadaan darurat bencana, kegentingan memaksa; atau kegiatan yang bersifat kenegaraan.
2.6
Impor Barang Sementara
Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk Di ekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2.6.1
Syarat dan Penggolongan Barang Impor Sementara yang
Mendapat Keringanan 2.6.1.1 Syarat dan Penggolongan Impor Sementara
Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai Barang Impor Sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) tidak akan habis dipakai, yaitu barang impor yang tidak habis digunakan secara fungsi maupun bentuk selama jangka waktu Impor Sementara b) mudah dilakukan identifikasi, yaitu mudah dikenali selama jangka waktu Impor Sementara dan saat Diekspor kembali; dan/atau memiliki ciri-ciri, spesifikasi teknis atau tanda khusus lainnya yang melekat pada Barang Impor Sementara sehingga dapat dikenali antara lain merek, tipe, atau nomor seri. c) dalam jangka waktu Impor Sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; d) tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan
20
e) terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan Diekspor Kembali
2.6.1.2 Penggolongan Impor Sementara
Barang Impor Sementara dapat diberikan Pembebasan Bea Masuk atau Keringanan Bea Masuk. Barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk diberikan keringanan bea masuk, termasuk: a. mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur; meliputi mesin dan peralatan untuk uji coba produksi, pemeliharaan,
penyortiran,
pengolahan,
pemrosesan,
pencetakan
(moulding), dan pengemasan, termasuk juga barang untuk uji coba yg terpasang menyatu dengan sistem yang sudah ada, misalnya Base Transceiver Station (BTS); b. barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan, yaitu meliputi barang yang mempunyai fungsi utama untuk memperbaiki; c. barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian, yaitu meliputi barang yang mempunyai fungsi utama untuk mengetes atau menguji; atau d. kapal air/tangki terapung yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama meliputi kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, floating storage offloading (FSO), atau kapal semacam itu
21
2.7
Pengertian Fasilitas Keringan Bea Masuk Atas Barang Impor Sementara
Keringanan Bea Masuk Atas Barang Impor Sementara adalah pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan yang merupakan keringanan bersyarat dalam rangka Impor Sementara.
