BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS. diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa

23

BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

A. Saksi Secara Umum 1. Pengertian Umum Saksi Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sunguh terjadi; orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.34 Secara umum keterangan saksi adalah alat bukti yang sah.35 Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian. 36 34.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari http://kbbi.web.id/saksi tanggal 15 April 2015. 35. Pasal 1866, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). 36. G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.168.

Universitas Sumatera Utara

24

Tan Thong Kie menyatakan juga bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian dengan menerangkan apa yang dilihat dan didengar.37 Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia sendiri.38 Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian; orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.39

37.

Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris-Buku II, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), hal.268. 38. H.M.Kamaluddin Lubis., Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Medan:1992), hal.18. 39. Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.415.


25

2. Penggolongan Saksi Saksi dalam lalu lintas hukum atau kejadian hukum dapat digolongkan sebagai berikut: a. Saksi Kebetulan Saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim.40 Hari Sasangka juga berpendapat saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. 41 Contoh dari saksi kebetulan, misalnya A pada waktu datang ke rumah B secara kebetulan melihat B dan C mengadakan transaksi jualbeli.42 Dari ilustrasi tersebut dapat terlihat kedudukan dari saksi kebetulan bahwa saksi kebetulan memenuhi unsur tidak sengaja atau kebetulan mendengar dan melihat suatu peristiwa. b. Saksi Sengaja Saksi sengaja adalah saksi yang diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan jual-beli tanah yang sedang dilangsungkan, menyaksikan suatu pembagian warisan, menyaksikan suatu pernikahan, dan lain sebagainya.43

40

. R.Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007). hal.37.

41.

Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.62. 42. Ibid., hal.62. 43. R.Subekti, Loc.Cit.


26

c. Saksi A Charge Saksi a charge adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) atau memberatkan terdakwa.44 Pasal 160 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan tentang saksi a charge, yaitu: 1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat umum, terdakwa atau penasihat hukum; 2) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; 3) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selam berlangsung sidang atau sebelum dujatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.45 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

44

. Darwan Prints, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998).

hal.139. 45.

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 19 Maret 2015.


27

d. Saksi A de Charge Saksi a de charge adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.46 Saksi yang meringakan atau saksi a de charge merupakan saksi yang diajukan terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi Pasal 65 KUHP yakni tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dasar hukum saksi a de charge ini diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.” e. Saksi Berantai Pada pasal 185 ayat (4) yang dimaksud saksi berantai, yakni: Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaam dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.47

46. 47.

Prints, Loc.Cit. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 185 ayat (4).


28

Saksi berantai tersebut juga diungkapkan oleh S.M. Amin, SH kesaksian berantai ini ada 2 (dua) macam, yaitu: 48 1) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam satu perbuatan. 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam beberapa perbuatan. Kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai unus testis nullus testis.49 Berdasarkan pejabaran tersebut, maka saksi berantai diartikan sebagai keterangan-keterangan saksi-saki yang berdiri sendiri, akan tetapi memiliki hubungan antara satu dengan lainnya untuk menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu berkaitan dengan perkara yang disidangkan di pengadilan. f. Saksi Mahkota Saksi Mahkota (Kroon Getuige; Crown Witness) adalah saksi yang dimajukan Penuntut Umum didepan persidangan, dimana saksi tersebut juga merupakan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana itu. Saksi ini harus dimajukan oleh Penuntut Umum dengan syarat bahwa kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (gesplit).50

48.

H.M.Kamaluddin Lubis., Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Medan:1992), hal.29 49. Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.87. 50. H.M.Kamaluddin Lubis., Op.Cit., hal.34.


29

Sofyan Lubis, S.H., memberi defenisi saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya diberikan mahkota dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. 51 Saksi Mahkota disalahartikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam hal ini ikut serta (medeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan terbesar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan selfincrimination (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga terdakwa atas perkara itu. Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Nederland, yaitu seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

51.

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 13 Pebruari 2015.


30

g. Saksi Verbalisant Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), verbalisan berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).52 Kata verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik, pada umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas perintah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

52.

Irenrera Putri, Op.Cit., diakses dari digital/131194-T, pada tanggal 13 Pebruari 2015.

http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file


31

Saksi Verbalisant adalah Polisi dan Jaksa yang membuat, menyusun atau mengarang berita acara. Polisi dan Jaksa dalam membuat berita acara hanya mendengarkan keterangan orang lain (saksi-saksi), tidak perlu menilai tentang kebenaran dari pada keterangan saki yang diperiksanya itu dan ataupun tidak berwenang untuk menilai segi yuridis dari keterangan saksi-saksi.53 Pasal 163 KUHAP yang menentukan pada hakekatnya saksi verbalisant dihadirkan sebagai saksi di sidang pengadilan jika: 1) Terdakwa mangkir atau menyangkal keterangan saksi. 2) Keterangan saksi atau terdakwa disidanng pengadilan berbeda dengan keterangan tersebut dalam berita acara penyidik.54 h. Saksi Korban Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.55 Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara karena ia menjadi korban langsung dari perkara karena ia menjadi korban langsung dari perkara tersebut atau mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi dalam suatu tindak hukum yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa.

53.

H.M.Kamaluddin Lubis, SH., Op.Cit., hal 30-31. Ibid., 55. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 angka (2). 54.


32

i. Saksi Pelapor Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.56 Saksi pelapor adalah orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut. Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor ini digunakan dengan istilah whistleblower. Walaupun secara terjemahan harafiah dalam Bahasa Indonesia, whistleblower adalah “peniup peluit”, namun istilah tersebut dimaksudkan adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik.57 j. Saksi Anak Kedudukan saksi anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia masih belum diakui secara sah oleh peraturan perundangundangan

yang

berlaku

di

Indonesia.

Bahkan

KUHAP

sendiri

menggolongkan anak ke dalam pihak yang hanya boleh memberi keterangan tanpa dibawah sumpah, hal ini terlihat dari rumusan Pasal 171 KUHAP yaitu yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: 56.

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 19 Maret 2015. 57. Ibid., pada tanggal 19 Maret 2015.


33

1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Selanjutnya yang dimaksud dengan keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk

membuat

terang suatu perkara pidana guna

kepentingan

pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan sebelum genap berusia lima belas tahun, akan tetapi kedudukan dia hanya sebagai pemberi keterangan dalam suatu proses perkara. k. Testimonium de Auditu Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai. Kesaksian yang testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asai manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.


34

Hal ini sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan “hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.58 Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 11 Nopember 1959 No.308 K/Sip/1959, yang telah menjadi yurisprudensi menyatakan testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai petunjuk itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.59

58.

H.M.Kamaluddin Lubis, SH., Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Medan: tidak ada penerbit, 1992), hal.19-21. 59.. Ibid., hal.20-21.


35

3. Saksi Menurut KUHPerdata Keberadaan saksi di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan HIR stb.1941 Nomor 44, yang mengatur tentang saksi dalam suatu pemeriksaan perkara dalam proses persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Selain itu terdapat pula dalam Rbg. Stb.1927 No.227 tentang saksi pada bab keempat tentang tata cara mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri serta Bab kelima tentang bukti dalam perkara perdata. Selanjutnya tentang saksi juga diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata pada Buku keempat Bab ketiga tentang pembuktian dan saksi dalam Pasal 1895 KUHPerdata, 1902 KUHPerdata, dan Pasal 1904 sampai 1912 KUHPerdata. Dalam buku keempat bab ke satu Pasal 1866 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah.60 Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian.61

60.

Pasal 1866, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). 61. G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.168.


36

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian; orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.62 Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 139 HIR mengungkapkan pada asasnya semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi. Dan apabila telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan kesaksiannya di muka pengadilan. Apabila tidak mau datang atau datang tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi-sanksi. Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg terdapat beberapa

kelompok

yang

mempunyai

hak

mengundurkan

diri

(verschoningsrecht) sebagai saksi. Pada dasarnya mereka cakap (capable) jadi saksi, oleh karena itu memikul kewajiban hukum (legal obligation) menjadi

saksi,

dan terhadap

mereka

berlaku

tindakan pemaksaan

(compellable) untuk hadir dalam persidangan. Pasal 146 HIR menentukan terdiri dari: 63

62.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 415. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 666-667. 63


37

a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak. c. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. Seperti yang dijelaskan, pada dasarnya kelompok ini cakap sebagai saksi sehingga secara yuridis pada diri mereka melekat kewajiban hukum dan sekaligus dapat dipaksa menjadi saksi. Namun pasal 146 HIR, Pasal 1909 KUHPerdata, memberi hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) untuk menjadi saksi. Secara spesifik orang yang termasuk dalam kelompok ini terdiri dari orang-orang: a. Karena kedudukan, b. Karena pekerjaan, atau c. Karena jabatan. Orang-orang ini dibenarkan hukum mengundurkan diri sebagai saksi. Artinya mereka dapat menyatakan dengan tegas kepada Hakim dalam sidang pengadilan, mengundurkan diri sebagai saksi. Berdasarkan pernyataan itu, Hakim dapat membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban hukum menjadi saksi.


38

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian. Bahwa memberikan kesaksian itu merupakan suatu kewajiban, dapat dilihat dari diadakannya sanksi-sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi. Menurut UndangUndang orang itu dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi, secara paksa dibawa ke Pengadilan, dan dimasukkan dalam penyanderaan (gijzeling). 64 Sebagai orang yang cakap dalam memberikan kesaksian, saksi wajib untuk memenuhi beberapa kewajiban sebagai berikut: 65 a. Kewajiban untuk menghadap. Dalam suatu proses peradilan jika diperlukan adanya saksi maka hakim menyuruh memanggil para saksi untuk menghadap hadir dalam sidang peradilan, dan kepada saksi yang dipanggil wajib menghadap dalam proses peradilan tersebut. Adanya kewajiban tersebut karena adanya sanksi, sehingga jika kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi maka diancam terkena sanksi. Hal tersebut seperti tersirat dalam Pasal 140 HIR bahwa saksi dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali lagi dengan biaya sendiri. Serta saksi dapat dipaksa oleh polisi agar datang menghadap ke persidangan.

66

64.

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 17 April 2015. 65. Teguh Samudera, Op.Cit., hal.70-72. 66. Ibid.,


39

Pada Pasal 121 ayat (1) HIR ditentukan bahwa sebelum perkara diperiksa di muka sidang pengadilan negeri, pengadilan (hakim) menyuruh memanggil para pihak dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang telah di tentukan. Akan tetapi apabila dengan aturan pasal 121 (1) HIR saksi tidak dapat menghadap karena tidak mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar dibutuhkan untuk meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat dan atau perlawanan tergugat, maka hakim menyuruh memanggil saksi lagi agar menghadap di hari persidangan yang akan datang, demikian dapat disimpulkan dari pasal 139 HIR. b. Kewajiban untuk bersumpah Dalam suatu perkara kewajiban saksi untuk mengucap sumpah atau janji merupakan syarat mutlak untuk suatu kesaksian. Jadi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.67 Saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari pasal 147 HIR, pasal 1911 KUHPerdata.

67.

Teguh Samudera, SH, Op.Cit.,hal.70-72.


40

Selanjutnya jika ternyata seorang saksi menolak untuk melakukan pengucapan sumpah yang merupakan syarat mutlak untuk memberikan kesaksian. Maka menurut ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP saksi tersebut dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari dan jika setelah masa penyanderaan berakhir saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim. Dengan demikian adanya sanksi terhadap saksi yang tidak mau disumpah atau mengucap janji maka pengucapan sumpah atau janji merupakan suatu kewajiban. c. Kewajiban memberi keterangan. Seorang saksi juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar dalam proses perkara di pengadilan. Dalam KUHAP hal tersebut tidak diatur dengan tegas, akan tetapi dari ketentuan yang diatur dalam pasal 148 HIR tersirat bahwa saksi wajib memberikan keterangan yang benar. Dalam Pasal 148 HIR dinyatakan bahwa seorang saksi yang menghadap persidangan dan enggan memberi keterangannya, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, hakim ketua dapat memberi perintah supaya saksi itu disanderakan sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.


41

Oleh karena itu saksi wajib mengucap sumpah atau janji (apabila tidak mau bersumpah atau mengucap janji dalam memberikan keterangan akan dikarenakan sanksi), dan jika tidak bersumpah atau berjanji, maka keterangan yang diberikan itu dianggap benar karena berada di bawah sumpah atau janji. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada Hakim. Jadi, yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui hakimlah tanya jawab itu dilakukan. Hakim dapat menolak pertanyaanpertanyaan yang tidak ada hubungan dengan perkara (pasal 150 (1) HIR). Saksi yang mengemukakan keterangan di persidangan akan dicatat di dalam berita acara persidangan oleh Panitera (pasal 152 HIR). Pasal 1909 KUHPerdata juga memberikan pengecualian terhadap kecakapan menjadi seorang saksi. Hal ini terlihat dalam pasal tersebut yang memaparkan bahwa seorang saksi dapat dibebaskan dari kewijabannya memberikan kesaksian, karena: a. Terdapat pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak; b. Terdapat pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak; c. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun


42

hanyalah

semata-mata

mengenai

hal-hal

yang

pengetahuannya

dipercayakan kepadanya dengan demikian. Pasal 1910 KUHPerdata dengan tegas mengatakan bahwa ada golongan atau orang-orang tertentu yang dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar kesaksiannya ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian. Namun demikian KUHPerdata dalam Pasal 1910 juga memberikan pengecualian terhadap anggota keluarga sedarah dan semenda menjadi cakap untuk menjadi saksi dalam perkara-perkara tertentu, yaitu: a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; b. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar menurut Buku Ke Satu, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa; c. Dalam

suatu

pemeriksaan

mengenai

alasan-alasan

yang

dapat

menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian; d. Dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud, maka mereka yang disebutkan dalam Pasal 1910 di bawah (a) dan (b), tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.


43

Kemudian pengecualian sebagai saksi tersebut, Kitab UndangUndang Hukum Perdata lebih lanjut menegaskan tentang orang-orang yang tidak cakap untuk memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1912 KUHPerdata, yaitu orang-orang yang belum mencapai usai genap lima belas tahun, begitu pula orang-orang yang ditaruh dalam pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, atau pun selama perkara sedang bergantung, atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan, tidak dapat diterima sebagai saksi. Hakim leluasa untuk mendengar orang-orang yang belum dewasa itu atau orang yang terampu yang tempo-tempo dapat berpikir sehat, tanpa suatu penyumpahan, namun keterangan-keterangan orang-orang tersebut hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Hakim dalam hal ini tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang-orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai alasan-alasan tentang bagaimana mereka mengetahuinya, namun Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti yang biasa. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum yang cakap menjadi saksi adalah: 68 a. Dewasa; b. Tidak gila atau hilang ingatan; 68.

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 17 April 2015.


44

c. Tidak memiliki pertalian atau hubungan darah baik garis ke samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak dan tidak memiliki pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak; d. Tidak sedang memiliki kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu; e. Seseorang yang memiliki pertalian atau hubungan darah dan dianggap dilarang untuk didengar kesaksiannya, akan memiliki kecakapan dan dapat memberikan kesaksiannya dalam perkara-perkara tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang; f. Melakukan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.

4. Dasar Hukum Saksi Secara Umum Keberadaan saksi di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan HIR stb.1941 No.44, yang mengatur tentang saksi dalam suatu pemeriksaan perkara dalam proses persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Serta terdapat pula dalam Rbg. Stb.1927 No.227 tentang saksi pada Bab keempat tentang tata cara mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri serta Bab kelima tentang bukti dalam perkara perdata.


45

Selanjutnya tentang saksi juga diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata pada Buku keempat Bab ketiga tentang pembuktian dan saksi dalam Pasal 1895 KUHPerdata, 1902 KUHPerdata, dan Pasal 1904 sampai 1912 KUHPerdata. Pengaturan tentang saksi juga terdapat di dalam KUHAP diantaranya Pasal 1 angka 26, Pasal 159 sampai dengan Pasal 158 KUHAP. Demikian pula tentang saksi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat dalam pasal 40 dan dalam Pasal 20 sampai Pasal 24 Peraturan Jabatan Notaris. 69

69.

Irenrera Putri, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 19 Maret 2015.


46

B. Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris 1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Instrumenter Suatu peresmian akta notaris mengharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 40 ayat (1) UUJN. Namun pada dasarnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Pengertian saksi yang ada di dalam lembaga Notaris terdapat 2 (dua) jenis yaitu Saksi Attesterend dan Saksi Instrumenter. Saksi yang diangkat dalam tesis ini adalah saksi Instrumenter. Saksi

Attesterend

/

saksi

pengenal,

yakni

saksi

yang

memperkenalkan penghadap kepada Notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi attesterend. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta. 70 Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi attesterend, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris. Dengan demikian, dalam salah satu atap verlidjen yaitu pada saat penandatanganan

akta,

seorang

menandatangani,

namun apabila

saksi

attesterend

mereka tetap

tidak

ingin

diharuskan

membubuhkan

tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut. 70

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T, pada tanggal 19 Maret 2015.


47

Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta Notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. 71 Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument) itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumenter (instrumentaire getuigen) dengan jalan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.72 Ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah Asas Unus Testis Nullus Testis yang diatur dalam pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Jadi keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti. Prinsip tersebut diatas juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tersimpul dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

71

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.168. 72. Ibid.,


48

Syarat-syarat untuk menjadi saksi instrumenter diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi instrumenter. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UUJN, untuk menjadi saksi diantaranya sebagai berikut : a. Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, ketentuan tentang usia dewasa ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (a) UUJN. Usia dewasa yang ditentukan dalam UUJN tersebut selaras dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Namun demikian, batas usia menurut KUHPerdata untuk menjadi saksi harus sudah dewasa dengan usia 15 tahun. Pada intinya kedua Undang - Undang tersebut memiliki ketentuan yang sama untuk menjadi saksi, yakni sudah dewasa. Tetapi untuk menjadi saksi dalam peresmian akta, dewasa diartikan berumur 18 tahun atau lebih atau sudah menikah.


49

Dengan demikian apabila akta notaris terjadi masalah dan dibawa ke dalam persidangan, maka saksi yang terdapat didalam akta yang bermasalah tersebut tidak jadi hambatan untuk menjadi saksi dalam peradilan, oleh karena batas usia seorang saksi dalam peradilan cukup berusia 15 tahun. b.

Cakap melakukan perbuatan hukum; Pada dasarnya setiap orang cakap untuk menjadi saksi, kecuali

Undang - Undang menyatakan orang tersebut tidak cakap untuk menjadi saksi. Dalam hal peresmian akta untuk menjadi saksi juga harus memiliki kecakapan. Menurut Pasal 40 ayat (2) huruf b UUJN, untuk menjadi saksi notaris, seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut Pasal 1909 KUHPerdata, saksi tersebut wajib untuk memberi kesaksiannya. Namun demikian seseorang yang memilliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak dengan sendirinya cakap untuk menjadi saksi. Perlu diuraikan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi, dalam arti diluar ketentuan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah cakap menjadi saksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas para saksi yang tidak cakap, namun tersirat ketidakcakapan orang menjadi saksi dari Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garus lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan


50

derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. c.

Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c UUJN menyebutkan

bahwa salah satu syarat untuk menjadi saksi notaris adalah harus mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Artinya saksi harus mengerti bahasa yang ada dalam akta agar dapat mengerti juga pembacaan akta yang akan dilakukan oleh notaris yang berisi kehendak para pihak yang menghadap pada Notaris. Bahasa dalam pembuatan akta notaris digunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam akta adalah Bahasa Indonesiayang tunduk pada kaedah Bahasa Indonesia yang baku. 73 Apabila notaris tidak bisa menjelaskan atau menterjemahkannya, akta itu diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang peterjemah resmi. Peterjemah resmi yang dimaksud adalah peterjemah yang disumpah. Kemudian jika pihak yang berkepentingan menghendaki bahasa lain dan dipahami oleh Notaris maka akta dapat dibuat dalam bahasa lain tersebut sepanjang saksi juga memahami bahasa tersebut. Sehingga sewaktu akta dibacakan, yang merupakan kewajiban notaris, bisa dipahami oleh saksi. d.

Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;

73.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 43.


51

Segera setelah selesai dibacakan oleh Notaris, semua akta notaris harus dibubuhi tandatangan oleh para penghadap. Selain itu juga ditandatangani oleh Notaris dan para saksi pada akhir akta tersebut. Dari kalimat tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi - bagi dengan suatu hubungan yang tidak terpisah - pisah. Dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani akta itu pada hari ini dan penghadap lainnya pada esok harinya. Penandatanganan akta oleh para penghadap termasuk dalam yang dinamakan “velijden van de akte” (pembacaan dan penandatanganan akta). Apabila penandatanganan akta itu dilakukan pada hari - hari yang berlainan, maka tentunya pembacaan dan penandatanganannya itu dilakukan pada hari - hari yang berlainan pula dan dengan demikian akta itu harus pula mempunyai lebih dari satu tanggal, hal mana bertentangan dengan bunyi pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “segera setelah akta dibacakan”, persyaratan mana tidak memungkinkan adanya dua tanggal. 74 Akta itu juga harus ditandatangani oleh peterjemah apabila didalam pembuatan akta tersebut harus ada penterjemah. 75

74.

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992),

hal.168. 75.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (3).


52

Apabila dalam suatu pembuatan akta terdapat saksi pengenal (attesterend) maka saksi pengenal tidak diwajibkan untuk menandatangani akta, akan tetapi apabila saksi pengenal menghendaki untuk menandatangani akta itu, maka untuk itu tidak terdapat keberatan. 76 Sedangkan saksi instrumentair atau saksi dari karyawan notaris wajib menandatangani akta tersebut.77 Seperti

diuraikan

diatas,

dalam

pembuatan

akta

harus

ditandatangani oleh penghadap. notaris dan saksi. Saksi dan Notaris wajib membubuhi tandatangan dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d jo Pasal 44 UUJN. Jadi saksi wajib untuk bisa membubuhi tandatangan dan apabila tidak bisa membubuhi tandatangan, tidak diperkenankan menjadi saksi dalam pembuatan akta. Para penghadap harus menandatangani sendiri, artinya tandatangan itu harus dibubuhi oleh para penghadap sendiri dan tidak diwakilkan kecuali telah dikuasakan kepada orang lain, karena akan berakibat tandatangan tersebut dianggap tidak ada. Dalam hal para penghadap tidak bisa membubuhkan tandatangan, maka menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN dibolehkan dengan menyebutkan alasannya, dan alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa semua akta harus ditandatangani oleh Notaris dan penandatanganan itu tidak dapat diwakilkan.

76. 77.

G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., hal.204. Ibid.,


53

Dalam

hal penandatanganan akta oleh notaris pengganti,

pengertiannya bukan pengganti pembubuhan tandatangan pada akta notaris yang digantikan, melainkan akta notaris yang dibubuhi tandatangan oleh notaris pengganti adalah akta yang dibuat oleh si notaris pengganti tersebut. Selanjutnya selain harus membubuhi tandatangan, saksi juga harus mampu membubuhi paraf pada setiap halaman minuta akta notaris. 78 Dari uraian tersebut diatas, Nampak bahwa apabila dalam suatu akta Notaris tidak terdapat kelengkapan ketentuan tandatangan dan paraf dari saksi yang ditetapkan oleh UUJN, maka berakibat akta notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. e.

Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak; Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam point b diatas, serta tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dan Pasal 1909 jo Pasal 1910 KUHPerdata, maka tidak diperkenankan menjadi saksi orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Ketentuan tersebut cukup beralasan agar akta yang dibuat oleh notaris tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang berpihak pada salahsatu penghadap, selain itu untuk menjaga keadaan yang netral dari peresmian akta tersebut. 78.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (7).


54

f.

Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Pasal 40 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa saksi harus dikenal

oleh Notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Pengertian dari istilah dikenal tidak dijelaskan secara tegas dalam UUJN. Ahli hukum Tan Thong Kie mengutip pendapat J.C.H. Mellis bahwa pengertian dari istilah dikenal dalam arti yuridis, artinya ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan notaris dan juga dengan bukti - bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada notaris. Mengenal juga berarti penunjukkan orang dalam akta harus sama dengan penunjukkannya, yang dengannya ia dapat dibedakan dan diindividualisasim dari orang - orangd alam masyarakat.79 G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian dari istilah dikenal tersebut ialah bahwa nama dari orang - orang yang dicantumkan dalam akta itu benar - benar adalah sama dengan orang - orang yang bertindak sebagai saksi - saksi pada pembuatan akta itu; mereka yang nama namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang - orang, sebagaimana mereka itu dikenal didalam masyarakat, nama - nama yang memperkenalkan saksi kepada notaris dalam pembuatan akta harus dinyatakan dalam akta tersebut.

79

Habib Adjie, Op.Cit., hal.184.


55

Jadi pengenalan oleh notaris atau memperkenalkan kepada notaris harus diberitahukan dalam akta yang bersangkutan. 80 Bahwa yang dimaksud sebenarnya (menghadap) adalah kehadiran yang nyata (verschijnen) secara fisik atau digunakan kata menghadap, terjemahan dari verschijnen.81 Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal notaris tidak mengenal saksi yang kemudian penghadap memperkenalkan saksi tersebut kepadanya, maka notaris memperoleh data dari penghadap yang menerangkan tentang identitas dan kewenangannya dari para saksi tersebut. Notaris dalam upaya memperoleh keterangan tentang identitas dan keterangan para saksi harus melihat kebenaran dari identitas orang tersebut, karena menurut ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN harus menyebutkan identitas dan kewenangan dalan akta. Khususnya nama, alamat dan pekerjaan dari saksi. Jadi notaris harus dapat memperoleh jaminan bahwa keterangan tentang identitas dan kewenangan dari saksi adalah benar dari saksi yang menghadap kepadanya bukan identitas dan kewenangan orang lain. Selanjutnya pengenal atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi harus dicantumkan secara tegas dalam akta. 82

80.

Lumban Tobing, Op.Cit., hal.181. Habib Adjie, Op.Cit., hal.147. 82. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 40 ayat (4).

81.


56

Pasal 22 Peraturan Jabatan Notaris juga menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang saksi instrumenter adalah sebagai berikut: a. Para saksi harus dikenal oleh Notaris atau identitas dan wewenang mereka harus dinyatakan kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, dengan kewajiban bagi Notaris untuk memberitahukan hal itu dalam akta yang bersangkutan. Pengertian “dikenal” yang dimaksud dalam pasal 22 tersebut ialah bahwa nama dari orang-orang yang dicantumkan dalam akta itu benar-benar adalah sama dengan orang-orang yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pembuatan akta itu; mereka yang nama-namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang-orang, sebagaimana mereka itu dikenal di dalam masyarakat; nama-nama yang disebutkan dalam akta itu benarbenar di pakai oleh orang-orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “dikenal” ini tidak terbatas pada identitas dari para saksi itu, akan tetapi juga meliputi wewenang mereka. Hal ini jelas dapat dilihat dari pasal 22 PJN, dimana dikatakan bahwa apabila para saksi tidak dikenal oleh Notaris, maka identitas dan wewenang mereka harus dinyatakan kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap dan hal mana harus dinyatakan dalam akta yang bersangkutan. 83 b. Para saksi harus cakap menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata untuk memberikan di bawah sumpah kesaksian dimuka pengadilan. 84

83. 84.

Lumban Tobing,. Op.Cit.,hal.172. Ibid., hal.171.


57

Berdasarkan pasal 1912 KUHPerdata, yang dianggap cakap untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran di muka pengadilan adalah mereka yang telah mencapai umur 15 tahun dan tidak karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap ditaruh di bawah pengampuan ataupun selama perkara sedang bergantung, dimasukkan dalam tahanan. 85 c. Para saksi harus mengerti bahasa, dalam mana akta itu dibuat. Pasal 944 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa selain mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, saksi harus sudah dewasa dan Warga Negara Indonesia. d. Saksi harus dewasa dan Warga Negara Indonesia. e. Para saksi harus dapat menulis tanda tangan mereka.86 Para saksi tidak harus betul-betul pandai menulis, asal saja mereka dapat menulis tanda tangan mereka, maka telah terpenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Para saksi dalam menulis tanda tangan mereka tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Dengan dikendalikannya penulis tanda tangan dari para saksi oleh orang lain justru membuktikan, bahwa para saksi itu tidak dapat menulis tanda tangan mereka. 87 Seorang saksi termasuk saksi instrumenter mempunyai hak sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

85

Ibid., hal.173 Ibid., hal.171. 87. Ibid., hal.173. 86.


58

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan oleh saksi, apabila perlu saksi harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi aman. b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; Hak ini diberikan kepada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan. e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; Seringkali saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi. g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Informasi ini penting untuk diketahui saksi sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dalam proses peradilan tersebut. h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan saksi berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. i. Mendapat identitas baru; Dalam berbagai kasus, terutama menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi diberi identitas baru. j. Mendapatkan tempat kediaman baru Apabila keamanan saksi sudah mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi harus dipertimbangkan agar saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; Saksi yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara. l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah nasihat hukum yang diperlukan oleh saksi apabila diperlukan. m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 88 88.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 5 angka (1) beserta penjelasan Undang-Undang tersebut.


59

Yang dimaksud dengan “biaya hidup sementara” adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya makan sehari-hari. Saksi adalah merupakan orang ketiga yang ikut atau turut serta dalam pembuatan terjadinya akta dan saksi ini disebut juga dengan saksi instrumenter

(instrumenter

getugen).

Mereka

dengan

membubuhkan

tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya, dilakukan, dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. 89 Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan Notaris sendiri.90 Dalam Peraturan Jabatan Notaris seorang saksi intrumenter mempunyai tugas atau kewajiban sebagai berikut : a. Dalam akta partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (verleijden) dari akta itu.

89.

Sutrisno, Komentar UU Jabatan Notaris Buku II, (Medan,2007), hal 37. Khairulnas, “Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris”, Majalah Renvoi (Maret 2014), hal 89. 90.


60

Dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi instrumenter tersebut. b. Saksi Instrumenter turut menandatangani akta tersebut. Dari sifat

kedudukannya sebagai saksi,

maka para saksi turut

mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi. 91 91.

Hasyim Soska, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris, diakses dari http:/www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindunganhukum-terhadap-saksi-dalam.html, pada tanggal 19 Nopember 2014.


61

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. 92 Sebagai saksi dalam akta Notaris, saksi instrumenter mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi instrumenter adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentitas suatu akta.93 Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari kata itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. 94

92.

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.170. 93. Ibid., 94. Ibid., hal.171.


62

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Instrumenter dalam

Pembuatan Akta Notaris. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat alat bukti otentik dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat menjadi otentik (otentitas suatu akta). Syarat-syarat suatu akta dapat dikatakan otentik diatur dalam Buku IV KUHPerdata, yaitu diatur dalam Pasal 1868. Dimana cara pembuatan atau terjadinya akta otentik dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum (Notaris, Hakim, Juru Sita Pengadilan, pegawai KUA/Catatan Sipil), akta otentik sudah pasti merupakan pembuktian yang sempurna, harus dibacakan dihadapan para penghadap, saksi-saksi. Jika tidak dilakukan maka aktanya menjadi akta dibawah tangan.95 Akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat nilai pembuktiannya, bahkan dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau lengkap yang berarti mengikat dan harus diakui hakim sebagai kebenaran menurut hukum, kecuali terbukti sebaliknya, misal karena ada kepalsuan dalam akta otentik. KUHPerdata mengatur tentang alat-alat

bukti yang dapat

dipergunakan dalam suatu perkara adalah alat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Walaupun masing-masing bentuk alat bukti pada prinsipnya diperlakukan sama secara hukum tapi alat bukti dengan tulisan memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat bukti lainnya. 95.

Hanna Yustianna Yusuf, Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otentisitas Akta , diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/T30771, pada tanggal 14 Mei 2015.


63

Keutamaan

alat

bukti

tulisan

akan

meningkat

kekuatan

pembuktiannya apabila terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagai suatu tulisan otentik. Tulisan otentik ini kemudian disebut sebagai akta otentik. Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan lahiriah, formal dan materiil. Habib Adjie menguraikannya sebagai berikut: a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat secara lahiriah sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai tebukti sebaliknya. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai berlainan, maka yang bersangkut wajib membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik, melalui gugatan ke pengadilan. b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang terdapat dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap saat akta dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang harus dibuktikan


64

adalah formalitas dari akta, yaitu ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, ketidakbenaran mereka yang menghadap, yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris. Siapapun boleh melakukan penyangkalan terhadap aspek formal, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dengan suatu gugatan ke Pengadilan. c. Kekuatan Pembuktian Materiil Kepastian tentang materiil suatu akta sangat penting, apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihakpihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan

bahwa

Notaris

tidak

menyatakan kebenaran

yang

sebenarnya dalam akta atau para pihak tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam akta atau para pihak tidak memberikan keterangan yang sebernarnya dihadapan Notaris. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil serta tidak memenhi syarat otentisitas, maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta dibawah tangan.


65

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian ialah hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.96 Dalam rangka proses perdata dalam keseluruhan, maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap daripada proses tersebut, karenanya tujuan serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Hukum pembuktian merupakan bagian dalam hukum acara perdata, yang diatur dalam: 97 a. Pasal 162-177 HIR; b. Pasal 282-314 RBg; c. Pasal 1865-1945 BW; d. Staatsbald 1867 Nomor : 29. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengaturnya atau kurang jelas (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970). 96.

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung:Penerbit P.T. Alumni, 2004), hal.66-67. 97. Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Bandung:Penerbit CV.Mandar Maju, 2005), hal.60-62.


66

Apabila Hakim menjumpai kesulitan di dalam praktik maka harus mencari pemecahan masalah dengan doktrin/ajaran dan yurisprudensi. Salah satu syarat dalam hukum pembuktian adalah dengan adanya alat bukti. Keterangan saksi merupakan satu dari beberapa alat bukti yang terdapat dalam hukum acara perdata. Pengaturan tentang pemeriksaan dan keterangan saksi ini terdapat dalam: a. Pemeriksaan saksi: 1)

Pasal 144-152 HIR

2)

Pasal 171-179 RBg

b. Keterangan saksi: 1)

Pasal 168-172 HIR

2)

Pasal 306-309 RBg

3)

Pasal 1895-1902 s/d 1912 BW Keterangan saksi hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi

dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian. Keterangan saksi hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif. Keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.


67

Mengenai keterangan yang harus diberikan oleh saksi dimuka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya,

karena

hal

ini

bukan

dianggap

sebagai

kesaksian

(Pasal 171 ayat (2) HIR/1907 BW). Jadi, pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah suatu kesaksian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi bukan merupakan alat bukti utama. Hal ini terlihat dari penyebutan alat bukti saksi pada urutan kedua. Berbeda dengan penyebutan alat bukti saksi dalam hukum acara pidana, yang dalam penyebutannya sebagai alat bukti pertama. Alat bukti saksi mempunyai keterbatasan, karena saksi adalah manusia, sehingga keterbatasan sebagai manusia mewarnai alat bukti saksi atau kesaksian yaitu: a. Manusia mudah lupa b. Ingatan manusia terbatas c. Manusia suatu saat pasti meninggal, sehingga ada keterbatasan waktu. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan alat bukti saksi bukan alat bukti utama dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana, merupakan alat bukti utama karena tidak ada seorang tersangka membuat surat atau meninggalkan alat bukti lain sesudah melakukan tindak pidana. Maka dari itu saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri atau


68

kebetulan melihat, mendengar atau mengalami sendiri merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya, demikian dapat diambil kesimpulan dari Pasal 169 HIR (Pasal 1905 KUHPerdata).98 Ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata mengundang akan adanya tambahan alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi. Dengan demikian apabila ada alat pembuktian lain, maka hakim dapat, terhadap keterangan satu orang saksi memberikan arti yang lengkap. Jadi apabila persangkaan dan atau sumpah tambahan dianggap alat pembuktian, maka keteranngan satu saksi ditambah dengan persangkaan ataupun sumpah tambahan, sudah memberi arti yang cukup dalam kekuatan pembuktian keterangan satu saksi bagi hakim. Hakim dalam melihat alat pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdata (Pasal 172 HIR) diharuskan memperhatikan kesamaan/persesuaian antara keterangan para saksi; persesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dengan segi lain tentang perkara;

sebab-sebab

yang

mendorong

para

saksi

mengemukakan

keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi, dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang dikemukakan. Dalam beberapa hal keterangan saksi tidak diperkenankan melainkan harus dipakai alat bukti surat, misalnya:

98.

Teguh Samudera, Op.Cit.,hal.70-72.


69

a. Dalam hal membuktikan adanya pemisahan harta perkawinan (Pasal 150 BW jo Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); b. Dalam hal membuktikan, telah didirikan suatu firma (Pasal 22 Wvk) atau Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995); Keduanya dibuktikan dengan Akta Notaris; c. Dalam hal membuktikan adanya perjanjian asuransi, harus dibuktikan dengan polis (258 Wvk); d. Untuk membuktikan adanya perjanjian perdamaian harus ada akta otentik atau akta di bawah tangan (Pasal 185 ayat (2) BW). 99 Pada dasarnya, setiap perkara dapat dibuktikan dengan saksi tetapi ada beberapa hal yang tidak memperbolehkan hal itu, karena ini menentukan. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence” sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).

99.

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992),

hal.170.


70

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu: 100 a. Syarat formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah dan lainnya.

100.

Hanna Yustianna Yusuf, Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otentisitas Akta , diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/T30771, pada tanggal 14 Mei 2015.


71

b. Syarat Materil Bahwa keterangan seorang atau satu saksi tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unnus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat meteril, akan tetapi keterangan seorang dan satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa: a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (testimony). b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. e. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain; 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;


72

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tetrtentu; 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan, sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP, yaitu: 101 a. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. b. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan palsu. c. Dalam hal demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntu umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang.

101.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Bandung:Penerbit CV.Mandar Maju, 2003), hal.22-23.


73

d. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Dalam

setiap

verlidjen

(pembacaan dan penandatanganan)

akta Notaris, Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta. Dengan kehadiran saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh UndangUndang telah dipenuhi. Begitu pentingnya saksi akta Notaris, sehingga apabila keberadaan saksi akta ini tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kewenangan penyidik untuk memanggil saksi akta Notaris ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atu saksi.102 Dari kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam hal itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.

102.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Bandung:Penerbit CV.Mandar Maju, 2003),hlm.35-36.


74

Kekuatan pembuktian keterangan saksi instrumenter terlihat pada saat persidangan. Suatu akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1870 jo 1871 KUHPerdata, maksudnya ketika akta tersebut telah diresmikan dan ditandatangani oleh peghadap serta disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi, maka akta tersebut merupakan alat bukti yang cukup kuat sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya. Saksi akta atau sering disebut saksi instrumenter, ketika dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dapat terlihat dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan pada persidangan terkait dengan akta Notaris yang menjadi sengketa adalah saksi akta yang merupakan karyawan atau pegawai dari Notaris tersebut. Saksi yang berasal dari karyawan notaris yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam hal itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka


75

tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi (termasuk saksi sebagai karyawan notaris) tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris, karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggungjawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas – formalitas peresmian akta / verlijden seperti yang diperintahkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris.103

103.

Rosmala Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris, diakses dari http:/www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/T31529, pada tanggal 23 Maret 2015


76

Dengan kata lain, saksi yang berasal dari karyawan notaris dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris. Jadi sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta. Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat – surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (verlijden).


BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS. diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa

Recommend Documents