BAB II KEBERADAAN HAK KOMUNAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hak Komunal Mengenai definisi hak komunal berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bahwa hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat wewenang menurut hukum.arti komunal ialah milik rakyat (umum) yang berkaitan dengan komune. Komune disini diartikan kelompok orang yang hidup bersama. 7 Berdasarkan penjabaran definisi yang disebutkan diatas hak komunal tersebut dimaksudkan adalah yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-menurun. Istilah hak komunal sebenarnya saling keterkaitan dengan istilah pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang merupakan masalah hukum baru yang berkembang di Indonesia maupun di negara-negara internasional dan belum adanya suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional (traditional knowlodge). Satu hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dan hasil karya intelektual lain adalah bahwa satu pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya
7
Kamus Lengkap Bahasa Inonesia, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2003).
16 Universitas Sumatera Utara
17
intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal. Permasalahan hak komunal ini muncul menjadi permasalahan baru dalam hukum di Indonesia disebabkan belum ada pengaturan hukum di Indonesia tentang hak komunal yang memberikan perlindungan hukum secara optimal. Hak
komunal
tersebut
merupakan
suatu
kebudayaan,
dimana
kebudayaan adalah suatu hasil karya diciptaan yang hidup dan berkembang serta dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang meliputi suatu pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai, dan produk, yang tumbuh dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat tanpa memandang siapa pencipta ataupun penemunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edward B. Tylor yang menulis dalam bukunya ”Primitive Culture”, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.8 Hak komunal merupakan budaya yang secara umum telah disampaikan dari generasi ke generasi selanjutnya dan secara umum dianggap berhubungan dengan orang-orang tertentu atau adatnya. Budaya yang dimaksud tersebut ruang lingkupnya sangat banyak dan beragam sekali baik itu berupa pengetahuan, karya seni, sastra, musik (lagu), simbol, dongeng (cerita rakyat) dan lainnya. Kebudayaan berkembang dalam suatu komunitas dalam sistem sosial dan kurun waktu relatif panjang secara kongkrit yang pada umumnya yang seringnya
8
Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 92.
Universitas Sumatera Utara
18
di jumpai seperti di bidang kesenian seperti tari-tarian adat, musik adat, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Hak komunal ini sangat melekat sekali dengan budaya dan diperoleh secara turun-temurun sehingga tidak lagi merupakan hal yang baru. Setiap budaya yang dilahirkan dan dikembangkan pada masa lalu tetapi masih hidup hingga saat ini tetap akan dikembangkan. Sebagian besar dari kebudayaan atau hak komunal tersebut merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Masyarakat, penduduk dan negara adalah merupakan sebagai pemilik kebudayaan, karena karya-karya kebudayaan diciptakan, dikembangkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat tradisional itu sendiri secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang dalam kelompok tersebut yang memberikan sumbangsih terhadap budaya yang dihasilkan dan kelompok masyrakat tersebut tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya budaya tersebut.9 Lain halnya dengan budaya yang melatar belakangi masyarakat di negaranegara barat bahwa negara-negara barat lebih mengedepankan kepentingan hakhak individu dengan watak kapitalisnya. Sedangkan konsep berfikir masyarakat Indonesia mengenai budaya ini sangat bersifat komunal, artinya karya yang dihasilkan dipahami sebagai milik bersama yang dimiliki oleh keluarga atau masyarakat adatnya.
9
Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, TRIP’s-WTO&Hukum HKI Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 40.
Universitas Sumatera Utara
19
B. Keberadaan Hak Komunal dalam Sistem Hukum Di Indonesia Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai sesuatu tujuan.10 Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah dan pernyataan tentang apa yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.11 Sistem hukum merupakan kesatuan peraturan, penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Menurut L. M. Friedman12, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku manusia yang berada dalam sistem. Struktur adalah institusionalisasai ke dalam empitas-empitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, dan jumlah hukum. Budaya hukum adalah bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat, dan pelaksanaan cara-cara bertindak dan berpikir.
10
Bernhard limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Redulasi, Kompensasi Penegakan Hukum, (Jakarta: CV Ravi Maju Mandiri, 2011), hlm. 57. 11 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 18. 12 Pengertian Hukum Sistem Hukum Tujuan Hukum, http://innocentpaparazzi.blogspot.com/2011/04.html (di akses tanggal 6 Januari 2014).
Universitas Sumatera Utara
20
Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia selalu terdapat berbagai macam aturan-aturan kebiasaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara masyarakat berperilaku atau bertindak. 13 Menurut Koentjaraningrat, bahwa sistem nilai budaya merupakan tingkat paling abstrak adat, suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu, sistem
nilai budaya biasanya
berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusua.14 Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub-sistem) dan antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Jadi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 sebagai groundnorm yang di dalamnya mengandung falsafah negara yaitu Pancasila yang mencerminkan adanya etika, sosiologi, dan culture. Dengan demikian sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sosiologi, etika dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri dalam arti hukum di Indonesia
tidak
tertutup
hanya
sebatas
hukum
itu
saja.
Hukum
di
Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berasal pada
13
Maria Farida Indrati Soprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm.. 7. 14 Koentjaraningrat, Kebudayaan: Mentalitas dan Pembngunan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 25.
Universitas Sumatera Utara
21
hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (NederlandschIndie). Diberlakukannya sistem hukum adat yang diserap dalam perundangundangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.15 Sejarah keberadaan hukum di Indonesia, hukum adat atau hukum yang tidak tertulis diakui keberadaanya sebagai sarana interaksi dalam mengaatur pola hubungan masyarakat.16 Sistem hukum adat pada umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat yang sifatnya adaptif dan flesibel.17 Keterkaitan hak komunal dalam hukum adat dikarenakan sifat hukum adat adalah sebagai berikut : 1. Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya atau telah disampaikan secara turun-temurun. 2. Berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti.
15
Hukum adat di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, (diakses tanggal 6 Januari 2014) 16 Tim Pendastaren Tarigan dan Arif, (ed.) Spirit Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm.. 1 17 Ibid. hlm.. 4
Universitas Sumatera Utara
22
3. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Dalam hukum pertanahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria di Indonesia (selanjutnya disebut dengan UUPA) keterkaitannya dengan hak komunal dikarenakan bahwa sebelum lahirnya UUPA di Indonesia setelah Indonesia merdeka terdapat dualisme sistem hukum tanah yang berlaku, yaitu : 1. Hukum Tanah Barat, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari Code Civil Prancis, yang bersifat kapital individualistik. 2. Sistem Hukum Tanah Adat, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum penduduk asli bangsa Indonesia dimana sistem ini mempunyai ciri khusus yang bersifat kemasyarakatan.18 Hukum adat adalah merupakan sebagai dasar lahirnya UUPA di Indonesia karena hukum tanah adat yang murni yang bersifat komunalistik yang mewujudkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritirial atau genealogik. Hak-hak perseorangan secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu biarpun sifatnya pribadi dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi berbeda dengan hak-hak dalam
18
Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 13.
Universitas Sumatera Utara
23
Hukum Tanah Barat, sejak berakhirnya sekaligus dalam dirinya sudah terkandung unsur kebersamaan.19 Sifat komunalistik menunjukkan kepada hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam keputusan hukum adat disebut dengan Hak Ulayat. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia Tuhan.20 Berdasarkan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan kesejahteraan umum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk mengusai seluruh sumber daya alam, yang secara jelas di sebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka, negara dalam penguasaan dan/atau kewenangan yang di miliki oleh negara dalam mengelola sumber daya alam harus memenuhi keinginan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 23 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. 19 20
Ibid, hlm.. 23 bid, hlm.. 23
Universitas Sumatera Utara
24
Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta), bahwa UU Hak Cipta adalah merupakan Undang-Undang yang lahir karena adanya Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994. Berdasarkan hal tersebut, mengharuskan negara Indonesia untuk meratifikasi 7 (tujuh) peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HKI diantara salah satunya ialah UU Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization adalah merupakan suatu peraturan yang lahir karena adanya dari persetujuan TRIP’s yang dikelola oleh World Trade Organization (WTO), yang mana dalam persetujuan TRIP’s tersebut pengaturanpengaturan terhadap HKI di Indonesia tidak berdasarkan dengan budaya-budaya hukum masyarakat yang komunal di Indonesia akan tetapi lebih lebih menekankan watak individualis dan komersial/kapitalis yang merupakan prinsip hukum yang berasal negara barat atau negara-negara maju. Pengaturan HKI di Indonesia tidak berasal dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia yang menekankan pada hak komunal, akan tetapi lebih cenderung mengarah pada pengaturan hukum HKI berasal dari negara barat yang
Universitas Sumatera Utara
25
bersifat individual dan monopoli yakni mengejar keuntungan ekonomi terhadap dari suatu hasil HKI. Terkait mengenai hak komunal dalam berdasarkan uraian-uraian yang diatas dalam UU Hak Cipta, masyarakat adat Indonesia tidak menganggap hasil suatu pengetahuan tradisional yang bersifat komunal sebagai miliknya sebagai individu akan tetapi milik bersama yaitu dimiliki oleh keluarga atau masyarakat adatnya. Ketentuan hukum yang berasal dari negara maju, semuanya tidak dapat diterapkan di negara sedang berkembang. Indonesia misalnya, karena adanya perbedaan sistem kultur, budaya, politik, hukum, dan pengaturan yang sama belum tentu dapat menjamin dan memberikan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh dari negara maju tersebut, dan aturan dari negara maju belum tentu dapat diterapkan begitu saja di semua lini negara, masyarakat dan bangsa di suatu tempat.
C. Pentingnya Perlindungan Hak Komunal dalam Sistem Hukum Indonesia Setelah memahami dan mengetahui apa yang dimaksud dengan hak komunal tersebut, warisan budaya-budaya yang dihasilkan oleh masyarakat komunal dalam hal tertentu sangat diminati oleh bangsa lain, namun bangsa Indonesia yang memilikinya tidak memberikan perlindungan hukum yang selayaknya. Hak Komunal apabila dikelola dengan baik dapat menjadi aset bangsa yang sangat berharga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Universitas Sumatera Utara
26
Pada kenyataannya sekarang ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab mempergunakan ciptaan orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya atau penemunya. Dari fenomena yang tersebut diatas, bahwa hal tersebut berkaitan dengan penegakan HKI apabila tidak di tangani serius dari aspek yurisdisnya maka akan memberikan dampak negatif tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek ekonomi. Menurut UU Hak Cipta, si pencipta/penemu yang tidak mendaftarkan hasil cipataanya dapat dianggap sebagai bukan penciptanya dan bahkan dapat dituntut secara hukum apabila menggunakan karya ciptaanya tersebut. Sedangkan dari segi ekonomi tentunya akan berakibat pada keuntungan apabila kelak ada orang (bukan si pencipta) yang menggunakan, memperbanyak hasil ciptaannya, maka pencipta/ penemunya sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari keuntungan tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang komunal tidak mengenal hak-hak cipta yang terkandung dalam HKI. Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia tidak mengenal pemilikan individu terhadap suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Satu-satunya sistem pemilikan yang melembaga dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah masing-masing kelompok masyarakat/kelompok adat. Namun pemilikan itu sifatnya komunal artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya.21 Kepemilikan komunal yang dianut oleh masyarakat Indonesia berbeda dengan konsep pemilikan individu yang dianut oleh negara-negara barat. Budaya 21
Kebijakan publik pemerintah, http://unud-hukumbisnis.blogspot.com/2010/01/html, (diakses tanggal 28 November 2013)
Universitas Sumatera Utara
27
masyarakat Indonesia tidak mengenal pemilikan individu terhadap suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bahwa di negara-negara barat konsep perlindungan hak cipta negara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat industri yang didasari corak masyarakat yang lebih menekankan kepentingan atau hak-hak individu dengan watak kapitalistik (mencari keuntungan).22 Akibat dari pada pemikiran masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal tersebut, bahwa masyarakat Indonesia berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi banyak orang maka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya disebar luaskan dan dikenal orang lain.23 Secara komunal, masyarakat Indonesia sebagai si pencipta/penemu yang tidak mendaftarkan hasil cipataanya dapat dianggap sebagai bukan penciptanya dan bahkan dapat dituntut secara hukum apabila menggunakan karya ciptaanya tersebut, dan akan berakibat pada keuntungan apabila kelak ada orang (bukan si pencipta)
yang
menggunakan,
memperbanyak
hasil
ciptaannya,
maka
pencipta/penemunya sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari keuntungan tersebut.
22 23
Ibid. Ibid.
Universitas Sumatera Utara
