BAB II
Landasan Teori 2.1 Integrasi Ekonomi Sebagai Tatanan Dalam Perdagangan International Integrasi ekonomi menurut Salvator (2014 : 311) integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara negaranegara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi ekonomi. Semua bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif sengaja diturunkan atau bahkan dihapuskan diantara negara anggota. Sedangkan bagi negara-negara yang bukan anggota, maka pemberlakuan tarif dan non tarif tergantung dari kebijakan negara masing-masing. Dalam integrasi ekonomi terjadi perlakuan diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara diluar anggota dalam melakukan perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak kreasi dan dampak diversi bagi negaranegara anggota. Ada beberapa instrumen yang terdapat pada integrasi ekonomi diantaranya adalah Bea Masuk, Pajak, Mata uang, Undangundang, Standarisasi dan kebijakan ekonomi. Berikut ini adalah bentukbentuk integrasi ekonomi, sebagai berikut : a. Pengaturan
Perdagangan
Preferensial
(Preferential
Trade
Arrangements)
11
Pengaturan perdagangan preferensial dibentuk oleh negaranegara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang ada di antara negara-negara tersebut dan memberlakukan hambatan perdagangan bagi negara non anggota. Pengaturan per dagangan preferensial merupakan bentuk integrasi ekonomi yang paling longgar. Contohnya adalah British Commonwealth Preference Scheme yang dibentuk pada tahun 1932 oleh Kerajaan Inggris. Keanggotaannya meliputi wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya dan sebagian bekas daerah koloni atau jajahannya. b. Penyatuan Pabean (Customs Unions) Salvator (2014 : 311) menyatakan bahwa customs unions ialah memperkenakan tidak adanya tarif atau hambatan perdagangan lain di antara anggotanya (seperti pada era perdagangan bebas) dan customs unions menyelaraskan kebijakan perdagangan bagi seluruh dunia. Manfaat dinamis dari customs unions selain berpengaruh dalam kesejahteraan statis, negara yang membentuk customs unions cenderung menerima beberapa manfaat dinamis yang penting. Manfaat dinamis yang terbesar ialah yang pertama yaitu kenaikan persaingan yang akan terjadi. Yakni tanpa customs unions produsen akan tumbuh dengan lamban dan cepet puas di balik hamabatan perdagangan, namun ketika customs unions dibentuk dan hambatan perdagangan di hapuskan produsen di setiap negara harus lebih efisien mengikuti persaingan
12
dengan produsen lainya dengan berserikat, bergabung, atau menutup usahanya. c. Kawasan Perdagangan Bebas ( Free Trade Area ) Kawasan perdagangan bebas merupakan bentuk integrasi ekonomi yang
lebih
tinggi
dari
pengaturan
perdagangan
preferensial, di mana semua hambatan perdagangan tarif maupun non tarif di antara negara- negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, tetapi masing- masing negara anggota tersebut masih ber hak untuk menentukan
sendiri apakah mereka
hendak
memperthankan atau
menghilangkan hambatan- hambatan perdagangan yang diterapkannya terhadap negara non anggota. Contoh dari free trade area adalah European Free Trade Association (EFTA) yang didirikan pada tahun 1960 oleh Inggris, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, dan Swiss. d. Pasar Bersama ( Common Market ) Common market sama seperti custom union, dan ditambah dengan pergerakan bebas tenaga kerja dan modal antar negara anggota. Jadi, seorang pekerja dari suatu negara anggota dapat pergi ke negara anggota lainnya untuk mendapatkan pekerjaan secara bebas seperti di negara asalnya. Contohnya adalah Uni Eropa yang telah mencapai status common market pada akhir tahun 1992.
13
e. Penyatuan Ekonomi ( Economic Union) Economic union adalah kerjasama yang lebih lengkap melalui penyesuaian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari negara negara anggota. Economic union merupakan bentuk integrasi ekonomi yang paling tinggi. Contohnya adalah Benelux, yang merupakan uni ekonomi dari Belgia, Belanda dan Luxemburg dibentuk setelah usainya perang dunia ke dua. Integrasi ekonomi akan menimbulkan trade creation dan trade diversion. Trade creation terjadi apabila produksi dalam negeri disubtitusi dengan impor dari produsen dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efisien di dalam custom union. Hal ini akan meningkatkan kesejateraan. Trade diversion terjadi apabila impor dari supplier di luar negara anggota dengan biaya yang lebih rendah disubtitusi dengan Supplier dari negara anggota dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya, hal ini akan mengurangi kesejahteraan (Salvator dalam Riski 2014). 2.1.1 Penciptaan Dagang (Trade Creation) dalam Perdagangan Global Penciptaan dagang terjadi ketika beberapa produksi dalam negeri di suatu negara yang menjadi anggota customs union di gantikan dengan impor berbiaya lebih rendah dari negara anggota lain. Dengan berasumsikan bahwa seluruh sumber daya ekonomi di pekerjakan seutuhnya sebelum dan sesudah pembentukan customs union, hal ini meningkatkan kesejahteraan negara anggota karena hal tersebut mendorong
spesialisasi
prosuksi
yang
lebih
besar
berdasarkan
14
keunggulan komparatif. Customs union penciptaan dagang (trade creating customs union) juga meningkatkan kesejahteraan bukan anggota karena beberapa kenaikan di dalam pendapatan riilnya (akibat spesialisasi produksi yang lebih besar) juga menyebabkan kenaikan impor dari seluruh dunia (Salvator, 2014 : 312). 2.1.2 Sejarah Usaha Integrasi Ekonomi ASEAN a. Kerja Sama Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods/ATIGA) Dalam rangka mewujudkan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas perdagangan barang pada tahun 2015, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini memerlukan pengintegrasian dan penyatuan berbagai tindakan yang telah dilaksanakan maupun tindakan yang akan ditempuh ke dalam suatu template/wadah umum. Untuk mencapai hal tersebut, maka pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperluas perjanjian Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) agar menjadi perangkat hukum komprehensif. Hal ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN pada bulan Februari 2009. ATIGA mulai berlaku setelah diratifikasi oleh Fasilitasi Perdagangan ASEAN. Lebih jauh, ASEAN telah mengembangkan Program Kerja Fasilitasi Perdagangan untuk periode 2009-2015. Pada
15
saat ATIGA berlaku, beberapa perjanjian ASEAN yang berhubungan dengan perdagangan barang seperti perjanjian CEPT dan beberapa protokol lainnya akan tergantikan (Chairi, 2015 :121). b. Asean Single Window (ASW) ASEAN saat ini sedang mengembangkan ASEAN Single Window (ASW) guna meningkatkan fasilitasi perdagangan dengan menyediakan sebuah platform yang terintegrasi bagi kemitraan antara instansi pemerintah dan para pengguna akhir seperti operator ekonomi dan operator perhubungan serta logistik dalam proses pergerakan barang. Negara anggota ASEAN telah menginvestasikan sejumlah upaya penting untuk membangun ASW melalui penyusunan pondasi yang bertujuan mengamankan ”interoperability” dan interkoneksi dari berbagai sistem pemrosesan informasi otomatis (Chairi, 2015 :125). c. Masyarakat Ekonomi Asean MEA adalah komunitas ASEAN (ASEAN COMUNITY) di bidang ekonomi yang di canangkaan pada konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali Concord II. Pembentukan komunitas tersebut di prakarsai leh para Kepala negara ASSEAN pada krisis ekonomi 1997 di kawasan Asia Tenggara. Mea diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan stabil, makmur, berdaya saing
tinggi
dengan
pertumbuhan
ekonomi
berimbang
serta
berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi (Tulus tambunan, 2012).
16
Dalam pertemuan di Bali Concord II telah di susun Asean Economic Comunity ( AEC ) blue print sebagai pedoman bagai negara negara anggota ASEAN. Empat pilar dalam AEC Blueprint adalah : 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa investasi tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi, dengan element peraturan kompetisi perlindungan kosumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infastruktur, perpajakan dan e – commerce, 3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan element pengembahan usaha kecil menengah serta pemrakarsa Integrasi ASSEAN untuk negara CMLV ( Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) 4. ASEAN sebagai kawasan yang ter Integrasi secara penuh dengan perekonomian globab dengan element pendekatan yang koheren dalam huungan ekonmi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta jejaring produksi global (Syukriah dan hamdani,2013) Blueprint telah di tanda tangani Roadmap for an ASEAN Comunity (2009-2015) pada KTT ASEAN ke 14 di Hua HinThailand. Dengan penerapan MEA atau AEC di tahun 2016
17
menciptakan konfigurasi baru distribusi hasil produksi dan faktor produksi perekonomian intra ASEAN. 2.2 Impor Dalam Perdagangan Internasional 2.2.1 Pengertian Impor Impor adalah aktivitas memasukkan barang dari sesuai dengan kebutuhan pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang di bayar dengan mempergunakan valuta asing (MS, 2004 : 139) dalam Setyawan 2014. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean indonesia (Tangjong, 2011 : 280). Sedangkan Menurut (MS, 2004 : 1) impor adalah melakukan pembelian komoditi yang lebih berdaya guna dari negara lain, dengan bersedia membayar harganya dalam valuta asing. Berdasarkan ketiga uriaian ditas dapat di tarik kesimpulan bahwa Impor ialah sutau kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang di dapatkan dari luar wilayah pabean suatu negara dengan megunakan transaksi valuta asing. Berdasarkaan DJBC (Cukai, 2016) Dasar Hukum dari Impor ialah UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Kep.
Menkeu
No.
112/KMK.04/2003. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang
18
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P42/BC/2008. 2.2.2 Daerah Pabean Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk. 2.2.3 Kawasan Pabean Kawasan dengan batas - batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah kawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 2.2.4 Penjaluran a. Jalur Merah, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian
dokumen
sebelum
penerbitan
Surat
Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB). b. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
19
c. Jalur kuning, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. d. Jalur MITA Non-Prioritas adalah proses pelayanan yang di berikan kepada MITA Non-Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, kecuali dalam hal: a) Barang yang di impor kembali. b) Barang yang terkena pemeriksaan acak. c) Barang impor tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah. e. Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang di berikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. 2.2.5 Kriteria jalur Merah a. Importir baru adalah orang atau perusahaan yang mengimpor barang atau memasukkan barang dari luar negri untuk pertama kalinya. b. Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir) adalah importir yang tingkat pelanggranya tinggi atau importir yang telah melakukan banyak pelanggaran ketentuan kepabeanan. c. Barang impor sementara adalah barang yang diimpor untuk sementara waktu yang selanjutnya akan diekspor kembali.
20
d. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II adalah barang oprasi yang di impor berdasarkan pasal 9 dan pasal 26 UU Nomor 10 tahun 1995. e. Barang re-impor adalah barang ekspor yang kerana sebab tertentu di impor kembali f. Terkena pemeriksaan acak. g. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. h. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi. 2.2.6 Kriteria Jalur Hijau Yang termasuk dalam kriteria importir jalur hijau adalah Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah. 2.2.7 Kriteria Jalur Prioritas Kriteria Jalur Prioritas adalah Importir yang di tetapkan sebagai jalur Prioritas oleh MITA. 2.2.8 Pemberitahuan Pabean a. Pemberitahuan
Impor
Barang,
di
buat
dengan
modul
IMPORTIR/PPJK b. Dokumen Pelengkap Pabean: a) Invoice b) Packing List c) Bill Of Lading
21
d) Air Waybill e) Polis Assuransi f) Bukti Bayar BM dan PDRI (SSPCP) g) Surat Kuasa jika pemberitahu PPJK 2.3 Pengertian & Jenis Pelabuhan Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan ialah tempat yang teridri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang di gunakan sebagai kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sedangkan pengertian kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang (Suyono, 2005: 68). Menurut ruang lingkup pelayaran yang di layani. Sesuai PP No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan pasal 5 dan 6 Peran dan fungsi pelabuhan di bagi menjadi pelabuhan Internasional hub, pelabuhan international, pelabuhan nasional, pelabuhan lokal.
22
Pelabuhan dan kegiatan perdagangan luar negri sangatlah erat hubunganya karena dalam proses nya, pedangan luar negri bisa masuk suatu wilayah negara lainya yaitu dengan melewati Pelabuhan sebagai pintu masuk transaksi luar negri. Menurut kegiatan perdagangan luar negri yang dilayani, jenis pelabuhan bisa di bagi di bagi menjadi pelabuhan impor dan pelabuhan ekspor. Pelabuhan impor adalah pelabuhan yang melayani masuknya barang – barang dari luar negri. Sedangkan pelabuhan Ekspor adalah pelabuhan yang melayani penjualan barang – brang ke luar negri (Suyono, 2005). 2.4 Dwelling time Sebagai Proses dalam Tatalaksana Impor 2.4.1 Pengertian Dwelling Time Dwelling time adalah salah satu ukuran umum dalam menakar efisiensi waktu di bidang transportasi umum, dengan waktu dwelling time yang singkat sebagai tujuan secara keseluruhan (Customs clearance asia, 2015) Sedangkan berdasarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat , (2013) dalam indonesia Bussines Daily 2016. Dweling time adalah Besarnya waktu berhenti tiap kendaraan pada perhentian sepanjang rute akan mempengaruhi efisiensi dari sistem angkutan secara keseluruhan. Import Kontainer Dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal melalui pintu utama. (World Bank , 2011)
23
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dwelling time adalah waktu lamanya kontainer saat berada diatas dermaga saat mulai di turunkan dari atas kapal sampai kontainer meninggalkan area pelanuhan dengan proses secara legal. 2.4.2 Metode Perhitungan Import Kontainer Dwelling time Perhitungan import kontainer dwelling time dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam melihat penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Mas . Perhitungan Import Kontainer Dwelling time dilakukan dengan melihat beberapa proses yaitu pre- clearance, customs clearance, dan post- clearance yang menjadi penyumbang tingginya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Melihat ketiga proses tersebut, dapat mengidentifikasi apakah dwelling time mengalami batas standar kelayakan, sehingga penulis menggunakan analisis terhadap Import Kontainer Dwelling time dapat dirumuskan sebagai berikut (World Bank,2011). DT = TP + TCC + TPC ................................................................ ( 1 ) Keterangan : DT = Import Kontainer Dwelling time TP = Lama Waktu Pre Clearance TCC = Lama Waktu Customs Clearance TPC = Lama Waktu Post Clearance
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional menetapkan lamanya dwelling time selama 3 (tiga) hari. Sehingga semakin besar nilai
24
impor kontainer dwelling time maka dwelling time terhadap kinerja perdagangangan internasional di Pelabuhan Tanjung Mas akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil nilai dwelling time terhadap kinerja perdagangan internasional di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang akan semakin rendah.
25
