BAB II KEDUDUKAN HUKUM DAFTAR PIUTANG SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

33

BAB II KEDUDUKAN HUKUM DAFTAR PIUTANG SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA A. Tinjauan Mengenai Daftar Piutang 1.

Pengertian Piutang Apabila dihubungkan Pasal 1 sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia, yang merumuskan “piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”, dengan Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), dimana fidusia merupakan “agunan untuk pelunasan tertentu”, maka dapat disimpulkan bahwa ”Piutang bisa diartikan luas, meliputi segala macam tagihan, meliputi semua kewajiban obligatoir, tidak hanya yang berupa tagihan uang saja.60 Sedangkan jenis-jenis piutang yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk itu perlu diperhatikan syarat benda yang dapat dijadikan obyek jaminan yaitu benda tersebut mempunyai nilai dan dapat dipindah tangankan, sehingga piutang dapat dijadikan obyek jaminan sepanjang memenuhi syarat benda sebagai obyek jaminan.61 Kata “tagihan” yang disimpulkan di atas tentunya tertuju kepada suatu hutang tertentu, maka pengertian “hutang” menurut Pasal 1 sub 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan sebagai suatu “kewajiban yang 60

J. Satrio, Op.Cit, hal.177. Wawancara dengan Rina Silitonga, Credit Compliance & Legal Administrations Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol. 61

33

Universitas Sumatera Utara

34

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen”.62 Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang termasuk pada benda bergerak yang tidak berwujud, benda yang termasuk dalam ruang lingkup benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Piutang adalah seluruh hak tagih, manfaat dan kepentingan lainnya yang dimiliki oleh debitur termasuk namun tidak terbatas pada setiap dan semua piutang dalam bentuk dan dengan nama apapun baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari timbul dari kegiatan usaha debitur. 63 Piutang termasuk benda bergerak karena menurut undang-undang, piutang sebagai perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai benda bergerak. 64 Dalam pembayaran piutang, barang yang dibayarkan harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga harus berhak untuk memindahkan barang itu ke tangan orang lain. Pembayaran tersebut juga harus dibayarkan kepada si berpiutang atau orang yang mendapat kuasa darinya. Bila tidak dibayarkan kepada si berpiutang, maka pembayaran tersebut tidak sah (tidak membebaskan si berutang), kecuali jika si berpiutang menyetujuinya. Pembayaran yang dilakukan kepada yang memegang surat tanda penagihan adalah sah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan

62

Ibid, hal.177. Pasal 1 Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak Atas Piutang pada bank. 64 Pasal 511 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 63


35

bahwa piutang adalah hak untuk menerima suatu pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela. Daftar Piutang merupakan seluruh piutang bersih (kumpulan piutang end user/Konsumen65) yang diserahkan debitur (perusahaan pembiayaan (multifinance)) sebagai agunan/jaminan kredit yang terkait dengan fasilitas kredit, dalam bentuk hardcopy yang telah ditandatangani di atas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar debitur disertai soft copy (di dalam disket, electronic mail, media elektronik lainnya) yang sekurang-kurangnya berisi data : 66 a.

Nomor dan tanggal kontrak/ Perjanjian Pembiayaan kepada end user;

b.

Nama end user/konsumen;

c.

Jangka waktu kontrak/ Perjanjian Pembiayaan kepada end user;

d.

Harga Kendaraan;

e.

Down Payment dari end user;

f.

Besarnya pembiayaan bank (harga pokok kendaraan dikurangi down payment);

g.

Jenis Kendaraan; dan

h.

Tahun Kendaraan.

65

End User/Konsumen: perorangan/badan hukum yang cakap menurut hukum dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, dalam hal ini menandatangani perjanjian/kontrak pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk pembelian kendaraan bermotor pada Showroom/Dealer. Showroom/Dealer: adalah perorangan/badan hukum yang cakap menurut hukum dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum dan menyediakan berbagai kendaraan bermotor untuk dijual kepada End User/Konsumen baik secara cash (tunai) maupun kredit (dana berasal dari perusahaan pembiayaan (multifinance)). 66 Wawancara dengan Rina Silitonga, Credit Compliance & Legal Administrations Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol.


36

2. Klasifikasi Piutang Pada umumnya piutang timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan, melakukan pengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan dimana satu pihak berutang kepada yang lain seperti pinjaman kepada pimpinan atau karyawan. 67 Warren Reeve dan Fess mengklasifikasikan piutang kedalam tiga kategori yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain sebagai berikut:68 a.

Piutang Usaha Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang

67

http://aryapermana234.blogspot.com/2012/10/10-pengertian-dan-kelasifikasi-piutangakuntansi, Definisi Piutang, Vangali Putra, dikutip pada tanggal 11 Maret 2014, pukul 22.44 Wib. 68 http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/definisi-piutang, Pengertian Dan Klasifikasi Piutang Akuntansi, Arya Permana, dikutip pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 23.27 Wib.


37

relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. b.

Wesel Tagih Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun. Maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan maka hal itu kadangkadang disebut piutang dagang (trade receivable).

c.

Piutang lain-lain Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan

akan

tertagih

dalam

satu

tahun,

maka

piutang

tersebut

diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan dibawah judul investasi. Piutang lain-lain (other receivable) meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Smith and Skousen memberikan klasifikasi piutang terdiri atas : 69 1) Piutang dagang (trade receivables),

69

http://aryapermana234.blogspot.com/2012/10/10-pengertian-dan-kelasifikasi-piutangakuntansi, Pengertian Dan Klasifikasi Piutang Akuntansi, Arya Permana, dikutip pada tanggal 11 Maret 2014, pukul 22.44 Wib.


38

Piutang dagang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran-pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam tiga puluh sampai sembilan puluh hari. Perjanjian kreditnya merupakan persetujuan informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan yaitu faktur dan kontrak-kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang tidak mencakup bunga, meskipun bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu, dengan kata lain piutang dagang merupakan tipe piutang paling besar. Piutang dagang meliputi, antara lain: - Wesel tagih atau notes receivables, biasanya didukung oleh suatu janji formal tertulis untuk membayar. - Piutang usaha atau accounts receivables merupakan piutang dagang yang tidak dijamin “rekening terbuka”. 2) Piutang bukan dagang Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan-persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus diikhtisarkan dalam perkiraan-perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Piutang bukan dagang ini meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan mempunyai beberapa transaksi-transaksi yaitu: - Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa. - Uang muka kepada pemegang saham, para direktur, pejabat, karyawan dan perusahaan-perusahaan affiliasi.


39

- Setoran-setoran kepada kreditur, perusahaan kebutuhan umum dan instansiinstansi lainnya. - Pembayaran dimuka pembelian-pembelian. - Setoran-setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran biaya. - Tuntutan atas kerugian atau kerusakan. - Saham yang masih harus disetor. - Piutang deviden dan bunga. Piutang dalam pembagian benda menurut KUHPerdata digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud atau bertubuh (onlichamelijk). Penyerahan benda bergerak tidak berwujud dapat dibedakan sebagai berikut : 70 a) Surat Piutang Atas Nama (vordering op naam), yaitu surat yang hanya memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat tersebut. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan cara "cessie" Pasal 613 Ayat (1) KUHPerdata, yaitu dengan cara membuat akta otentik (dibuat Notaris), atau bawah tangan (dibuat oleh para pihak) yang menyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan kepada seseorang. b) Surat Piutang Atas Bawa (vordering aan toonder), yaitu surat yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang memegang atau membawa surat itu. Cara penyerahannya dilakukan dengan cara penyerahan nyata dari pemilik lama ke pemilik baru Pasal 613 Ayat (3) KUHPerdata, misalnya uang kertas, cek. 70

Trisadini Prasastinah Usanti, Jurnal Piutang Dalam Perspektif Hukum Jaminan, hal.20.


40

c) Surat Piutang Atas Tunjuk (vordering aan order), surat piutang atas tunjuk ialah surat yang menerangkan tentang pembayaran uang kepada orang yang telah ditunjuk untuk menerima pembayaran tersebut. Cara penyerahan dilakukan dengan penyerahan diri dari surat itu dan disertai dengan endossement/ catatan punggung, yaitu menuliskan di balik surat piutang itu yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan Pasal 613 Ayat (3) KUHPerdata, misalnya wesel, cek. Piutang atas nama tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat atau tulisan, piutang atas nama dapat dibuat secara lisan, sehingga dapat dikatakan sebagai piutang yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. Akta pengakuan hutang atau pernyataan kesanggupan untuk membayar tersebut dimaksudkan hanya untuk memudahkan pembuktian, bukan menjadi syarat untuk adanya tagihan tersebut. Artinya apabila akta pengakuan hutang tersebut hilang tidak menyebabkan hapusnya hak tagih dari piutang tersebut. Berbeda dengan piutang atas tunjuk atau piutang atas bawa, dimana tagihan yang tertuang dalam surat tidak hanya membuktikan adanya tagihan, melainkan juga merupakan perwujudan adanya tagihan tersebut. 71 Abdulkadir berpendapat bahwa piutang atas bawa dan piutang atas tunjuk tidak dapat dibebani dengan fidusia, karena cara penyerahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia berbeda, dimana dalam fidusia dengan constitutum possessorium, yang menjadikan hal

71

J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang, (Bandung: Alumni, 1999), hal.1-4.


41

tersebut menjadi sangat riskan karena surat piutang atas tunjuk dan atas bawa tidak hanya merupakan bukti bahwa pemegangnya adalah yang berhak, tetapi juga wujud dari piutang tersebut. 72 Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur adalah : 73 i.

Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.

ii. Bagian penagihan mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan kepada debitur. iii. Bagian penagihan menerima cek atas nama dalam surat pemberitahuan dari debitur. iv. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. v.

Bagian kas mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.

vi. Bagian kas menyetor ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. vii. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Prateknya, dalam memberikan kredit pihak bank meminta kepada debitur untuk menyerahkan kepada bank atau menyimpan untuk kepentigan bank, surat-surat 72 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.6. 73 http://aryapermana234.blogspot.com/2012/10/10-pengertian-dan-kelasifikasi-piutangakuntansi, Pengertian Dan Klasifikasi Piutang Akuntansi, Arya Permana, dikutip pada tanggal 11 Maret 2014.


42

berharga, faktur-faktur dan surat-surat lainnya yang merupakan bukti piutang, dan debitur akan mengendorse surat-surat berharga tersebut bilamana diminta oleh bank (Pasal 2 Ayat 3 Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak Atas Piutang). 3. Piutang Yang Diistimewakan Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Sesama kreditur konkuren mempunyai hak yang sama (pari passu) untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari, dengan kata lain semua piutang kreditur yang konkuren dijamin dengan kebendaan hak milik debitur secara bersama-sama, tidak ada piutang kreditur konkuren yang didahulukan.74 Dari Pasal 1131 KUHPerdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut :75 a.

Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;

b.

Setiap bagian kekayaan debitur dapat di jual guna pelunasan tagihan kreditur;

74 75

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.80. J. Satrio, Op.Cit, hal.4.


43

c.

Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan “persoon debitur”. Apabila dari hasil penjualan kebendaan debitur tersebut tidak mencukupi

untuk pemenuhan kewajiban kepada lebih dari seorang kreditur, maka hasil penjualannya kebendaan debitur itu dibagi-bagi secara proposional, pro rata, atau perimbangan, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur dibandingkan terhadap piutang kreditur secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur, atau hasil pendapatannya dibagi secara ponds-ponds gelijk diantara sesama kreditur konkuren. Hal ini disebut juga asas persamaan kreditur. Asas persamaan kreditur ini dapat dikecualikan sebagaimana klausula terakhir dari ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdata, yang berbunyi : “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barangbarang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Hal ini terjadi bila di antara kreditur yang bersama itu mempunyai hak preferensi, sehingga kreditur yang bersangkutan menjadi atau berkedudukan sebagai kreditur preferent. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tegas mengatakan, bahwa fidusia bisa diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang penerima fidusia. Maksudnya adalah, bahwa benda jaminan fidusia yang sama diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari 1 (satu) orang kreditur. Karena penerima fidusia adalah kreditur yang mempunyai piutang (Pasal 1 sub 6 Undang-Undang


44

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), maka dapat dikatakan, bahwa fidusia dapat dipakai untuk menjamin lebih dari 1 (satu) orang kreditur Menurut J. Satrio, kalau penjaminan kepada lebih dari satu kreditor dituangkan dalam 1 (satu) akta penjaminan, tidak ada masalah, tetapi kalau hal itu dituangkan dalam lebih dari 1 (satu) akta penjaminan, maka akan terbentur kepada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu larangan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Penjelasan atas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 8 adalah penjaminan yang dituangkan dalam 1 (satu) akta penjaminan. Hal itu disimpulkan dari kata-kata kredit konsortium yaitu bahwa jaminan itu bisa diberikan juga kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia kiranya tidak perlu disebut. Kuasa dan wakil tersebut bertindak untuk dan atas nama prinsipal/yang diwakili guna memenuhi semua syarat hukum untuk bertindak sebagai kuasa/wakil. Adanya daftar urut-urutan tingkatan kreditur untuk pembagian hasil penjualan, maka kedudukan para kreditur diatur menurut kedudukan hukum hak tagihan mereka. Piutang yang didahulukan (tagihan yang preferent) mendapat pelunasan lebih dahulu dari hasil eksekusi, sedang sisanya untuk para kreditur konkuren, yang berarti bahwa kalau sisanya tidak mencukupi, para kreditur konkuren tidak akan mendapatkan pelunasan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Diantara kreditur preferent juga diatur tingkatannya antara sesama kreditur preferent berlaku pembagian ponds-ponds gelijk (Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).


45

Dari ketentuan Pasal 1133 Ayat (1) KUHPerdata dapat diketahui mereka yang piutang harus didahulukan pelunasannya yaitu : -

Orang-orang berpiutang yang terbit dari hak istimewa (privilege)

-

Orang-orang berpiutang yang terbit dari gadai (pemegang gadai)

-

Orang-orang berpiutang yang terbit dari hipotik (pemegang hipotik) Kedudukan sebagai kreditur preferent, maka piutangnya pun berubah menjadi

piutang yang harus didahulukan dalam pelunasan di antara piutang-piutang kreditur lain. Piutang-piutang yang mempunyai hak preferensi ini timbul bisa ditentukan atau diberikan undang-undang atau diperjanjikan antara debitur dan kreditur.76 Ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdata ini bersifat mengatur (merupakan ketentuan hukum yang bersifat menambah, aanvullendrecht) dan karenanya para pihak mempunyai kesempatan untuk membuat janji-janji yang menyimpang.77 Berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata terdapat kedudukan piutang yang lebih tinggi atau diistimewakan lagi dibandingkan dengan piutang yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Piutang-piutang yang dikecualikan dimaksud haruslah piutang-piutang yang ditentukan oleh undang-undang. Piutang-piutang tersebut antara lain sebagai berikut : 78 1) Hak tagih terhadap negara dan badan-badan hukum publik (Pasal 1137 KUHPerdata).

76

Rachmadi Usman, Op.Cit, hal.119. J. Satrio, Op.Cit, hal.9. 78 Rachmadi Usman, Op.Cit, hal.124.

77


46

2) Biaya perkara berhubungan dengan pelelangan yang diambil lebih dahulu dari hasil pendapatan penjualan benda dan benda debitur pada umumnya (Pasal 1139 sub 1 dan Pasal 1149 sub 1 KUHPerdata). 3) Penyewa diberikan hak istimewa terhadap barang yang digadaikan (Pasal 1142 KUHPerdata). 4) Biaya-biaya untuk pelelangan barang gadai dan menyelamatkan barang yang digadaikan (Pasal 1150 KUHPerdata). 5) Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 juncto Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Pengertian dari hak istimewa dirumuskan dalam Pasal 1134 KUHPerdata yaitu “hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.” Pasal 1134 Ayat (1) KUHPerdata jelas menyatakan bahwa, piutang istimewa itu terjadi karena undang-undang, artinya suatu hak terhadap benda debitur yang diberikan oleh undang-undang. KUHPerdata secara limitatif telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu termasuk sebagai piutang yang didahulukan dalam pelunasannya, yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu sebagai piutang yang diistimewakan atau piutang yang didahulukan dalam pelunasannya. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pemegang hak istimewa tersebut mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan


47

kreditur lain. Berbeda dengan gadai dan hipotik, atau jaminan kebendaan lainnya, yang adanya harus diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, sedangkan privilege diberikan (ditentukan) oleh undang-undang, bahwa piutang-piutang tertentu yang karena sifat dari piutangnya harus didahulukan dalam pelunasannya jika harta kekayaan debitur dijual.79 KUHPerdata lebih lanjut membedakan atas 2 (dua) macam piutang yang diistimewakan (privilege) tersebut, yaitu : a) Piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu saja dari milik debitur, yang lazim disebut privilege khusus. b) Piutang-piutang yang didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau tidak bergerak pada umumnya, yang lazim disebut privilege umum. Kedua macam piutang yang diistimewakan ini, mana yang lebih didahulukan dalam pelunasannya ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1138 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa “Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang pertama didahulukan daripada yang tersebut berakhir”. Jadi, privelege khusus lebih unggul daripada privilege umum, artinya pemegang privilege khusus akan didahulukan daripada pemegang privilege umum dalam mengambil pelunasan piutangnya, di mana pemegang privelege khusus mempunyai tingkatan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang privelege umum. Bahkan di beberapa pasal dari KUHPerdata telah diatur lebih khusus lagi. Pasal-pasal tersebut 79

Ibid, hal.129.


48

diantaranya adalah Pasal 1139 sub 1, Pasal 1141, Pasal 1142, Pasal 1146, dan Pasal 1148 KUHPerdata.80 Dalam ketentuan Pasal 1139 KUHPerdata telah ditentukan piutang-piutang yang diistimewakan (didahulukan) dalam pelunasannya terhadap kebendaan tertentu yang merupakan privilege khusus, yaitu : 81 i.

Biaya-biaya perkara pengadilan.

ii. Uang-uang sewa atas barang-barang tak bergerak, misalnya uang sewa rumah; biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi perjanjian sewa-menyewa. iii. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar. iv. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang. v. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang masih harus dibayar kepada seorang tukang. vi. Tagihan pemilik rumah penginapan atas seorang tamu. vii. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahannya. viii. Upah kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak sepanjang piutangnya tidak lebih dari tiga tahun dan merupakan milik yang berhutang.

80 81

Ibid, hal.130. Ibid, hal.132.


49

ix. Piutang negara terhadap pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. Privelege khusus tidak dibayarkan secara berurutan, sebab piutangnya dikaitkan dengan kebendaan tertentu saja, bukan dengan kebendaan pada umumnya. Pelunasan piutang khusus ini diambil dari hasil penjualan kebendaan tertentu yang bersangkutan yang berkaitan dengan hak tagihnya. Berbeda dengan privilege khusus, pelunasan bagi privilege umum dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. B. Dasar Hukum Daftar Piutang Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain:82 1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan meliputi Bab XIX tentang Piutang-Piutang yang Diistimewakan (Pasal 1131 sampai Pasal 1149); Bab XX tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160); Bab XXI tentang Hipotik (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232).  Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan meliputi Perikatan Tanggung-Menanggung (Tanggung-Renteng) dalam Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Perjanjian

82

Salim HS, Op.Cit, hal.8.


50

Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2.

Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Ketentuan dalam PasalPasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berkaitan dengan hukum jaminan, dalam hal pembebanan hipotek atas kapal laut;  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Prakteknya di dalam pemberian kredit, pihak yang membiayai/kreditur harus

mendapatkan rasa aman atas uang yang telah dikeluarkan tersebut yaitu dapat dibayar lunas oleh peminjam pada waktu yang telah ditentukan. Maka perlu adanya suatu jaminan sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cidera janji debitur dikemudian hari. 83 Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran hutang-hutang debitur, tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari debitur. Akan tetapi pada umumnya kreditur tidak

83

Wawancara dengan Erwin Wahyu Purwantoro, Notaris/ PPAT di Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014.


51

puas dengan jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 84 a.

Benda tidak khusus. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menunjuk terhadap suatu barang khusus tertentu, tetapi menunjuk terhadap semua barang milik debitor.

b.

Benda tidak diblokir. Jika dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka dapat ditentukan bahwa benda tersebut tidak dapat dialihkan kecuali dengan seizin pihak kreditur. Hal ini tidak dapat dilakukan atas jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c.

Jaminan tidak mengikuti benda. Jika telah dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka apabila benda obyek jaminan hutang dialihkan kepada pihak lain oleh debitor, maka hak kreditor tetap melekat pada benda tersebut, terlepas ditangan siapapun benda tersebut berada. Sifat perlekatan kepada benda ini tidak dimiliki oleh jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d.

Tidak ada kedudukan preferent dari kreditur. Terhadap pemegang jaminan hutang yang khusus (yang bersifat kebendaan) oleh hukum diberikan hak preferent. Artinya krediturnya diberikan kedudukan yang

84

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, (Jakarta: Citra AdityaBakti, 2002), hal.137-138.


52

lebih tinggi (didahulukan) pembayaran hutangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan hutang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan hutang baru dibagikan kepada kreditur lainnya. Sedangkan jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan preferent dari kreditur tersebut tidak ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pihak kreditur cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur sebagai dasar pemberian kredit dan sebagai sarana pengaman (back up) dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang dapat diminta oleh kreditur kepada debitur dapat berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan atau gadai. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang relatif baru, tonggak awal lahirnya fidusia di Indonesia ialah setelah perkara Bataaffsche Petroleum Maatschappij v. Pedro Clignett yang diputus pada tanggal 18 Agustus 1932 oleh hooggerechtschof (Hgh). Putusan tersebut sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak putusan tersebut, kehidupan lembaga fidusia semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk


53

melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas barang jaminan itu secara fisik.85 Latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut adalah :86 a.

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

b.

Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu di daftar pada Kantor Perdaftaran Fidusia. Menurut Oey Hoey Tiong, prospek dan perkembangan fidusia di Indonesia

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 87 (1) Bahwa fidusia sebagai jaminan dengan penyerahan secara constitutum posessorium ini terbukti telah mengatasi kekurangan yang ada pada lembaga jamnan gadai yang diatur dalam hukum tertulis.

85

Tan Kamelo, Op.cit. hal.55. Salim HS, Op.cit. hal.3-4. 87 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.77. 86


54

(2) Bahwa sejak saat diakuinya fidusia sebagai suatu lembaga jaminan (di Belanda sejak 29 Januari 1929; di Indonseia sejak tanggal 18 Agustus 1932), maka fidusia terus mengalami perkembangan baik dalam hubungannya dengan kedudukan kreditur, kedudukan debitur maupun mengenai objek fidusia. (3) Bahwa selama perkembangannya itu yurisprudensi sangat memegang peranan untuk mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang hukum jaminan. (4) Bahwa akan tetapi, di antara yurisprudensi-yurisprudensi tersebut ada pula yurisprudensi yang dapat dianggap menghambat perkembangan fidusia, seperti yurisprudensi yang menyatakan bahwa fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak (Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971), dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa seorang kuasa bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Putusan Mahkamah Agung No. 227 K/Sip/1977). (5) Bahwa pengaturan fidusia melalui hukum tidak tertulis (yurisprudensi) kurang menjamin kepastian hukum, karena hakim belum tentu sependapat dengan apa yang diketahui oleh para pihak sebagai hukum. Contohnya mengenai fidusia terhadap bangunan yang terletak di atas tanah orang lain, para pihak berpendapat bahwa fidusia itu sah sedang hakim berpendapat bahwa fidusia itu batal. (6) Bahwa fidusia sebagai jaminan meskipun pada mulanya dijadikan bahan perdebatan sehubungan dengan penyelundupan hukum dari gadai meskipun soal


55

kepastian hukumnya diragukan, akan tetapi sebagian besar dari persoalan itu merupakan persoalan teoritis karena secara praktis fidusia sebagai jaminan telah mendapat tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. (7) Bahwa dengan selalu mengingat bahwa sebagian besar dari rakyat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil maka pemberian kredit kepada golongan itu merupakan suatu kebutuhan, dan dalam rangka pemberian kredit itulah fidusia telah memberikan sumbangan yang penting karena fidusia merupakan jaminan yang memperhatikan kepentingan usaha dari pencari kredit. (8) Bahwa konstruksi penyerahan constitutum posessorium yang dipergunakan dalam fidusia tidak hanya dikenal dalam hukum barat, tetapi hukum adat pun mengenal konstruksi yang demikian. (9) Bahwa dalam perkembangannya fidusia tidak saja dipergunakan dalam bidang perkreditan, tetapi juga dalam jual beli yang tidak dilakukan secara tunai. Hal mana dapat dipergunakan sebagai suatu pertanda bahwa sewa-beli dan jual beli dengan angsuran keduanya mempunyai kelemahan yang semuanya itu dapat diatasi dengan fidusia. (10)Akhirnya dalam rangka pembinaan hukum nasional di mana diusulkan agar hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis, kiranya yurisprudensi tentang fidusia dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan tertulis tersebut sepanjang mengenai fidusia. Dalam yurisprudensi arrest hooggerechtschof tanggal 18 Agustus 1932 berkalikali disebutkan, bahwa yang bisa menjadi objek jaminan fidusia adalah benda


56

bergerak saja, maka sekarang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, khusus yang berupa bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan, dan benda tersebut harus bisa dimiliki dan dialihkan.88 Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Istilah “benda” yang meliputi baik barang, benda berwujud maupun benda tidak berwujud yaitu hak, sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) di atas, bahwa hutang seseorang bisa dijamin pelunasannya, baik dengan suatu benda berwujud tertentu atau suatu hak, seperti misalnya suatu tagihan/ piutang.89 Menurut Surat Edaran Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, Butir 2 menyatakan bahwa objek jaminan fidusia bersifat kebendaan/ agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan, sehingga termin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda yang manjadi objek jaminan fidusia. 90

88

J. Satrio, Op.Cit, hal.179. Ibid, hal.221. 90 Try Widiyono, Op.Cit, hal.204. 89


57

Dalam praktik perbankan, termin proyek merupakan piutang dikategorikan sebagai piutang yang akan datang, sehingga dalam praktik perbankan (sebelum lahirnya Surat Edaran Depkumham diatas), termin proyek dapat difidusiakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang intinya adalah objek jaminan fidusia meliputi hutang yang akan datang dan hasil benda. 91 C. Kedudukan Daftar Piutang Sebagai Jaminan Fidusia Oleh karena adanya risiko yang timbul pada saat daftar piutang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko suatu pemberian kredit dengan jaminan berupa tagihan atau daftar piutang, antara lain:92 1.

Perlu dilakukan monitor dan pastikan debitur dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada bank tiap bulannya tetap waktu serta lakukan kunjungan ke lokasi usaha secara periodik.

2.

Pastikan penggunaan kredit sesuai dengan peruntukannya dan harus dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan secara sempurna.

3.

Dapat juga dimintakan debitur untuk menyerahkan surat rekomendasi yang ditandatangani dan diberi cap oleh pihak yang berutang pada debitur dan memiliki tagihan yang masih berlaku/ berjalan dan jangka waktu tagihan/

91

Ibid. Wawancara dengan Rina Silitonga, Credit Complaince & Legal Administrations pada Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014. 92


58

pembayaran tidak melebihi jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) Bank. 4.

Debitur juga dapat dimintakan untuk membuka escrow account/ rekening penampungan dimana rekening ini difungsikan untuk menampung pembayaran tagihan oleh End-user debitur/ bowheer dan langsung menurunkan baki debet pinjamannnya.

5.

Mintakan Standing Isntruction atau instruksi yang berlaku untuk saat itu dan tetap berlaku sampai ada instruksi baru lagi.

6.

Pencairan kredit maksimal 80 % dari tagihan, sesuai dengan SOP Bank. Dalam praktek yang berlaku selama ini, perjanjian pemberian jaminan

menunjukkan sifat-sifat sebagai perjanjian accesoir, yaitu perjanjian accesoir dengan sendirinya (otomatis) hapus kalau perjanjian pokoknya hapus. Hal ini tampak dari selalu dikaitkannya perjanjian fidusia dengan suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. 93 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menegaskan adanya pengelompokan benda bergerak dan benda tidak bergerak serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan benda apa saja yang termasuk dalam benda berwujud atau benda tidak berwujud. Hanya ada 4 (empat) pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan istilah kebendaan tidak berwujud, yaitu: 94

93 94

J. satrio, Op.Cit, hal.128-129. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hal.52.


59

a. Pasal 613 yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas benda tidak berwujud. b. Pasal 614 mengenai hak memungut hasil atau bunga. c. Pasal 1158 mengenai gadai atas piutang. d. Pasal 1164 mengenai hipotik atas hak-hak tertentu. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan tidak berwujud adalah hak-hak, termasuk di dalamnya yang diatur dalam Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (benda tidak berwujud yang termasuk kedalam benda tidak bergerak) dan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (benda tidak berwujud yang termasuk kedalam benda bergerak). Benda tidak berwujud adalah hak-hak atas benda yang berwujud, sedangkan benda yang berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan pancaindera. 95 Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. 96 Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang termasuk pada benda bergerak yang tidak berwujud, benda yang termasuk dalam ruang lingkup benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Piutang termasuk benda bergerak karena menurut undang-undang, piutang sebagai perikatan-perikatan dan

hal.116.

95

Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1992),

96

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.152.


60

tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai benda bergerak. 97 Dalam hal pembayaran piutang, barang yang dibayarkan harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga harus berhak untuk memindahkan barang itu ke tangan orang lain. Pembayaran tersebut juga harus dibayarkan kepada si berpiutang atau orang yang mendapat kuasa darinya. Bila tidak dibayarkan kepada si berpiutang, maka pembayaran tersebut tidak sah (tidak membebaskan si berutang), kecuali jika si berpiutang menyetujuinya. Pembayaran yang dilakukan kepada yang memegang surat tanda penagihan adalah sah. 98 Oleh karena itu piutang merupakan hak untuk menerima suatu pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela. Piutang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “jaminan fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”. Jaminan fidusia terhadap piutang yang akan diperoleh kemudian hari tersebut senada dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu benda-benda yang masih akan ada dapat menjadi objek perjanjian. Walaupun diperoleh di kemudian hari, piutang tersebut tidak dibuat dalam perjanjian tersendiri, tetapi termasuk dalam perjanjian jaminan

97 98

Pasal 511 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


61

fidusia karena telah dilakukan pengalihan hak kepemilikan sekarang untuk nantinya atas benda tersebut. Kedudukan hukum tentang daftar piutang adalah sebagai objek jaminan yang menjamin atas ketertiban dan kelancaran dari pembayaran hutang debitur yang dibuat dalam perikatan berbentuk perjanjian accesoir.99 Selain itu, daftar piutang juga merupakan jaminan tambahan yang bertindak untuk mengcover jaminan fix asset (aset tetap), dan jaminan tambahan ini menjadi wajib karena ada peraturan yang mengatur. 100

99

Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Notaris/ PPAT di Kota Medan pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014. 100 Wawancara dengan Ferry Susanto Limbong, Notaris/ PPAT di Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014.


BAB II KEDUDUKAN HUKUM DAFTAR PIUTANG SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Recommend Documents