BAB II KANTOR CAMAT KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN A. Sejarah Ringkas Kecamatan Kota Pinang adalah salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, masing-masing Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sei Kanan dan Kecamatan Silangkitang. Daerah perkotaan (Urban) adalah suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan jumlah fasilitas urban seperti jalan yang dilalui kendaraan umum bermotor, gedung bioskop, sekolah (SD, SLTP, SLTA), sarana pengobatan, bank dan sebagainya dan rata-rata jarak ke lokasi fasilitas-fasilitas tersebut dekat. Dengan demikian daerah perkotaan tidak identik dengan kota walaupun semua desa/kelurahan di kota termasuk daerah perkotaan. Desa perkotaan biasanya dikepalai oleh seorang lurah yang dibedakan dengan desa/pedesaan yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Kecamatan Kotapinang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berada pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan Laut (DPL). Adapun jarak dari tiap-tiap Kantor Kepala Desa ke ibukota Kecamatan (Kelurahan Kotapinang) tidak begitu bervariasi, empat desa memiliki jarak 14-19 Km dan lima desa lain jaraknya 3-9 Km. kantor Kepala Desa Pasir Tuntung memiliki jarak yang paling jauh sedangkan kantor
7
8
Kepala Desa Sosopan memiliki jarak terdekat ke ibukota kecamatan. Dari 9 Desa dan 1 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kotapinang, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Sisumut dengan luas 113,30 Km2 dan yang terkecil adalah Desa Sosopan dengan luas 30,50 km2. Desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Kotapinang adalah Desa Pasir Tuntung dengan jarak 37,00 km2. Menurut
tingkat
perkembangannya
seluruh
desa/kelurahan
di
Kecamatan Kotapinang sudah tergolong Desa/Kelurahan Swasembada yang berarti desa/kelurahan telah memiliki cici-ciri kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat, telah memiliki fasilitas yang memadai dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012 yang terdapat di Kecamatan Kotapinang adalah sebanyak 36.627 pemilih yang terdiri dari 18.421 pemilih laki-laki dan 18.206 pemilih perempuan. Jumlah TPS yang tersedia sebanyak 100 TPS. Penduduk Kecamatan Kotapinang tahun 2012 sebanyak 55.254 jiwa yang terdiri dari 28.082 jiwa laki-laki dan 27.172 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kotapinang yaitu sebanyak 19.972 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perkebunan Normark yaitu sebanyak 1.127 jiwa. Adapun maksud dan tujuan dari Kantor Camat Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini adalah :
9
1. Untuk mendorong aktifitas para Camat agar lebih meningkatkan hasil kerja dan memupuk kompetisi yang sehat dalam memberhasilkan semua program kebijaksanaan pemerintah di tingkat kecamatan. 2. Untuk meningkatkan penguasaan tugas-tugas yang diemban dan memotivasi semangat kerja guna menyelesaikan permasalahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dilaksanakannya Penilaian Kecamatan Terbaik, antara lain : a. Guna terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan di tingkat Kecamatan sehingga mampu menyajikan data yang valid dan akurat sebagai bahan pengambil kebijakan oleh pemerintah, baik berskala lokal, regional maupun Nasional. b. Guna mewujudkan pelayanan administratif yang berbasis kompetensi dengan manajemen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. c. Guna melihat sejauh mana pelaksanaan 10 Wajib Kecamatan sesuai Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 138/3087 tanggal 5 Oktober 1985. d. Guna menyoroti beberapa hal yang menjadi kekhususan dan merupakan keunggulan komparatif Kecamatan Kotapinang dibandingkan dengan kecamatan lainnya, baik dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Visi dan Misi Kantor Camat Kota Pinang Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 158/2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan dan Undang-undang Nomor : 32
10
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah digambarkan bahwa pemerintah kecamatan memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan. Pergeseran fungsi dari kepala wilayah kecamatan selaku kantong dekonsentrasi sesuai dengan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, telah memunculkan berbagai pandangan terhadap keberadaan kecamatan dalam hierarkhi pemerintahan. Fenomena bahwa Kepala Desa atau sebutan lain sesuai karakteristik budaya lokal yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati dan peran Camat hanya sebatas fungsi koordinasi, ditambah trend kebijakan pemerintah pusat yang langsung mem-bypass kepada pemerintah desa/kelurahan, telah mengebiri kewibawaan dan arti penting keberadaan Pemerintah Kecamatan. Sungguh ironis ketika terjadi kemacetan dan atau gejolak sosial akibat kebijakan dimaksud, Camatlah unsur pertama yang harus menyelesaikan persoalan dan dimintai pertanggung jawaban. Dibalik berbagai sudut pandang yang mengemuka terhadap keberadaan Pemerintah Kecamatan selaku perangkat daerah dan perpanjangan tangan Bupati dalam memberikan pelayanan administratif pada masyarakat, Camat dituntut mampu menterjemahkan roh otonomi daerah dan mengambil langkahlangkah kongkrit dalam rangka menyongsong era globalisasi yang penuh kompetensi. Untuk itulah Camat Kotapinang merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi Kecamatan Kotapinang sebagai acuan pengarah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11
Adapun Visi dan Misi Kantor Camat Kotapinang sebagai berikut : Visi Kecamatan Kotapinang, adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN KOTAPINANG YANG
DAMAI
MANDIRI
DEMOKRATIS,
SERTA
BERIMAN
BERKEADILAN, DAN
SEJAHTERA
BERTAKWA
DENGAN
DILANDASI SANTUN BERKATA BIJAK BERKARYA” Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi Kecamatan Kotapinang yang merupakan langkah-langkah tindak sebagai berikut : 1. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan berbasis pada Sumber Daya Alam Lokal. 2. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi seluruh elemen dan Lembaga Masyarakat. 3. Meningkatkan dan mengembangkan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. 4. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa bersinergi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang singkron
pula dengan Pemerintahan
Kecamatan.
PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) WAJIB KECAMATAN Sebagai alat ukur untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan
Kotapinang
dapat
dijelaskan
secara
operasional
dengan
menitikberatkan kepada 10 (Sepuluh) Wajib Kecamatan sesuai Instruksi
12
Gubernur Sumatera Utara Nomor: 138/3087 tanggal 05 Oktober 1985, sebagai berikut: 1. KEPEMIMPINAN Manajemen kepemimpinan yang diterapkan dalam pelaksanaan tugastugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Kotapinang antara lain : a. Langkah pertama yang dilaksanakan di Kecamatan Kotapinang adalah membangun komitmen bersama dengan seluruh staf kecamatan. b. Memberikan suri tauladan kepada staf tentang kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. c. Memberi
motivasi
dan
bimbingan
kepada
staf
untuk
dapat
melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya secara tepat dan cepat. d. Melakukan fungsi pengawasan (waskat) terhadap keberadaan pegawai dan hasil kerja yang dilaksanakan. e. Memberikan kepercayaan kepada staf dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. f. Memelihara komunikasi dengan baik yang berkaitan dengan tugastugas g. Memberikan
kesempatan
kepada
staf
untuk
meningkatkan
pengetahuan, wawasan dan kemampuan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan h. Membina, mengayomi dan mengerahkan masyarakat dan senantiasa menjaga dan memelihara rasa persaudaraan, kebersamaan
dan
13
semangat kekeluargaan sebagai perekat kerukunan masyarakat, baik internal agama, antar agama, suku, ras, golongan dan antar umat beragama dengan pemerintah. i. Membangun koordinasi yang bersinergi antara pemerintah kecamatan dengan unsur muspida, kelompok jawatan fungsional dan dengan dinas intansi terkait. 2. PENGUASAAN DATA DAN POTENSI WILAYAH Untuk dapat menguasai data dan potensi wilayah yang berkaitan dengan tugas tugas kecamatan yang dilakukan adalah : 1. Mengaktifkan
pengisian
buku–buku/register
kependudukan
dan
lainnya, sehingga data dapat disajikan sebagai data terbaru dan akurat sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengisian atau pembuatan laporan, baik laporan bulanan, triwulan, maupun semester secara rutin dilaksanakan, antara lain Laporan Kependudukan, Bank Data, Monografi dan laporan lainnya baik rutin maupun insidentil. 3. Menghimpun data yang diperlukan baik dari instasi terkait maupun langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tugas - tugas di Kecamatan. Semua kegiatan pemerintahan di Kecamatan baik berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelayanan memerlukan dukungan administrasi yang lengkap, dikelola dengan baik dan tepat waktu serta didokumentasikan secara tertib, untuk itu telah diupayakan penertiban dan pengisian Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
14
3. PENGUASAAN TUGAS DAN PERATURAN YANG BERLAKU Di dalam penguasaan tugas dan peraturan yang berlaku, Camat mempunyai
tugas
melaksanakan
kewenangan
pemerintahan
yang
dilimpahkan Walikota, dan tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya. Sebagai tindak lanjut dari penguasaan tugas dan peraturan yang berlaku, dengan melaksanakan : 1. Mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan. 2. Pembinaan Ideologi Negara dan kesatuan Bangsa. 3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan. 6. Pembinaan Kelurahan. 7. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum. 8. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat. 9. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Sejalan
dengan
kebutuhan
masyarakat
dan
pelayanan
pemerintahan, senantiasa tetap dilaksanakan pembinaan ketertiban dan
15
ketenteraman yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi lainnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat luas. Adapun wujud nyata pelaksanaan koordinasi lintas instansi adalah dalam menertibkan atau membuat himbauan kepada warga masyarakat tentang perijinan (SITU, HO, IMB,dll), dan bagi warga masyarakat yang hendak membutuhkan perijinan dimaksud terlebih dahulu diberikan rekomendasi oleh camat setelah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. PENATAAN ARSIP DAN INVENTARIS Penataan arsip dilakukan sesuai dengan petunjuk Tata Naskah Dinas yang telah diseragamkan dan untuk pelaksanaannya maka telah di didistribusikan kepada staf (PNS) sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing untuk mengisi buku register yang ada di kecamatan. Bahwa penomoran dan penyusunan arsip telah dilaksanakan dengan membuat penomoran setiap surat sesuai dengan jenisnya dan menyusun/menyimpannya dengan baik sehingga apabila diperlukan dapat disajikan dengan baik dan cepat dalam waktu yang tidak begitu lama. Begitu juga dengan nomor kode surat harus sesuai dengan jenis surat dimaksud dan telah dilaksanakan dengan baik oleh para Kepala Seksi atau staf dan terhadap surat-surat yang diproses juga memperhatikan
16
kecepatan penyelesaiannya baik terhadap surat rutin maupun prinsipil sehingga penyampaian dan pengirimannya tidak terlambat. 5. MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Adapun upaya-upaya nyata yang dilakukan Camat Kotapinang, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, antara lain : a. Melakukan pertemuan/rapat dengan instansi terkait sebagai inner/ pengelola PAD. b. Menghadiri sebagai peserta rapat yang dilaksanakan oleh Pemkab atau Dinas/Instansi sebagai inner/pengelola penerimaan PAD. c. Mempercepat proses pengurusan surat yang diperlukan warga masyarakat, antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pemberian Rekomendasi IMB, SITU, HO, Ijin Pemakaian Jalan dan rekomendasi perijinan serta surat-surat lainnya. d. Menghimbau warga masyarakat khususnya para wajib pajak dan wajib retribusi untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya dalam membayar Pajak dan Retribusi. Selain mengoptimalkan penerimaan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, upaya-upaya lain yang ditempuh Pemerintah Kecamatan Kotapinang guna peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dengan memaksimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
17
Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain : 1. Melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan pemungutan dan penyetoran PBB. 2. Memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada satgas PBB masing-masing kelurahan untuk senantiasa bekerja dengan giat, tidak pantang menyerah dan gigih dalam mengejar target harian, target mingguan dan target bulanan. 3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PBB dan segera mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dilapangan. 6. PELAKSANAAN 5 K Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Kecamatan khususnya dalam mensukseskan program 5 – K telah dilakukan upaya – upaya sebagai berikut : a. Membuat Himbauan melalui papan himbauan maupun melalui surat, dan bila dimungkinkan membuat surat teguran agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan 5 – K. b. Pada kesempatan lain apabila warga masyarakat berurusan ke Kantor Lurah, kantor Kepala Desa maupun ke Kantor Kecamatan, selalu disampaikan himbauan dan arahan untuk melaksanakan 5 – K, khusus penerbitan surat – surat perijinan, surat pernyataan siap melaksanakan 5 – K merupakan salah satu syarat. c. Mengaktifkan
SISKAMLING
dengan
memanfaatkan
potensi
masyarakat secara menyeluruh yang dikoordinir oleh Kepala Lingkungan.
18
d. Sedangkan kebersihan, keindahan, dan kesejukan dapat diwujudkan dengan menghimbau seluruh warga masyarakat untuk memanfaatkan sarana yang tersedia, misalnya dengan mengefektifkan tempat (tong) sampah sebagai sarana pembuangan sementara menunggu Truk sampah untuk mengangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). e. Menghimbau warga masyarakat melalui Kepala Kelurahan agar masyarakat dapat menanam tumbuh–tumbuhan, bunga, atau tanaman penghijauan lainnya di halaman pekarangan rumah tempat tinggal masing–masing. f. Melaksanakan dan mengontrol kegiatan Gotong Royong yang dilaksanakan oleh warga khususnya kegiatan Jum’at Bersih. g. Untuk mensukseskan pelaksanaan 5 – K ditengah – tengah masyarakat, Pemerintahan Kecamatan selalu berkoordinasi dengan mitra kerja Kecamatan yaitu TP. PKK Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Karang Taruna. 7. PEMBINAAN KEWIRASWASTAAN Pembinaan
Kewiraswastaan
Masyarakat
pada
umumnya
dilaksanakan dengan berkoodinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, TP. PKK dan Instansi / Dinas terkait. Adapun berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kotapinang adalah : a. Mengajak warga masyarakat agar senantiasa menjaga suasana yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, menfasilitasi aktifnya kegiatan industri serta memelihara kehidupan berkoperasi.
19
Untuk mengembangkan kegiatan kewiraswastaan di Kecamatan Kotapinang, maka Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Rangka membina kelompok-kelompok usaha masyarakat. b. Memberikan rekomendasi perijinan untuk pendirian usaha, dan memberikan dispensasi kepada para pedagang guna memperoleh kredit dengan pinjaman lunak untuk pengembangan usahanya. c. Memberikan kesempatan kepada pengrajin dan pengusaha ekonomi lemah untuk menampilkan produknya untuk dipromosikan pada kesempatan dan peluang yang memungkinkan untuk mencari peluang pasar yang memadai. d. Membina kerjasama dengan Instansi/Dinas terkait dan pihak swasta lainnya agar pelaksanaan pelatihan berbagai keterampilan dapat dimanfaatkan
oleh
warga
masyarakat
terutama
kepada
para
Pemuda/Remaja putus sekolah. 8. MENGGERAKKAN PKK Untuk mendukung dan memberhasilkan kegiatan khususnya pelaksanan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga pemerintahan dan dunia usaha dalam bentuk kemitran sebagai tanggung jawab sosial bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Kesejahteraan Keluarga.
20
Dalam mendukung dan memberhasilkan kegiatan Program Pokok PKK khususnya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ditengah – tengah masyarakat telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain : a. Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kecamatan, TP. PKK Desa/Kelurahan dan kelompok – kelompok Dasawisma yang beranggotakan unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Disamping itu, telah dilaksanakan revisi komposisi kepengurusan baik tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. b. Melaksanakan pembinaan dan konsolidasi kepada semua pengurus dan anggota TP. PKK Se–Kecamatan Kotapinang dan mensosialisasikan Kepmendagri dan Otda RI No. 53 Tahun 2000 kepada semua unsur PKK sehingga keberadaan PKK ditengah – tengah masyarakat dapat diterima dengan baik. c. Camat selaku Ketua Dewan Penyantun TP. PKK Kecamatan senantiasa berupaya memberikan dukungan baik berupa bantuan dana, material maupun bantuan lainnya guna menopang kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK. d. Dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi yang baik, Pemerintah Kecamatan Kotapinang selalu melibatkan / mengikutsertakan TP. PKK dalam berbagai kegiatan khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga diharapkan pesan – pesan pembangunan
21
dapat diterima oleh masyarakat dan sekaligus menimbulkan rasa memiliki. e. Terhadap pengelolaan buku yang dimiliki TP. PKK agar lebih aktif tetap dilaksanakan pembinaannya baik langsung maupun tidak langsung. f. Disamping pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan tersebut diatas, juga dalam kesempatan pertemuan yang diselenggarakan TP. PKK antara lain pertemuan arisan, Camat selaku Dewan Penyantun berkesempatan memberikan pengarahan/bimbingan kepada TP. PKK baik yang menyangkut tugas yang harus dikerjasamakan maupun tugas yang menyangkut kemasyarakatan. 9. PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN Pembinaan Desa dan Kelurahan adalah salah satu point dari Sepuluh Wajib Kecamatan dimana peran Desa/Kelurahan sangat penting sebagai organisasi terdepan dari Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka oleh karena itu kepemimpinan
Camat
Desa/Kelurahan
untuk
harus
mampu
mewujudkan
visi
membina
Pemerintahan
dan
Pemerintahan
misi
Kecamatan. Wujud
nyata
pembinaan
Desa/Kelurahan
Kotapinang dilakukan melalui berbagai hal, antara lain : a. Melaksanakan rapat staf. b. Melaksanakan apel pagi gabungan setiap minggu.
di
Kecamatan
22
c. Melaksanakan rapat atau pertemuan secara rutin dan berkala guna membahas tugas – tugas yang telah, sedang dan akan dikerjakan. d. Melaksanakan pertemuan/rapat yang setiap hari Senin setelah selesai apel pagi gabungan yang melibatkan Kepala Desa, Lurah, dan staf Kecamatan. e. Sedangkan secara berkala pertemuan dilaksanakan sesuai kebutuhan atau tuntutan tugas yang harus diselesaikan. f. Pada umumnya pembinaan Desa/Kelurahan dilaksanakan secara menyeluruh kecuali hal – hal tertentu dilaksanakan pembinaan tersendiri. g. Pembinaan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan meliputi disiplin, cara pengelolaan administrasi surat menyurat, dan tugas – tugas lainnya yang merupakan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. h. Khusus terhadap Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan telah dilaksanakan pembinaannya dengan memberikan petunjuk teknis operasional dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemayarakatan. 10. KOORDINASI Guna menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, dipandang perlu
untuk melaksanakan Rapat
Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Pertemuan.
23
Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, Pertemuan yang dilaksanakan antara lain : a. Mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, DPRD, dan Dinas/Instansi terkait. b. Melaksanakan Rapat Koordinasi di tingkat Kecamatan dengan staf, Instansi Vertikal/lintas Sektoral, PKK, dan warga msyarakat baik perorangan maupun kelompok. c. Koordinasi dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, selanjutnya Musyawarah Pembangunan di tingkat Kabupaten guna penentuan lokasi dan urgensinya suatu proyek. d. Melakukan koordinasi tentang penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan MTQ/STQ di tingkat Kecamatan, Koordinasi pelaksanaan, Pelayanan KB-Kes dan TNI manunggal KB–Kes, serta
koordinasi dalam
pengelolaan Posyandu. e. Untuk
pelaksanaan
perlombaan
Kelurahan
percontohan
yang
diselenggarakan oleh TP. PKK Kecamatan dan TP.PKK Koabupaten Labuhanbatu
Selatan,
selalu
dilaksanakan
pertemuan/Rapat
Koordinasi, demikian pula halnya dalam pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB), maupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya. f. Koordinasi melalui pembinaan terhadap Kader PKK, Kader Gizi dan pembinaan
terhadap
mengikuti perlombaan.
Desa/Kelurahan
yang dipersiapkan
untuk
24
g. Pelaksanaan sosialisasi terhadap warga masyarakat tentang peraturan yang berlaku, begitu juga dalam pelaksanaan penertiban senantiasa dikoordinasikan dengan baik. Dari uraian tersebut diatas, maka dalam mensukseskan pelaksanaan tugas di Kecamatan agar tetap dilaksanakan koordinasi dengan Instansi yang mempunyai hubungan kerja dengan Camat, baik formal maupun non formal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.
B. Struktur Organisasi Pada umumnya perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda menurut kegiatan usahanya. Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang menggambarkan jaringan hubungan yang menunjukkan kedudukan, tugas dan tanggung jawab secara hirarki yang terdapat dalam perusahaan. Struktur organisasi yang baik jika dikaitkan dengan pengawasan adalah struktur organisasi yang menggambarkan secara tegas garis, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi. Tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsipprinsip adanya pemisahan tugas dan sekaligus diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengorganisasian juga akan menjadikan kegiatan dan tugas-tugas suatu perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan teratur. Dengan kata lain organisasi
berguna
untuk
menghindarkan
terjadinya
penyelewengan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
penyelewengan-
25
Dengan demikian struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran yang memperlihatkan susunan, fungsi departemen atau posisi mereka dalam organisasi serta bagaimana hubungannya antara satu sama lainnya disamping menunjukkan garis perintah maupun jalur jalan komunikasi formal. Sehingga dapat tercipta suatu tim kerja yang kompak dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kota Pinang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut : CAMA T
UPTD PBB
SEKRETARIS KECAMATAN
SUB BAGIAN UMUM
MANTIS KOORDINATO R PLKB
SUB BAGIAN PROGRAM
BENDAHAR A
SEKSI TATA PEMERINTAHA N
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
STAF
STAF
Keterangan
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI KESEJAHTERAA N SOSIAL
STAF
SEKSI PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA
STAF
Garis Komando Garis Koordinasi
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Pinang
26
C. Job Description Adapun uraian tugas dari struktur organisasi tersebut: 1.
Kecamatan Adapun tugas pokok dari Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Fungsi Kecamatan sebagai berikut: a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Kecamatan; b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; c. Penyiapan data informasi kecamatan; d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan; f. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial; g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas UPTD, lembaga teknis, dan satuan kabupaten yang ada dikecamatan; h. Melakukan pembinaan dan mengkordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada kelurahan; i. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa; j. Melakukan pembinaan dan mengoordinasikan pengelolaan proses pemilihan kepala desa.
27
k. Mengoordinasikan pengusulan kebijakan penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih dan l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan. 2.
Sekretariat Kecamatan Tugas pokok dari Sekretariat Kecamatan adalah melaksanakan sebagian
tugas
Kecamatan
dalam
menyusun
kebijakan
dan
mengoordinasikan seksi serta sub bagian dilingkungan kecamatan meliputi urusan tata usaha, umum, dan kepegawaian, pemogram dan keuangan, serta penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, serta kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Fungsi Sekretariat Kecamatan sebagai berikut: a. Penyusunan rencana program , jadwal kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan berpedoman kepada petunjuk yang diberikan Camat; b. Melakukan koordinasi dengan UPTD, instansi dan unit kerja terkait yang ada di kecamatan, serta melakukan rapat-rapat/pertemuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai petunjuk yang diberikan Camat; c. Penyelenggaraan pelayanan urusan umum dan kepegawaian, serta program dan keuangan; d. Mengolah, mengoordinasikan, menganalisis data, dan menyusun kebijakan untuk rencana anggaran kebutuhan Kecamatan; e. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan fisik serta dokumen barang yang pengadaanya dibiayai APBD;
28
f. Menghimpun bahan, mengolah data dan informasi serta melakukan penatausahaan keuangan; g. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran kecamatan; h. Melakukan pembinaan pengelolaan adminitrasi keuangan meliputi penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan atau penerimaan; i. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; j. Meneliti dan menguji kelengkapan surat prmintaan pembayaran dan surat pertanggung jawaban dalam rangka penertiban Surat Perintah Membayar (SPM); k. Menyiapkan dan mengadminitrasikan Surat Perintah Membayar (SPM) l. Melakukan veritivikasi, meneliti dan menguiji setiap dokumen/bukti serta pertanggung jawaban bendahara pengeluaran; m. Melaksanakan akutansi pengelolaan keuangan anggaran Kecamatan; n. Menghimpun
bahan,
menyelenggarakan
mengolah
hubungan
data
dan
kemasyarakatan
informasi dan
serta
kerjasama
kelembagaan pemerintah maupun swasta; o. Mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan
29
p. Melakukan koordinasi dangan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 3.
Sub Bagian Umum Tugas pokok Sub Bagian Umum adalah melaksanakan sebagian tugas sekretariat kecamatan dalam menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, serta menyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut: a. Melakukan penyelenggaraan administrasi urusan tata usaha surat masuk, meliputi pengambilan, pengiriman, pengaturan, pencatatan dan pengarahan surat–surat, serta menyelenggarakan administrasi surat keluar termasuk penyimpanan dan pengirimannya; b. Melaksanakan tata usaha dalam administrasi perjalanan dinas, penerimaan dan pengiriman berita sandi dan telekomunikasi serta kearsipan; c. Melakukan pengaturan penggunaan dan perawatan kantor, peralatan kantor kendaraan dinas dan rumah dinas; d. Melakukan pengaturan dan memfalitasi rapat-rapat dinas kecamatan; e. Menghimpun
dan
menyusun
bahan
petunjuk
teknis
serta
mempersiapkan dan memelihara peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian; f. Menyiapkan
dan
melaksanakan
pengolahan
administrasi
kepegawaian antara lain meliputi daftar urut kepangkatan, kartu suami, daftar hadir pegawai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan,
30
rencana kebutuhan pegawai, formasi, mutasi, cuti, dan pensiun serta rencana pengembangan pendidikan dan latihan, ujian dinas, formasi, penghargaan dan tanda jasa; g. Melakukan pencatatan, penyimpanan dan pengadministrasian sarana dan prasarana perlengkapan serta perawatan barang-barang milik Sekretariat Daerah Kabupaten; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4.
Sub Bagian Keuangan Tugas pokok Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan dalam merencanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan anggaran, penata usahaan keuangan dan administrasi perlengkapan dan perawatan di lingkungan kecamatan. Urain tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut: a. Menghimpun dan mengelola data dan informasi serta petunjuk teknis penyusunan
perencanaan,
pengelolaan,
dan
penata
usahaan
keuangan; b. Melakukan penyusunan perencanaan progam dan penyusunan anggaran kecamatan; c. Melakukan pengelolaan dalam penata usahaan keuangan;
31
d. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan Dokumen Pelaksanaan, Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas
Sekretariat Daerah Kabupaten; e. Melakukan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran kecamatan dan menyampaikannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten; f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melakukan dan menyusun daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai Negri Sipil di lingkungan Kecamatan; h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah; i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; j. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan program dan anggaran dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan k. Melaksakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.
Sub Bagian Program Tugas pokok Sub Bagian Program adalah melaksanakan bagian tugas Sekretariat Kecamatan dalam merencanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan perencanaan dan
32
program dilingkungan Kecamatan. Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut: a. Melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
kegiatan
kecamatan; b. Dalam rangka melakukan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kerja, dan rencana kerja Kecamatan; c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program dan kegiatan kecamatan; e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta menyusun akuntabilitas kinerja kecamatan; g. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan program dan anggaran dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6.
Seksi Tata Pemerintahan Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang pemerintahan umum, keagrariaaan, kependudukan dan catatan sipil, serta pembinaan pemerintahan
33
Kelurahan/Desa. Uraian Tugas dari Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut: a. Menyusun rencana program dibidang pemerintahan meliputi urusan pembinaan
pemerintahan
di
kecamatan,
kelurahan/desa,
kependudukan dan catatan sipil, serta keagrariaaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan; c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan dan
pembinaan
keagrariaaan sesuai dengan petunjuk Camat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
kelurahan/desa dibidang pemerintahan umum; f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Mengidentifikasi permaslahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan umum dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan meliputi pembinaan ketentraman dan
34
ketertiban wilayah, pembinaan idiologi, politik, hak asasi manusia, serat pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut: a. Menyusun rencana program dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan idiologi, politik, hak asasi manusia, serta pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat; b. Melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum di kecamatan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; c. Melakukan koordinasi dalam pembinaan kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; d. Melaksanakan program, dan melakukan koordinasi pembinaan idiologi, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Melakukan pembinaan dan tindakan preventif atas terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat; h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
35
i. Mengidentifikasi permasalahan-permasalhan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8.
Seksi Kesejahteraan Sosial Tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang kesejahteraan sosial desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: a. Membuat rencana kerja atau jadwal kegiatan yang hubungan dengan pembangunan, perekonomian, produksi, prasarana dan sarana fisik, kesejahteraan masyarakat sosial, kepemudaan, olahraga, pembinaan kehidupan beragama, kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan
pendapatan
dan mengolah informasi
yang
berhubungan dengan perekonomian dan produksi; c. Melaksanakan
pendidikan
dan
pelatihan
keterampilan
bagi
masyarakat desa/kelurahan di bidang perekonomian, produksi dan kesejahteraan sosial; d. Melakukan rencana kegiatan pengembangan di bidang pariwisata, pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan dan atau di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat desa/kelurahan;
36
e. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat desa/kelurahan untuk melaksanakan
gotong royong, penataan pemukiman, dan
keindahan kecamatan, desa/kelurahan; f. Mempersiapkan penyusunan program
pembinaan, pengendalian
terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, panti asuhan, pengungsi dan kegiatan sosial lainnya; g. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pertolongan dalam rangka bencana alam; h. Menyelenggarakan pembinaan
kegiatan
pelayanan
dan
kesejahteraan sosial bantuan
sosial,
meliputi
kepemudaan,
pemberdayaan perempuan, pembinaan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, pendidikan dan kebudayaan dan kesehatan masyarakat; i. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang mental dan spiritual; j. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum meliputi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu; k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; l. Melakukan koordinasi dengan
instansi
terkait
dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas; m. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
pembangunan dan kesejahteraan sosial serta
menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan
37
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan
meliputi
pembinaan,
pengendalian
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut: a. Membuat rencana kerja atau jadwal kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; b. Melaksanakan
pendataan
dan
mengelolah
informasi
yang
berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; c. Melaksanakan
pendidikan
dan
pelatihan
keterampilan
bagi
masyarakat desa/kelurahan; d. Melakukan
kegiatan
dalam
rangka
koordinasi
pelaksanaan
pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan; e. Melakukan dan membina admistrasi desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan baik dari APBD kabupaten, provinsi, APBN, bantuan luar negri, maupun bantuan lainnya; f. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat desa/kelurahan untuk melaksanakan gotong royong, penataan pemukiman, dan keindahan kecamatan, desa/kelurahan;
38
g. Melakukan upaya-upaya untuk pembangunan listrik-listrik di desa dan h. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pertolongan dalam rangka bencana alam; i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan serta
menyiapkan rumusan pemecahan masalah dan l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
D. Jaringan Kegiatan Pada
tahun
2014
Pemerintah
Kecamatan
Kotapinang
telah
melaksanakan agenda nasional pemilihan umum (pemilu) berupa pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Program pembinaan politik dalam negeri untuk wilayah kecamatan kotapinang dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam mengikuti atau memberikan hak suaranya pada 2 pemilu tersebut. Pada pemilu legislatif 2014 dari jumlah pemilih yang terdaftar pada pemilu legislatih sebanyak 38.728 pemilih, yang menggunakan hak pilih adalah 33.907 pemilih atau sebesar 87.55%. Pada pemilihan presiden dan
39
wakil presiden 2014 jumlah pemilih terjadi penurunan dari sebelumnya berjumlah 38.728 pemilih berkurang menjadi 38.407 pemilih atau terjadi penurunan sebesar 0.82% dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 28.103 pemilih atau sebesar 73.17%. Langkah-langkah
yang
dilaksanakan
Pemerintah
Kecamatan
Kotapinang dalam pembinaan politik dalam negeri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hal sebagai berikut: a.
Aktif berkoordinas dengan PPK Kecamatan Kotapinang untuk mengevaluasi teknis pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b.
Mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun nasional.
E. Kinerja Kegiatan Terkini Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, berdasarkan hasil proyeksi kependudukan,
penduduk
Kecamatan
Kotapinang
terus
mengalami
peningkatan. Tahun 2013 terjadi pertambahan penduduk sebesar 0,93%, sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan penduduk terjadi jauh lebih tinggi yaitu sebesar 1.46%. sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga pun menunjukkan tren yang meningkat. ada tren kenaikan jumlah baik itu jumlah Penduduk, Rumah tangga dan tingkat kepadatan penduduk. Maka beban yang ditimbulkan oleh pertambahan jumlah penduduk tersebut akan menimbulkan masalah-masalah sosial baru ditengah kehindupan
40
bermasyarakat Kecamatan Kotapinang, seperti masalah meningkatnya kebutuhan masyarakat, pengangguran dan lain-lain. Maka dalam hal pembinaan kependudukan ini peran Camat sangat lah strategis dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk tersebut. Adapun langkah yang diambil oleh camat sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan PLKB Kecamatan untuk kembali mensosialisasikan pentingnya gerakan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk; b. Melakukan pencatatan dan pengisian buku register kependudukan untuk mengetahui jumlah penduduk, pindah masuk dan keluar, kelahiran dan kematian penduduk.
F. Rencana Kegiatan Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Kantor Camat Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain: 1. Pembinaan Koperasi Koperasi merupakan suku ekonomi indonesia yang sangat potensial untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi pada masa kini. Namun dalam hal perkembangannya kehidupan koperasi di kecamatan kotapinang pertumbuhannya sangatlah kecil untuk menjadi tumpuan ekonomi kerakyatan ditengah maraknya badan usaha keuangan selain koperasi antara lain bank swasta maupun nasional. Pada tahun 2014 jumlah koperasi yang ada dikecamatan kotapinang adalah sebanyak 29 unit koperasi. Dalam perjalanannya dari 29 unit
41
koperasi tersebut, yang aktif hanya tinggal 12 unit dan hanya tinggal 5 unit yang berbadan hukum. Hambatan yang dihadapi dalam membina koperasi di Kecamatan Kotapinang adalah : a. Kurangnya pemahaman masyarakat kecamatan kotapinang akan pentingnya peran koperasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; b. Bergesernya pemahaman masyarakat akan arti koperasi, dan c. Kurangnya
pendampingan
kepada
penggerak
koperasi
untuk
memfasilitasi peningkatan kualitas koperasi. Langkah-langkah
yang
telah
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kecamatan Kotapinang adalah sebagai berikut: a. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada Pemerintah Keluarahn dan Pemerintah Desa agar mendorong pemberdayaan masyarakat diwilayah masing-masing untuk mendirikan koperasi; b. Berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait di bidang koperasi untuk
mendorong
memberikan
sosialisai,
permodalan
dan
pendampingan akan koperasi binaan di kecamatan kotapinang. 2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman, Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan koordinasi dengan unsur Muspika, di samping itu telah dilakukan antara lain : a. Pembina dan penyuluh kepada masyarakat tentang peningkatan keamanan dan ketertiban.
42
b. Pelaksanaan siskamling di masing-masing Desa / Kelurahan. c. Penyuluh kadarkum Dan Kecamatan Kotapinang saat ini masih aman dan kondusip walaupun masih ada beberapa kasus namun hal tersebut masih dapat di selesaikan. 3. Pembinaan Dana Alokasi Desa Adapun hambatan yang ada dalam proses teknis penyaluran dana Desa dimaksud pada kecamatan kotapinang adalah sebagai berikut: a. Kurangnya ketaatan azas administrasi dan waktu dari Pemerintah Desa dalam menyiapkan dokumen pengelolaan keuangan desa, seperti penyiapan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes, RKP, penyiapan dokumen SPJ baik untuk tahun sebelum maupun tahun berjalan; b. Kurangnya koordinasi dengan pihak/ dinas yang terkait akan teknis penyaluran dana Desa. c. Serta kurangnya sumber daya aparatur desa . Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan untuk pembinaan dana ADD adalah: a. Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dalam ketaatan azas administrasi dan waktu untuk penyaluran dana Desa; b. Berkoordinasi dengan pihak/dinas terkait tentang dana ADD; c. Memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap SPJ serta penggunaan dana ADD tersebut kepada Pemerintah Desa terkait. d. Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43
Pembinaan pada bidang keluarga berencana merupakan hal yang sangat penting untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk, juga merupakan program yang sangat baik guna menciptakan keluarga yang sejahtera. Pada tahun 2014 di kecamatan Kotapinang terdapat 7.293 jiwa perserta KB aktif dengan 31 Kader KB. Ditengah kenaikan tren jumlah penduduk pada tahun 2014 sampai 2015 dimana pada kecamatan kotapinang terdapat 10.250 Pasangan Usia Subur, maka apa bila program KB tidak digalakkan akan menimbulkan efek pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Adapun keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Kotapinang bekerja sama dengan TP. PKK Kecamatan Kotapinang, PLKB serta instansi terkait. Adapun langkah yang telah di lakukan adalah sebagai berikut : a. Giat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perencanaan dalam membina rumah tangga b. Aktif mendorong kader TP.PKK , PLKB dan Kader KB di Kecamatan Kotapinang untuk trus mengajak dan mensosialisasikan program KB kepada masyarakat, serta c. Koordinasi yang kontiniu dan bersinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan instansi yang terkait program KB dimaksud. Dengan program KB yang berjalan baik diharapkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kotapinang juga akan meningkat. Berikut kami sajikan data pentahapan keluarga sejahtera di Kecamatan Kotapinang.
44
Sedangkan untuk pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah kecamatan kotapinang adalah sebagai berikut : a.
Menggerakkan TP. PKK kecamatan kotapinang khususnya POKJA II untuk aktif memberikan sosialisasi dan menggerakkan kaum perempuan untuk aktif dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan baik disegala bidang.
b.
Berkoordinasi secara kontinu dan sinergi dengan dinas-dinas terkai dalam pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Telah dijelaskan pada gambaran umum sebelumnya tentang gambaran umum kesehatan dari sisi fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kotapinang. Dapat dilihat bahwa pada umumnya failitas kesehatan Kecamatan Kotapinang sudah cukup memadai untuk menunjang kesehatan masyarakat Kecamatan Kotapinang. Pada tahun 2015 selain fasilitas kesehatan tersebut diatas, kesehatan masyarakat kecamatan kotapinang juga dibantu oleh tenaga kesehatan dengan rincian tenaga profesional terdiri dari 28 orang dokter, 83 orang bidan dan 150 orang perawat yang tersebar di seluruh eilayah Kecamatan Kotapinang. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menunjang kesehatan masyarakat di Kecamatan Kotapinang adalah : a. Selalu
berkoordinasi
untuk
melaksanakan
program-progam
peningkatan kesehatan masyarakat yang ada pada kewenangan Dinas Kesehatan, Puskesmas, pustu dan posyandu kecamatan kotapinang.
45
b. Menggerakkan TP.PKK khususnya POKJA IV untuk ikut turut serta memberdayakan program yang ada demi meningkatkan kesehatan masyarakat Kecamatan Kotapinang.
