BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
II.1. Landasan Teori II.1.1.1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologi keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O’Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Hasil Survei “The Millenium Poll on CSR” (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan 9
bahwa dalam membentuk opini dan legitimasi perusahaan; 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik sehat karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) paling berperan dalam meningkatkan legitimasi, 40% responden menyatakan citra perusahaan & brand image mempengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang mendasari opini bahwa faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen mendasari legitimasi stakeholder. Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Uraian di atas menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Teori legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan mekanisme corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Mekanisme corporate governance dan profitabilitas memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, dengan mekanisme corporate governance dan profitabilitas yang mencukupi, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat
10
yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.
II.1.1.2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (shareholder) sebagaimana terjadi selama ini. Tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization (Luk et. al. 2005). Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, para pekerja perusahaan, dan lain sebagainya yang keberadaanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Sementara
itu,
Hummels
(1998)
memberi
definisi
sebagai
berikut:
“......(stakeholder are) individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization’s practices, policies and actions.” Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya
memperhatikan
stakeholder,
karena
mereka
adalah
pihak
yang
mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak 11
memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendukungnya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern. Esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap dengan masyarakat sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan economic
measurement
yang
cenderung
shareholder
orientation,
ke
arah
memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan berpihak terhadap masalah sosial kemasyarakatan (stakeholder orientation).
II.1.1.3. Teori Keagenan (Agency Theory) Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal
untuk
menjalankan
perusahaan.
Agen
berkewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya . 12
Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dengan agen. Praktik CSR dan pengungkapannya juga dikaitkan dengan agency theory (Cowen dkk, 1987; Adams, 2002; dan Campbell, 2000 dalam Farook dan Lanis, 2005). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari pemilik modal. Gray et. al. (1987) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan perluasan tanggung jawab organisasi di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya shareholders.
13
II.1.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) II.1.2.1. Konsep dan Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang kepentingan (stakeholder). Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post et al., 2002: 8). Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut ACCA (dalam Anggraini, 2006), pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. Johnson and Johnson (2006) mendefinisikan sebagai berikut: “Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society”.
14
Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ghana (2006) mendefinisikan sebagai berikut: “CSR is about capacity building for sustainable likelihoods. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government,......Corporate Social Responsibility (CSR) is about business giving back to society”. Batasan yang diberikan Ghana tersebut memberikan penjelasan secara lebih dalam, bahwa sesungguhnya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) memberikan kapasitas dalam membangun corporate building menuju terjaminnya going concern perusahaan. Di dalamnya, termasuk upaya peka (respect) terhadap adopsi sistemik berbagai budaya (kearifan lokal) ke dalam strategi bisnis perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Post (2002) menyatakan bahwa ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) economic responsibility; (2) legal responsibility; dan (3) social responsibility. Economic responsibility, keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi shareholder, seperti: meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut interest yang dikenakan. 15
Legal responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan
sedang
menjalankan
aktivitas
operasi,
maka
harus
dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan. Social responsibility, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. Social responsibility menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi externalities dis-economic. Hal itu, memunculkan resistensi sosial dan dapat memunculkan konflik sosial. Kotler dan Lee (2005) memberikan definisi CSR sebagai berikut: “Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practice and contributions of corporate resources”. Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undangundang ketenagakerjaan. Dengan demikian, social responsibility lebih ditekankan pada motive approach bukan system approach. Social responsibility lebih dipicu oleh cara pandang, hasil kreasi dan iktikad baik manajer perusahaan. Terdapat tiga perspektif tanggung jawab perusahaan, yaitu: sosial, ekonomi, dan legal.
Pencapaian
ketiga
nilai
perusahaan
tersebut
harus
simultan
dan
berkesinambungan. Pencapaian ekonomi tidak boleh melanggar aspek peraturan dan perundangan serta ekonomi. Begitu juga pencapaian nilai sosial perusahaan juga tidak 16
boleh meniadakan orientasi ekonomi dan sosial. Hal yang sama juga diperhatikan, bahwa pencapaian nilai lingkungan perusahaan juga tidak boleh mengorbankan kepentingan pencapaian nilai sosial dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
II.1.2.2. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social Responsibility Accounting
(SRA)
atau
Akuntansi
Pertanggungjawaban
Sosial.
Faktor
yang
mempengaruhi implementasi dan pengungkapan CSR adalah diantaranya political economy theory, legitimacy theory, dan stakeholder theory (Deegan 2002; Campbell, Craven and Shrives 2002).
17
II.1.3. Corporate Governance Corporate governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Mendefinisikan tanggung jawab dan hak peserta perusahaan kunci, prosedur pengambilan keputusan, dan cara dimana perusahaan akan menetapkan, mencapai, dan memantau tujuannya. Definisi corporate governance yang dikemukakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) sebagai berikut: “Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders and other stakeholders”. Pelaksanaan dan pengendalian perusahaan akan melibatkan organ-organ di dalam perusahaan yang akan berperan sebagai pelaksana dan pengawas. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu sebagai berikut: 1.
Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan; serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
2.
Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
3.
Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. 18
4.
Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
5.
Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Selain itu, pengelolaan perusahaan tersebut harus diawasi untuk menjamin terjadinya optimalisasi nilai perusahaan bagi para pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan corporate governance yang baik. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian direksi secara sementara (KCKG, 2006). Jika terjadi pemberian sanksi pemberhentian direksi secara sementara, maka tindakan tersebut harus segera diikuti dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dewan komisaris beserta perangkatnya berkewajiban untuk mengawasi penerapan corporate governance yang baik, termasuk di dalamnya masalah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas publik. Corporate governance adalah suatu istilah relatif baru yang digunakan untuk suatu 19
konsep lama yakni kewajiban industri dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dimana diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Prinsip dasar corporate governance meliputi lima aspek, yaitu: 1.
Transparency (transparansi) yaitu pengungkapan yang dilakukan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta stakeholders. Prinsip ini dapat diwujudkan antara lain dengan mengembangkan accounting system, information technology, dan management information system.
2.
Accountability
(akuntabilitas)
yaitu
kejelasan
fungsi
dan
pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit. 3.
Responsibility (responsibilitas) yaitu tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.
4.
Independency (independensi) yaitu untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
20
5.
Fairness (kewajaran) yaitu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini diwujudkan dengan corporate conduct (pedoman perilaku perusahaan), kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self dealing, dan konflik kepentingan.
II.1.4. Profitabilitas Brigham dan Houston (2001, p.197) menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Sartono (2001, p.119) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Elkington dalam Wibisono (2007) menyatakan bahwa profit, merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofi operasional perusahaan, profit
merupakan orientasi
utama perusahaan. Meskipun, dengan berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, yang tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan. Mana mungkin perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak keuntungan yang memadai mampu menjamin dan mempertahankan going concern”. Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, meningkatkan tingkat kesejahteraan pemilik (shareholder), yang hal itu bisa dilakukan manakala didukung kemampuan menciptakan keuntungan (profit) perusahaan.
21
II.2. Pengembangan Hipotesis II.2.1. Corporate Governance dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam ke luar. Hal tersebut berarti sebelum melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat discretionary/voluntary, perusahaan terlebih dahulu harus membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Perusahaan pun harus menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga dapat menjamin tercapainya maksimalisasi laba (economic responsibilities). Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan pada saat membahas corporate social performance, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah kebijakan untuk menuntun pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak menerapkan corporate governance yang baik (GCG). Implementasi CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG, sehingga perusahaan yang melaksanakan GCG sudah seharusnya melakukan pelaksanaan CSR. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia khususnya prinsip responsibilitas, dimana dalam pedoman tersebut dinyatakan, “Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Faktor-faktor mekanisme corporate governance juga dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan ukuran komite audit berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR (Yuniasih dan Wirakusuma, 2007) menghubungkan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi positif. Penelitian ini akan menggunakan kepemilikan manajerial dan komposisi dewan 22
komisaris independen sebagai proksi mekanisme corporate governance. Hal ini untuk menguji kembali hasil penelitian sebelumnya. Terdapat penelitian terdahulu oleh Novita dan Djakman (2008), Yuniasih dan Wirakusuma (2007) dan Rustiarini (2006). Novita dan Djakman (2008) melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab (CSR Disclosure) pada laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan daam laporan tahunan. Yuniasih dan Wirakusuma (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini hanya menggunakan 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005-2006 sehingga tidak dapat digeneralisasi dan belum dapat merepresentasikan semua perusahaan yang ada. Penelitian ini juga hanya menggunakan ROA sebagai proksi kinerja keuangan dan kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit sebagai proksi GCG. Hasil penelitian menunjukkan ROA terbukti berpengaruh positif secara statistik pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama tahun 2005-2006. Pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada hubungan ROA dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan ROA dan nilai perusahaan. Sedangkan Rustiarini (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur 23
kepemilikan saham pada pengungkapan corporate social responsibility. Penelitian ini menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, institusional, dan asing terhadap pengungkapan CSR. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh pada pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dikaitkan dengan corporate governance. Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Mekanisme corporate governance seperti struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris independen adalah mekanisme yang dapat memberikan arahan dan kontrol terhadap perusahaan dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan asset management (Koh, 2003; Veronica dan Bachtiar, 2005). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif, 2006). Hal senada juga dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1986) dalam Barnae dan Rubin (2005) bahwa institutional shareholders,
24
dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Novita dan Djakman, 2008). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan corporate governance yang baik. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian direksi secara sementara (KCKG, 2006). Jika terjadi pemberian sanksi pemberhentian direksi secara sementara, maka tindakan tersebut harus segera diikuti dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan dewan komisaris independent (outside member board) akan semakin menambah efektifitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris independen juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah keagenan. Penjelasan di atas, memberikan pemahaman bahwa dengan tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen. Pengungkapan CSR adalah salah satu aktivitas perusahaan yang dimonitor oleh pemilik saham institusi. Sehingga hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut;
25
H1a-0
:
Kepemilikan
institusional
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan tanggung jawab perusahaan. H1a-1 : Kepemilikan institusional perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan.
H1b-0 : Komposisi dewan komisaris perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. H1b-1 : Komposisi dewan komisaris perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
II.2.2. Profitabilitas dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan. Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba. Bowman & Haire (1976) dan Preston
26
(1978) dalam Hackston & Milne (1996) menyatakan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Anggraini, 2006). Penelitian terdahulu oleh Mulyadi dan Anwar (2011) melakukan penelitian mengenai investor’s perception on corporate responsibility of Indonesian listed companies. Hasil menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak stock’s return. Sehingga tidak mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Anwar, Haerani, Pagalung (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan dan harga saham. Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA, ROE, dan EVA) dan harga saham pada perusahaan manufaktur, komunikasi dan bank yang terdaftar di BEI. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan EVA berpengaruh positif pada pengungkapan CSR pada laporan keuangan perusahaan. Untari (2010) melakukan penelitian mengenai effect on company characteristics corporate social responsibility disclosures in corporate annual report of consumption listed in Indonesian Stock Exchange. Dimana penelitian ini hanya menggunakan 18 perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2008 yang mengungkapkan CSR di dalam laporan tahunan. Penelitian ini menguji karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan size perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
Sedangkan
tingkat
leverage
tidak
berpengaruh
terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan Pian KS (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan 27
regulasi pemerintah terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada laporan tahunan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan saham pemerintah, regulasi pemerintah, tipe industri, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Rosmasita, 2007) juga menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Anggraini (2006) tidak berhasil membuktikan profitabilitas terhadap pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Lang dan Landholm (1993) menyatakan bahwa hubungan profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan isu kontroversial untuk dipecahkan. Argumentasinya adalah bahwa akan terdapat biaya tambahan dalam rangka pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, profitabilitas akan menjadi turun. Sehingga hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut : H2-0 : Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. H2-1 :
Tingkat
profitabilitas
perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
28
II.3. Kerangka Pemikiran Teoritis Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Profitabilitas ( ROE )
Corporate Governance : -
Kepemilikan Institusional
-
Komposisi Dewan Komisaris Independen
Penelitian Terdahulu Hipotesis Penelitian
Corporate Governance dan
Profitabilitas dan Pengungkapan
Pengungkapan Tanggung jawab Sosial
Tanggung jawab Sosial
Analisis Data
Analisis Statistik
Analisis Deskriptif
Hasil Penelitian Hasil pengujian
Corporate Governance
Profitabilitas terhadap
terhadap Pengungkapan
Pengungkapan Tanggung jawab
Tanggung jawab Sosial
Sosial
Simpulan dan Saran 29
