BAB II KAJIAN TEORITIS
2.1 Pengawas Sekolah 2.1.1
Pengertian Pengawas Pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Sujana (2011:7) Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengwas sekolah, Sedangkan kepengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun
program
pengawasan,
melaksanakan
program
pengawasan,
mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Menurut Sagala (2011:200) pengawas sekolah di kabupaten dan kota adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh Bupati atau Walikota untuk melakukan pengawas sekolah, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, pengawas satuan pendidikan adalah sebagai pejabat fungsional. Dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 dijelaskan bahwa seorang kepala sekolah atau pengawas harus mempunyai lima kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi akademik dan sosial. Dengan kelima kompetensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah atau pengawas dalam mengelola sekolahnya sehingga visi, misi dan tujuan sekolah tersebut dapat tercapai secara optimal.
1
Pengawas sekolah berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuholeh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah. Uraian di atas dapat disimpulkan pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang di angkat oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian serta bimbingan kepada kepala sekolah dan guru. 2.1.2
Jenjang Jabatan dan Pangkat, Kedudukan, Bidang Pengawasan dan Tugas Pokok Pengawas Sekolah
2.1.2.1 Jenjang Jabatan Pengawas Sekolah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 13, jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: (1) pengawas sekolah muda; (2) pengawas sekolah madya; dan (3) pengawas sekolah utama. Jenjang pangkat pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu (1) pengawas sekolah muda: (a) Penata, golongan ruang III/c dan (b) Penata tingkat I golongan ruang III/d. (2) pengawas sekolah madya: (a) Pembina golongan ruang IV/a, (b) Pembina tingkat I golongan ruang IV/b, dan (c) Pembina utama muda golongan ruang IV/c dan (3) pengawas sekolah utama: (a) Pembina utama madya golongan ruang IV/d dan (b) Pembina utama golongan ruang IV/e.
2
2.1.2.2 Kedudukan Pengawas Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.Pengawas sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang bersatus sebagai PNS. 2.1.2.3 Bidang Kepengawasan Bidang pengawasan meliputi pengawas taman kanak-kanak atau setingkatnya, sekolah dasar atau setingkatnya, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa/pendidikan khusus dan bimbingan konseling. 2.1.2.4 Kewajiban, Tugas Pokok dan Wewenang Pengawas Sekolah 2.1.2.4.1
Kewajiban Pengawas Sekolah Kewajiban pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya adalah (a)
menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melakukan evaluasi pelaksanaan program pengawasan dan membimbing sertamelatih profesionalisme guru, (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (c) menjujung tinggi peraturan perudangundangan, hukum, nilai agama dan etika, (d) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 2.1.2.4.2
Tugas Pokok Pengawas Sekolah Tugas pengawas sangatlah banyak. Namun, peneliti hanya membatasi
penelitian ini pada tugas pengawas muda. Permenegpan &RB No 21/2010 tentang
3
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Memerumuskan tugas-tugas
pengawas
muda sebagai
berikut:
(a) penyusunan
program
pengawasan, (b) pelaksanaan pembinaan, (c) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, (d) penilaian, (e) pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, (f) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, (g) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. 2.1.2.4.3
Wewenang Pengawas Sekolah Pengawas sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja,
menilai kinerja guru dan kepala sekolah, menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. 2.1.3
Ruang Lingkup Kepengawasan Ruang lingkup pengawasan meliputi
pengawasan akademik dan
manajerial. Kepengawasan akademik dan manajerial tersebut tercakup dalam kegiatan penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, evaluasi
hasil
pelaksanaan
pengawasan,
membimbing
dan
melatih
profesionalisme guru atau kepala sekolah.
2.2 Kinerja Pengawas 2.2.1
Pengertian Kinerja Kinerja menurut Mangkunegara (2000:67) “Kinerja (prestasi kerja) adalah
hasil
kerja
secara
kualitas
dan
kuantitas
yang
dicapai
oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
4
Menurut Sulistiyani (2003:223) “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menurut Rivai (2004:309) mengemukakan kinerja adalah:“perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan padanya. Kinerja
merupakan
suatu
kondisi
yang
harus
diketahui
dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993:76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi. 2.2.2
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001:82) faktor-faktor
yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: (1) Kemampuan mereka, (2) Motivasi, (3) Dukungan yang diterima, (4) Keberadaan pekerjaan yang mereka
5
lakukan, dan (5) Hubungan mereka dengan organisasi. David C. Mc Cleland (dalam Mangkunegara 2001:68), berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 (enam) karakteristik dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu: (1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi. (2) Berani mengambil risiko (3) Memiliki tujuan yang realistis. (4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan. (5) Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan. (6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan. 2.2.3
Aspek Penilaian Kinerja Pengawas Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan
faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Bernardin dan Russel (1993:379) “A way of measuring the contribution of individuals to their organization”. Penilaian kinerja adalah cara mengukur konstribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Wahyudi (2002:101) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi
6
yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Menurut Simamora (338:2004) “ penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”. Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja pengawas sekolah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 21 Tahun 2010
yang meliputi: (1) Penyusunan program pengawasan. (2)
Pelaksanaan program pengawasan. (3) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. (4) Pembimbingan dan Pelatihan profesional guru dan/ atau kepala sekolah. Ke empat kriteria tersebut dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut: (a) Memiliki program pengawasan semester; (b)Memiliki program pengawasan tahunan; (c) Memiliki program pembinaan guru; (c) Memiliki program pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan; (d) Memiliki program penilaian kinerja guru; (e) Memiliki RAP (rencana pengawasan akademik)/RPBK (rencana pengawasan bimbingan konseling); (f) Melaksanakan pembinaan guru; (g) Memantau Pelaksanaa Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; (h) Melaksaksanakan penilaian kinerja guru; (i) Membuat laporan tahunan pelaksaan program; (j) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan; (k) Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; (l) Menyusun
program
pembimbingan
dan
7
pelatihan
profesional
guru
di
KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya; (m) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesional
guru
di
KKG/MGMP/MGP
dan
sejenisnya;
(n)
Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/ MGP dan sejenisnya; (o) Membuat
laporan tahunan
hasil
pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya. 2.2.4
Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat
bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah: (1) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi (2) Perbaikan kinerja (3) Kebutuhan latihan dan pengembangan (4) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. (5) Untuk kepentingan penelitian pegawai (6) Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai 2.2.5
Prinsip Penilaian Kinerja Pengawas Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kinerja yang diukur; (2) Ojektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; (3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan pengawas sekolah karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender; (4) Terpadu, berarti
8
penilaian kepada pengawas sekolah merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan kepengawasan; (5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihakpihak yang berkepentingan; (6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek yang dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus menerus secara periodik; (7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; (8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi pengawas sekolah yang telah ditetapkan; (9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 2.2.6
Kinerja Pengawas dalam Menyusunan Program Kepengawasan Penyusunan program kepengawasan merupakan langkah awal yang harus
dibuat oleh seorang pengawas sekolah. Perencanaan program pengawasan yang baik dalam arti mencakup semua aspek yang dinilai, waktu pelaksanaan dan lokasi atau sasaran kepengawasan tentunya akan memberikan gambaran yang jelas terhadap proses dan out put kepengawasan yang diharapkan. Setiap pengawas pendidikan menyusun program kepengawasan (K1) yang terdiri atas: (1) program sekolah binaan (2) program semester (3) program tahunan. Kegiatan kepengawasan pada penyusunan program kepengawasan yang harus diperhatikan adalah:
9
1.
Menyusun program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek sistematika: (a) Identitas, (b) Pendahuluan, (c) Identitas dan analisis hasil pengawasan, (d) Matriks program pengawas, (e) Penutup, (f) Lampiran;
2.
Menyusun identitas program pengawasan tahunan yang berisi empat aspek: (a) Halaman judul, (b) Halaman pengesahan, (c) Kata pengantar, (d) Daftar isi;
3.
Pendahuluan program pengawasan tahunan yang berisi enam aspek: (a) Latar belakang, (b) Landasan hukum, (c) Tujuan dan sasaran, (d) Visi, misi dan strategi pengawasan, (e) Sasaran dan target pengawas, (f) Ruang lingkup pengawasan;
4.
Identitas dan analisis hasil pengawasan program pengawasan tahunan yang berisi tiga aspek: (a) Identitas hasil pengawasan tahun sebelumnya, (b) Analisis dan evaluasi hasil pembinaan tahun sebelumnya, (c) Tindak lanjut hasil pembinaan;
5.
Matriks
program
pengawasan
yang
berisi
lima
aspek:
(a) Program pembinaan guru, (b) Program pembinaan kepala sekolah, (c) Program pemantauan SNP, (d) Program penilaian kinerja guru, (e) Program penilaian kinerja kepala sekolah; 6.
Lampiran program pengawasan tahunan yang terdiri dari empat jenis: (a) RPA/RPBK/RPM, (b) Instrumen, (c) Jadwal pelaksanaan, (d) SK tugas pengawasan;
7.
Matriks program pembinaan guru yang dibuktikan dengan: (a) Materi pembinaan guru meliputi: kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian
10
dan sosial, (b) Program pembinaan guru dilengkapi dengan RPA, (c) Program pembinaan guru mempertimbangkan hasil penilaian kinerja guru dan program induksi, (d) Guru yang dibina memenuhi jumlah beban kerja minimal; 8.
Matriks program pembinaan kepala sekolah yang dibuktikan dengan: materi pembinaan kepala sekolah tentang kompetensi: kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan dan supervisi pembelajaran;
9.
Matriks program pemantauan delapan SNP yang dibuktikan dengan: (a) Program pemantauan delapan SNP terdiri dari SI, SKL, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana, (b) Program pemantauan delapan SNP disertai dengan instrumen yang relevan;
10.
Matriks program penilaian kinerja guru yang dibuktikan dengan: (a) Aspek penilaian terdiri dari empat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial); (b) Program penilaian kinerja guru dilampiri instrumen yang baku (Permendiknas No. 35/2010); (c) Program penilaian kinerja guru memenuhi beban jumlah guru minimal;
11.
Matriks program penilaian kinerja kepala sekolah yang dibuktikan dengan: (a) Aspek penilaian kepala sekolah terdiri dari kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan dan supervisi pembelajaran, (b) Program penilaian kepala sekolah dilampiri instrumen yang baku (Permendiknas No.
11
35/2010), (c) Program penilaian kinerja kepala sekolah memenuhi jumlah kepala sekolah binaan minimal; 12.
Menyusun dokumen program pengawasan semesteran dengan sistematika dan enam aspek deskripsi kegiatan: (a) Identitas sekolah, (b) Visi dan misi, (c) Identitas masalah, (d) Deskripsi kegiatan: tujuan, sasaran, target keberhasilan, indikator, metode kerja, jadwal;
13.
Menyusun dokumen RPA/RPBK dan RPM yang berisi sepuluh aspek: (a) Sekolah/sasaran/tempat, (b) Aspek pembinaan, (c) Tujuan, (d) Indikator keberhasilan, (e) Strategi/metode/teknik, (f) Skenario kegiatan, (g) Sumber daya yang digunakan, (h) Penilaian dan instrumen, (i) Rencana tindak lanjut, (j) Waktu;
14.
Instrumen untuk kegiatan pengawasan yang terdiri dari: (a) Instrumen pembinaan guru, (b) Instrumen pembinaan kepala sekolah, (c) Instrumen pemantauan SNP, (d) Instrumen penilaian kinerja guru, (e) Instrumen penilaian kinerja kepala sekolah;
15.
Membuat rencana penelitian pengembangan: (a) Judul, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan penelitian, (d) Manfaat penelitian, (e) Kajian pustaka, (f) Metode penelitian, (g) Daftar pustaka.
2.2.7
Kinerja Pengawas dalam Melaksanakan Program Kepengawasan Pelakasanaan
pengawasan
dalam
penelitian
ini
mencakup:
(1)
melaksanakan pembinaan guru atau kepala sekolah, (2) memantau pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru
12
atau kepala sekolah dan (4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pelaksanaan program kepengawasan (K2) harus memperhatikan hal-hal berikut: 1.
Dokumen laporan pelaksanaan program pembinaan guru yang ditunjukkan dengan enam bukti: (a) Surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru, (b) Daftar hadir pembinaan guru (memenuhi jumlah minimal guru), (c) Jadwal pelaksanaan pembinaan guru, (d) Kesimpulan hasil pembinaan guru, (e) Tindak lanjut hasil pembinaan guru, (e) Materi pembinaan guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial;
2.
Dokumen laporan pelaksanaan program pembinaan kepala sekolah yang memenuhi enam bukti: (a) Surat keterangan pembinaan, (b) Daftar hadir pembinaan (memenuhi jumlah beban kerja minimal), (c) Jadwal pelaksanaan pembinaan, (d) Kesimpulan hasil pembinaan, (e) Tindak lanjut hasil pembinaan, (f) Materi pembinaan kepala sekolah (kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah,
manajemen
sumber
daya,
kewirausahaan
dan
supervisi
pembelajaran); 3.
Dokumen laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang ditunjukan dengan tujuh bukti: (a) Surat keterangan pelaksanaan, (b) Pemantauan delapan SNP, (c) Daftar sekolah yang dipantau, (d) Instrumen yang telah diisi, (e) Hasil pengolahan pemantauan, (f) Kesimpulan temuan pemantauan, (g) Rekomendasi/Tindak lanjut;
13
4.
Dokumen laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang ditunjukkan dengan enam bukti: (a) Surat keterangan pelaksanaan penilaian kinerja guru, (b) Instrumen penilaian kinerja yang telah diisi, (c) Daftar hadir guru yang dinilai (memenuhi beban jumlah guru minimal), (d) Hasil pengolahan penilaian kinerja guru, (e) Kesimpulan penilaian kinerja guru, (f) Rekomendasi/Tindak lanjut;
5.
Dokumen laporan pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dengan enam bukti: (a) Surat keterangan pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah, (b) Instrumen penilaian kinerja yang telah diisi, (c) Daftar hadir kepala sekolah yang dinilai (memenuhi beban jumlah guru minimal), (d) Hasil pengolahan penilaian kinerja kepala sekolah, (e) Kesimpulan penilaian kinerja kepala sekolah, (f) Rekomendasi/Tindak lanjut;
6.
Melaksanakan penelitian pengembangan: (a) Surat Keterangan Melakukan penelitian pengembangan, (b) Melakukan pengembangan, (c) Melakukan uji coba terbatas, (d) Melakukan analisis uji coba model, (e) Melakukan uji coba meluas, (f) Melakukan analisis uji coba meluas.
2.2.8
Kinerja Pengawas dalam Mengevaluasi Program Kepengawasan Evaluasi kepengawasan dalam penelitian ini mencakup kegiatan
kepengawasan sekolah dalam hal: (1) penilaian terhadap program kepengawasan, (2) penyusunan tindak lanjut atau revisi program kepengawasan dan (3) penyusunan laporan kepengawasan. Evaluasi pelaksanaan program kepengawasan (K3) harus memperhatikan:
14
1.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan
program pembinaan guru yang
ditunjukan dengan empat bukti: (a) Data hasil pembinaan guru, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; 2.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan kepala sekolah yang dibuktikan dengan empat bukti: (a) Data hasil pembinaan kepala sekolah, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
3.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang ditunjukkan dengan empat bukti: (a) Data hasil pemantauan delapan SNP, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
4.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang ditunjukkan dengan empat bukti: (a) Data hasil penilaian kinerja guru, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
5.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dengan empat bukti: (a) Data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
6.
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi: pelaksanaan
program
program (a)
Ada
pengawasan laporan
pengawasan
hasil
tingkat evaluasi tingkat
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; 7.
Dokumen laporan, minimal mencakup: (a) Pendahuluan sampai dengan metodelogi relatif sama dengan proposal penilitian (ada penyesuaian), (b)
15
Pembahasan tiap langkah penelitian, (c) Kesimpulan, (d) Rekomendasirekomendasi; 8.
Dokumen laporan tahunan hasil pengawasan yang sesuai dengan tujuh aspek sistematika dan isi: (a) Identitas (halaman judul halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi), (b) Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup), (c) Kerangka pikir pemecahan masalah, (d) Pendekatan dan metode pengawasan, (e) Hasil pengawasan pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah pemantauan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah), (f) Penutup (simpulan saran dan rekomendasi), (g) Lampiran (RPA/RPM/RPBK, jadwal, surat tugas, instrumen hasil pengawasan).
2.2.9
Kinerja Pengawas dalam Melatih dan Membimbing Profesionalisme Guru Melatih dan membimbing profesionalisme gurudalam penelitian ini
mencakup kegiatan kepengawas sekolah dalam hal: (1) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/MGP, (2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah di KKKS/MKKS
dan
(3)
Melaksanakan
pembimbingan
dan
pelatihan
profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan. Melatih dan membimbing profesionalisme guru (K4) harus memperhatikan:
16
1.
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/MGP meliputi empat aspek: (a) Penguasaan kompetensi guru, (b) Pengembangan diri, (c) Publikasi ilmiah, (d) Karya inovatif;
2.
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di KKKS/MKKS meliputi empat aspek: (a) Penguasaan kompetensi kepala sekolah, (b) Penguasan kompetensi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, (c) Pembimbingan penulisan KTI, (d) Pembimbingan pelaksanaan pendidikan karakter, program induksi, EDS, akreditasi sekolah dll;
3.
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah yang meliputi lima aspek: (a) Menyusun rencana kerja sekolah, (b) Melaksanakan rencana kerja sekolah, (c) Pengawasan dan evaluasi,(d) Kepemimpinan sekolah, (e) SIM sekolah;
4.
Program pembimbingan pengawas muda dalam melaksanakan tugas pokok yang meliputi empat aspek: (a) Penyusunan program pengawasan, (b) Pelaksanaan program pengawasan, (c) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, (d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5.
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan meliputi empat aspek: (a) Wawasan PTK dan PTS (arti, tujuan ciri, kriteria, masalah, judul, melaksanakan, menyusun laporan), (b) Penyusunan program PTK dan PTS, (c) Pelaksanaan PTK dan PTS, (d) Penyusunan laporan PTK dan PTS;
6.
Dokumen
laporan
pelaksanaan
pembimbingan
dan
pelatihan
profesionalisme guru di MGMP/KKG/MGP yang ditunjukkan dengan enam
17
bukti: (a) Surat keterangan, (b) Daftar hadir guru, (c) Jadwal pelaksanaan, (d) Materi pembimbingan dan pelatihan (pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif), (e) Kesimpulan, (f) Tindak lanjut; 7.
Dokumen laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesioonalisme kepala sekolah di KKKS/MKKS yang ditunjukkan dengan enam bukti:(a) Surat keterangan, (b) Daftar hadir kepala sekolah, (c) Jadwal pelaksanaan, (d) Materi pembimbingan dan pelatihan (kompetensi tugas tambahan,
penulisan
KTI,
pendidikan
karakter,
program
induksi,
EDS/MSDP, akreditasi sekolah dll), (e) Kesimpulan, (f) Tindak lanjut; 8.
Dokumen laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah, melaksanakan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah yang ditunjukkan dengan lima bukti: (a) Surat keterangan, (b) Daftar hadir guru dan kepala sekolah, (c) Jadwal pelaksanaan, (d) Kesimpulan, (e) Tindak lanjut;
9.
Dokumen laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok yang ditinjukkan dengan enam bukti: (a) Surat keterangan pembimbingan pengawas sekolah muda minimal dari Korwas, (b) Daftar hadir pengawas sekolah yang dibimbing, (c) Jadwal pelaksanaan
pembimbingan
pengawas
sekolah
muda,
(d)
Materi
pembimbingan (penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi hasil pelaksanaan program,
penyusunan laporan), (e) Kesimpulan hasil
pembimbingan, (f) Tindak lanjut;
18
10.
Dokumen laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang ditunjukkan dengan: (a) Suratb keterangan, (b) Daftar hadir guru dan kepala sekolah, (c) Jadwal pelaksanaan, (d) Materi (wawasan, penyusunan proposal pelaksanaan, penyusunan laporan PTK dan PTS), (e) Kesimpulan, (f) Tindak lanjut;
11.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGPM/KKG/MGP yang ditunjukan dengan empat bukti: (a) Data hasil pembimbingan dan pelatihan guru, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
12.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah da KKKS/MKKS yang ditunjukkan dengan empat bukti: (a) Data hasil pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
13.
Laporan hasil evaluasi melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja, melaksanakan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi,kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah yang ditunjukkan dengan empat bukti: (a) Data hasil pembimbingan dan pelatihan, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
14.
Laporan
hasil
evaluasi
pembimbingan
pengawas
muda
dalam
melaksanakan tugas pokok yang ditunjukkan dengan empat bukti: (a) Data hasil pembimbingan pengawasa muda dalam melaksanakan tugas pokok, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
19
15.
Laporan hasil evaluasi pembimbingan pengawas muda dan madya dalam melaksanakan tugas pokok yang ditunjukkan dengan indikator: (a) Kesesuaian proposal dengan hasil, (b) Kebenaran langkah-langkah penelitian, (c) Keterlaksanaan rekomendasi, (d) Kemungkinan penelitian lanjutan;
16.
Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang ditunjukkan dengan empat indikator: (a) Data hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan.
20
