BAB II LANDASAN TEORI. BUMN menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 bab I pasal 1 adalah badan

BAB II LANDASAN TEORI II.1 Rerangka Teori dan Literatur II.1.1 BUMN II.1.1.1 Pengertian BUMN BUMN menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 bab I pasal 1 adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

II.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN Menurut kutipan dibuku Riant dan Ricky (2005 : 133) sesuai dengan pasal 10 ayat 1 maka pendirian BUMN diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

II.1.1.3 Modal BUMN Menurut Gatot (2009 : 277-278) modal BUMN berasal dari harta kekayaan Negara. Dalam pasal 4 ayat (1) UU No.19 tahun 2003 disebutkan, modal Badan Usaha Milik Negara merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemisahan adalah pemisahan kekayaan Negara dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaanya didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa modal BUMN memang berasal dari harta kekayaan Negara tetapi harta kekayaan itu telah dipisahkan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pengelolaan modal BUMN tidak lagi mengikuti sistem APBN, namun dilakukan berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat. II.1.1.4 Jenis-jenis BUMN Menurut Alam (2006 : 165) Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua jenis, yaitu: 1. Badan usaha Perseroan (Persero) Badan usaha Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh Persero antara lain PT

Pertamina, PT Kimia Farma Tbk., PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk., PT Jamsostek, PT Garuda Indonesia, dan PT Pusri.

2.Badan usaha umum (Perum) Badan usaha umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelanggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Contoh Perum antara lain Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). II.1.1.5 Macam-macam BUMN Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP100/MBU/2002 BUMN dibagi menjadi dua, yaitu: 1. BUMN Jasa Keuangan BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, dan jasa penjaminan. 2. BUMN Non Jasa Keuangan BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrakstruktur. BUMN infrakstruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas,

seperti pendistribusian tenaga listrik, sarana pendukung pelayanan angkutan barang, dan lainnya. BUMN non infrakstruktur adalah BUMN yang kegiatannya diluar kegiatan BUMN Infrakstruktur. II.1.2 Holding Company II.1.2.1 Pengertian Holding Company

Holding company menurut Suharyadi, Arissetyanto, Purwanto, dan Maman (2007 : 128) adalah “induk perusahaan yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Umumnya menyerahkan pengelolaan bisnis yang dimilikinya pada manajemen yang terpisah”.

II.1.2.2 Keuntungan dan Kerugian Holding Company

Menurut

situs

http://kuliahade.wordpress.com/2010/01/25/hukum-

perusahaan-holding-company/ (2010) holding company mempunyai keuntungan, yaitu:

1. Kemandirian resiko, 2. Hak pengawasan yang lebih besar, 3. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif, 4. Operasional yang lebih efisien, Kemudahan sumber modal, Keakuratan keputusan yang diambil.

Menurut Agnes (2004 : 225) kelemahan holding company, yaitu:

1. Pemajakan ganda parsial: holding company harus membayar pajak sebagian atas dividen yang diterimanya.

2.

Kemudahan pelepasan saham: bila holding company dianggap melanggar ketentuan pemerintah, relatif mudah untuk menuntut pelepasan anak

perusahaan

dengan

meminta

holding

company

melepaskan

kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

II.1.2.3 Jenis-jenis Holding Company Mengacu pada pendapat Chairul, Ahmad, dan Irvin (2007) ada tiga jenis holding company, yaitu: 1. Operating Holding Company Holding Company terlibat dalam kegiatan operasional secara keseluruhan walaupun hanya sebagian, yaitu dalam masalah produksi dan operasi, logistik, pemasaran, dan pelayanan purna jual serta kegiatan pendukung lainnya. 2. Strategic/Management Holding Company Holding Company tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Holding Company hanya sebagai kebijakan yang bersifat strategis. 3. Investment Financial Holding Company Holding Company tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Holding Company hanya memastikan anak perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang telah diberikan oleh Holding Company dengan memberikan ukuran kinerja yang harus dicapai. II.1.3 Analisis Laporan Keuangan

Penilaian kinerja BUMN sudah diatur oleh pemerintah yang dituangkan dalam SK Menteri Keuangan RI No.826/KMK.013/1992. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi termasuk klasifikasi sehat atau tidak, maka jumlah nilai yang dicapai dalam penelitian kinerja keuangan disesuaikan ke dalam klasifikasi kinerja keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP100/MBU/2002 untuk diketahui kesehatannya, yaitu apabila nilai yang dicapai : a. Sehat, yang terdiri dari : • AAA apabila total tingkat kesehatan (TS) lebih besar dari 95 • AA apabila 80
Aspek Keuangan.

2.

Aspek Operasional.

3.

Aspek Administrasi.

II.1.3.1 ASPEK KEUANGAN Indikator yang akan dinilai bobotnya yang dilihat dari aspek keuangan adalah imbalan kepada pemegang saham dengan bobot 20, imbalan investasi dengan bobot 15, rasio kas dengan bobot 5, rasio lancar dengan bobot 5, collection periods dengan bobot 5, perputaran persediaan dengan bobot 5, perputaran total asset dengan bobot 5, rasio modal sendiri terhadap total aktiva dengan bobot 10. Untuk total semua bobot itu adalah 70 untuk pencapaian maksimal.

II.1.3.1.1 Imbalan kepada pemegang saham / Return On Equity (ROE)

Rumus: ROE :

Laba setelah Pajak Modal Sendiri

x 100 %

Definisi : menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari : 1. Aktiva tetap 2. Aktiva Non Produktif 3. Aktiva Lain-lain 4. Saham Penyertaan Langsung

Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun

berjalan. Dalam modal sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya. Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 3.1 Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%) (Interval Penilaian) 15 < ROE 13 < ROE < = 15 11 < ROE < = 13 9 < ROE < = 11 7,9 < ROE < = 9 6,6 < ROE < = 7,9 5,3
Non Infrastruktur (Skor) 20 18 16 14 12 10 8,5 7 5,5 4 2 0

BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

II.1.3.1.2 Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus : ROI :

EBIT + Penyusutan Capital Employed

Definisi :

x 100 %

Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari : 1. Aktiva Tetap 2. Aktiva lain-lain 3. Aktiva Non Produktif 4. Saham penyertaan langsung

Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi dan deplesi. Capital employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 3.2 Daftar Skor Penilaian ROI ROI (%) (Interval Penilaian) 18 < ROE 15 < ROE < = 18 13 < ROE < = 15 12 < ROE < = 13 10,5 < ROE < = 12 9 < ROE < = 10,5 7 < ROE < =9 5 < ROE < = 7 3 < ROE < = 5 1 < ROE < = 3 0 < ROE < = 1 ROE < 0 Sumber: SK Menteri

Non Infrastruktur (Skor) 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 5 4 3 2 1


II.1.3.1.3 Rasio Kas/Cash Ratio Rumus: Cash Ratio =

Kas dan Setara Kas x 100 %

Current Liabilities

Definisi : Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi pada akhir tahun buku dan Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku. Tabel 3.3 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio Cash Ratio = x (%) (Interval Penilaian) x > = 35 25 < = x < 35 15 < = x < 25 10 < = x < 15 5 < = x < 10 0<=x<5 Sumber: SK Menteri

Non Infrastruktur (Skor) 5 4 3 2 1 0


II.1.3.1.4 Rasio Lancar/Current Ratio Rumus : Current ratio :

Current Asset

x 100 %

Current Liabillities

Definisi : Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Current asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku dan Current liabilities adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 3.4 Daftar Skor Penilaian Rasio Lancar/Current Ratio

Cash Ratio = x (%) (Interval Penilaian) 125 < = x 110 < = x < 125 100 < = x < 110 95 < = x < 100 90 < = x < 95 x < 90 Sumber: SK Menteri BUMN

Non Infrastruktur (Skor) 5 4 3 2 1 0

RI No. KEP-100/MBU/2002

II.1.3.1.5 Collection Periods (CP) Rumus : CP =

Total Piutang Usaha

x 365 hari

Total Pendapatan Usaha

Definisi : Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Total piutang Usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku dan Total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku. Tabel 3.5 daftar skor penilaian collection periods CP = x (hari) (Interval Penilaian) X < = 60 60 < x < = 90 90 < x < = 120 120 < x < = 150

Non Infrastruktur (Skor) 5 4,5 4 3,5

150 < x < = 180 180 < x < = 210 210 < x < = 240 240 < x < = 270 270 < x < = 300 300 < x Sumber: SK Menteri

3 2,4 1,8 1,2 0,6 0


II.1.3.1.6 Perputaran Persediaan (PP) Rumus : PP =

Total Persediaan

x 365

Total Pendapatan Usaha

Definisi : Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang dan Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 3.6 Daftar skor penilaian persediaan PP = x (hari) (Interval Penialaian)

Non Infrastruktur (Skor)

X < = 60

5

60 < x < = 90 90 < x < = 120 120 < x < = 150 150 < x < = 180 180 <x < = 210

4,5 4 3,5 3 2,4

210 < x < = 240 240 < x < = 270 270 < x < = 300 300 < x

Sumber: SK Menteri

1,8 1,2 0,6 0


II.1.3.1.7 Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO) Rumus : TATO =

Total Pendapatan

x 100 %

Capital Employed

Definisi : Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Total pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap dan Capital employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi Aktiva tetap dalam pelaksanaan. Tabel 3.7 Daftar skor penilaian perputaran total asset TATO = x (hari) (Interval Penilaian) 120< x 105<x<=120 90<x<=105 75<x<=90

Non Infrastruktur (Skor) 5 4,5 4 3,5

60<x<=75 40<x<=60 20<x<=40 x<=20

Sumber: SK Menteri BUMN

3 2,5 2 1,5


II.1.3.1.8 Rasio Total Modal Sendiri (TMS) Terhadap Total Asset Rumus: TMS terhadap TA :

Total Modal Sendiri

x 100%

Total Asset

Definisi : Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana yang belum ditetapkan statusnya dan Total asset adalah total asset dikurangi dengan dana yang belum ditetapkan, statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan. Tabel 3.8 Daftar skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total asset

TMS thd TA (%) = x (Interval Penilaian) X<0 0 < = x < 10 10 < = x < 20

Non Infrastruktur (Skor) 0 4 6

20 < = x < 30 30 < = x < 40 40 < = x < 50 50 < = x < 60 60 < = x < 70 70 < = x < 80 80 < = x < 90 90 < = x < 100 Sumber: SK Menteri

7,25 10 9 8,5 8 7,5 7 6,5


II.1.3.2 ASPEK OPERASIONAL Indikator yang dinilai meliputi unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional" . Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal dua indikator dan maksimal lima indikator, apabila dipandang perlu indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan atau standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan. Penilaian terhadap indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS)

: skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan

- Baik (B)


- Cukup (C)


- Kurang (K)


Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 definisi untuk kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut : - Baik sekali : Sekurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya). - Baik

: Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).

- Cukup

: Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.

- Kurang

: Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

Indikator yang bersangkutan meliputi: •

Realisasi produksi

•

Efisiensi pemakaian bahan baku gas dan bumi

•

Produktivitas tenaga kerja

Tabel 3.9 Daftar Penilaian Aspek Operasional

Indikator Yang Digunakan 1. Realisasi Produksi

Skor 6

2. Efisiensi Pemakaian Bahan Baku Gas dan Bumi

4

3. Produktivitas Kerja

5

Tenaga

Total Sumber: SK Menteri

15


Untuk aspek operasional indikator yang ditetapkan ada di dalam RKAP dalam pencapaian maksimal dengan total 15.

II.1.3.3 ASPEK ADMINISTRASI Indikator yang akan dinilai bobotnya yang telah ditetapkan didalam RKAP yang dilihat dari aspek administrasi laporan perhitungan tahunan dengan bobot 3, rancangan RKAP dengan bobot 3, laporan periodik dengan bobot, kinerja PUKK (pembinaan usaha kecil dan koperasi) dengan bobot 6. Untuk total semua bobot itu adalah 15 untuk pencapaian maksimal.

II.1.3.3.1 Laporan Perhitungan Tahunan Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus sudah diterima oleh pemegang saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

Tabel 3.10 Daftar penilaian waktu penyampaian laporan audit Jangka Waktu Laporan Audit Diterima

Skor

•

•

•

Sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup

Sumber: SK Menteri

3

2

0


II.1.3.3.2 Rancangan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk Persero atau menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel 3.11 Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan • 2 bulan atau lebih cepat • Kurang dari 2 bulan Sumber: SK Menteri

Skor 3 0


II.1.3.3.3 Laporan Periodik Waktu penyampaian laporan periodik triwulanan harus diterima oleh komisaris atau dewan pengawas dan pemegang saham untuk Persero atau menteri BUMN untuk PERUM paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode laporan.

Tabel 3.12

Penentuan Nilai Laporan Periodik • • • •

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun Lebih kecil atau sama dengan 0 hari 0 < x < = 30 hari 0 < x < = 60 hari < 60 hari

Sumber: SK Menteri BUMN

Skor 3 2 1 0


II.1.3.3.4 Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Indikator yang dinilai adalah efektivitas penyaluran dengan bobot 3 dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dengan bobot 3. Total bobot dari kedua indikator itu adalah 6. II.1.3.3.4.1 Efektivitas Penyaluran

Rumus:

Jumlah dana yang disalurkan

X 100%

Jumlah dana yang tersedia

Definisi: Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas: 1. Saldo awal. 2. Pengembalian pinjaman.

3. Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada). 4. Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK.

Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan). Tabel 3.13 Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK Penyerapan (%) Skor Sumber: SK Menteri

>90

85 s.d. 90

80 s.d. 85

<80

3

2

1

0


II.1.3.3.4.2 Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Rumus: Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Jumlah pinjaman yang disalurkan

Definisi:

X 100%

Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut: 1. Lancar

100%

2. Kurang lancar

75%

3. Ragu-ragu

25%

4. Macet

0%

Menurut SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Tabel 3.14 Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK Tingkat Pengembalian (%)

> 70

40 s.d. 70

10 s.d. 40

<10

Skor

3

2

1

0

Sumber: SK Menteri


BAB II LANDASAN TEORI. BUMN menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 bab I pasal 1 adalah badan

Recommend Documents