BAB II LANDASAN TEORI 2.1
Manajemen Logistik dan Tata Niaga Impor Dalam perdagangan internasional manajemen logistik akan berpengaruh terhadap kelancaran arus perdagangan dan tata niaga impor, mulai dari menekan biaya logistik dan mengatur seluruh proses dalam kegiatan impor secara profesional. Oleh karena itu keberhasilan tata niaga impor di dukung oleh manajemen logistik yang handal. 1) Manajemen Logistik dalam Perdagangan Internasional Manajemen logistik adalah suatu pendekatan yang mengupayakan efisiensi operasi melalui integrasi aktifitas pengadaan, pemindahaan, dan penyimpanan barang. Aktifitas pengadaan dapat dikombinasikan dengan berbagai aktifitas pengiriman, pergudangan, dan persediaan untuk membentuk suatu sistem logistik. (Heizer,2010, hal. 27-28) Menutut (Bowersox, 2002, hal. 13) manajemen logistik modern adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang-barang jadi dari para suplier, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Dari kedua pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa manajemen logistik adalah suatu pendekatan untuk mencapai efisiensi
9
dalam lingkup operasi terhadap aktifitas-aktifitas seperti pemindahan dan penyimpanan barang untuk membentuk suatu sistem logistik. Tujuan dari manajemen logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, kelokasi dimana manajmen logistik dibutuhkan, dan dengan total biaya yang seminimal mungkin. 2) Komponen – Komponen Sistem Logistik Untuk menunjang keberhasilan dalam sistem logistik menurut Bowersox (2002, hal. 63), yaitu ada 5 komponen yang saling terkait satu sama lain sehingga membentuk sistem logistik, yaitu: a. Stuktur lokasi fasilitas Jumlah, besar, dan pengaturan geografis lokasi dari fasilitasfasilitas yang digunakan seperti jasa-jasa khusus dari perusahaan pengangkutan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap konsumen perusahaan dan terhadap biaya logistiknya. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan serangkaian lokasi kemana dan melalui mana material dan produk – produk diangkut. Sebagai tujuan perencanaan fasilitas – fasilitas tersebut meliputi pabrik, gudang-gudang dan toko-toko pengecer. Apabila fasilitas tersebut di gunakan maka ini merupakan bagian penting dari jaringan kerja tersebut.
10
Peranan pemilihan jaringan fasilitas yang sebaik mungkin akan memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan, karena pemilihan lokasi dan jaringan-jaringan fasilitas dapat menekan tingkat efisiensi logistik. b. Transportasi Dalam suatu jaringan fasilitas, transportasi merupakan suatu mata rantai penghubung. Sistem logistik dirancang untuk meminimalkan biaya transport. Akan tetapi, biaya transport yang murah terkadang tidak menjamin menjadi pilihan, karena tergantung target perusahaan. Kecepatan
transport
adalah
waktu
yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan suatu pengangkutan diantara 2 lokasi. Biaya dan kecepatan itu saling berkaitan, yaitu pelayanan transportasi yang cepat akan membutuhkan biaya yang mahal dan sebaliknya. c. Persediaan (inventory) Pemilihan pengadaan suatu produk akan berpengaruh terhadap biaya transport. Pada umumnya biaya transport didasarkan pada besarnya pengiriman, apabila volume pengiriman banyak maka akan dapat menekan biaya transport. Perusahaan seharusnya memiliki persediaan barang jadi yang memungkin para konsumen untuk mendapatkan produk lebih cepat. d. Komunikasi Kecepatan arus komunikasi akan berkaitan dengan fasilitas, transportasi, dan persediaan. Komunikasi akan berdampak pada
11
hubungan dengan konsumen lebih cepat. Pengolahan pesanan dari konsumen merupakan arus komunikasi yang utama bagi sistem logistik, kemudian penngawasan dan pengelolaan suatu pesanan konsumen sehingga pesanan tersebut diterima dalam keaadan baik/tidak rusak. e. Penanganan (handling) Penanganan dan penyimpanan meliputi pergerakan, pengepakan, dan pengemasan. Penanganan dan penyimpanan ini dapat mengurangi masalah
yang
berkaitan
dengan
kecepatan
dan
kemudahan
pengangkutan barang. 3) Sistem Logistik dalam Perdagangan Apabila diperhatikan, ada banyak sekali sitem logistik yang diterapkan, itu artinya sistem logistik sangatlah fleksibel dan tergantung pada manajemen yang mementuk sistem tersebut. Ada 3 pola yang yang menonjol dipakai untuk operasi logistik, yaitu : (Bowersox, 2002, hal. 7375) a. Sistem Eselon Sistem eselon adalah arus produk atau material itu berlangsung melalui serangkaian lokasi yang berurutan sejak produk atau material bergerak dari tempat awal sampai ke tujuan akhir. Ciri-ciri utama dari sistem eselon ini adalah bahwa persediaan ditumpuk pada satu atau lebih tempat sebelum produk atau material sampai ditujuan akhir.
12
b. Sistem Langsung Sistem langsung adalah perusahaan akan mendistibusikan pesanan secara langsung, dan biasanya menggunakan transportasi yang cepat untuk mengatasi masalah jauhnya jarak perusahaan dengan konsumen. c. Sistem Fleksibel Sistem fleksibel merupakan gabungan dari sistem eselon dan sistem langsung, jadi sebagian produk bisa disimpan di gudang-gudang atau bisa langsung dikirim langsung kepada konsumen. Dalam hal ini tergantung pada sifat produk, komposisi atau besarnya pesanan. 4) Sistem Logistik dalam Pendekatan Just In Time (JIT) JIT adalah pendekatan berkelanjutan dan penyelesaian masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan pengurangan penggunaan persediaan (Jay Heizer, 2010, hal. 314). JIT akan mengurangi biaya yang berhubungan dengan persediaan berlebih dan biasanya bermanfaat dalam mendukung strategi respon cepat dan pengurangan biaya. 5) Teknik-teknik JIT Menurut Heizer (2010, hal. 318), ada teknik-teknik JIT, yaitu: a. JIT partnership, akan tumbuh ketika produsen dan pembeli bekerjasama dengan komunikasi yang terbuka dan sasaran untuk mengurangi pemborosan dan biaya. Hubungan dekat dan kepercayaan penting dalam upaya mensukseskan JIT.
13
b. Tata Letak JIT, tata letak JIT mengurangi bentuk pemborosan lain, yaitu pergerakan. Perusahaan harus memiliki tata letak ruang yang fleksibel sehingga mengurangi pergerakan orang dan bahan. Tata letak JIT memindahkan barang secara langsung ke lokasi yang diperlukan. c. Persediaan, dalam sistem produksi dan distribusi biasanya bersifat untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Persediaan hanya digunakan jika terjadi perubahan rencana produksi, kemudian persediaan berlebih ini digunakan untuk menutupi perubahannya atau masalahnya. Jadi persediaan JIT adalah persediaan minimum yang dibutuhkan untuk menjaga suatu sistem agar dapat berjalan dengan sempurna. d. Penjadwalan JIT, jadwal yang efektif akan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi permintaan konsumen. e. Kualitas JIT, ada 3 hubungan antara JIT dan kualitas, yaitu 1) JIT memotong biaya untuk mendapatkan kualitas barang yang lebih baik. 2) JIT meningkatkan kualitas, seiring JIT mengurangi antrean dan waktu penyetelan, JIT menjaga bukti-bukti kesalahan tetap aktual dan membatasi jumlah sumber kesalahan yang potensial. 3) kualitas yang lebih baik memerlukan dorongan sehingga sistem JIT yang lebih baik dan lebih mudah yang diterapkan akan terbentuk.
14
6) Proses dan prosedur kegiatan impor Kegiatan impor tidak hanya semata-mata memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, tetapi harus melalui berbagai proses dan aturan yang harus di patuhi oleh setiap importir dan aturan di setiap negara berbeda-beda. 7) Pengertian impor Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara tersebut (Agung, 2008, hal. 1). Sedangkan menurut Purnawanti (2013, hal.13) impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuata asing. Dari kedua referensi yang didapat penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian impor adalah suatu perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kedalam negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negeri serta menggunakan valuata asing. 8) ketentuan-ketentuan umum di bidang impor Dalam rangka melindungi pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, peningkatan taraf hidup petani produsen sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, perlu dilakukan
15
upaya untuk meningkatkan tata tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan dibidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Berdasar pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang disusun oleh Depertemen Perdagangan, maka ketentuan dan persyaratan impor meliputi: a.
Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), API merupakan kode-kode yang menerangkan pihak-pihak tertentu telah sah bertindak sebagai importir. Kewenangan penerbitan API berada pada Menteri atau dapat di limpahkan/didelegasikan kepada instansi pemerintah lain dan/atau instansi pemerintah daerah yang menangani bidang perdagangan.
b.
Barang impor harus dalam keadaan baru, dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan diimpor dalam keadaan bukan baru selama masih dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kewenangan Menteri dan atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
c.
Semua barang dapat diimpor, kecuali barang yang dibatasi impor, barang yang dilarang impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan atas barang yang dibatasi impor apabila ingin impor barang harus melalui
16
mekanisme perizinan impor, yaitu pengakuan sebagai importir produsen, penetapan sebagai importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor, dan/atau melalui mekanisme perizinan impor lain. d.
Peraturan Importir Importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang di batasi impornya sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean, apabila tidak memiliki perizinan impor maka akan dikenakan sanksi importir wajib meng-ekspor kembali barang impornya itu. selain itu Importir yang tidak memiliki izin impor pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean maka akan dikenakan sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9) Izin Impor Izin impor merupakan suatu persyaratan yang harus diperlukan oleh importir, untuk meningkatkan peranan, kemampuan serta keastian berusaha perusahaan yang bergerak dibidang impor, maka impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai izin impor yaitu yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) dengan tujuan untuk mempermudah pendataan dan pengawasan dibidang impor.
17
a. Angka Pengenal Impor (API) API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Namun importir tententu dapat melakukan impor tanpa memiliki API, jika impor tidak dilakukan terus-menerus dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan, barang yang diimpor adalah untuk keperluan lain yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur, impor tanpa API wajib memperoleh persetujuan impor yang ditandatangani oleh Direktur Impor Kementrian Perdagangan. API terdiri dari 4 macam, yaitu: (Pahlevi, 2011) a) API Umum (API-U) Diberikan kepada perusahaan dagang pemilik API-U untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat diimpor tersebut tidak diatur tata niaganya. b) API Produsen (API-P) Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan barang baku atau penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, atau barang lainnya sepanjang digunakan. c) API Terbatas (API-T) Diberikan
kepada
perusahaan
modal/penanaman
modal
asing/penanaman modal dalam negeri untuk mengimpor barang
18
keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM merupakan lembaga pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah,
pemerintah
dengan
Bank
Indonnesia,
serta
pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerrintah daerah. d) API Kontraktor (API-K) Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang keperluan yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama yang melakukan impor. 2.2 Mekanisme barang impor masuk Setiap negara mempunyai aturan untuk barang impor, begitu juga dengan negara Indonesia yang mempunyai Undang – Undang mengenai impor. Sebelum masuk ke wilayah pabean, barang impor akan melalui proses pengecekan yang berbeda-beda tergantung kriteria barang tersebut. 1) Penetapan jalur masuk barang Impor Penanganan barang-barang impor memiliki beberapa jalur, tergantung kriteria barang impor itu sendiri. antara lain yaitu: (Tandjung, 2011)
19
a. Jalur Hijau Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitas Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Cara pengeluaran barangnya yaitu pejebat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya kepada importir kemudian importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. b. Jalur Kuning Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. c. Jalur Merah Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Cara pengeluran barang yang terkena jalur merah yaitu: a) Pejabat
pemeriksa
dokumen
menerbitkan
SPJM
sarta
mengirimkan kepada importir
20
b) Importir menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah tanggal SPJM; a. Apabila importir dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal SPJM tidak memberitahukan kesiapan fisik, pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan instruksi pemeriksaan barang, dengan tembusan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS). b. Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan membantu jalannya pemeriksaan barang. c. Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan dimaksud dan disertai dengan alasan. c) Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan instruksi pemeriksaan dan menujuk pejabat pemeriksa barang. d) Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list
dan
instruksi pemeriksaan dari pejabat pemeriksa dokumen. e) Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LPH)
dan
membuat
Berita
Acara
Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada pejabat pemeriksa dokumen.
21
f) Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan pejabat pemerisa dokumen. g) Pejabat pemeriksa dokumen menerima LPH dan BAP Fisik kemudian dilakukan penelitian. h) Apabila memerlukan uji laboratorium maka pejabat pemeriksa dokumen mengirim ke contoh barang dan invoice/packing list. i) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dijelaskan diatas, pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai
pabean,
serta
pemenuhan
ketentuan
tentang
larangan/pembatasan. j) Bardasar pada penelitian diatas: a. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada importir dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dengan tembusan kepada pejabat yang menangani penagihan. b. Apabila
ditemukan
larangan/pembatasan, menerbitkan
barang pejabat
Nota
yang
terkena
pemeriksa
dokumen
Pemberitahuan
Barang
Larangan/Pembatasan (NPBL). k) Importir menerima respon SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan, kemudian melakukan pelunasan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi
22
administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan. l) Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan. d. Jalur MITA Prioritas Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Cara pengeluran barangnya yaitu: a) Pejabat
pemeriksa
dokumen
menerbitkan
SPPB
dan
mengirimkannya kepada importir. b) Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. e. Jalur MITA Nonprioritas Jalur MITA Nonprioritas adalah proses pelayanan yang diberikan kepada MITA Nonprioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal: a) Barang yang di impor kembali. b) Barang yang terkena pemeriksaan acak.
23
c) Barang impor tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah. Cara pengeluaran barangnya yaitu: a) Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB atau SPFF kepada importir. b) Importir menerima: SPPB untuk pengeluaran barang dari pabean atau SPFF sebagai izin pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat importir. 2.3
Tahapan Evaluasi dan Behandle
1) Pengertian Evaluasi Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah di rencanakan sebelumnya, hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali (Aji, 1990). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata evaluasi yaitu Proses penilaian, dalam perusahaan evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian evaluasi adalah suatu usaha untuk memberikan penilaian dari hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dalam lingkup perusahaan evaluasi sebagai proses pengukuran efektifitas strategi prusahaan dalam mencapai targettarget perencanaan sebelumnya dan hasil dari evaluasi akan digunakan untuk perencanaan kedepannya kembali.
24
2) Tahap-tahap evaluasi Dalam proses evaluasi memiliki tahapan-tahapan yang selalu berbeda-beda, tetapi yang terpenting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri (Umar, 2005, hal. 38-40). Tahapantahapan evaluasi sebagai berikut: a) Menentukan apa yang akan dievaluasi. Sebuah perusahaan pasti mempunyai program kerja yang perlu untuk dievaluasi agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Menentukan apa yang akan di evaluasi sangat penting karena akan menyangkut prosedur yang belum terlaksana ataupun sudah terlaksana tapi tidak maksimal. b) Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, tentukan terlebih dahulu desain evalasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang dihasilkan menjadi jelas. c) Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan mudah apabila mengumpulkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
25
d) Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, membandingkan antara fakta dan harapan/rencana sehingga dapat menghasilkan sebuah evaluasi. e) Pelaporan hasil. Agar
evaluasi
dapat
dimanfaatkan
bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. f) Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi adalah bagian dari fungsi manajemen, oleh karena itu hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen. 3) Behandle Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 11 tahun 2007 tentang pedoman penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat peti kemas (Container) di dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan pasal 1, Behandle adalah kegiatan penanganan peti kemas dan barang dalam peti kemas sesuai permintaan pemilik barang atau yang menguasai terkait dengan pemeriksaan instansi yang berwenang.
26
Sedangkan menurut Librianto (2013) behandle merupakan pemeriksaan barang. Dari pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Behandle merupakan kegiatan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh instansi yang memiliki wewenang untuk memeriksa barang, dalam lingkup ekspor dan impor maka yang berwenang adalah pihak Bea dan Cukai.
27
