KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (DITELITI DI PEMERINTAHAN KOTA BOGOR) Oleh Denny Indra Hadinata
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia khususnya dalam hal Kepegawaian Daerah, sebagimana diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya pengaturan kewenangan Kepala Daerah/Walikota Bogor dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bogor, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf b Peraturan Pemerinth Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkunganya. Sebagai akibat dari usul
formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bogor
yang mungkin tidak sesuai dengan formasi lowongan yang dibutuhkan dan anggaran dana yang terbatas, Kepala Daerah/Walikota Bogor berupaya untuk dapat merekrut pegawai dengan cara mengumumkan melalui media massa atau media elektronik, akan tetapi apabila formasi penerimaan sampai dengan pengangkatan pegawai tidak memungkinkan, maka cara yang ditempuh hanya melalui pengumuman secara terbatas, melalui instansi/lembaga yang relevan. Sebagai upaya penyelesaian, maka yang harus dilakukan oleh Walikota Bogor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan kewenangannya sepatutnya dengan mengacu pada kriteria tranparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, efisiensi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Provinsi dan Pemerintah.
1
Latar Belakang
Sejak
diberlakukannya
Undang-
yang ada. Begitu juga dengan manajemen
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
kepegawaian yang berlaku dalam kaitannya
Pemerintahan
suatu
dengan kewenangan kepala daerah dalam
perbaikan terhadap sistem otonomi daerah
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Pemerintahan Kota Bogor.
Daerah
merupakan
Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor
Untuk mencapai tujuan pemerintahan
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kota Bogor sesuai dengan visi dan misinya,
pemerintah pusat menarik kembali sebagian
diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil daerah
kewenangannya yang sebelumnya diserahkan
yang berkualitas yang bisa diperoleh dengan
kepada daerah akibat adanya penafsiran yang
pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah
salah oleh pemerintah daerah menerjemahkan
sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
pemberian
terhadap
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal
Undang-undang otonomi daerah berimplikasi
129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil di
2004
Indonesia khususnya dalam hal kepegawaian
menentukan bahwa pemerintah melaksanakan
daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 129
pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil
sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang
Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
manajemen Pegawai Negeri Sipil secara
Daerah. Berbagai persoalan yang ada akhirnya
nasional.
membuat pemerintah turun tangan dengan
melaksanakan manajemen Pegawai Negeri
melakukan penataan kembali (right sizing)
Sipil Daerah tidak sepenuhnya berada dalam
manajemen kepegawaian. Upaya penataan
tangan
kembali merupakan suatu kebutuhan yang
pembagian wewenang antara pemerintah pusat
amat mendesak untuk melihat seberapa jauh
dengan pemerintah daerah, serta memperjelas
kepegawaian ini bisa berperan menciptakan
dan mempertegas hubungan hierarkis antara
tata pemerintahan yang baik. Sementara itu
kabupaten/kota dan provinsi, antara provinsi
upaya untuk melakukan evaluasi terhadap
dan
sistem, prosedur dan proses pengelolaan
kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah.
kepegawaian di dalam pemerintahan perlu juga
Berdasarkan asas kesatuan dan asas wilayah,
diketahui dan dilakukan agar memperoleh
pemerintah
pusat
suatu sistem yang kondusif terhadap perubahan
koordinasi,
supervisi,
otonomi.
Perubahan
2
tentang
Pemerintahan
Artinya
pemerintah
pemerintah
Daerah
wewenang
daerah,
pusat
untuk
tetapi
berdasarkan
berhak dan
ada
asas
melakukan evaluasi
pemerintahan di bawahnya, demikian juga
(BKD) yang merupakan perangkat daerah
provinsi terhadap kabupaten/kota.
otonom yang dibentuk oleh kepala daerah.
Dalam wewenang menyelenggarakan
Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1)
administrasi kepegawaian, Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang
tentang
menyebutkan
Perubahan
atas
Undang-Undang
Pokok-pokok
Kepegawaian
bahwa
pengangkatan,
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
pemindahan, dan pemberhentian
Kepegawaian menetapkan bahwa wewenang
Negeri
menentukan
kemudian dipertegas lagi dalam ayat (2)nya
kebijaksanaan
manajemen
Sipil
Pegawai Negeri Sipil adalah Presiden selaku
bahwa
Kepala Pemerintahan. Presiden merupakan
pengangkatan,
Pembina tertinggi terhadap seluruh Pegawai
pemberhentian
Negeri
sebagaimana
Sipil. Untuk membantu Presiden
merumuskan
kebijaksanaan
manajemen
dilakukan
untuk
Presiden
Pegawai
oleh
memperlancar
Presiden,
pelaksanaan
pemindahan, Pegawai dimaksud
dapat
dan
Negeri dalam
ayat
mendelegasikan
(1),
sebagian
kepegawaian dan membantu pertimbangan
wewenangnya
tertentu,
kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian
Presiden
membentuk
Badan
kepada
Sipil
Pejabat
Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana
wewenangnya
tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-
kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
dengan Peraturan Pemerintah.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974
tentang
kepada
Pembina
Untuk
Pokok-pokok
mendukung
penyelenggaraan
Kepegawaian.
Pejabat
Pembina
pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan baik di tingkat pusat maupun
Penyelenggaraan kepegawaian pusat
otonomi
daerah,
maka
ketentuan
Negara, dalam penyelenggaraan administrasi
mengangkat,
memindahkan,
kepegawaian daerah diperlukan lembaga/badan
memberhentikan
Pegawai
yang
Pembina
dilaksanakan berdasarkan norma, standar, dan
Badan
prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepegawaian Daerah (BKD), pada Pasal 43a
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, serta sesuai
ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun
dengan peraturan perundang-undangan yang
1999
berlaku.
Kepegawaian
tentang
disebutkan
Pejabat
Daerah,
yaitu
Pokok-pokok bahwa
untuk
Kepegawaian kelancaran
yang
dan
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
membantu
pejabat
pengaturan
berwenang
Negeri
dan Sipil
Ketentuan mengenai Pejabat Pembina
pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil
Kepegawaian
Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah
berwenang mengangkat, memindahkan, dan 3
Pusat
dan
Daerah
yang
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil telah
nasional,
diatur dalam Pasal 1 angka (3) sampai dengan
merupakan
angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96
nasional atau negara.
Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut : 1
karena
pemerintahan
subsistem
Efektivitas
dari
daerah
pemerintahan
pemerintahan
negara
tergantung pada efektivitas penyelenggaraan “Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Pusat
pemerintahan
di
adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris
kepemimpinan
Negara,
Sekretaris
Kabinet,
Sekretaris
kesuksesan
Militer,
Sekretaris
Presiden,
Sekretaris
Ketidakmampuan
Wakil Presiden,
Kepala
Kepolisian
menyukseskan
Negara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah
Non
Departemen,
Pimpinan
daerah.
di
Keberhasilan
daerah
menentukan
kepemimpinan kepala
nasional.
daerah
pembangunan
berimplikasi
pada
berkurangnya
kinerja
dalam daerah,
rendahnya dan
atau
efektivitas
penyelenggaraan pembangunan. 2
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.”
Pergeseran paradigma dalam sistem “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
penyelenggaraan pemerintahan dimungkinkan
Provinsi adalah Gubernur.”
akan berdampak pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia
“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
yang ada di Indonesia. Tantangan yang
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”.
dihadapi di bidang kelembagaan, adalah menata ulang struktur organisasi dengan
Pengaturan tentang
dalam
pemerintahan
kepegawaian
yang
undang-undang daerah
maupun
berkaitan
dengan
prinsip rasional dan realitas (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta
efisien
yang
berorientasi
pada
kewenangan kepala daerah selaku Pejabat
peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini
Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal
menuntut
pengangkatan,
prasarana
perpindahan,
pemberhentian
pada
penyediaan
pemerintahan
sarana yang
dan dapat
pegawai negeri sipil telah meletakkan peranan
mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi
Kepala Daerah sangat strategis mengingat
masyarakat.
kepala
komponen
tantangan yang harus dihadapi adalah kualitas
siginifikan bagi keberhasilan pembangunan
dan transparansi pelayanan masyarakat yang
daerah
merupakan
1
2
Karnadi, dkk. Peraturan Pemerintah R.I. tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Jakarta: BP. Cipta Karya, 2000), hal.3.
Di
bidang
ketatalaksanaan,
J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 4.
4
kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan
yang seragam melalui penetapan norma,
dan tuntutan-tuntutan masyarakat, oleh karena
standar, dan prosedur yang jelas dalam
itu
sistem
pelaksanaan manajemen kepegawaian, serta
ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-
diharapkan dapat diciptakan kualitas Pegawai
tugas umum pemerintahan dan pembangunan
Negeri Sipil Daerah yang kreatif, inovatif,
di
berdedikasi tinggi dan loyalitas terhadap
diperlukan
daerah.
penyempurnaan
Bidang
sumberdaya
manusia
aparatur pemerintahan sebagai pilar utama
negara Indonesia.
penyelenggaraan pemerintahan menghadapi
Dari uraian di atas penulis melihat ada
tantangan untuk dapat mengembangkan sistem
hal yang perlu dikaji, khususnya berkaitan
perencanaan Sumber Daya Manusia aparatur
dengan
pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan
Kepala Daerah dalam hal
perangkat kelembagaan daerah. Oleh karena
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang secara
itu, dalam sistem hukum pemerintahan daerah
umum adalah seragam untuk semua wilayah di
maupun hukum kepegawaian harus terdapat
Indonesia, namun demikian tetap terdapat
arah kebijakan dalam tugas, fungsi dan
permasalahan-permasalahan
kewajiban dari kepala daerah yang meliputi
adanya kepentingan antara pusat dengan
penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan,
daerah, hal tersebut terkait dengan status dan
sistem, dan penataan manajemen kepegawaian.
kedudukan pegawai negeri sipil di daerah yang
Mensikapi keadaan yang demikian
salah satunya adalah termasuk Pegawai Negeri
maka pemerintahan secara umum melakukan
Sipil Daerah Kota Bogor, sehingga penulis
berbagai
mencoba
upaya
penyelenggara
perbaikan
kinerja
pemerintahan
para
peraturan
mengenai
menguraikan
kewenangan pengangkatan
sebagai
hasil
penulisan
akibat
pengkajian
melalui
tersebut
melalui
hukum
pembenahan manajemen pegawai negeri sipil
berjudul
“Kewenangan
secara menyeluruh baik untuk kepentingan
dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
kepala pemerintahan di pusat dan di daerah,
Daerah dalam Sistem kepegawaian di
serta masyarakat secara luas juga untuk
Indonesia (Diteliti di
pegawai negeri sipil itu sendiri.
Bogor).”
Kepala
yang
Daerah
Pemerintahan Kota
Berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32
Istilah
Tahun
Pemerintah Daerah
2004,
dan
berbagai
peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan
Kepala
Daerah
dalam
Pemerintahan
Daerah
dan
Secara etimologi, kata pemerintahan
hal
berasal dari kata pemerintah. kata pemerintah
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan
berasal
bagian dari penataan manajemen kepegawaian 5
dari
kata
perintah
yang
berarti
menyuruh melakukan suatu pekerjaan.3 Akan
yudikatif, dan jabatan-jabatan lainnya sering
tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal
juga disebut kekuasaan eksekutif, jabatan
dari
yaitu
legislatif, jabatan yudikatif. Pemerintahan yang
sebagai
dikemukakan di atas dapat disebut sebagai
pemerintah dan pemerintahan. Selain itu, ada
pemerintahan dalam arti umum atau arti luas
juga yang berpendapat bahwa
(government in the broad sense). 5
kata
dalam
government
bahasa
yang
Inggris,
diterjemahkan
government
tidak selalu memiliki makna pemerintahan. Samuel
Edward
kata
kekuasaan yang melekat pada lingkungan
government sebagai public servant, yakni
jabatan harus ada pemangku jabatan, yaitu
pelayanan. Ia menyimpulkan bahwa kata
pejabat (ambstdrager). Pemangku jabatan ini
government dapat memilki arti :
menjalankan pemerintahan sehingga disebut
1. Menunjuk
Finer
pada
mengartikan
Untuk menjalankan wewenang atau
kegiatan
atau
proses
pemerintah. berdasarkan beragam lingkungan
memerintah, yakni melakukan kontrol atas
jabatan, ada pemerintah di bidang eksekutif,
pihak lain;
legislatif,
2. Menunjuk pada masalah-masalah negara
masyarakat tertentu diperintah.
jabatan
sebagai dalam
secara
pemerintahan keseluruhan
dapat
sempit,
pemerintah
penyelenggara administrasi negara.
lingkungan
adalah
6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagai
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
alat-alat
urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah
kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif,
daerah dengan DPRD menurut asas otonomi
jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
suprastuktur
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
lingkungan
negara
organisasi.
lebih
Dalam
organisasi
suatu
arti
sebagai pelaksana kekuasan eksekutif atau
4
diartikan
Inilah
sempit, pemerintah adalah pemangku jabatan
3. Menunjukan cara, metode, atau sistem
itu,
yudikatif.
pemerintahan dalam arti luas. Dalam arti
dalam kegiatan atau proses dijumpai;
Selain
dan
pemerintahan
jabatan
lainnya.
adalah
Jabatan-jabatan
ini
menunjukkan lingkungan kerja tetap yang
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
berisi wewenang tertentu dalam memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Karena itu, jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan 3
Supami Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, ( Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 22. 4 Erliana Hasan, Komunikasi Pemerintahan, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 1.
5
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Jakarta: Pusat Studi FH-UII, 2002), hlm. 101. 6
6
Ibid, hlm. 23.
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dalam hubungannya dengan sumber daya
7
manusia,
di
dalam
sistem
administrasi
pemerintahan terbagi menjadi dua bagian yaitu
Tugas dan Fungsi Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah cukup kompleks
pegawai
negeri
dan
masyarakat
yang
dan diwarnai oleh karakteristik organisasi,
merupakan dua organisasi aktivitas manusia
namun terdapat tugas dan fungsi Kepala
yang mempunyai tujuan yang sama, namun di
Daerah yang sifatnya universal karena selalu
dalamnya terdapat perbedaan wewenang dalam
dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi,
pemerintahan. Pegawai negeri mempunyai
yaitu
otoritas
mengambil
menentukan
kebijaksaaan
arah
dan
organisasi, pelaksanaan
dan
sedangkan
wewenang masyarakat
secara tidak
hukum, memiliki
kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan
wewenang sehingga hanya
yang
kerelaan berpartisipasi dalam lingkup publik
dihadapi
mengevaluasi
organisasi tujuan
pemerintahan,
organisasi
dengan
agar tujuan kemasyakatan dapat terwujud.
mengantisipasi perubahan-perubahan kondisi
Pihak
sosial
masyarakat,
masyarakat
dengan
kerja,
kebijakan
lingkungan
ekonomi
mengkoordinasikan
unit-unit
mengandalkan
dan
mengambil keputusan.
pemerinah
tugas-tugas
8
terhadap
melaksanakan adalah
suatu bentuk
wewenang, yaitu kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan
Hubungan Hukum Kepegawaian dengan
memberikannya
Lembaga
bawahan hak-hak dan kewajiban yang dapat
Kepegawaian
dalam
Sistem
semakin
pegawai
negeri
dan mereka pegang menurut hukum.9
Administrasi Kepegawaian Indonesia Dengan
kepada
berkembangnya
Sejumlah lembaga pemerintah yang
konsep negara hukum di Indonesia, fungsi
ada hubungannya dan bertanggung jawab
administrasi negara semakin vital. Sistem dan
dengan manajemen kepegawaian Pegawai
tujuan negara yang mendasari teori bernegara
Negeri Sipil di Indonesia serta dianggap
bangsa Indonesia kemudian dituangkan dalam
berperan penting tersebut adalah Kementerian
hukum tertulis yang berhubungan dengan
Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN),
hukum
Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga
administrasi.
administrasi
negara
Tujuan
hukum pada
Administrasi
perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk
Kepegawaian
pembinaan,
perangkat daerah otonom yang dibentuk oleh
pengayoman,
diarahkan
dan
partisipasi.
8
Negara Daerah
(LAN), dan (BKD)
Badan
merupakan
Philipus M. Hadon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 39. 9 Ibid. hlm. 39.
7
Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 1 angka (2).
7
kepala
daerah,
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri
membantu Pejabat Pembina Kepegawaian
Sipil
Daerah. Fungsi lembaga-lembaga tersebut
pengembangan kualitas sumber daya Pegawai
masing-masing mempunyai keterkaitan.
Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian,
Pada Tahun 1999 Badan Administrasi
yang
mencakup
pengawasan
perencanaan,
dan
pengendalian,
Kepegawaian Negara (BAKN) diubah menjadi
penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang
kepegawaian,
merupakan sebuah lembaga yang fungsinya
kebijaksanaan, kesejahteraan Pegawai Negeri
tidak hanya mendata secara administrastif,
Sipil, serta memberikan bimbingan teknis
tetapi
kepada
juga
mampu
mengembangkan
unit
mendukung
organisasi
perumusan
yang
menangani
kompetensi PNS secara lebih memadai untuk
kepegawaian pada instansi pemerintah pusat
mendukung
dan pemerintah daerah.
tugas-tugas
pembangunan,
penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan
Kedudukan
publik.
Negara Keberadaan
Negara
(BKN)
Badan
semakin
Kepegawaian kuat
(BKN)
Badan
semakin
Kepegawaian strategis
dalam
manajemen PNS, karena Presiden dalam
semenjak
merumuskan kebijakan manajemen Pegawai
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 atas
Negeri Sipil dan memberikan pertimbangan
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
dalam bidang tertentu dibantu oleh Badan
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Hal
Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan tidak
ini disebabkan pula semakin bertambahnya
mungkin bahwa posisi ini kemungkinan akan
jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia,
bertabrakan dengan lembaga lain yang juga
sedangkan jumlah tersebut belum diimbangi
turut bertanggung jawab dalam membuat
oleh kemampuan yang memadai.
kebijakan tentang Pegawai Negeri Sipil antara
Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999
tentang
lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Pokok-pokok
Negara.
Kepegawaian atas Perubahan Undang-Undang
Kewenangan
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai
Kepegawaian dalam Pasal 34 ayat (1) secara
Negeri Sipil Daerah Kota Bogor
eksplisit dijelaskan bahwa untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan
manajemen
Pegawai
dibentuklah
Badan
Negeri
Kepala
Pengadaan
Daerah
Pegawai
Negeri
Dalam
Sipil
kebijaksanaan
adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi
Sipil, maka
yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu
Kepegawaian
Negara
satuan organ pemerintah pada umumnya
(BKN). Lebih lanjut di utarakan dalam ayat
disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang
(2)nya dijelaskan bahwa badan ini bertugas
berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan 8
adanya pengembangan organisasi. Oleh karena
lulus ujian penyaringan. Bagi pelamar yang
pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk
dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan
mengisi
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota
formasi
yang
lowong,
maka
pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan,
Bogor,
baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai,
administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.
wajib
menyerahkan
kelengkapan
Daftar pelamar yang dinyatakan lulus
Menurut Pasal 15 Undang-Undang
ujian penyaringan yang akan diangkat menjadi
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota
Kepegawaian, formasi dan pengadaan Pegawai
Bogor disampaikan oleh Walikota Bogor
Negeri Sipil ditetapkan dengan jumlah dan
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
susunan pangkat yang diperlukan untuk jangka
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan
(BKN) untuk mendapat Nomor Identitas
beban kerja yang harus dilaksanakan. Dengan
Pegawai Negeri Sipil (NIP).
demikian pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Setelah
Nomor
Identitas
Pegawai
Daerah Kota Bogor adalah proses pegawai
Negeri Sipil (NIP) diperoleh dari Kepala
untuk mengisi formasi yang lowong yang
Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka
meliputi perencanaan, pengumuman lamaran,
Walikota Bogor sebagai Pejabat Pembina
penyaringan
Kepegawaian Daerah, dan selaku Pejabat yang
dan
pengangkatan
menjadi
Pegawai Negeri Sipil. Prosedur
(Tata
berwenang Cara)
Daerah Kota Bogor dengan sebuah Keputusan Walikota Bogor, dan dilakukan dalam tahun
Pembina Kepegawaian Daerah yang membuat
anggaran berjalan serta penetapannya tidak
perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil
boleh berlaku surut.
Daerah
formasi
Analisis Kewenangan Kepala Daerah dalam
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bogor
Menentukan Pengangkatan Pegawai Negeri
diumumkan
Sipil Daerah Kota Bogor
Bogor.
adalah
menetapkan
Pejabat
Kota
Bogor
daerah,
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bogor Walikota
di
Lowongan
seluas-luasnya
oleh
Walikota
Bogor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Menurut
Pasal 1 angka 2 Undang-
Daerah melalui media massa dan/atau bentuk
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
lainnya, paling lambat 15 (lima belas) hari
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
sebelum tanggal penerimaan lamaran.
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
Walikota
Bogor
selaku
Pejabat
1999, menyebutkan bahwa pejabat yang
Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan
berwenang adalah pejabat yang mempunyai
dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan 9
memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Sedangkan dalam angka 8nya menyatakan
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah berubah menjadi Bab V
adalah
Pasal 129 sampai dengan Pasal 135. Perubahan
keseluruhan
upaya-upaya
untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat
itu
berimplikasi
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi,
terutama manajemen PNS Daerah.
dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencaaan,
pengadaan,
pada
manajemen
PNS,
Mensikapi kewenangan Kepala Daerah
pengembangan
Kota Bogor untuk mengangkat Pegawai Negeri
kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
Sipil Daerah di Pemerintahan Kota Bogor
kesejahteraan, dan pemberhentian.
dapat dikaji, dalam sistem kepegawaian secara
Ketentuan yang mengatur mengenai
nasional dikatakan bahwa, Pegawai Negeri
kewenangan Presiden dalam kaitannya dengan
Sipil
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sangat
menyelenggarakan
luas, hal ini tidak mungkin dilakukan sendiri
difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa, dan
oleh
sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam
seorang
berkenaan
Presiden,
dengan
terutama
pengangkatan
yang
Pegawai
memiliki
posisi
penting
untuk
pemerintahan
dan
penyelenggaraan pemerintahan, maka
ada
Negeri Sipil Daerah. Sebagai tindak lanjut dari
sebagian kewenangan di bidang kepegawaian
kewenangan tersebut, maka untuk membantu
untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola
Presiden
merumuskan
dalam sistem kepegawaian daerah.
manajemen
kepegawaian
kebijaksanaan dan
membantu
Permasalahan yang timbul dan upaya
pertimbangan tertentu, Presiden membentuk Badan
Kepegawaian
Negara
penyelesaian
(BKN)
Dalam bab sebelumnya, penulis telah
sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat
menguraikan
(3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32
tentang
Undang-Undang
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
bahwa sebagian kewenangan pemerintahan dan
Kepegawaian.
pembangunan yang berada pada pemerintah
Perubahan
Perubahan
atas
kewenangan
ini
juga
pusat
diserahkan
mengenai
dan
dialihkan
dampak
menjadi
mengubah sebagian kewenangan pengaturan
kewenangan pemerintah daerah. Di mana
kepegawaian daerah. Pengaturan kepegawaian
Daerah diberi kewenangan yang lebih luas
daerah yang sebelumnya diatur dalam Bab VII
untuk
Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-
tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri
Undang Nomor 22 Tahun 1999, setelah
sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. 10
mengatur
dan
mengurus
rumah
Di antara kewenangan yang diserahkan kepada
melalui berbagai media cetak atau
daerah tersebut adalah kewenangan untuk
media elektronik oleh semua pihak yang
menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
membutuhkan dan disediakan secara
Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan
memadai serta mudah dimengerti;
menyelenggarakan administrasi kepegawaian
b.
Akuntabilitas, yakni pendekatan dalam
ini diharapkan agar daerah mampu menata
pembagian urusa pemerintahan dengan
sumber daya manusia sebagai pendukung
pertimbangan
pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan
pemerintahan yang menangani sesuatu
pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah
bagian
dan kemampuan serta aspirasi masyarakatnya.
pemerintahan
bahwa
urusan
tingkat
adalah
yang
tingkat
langsung/dekat
Sistem dan proses manajemen PNS
dengan dampak/akibat dari urusan yang
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
ditangani tersebut. Dengan demikian
1974
akuntabilitas
sebagaimana
telah
diubah
dengan
penyelenggaraan
yang
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
berkaitan dengan urusan akan kebutuhan
tentang
dan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Bogor menjadi urusan pemerintahan
tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa
tersebut
peraturan perundangan-undangan pendukung
membutuhkan akan lebih terjamin dan
lainnya, merupakan landasan hukum bagi
dapat
dipertanggungjawabkan
pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.
berdasarkan
ketentuan
Landasan hukum tersebut merupakan dasar
perundang-undangan;
Pokok-pokok
Kepegawaian,
dengan adanya kewenangan Kepala Daerah
c.
kepada
Kondisional,
masyarakat
yakni
yang
peraturan
dengan
melihat
dalam hal ini Walikota Bogor untuk dapat
animo masyarakat sekitar yang berminat
mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di
sebagai pencari kerja sesuai dengan
Pemerintahan Kota Bogor.
kondisi dan kemampuan Pemerintah
Sejalan dengan urusan tesebut, maka
Kota
Bogor
sebagai
upaya penyelesaiannya yang harus dilakukan
kesempatan
oleh Walikota Bogor selaku Pejabat Pembina
masyarakat sebagai penerima informasi
Kepegawaian
pencari kerja dengan tetap berpegang
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya sepatutnya dengan mengacu
pekerjaan
dan
pada prinsip efisiensi dan efektiitas;
pada kriteria : a.
formasi
pemberi
d.
Efisiensi,
yakni
pendekatan
dalam
Transparansi, yakni formasi kebutuhan
pembagian urusan pemerintahan dengan
akan pegawai yang bersifat terbuka bagi
mempertimbangkan tersedianya sumber
masyarakat, mudah dan dapat diakses
daya (personil, dana dan peralatan) 11
untuk
mendapatkan
ketepatan,
mengemban visi dan misi pembangunan
kepastian, dan kecepatan hasil yang
aparatur pemerintahan yang baik (good
harus dicapai dalam penelenggaraan
governance) jujur, adil, profesional
bagian urusan. Artinya apabila suatu
bebas dari indikasi kolusi, korupsi dan
bagian urusan dalam penanganannya
nepotisme
dipastikan akan lebih berdaya guna dan
kebutuhan, dan harapan masyarakat;
berhasil
guna
Pemerintah
dilaksanakan
dibandingkan apabila ditangani oleh
Kota Bogor tidak menjadikan dampak
Provisi atau Pemerintah Pusat maka
keluhan
bagian
melakukan diskriminatif dilihat dari
tersebut
Pemerintah
diserahkan
Kota
masyarakat
dengan
tidak
Bogor.
aspek apapun khususnya suku, bangsa,
Sebaliknya apabila suatu bagian urusan
ras, agama, golongan, status soial dan
tersebut akan lebih berdaya guna dan
lain-lain;
berhasil guna tetap apabila ditangani
g.
Keseimbangan
hak
dan
kewajiban,
oleh Provinsi atau Pemerintah Pusat
yakni
maka bagian urusan tetap ditangani oleh
mempertimbangkan
pihak Provinsi atau Pemerintah Pusat.
antara pemberi kesempatan kerja dan
Untuk itu pembagian urusan harus
pencari kerja; dan
disesuaikan
e.
Kesamaan hak, yakni dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah
urusan
Kota
f.
memperhatikan
Bogor
kepada
Daerah
oleh
dengan
dengan
memperhatikan
h.
pelayanan
yang
aspek
keadilan
Keserasian hubungan, yakni bahwa
ruang lingkup wilayah beroperasinya
pengelolaan bagian urusan pemerintah
bagian urusan pemerintahan tersebut.
yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota
Ukuran daya guna dan hasil guna
Bogor
tersebut dilihat dari besarnya manfaat
berhubungan
dan besar kecilnya resiko yang harus
tergantung
dihadapi;
saling mendukung sebagai satu kesatuan
Partisipatif, yakni dapat mendorong
sistem dengan memperhatikan cakupan
peran
kemanfaatan.
serta
masyarakat
dalam
berbeda,
bersifat
saling
(interkoneksi),
saling
(inter
dependensi),
dan
menentukan penyelenggaran pengadaan Pegawai
Negeri
Pemerintah sumber direkrut
Kota
daya
Sipil
Daerah
Bogor
manusia benar-benar
dipertangungjawabkan
Kesimpulan
di
sehingga
yang
Berdasarkan
akan
uraian
yang
telah
dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya,
dapat
maka
dalam 12
dapatlah
dirumuskan
kesimpulan
sebagai jawaban dari identifikasi masalah
Kepala
sebagai berikit :
melalui Gubernur. 1.
1.
Badan
Kepegawaian
Negara
Pada dasarnya pengaturan kewenangan
Dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-
Kepala Daerah/Walikota Bogor dalam
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pengangkatan
Pemerintahan Daerah menentukan bahwa
Daerah Kota Bogor, mengacu pada Pasal
pemerintah
pembinaan
3 ayat (1) huruf a, dan huruf b Peraturan
manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
dalam satu kesatuan penyelenggaraan
tentang
manajemen Pegawai Negeri Sipil secara
Pemindahan,
nasional.
Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan
melaksanakan
Pengaturan
mengenai Formasi
Pegawai
Wewenang
Daerah
menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
Pegawai
2003
lingkungannya,
PNS,
Pegawai
bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian
Sipil diatur melalui Pasal 2 ayat (1)
Formasi
Sipil
Pengangkatan,
Pemberhentian
penerimaan pengadaan Pegawai Negeri
tentang
Negeri
secara
Provinsi,
Pengangkatan
Negeri
nasional setiap tahun anggaran ditetapkan
Pegawai
oleh Menteri yang bertanggung jawab di
lingkungannya.
bidang pendayagunaan aparatur negara,
Kabupaten/Kota
Sipil dan
Negeri
Daerah
di
Pengangkatan
Sipil
Kewenangan
Calon
Daerah
yang
di
diberikan
setelah memperhatikan pendapat Menteri
kepada Kepala Daerah/Walikota Bogor
Keuangan
hanya
dan
pertimbangan
Badan
melaksanakan
penyaringan
Kepegawaian Negara. Mengenai formasi
penerimaan sampai dengan pengangkatan
dipertegas
132
Pegawai Negeri Sipil Daerah, sedangkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
untuk menentukan kebutuhan pegawai di
tentang
Daerah
Pemerintahan Kota Bogor hanya sebatas
menentukan bahwa penetapan formasi
usul melalui dan rekomendai Gubernur
PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
serta harus dengan persetujuan Menteri
setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh
Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Badan
atas usul Gubernur. Jadi Pejabat Pembina
pertimbangan dari Menteri Keuangan.
lagi
melalui
Pasal
Pemerintahan
Kepegawaian masing-masing Pemerintah
2.
Kepegawaian
Sebagai akibat
dari
Negara
usul
dengan
formasi
Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul
penerimaan
persetujuan
Menteri
Daerah Kota Bogor yang mungkin tidak
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
sesuai dengan formasi lowongan yang
formasi
kepada
13
Pegawai
Negeri
Sipil
dibutuhkan dan anggaran dana yang
kewenangannya kecuali enam macam
terbatas, Kepala Daerah/Walikota Bogor
urusan pemerintahan yang hanya diatur
berupaya untuk dapat merekrut pegawai
dan diurus oleh pemerintah pusat, yaitu
dengan
melalui
politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
media massa atau media elektronik, akan
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta
tetapi apabila formasi penerimaan sampai
agama.
dengan
tidak
selayaknya
yang
Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan
ditempuh hanya melalui pengumuman
kewenangan yang lebih luas, karena
secara terbatas, melalui instansi/lembaga
masalah
yang relevan.
termasuk dalam enam macam ururuan
cara
mengumumkan
pengangkatan
memungkinkan,
pegawai
maka
Sebagai
cara
upaya
penyelesaian,
selaku
Kepegawaian
Pejabat
Daerah
kewenangannya
sepatutnya
mengacu
criteria
pada
akuntabilitas,
kondisional,
2.
Pembina
sesuai
hemat
pelaksanaan
urusan
penulis, manajemen
kepegawaian
tidak
yang diatur pemerintah pusat.
maka yang harus dilakukan oleh Walikota Bogor
Menurut
Dalam menentukan formasi kebutuhan Pegawai
Negeri
dengan
Pemerintah
dengan
melalui
Kota
Sipil
Daerah
Bogor,
rekomendasinya
di
Gubernur mempunyai
tranparansi,
wewenang yang lebih luas dari Kepala
partisipatif,
Daerah/Walikota
Bogor,
sebaiknya
kesamaan hak, keseimbangan hak dan
pengaturan kewenangan tersebut dapat
kewajiban, keserasian hubungan antara
diubah, karena pengadaan pegawai yang
Pemerinta Daerah Kota Bogor dengan
dibutuhkan
Provinsi dan Pemerintah.
Bogor atau pemerintahan daerah lainnya bisa
Saran
oleh
Pemerintahan
dimungkinkan
tidak
Kota
sesuai
sebagaimana yang diharapkan, hal ini pun Saran yang dapat penulis ajukan
menjadi kendala untuk menata dan
adalah : 1.
memilih sumber daya manusia yang berkualitas.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa
pemerintah
daerah
menyelenggarakan urusan yang menjadi
14
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan ------------. Undang-Undang
tentang
Bagir, Manan. Menyongsong Fajar Otonomi
Pemerintahan Daerah.UU No.
Daerah. (Jakarta : Pusat Studi
32 Tahun 2004. LN. Tahun
FH-UII, 2002.
2004 No. 125, TLN. Nomor
Rosidin, Utang,
4437.
Pustaka Setia, 2010.
Karnadi, dkk. “Peraturan Pemerintah R.I.
M. Hadon Philipus dkk., Pengantar Hukum
tentang Pelaksanaan Undang-
Administrasi
Undang No. 43 Tahun 1999
Yogyakarta
tentang
University Press, 1999.
Pokok-pokok
Kepegawaian.” Jakarta : BP. Cipta Karya, 2000. Kaloh, J. “Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Muchsan. “Hukum Kepegawaian”. Jakarta : Bina Aksara, 1982. Supami.
Kepemimpinan
Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1995. Hasan,
Daerah dan
Desentralisasi”. Bandung : CV.
Buku
Pamudji,
“Otonomi
Erliana. Pemerintahan.
Komunikasi Bandung
:
Refika Aditama, 2005. 15
Indonesia, :
Gadjah
Mada
