BAB II LANDASAN TEORI 2.1
Auditing 2.1.1 Pengertian Auditing a. Pengertian Auditing Menurut Sukrisno Agoes : “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen
beserta
catatan-catatan
pembukuan
dan
bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” b. Pengertian Auditing menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4) : “Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.” c. Pengertian Auditing Menurut (Mulyadi , 2002) : “Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 13
14
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” 2.1.2 Jenis – Jenis Audit Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas : a. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. b. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan
keuangan
yang
diaudit,
misalnya
pemeriksaan
terhadap
penerimaan kas perusahaan. Ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas : 1. Management Audit (Audit Operasional), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-
15
peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem Elektronic Data Processing (EDP).
2.1.3 Jenis – Jenis Auditor Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: a) Auditor Pemerintah yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan
pada
instansi-instansi pemerintah.
Di Indonesia,
auditor
pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Daerah,
dan
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangannya. Badan
16
Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen. 2. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan (BPKP),
Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah. b) Auditor
Intern merupakan
auditor
yang
bekerja
pada
suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja. c) Auditor Independen atau Akuntan Publik yaitu melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun,
Arens
&
Loebbecke
dalam
bukunya Auditing
Pendekatan
Terpadu yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, menambahkan satu lagi jenis auditor, yaitu: a) Auditor Pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas
penerimaan
negara
dari
sektor
perpajakan
penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.
dan Aparat
pelaksanaan DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
17
dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggungjawab Karikpa adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.
2.2
Piutang Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan kredit, oleh karena itu besar kecilnya penjualan kredit akan berpengaruh langsung terhadap jumlah piutang lainnya. Piutang merupakan klaim uang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang juga merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pelangggan karena adanya transaksi penjualan barang dan jasa kredit. 2.2.1 Pengertian Piutang Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi, 2 (dua) hal yang paling umum yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan uang. Pada tingkat pribadi kita menganal kredit, karena kredit adalah siap tersedia dimana kita tidak harus membayar secara tunai. Kieso, Weygandt. (2011,347) menyatakan bahwa : “Piutang
juga
aset
keuangan
yang
merupakan instrumen keuangan.
Piutang (sering disebut sebagai pinjaman dan piutang) adalah klaim terhadap pelanggan, dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009;01.23)
18
menyatakan bahwa : “Aset lancar mencakup aset (seperti piutang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.”
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 43 menyebutkan bahwa : “Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan
atau
pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha.”
Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 9 mendefinisikan piutang sebagai berikut :
“Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.” 2.2.2 Pengakuan Piutang Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau member jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan.
Istilah pengakuan itu sendiri mengandung arti “proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi”. (Ikatan Akuntansi Indonesia 2004:19)
19
Pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan ke pelanggan. Sedangkan untuk
jasa
kepada
pelanggan semestinya diakui pada saat jasa itu
dilaksanakan.
Berikut ini adalah pengakuan atau pencatatan ayat jurnal transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang : a.
Transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan : Piutang dagang
xxx
Penjualan
xxx
(Mencatat penjualan barang secara kredit)
b.
Transaksi retur penjualan : Retur penjualan Piutang dagang
xxx xxx
(Mencatat retur penjualan)
c.
Transaksi penerimaan kas dari debitur. Kas
xxx
20
Piutang dagang
xxx
(Mencatat penerimaan kas dari debitur)
2.2.3 Analisa Piutang Analisa umur piutang adalah suatu bentuk laporan guna mengetahui posisi piutang dengan melakukan pengelompokan piutang pada periode tertentu. Dengan pengelompokan tersebut manajemen perusahaan dapat mengetahui posisi piutang sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat. Kegunaan analisa umur piutang adalah alat bagi manajemen untuk mengambil kebijakan dalam pemberian kredit dan penagihan.
Metode analisa piutang berdasarkan umur piutang banyak digunakan karena merupakan salah satu metode yang dianggap paling tepat. Hal ini terutama
dalam
melakukan
analisa
piutang
tak
tertagih
dengan
mengelompokan piutang berdasarkan umur, dianggap paling tepat untuk menggambarkan kerugian yang nantinya diakibatkan oleh piutang yang mungkin tidak tertagih.
2.2.4 Umur Piutang Salah satu cara untuk menghitung piutang tak tertagih adalah dengan menerapkan presentase berbeda terhadap kelompok umur piutang tertentu. Setiap akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun dibuat daftar piutang.
21
Menurut Indriyo dan Basri (2011:2012) dengan diketahui umur piutang maka akan dapat diketahui : 1. Piutang-piutang mana yang sudah dekat dengan jatuh tempo dan harus ditagih. 2. Piutang-piutang yang sudah lewat jatuh tempo dan perlu dihapuskan karena sudah tidak dapat ditagih kembali. Dibawah ini disajikan contoh skedul umur piutang (aging schedule) untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas : Skedul Umur Piutang (Aging Schedule)
Umur Piutang (hari)
% dari nilai total piutang
0-20
50
21-30
20
31-45
15
45-60
3
>60
12
TOTAL
100
Sumber : Indriyo Gitusudarmo dan Basri Manajemen Keuangan (2012)
Perusahaan dapat mengetahui posisi piutang pada periode tertentu dengan menggunakan umur piutang, sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat serta untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
22
2.2.5 Pengendalian Internal Atas Piutang Pemberian
piutang
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
volume
penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya volume pejualan, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Namun ada beberapa resiko atas keberadaan piutang itu sendiri yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian terhadap piutang tersebut. Untuk mengendalikan piutang, sebuah perusahaan perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini kemudian berfungsi sebagai standar. Apabila kemudian dalam pelaksanaan penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan. Adapun tujuan melakukan pengendalian intern piutang adalah sebagai berikut : 1.
Meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada yang benar- benar menjadi hak milik perusahaan.
2.
Meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih (collectable).
3.
Ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai piutang.
4.
Piutang aman dari penyelewengan.
Pada prinsipnya sistem pengendalian harus meminimalkan dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan ketika terjadi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk piutang harus menghasilkan suatu kepastian bahwa semua transaksi piutang telah dibukukan dan dapat dipertanggung jawabkan.
23
Pengendalian intern terhadap piutang dimulai dari penerimaan order penjualan terus ke persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini harus diperhatikan pula retur penjualan secara periodik harus dibuat perincian piutang menurut golongan usianya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkaso telah bekerja dengan efisien. Adapun
sistem
pengendalian
intern
atas
piutang
secara
keseluruhan antara lain sebagai berikut : 1. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan (operasi) dari “ Fungsi Akuntansi Untuk Piutang“. 2. Pegawai yang menangani akuntansi piutang, harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. 3. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 4. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang (Accounts Receivable Subsidiary Ledger). 5. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya (Aging Schedule). 2.3
Pemeriksaan Piutang 2.3.1 Sifat dan Contoh Piutang Standar Akuntansi Keuangan menggolongkan piutang, menurut sumber terjadinya, dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain.
24
Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Contoh dari perkiraan – perkiraan yang biasa digolongkan sebgai piutang antara lain : 1. Piutang Usaha 2. Wesel Tagih 3. Piutang Pegawai 4. Piutang Bunga 5. Uang Muka 6. Refundable deposit (uang jaminan) 7. Piutang lain-lain 8. Allowance for bad debts (penyisihan piutang tak tertagih) 2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Piutang 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern (internal control) yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. 2. Untuk memeriksa validity (keabsahan) dan authenticity (ke otentikan) dari pada piutang.
25
3. Untuk memeriksa collectibility (kemungkinan tertagihnya) piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts (penyisihan piutang tak tertagih). 4. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat (contingent liability) yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih (notes receivable). 5. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang dineraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia/Standar Akuntansi Keuangan.
2.3.3 Prosedur Pemeriksaan (Audit Procedures) 1. Pahami dan Evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan pemeriksaan kas. 2. Buat Top Schedule dan Supporting Schedule Piutang per tanggal neraca. 3. Minta Aging Schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan (customer), saldo piutang, umur piutang dan kalau bisa subsubsequent collectionsnya 4. Periksa mathematical accuracy-nya dan check individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. 5. Test check umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. 6. Kirimkan konfirmasi piutang :
26
a. Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimi surat konfirmasi. b. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. c. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi . d. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaanya. e. Buat ikhtisar (summary) dari hasil konfirmasi. 7. Periksa subsequent collections dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tangal penyelesaian pemeriksaan lapangan (audit field work).Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collections hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. 8. Periksa apakah ada wesel tagih (notes receivable) yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. 9. Periksa dasar penentuan allowance for debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 10. Test sales cut-of dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note dan lain-lain, lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca, sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum dikirim cari tahu alasannya.
27
11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan corespondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. 12. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia/SAK. 13. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa.
Menurut SAK ETAP (IAI,2009: 124,129) : Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitor, dan agunan yang dikuasai. Jika estimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melebihi jumlah tercatat aset, maka estimasi harus menaikkan jumlah tercatat aset tersebut ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, tergantung dengan pembatasan yang dijelaskan dalam paragraf berikut. Kenaikan tersebut adalah pemulihan kerugian penurunan nilai. Kenaikan jumlah tercatat aset yang dapat diatribusikan pada pemulihan kerugian penurunan nilai aset tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang telah ditentukan (nilai bersih dari amortisasi atau penyusutan) tanpa kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode lalu.
28
Selain itu penulis berpendapat bahwa piutang pegawai, piutang direksi, pemegang saham, piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri dan dijelaskan apakah dikenakan bunga atau tidak.
