BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang APBN menurut uu nomor 17 tahun 2003 pasal 1 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan APBD dikelola oleh pemerintah daerah. APBD menurut uu nomor 17 tahun 2003 pasal 1 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) struktur penerimaan daerah terdri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pajak asli daerah yang sah (UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 5).Pajak merupakan sumber utama penerimaan asli daerah.Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang artinya dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan
pajak
digunakan
untuk
pembiayaan
dalam
rangka
memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari
1
pajak.Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri.Pajak juga digunakan untuk
membantu UMKM baik
dalam
hal pembinaan dan
modal.Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.Sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2011). Pajak kabupaten atau kota terdiri dari : 1. pajak hotel; 2. pajak restoran; 3. pajak hiburan;
2
4. pajak reklame; 5. pajak penerangan jalan; 6. pajak mineral bukan logam dan bantuan; 7. pajak parkir; 8. pajak air tanah; 9. pajak sarang burung walet; 10. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; 11. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Salah satu jenis pajak yang baru dikelola oleh pemerintah daerahadalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah.Dasar hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 (lima) jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektorperkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya (Pasal 1 UU PBB), sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Pasal 1 UU PBB).
3
BerdasarkanUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sehingga penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBBP2
dikelola
oleh
pemerintah
pusat,
pemerintah
kabupaten/kota
hanya
mendapatkan bagian sebesar 64,8 %. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah (Direktorat Jenderal Pajak, November 2012). Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti di wilayah dan tahun yang berbeda antara lain oleh Rima Adelina (2011) yang meneliti tentang efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik. Dari penelitian sebelumnya penulis mendapatkan gambaran untuk meneliti di wilayah Sukoharjo dari data di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). DPPKAD Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,
4
pengelolaan keuangan dan aset daerah(http://dppkad.sukoharjokab.go.id/tugasdan-fungsi). Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Jawa Tengah setelah Kudus. Kabupaten Sukoharjo mulai mengelola PBB-P2 tahun 2012 (Data Direktorat Jenderal Pajak). Alasan penulis menggunakan objek Kabupaten Sukoharjo karena pertimbangan Kabupaten Sukoharjo memilikisumber daya alam yang berpotensi di dukung adanya bangunan mall seperti The Park dan Hartono mall serta perusahaan tekstil besar yaitu PT Sri Rejeki Isman (Sritex) adalah salah satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara pabrik ini berdiri di atas jahan seluas 50 hektar (http://www.sritex.co.id). Penulis mengambil Pajak Bumi dan Bangunan karena penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan setelah dialihkan menjadi pajak daerah.Kontribusi yaitu suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masingmasing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.Untuk itu penulis menganalisis tentang kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo? 2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo?
5
1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui tingkat
penerimaan
Pajak
Bumi
dan
Bangunanterhadappendapatan daerah di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. 2. Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanterhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. 1.4 Manfaat Penulisan 1. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan masukan dagi aparat pajak, dibidang penagihan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga penunggakan pajak tidak terjadi dan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah dapat maksimal. 2. Bagi Universitas dapat dijadikan arsip sebagai referensi untuk informasi penelitian berikutnya dan dapat dikembangkan dengan penelitian yang lebih sempurna. 3. Bagi Penulis penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari perkuliahan khususnya matakuliah perpajakan dengan kejadian dilapangan serta dari informasi-informasi yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.
6
1.5 Kerangka Penulisan Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalanya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) : - Pendapatan sektor pajak Tahun 2012- 2014 - Laporan Keuangan khususnya laporan pendapatan daerah.
Analisis
Kesimpulan
Gambar 1.1.1 Kerangka Penulisan Penulis melakukan penelitian di Pemda Sukoharjo khususnya di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.Adapun data yang menjadi acuan dalam penelitian ini
7
adalah adalah laporan penerimaan pajak dan laporan keuangan khususnya laporan pendapatan daerah.Penulis menganalisis laporan dan data-data keuangan di DPPKAD kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun terakhir sejak PBB pertama kali masuk pendapatan asli daerah yaitu tahun 2012.
8
