BAB II KEWENANGAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI DI DAERAH. A. Kewenangan Pengangkatan Pegawai Negeri di Daerah

BAB II KEWENANGAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI DI DAERAH

A. Kewenangan Pengangkatan Pegawai Negeri di Daerah Negara sesungguhnya merupakan suatu wahana bagi bersatunya sekelompok orang yang merasa senasib, terikat oleh lokasi tanah air, dan punya tujuan-tujuan sama, maka tahap selanjutnya adalah memahami pola perilaku aparat-aparat negara itu dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat.1 Adapun yang menjadi tugas Hukum Administrasi Negara itu bukan turut serta di bidang sosial penyelenggaraan ataupun lapangan kemasyarakatan saja, tetapi membawa orang kedalam lapangan administrasi negara, dan dalam lapangan administrasi ini, orang berusaha merealisasi keputusan-keputusan yang telah diambil mengenai jurusan perkembangan penghidupan negara itu. Deskripsi hukum administrasi oleh J. H. A. Logemann ialah hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (de bijzondere regels, die naast het voor alien geldende burgerlijk recht, beheersen de wijze, waarop de staatsorganisatie aan het maatsghappelijk verkeer deelneemt). 2

1

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grapindo Persada, 2001, Jakarta, hal. 105. 2 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2001, Yogyakarta, hal. 23.

Universitas Sumatera Utara

Dalam menjalankan usaha itu, administrasi negara seiring diberi keleluasaan yang agak besar di dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Peran Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah mempelajari tentang sifatsifat peraturan hukum dan bentuk-bentuk hukum yang membuat sertanya pemerintah dalam pergaulan sosial dan ekonomi, juga dipelajari asas-asas hukum yang membimbing partisipasi pemerintah tersebut hingga dalam lapangan administarsi negara, ilmu hukum dapat berkembang dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Hukum Administrasi Negara sebagai kaedah-kaedah yang membentuk hubungan daripada wewenang administrasi, apabila terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tersebut akan diberi sanksi oleh pemerintah dan aparaturnya. Sedangkan menurut E. Utrech Hukum Administrasi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat-pejabat administrasi Negara melakukan tugas-tugas khusus. 3 Hukum Administrasi Negara melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam fungsi administrasi yang ditugaskan kepada badan-badan Pengadilan dan Legislatif, secara mendalam lagi E. Utrecht mengemukakan melalui penetapan fungsi Hukum Administrasi Negara sebagai berikut : ”Kaedahkaedah yang membimbing turut sertanya pemerintahan dalam pergaulan sosial dan ekonomi yaitu kaedah-kaedah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi

3

E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Universitas Padjadjaran, 1960, Bandung, hal. 9


dalam pelanggaran kaedah-kaedah hokum tersebut mengatur hubungan antara alat-alat pemerintahan dengan individu dan masyarakat”. 4 Untuk mempelancar penyelenggaraan dari pada yang dikehendaki dan yang menjadi keputusan rnaka harus dipenuhi syarat-syarat penunaian tugas oleh administrasi negara adalah : 1. Efektivitas, artinya kegiatan yang harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan. 2. Legitimasi, artinya kegiatan Administrasi Negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. 3. Yuridiritas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat Administrasi Negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. 4. Legalitas, adalah merupakan syarat yang menyatakan bahwa tidak satu perbuatan atau keputusan Administrasi Negara yang boleh dilakukan tanpa dasar atau pangkat suatu ketentuan Undang-undang dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, maka kedaruratan tersebut wajib terbukti. 5. Moralitas, adalah syarat yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat, moral dan etik kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya wajib dihindarkan.

4

Ibid, hal. 10-30


6. Effesiensi: wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya produktifitas wajib diusahakan setingginya. 7. Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Dari uraian tersebut diatas bahwa aparatur sebagai pelaksana tugas-tugas umum pemerintahan harus bersih dan berwibawa terutama dalam pengangkatan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang ada akibat diberhentikannya Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengisi formasi tersebut didalam Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah : a. warga Negara Indonesia ; b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 35 (tiga puluh lima) tahun ; c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ; e. tidak berkedudukan sebagai calon / Pegawai Negeri; f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan; g. berkelakuan baik ; h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ; i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri, semula diatur dengan Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undangundang Darurat Nomor 25 dan Nomor 34 Tahun 1950 (RIS), yang dengan


Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 di tetapkan menjadi Undang-undang, yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961. Berdasar ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 beserta perubahan dan peraturan pelaksananya, tetap berlaku selama belum dicabut atau diatur lain, berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, ”Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian adalah sebagian dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pada prinsipnya, pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden

yang

untuk

memperlancar

pelaksanaannya,

Presiden

dapat

mendelegasikan wewenang dimaksud kepada Menteri atau pejabat lain” (Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999). Pendelegasian wewenang Presiden kepada Menteri atau pejabat lain, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 juga menetapkan wewenang Presiden dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan lain dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dalam dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau


jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu, serta memberikan pendelegasian sebagian wewenang atau memberikan kuasa kepada pejabat lain lingkungnya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 5 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ini juga mengatur tentang wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota dalam menetapkan pangkat dan pendelegasian wewenang. Hal terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyatakan : ”Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang l/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, termasuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian”. Ayat (2) menyatakan : ”Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d”. Pengangkatan jabatan struktural Eselon I pada instansi pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan jabatan struktural Eselon II kebawah pada instansi pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setekah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan struktural Eselon I ke bawah di Propinsi dan jabatan struktural Eselon II ke bawah di

5

Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Penerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kertentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat dicapai keseragaman dan tertib pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 telah ditetapkan Surat Edaran, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 12 / SE / 1975 tanggal 14 Oktober 1975. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 yang tetap menjadi wewenang Presiden adalah : a. Penetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru atau pengangkatan kembali dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I (golongan / ruang IV / b) ke atas ; b. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan-jabatan jaksa agung, sekretaris jenderal, direktur kenderal, inspektur jenderal, kepala badan, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Rektor Universitas / Institusi / Perguruan Tinggi Negeri dan Jabatan-jabatan lain yang sederajat dengan itu atau jabatan-jabatan yang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden; c. Penetapan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud huruf b; d. Penetapan pengangkatan tenaga ahli langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu jabatan Negeri; Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kecuali yang telah disebutkan diatas, oleh Presiden didelegasikan kepada pejabat lain. Atas delegasi wewenang dari Presiden maka yang menjadi wewenang : 1. Menteri yang memimpin departemen dan Menteri / sekretaris Negara ; 2. Jaksa Agung ; 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ;


Yang dimaksud dengan lembaga Tinggi Negara, kecuali Lembaga Kepresidenan adalah : a. Dewan Perwakilan Rakyat; b. Dewan Pertimbangan Agung ; c. Badan Pemeriksa Keuangan ; d. Mahkamag Agung ; 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ; Yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah : a. Lembaga Sandi Negara ; b. badan Administrasi Kepegawaian Negara ; c. Lembaga Administrasi Negara ; d. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia ; e. Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia ; f. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia ; g. Badan Koordinasi Intelijen Negara ; h. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia ; i.

badan Tenaga Atom Nasional;

j.

Biro Pusat Statistik ;

k. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; l.

Arsip Nasional;

m. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional; n. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;


5. Pejabat Lain Yang Ditunjuk Presiden Masing-masing untuk para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah : a. Penetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang baru, atau pengangkatan kembali, kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (golongan / Ruang IV / a) ke bawah ; b. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan-jabatan jaksa agung, sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara,

Rektor Universitas/Institusi/

Perguruan Tinggi Negeri dan Jabatan-jabatan lain yang sederajat dengan itu ; c. Pemberhentian-pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud huruf b ; Mengenai pemberhentian kiranya perlu dicatat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ditetapkan bahwa Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Keskretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara serta pejabat lain yang setingkat dengan itu yang ditentukan kemudian oleh Presiden hanya berwenang menetapkan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansinya yang berpangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah, sedang pemberhentian tidak dengan hormat


pegawai yang dimaksud menjadi wewenang Menteri/Sekretaris Negara. Apabila dalam suatu Lembaga terdapat Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan karena melakukan tindak pidana atau kejahatan lain, maka Pimpinan Lembaga mengusulkannya kepada Menteri/ Sekretaris Negara, disertai bukti-bukti dan alas an-alasan yang lengkap. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 bahwa Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina utama golongan ruang IV/e. Pemberhentian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. hukuman disiplin; d. perampingan organisasi pemerintah; e. menjadi anggota partai politik; f. dipidana penjara; g. dinyatakan hilang; h. keuzuran jasmani; j.

mencapai batas usia pensiun. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi

syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dan pemberhentian Pegawai Negeri Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I


golongan ruang IV/b ke bawah dilingkungannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Pemberhentian Galon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi atau kabupaten/kota merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau kabupaten/kota.

B. Klasifikasi Pegawai Negeri Dalam usaha meningkatkan pengabdian dan kemampuan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah, maka perlu ditingkatkan pelaksanaan usaha-usaha secara berencana dan terarah agar para pegawai sebagai unsure aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, mempunyai kesetiaan dan ketaatan yang penuh kepada Pacasila, UUD 1945 dan bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, serta sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dimaksud. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pembinaan pegawai adalah : a. Penyempurnaan serta perumusan peraturan dan pedoman pelaksana di bidang kepegawaian antara lain merumuskan perencanaan karir, yang meliputi: 1. Penentuan jenjang jabatan struktural dan fungsional serta kepangkatan pegawai, baik di tingkat Kanwil maupun di tingkat daerah; 2. Penentuan persyaratan masing-masing jabatan structural dan fungsional serta pangkat pegawai; 3. Penentuan pola karir menurut jabatan structural, jabatan fungsional dan pangkat; 4. Penentuan usaha untuk memungkinkan pegawai memajukan karirnya, yaitu usaha di luar bidang pendidikan dan latihan atau usaha dalam bidang pendidikan dan latihan ; b. Menyusun formasi dan melaksanakan pengadaan serta penempatan pegawai yang sehat, sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas yang baik


c. d. e.

f.

g.

h.

bagi semua unit, dengan melakukan inventaris jabatan, peyusunan uraian jabatan, analisis serta penilaian jabatan ; Mewujudkan terlaksananya disiplin pegawai serta penerapan pola dan gaya hidup sederhana ; Mewujudkan penyelesaian pengangkatan dan sumpah pegawai negeri sipil; Mewujudkan penyelesaian kasus-kasus pegawai yang sebaik-baiknya melalui penelitian, pertimbangan dan penindakan pegawai sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dibidang kepegawaian ; Penyempurnaan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi: 1. Pemantapan berkas individual sesuai dengan persyaratan, penataan tempat arsip dan dokumentasi kepegawaian ; 2. Perbaikan ketatalaksanaan di bidang administrasi kepegawaian ; 3. Mewujudkan pengumpulan data pegawai yang lengkap dan dapat dipercaya secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pengolahannya dengan komputer; Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Pegawai melalui: 1. Meningkatkan pelayanan koperasi pegawai; 2. Meningkatkan pemeliharaan kesehatan pegawai beserta keluarganya;. 3. Mengusahakan perumahan pegawai; 4. Membina para pensiunan ; Usaha-usaha lain: 1. Menyelenggarakan tindak lanjut P4 ; 2. Meningkatkan kegiatan pembinaan pegawai di luar kedinasan oleh KORPRI yang meliputi pembinaan Korps, pembinaan kekaryaan, pembinaan social politik, pembinaan agama dan sosial budaya serta pembinaan kesejahteraan”. 6

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil adakah bertujuan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan bangsa, serta bermental baik yang sadar akan tanggung jawabnya, tujuan ini merupakan perpaduan antara system karir dan system prestasi kerja, oleh karena itu unsure kesetiaan merupakan bagian yang menentukan kenaikan pangkat dan jabatan (karier) seorang pegawai negeri sipil.

6

Sastra Djatmika, Marsono, Hukum Kepegawaiun di Indonesia, Djambatan, 1990, Jakarta, hal. 47


Untuk mewujudkan tujuan Nasional maka kegiatan Pegawai Negeri Sipil diarahkan pada kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan Nasional berdasarkan UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program kerja pemerintah yang berupa Repelita, Program Departemen / Kanwil dan lain-lain. Dengan demikian kegiatan tiap pegawai dalam rangka tugas yang sebenarnya merupakan kegiatan yang

mewujudkan komponen-komponen

daripada tujuan Pembangunan Nasional baik langsoung maupun tidak langsung. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ditentukan beberapa pengertian dan istilah yang penting antara lain : a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah, Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah-daerah dan Kepanitraan Pengadilan. b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. c. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan oleh sebab itu organisasi haruslah selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan. Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah maka kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan karena pegawai negeri adalah


unsure aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional seperti termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realities serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama

tergantung

dari kesempurnaan

aparatur

Negara

dan

kesempurnaan aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri menjalankan dan melaksanakan administrasi kepegawaian dengan baik. Disini penulis mengemukakan tentang Administrasi Kepegawaian karena hal tersebut tidak terlepas dari pengadaan pegawai negeri yang merupakan bagian dari pekerjaan administrasi kepegawaian ataupun langkah awal dari proses pengadaan. Berbicara

tentang

Administrasi

Kepegawaian

betapa

pentingnya

administrasi kepegawaian dalam suatu organisasi. Sekitar tahun 1937 Thomas G. States wakil

manager

kepegawaian dari Generald

Foods Corporation

menyatakan :


”Manajemen itu hakekatnya adalah administrasi kepegawaian maksudnya seorang manajer yang baik itu adalah seorang administrator kepegawaian yang baik pula. Dengan perkataan lain seorang pejabat eksekutif yang kompoten seharusnya ia bersikap Personal Minded dan seorang kepala kepegawaian yang baik seharusnya ia menjadi Manajement Minded”.7 Sebenarnya tujuan apapun yang digariskan oleh setiap organisasi maka berhasil tidaknya tujuan tersebut tergantung pada langkah permulaannya yakni penataan tenaga kerja. Administrasi Kepegawaian dalam instansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan, bahkan administrasi kepegawaian ini merupakan salah satu unsure dari administrasi tersebut. Sebagai salah satu unsure sifat administrasi kepegawaian masih tetap menjadi sasaran dari kegiatannya ialah tenaga kerja manusia. Lingkup kegiatan dari administrasi kepegawaian ini antara lain pengadaan pegawai, penempatan dan pengembangan serta pemberhentian pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bintoro Tjokroamidjoyo mengatakan pokok-pokok umum yang dilakukan dalam administrasi kepegawaian meliputi: a. Suatu Dasar Hukum Kepegawaian Negeri dan Administrasi Kepegawaian; b. Adanya suatu badan yang menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan langsung bertanggung jawab kepada pimpinan pemerintah serta mempunyai hubungan yang jelas dengan kementerian serta unit-unit kepengurusan kepegawaiannya ; c. Perumusan yang jelas terhadap klasifikasi serta jabatan kepegawaian, perlu dikembangkan klasifikasi jabatan dan analisa pekerjaan ;

7

Miltah Thoha, Administrasi Kepegawaian Daerah, Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta, hal.

15


d. Pengadaan (Recruitment) dan penempatan atau penunjukan (Placement and Appointment) berdasarkan suatu system yang tidak memihak dan standard, standard tertentu sesuai dengan keperluan jabatan ; e. Sistem promosi dan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai, disiplin, pemindahan atau penggantian jabatan serta pemberhentian ; f. Sistem gaji berdasarkan standard-standard tertentu yang objektif sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat diubah jika diperlukan, hal ini dikaitkan dengan pension ; g. Adanya program pendidikan dan latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai negeri; h. Hubungan dengan organisasi kepegawaian dan serikat-serikat sekerja i. Tata usaha kepegawaian dalam arti data kepegawaian individuil, absensi, cuti, kenaikan gaji dan sebagainya. 8 Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian meliputi: 1. Kegiatan pengadaan dan seleksi tenaga kerja ; 2. Kegiatan penempatan dan penunjukan sesuai dengan fungsi tertentu yang telah ditetapkan ; 3. Kegiatan pengembangan, kegiatan ini meliputi segenap proses latihan (Training); 4. Kegiatan pemberhentian dalam kegiatan ini dapat diketahui segenap proses pemberhentian, baik pemberhentian sebelum masanya ataupun pada saat sampai masanya ; Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut diatas, diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pacasila, DUD 1945, Negara dan Pemerintah serta yamg bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih berkwalitas tinggi dan

8

Ibid, hal. 18.


sadar akan tanggungjawab sebagai unsut aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri sebagai yang dimaksud diatas maka pegawai negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar mempunya kecakapan dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dalam perpaduan antara sistem disentarlisasi dan sentralisasi maka penentuan norma dan tugas pembinaan serta tata cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil seperti antara lain bahan-bahan ujian yang akan diujikan dan tata cara dilaksanakannya ujian tersebut ditentukan secara terpusat, sedang pelaksanaanya dapat didesentarlisasikan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah. 9 Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat maka dapatlah kita tentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang pegawai negeri. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahum 1999 mengatakan : ”Pegawai Negari adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pasal 92 KUH Pidana Pegawai Negeri masuk dalam sebutan Amtenar yaitu, ”sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan 9

Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, 1996, Jakarta. Hal. 19.


menurut undang-undang umum. Demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi Anggota Dewan Pembuat Undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, seterusnya sekalian Kepada Bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah”. 10 Adapun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan pegawai negeri adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya. Pegawai Negeri menurut Hukum Administrasi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian yang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah tetapi selain dari itu juga meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Badan/Badan Hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau Badan Hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara maupun masyarakat dengan dana diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan social. Sebagian dari pejabat adalah pegawai, tetapi tidaklah setiap pejabat disebut pegawai dan sebaliknya tidak setiap pegawai disebut pejabat misalnya pegawai yang dihentikan dari jabatannya dan diberi istirahat karena sakit. Kalau kita melihat Peraturan Pemerintah Tahun 1952 yang mengatur Pokok-pokok Kedudukan Hukum Pegawai Negeri adalah Peraturan Pemerintah

10

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea Bogor, Bandung, 1994, hal.

86.


Nomor 8 Tahun 1952 mengatakan : ”Pegawai Negeri adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu Badan Pemerintah, baik tetap maupun sementara”. 11 Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 (LN. tahun 1974 No. 8), tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, pengertian Pegawai Negeri dirumuskan sebagai berikut: ”Pegawai Negeri adalah : 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; 2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 3. Pegawai Negeri yang dibantukan/dipekerjakan pada Daerah Otonom; 4. Pegawai Otonom; 5. Pegawai Perusahaan Jawatan (Perjan); 6. Pegawai Perusahaan Umum (Perum); 7. Pegawai badan usaha milik Negara yang dibentuk dengan Undangundang; 8. Pegawai Bank milik Negara”. 12 Selanjutnya ada pula yang dipersamakan dengan Pagawai Negeri, yakni: 1. Perusahaan Perseroan (Persero); 2. Pegawai Perseroan Terbatas (PT) milik negara yang belum digolongkan berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1969; 3. Pegawai Perusahaan Daerah. 13 Pengertian Pegawai Negeri diperinci menurut jenisnya dalam dua golongan yakni: 1. Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; Menurut Penjelasan dari Undang-undang No. 43 Tahun 1999 maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : 11

E. Utrecht, Op-cit, hal. 145 Marsono, Pokok-pokok Kepegawaian, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981, Jakarta, hal. 15 13 Ibid, hal. 16 12


1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi

Negara, Instansi Vertikal di daerah-daerah dan

Kepaniteraan Pengadilan; 2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan; 3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom; 4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain; 5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain ; b. Pegawai Negeri Sipil Daerah ; Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuanketentuan dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.


Pada Pegawai Daerah Otonom tersebut di atas adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan termasuk golongan Pegawai Negeri menurut defenisi dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1974. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah : 1. Bahwa kepalanya sendiri dari para Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah bukan Pegawai Negeri Daerah dan bukan pula Pegawai Negeri Sipil Pusat, jadi tidak termasuk Pegawai Negeri menurut defenisi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ; 2. Bahwa banyak Pegawai Negeri Sipil Pusat bekerja di Daerah-daerah Otonom tersebut, yaitu yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah-daerah itu. Pada pegawai ini bekerja di bawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah / Bupati Kepala Daerah dan Walikota Kepala Daerah tapi kedudukannya adalah tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat. c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengenai Pegawai Negeri Sipil ini hingga sekarang belum terdapat sesuatu penjelasan tentang siapa misalnya yang dimaksud termasuk didalamnya dan sampai sekarang pula tidak ada Peraturan Pemerintah mengenai hal ini sehingga untuk sementara belum dapat dikatakan apa-apa mengenai Pegawai Negeri Sipil ini. 2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari: a. Angkatan Darat Republik Indonesia; b. Angkatan Laut Republik Indonesia;


c. Angkatan Udara Republik Indonesia; Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas bahwa anggota ABRI termasuk Pegawai Negeri. Kecuali dalam Pasal 37 yang menetapkan bahwa ”Pembinaan anggota ABRI diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”, dan juga didalam Pasal 37 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 menyatakan ”Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia masing-masing diatur dengan undang-undang tersendiri”, untuk selanjutnya tidak disebut-sebut untuk ketiga kalinya dalam Undangundang itu atau penjelasannya. Hal ini disebabkan karena anggota ABRI meskipun sama-sama Pegawai Negeri tapi tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri dalam pelaksanaannya berbeda dari tugas kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Maka kedudukan, tugas, hak dan lain-lainnya selalu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan-peraturan itu pada pokok-pokoknya adalah kira-kira sama seperti yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil, tapi banyak sekali hal yang tidak pokok, menunjukkan perbedaan-perbedaan. 3. Kepolisian Republik Indonesia Bab IV Pasal 37 Undang-unadang Nomor 43 Tahun 1999 tantang Perubahan atas

Undang-undang

Nomor

8

Tahun

1974

Tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian menyatakan bahwa ”Manajemen Anggota Kepolisian Republik Indonesia diatur dengan undang-undang tersendiri”.


Selain Pegawai Negeri yang telah disebut di atas, maka dalam Jabatan Negeri masih terdapat banyak orang-orang yang bekerja untuk Negara, Pemerintah dan masyarakat

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan sama seperti Pegawai Negeri yang kadang-kadang dianggap sebagai Pegawai Negeri padahal sesungguhnya tidak termasuk Pegawai Negeri. Di bawah ini akan disebut golongan-golongan mereka yang bekerja sebagai tersebut di atas, yang tidak termasuk Pegawai Negeri menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1974 yakni: a. Pejabat Negara; b. Pekerja; c. Pegawai dengan perjanjian kerja berdasar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil; d. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas; e. Pegawai bulanan menurut Pasal 20 ayat 2 PGPS - 1968; f. Pamong Desa; g. Pegawai Perusahaan Umum;


BAB II KEWENANGAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI DI DAERAH. A. Kewenangan Pengangkatan Pegawai Negeri di Daerah

Recommend Documents