BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Anggaran 2.1.1 Definisi Anggaran Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Deddi et al. (2007) dalam akuntansi sektor publik mendefinisikan anggaran sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009) . Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan lokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.
9
10
2.1.2 Fungsi Anggaran Mardiasmo (2009) menjelaskan fungsi-fungsi anggaran dalam 8 aspek: 1. Sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Anggaran sebagai alat Pengendalian (control tool). 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Anggaran sebagai alat politik. 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. 7. Anggaran sebagai alat motivasi. 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Anggaran daerah seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana (belanja), tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kerja yang ingin dicapai. Anggaran pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran pemerintah daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.
11
2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran, dimana setiap manajer dalam organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
Proses
penyusunan
anggaran
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan tiga pendekatan yaitu: 1. Top-Down Approach (pendekatan dari atas ke bawah) Dalam pendekatan ini, proses penyusunan anggaran dimulai dari manajer puncak. Anggaran disusun dan ditetapkan oleh pimpinan dan anggaran harus dilaksanakan bawahan. Anggaran top-down approach mempunyai kelemahan antara lain: kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat dilaksanakan, dan sulit berhasil mencapai tujuan. 2. Bottom-Up Approach (pendekatan dari bawah ke atas) Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa mendatang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Meskipun dapat menciptakan komitmen manajemen bawah, namun anggaran bottom-up mempunyai
kelemahan
sebagai
berikut:
seringkali
tidak
mempertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang ingin dicapai terlalu mudah.
12
3. Participative Budget (anggaran partisipasi) Pendekatan penganggaran yang melibatkan manajer level menengah dalam pembuatan estimasi anggaran disebut participative budget. Anggaran partisipasi merupakan anggaran yang dibuat dengan kerjasama penuh dari manajer pada semua tingkatan. Keberhasilan program anggaran terutama akan ditentukan oleh cara pembuatan anggaran itu sendiri. Proses penyusunan anggaran bisa dari atas ke bawah, bisa juga sebaliknya, dan ada juga yang menggunakan gabungan dari keduanya. Anggaran yang disusun secara participative merupakan cara efektif untuk memotivasi kinerja bawahan (Hofstede, 1968 dalam Prihandini, 2011).
Participative
budget
melibatkan
bawahan
dalam
proses
penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. 2.1.4 Partisipasi Anggaran Bangun (2009) dalam tulisannya mengemukakan partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Sardjito dan Muthaher, (2007) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam
13
pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. (Syafrial, 2009) 2.1.5 Kejelasan Sasaran Anggaran Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Abdullah (2003) dalam Bulan (2011) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:
14
1.
Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
2.
Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3.
Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4.
Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
5.
Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.
2.2 Akuntabilitas Publik Mahsun et al. (2011) dalam akuntansi sektor publik menjelaskan bahwa aspek akuntabilitas publik merupakan salah satu dari tiga aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban
kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang
amanah
(agent)
untuk
memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)
15
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Selanjutnya,
Mardiasmo
(2009) juga menyebutkan
bahwa
akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1.
Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) Pertanggungjawaban
vertikal
(vertical
accountability)
adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. 2.
Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) Pertanggungjawaban
horizontal
(horizontal accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sulistoni (2003) dalam Sopanah dan Wahyudi (2010), pemerintahan yang accountable memiliki ciri- ciri sebagai berikut: 1.
Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
2.
Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3.
Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4.
Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
16
5.
Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban
publik,
masyarakat
dapat
menilai
derajat
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu: 1.
Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2.
Akuntabilitas Proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
17
3.
Akuntabilitas Program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4.
Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
2.3 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kinerja (performance) dalam Mahsun et. al (2011:141) adalah gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan
suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Prawirosentono (2002:120) dalam Jalaluddin dan Bahri (2009) menyebutkan terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan kinerja organisasi juga baik. Mahoney et. al (1963) dalam Natalia (2010) menyebutkan bahwa kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator:
18
1.
Perencanaan, dalam arti kemampuan untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja penganggaran, merancang prosedur, dan pemrograman.
2.
Investigasi, yaitu kemampuan mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan, dan rekening, dan analisis pekerjaan.
3.
Pengkoordinasian,
yaitu
kemampuan
melakukan
tukar
menukar
informasi dengan orang lain di bagian organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan menyesuaikan program, memberitahukan bagian lain, dan hubungan dengan manajer lain. 4.
Evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk.
5.
Pengawasan
(supervisi),
yaitu
kemampuan
untuk
mengarahkan,
memimpin dan mengembangkan bawahan, membimbing, melatih, dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas pekerjaan dan menangani bawahan. 6.
Pemilihan staff (staffing), yaitu kemampuan untuk mempertahankan angkatan kerja, merekrut, mewawancarai, dan memilih pegawai baru, menempatkan, mempromosikan dan mutasi pegawai.
7.
Negosiasi, yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar dengan wakil penjual, tawar menawar secara kelompok.
19
8.
Perwakilan (representative), yaitu kemampuan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis,
pidato
untuk
acara-acara
kemasyarakatan,
pendekatan
kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum perusahaan. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pemerintah daerah sebagai berikut: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari: 1.
Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat;
2.
Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;
3.
Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;
4.
Unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta
5.
Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.
20
2.4 Penelitian Terdahulu Putra (2013) melakukan penelitian secara empiris dan menganalisis pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kota Padang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kota Padang. Jalaluddin dan Bahri (2009) dalam jurnalnya yang berjudul: “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Banda Aceh. Wulandari (2013) meneliti pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Padang. Hasil penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan positif antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Padang. Bangun (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen
21
berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal. Prihandini (2011) meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang dimoderasi oleh budaya organisasi dan komitmen organisasi. Anggraeni (2009) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintah kabupaten Kota Labuhan Batu. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara simultan, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Secara parsial, partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Labuhan Batu. Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kota Labuhan Batu. Nugrahani (2009) meneliti mengenai pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan self-efficacy terhadap kinerja manajer di Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, namun self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di Yogyakarta.
22
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No 1
Peneliti
Judul Penelitian
Anggraeni
Pengaruh Partisipasi
(2009)
Anggaran dan
Variabel - Partisipasi Anggaran
Hasil 1. Partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara
Komitmen Organisasi - Komitmen
simultan tidak berpengaruh
terhadap Kinerja
signifikan terhadap kinerja SKPD
SKPD Pemerintah
Organisasi - Kinerja
Kabupaten Kota
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Labuhan Batu
2. Secara parsial, partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. 3. Secara parsial, komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
2
Bangun
Pengaruh Partisipasi - Partisipasi
(2009)
dalam Penyusunan
Penyusunan
penyusunan anggaran, kejelasan
Anggaran, Kejelasan
Anggaran
sasaran anggaran, dan struktur
Sasaran Anggaran
- Kejelasan
1. Secara simultan, partisipasi
desentralisasi mempunyai
dan Struktur
Sasaran
pengaruh signifikan terhadap
Desentralisasi
Anggaran
kinerja manajerial SKPD.
Terhadap Kinerja Manajerial Skpd dengan Pengawasan
- Struktur Desentralisasi - Kinerja
2. Secara parsial, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur
Internal sebagai
Manajerial
desentralisasi mempunyai
Variabel Pemoderasi
Pengawasan
pengaruh signifikan terhadap
23
(Studi Kasus pada
Internal
Pemerintahan
kinerja manajerial SKPD. 3. Pengawasan internal tidak dapat
Kabupaten Deli
memoderasi pengaruh partisipasi
Serdang)
penyusunan anggaran, kejelasan, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.
3
Jalaluddin
Pengaruh Partisipasi
- Partisipasi
dan
Anggaran, Kejelasan
Anggaran
Bahri(2009) Tujuan Anggaran,
- Kejelasan
1. Secara parsial, Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi
dan Evaluasi
Tujuan
Anggaran berpengaruh terhadap
Anggaran terhadap
Anggaran
kinerja Aparat Pemerintah
Kinerja Aparat
- Evaluasi
Pemerintah Daerah
Anggaran
(Studi Empiris pada
Kinerja
Daerah Kota Banda Aceh. 2. Secara simultan, Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan
Satuan Kerja
Anggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah
Anggaran berpengaruh terhadap
Kota Banda Aceh).
kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
4
Nugrahani
Pengaruh Partisipasi - Partisipasi
(2009)
Anggaran,
Anggaran
Komitmen
- Komitmen
kinerja manajerial.
Organisasi
2. Komitmen organisasi
Organisasi, dan Self-
1. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif dengan
Efficacy terhadap
- Self-Efficacy
tidakberpengaruh positif
Kinerja Manajerial
- Kinerja
dengankinerja manajerial.
Manajerial
Self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.
5
Prihandini
Pengaruh Partisipasi
- Partisipasi
(2011)
Penyusunan terhadap
Penyusunan
pengaruh yang positif terhadap
Kinerja Aparat
Anggaran
kinerja manajerial.
1 Partisipasi anggaran mempunyai
24
Pemerintah Daerah
- Kinerja
dengan Budaya
- Budaya
Organisasi dan
2 Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap
Organisasi
hubungan antara partisipasi
Komitmen Organisasi - Komitmen
anggaran dan kinerja aparat
sebagai Variabel
pemerintah daerah.
Organisasi
Moderating
3 Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah.
6
Putra
Pengaruh
(2013)
Akuntabilitas Publik dan Kejelasan
- Akuntabilitas Publik - Kejelasan
Sasaran Anggaran
Sasaran
terhadap Kinerja
Anggaran
Manajerial Satuan Kerja Perangkat
- Kinerja Manajerial
1. Akuntabilitas Publik berpengaruh
signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD 2. Kejelasan Sasaran Anggaran
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD
Daerah Kota Padang 7
Wulandari
Pengaruh Partisipasi - Partisipasi
(2013)
Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat
Anggaran - Komitmen Organisasi - Kinerja
1. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintahdaerahkota Padang. 2. Komitmen organisasi
Pemerintah Daerah
berpengaruh signifikan positif
(Studi Empiris pada
terhadap kinerja aparat
Satuan Kerja
pemerintahdaerah kota padang.
Perangkat Daerah Kota Padang)
25
2.5 Pengembangan Hipotesis 2.4.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Menurut Chong (2002) dalam Prihandini (2011), partisipasi anggaran merupakan sebuah proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran diharapkan dapat membantu serta menunjang kinerja manajerial dari suatu entitas. Partisipasi anggaran juga diharapkan dapat menjadi sarana akuntansi terbaik bagi tiap individu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Beberapa studi yang berkaitan dengan partisipasi anggaran antara lain Jalaluddin dan Bahri (2009), dalam jurnalnya mengemukakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Banda Aceh. Wulandari (2013) meneliti pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Padang. Hasil penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan positif antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Padang. Bangun (2009) juga meneliti mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Prihandini (2011) meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Hasil
26
penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang dimoderasi oleh budaya organisasi dan komitmen organisasi. Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja masih menunjukan hasil yang bertentangan, hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian Anggraeni (2009) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintah kabupaten Kota Labuhan Batu. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Labuhan Batu. Nugrahani (2009) juga
meneliti
mengenai
pengaruh
partisipasi
anggaran,
komitmen
organisasi, dan self-efficacy terhadap kinerja manajer di Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Yogyakarta, namun self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.
27
Dengan adanya tanggung jawab ini maka akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut: Ha1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruhpositif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
2.4.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Putra (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Kota Padang. Jalaluddin dan Bahri (2009) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Banda Aceh.
28
Bangun (2009) juga dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, sehingga semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut: Ha2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Setiawan (2012) dalam tulisannya menyebutkan bahwa dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas
29
kinerja
pemerintah
daerah,
sehingga
jalannya
pemerintahan
dapat
berlangsung dengan baik. Semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Putra (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan positif antara akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial SKPD kota Padang. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang positif antara akuntabilitas publik dan kinerja aparat pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut: Ha3: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
