BAB II KAJIAN TEORITIS
A. Koordinasi, Integrasi, Sikronisasi, Simplikasi terhadap Program Sekolah a. Koordinasi Program Sekolah Untuk melihat kemampuan seorang manajer dalam memimpin dan melakukan koordinasi dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya, yang dikenal sebagai rentang manajemen. Koordinasi didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh sekolah, sebab tanpa ini setiap sekolah tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Koordinasi menurut Chung & Megginson (1981), dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Sutisna (1989), mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbanga-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Anonim (2003), mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-
dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen, dan teknologi informasi. Umaedi (dalam Suryosubroto, 2004:196), konsep yang menawarkan koordinasi yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing ini berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepala sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui koordinasi program sekolah yang dilaksanakan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), mensinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian akan tidak dapat melihat peran mereka dalam suatu organisasi. Mereka akan terbawa untuk mengikuti kepentingan-kepentingan sendiri (ego sektoral) dan bahkan sampai mengorbankan sasaran-sararan organisasi yang lebih luas. Koordinasi adalah bagian penting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi atau sekolah dalam penegambangan program sekolah yang pekerjaannya saling bergantung. Semakin banyak pekerjaan individu-individu atau unit-unit yang berlainan yang erat hubungannya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya masalah-masalah koordinasi.
Pendekatan yang digunakan dalam koordinasi adalah pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem memandang koordinasi sebagai pengintegrasian, pensinkronisasian, dan penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus oleh sejumlah individu atau unit sehingga semuanya bersatu dalam jumlah yang tepat, mutu yang tepat, tempat yang tepat, dan Kepala Sekolah yang tepat dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan koordinasi terjadi keseimbangan sejumlah bagian yang berlainan dengan menyelaraskan interaksinya sehingga keseluruhan organisasi bergerak ke suatu tujuan yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien sebagai suatu sistem. Hakekat pekerjaan seorang manajer atau kepala sekolah menurut Gibson, et.al. (2003), adalah mengkoordinasikan tugas individu, kelompok, dan organisasi dengan empat fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, and controlling untuk mencapai tujuan individu, kelompok, dan organisasi secara efektif. Koordinasi bermanfaat bagi Kepala Sekolah dalam pengembangan program sekolah yaitu: a). Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien; b). Memecahkan berbagai konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait;
c).
Agar
manajer
pendidikan
mampu
mengintegrasikan
dan
mensinkronkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantungan, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan akan pengkoordinasian; d). Agar manajer pendidikan
mampu
mengkoordinasikan
pembangunan
sektor
pendidikan
dengan
pengembangan sektor-sektor lainnya; e). Agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dinas pendidikan dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien; f). Adanya pembagian kerja dimana
semakin
besar
pembagian
kerja,
semakin
diperlukan
pengkordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan; g). untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis di antara kegiatan-kegiatan baik fisik maupun nonfisik dengan stakeholder; h). Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan sumberdaya pendidikan yang terbatas; i). Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal sekolah yang kontra produktif; j). Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waKepala Sekolah; dan k). Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Karakteristik Koordinasi yang Efektif yaitu: a). Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkai, b). Koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif, c). Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya (egosektoral), d). Tidak terjadi tumpang tindih tugas, e). Komitmen semua pihak tinggi, f). Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi, g). Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi, h). Pelaksanaan tepat waktu Kepala Sekolah, i). Semua masalah
terpecahkan, j). Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masingmasing stakeholder. Salah satu tugas manajer adalah mengkoordinasikan. Koordinasi ialah proses mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan dalam koordinasi adalah pendekatan sistem. Koordinasi bermanfaat bagi Kepala Sekolah untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip koordinasi disingkat Koordinasi. Koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Sejauh mana seorang administrator sekolah bisa mendorong semua anggota sekolahnya untuk menyumbangkan perilaku yang bertujuan, tertib, dan efektif merupakan ujian akhir tentang kesanggupannya. Dengan kata lain, mencapai koordinasi adalah salah sati fungsi pokok setiap administrator. Akan tetapi koordinasi hendaknya tidak dipandang sebagai suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri, karena ia hanya sebagain saja dari seluruh aspek administrasi. Perencanaan, organisasi, komunikasi, pengawasan dan penilaian, semuanya hendaknya membantu kepada koordinasi. Tanpa koordinasi sulit untuk mengharapkan bahwa pengaturan kegiatan dengan tertib dari dua orang atau lebih dalam mengajar suatu tujuan bersama
akan dicapai. Melalui proses organisasi berbagai bagian suatu usaha dihubungkan dengan setiap bagian lainnya. Koordinasi jelas bergantung pada pemahaman masing-masing anggota sekolah tentang tujuan-tujuan dan rencana-rencana sistem sekolah secara keseluruhan, penerimaannya oleh mereka, dan kesediaan mereka untuk menyumbang kepadanya. Ini menekankan kebutuhan bagi partisipasi para anggota dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan sistem sekolah, dan dalam mengembangkan program-program pelaksanaan. Koordinasi kegiatan personil sekolah mungkin dapat diperlancar dengan: (1) suatu struktur administrative yang layak, (2) bagian organisasi dan pernyataan tentang kewajiban-kewajiban dan hubungan-hubungan, (3) pernyataan tertulis tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan, (4) suatu sistem komunikasi formal yang memadai, (5) komisi-komisi yang mewakili personil pada berbagai tingkat sistem sekolah, (6) kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari guru-guru dengan perhatian dan masalah yang sama atau berhubungan, (7) pernyataan tertulis tentang rencana-rencana dan prosedur-prosedur. Pada pokoknya pengoordinasian menurut The Liang Gie (1983:26), merupakan
rangkaian
aktivitas
menghubungkan,
menyatupadukan
dan
menyelaraskan orang-orang dan pekerjanya. Sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan anpa terjadi kekacauan, percekcokan, kekembaran kerja atau kekosongan kerja.
Sedangkan
Sutisna
(1983:199),
merumuskan
koordinasi
ialah
mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumbersumber lain kearah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Dari pengertian ini dapat ditegaskan bahwa pengoordinasian dalam organisasi pendidikan pada pemerintah daerah dan organisasi pendidikan di sekolah adalah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dengan menghubungkan, menyatu padukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaanya sehingga semuanya berlangsung secara tertib kearah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara antara lain (1) konprensi atau pertemuan lengkap yang mewakili unit kerja; (2) pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu; (3) pembentukan panitia gabungan jika diperlukan; (4) pembentukan badan koordinasi staf untuk mengkoordinir kegiatan; (5) mewawancarai bawahan untuk mengatahui hal yang penting berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab; (6) memorandum atau intruksi berantai; (7) ada dan tersedianya buku pedoman organisasi dan tata kerja. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaannya sangat memerlukan keterampilan dalam human relation dan group process (Anwar dan Sagala, 2004:88). b. Integrasi Program Sekolah Integrasi
berasal
dari
bahasa
inggris
"integration"
yang berarti
kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi sosial dimaknai sebagai proses
penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompokkelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu : a) Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, b) Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan, c) Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut : a) Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus (kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar): b) Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas
ganda (cross-cutting loyalities) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Penganut konflik berpendapat bahwa kepala sekolah dalam mengitegrasi program sekolah karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Integrasi program sekolah akan terbentuk apabila sebagian besar stakeholder memiliki kesepakatan program sekolah yang akan dikembangkan. Untuk meningkatkan Integrasi dalam suatu sekolah, Maka kapala sekolah mampu mengatur bawahannya untuk mengendalikan perbedaan/konflik yang ada pada suatu sekolah tersebut sehingga terbentuklah integrasi yang baik antara para guru dan kepala sekolah. c. Simplikasi Program Sekolah Dalam pengembangan program sekolah kepala sekolah harus melibatkan semua stakeholder yang ada, dimana implikasinya program sekolah tersebut dalam peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan suatu jenjang pendidikan, yaitu bagaiman simplikasi program sekolah dikelola dengan terencana mulai dari kepala sekolah sampai dengan guru dan pegawai organisasinya. Penyusunan program kepala sekolah ini untuk meningkatan kemapuan kerja yang profesional, karenamengingat keberhasilan suatu jenjang kegiatan tergantung pada perencanaan, organisasinya, control menegement yang teratur. Acuan program ini dibuat secara sistematis yang dilaksanakan secara satu tahun (tahun 2005 - 2006) yang titik beratnya bertumpu
pada bidang pengajaran yang telah terprogram. Penjabaran program ini akan disusun menurut bagian – bagian yang terdapat pada matrik program. d. Sinkronisasi Program sekolah Sinkronisasi adalah proses menyamakan data antar perangkat. Sering dilakukan proses sinkronisasi untuk menyamakan waktu dan data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak-konsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama, proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar Deadlock atau pada beberapa buku disebut Deadly Embrace adalah keadaan dimana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Sikronisasi program sekolah ini bertujuan untuk mempermudah kinerja dari kepala sekolah maupun para guru dalam pengembangan sekolah, sehingga kedepannya program sekolah yang telah dijalankan bersama akan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu sinkronisasi ni sangatlah bermanfaat bagi tercapainya program sekolah.
B. Koordinasi antara Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam Penyusunan Program Sekolah. Program yang disusun hendaknya mengikuti ketentuan yang disingkat “SMART” maksudnya : a) Specipic artinya pokok masalah yang dijadikan program dalam penyusunan program kerja sekolah yang bersifat spesifik, jelas dan terfokus pada pencapaian tujuan, b) Measureable artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapainnya, c) Achieveable artinya program-program dan kegiatan-kegiatan selain dapat diukur juga harus dapat dicapai disesuaikan dengan berbagai kondisi di sekolah. Oleh karena itu sangat perlu adanya koordinasi dari kepala sekolah dalam penyusunan program, sehingga pencapaian tujuan lebih terfokus, d) Realistics artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih realitas, tidak mengada-ada, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dalam pencapaian hasilnya, e) Time Bound artiya jelas target waktu pencapaian dalam setiap langkah kegiatan. Koordinasi program sekolah dalam penyusunan program sekolah harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan ujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain. Kepala sekolah harus mampu berperan sebagai figure dan mediator bagi perkembangan sekolah dan lingkungannya. Dengan demikian pekerjaan kepala sekolah semakin meningkat, dan akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan pendidikan yang diharapkan. Secara ringkas ruang lingkup koordinasi kepala sekolah terhadap program sekolah dalam merencanakan pengembangan sekolah dapat diuraikan sebagai berikut: a. Mengembangkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Sekolah 1. Visi Mulyasa (2004:222), mengemukakan visi (vision) merupakan gambaran (wawasan) tentang yang diiginkan di masa depan, sedangkan Depdiknas (2004:17), merumuskan visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah atau gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.
Dalam penyusunan visi sekolah harus mengacu kebijakan pendidikan nasional tetapi susuai dengan kebutuhan peserta didik yang dilayani. Tujuan pendidikan nasional sama tetapi potensi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah tidak selalu sama. Oleh karena itu visi suatu sekolah tidak harus sama dengan sekolah lain, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Visi sebaiknya dilengkapi dengan indicator sebagai penjelasan apa yang dimaksudkan oleh visi tersebut, dan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Dengan landasan karakteristik pribadi yang mencakup dorongan, motivasi untuk memimpin, kejujuran, kepercayaan diri, inisiatif dan kemampuan, maka kepala sekolah perlu menciptakan dan mengembangkan visi untuk mengarahkan sekolah dan para guru. Penciptaan dan pengembangan visi yang jelas akan menumbuhkan komitmen para guru terhadap kualitas memfokuskan semua upaya sekolah pada perumusan kebutuhan siswa. Visi dirumuskan, diartikulasikan, dan dikomunikasikan ke seluruh jajaran sekolah untuk mempromosikan perubahan inovasi dan pengambilan keputusan (Puffer dan Mc. Carthy, 1996). Kepala sekolah kemudian mengambil berbagai langkah untuk menerjemahkan visi menjadi aksi (kegiatan-kegiatan spesifik) yang dapat dicapai dengan dukungan dan bantuan tenaga pendidikan. Handoko dan Tjotono (dalam Atmodiwiro, 2000:78), menjelaskan bahwa perolehan dukungan secara berkesinambungan menuntut kepala sekolah untuk menerpakan kepemimpinan transformasional melalui (a) penyampaian inspirasi
untuk
mengkomunikasikan
harapan
tinggi,
memfokuskan
upaya
dan
mengepresikan tujuan dengan cara-cara sederhana, (2) simulasi intelektual untuk mempromosikan intelegensia, rasionalitas dan pemecahan masalah secara ilmiah, dan (3) pemberian konsiderasi yang bersifat individual untuk memberikan perhatian personal dan memberdayakan tenaga pendidikan. 2. Misi Mulyasa (2004:222), mengemukakan bahwa misi (mission) ditetapkan dengan mempertimbangkan rumusan penugasan (yang merupakan tuntutan tugas dari luar dan keinginan dari dalam) yang berkaitan dengan visi masa depan dan situasi yang dihadapi saat ini. Sedangkan Depdiknas (2004:20), merumuskan misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan aspirasi semua warga yang terkait dengan sekolah. Jadi, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. 3. Tujuan Berdasarkan visi dan misi, sekolah merumuskan tujuan. Tujuan adalah apa yang akan dicapai dihasilkan oeh sekolah yang bersangkutan dan kapan tujuan tersebut akan dicapai. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah ditetapkan. Zamroni
(2003:169),
mengemukakan
bahwa
sekolah
harus
mengembangkan visi, misi dan tujuan sendiri yang merupakan penjabaran atau spesifikasi visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan
latar belakang dan kondisi lokal dari sekelompok sekolah. Visi, misi dan tujuan sekolah ini akan terus membayangi segenap warga sekolah, kepala sekolah, guru dan pegawai administrasi, siswa dan orang tua siswa dalam melaksanakan dan merealisasikan serta dapat mendorong seluruh warga sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing bekerja keras berdasarkan misi guna mendekati visi sekolah. 4. Sasaran Setelah tujuan sekolah maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran/target. Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan tujuan sekolah. Rumusan sasaran harus selalu mengandung peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi. Sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya dan dan disertai indicator-indikator yang rinci. Meskipun sasaran bersumber dari tujuan, namun dalam penentua sasaran harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Perumusan sasaran harus teta mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah, karena visi, misi dan tujuan sekolah merupakan referensi bagi perumusan sasaran sekolah. Sasaran sebaiknya hanya untuk waktu yang relative pendek, misalnya untuk satu tahun ajaran. Dalam menentukan sasaran, prioritas harus dipertimbangkan sunguh-sungguh. Setelah sasaran ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai sasaran yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya, antara lain fungsi
proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan, pengembangan iklim akademik sekolah, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas. b. Koordinasi Penyusunan Program Sekolah Dalam koordinasi penyusunan Program Sekolah harus menerapkan prinsipprinsip: memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan/ pengembangan), sistematis, terarah, terpadu (saling terkait & sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven (berdasarkan kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi anatara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sekolah yang baik akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya. Sedangkan penyusunan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap impelemntasinya. Oleh karena itu dalam setiap membuat RPS, sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan masa datang. Setiap kepala sekolah, guru, siswadan orang tua siswa, bahkan masyarakat tentu berharap sekolahnya berkembang. Untuk itu perlu disusun rencana
pengembangannya. Rencana pengembangan sekolah sangat penting, karena akan dijadikan landasan kerja seluruh stakeholder pendidikan sehingga harus disusun dengan baik. Kepala sekolah dalam menyusun program sekolah mampu mengkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsure atau bagian yang terkait dengan sekolah dalam rangka bertugas menyusun program sekolah. Perlu diperhatikan dalam penyusunan program sekolah harus secara detail aspek-aspek yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, siapa, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini penting yaitu untuk memudahkan sekolah dalam menkoordinasi program sekolah.
C. Koordinasi antara Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Program Sekolah. Program sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan, dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai denganrencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan rnelalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah. Kepala Sekolah/madrasah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPS berisi dua rencana pengembangan pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekolah dalam jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah dalam jangka pendek (satu tahunan). Renstra menggambarkan
suatu
perencanaan
pengembangan
sekolah
yang
menggambarkan tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program-program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non fisik, yang semuanya mengacu kepada SNP. Sedangkan Renop merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra, dan lebih merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Program-program dalam Renop lebih detail yang akan dilaksankan dan dicapai dalam satu tahun. Dengan demikian Renstra dibuat pada awal tahun untuk lima tahun mendatang, sedangkan Renop dibuat pada tahun pertama dari lima tahun yang akan dilaksanakan. Baik dalam Renstra maupun Renop semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal program, baik Renstra maupun Renop harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat serta sesuai dengan RPPP dan RPPN. Secara lebih rinci dalam pentahapan proses penyusunan Program Sekolah adalah sebagai berikut: a) Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Dalam analisis ini pihak sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal sekolah, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Berbagai faktor tersebut diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi
masyarakat dan nasional, kondisi geografis lingkungan sekolah, kondisi demografis masyarakat lingkungan,
sekitar, kondisi
perkembangan
perpolitikan, kondisi keamanan
globaliasasi,
perkembangan
IPTEK,
regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk menentukan visi sekolah, b) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui semua unsur sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi pendidikan jenjang Sekolah Dasar pada umumnya di sekitar sekolah yang bersangkutan. Aspek atau unsur-unsur sekolah yang secara internal dapat dikaji antara lain mengenai kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga TU, laboran, tenaga perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta didik, kurikulum, manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah, kelulusan, sistem penilaian/evaluasi, peran komite sekolah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat dirumuskan dalam ”education profile” pada suatu daerah yang dapat dipergunakan untuk menentukan ”status” atau potret pendidikan di Sekolah Dasar saat ini. Hasil ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa lima tahun mendatang, sehingga dapat diketahui sejauhmana kesenjangan yang terjadi, c) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan 5 tahun kedepan. Sekolah melakukan suatu kajian atau penelaahan
tentang cita-cita potret pendidikan di Sekolah Dasar yang ideal di masa datang (khususnya dalam lima tahun mendatang). Dalam analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah, khususnya mereka yang memiliki cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional. Diharapkan apa yang menjadi idealisme dalam lima tahun mendatang merupakan ”education profile yang ideal”, yaitu mampu mencapai SNP, yaitu tercapainya standar kurikulum sekolah, standar PBM, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kelulusan, standar fasilitas, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hasil analisis ini selanjutnya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi sekolah saat ini, d) Menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang diharapkan 5 tahun kedepan. Berdasarkan pada hasil analisis sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah yang ideal lima tahun mendatang (langkah 2 dan 3), maka selanjutnya sekolah dapat menentukan kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itulah merupakan sasaran yang harus dicapai atau diatasi, sehingga apa yang diharapkan sekolah secara ideal dapat dicapai. Dengan kata lain, kesenjangan tersebut merupakan selisih antara kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya, Merumuskan visi. Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang.
Dalam
menentukan
visi
tersebut,
perkembangan dan tantangan masa depan.
sekolah
harus
memperhatikan
Berikut itu beberapa contoh
perkembangan ke depan yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) perkembangan iptek begitu cepat akan berpengaruh pada semua aspek kehidupan termasuk teknologi pendidikan, (2) era global akan menyebabkan lalu lintas tenaga kerja sangat mudah, sehingga akan banyak tenaga kerja asing di Indonesia, sebaliknya banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri (3) era informasi yang menyebabkan siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber sehingga guru dan sekolah bukan lagi satu-satunya sumber informasi, (5) era global tampaknya juga berpengaruh terhadap perilaku dan moral manusia, sehingga sekolah diharapkan berperan menanamkan akhlaq kepada siswa, (5) kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan yang baik bagi anaknya ternyata paralel dengan persaingan antar sekolah untuk menggaet anak yang pandai dengan orangtua yang penuh perhatian, sehingga sekolah yang mutunya jelek akan ditinggalkan mereka, (6) di era AFTA yang sebentar lagi dimulai bahasa Inggris akan sangat penting untuk sarana komunikasi di dunia kerja, (7) di era AFTA juga sangat mungkin terjadi pembukaan “cabang” sekolah luar negeri di kota besar di Indonesia, serta (8) masyarakat semakin faham bahwa pendidikan bukan hanya untuk hal-hal yang bersifat kognitif, sehingga prinsip multiple intelegence menjadi salah satu harapan, dan sebagainya. Namun demikian visi sekolah harus tetap berada dalam koridor kebijakan pendidikan nasional.
Visi suatu sekolah harus mengacu kepada kebijakan umum pendidian yang tekah ditetapkan secara nasional. Hal itu penting difahami untuk menghindari terjadinya kekeliruan bahwa sekolah “bebas” menentukan visinya dan tidak terkait dengan kebijakan pihak lain. Di samping itu visi sekolah juga harus mempertimbangkan potensi yang dimiliki sekolah dan harapan masyarakat di sekitar sekolah. Artinya jenis dan mutu layanan pendidikan seperti apa yang diharapkan oleh orangtua dan masyarakat sekitar sekolah.
Juga harus
dipertimbangkan apa potensi yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan harapan tersebut. Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang filosofis, bahkan seringkali mirip sebuah slogan. Sering pula dirumuskan dalam bentuk kalimat yang khas, mudah diingat dan terkait dengan istilah tertentu. Rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat: a. Berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama, b. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, c. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai, d. Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen warga, e. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik, f. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah. Sebagaimana disebut terdahulu, visi yang dirumuskan dengan kalimat filosofis perlu diberikan indikatornya. Misalnya, apa indikator sekolah yang “unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa” tersebut. Indikator sebaiknya mencakup segala aspek pokok yang diimajinasikan. Visi dan
disertai indikator tersebut hanyalah bahan banding dan hanya cocok dengan sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu sekolah lain dianjurkan merumuskan visinya sendiri, yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, e). Merumuskan misi sekolah Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan “tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan” sebagaimana pada rumusan visi. Dalam hal ini, satu indikator misi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan sumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas, f). Merumuskan tujuan sekolah selama lima (5) tahun ke depan. Bertolak dari visi dan misi yang telah dikembangkan oleh sekolah, dan berdasarkan tujuan baku Sekolah Dasar yang tertera dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan jangka menengah (5 tahun). Jika visi, misi dan tujuan baku terkait dengan jangka panjang, maka tujuan 5 tahun dikaitkan dengan jangka menengah. Dengan demikian tujuan jangka menengah (5 tahun) pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
Isi tujuan jangka menengah ini masih bersifat global dan komprehensif, baik isi yang mengarah pada pencapaian standar isi, proses, sarana, kelulusan, pengelolaan, pembiayaan, pendidik, maupun penilaian karena untuk kepentingan jangka menengah (5 tahun). Masing-masing aspek yang dikembangkan dalam tujuan jangka menengah (5 tahun) masih dirumuskan secara umum, belum spesifik/operasional, g). Merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah (5 tahun) Rumusan yang dibuat oleh sekolah tentang program-program 5 tahunan ini bersifat strategis. Artinya, masih bersifat yang utama, pokok, urgen, dan komprehensif. Program strategis ini harus sesuai dengan rumusan tujuan 5 tahunan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program yang dirumuskan merupakan penjabaran isi dari tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program di sini belum operasional, hanya garis besarnya saja. Untuk selanjutnya program ini akan dijabarkan lebih kongkret dan terukur secara operasional nanti ke program dalam Rencana Operasional (Renop), h). Menentukan strategi pelaksanaan Setelah program dirumuskan, selanjutnya adalah menetukan strategi apa yang harus dijalankan untuk melaksanakan program tersebut secara efisien, efektif, jitu, dan tepat. Karakteristik strategi adalah yang sesuai dengan tuntutan program. Strategi yang salah akan menyebabkan tidak tercapainya program, demikian pula sebaliknya. Misalnya untuk pencapaian program pengembangan standar kurikulum dimungkinkan berbeda strateginya dengan strategi untuk mencapai standar prasarana atau fasilitas pendidikan. Oleh karena itu dalam
perumusan strategi ini harus mempertimbangkan keterlibatan pihak lain terkait dan kemampuan sekolah itu sendiri, i). Menentukan milestone (output apa dan kapan dicapainya) Berdasarkan pada tujuan, program dan strategi pencapaiannya di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan tentang apa-apa saja yang akan dihasilkan (sebagai output), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu kapan akan dicapai (satu tahun, dua tahun atau 10 tahun, dst). Misalnya dari program pencapaian SNP tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, bentuk hasil yang akan dicapai sarana pendidikan apa saja dalam jangka lima tahun bisa terwujud. Demikian pula untuk hasil-hasil yang akan dicapai dari SNP lainnya, j). Menentukan rencana biaya (alokasi dana) Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan lima tahun. Rencana biaya tersebut dapat dirumuskan per tahunnya, sehingga dalam waktu lima tahun akan diketahui jumlah biaya yang diperlukan dan dari sumber biaya mana saja. Untuk membantu keakuratan dalam rancangan biaya pertahunnya, maka rencana biaya untuk tahun pertama dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan biaya di tahun kedua, ketiga, dan kelima. Ada kemungkinan suatu program biayanya makin lama makin berkurang karena telah terpenuhi sebelumnya, atau sebaliknya, suatu program makin lama makin banyak biayanya. Dan dalam batas waktu atau tahun tertentu baru menyusut besarnya biaya. Semua ini sangat tergantung dari kemampuan sekolah dan daerah masing-masing. Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana harus dimasukkan asal semua sumber dana, misalnya dana
dari rutin atau daerah, dari pusat, dari komite sekolah, atau dari seumber dana lainnya. Tidak menutup kemungkinan dari sumber dana lain yang saat menyusun belum tahu asal muasalnya. Oleh karena itu penting bagi setiap sekolah untuk mengetahui RPPK, RPPP, dan RPPN, sehingga perkiraan sumber dana dapat diprediksi dengan tepat. Karena Renstra sifatnya global, maka seandainya terjadi perubahan besarnya biaya dan asal sumber dana juga tidak masalah. Perubahan tersebut akan nampak ketika sekolah menyusun Renop pada tahun kedua, ketiga, dan kelima. Sebab Renstra hanya dibuat sekali saat awal tahun pertama saja atau dengan kata lain Renstra tidak boleh tiap tahun berubah, yang baru adalah Renopnya. Dengan pelaksanaan anggaran yang baik dalam Renstra ini, akan sangat membantu sekolah dalam merumuskan strategi ke depan khususnya dalam pencapaian anggaran pendidikan (RAPBS), k). Membuat rencana pemantauan dan evaluasi Sekolah merumuskan tentang penyusunan supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah, dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan evaluasi kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan.
D. Koordinasi antara Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam Evaluasi Program Sekolah Dalam mengevaluasi suatu program, hal terpenting yang harus dipahami adalah tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan berdasar pada titik tolak tujuan program itu sendiri. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi program akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi. Dengan demikian, evaluasi program bersifat decision oriented, berorientasi pada pengambilan keputusan atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil atau wujud dari evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan (decision making).Terdapat berbagai macam kemungkinan hasil pengambilan keputusan evaluator terhadap program yang dievaluasi, (a) menghentikan program (dengan alasan tepat); (b) merevisi atau memperbaiki program (disebutkan bagian mana yang harus direvisi, apa alasan dan bagaimana saran perbaikan); (c) melanjutkan program (dengan alasan jelas); dan (d) menyebarluaskan program (seluruh atau sebagian program, apa alasannya, ke mana disebarluaskan, dan bagaimana cara menyebarkan). Dalam hal ini kepala sekolah mampu mengkoordinasikan kepada bawahannya tentang evaluasi program ini dijalankan demi pencapaian mutu pendidikan di sekolah.
a. Hakekat Evaluasi Program Kemajuan dan perbaikan dalam pendidikan dewasa ini tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pendidikan, dan evaluasi terhadap pengukuran itu berdasar atas kreteria atau standar tertentu. Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pendidikan sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. Begitu pula dalam program pendidikan, pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pendidikan dalam hal ini merupakan program perbaikan. Pengukuran menyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam belajar mengajar sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan harga terhadapperubahanperubahan atau hasil-hasil yang dicapai. b. Komponen Evaluasi Program Komponen program yang dimaksud adalah bagian-bagian penting dalam keterlaksanaan program. Komponen tersebut dapat dijelaskan dengan model CIPP, yaitu (a) context, yaitu hal-hal yang terkait dengan proses baik langsung maupun tidak langsung, seperti faktor lingkungan; (b) input, yaitu sesuatu yang menjadi objek untuk dikembangkan oleh program; atau sesuatu yang diproses di dalam program; atau bahan mentah yang dimasukkan ke dalam sesuatu untuk diproses; (c) process, yaitu kegiatan yang menunjukkan upaya mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program; (d) product, yaitu hasil akhir yang merupakan dampak dari bahan mentah yang telah diproses oleh program.
c. Pentingnya Evaluasi Program Keefektifan dan kesuksesan pelaksanaan program pendidikan perlu sekali untuk diketahui sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadakan perbaikan atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh supervisor.
Perlunya
pengembangan
evaluasi
program
dan
kepemimpinandikarenakan beberapa landasan se bagai berikut: 1. Perlunya penerapan dan pemeliharaan berbagai pelayanan sesuai dengan fungsi program pendidikan. 2. Perlunya penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada para anggota/staf. 3. Perlunya perencanaan perbaikan personil, prosedur, dan pelayanan. 4. Perlunya untuk pencarian, latihan, dan seleksi kepala sekolah dan supervisor agar mencapai kualifikasi ketrampiIan dan kemampuan tertentu. d. Prinsip-prinsip Evaluasi Program 1). Komprehensif Bahwa evaluasi program pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi Jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. 2). Komparatif Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus dilaksanakan secara bekerjasama dengan semua orang
yang terlibat dalam aktivitas program pendidikan. Sebagai contoh dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar, harus bekerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan, dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program pendidikan ini diharapkan dapat mencapai keobyektifan dalam mengevaluasi. 3). Kontinyu Evaluasi program pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan. 4). Obyektif Dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning, dan yang kuning itu hijau. Sebagai contoh, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru ini sukses, dan sebaliknya apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobyektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Dari data dan fakta inilah dapat mengolah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.
Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan maka makin obyektiflah evaluasi yang dilakukan. 5). Berdasarkan Kriteria yang Valid Selain perlu adanya data dan fakta, juga perIu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakekat substansi program pendidikan. Kriteria dalam evaluasi program supervisi pendidikan ada dua, yaitu pertama, kriteria objective yang berkenaan dengan patokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang dijadikan kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi pendidikan. Kedua, kriteria metodis yang berkaitan dengan patokan teknik penganalisaan hasil evaluasi: misalnya dengan menggunakan prosentase, interval, kuantitatif, atau perhitungan matematis lainnya. 6). Fungsional. Hasil evaluasi program pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat laporan kepada atasan yang kemudian di “peti es” kan. Hasil evaluasi program pendidikan berarti fungsional apabila dapat digunakan
untuk
memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Dengan demikian evaluasi program pendidikan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk
perbaikan apa yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. 7). Diagnostik. Evaluasi
program
pendidikan hendaknya
mampu mengidentifikasi
kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu setiap hasil evaluasi program pendidikan harus didokumentasikan. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangankekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya. 8). Dasar-dasar Evaluasi Program Keberhasilan program pendidikan dapat dievaluasi dengan mengukur perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang ada pada periode waktu tertentu dalam keseluruhan program pendidikan. Untuk memperoleh data evaluasi yang lengkap perlu digali berbagai informasi. Informasi ini bisa datang dari staf sekolah dan dokumen-dokumen yang ada disekolah.Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengali data ini, anatara lain dengan wawancara, observasi, angket, dokumen bidang studi. Kelengkapan yang akan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan sangat penting. Makin lengkap data yang kita peroleh makin mendekati ketepatan dalam mengambil kesimpulan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana membuat evaluasi itu menjadi valid, reliable, dan obyektif. Valid menunjukkan ketepatan sasaran yang
memang harus dievaluasi. Relieble menunjukkan ketepatan instrument evaluasi jika diberlakukan kepada obyek yang sama atau berbeda dalam waktu yang berbeda dengan kondisi yang relatif sama. Sedangkan obyektif menunjukkan kerealistisan evaluasi yang mendasarkan diri pada kenyataan yang ada. Selain mempertimbangkan metode-metode yang akan digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, perlu kirannya juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan apa yang akan ditempuh dalam mengevaluasi supervisi pendidikan. Pada dasarnya ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan, yaitu pendekatam berdasarkan kriteria dan pendekatan yang berdasarkan norma yaitu : a. Pendekatan evaluasi berdasarkan criteria Evaluasi yang menggunakan pendekatan ini mendasarkan diri pada ukuran mutlak. Istilah lain pendekatan ini adalah “Criterion Reverence Evaluation Approach”. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sebelum supervisor mengadakan evaluasi ia telah menentukan patokan atau criteria sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Patokan ini telah dipegang teguh sebelumnya sehingga penentuan keberhasilan pelaksanaan program supervisi pendidikan didasarkan pada patokan atau kriteria ini. Sebagai contoh supervisor menetapkan bahwa hasil evaluasi nanti, apabila seseorang telah mencapai skor 65 ke atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan supervisinya berhasil, sedangkan apabila mencapai skor 64 ke bawah, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan supervisinya tidak berhasil. Contoh lain misalnya supervisor membuat kelas interval dengan skor-skor hasil
evaluasinya seperti berikut ini. 2. Skor 00 - 20 adalah sangat kurang 3. Skor 21 40 adalah kurang 4. Skor 41 - 60 adalah cukup 5. Skor 61 - 80 adalah baik 6. Skor 81 - 100 adalah sangat baik Begitulah seterusnya Supervisor bisa membuat bersama stafnya tentang kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi supervisi pendidikan. Tetapi yang perlu diingat oleh supervisor adalah bahwa patokan atau criteria telah dibuat sebelumnya terus dipegang teguh secara murni sebab ciri itulah yang berhasil pada pendekatan evaluasi berdasarkan kriteria. b. Pendekatan evaluasi berdasarkan norma Pendekatan ini disebut juga “Norm reference Evaluation Approch”. Pendekatan menggunakan ukuran yang relatif. Hasil nilai yang diperoleh untuk aktivitas tertentu berasal dari pengolahan skor-skor dengan norma tertentu. Pendekatan ini digunakan apabila menilai lebih dari satu supervisor, sehingga dapat membandingkan hasil evaluasi seseorang dengan hasil evaluasi orang lain. Dari sini dapat diketahui kedudukan seseorang dalam keseluruhan teman lainnya. Nilai seseorang belum dapat diketahui sebelum dicari rata-rata skor kelompok, kemudian skor masing-masing orang dibandingkan dengan skor rata-rata itu. Biasanya skor rata-rata ini digunakan untuk menentukan nilai sedang atau batas nilai keberhasilan seperti nilai 6 dalam skala 1 – 100. Sebagai contoh adalah sebuah evaluasi yang skor maksimalnya 50. Berarti apabila berhasil mutlak akan mendapatkan skor 50. Setelah dikumpulkan hasil penilainnya diketemukan hasil
tertinggi dan hasil terendah 20, semua skor yang diperoleh ini sesuai dengan jumlah yang di nilai di jumlahkan yang kemudian di bagi jumlah responden yang dinilai. Hasil pembagian tersebut adalah 23. Berarti responden yang mendapatkan skor 25 akan memperoleh nilai 6, sedangkan untuk nilai responden lainnya tinggal menyesuaikannya, misalnya dengan membaca skala interval seperti berikut: 1. Skor 39 - 42 akan mendapatkan nilai 10 2. Skor 35 - 38 akan mendapatkan nilai 9 3. Skor 31 - 34 akan mendapatkan nilai 8 4. Skor 27 - 30 akan mendapatkan nilai 7 5. Skor 23 - 26 akan mendapatkan nilai 6 6. Skor 19 22 akan mendapatkan nilai 5. Contoh di atas adalah jalan termudah. Namun sebenarnya pendekatan norma dalam penilaian dapat dilakukan melalui nilai-nilai baris skor-skor mentah, dapat melihat ranking, Kemudian dicari mean atau rata-rata hitung serta standar deviasinya. Setelah ini ditentukan skor standar sehingga dari skor standar ini dipindahkan ke nilai, yang menggambarkan kualitas. Selanjutnya ditinjau dari cara menggambarkan hasilnya ada dua cara, yaitu bisa berupa penilaian kuantitatif dan Penilaian Kualitatif. Dengan cara penilaian kuantitatif, cara penilaian ini hasilnya di wujudkan dalam bentuk angka-angka hasil penilaian ini sudah menggambarkan kualitas dari apa yang telah di nilai. Jadi bukan lagi berupa skor mentah yang baru menggambarkan hasil pengukuran yang menunjukkan frekuensi atau jumlah. Sedangkan dengan cara penilaian ini hasilnya di wujudkan dalam bentuk pernyataan dengan kata-kata. Misalnya: Baik, cukup kurang sangat kurang dan sebagainya. Biasanya cara penilaian kualitatif ini
akan lebih obyektif apabila didasarkan atas pengolahan data yang berupa angka juga Sebab tidak mudah begitu saja mengatakan baik apabila tidak didasari oleh data tertentu. Begitu pula kreteria “Baik” itu harus jelas mengapa dikatakan demikian. e.
Evaluasi Program Strategis dan Pengembangan Sekolah Program pengembangan sekolah merupakan rencana yang harus disusun
oleh setiap unit atau individu yang ada dalam struktur organisasi sekolah. Masalah yang sering ditemukan dalam penyusunan program pengembangan adalah kesulitan dalam memadukan rencana yang dibuat oleh masing-masing unit tersebut baik dari sisi substansial maupun format dan tata-tulis. Pengawas sekolah dapat menilai program pengembangan sekolah dari berbagai aspek berikut. 1. Sasaran dan kegiatan masing-masing program pengembangan harus mengacu pada pengembangan menyeluruh pada tingkat sekolah yang menggambarkan bagaimana masing-masing tujuan strategis akan dicapai. 2. Masing-masing unit harus
memiliki
kegiatan
yang
memberi
kontribusi
terhadap
program
pengembangan sekolah. 3. Masing-masing program pengembangan, secara bersama-sama, harus menunjukkan bagaimana kesemuanya akan mengarah pada implementasi program pengembangan sekolah secara keseluruhan. 4. Masingmasing program pengembangan dari unit-unit harus menunjukkan hubungannya dengan program pengembangan sekolah. secara keseluruhan baik dengan program pengembangan yang lain maupun dengan program pengembangan di tingkat manajemen puncak sekolah
Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan atau memimpin (actuating atau leading), dan pengendalian (controlling) merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses manajemen. Jika digambarkan dalam sebuah siklus, perencanaan merupakan langkah pertama dari keseluruhan proses manajemen tersebut. Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Apapun yang dilakukan berikutnya dalam proses manajemen bermula dari perencanaan. Daft (1988:100) menyatakan: “When planning is done well, the other management functions can be done well.” Perencanaan pada intinya merupakan upaya penentuan kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Dengan kata lain, perencanaan berarti pendefinisian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan pembuatan keputuan mengenai tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan rencana (plan) adalah hasil dari proses perencenaan yang berupa sebuah cetak biru (blueprint) mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam angka pencapaian tujuan. Dalam pengertian tersebut, tujuan dan alokasi sumber daya merupakan dua kata kunci dalam sebuah rencana. Tujuan (goal) dapat diartikan sebagai kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dalam organisasi, tujuan ini terdiri dari beberapa jenis dan tingkatan. Tujuan pada tingkat yang tertinggi disebut dengan tujuan strategis (strategic goal), kemudian berturut-turut di
bawahnya dijabarkan menjadi tujuan taktis (tactical objective) kemudian tujuan operasional (operational objective). Tujuan strategis merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang, sedangkan tujuan taktis dan tujuan operasional adalah tujuan jangka pendek yang berupa sasaran-sasaran yang terukur. Dalam sekolah, tujuan strategis merupakan tujuan tertinggi yang akan dicapai pada tingkat sekolah. Tujuan ini bersifat umum dan biasanya tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan-tujuan taktis merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh bagian-bagian utama organisasi sekolah, misalnya bidang kurikulum, kesiswaan, atau kerja sama dengan masyarakat. Sedangkan tujuan operasional merupakan tujuan yang harus dicapai pada bagian-bagian yang secara struktur yang lebih rendah dari bagian-bagian utama sekolah tersebut. Tujuan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, misalnya, dapat dikategorikan sebagai tujuan operasional. Masing-masing tingkatan tujuan tersebut terkait dengan proses perencanaan. Tujuan strategis merupakan tujuan yang harus dicapai pada tingkat rencana strategis (strategic plan). Tujuan taktis dan tujuan operasional masing-masing merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai pada rencana taktis (tactical plan) dan rencana operasional (operational plan). Perlu dicatat bahwa semua sekolah, apapun bentuknya, berdiri atau didirikan atas dasar asumsi, keyakinan, sistem nilai dan mandat tertentu. Dalam
kaitannya
dengan
perencanaan
pengembangan,
dasar-dasar
keberadaan ini disebut dengan premis lembaga atau premis sekolah. Premispremis sekolah itu biasanya disajikan dalam bentuk rumusan visi, misi,
dannilai-nilai fundamental organisasi. Visi dapat dipandang sebagai alasan atas keberadaan lembaga dan merupakan keadaan “ideal” yang hendak dicapai oleh lembaga; sedangkan misi adalah tujuan utama dan sasaran kinerja dari lembaga. Keduanya dirumuskan dalam kerangka filosofis, keyakinan dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh sekolah yang bersangkutan dan digunakan sebagai konteks pengembangan dan evaluasi atas strategi yang diinginkan. Premis-premis tersebut harus menjadi titik-tolak dalam perencanaan. Tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana harus berada dalam kerangka premis-premis itu. Untuk memudahkan pemahaman, Perencanaan pengembangan sekolah (school development planning) merupakan proses pengembangan sebuah rencana untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan. Perbedaan pokok rencana pengembangan dengan rencana lainnya terletak pada tujuan. Sedangkan hierarki tujuan dan rencana sebagaimana telah diuraikan di atas juga berlaku dalam rencana pengembangan.
