BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA Juhaya S. Praja1 mengatakan bahwa teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan2 maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teori selalu dikaitkan dengn sesuatu yang abstrak. Paul Edward3 mengatakan bahwa teori adalah something assumed as a starting point for scientific investigation (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah). Lebih lanjut, Juhaya S. Praja4 mengatakan bahwa teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang menyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Selanjutnya dikatakan bahwa tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.
1
Periksa Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011,
hlm. 1. 2
Zainuddin Ali berpendapat bahwa ilmu dan pengetahuan sering dikacaubalaukan. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti, bahkan ilmu dan pengetahuan dirangkum menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilmu ditransfer dari bahasa Arab “ilm” atau bahasa Inggris “science”. Pengetahuan dapat diartikan hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu obyek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu obyek tertentu.Pengetahuan dapat berwujud barang fisik, pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. Selain itu dapat pula obyek yang dipahami oleh manusia berbentuk idealatau yang berhubungan dengan masalah kejiwaan, cara memahaminya dengan komprehensif atau dapat berwujud substansi yang dipahami lewat persepsi. Apabila obyeknya berupa nilai, maka pemahamannya lewat persepsi pula. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab (ilm) adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman yang senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan akan datang, serta sesuatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya dan/atau mengubah lingkungannya serta mengubah sifatnya sendiri. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Periksa Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3. 3 Paul Edward dan Lewis Mulfard Adams, Webster World Universiti Dictionari, Publishters Company Inc, Washington DC, 1965, hlm. 1037. Ibid. 4 Ibid, hlm. 53.
Istilah teori hukum5 diberikan makna yang berbeda antar para sarjana hukum. W. Friedman, Finch dan Gijssels memberikan istilah legal theorie atau rechttheorie, sedangkan Paton dan Posner memberikan istilah jurisprudence6. Menurut bahasa, teori berasal dari bahasa Latin (theoria) yang artinya perenungan, dimana thea: cara pandang atau hasil pandang7. Kemudian memiliki arti suatu kontruksi di alam cita atau ide manusia (realitas in abstracto), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman yang tersimak bersaranakan indera manusia, (realitas in concreto)8.
A. Teori Negara Hukum Istilah negara hukum secara di dunia ini disebut dalam beberapa nama yakni “Rechtstaat” (dalam bahasa Jerman dan Belanda), “Etat de Droit” (dalam bahasa Perancis), “Stato di Diritto” (bahasa Italia)9. Istilah ini lahir dikarenakan dinamika kenegaraan yang oleh para pakar sepakat untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat10. Sedangkan dalam 2 (dua) pandangan/aliran besar para pakar di dunia membedakan istilah negara hukum disebut dengan “Rechtstaat” dan “Rule of Law”. Negara-negara Eropa Kontinental menyebut istilah Negara Hukum dengan istilah Rechtstaat. Rechtstaat merupakan lawan dari negara kekuasaan (Machstaat). 5 Terdapat pula istilah legal doctrine. Bandingkan dengan pendapat Aleksander Peczenik. Ia mengatakan bahwa legal doctrine dalam hukum Eropa Kontinental (scientia iuris, rechtswissenschaft, rechtsdogmatik, doctrine of law, legal dogmatics) terdiri dari professional legal writings, e.g., handbooks, monographs, etc., whose task is to systematize and interpret valid law. Lebih lanjut dikatakan bahwa, “the work of legal doctrine is almost always value-laden. Legal doctrine is a good example of a practice of argumentation, pursuing knowledge of the existing law, yet in many cases leading to a change in the law”. Periksa Aleksander Peczenik, A Theory of Legal Doctrine, Ratio Juris, Vol. 14 No. 1 March 2001, hlm. 75-76. 6 Periksa Adi Sulistiyono, Materi Kuliah Teori Hukum. Disampaikan pada perkuliahan Program Pascasarjana Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Periksa Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Cetakan ke-2, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 2. 10 Ibid, hlm. 1-2.
Istilah Rechtstaat mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian ”Rule of Law” di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon11. Dicey mengatakan bahwa supremasi hukum mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris sebagai berikut: “La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera. (Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya rajadan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini)12. Selanjutnya Dicey mengatakan bahwa ada 3 (tiga) arti dari rule of law, yaitu13: 1.
Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa.
2.
Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum (above the law).
3.
Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.
Di samping itu dalam konsep Rule of Law atau negara hukum yang baik harus menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya karena merupakan hal yang paling pokok. Misalnya pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut14: 1.
Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat. 11
Ibid. Periksa Bruno Leoni, Freedom and the Law, Nash Publishing, Los Angeles, 1972, hlm. 62. Ibid. hlm. 2. 13 Periksa ESC Wade dan AW Bradley, Constitutional and Administrative Law, Longman House, London, 1985, hlm. 94. Ibid, hlm. 3-4. 14 Ibid, hlm. 4. 12
2.
Tentang prinsip supremasi hukum.
3.
Tentang pemisahan kekuasaan.
4.
Tentang prinsip checks and balances.
5.
Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
6.
Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7.
Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara. Konsep negara hukum - rule of law mempunyai esensi berupa15:
1.
Negara mempunyai hukum yang adil.
2.
Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
3.
Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum.
4.
Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum.
5.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat. Munir Fuady16 berpendapat bahwa negara hukum adalah suatu sistem
kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis17. 15 16
Ibid, hlm. 6. Ibid, hlm. 3.
Francis Fukuyama menjelaskan pengertian demokratis sebagai berikut: “Democracies themselves are also organized hierarchically. A modern president of the United States in some respects has much power than a oriental despot ever dreamed of, including the power to vaporize much of the 17
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa inti dari negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sama-sama tunduk kepada hukum yang berlaku, dalam arti semua orang yang sama diberlakukan sama oleh hukum, dan yang berbeda (secara rasional) diberlakukan berbeda pula. Dengan perkataan lai, dalam suatu negara hukum, hukum haruslah bersifat adil, sehingga ketika semua orang dalam negara tersebut harus tunduk kepada hukum, berarti tunduk kepada hukum yang adil pula. Secara teoritis, jika semua orang harus tunduk atau dipaksa tunduk kepada hukum, tetapi hukumnya tidak adil, hal ini berarti orang tersebut hidup dalam negara yang sebenarnya tirani. Karena itu, terhadap istilah negara hukum, sebenarnya yang jauh lebih akurat jika dipakai istilah “negara keadilan” atau “negara hukum yang berkeadilan”. Dalam hal ini harus diingat bahwa “keadilan” adalah tujuan hukum yang terpenting, meskipun bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya18. Dalam konteks Indonesia pandangan negara hukum yang dianut adalah konsep Rechtstaat karena dominasi sistem hukum Eropa Kontinental yang masif dalam segala lapis kehidupan. Begitu juga dengan NKRI, UUD RI 1945 sebelum Amandemen I-IV, dalam Penjelasan19 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Kata rechtstaat disebutkan di dalam UUD RI 1945, bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat).
world with nuclear weapons. The difference is less a matter of hierarchy than the fact that authority in a democracy is legitimized through popullar consent and is limited in its power over individuals. Democratic hierarchies have produced inefficiencies just like their authoritarian counter parts, and so within virtually all contemporary democracies, there has been substantial preasure to decentralize, federalize, privatize, and delegate authority.” Periksa Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order, The Free Press, New York, 1999, p. 194-195. 18 Munir Fuady, Op., Cit, hlm. 179. 19 Periksa Penjelasan UUD RI 1945 sebelum Amandemen I-IV.
Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (prohibere) atau keharusan (obligatere), ataupun kebolehan (permittere). Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu20. Gustav Radbruch mengatakan bahwa21: Law in the philosophical sense is to be defined as a “reality which has as its function the service of the idea of right. The concept of law is directed towards the idea of right. The ideaa of right contains on the one hand the demand for justice, and on the other hand the demand for the satisfaction of vital human and state needs in the various spheres of social life. Mengenai istilah UUD maupun konstitusi, Mahfud MD22 berpendapat bahwa penggunaan istilah “konstitusi” dan “UUD” sering dipergunakan dalam arti yang sama. Pada umumnya konstitusi diartikan lebih luas dari pada UUD, karena konstitusi mencakup yang tertulis dan tak tertulis, namun tidak sedikit pakar yang menyamakan istilah konstitusi dengan UUD, bahkan mengatakan bahwa UUD itu adalah terjemahan atau hanya istilah lain dari constitution. Sebagai contoh, UUD Amerika Serikat yang mencakup semua hukum dasar di dalam dokumen tertulis disebut sebagai Konstitusi Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia pernah mempunyai konstitusi tertulis, tetapi tidak disebut UUD melainkan disebut konstitusi yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. CF. Strong di dalam bukunya, the Modern Political Constitution ..., bahkan menyatakan kelirunya pembedaan 20
Periksa Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7. 21 Periksa Gustav Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 2nd ed dalam Franz L. Neumann, The Rule of Law: Political Theory and The Legal System in Modern Society, Berg Publishers Ltd, Heidelberg, 1986, p. 12. 22 Periksa Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. ix-x.
penggunaan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Pendapat Strong ini tentu memperkuat pandangan bahwa bisa saja istilah konstitusi dan UUD digunakan dalam arti yang sama23. Kamus Besar Bahasa Indonesia24 mendefinisikan konstitusi sebagai: 1. segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb); 2. undang-undang dasar suatu negara. B. Teori Penguasaan Negara dan Monopoli Negara Esensi dari penguasaan pada hakikatnya berbicara mengenai konsep hak dan kewajiban. Dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan karena hak dan kewajiban senantiasa muncul ketika upaya pemenuhan atas hak kemudian memunculkan kewajiban,
atau
sebaliknya
upaya
pemenuhan
atas
kewajiban
kemudian
memunculkan hak. Hak dimiliki oleh manusia sejak ia lahir yang dibawanya sampai ia meninggal. Hak yang melekat sejak lahir dan disandangnya sejak meninggal itu kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia. Dimana dalam perkembangannya dimunculkan dan diakui dalam Declaration Universal of Human Right sebagai upaya masyarakat internasional untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diimplementasikan melalui
lembaga-lembaga
internasional,
seperti
NGO
(Non
Government
Organization) maupun melalui ILO (International Labour Organization). Hukum hadir dan eksis dalam menjaga keseimbangan atas kepentingankepentingan oleh banyak orang maupun antar orang pribadi yang senantiasa bergesekan, menimbulkan permasalahan, sehingga oleh hukum, gesekan dan permasalahan tersebut ditekan, diminimalisir dan kalau bisa dihilangkan. Disamping menjaga keseimbangan dan mendistribusikan keadilan, memberikan kemanfaatan dan memberikan kepastian atas pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian 23
Ibid. Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 750.
24
kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak25. Tidak setiap kekuasaan disebut sebagai hak karena pada kekuasaan tertentu saja yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Zainuddin Ali26 mendefinisikan hak sebagai seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut sebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan intraksi sosial dengan sesamanya. Sedangkan kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya baik kewajiban sebagai hamba yang dibebankan oleh Penciptanya (Allah SWT) maupun kewajiban yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Maka dari itu kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebutuhan manusia baik dari Penciptanya maupun kepentingan manusia dalam masyarakat27. Esensial dimiliki atau melekat kepada seseorang sejak ia lahir yang diakui oleh hukum serta dilindungi. Hak dan kewajiban dapat hilang melalui mekanisme yang ditetapkan oleh hukum karena seseorang tersebut melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak boleh dilakukan. Kemudian lebih lanjut ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai sebagaimana disampaikan oleh Fitzgerald berikut28: 1.
Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik aatau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2.
Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
25
Satjipto Rahardjo, Op., Cit, hlm. 53. Zainuddin Ali, Op., Cit, hlm. 27. 27 Ibid. 28 P.J Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence, Sweet & Mazwell, London, 1966, hlm. 221, dalam Satjipto Rahadjo, Op., Cit, hlm. 55. 26
3.
Hak yang ada pada seseorang
ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan
(commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak. 4.
Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak.
5.
Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. I Gusti Ayu KRH29 mengatakan bahwa dalam ilmu negara, asal usul kekuasaan
negara kerap dihubungkan dengan teori kedaulatan (sovereignty) sebab dikaitkan dengan soal siapa yang berdaulat atau memegang kekuasaan dalam suatu negara dimana secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenali sebagai hak bangsa. Lebih lanjut dikatakan bahwa negara dipandang sebagai teritorial publieke rechtsgemeenschap van overhead en onderdanen, yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat hukum, sehingga kepadanya diberikan bidang kuasa atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam (natural resources) yang ada dalam wilayahnya secara intern30. Bagir Manan31 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara paham kedaulatan negara dan paham kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan negara mengonstruksikan negara mempunyai kehendak sendiri terlepas dari kehendak rakyat. Kehendak sendiri negara adalah tertinggi (berdaulat) dan rakyat tunduk pada kehendak negara. Paham kedaulatan negara menuju pada sistem negara totaliter (semua harus tunduk secara total pada negara) bukan menuju sistem negara berkedaulatan rakyat. Maka dari itu, hukum sesuai dengan wataknya membatasi caraPeriksa I Gusti Ayu KRH, “Kedaulatan Sumber Daya Alam di Indonesia sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 88 Januari-April 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 52. 30 Loc., Cit. 31 Periksa Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 2324. 29
cara mencapai tujuan atau sasaran. Hukum tidak membenarkan segala cara. Tatanan hukum menghendaki proses dan alur-alur tertentu yang harus ditempuh setiap orang yang berkepentingan32. Aliran Critical Legal Studies mempertegas eksistensi keberadaan makna “menguasai oleh negara” dimana mereka mengoreksi33 pandangan dari kalangan positivisme hukum. Penganut aliran ini menganggap bahwa hukum bukanlah lahir tanpa adanya intervensi. Hukum muncul sebagai kolaborasi berbagai macam kepentingan yang seringkali menimbulkan gesekan antar kepentingan tersebut. Sebagai contoh, munculnya beberapa undang-undang yang pernah diteliti oleh Adi Sulistiyono, dkk34 yang berjudul “Hukum Ekonomi dan Transplantasi Hukum (Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi di Bidang Perekonomian di Indonesia).” Di dalam penelitian tersebut disimpulkan tiga hal, yakni: 1.
Politik hukum pemerintah Indonesia dalam merespon globalisasi ekonomi diawali dengan menyepakati GATT Uruguay Round pada tahun 1994, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing
The
World
Trade
Organization
(Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Setelah meratifikasi kesepakatan GATT-PU,kemudian diikuti dengan membentuk 49 (empat puluh sembilan) UU, yang mencakup 20 (dua puluh) perundang-undang bidang jasa, 16 (enam belas) perundang-undangan bidang investasi, dan 13 (tiga belas) perundang- undangan bidang HaKI. 2.
Pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang strategis di Indonesia banyak dilakukan melalui metode transplantasi hukum. Transplantasi hukum 32
adalah proses perpindahan aturan hukum atau doktrin hukum atau
Ibid, hlm. 242. Critical Legal Studies has delivered a coherent legal discourse about social injustice and the role played by the legal community. Periksa E Dana Neacsu, CLS Stands for Critical Legal Studies, If Anyone Remembers, Journal of Law and Policy, 2000, hlm. 8. 34 Periksa Adi Sulistiyono, dkk, Hukum Ekonomi dan Transplantasi Hukum (Analisis Politik Hukum terhadap Legislasi di Bidang Perekonomian di Indonesia), Hibah Penelitian Guru Besar yang Didanai DIPA BLU UNS, 2012, hlm. 217-220. 33
institusi hukum atau struktur hukum dari suatu masyarakat satu ke masyarakat lain. Transplantasi hukum bisa dilakukan secara paksaan (kolonialisme) dan sukarela melalui perjanjian internasional35. Dalam prakteknya sejak era orde baru sampai era orde reformasi, transplantasi hukum secara sukarela tersebut banyak pula diwarnai berbagai intervensi asing. Intervensi asing tersebut, nampak dalam motivasi politik dan bisnis dibalik proses transplantasi berbagai peraturan perundang-undangan bidang ekonomi di Indonesia. Terkait dengan transplantasi perjanjian internasional, Indonesia mengenal pengesahan (ratifikasi) melalui dua sarana, yakni melalui Undang-Undang atau keputusan presiden. 3.
Sepuluh Undang-Undang yang dikaji dalam penelitian ini (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; UU Migas; Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menunjukkan bahwa bisnis konglomerasi asing di Indonesia melalui perpanjangan tangannya, World Bank, IMF, dan USAID menekan 35
Negara-negara maju maupun negara-negara berkembang memerlukan peraturan internasional untuk: 1. menghentikan tindakan-tindakan penghambat perdagangan dalam situasi prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan dan juga tidak diinginkan, tetapi tetap diterapkan dikarenakan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang terorganisasi dengan baik; 2. memberikan keamanan dan kepastian kepada pedagang-pedagang sehubungan dengan peraturanperaturan nasional yang diterapkan kepada perdagangan internasional atas barang dan jasa mereka; 3. menjamin nilai-nilai sosial dan kepentingan lainnya, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, keamanan konsumen, standar-standar pembayaran upah minimum, pengembangan ekonomi dan moral masyarakat, dapat melindungi dan ditingkatkan secara sepadan. Periksa Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1-2.
Indonesia untuk melakukan transplantasi hukum guna memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan bisnisnya. Upaya penekanan tersebut terutama dilakukan ketika Indonesia memerlukan bantuan dana, baik melalui pinjaman ataupun hibah. Indonesia diharuskan menandatangani kesepakatan (LoI-Letter of Intent)36 yang berisi prasyarat (kondisionalitas) tertentu yang harus dipenuhi sebelum dana pinjaman dikucurkan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adi Sulistiyono tersebut sejalan dengan latar belakang penelitian ini bahwasanya beberapa regulasi di bidang energi (UU Migas, dan UU Ketenagalistrikan) merupakan hasil “asistensi asing” dimana setelah diundangkannya banyak merugikan hak konstitusional warga negara, telah dijudicial review pula oleh Mahkamah Konstitusi. Makna penguasaan negara pada hakikatnya adalah pemberian kewenangan memonopoli dari Konstitusi kepada negara dan institusi yang ditunjuk untuk itu dalam rangka menjalankan tujuan negara. Konstruksi penguasaan negara yang pada hakikatnya adalah monopoli pada masa sekarang berbeda pada masa Orde Baru lalu, dimana Semasa pemerintahan rezim Orde Baru Soeharto, masalah monopoli sangat merajalela sehingga membicarakan monopoli apalagi membuat suatu undang-undang khusus untuk itu merupakan hal tabu yang sangat tidak enak didengar, terutama oleh pemerintah kala itu. Monopoli-monopoli saat itu sebut saja seperti monopoli cengkeh, jeruk manis, minyak goreng, kertas, tepung terigu, mie instan, perkayuan, gedung bioskop, mobil nasional, dan lain-lain37.
36 Menurut Kwik Kian Gie, ada suatu dokumen LoI, dimana Letter of Intent milik Turki dipakaikan untuk Indonesia, maksud beliau, Letter of Intent yang diberikan IMF kepada Indonesia terkesan hanya find dan replace kata Turkey diganti replace with Indonesia, kejadian tersebut diketahui dengan adanya salah ketik, yakni tulisan yang semestinya diketik Turkey tetapi diketik Turky. Periksa Kwik Kian Gie, Kebijakan Politik dan Hilangnya Nalar, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 66-67. 37 Periksa Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.
Kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”38. Di samping istilah monopoli, di USA sering digunakan kata “antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan istilah “monopoli”. Di samping itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat istilah tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar”, “dominasi” saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Wolfgang Fikentscher39 menambahkan bahwa perbedaan antara the law on antitrust and against unfair competition, both under domestic law and international regimes, is the distinction between free and fair.
C. Teori Politik Hukum Perbincangan politik hukum muncul pada saat hukum sebagai suatu unsur dalam subsistem masyarakat tidak dapat berjalan murni dan netral, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, politik hukum muncul sebagai suatu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, yang dalam hal ini ialah politik40. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan
38 Periksa Fishwick Frank, Strategi Persaingan, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 1993, hlm 21, Penerjemah: Moh. Kurdi Djunaedi. Ibid. 39 Periksa Wolfgang Fikentscher, Rules of Technology Transfer and Antitrust in Current International Agreements and the Proposed International Antitrust Code dalam Christoper Heath and Kung-Chung Liu (ed), Legal Rules of Technology Transfer in Asia, Kluwer Law International, London, 2002, p. 7. 40 Periksa Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 6-7.
terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda “rechtspolitiek,” yang merupakan gabungan dari 2 (dua) kata, yaitu “recht” dan “politiek”. Dalam bahasa Indonesia, recht diartikan sebagai hukum, yang berasal dari bahasa Arab “hukm” yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain41. Diskursus politik hukum erat kaitannya dengan kebijakan publik, sebagaimana pendapat Bambang Sunggono42 sebagai berikut: “ ... para sarjana hukum Indonesia tampaknya belum memberikan perhatian yang serius pada studi mengenai hukum dan kebijaksanaan publik. Padahal perkembangan semakin menunjukkan bahwa hukum juga melakukan hubungan yang ekstra dengan kebijaksanaan publik, bahkan tidak berlebihan kiranya kalau kita katakan bahwa hukum dan kebijaksanaan publik merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Kenyataan empirik juga semakin menunjukkan kepada kita bahwa “law effectively legitimates policy”, hukum merupakan sarana yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara.”
James E. Anderson43 pun berpendapat: “In general usage, the term policy designates the behavior of some actor or set of actors, such as an official, a governmental agency, or a legislature, in an area of activity such as public transportation or consumer protection. Public policy also may be viewed as whatever governments choose to do or not to do. Such definitions may be adequate for ordinary discourse, but because we set out in this book to do a systematic analysis of public policy, a more precise definition or concept is needed to structure our thinking and to facilitate effective communication with one another.”
41
Periksa Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, MacDonald & Evans Ltd, London, 1980, hlm. 196. Ibid, hlm. 7. 42 Periksa Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3-4. 43 Periksa James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Seventh Edition, Wadsworth, Cengage Learning, 2011, p.6
Banyak sekali pakar yang mendefinisikan pengertian politik hukum di dalam berbagai literatur. Mahfud MD44 mengemukakan pengertian politik hukum sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945. Solly Lubis45 menyatakan bahwa dilihat melalui pendekatan politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan pertimbangan dan perumusan kebijakan publik (product of political decision making; formulation of public policy). Namun di samping hukum sebagai produk pertimbangan politik, dikenal pula politik hukum (legal policy) yakni garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di dalam penelitian ini dipakai definisi politik hukum menurut Mahmud MD bahwa politik hukum legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa komponen dalam subsistem hukum yang harus diganti guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Konstitusi.
D. Teori Sistem Hukum
44
Periksa Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1. 45 Periksa Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 23.
Sistem46 hukum terdiri dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain47. Kemudian pendapat mengenai sistem oleh Schrode dan Voich sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo48, pengertian dasar yang terkandung dalam sistem adalah sebagai berikut: 1.
Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2.
Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (wholism).
3.
Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
4.
Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5.
Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6.
Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol). Selanjutnya dikatakan oleh Satjipto Rahardjo49 bahwa pemahaman sistem
sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat
46
yang
terlalu
menyederhanakan
persoalan
dan
dengan
demikian
Ibnu Subiyanto mengatakan bahwa Hakikatnya suatu sistem merupakan organisasi yang “hidup” yang bergerak dan digerakkan oleh manusia pelaksana untuk menjalankan misi yang diemban sistem tersebut. Sebagai suatu sistem (seperti manusia) adalah organisasi yang mengenal kerusakan, kelelahan, kehancuran, peremajaan, sistem, dan likuidasi. Oleh karena itu, suatu sistem harus dijaga (secure) dan dikembangkan (development) agar tetap berfungsi untuk menjalankan fungsi serta dapat bertahan di tengah interaksi dengan sistem yang lain. Kerusakan suatu sistem disebabkan oleh faktor internal sistem (kesalahan penggunaan operasi, keausan (fatigue) yang dibiarkan, malfungsi) dan dari faktor eksternal (dirusak oleh sistem yang lain, sabotase). Periksa Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono (ed), Op., Cit. 47 Periksa Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ... Op., Cit, hlm. 48. 48 Periksa William A Schrode dan Dan Voich, Organization and Management: Basic System Concepts, Tllahassee, Florida State University Press, Fla, 1974, hlm. 122. Ibid, hlm. 48-49. 49 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ... , Op., Cit.
menghasilkan pendapat yang keliru. Beliau50 menambahkan bahwa pertanyaan tentang
bagaimana
membangun
sistem
hukum
Indonesia,
kiranya
perlu
disempurnakan dan dilengkapi menjadi bagaimana akan menempatkan Indonesia di tengah-tengah pesta global atas bagaimana Indonesia akan menjalankan peranannya dalam situasi global. Kemudian berbicara mengenai hukum dimana sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri sampai saat ini, tidak dapat diketemukan kata sepakat mengenai pengertian hukum. Hal ini dikarenakan obyek dan subyek kajian hukum yang sangat luas dan cara pengkristalisasi makna dari hukum itu sendiri oleh para pakar hukum berbeda-beda karena dipengaruhi kondisi masyarakat, sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. H.L.A. Hart51 pun berpandangan bahwa para ahli hukum yang paling lihai sekalipun merasakan bahwa, meskipun mereka tahu tentang hukum, ada banyak hal mengenai hukum dan hubungannya dengan hal-hal lainnya yang tidak mampu mereka jelaskan dan tidak sepenuhnya mereka pahami. Seperti seseorang yang bisa berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lainnya di sebuah kota yang sudah akrab baginya namun tidak bisa menjelaskan atau menunjukkan kepada orang lain bagaimana melakukan hal itu, mereka yang menghendaki definisi memerlukan sebuah peta yang memaparkan secara jelas hubungan yang samar-samar terasa antara hukum yang mereka ketahui dan hal-hal lainnya. Abdul Mukthtie Fadjar52 mengatakan bahwa hukum merupakan “rules of the game”, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga 50 Periksa Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 109. 51 Periksa H.L.A. Hart, Konsep Hukum, Cetakan ke-5, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 20. Terjemahan dari H.L.A. Hart, The Concept of Law, Clarendon Press, New York, 1997. Penerjemah M. Khozim. 52 Periksa Abdul Mukthie Fadjar, Perjuangan untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat, dalam Tim Penulis, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 2.
hukum akan merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegakan hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh individu manusia. Dalam perkembangannya, definisi hukum berkembang dan memiliki banyak pemaknaan, bahkan Achmad Ali dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis” telah berhasil mengumpulkan lebih dari 50 (lima puluh) definisi dan pengertian tentang hukum yang diberikan dari berbagai aliran pemikiran ilmu hukum dalam rentan waktu yang sangat panjang, mulai dari Aristoteles,
Ibnu
Khaldun
hingga
Dworkin53.
Black’s
Law
Dictionary54
mendefinisikan hukum sebagai: 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7.
53
The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force, in such a society; the legal system
; The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of authoritative grounds of judicial and administrative action; esp., the body of rules, standards, and principles that the courts of a particular jurisdiction apply in deciding controversies brought before them ; The set of rules or principles dealing with a specific area of a legal system ; The judicial and administrative process; legal action and proceedings <when settlement negotiations failed, they submitted their dispute to the law>; A statute ; Common law ; The legal profession <she spent her entire career in law>.
Periksa Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cetakan ke-2, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 17-36. Ibid. 54 Periksa Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing Co, Thomson Reuters, 2009, hlm. 962.
Lawrence M. Friedman55 mendefinisikan sistem sebagai: “A system, essentially, is an operating unit with definite boundaries. Systems can be mechanical, organic, or social. The human body, a pinball machine, and the Roman Catholic church are all systems. Ia pun mengatakan56: “What makes law, then, is not “public opinion,” in the sense that Cohen, Robson and Bates use the phrase, but social force actually exerted. But what is social force? What is “pressure” made of? There is no convenient word for a unit of legal or political force. The unit of eceonomic forece is simple: It is money - the dollar. The legal or political unit is slippery, more abstract. Power, influence, and force are realphenomena. Social foreces, power, and influence come in sizes and forms, we can compare then with each other. We can speak of them as big as small, as more as less. We can picture power, influence, and social force as divided into not wholly imaginary units. These units, like dollars in many ways would have some special characteristics.” Hans Kelsen57 berpendapat bahwa negara adalah sebuah sistem hukum. Namun, tidak semua sistem hukum dikelompokkan sebagai sebuah negara, karakterisasi ini digunakan hanya ketika sistem hukum tersebut mendirikan beberapa alat
55
Periksa Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 5 56 Ibid, hlm. 165. 57
Periksa Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Cetakan ke-5, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 148-149. Terjemahan dari Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, 1996. Penerjemah Siwi Purwandari. Paul Scholten ceramahnya yang dibukukan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Struktur Ilmu Hukum, ia mengatakan bahwa Hans Kelsen adalah seorang positivis, yang berarti bahwa semua hukum baginya hanya pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada suatu wilayah tertentu. Seperti banyak sekali kata-kata dalam pertentangan pendapat mengenai hal-hal umum dalam ilmu, juga perkataan “positif” bermakna ganda. Kelsen dalam positivismenya tidak cukup riil. Ia keliru jika ia berpendapat bahwa putusan-putusan ilmu hukum adalah tidak lain ketimbang pengolahan (Halaman 11) logikal bahan-bahan positif. Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dan sebagainya, ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh ilmu hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu hukum itu sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya. Periksa Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 12. Judul Asli: De Structuur der Rechtswetenschap, Ceramah pada Pertemuan Koninklijke Nederlansche Akaddemie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde, 17 Maret 1942. Penerjemah: Arief Sidharta,
pemerintahan yang fungsinya masing-masing menggambarkan kinerja untuk menciptakan dan menerapkan norma-norma yang membentuk sistem hukum tersebut. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah58 mengatakan bahwa sistem hukum ada yang terbuka, maksudnya unsur-unsur dari sistem itu memengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-unsur di dalam sistem memengaruhi unsur-unsur di luar sistem. Namun, ada juga yang tertutup, yang tertutup yang tidak dapat dipengaruhi unsur luar sistem. Bahkan Antony Allot59 menambahkan bahwa, “within a legal system, then, everyone must ‘obey’ the law, but the Law’s demands are not the end of the story; and the norms of the Law’s must attract the compliance, persuade the allegiance, of its subjects.”
1.
Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Sebuah sistem menurut Lawrence M. Friedman adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis atau sosial60. Inti dari sistem adalah caranya mengubah input menjadi output. Struktur sistem hukum mirip dengan program komputer yang besar, yang dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang diumpankan setiap hari ke dalam mesin61. Ia kemudian mengatakan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi62 dimana penjelasannya sebagai berikut: a.
58
Struktur hukum
Periksa Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 311. 59 Periksa Antony Allott, The Limits of Law, Butter Worths & Co (Publishers). Ltd, London, 1980, p. 152. 60 Periksa Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan ke-4, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 6. Terjemahan dari Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975. Penerjemah: M. Khozim. 61 Ibid, hlm. 14 62 Ibid, hlm. 17.
Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen paling nyata dari sistem hukum63. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badan yang menjadi bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut. b.
Substansi hukum Substansi hukum (peraturan-peraturan) adalah elemen lain dari struktur hukum. Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku64.
c.
Budaya hukum Budaya hukum, atau dalam istilah lain disebut kultur hukum, adalah elemen sikap dan nilai sosial. Sikap dan penilaian yang dilakukan oleh pemimpin dan anggotanya yang digunakan sebagai landasan berperilaku bagi mereka yang menuju sesuai tujuan hukum atau menjauh dari hukum dengan caracara tertentu65. Budaya hukum menggambarkan sejumlah fenomena yang mengacu pada beberapa hal, yakni66: Pertama, pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Kedua, bagaimana pemahaman mereka mengenai hukum secara umum. Ketiga, dalam komunitas masyarakat tertentu terjadi perbedaan cara pandang mengenai hukum merupakan suatu kebiasaan yang mempengaruhi cara pandang dan penilaian terhadap hukum dan dari mana hukum tersebut berasal.
2.
Sistem Hukum Menurut Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto menilai suatu norma hukum itu dapat membawa perubahan pada suatu masyarakat melalui suatu mekanisme yang sistematis. Ia menjabarkan paparannya melalui kajian penegakan hukum67 yang sesungguhnya 63
Ibid, hlm. 15. Ibid, hlm. 16. 65 Ibid, hlm. 17. 66 Ibid, hlm. 255-257. 67 Sebagaimana dikemukakan oleh Wayne Lavre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Periksa Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7. 64
merupakan komponen dari sistem hukum yang beliau rinci dalam beberapa subsistem sebagai berikut: a.
Hukumnya sendiri (Undang-Undang - substansi hukum) Pengertian yang dimaksud adalah undang-undang dalam pengertian materiil yang mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di wilayah negara, dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja68.
b.
Penegak hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari penegakan hukum diantaranya adalah faktor penegak hukum atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum69. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan istilah struktur hukum.
c.
Budaya Hukum Soerjono Soekanto menganggap bahwa faktor kebudayaan masyarakat sebagai karya cipta, rasa, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup turut mempengaruhi kualitas penegakan hukum70.
d.
Sarana Prasarana Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dianggap sebagai salah satu subsistem hukum yang sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas penegakan hukum71. Dalam bahasa sederhananya, tanpa sarana prasarana yang memadai, tidak akan mungkin penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.
e.
68
Masyarakat
Ibid, hlm. 11. Ibid, hlm. 8. 70 Ibid. 71 Ibid. 69
Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 72. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Cicero bahwa ubi societas, ibi ius. Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena pada hakikatnya hukum ada untuk masyarakat, hukum yang mengatur masyarakat hendak diposisikan atau diinginkan menjadi seperti apa oleh pembentuk hukum. 3.
Sistem Hukum Menurut Adi Sulistiyono73 a.
Substansi Hukum
b.
Struktur Hukum
c.
Budaya Hukum
d.
Politik Hukum Presiden dan Wakil Presiden Adi Sulistiyono, Guru Besar Ilmu Hukum Bidang Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UNS mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam merencanakan (prolegnas), memberlakukan, dan menegakkan hukum untuk membangun sistem hukum dalam upaya mencapai tujuan negara sebagai diamanatkan dalam konstitusi dimana proses dan hasilnya ditentukan oleh interaksi politik yang terjadi di dalamnya. Interaksi tersebut diperkuat dengan pendapat Mukthie Fadjar74 dalam membedah konstruksi politik hukum suatu negara tidak cukup sekedar meneliti apa yang tertuang dalam teks-teks resmi hukum, tetapi juga harus
72
Ibid. Periksa Adi Sulistiyono, Membingkai Perlindungan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Perlindungan Terhadap Ekonomi Kreatif dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015”, diselenggarakan oleh Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) “Principium” FH UNS Periode 2014/2015 pada hari Sabtu, 29 November 2014 di Auditorium UNS. 74 Tim Penulis, Op.,Cit, hlm. 216. 73
menyertakan faktor-faktor non hukum. Artinya, pembentukan hukum pada dasarnya tidak otonom, ia banyak dipengaruhi oleh visi ideologi pembuatnya, politik negaranya, ekonomi, sosial, budaya, dan agama rakyatnya. Dengan demikian, hukum lahir selalu tidak berada di ruang hampa nilai atau dalam keadaan kosong (vacuum).
4.
e.
Perilaku Hukum Anggota Legislatif
f.
Pendidikan Hukum
Sistem Hukum yang dipilih sebagai Pisau Analisis a.
Substansi Hukum
b.
Struktur Hukum
c.
Budaya Hukum
d.
Sarana Prasarana
e.
Politik Hukum Penguasa
f.
Nasionalisme Anggota Legislatif
g.
Pendidikan Hukum
E. Teori Negara Kesejahteraan Istilah “negara kesejahteraan” mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warganya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial75. Konsep negara kesejahteraan muncul setelah tipe negara liberal - kapitalis dan sosialis gagal memenuhi kebutuhan para warganya. Terutama ketika sistem ekonomi pasar bebas76 dan depresi di tahun 1930-an membuat konsep ini kembali
75
Periksa Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Volume 9, Nomor 2 (November 2005) Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, hlm. 97-98. 76 Ivan A. Hadar mengatakan bahwa penyebab kegagalan pasar dan pentingnya intervensi negara berkaitan dengan beberapa hal berikut, yaitu adanya monopoli dan oligopoli, tidak sehatnya persaingan, kesenjangan ekonomi di tingkat nasional dan global, kemiskinan, kerusakan lingkungan, serta ketidak mampuan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik seperti pendidikan, pelayanan
dimunculkan setelah dunia mencoba mencari solusi atas kegagalan mereka mengatasi masalah ekonomi dan sosial77. Negara tidak dapat lagi berpangku tangan, dengan alasan tidak dapat mencampuri urusan masyarakat. Di abad kesembilan belas, penolakan terhadap campur tangan negara sangat kuat, didukung oleh semboyan liberal “laissez faire, laissez aller”. Dengan menyerahkan segalanya kepada aktivitas dan inisiatif individu, dan mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan umum aakn tercipta dengan sendirinya. Negara dalam konteks politik tersebut dikenal sebagai nachtwakersstaat (penjaga malam) atau “laisser-fairestaat”78. Kees Schuyt dan Romke van der Veen79 menyatakan bahwa: “... negara menjamin kesejahteraan umum para warganya dengan cara menyusun suatu program kesejahteraan sosial (de overheid stelt zich garant voor het collectieve ssociale welzijn van haar burgers door middel van een programma van sociale voor zieningen). Black
Law’s
Dictionary80
mendefinisikan
kesejahteraan
dan
negara
kesejahteraan sebagai berikut: Welfare is : kesehatan, dan sebagainya. Periksa Ivan A. Hadar, Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi: Pencarian Solusi Alternatif, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004, hlm. 52. 77 Periksa juga mengenai asal mula atau kronologi gagasan mengenai negara kesejahteraan dapat dilihat di sub bahasan The First World War and after, hlm. 119-153 kemudian dalam The Second World War and after, hlm. 211-252. Periksa Pat Thane, Foundations of the Welfare State, Second Edition, Pearson Education Limited, London, 1996. 78 Periksa Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Cetakan ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 19. 79 Periksa Schuyt, Kees & Veen, Romke van der, De verdeelde Samenleving, Een in leiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat, H.E. Stenfert Kroese B.V, Leiden, 1986. Bandingkan dengan pendapat Terry Carney yang mengatakan bahwa: “... the purpose of the welfare state is the alleviation of poverty or suffering. This calls for targeted measures which raise people to accepted minimum standards of living or care. Finally though, there is the approach motivated by citizenship. This enunciates the goals of the welfare state in term of enabling people to realize basic rights of interaction, and of human dignity or worth. Those rights are said to be an inherent and inalienable product of a person’s status as a member of civilized community.” Periksa Terry Carney, Law at the Margins: Towards Social Participation?, Oxford University Press, South Melbourne, 1991, p. 47. 80 Bryan A. Gardner, Op., Cit, hlm. 1732.
1. 2.
will-being in any respect, posperity. A system of social insurance providing assistance to those who are financially in need, as by providing food stamps and family allowances.
Welfare state : A nation which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old-age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sulastomo81 yang berpendapat bahwa pilar negara kesejahteraan diletakkan Otto von Bismarck pada tahun 1880-an. Tujuannya untuk memberikan rasa aman (security) sejak lahir sampai mati. Rasa aman ini merupakan proteksi sosial terhadap risiko ekonomi yang tak terduga, misalnya karena sakit, kecelakaan, atau risiko menurunnya pendapatan karena memasuki usia pensiun dimana ide tersebut berkembang di seluruh dunia dengan modifikasi. Berbeda dengan pendapat Adi Fahrudin82. Menurutnya pada masa pemerintahan John Lackland lahir Magna Charta (1215) sebagai dasar jaminan perlindungan terhadap rakyat Inggris. Kemudian muncul peraturan (act) yang pertama sekali pada 1531 yang merupakan usaha untuk menyempurnakan cara pemberian bantuan kepada orang miskin. Namun demikian, peraturan ini disempurnakan pada tahun 1588 dan direvisi lagi tahun 1601 yang terkenal dengan sebutan Elizabethan Poor Laws (Undang-Undang Bantuan Kepada Orang Miskin). Thomas Aquinas dalam Lord Lloyd of Hamestead83, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Pembicaraan tentang fungsi hukum ini meskipun mempunyai nuansa pembangunan ekonomi yang modern yang sangat kompleks adalah tetap dalam kerangka keilmuan hukum karena tujuannya masih tetap sama yakni mengatur kesejahteraan umat manusia. 81 82
Periksa Sulastomo, Kapita Selekta The Indonesia Dream, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 22. Periksa Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2012,
hlm. 8. Periksa Lord Lloyd of Hamestead, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, Steven & Son Ltd, London, 1985, hlm. 11, sebagaimana dikutip dalam Gunarto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 5. 83
Jeremy Bentham berbeda pendapat ketika membahas mengenai kesejahteraan. Ia mengemukakan dengan istilah kebahagiaan. Bentham84 mengemukakan bahwa the greatest happiness is the greatest people atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi individu adalah kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat85. Pemahaman negara menurut Aminuddin Ilmar86 bahwa sebagian besar pemahaman negara berasal dari dua kajian disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Dari sisi ilmu politik, negara dipikirkan dan dipahami sebagai sistem dominasi yang banyak hal menggunakan unsur kekerasan atau paksaan disamping itu juga dilihat dari hubungannya dengan masyarakat. Adapun menurut disiplin ilmu hukum, negara lebih banyak dipikirkan dan dipahami sebagai suatu organisasi atau lembaga pembuat keputusan atau pengaturan yang terkait dengan segi kedaulatannya sebagai negara. Melalui pengertian negara sebagaimana telah disampaikan, setiap negara mempunyai fungsi negara. Seorang pakar hukum bernama Wolfgang Friedman87 berpendapat bahwa fungsi negara antara lain: 84
Dalam tulisan karya Bernard L. Tanya, Yoan S. Simanjuntak dan Markus Y. Hage mengemukakan bahwa doktrin Bentham tentang manusia, sebenarnya sudah ditemukan pada pemikiran Hume bahwa semua tindakan manusia terkait dengan hasrat. Bahkan moral dan hukum sesungguhnya berbasis manfaat. Seperti halnya Hume, Bentham juga yakin, logika yang memandu ilmu hukum adalah logika kehendak. Bagi keduanya, ilmu hukum merupakan ilmu perilaku. Meski demikian, Bentham menolak asumsi skema tentang kebajikan dan kemanusiaan yang dimotivasi oleh simpati. Menurut Bentham, tiap manusia sibuk dengan suka duka sendiri atau dengan kepentingan sendiri. Periksa Bernard L. Tanya, Yoan S. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 83. 85 Bandingkan dengan pendapat dari Tom L. Beauchamp dan Norman E. Bowie bahwa Utilitarian theories hold that the moral worth of actions or practices is determined solely by their consequences. An action or practice is rights if it leads to the best possible balance of good consequences over bad consequences for all the parties affected. In taking this perspective, utilitarians believe that the purpose or function of morality is to promote human welfare by minimazing harms and maximizing benefits.Periksa Tom L. Beauchamp dan Norman E. Bowie (ed), Ethical Theory and Business, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1997, p. 21. 86 Periksa Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 3. 87 Periksa Ignancy Sachs, Searching for New Development Strategies Challenges of Social Summit, “Economic and Political Weekly”, Volume XXX, 1995, hlm. 93. Ibid, hlm. 13; Dalam literatur asli W. Friedman, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, Steven & Son, London, 1971, hlm. 5, sebagaimana dikutip dalam Adriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero
a.
sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan, atau sebagai the state as provider;
b.
sebagai pengatur atau regulator, atau the state as regulator;
c.
sebagai pengusaha, atau the state as entrepreneur; dan
d.
sebagai wasit, atau the state as umpire.
Muchsan88 berpendapat, fungsi negara antara lain: a.
Fungsi reguler (regular function) dimana menurut Muchsan, setiap negara pasti melaksanakan fungsi ini karena fungsi ini merupakan causa prima atau dengan kata lain, tanpa melaksanakan fungsi ini, suatu negara tidak pernah ada. Adapun fungsi ini antara lain: 1)
Fungsi politik (political function), dimana kewajiban negara di bidang politik langsung melekat setelah negara tersebut lahir. Disebut juga clasical function of government. Aspek lain dalam fungsi ini antara lain: a) pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (maintenance of peace and order); b) pertahanan dan keamanan (security).
2)
Fungsi diplomatik (diplomatical function), dengan berpijak dari pemikiran bahwa negara tidak
akan hidup sempurna tanpa
berhubungan dengan negara lain. Masing-masing berhak dan wajib menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27. Periksa juga Gunarto Suhardi, Op., Cit, hlm 8-9. 88 Periksa Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.
3)
Fungsi yuridis (legal function), negara harus dapat menjamin rasa keadilan dalam masyarakat, mencegah konflik, mengatasi konflik, dan menegakkan hukum.
4)
Fungsi administratif (administrative function), negara berkewajiban menata birokrasi demi terwujudnya tujuan negara.
b.
Fungsi pembangunan dimana pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang terencana yang dilakukan terus-menerus untuk menuju perbaikan keadaan yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Muchsan89 tugas negara adalah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang merata yang dikenal sebagai tipe negara kesejahteraan (welfare state type). Titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan, misalkan pengaturan lewat perizinan, penciptaan lewat deregulasi dalam bidang-bidang tertentu, dan sebagainya yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Lebih lanjut menurut Muchsan90, Negara Republik Indonesia adalah negara yang bertipe welfare. Sesuai dengan UUD 1945, fungsi negara Republik Indonesia adalah: a.
Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (defence, security and protectional function);
b.
Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan atau welfare function;
c.
Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan (educational function);
d.
Fungsi
keempat
adalah
tugas
untuk
mewujudkan
kesejahteraan dunia (world peace and human walfare).
89 90
Ibid, hlm. 7. Ibid, hlm. 8.
ketertiban
dan
Kemudian campur tangan Pemerintah dalam proses pembangunan, menurut Irving Swerdlow dapat dilakukan dengan 5 cara antara lain91: a.
Operasi langsung (direct operation), dimana Pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang menjadi programnya.
b.
Pengendalian langsung (direct control), dengan melakukan pembuatan, pengendalian perizinan, lisensi, penjatahan, dan lain-lain.
c.
Pengendalian tidak langsung (indirect control) dengan mengatur dalam produk hukum
yang ada
untuk
permasalahan tertentu
dan
cara
penyelesaiannya. d.
Pemengaruhan langsung (direct influence), dengan pendekatan persuasi atau nasehat seperti memberikan penyuluhan.
e.
Pemengaruhan tidak langsung (indirect influence), dengan memberikan informasi melalui berbagai media secara tidak langsung yang membuat masyarakat melakukan sesuatu, kemudian jika ada anggota masyarakat yang berprestasi diberikan reward atau penghargaan.
Campur tangan pemerintah pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berasal dari bahasa Sansekreta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin92. Kemudian jika berbicara mengenai esensi dari negara kesejahteraan menurut Wilensky93, pemerintah harus mampu melindungi setiap warga negara, yaitu menyediakan standar minimal yang layak menyangkut pendapatan, gizi,
91
Ibid, hlm. 9-10. Adi Fahrudin, Op.,Cit, hlm. 8. 93 Periksa Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 44. 92
kesehatan, perumahan, dan pendidikan94. Dalam hal ini, pemerintah memberikan “hak” kepada masyarakat bukan derma (charity) atau belas kasihan. Secara garis besar, hal esensial dari rakyat menyangkut hak-hak kesejahteraan sosial (social well-being) dan keadilan sosial dari aspek hukum (social justice). Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, tugas pemerintah menyediakan dana atau anggaran dengan menggunakan hukum sebagai instrumen utama. Usaha negara dengan segenap komponennya menuju pada tujuan negara95 Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan yang muncul dari dalam dan luar negeri. Indonesia masa ini dihadapkan dengan perdagangan bebas dalam kerangka multilateral yaitu WTO (World Trade Organization) dan regional misalkan ASEAN96 (Association of South East Asian Nation) dimana salah satu kesepakatannya melahirkan ASEAN
94 Menurut Pakar Ekonomi Sri Edi Swasono, pendidikan di Indonesia belum mampu menanamkan nasionalisme kepada peserta didik. Hal ini menurutnya terlihat dari banyaknya pemimpin Indonesia yang tidak berani memperjuangkan kepentingan nasional di hadapan bangsa lain. Beliau kemudian berpendapat bahwa seharusnya setelah kemerdekaan Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, tetapi sistem pendidikan gagal menanamkan karakter merdeka sehingga rakyat masih senang menjadi “pelayan” negara lain. Periksa Kompas, Manusia Mandiri Gagal Dihasilkan: Pemimpin Mendatang Diminta Fokus Bangun SDM, 6 Mei 2014, hlm. 11. 95 Tujuan negara pada garis besarnya dapat disederhanakan pada dua hal pokok yaitu keamanan dan keselamatan (security and safety) dan kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity) yang dalam praktek pengejawantahannya beragam. Periksa Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, Ilmu Negara dalam Multi Prespektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, Cetakan ke-2, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 84. Dalam konteks bangsa, dapat dicermati pernyataan Mathew Horsman dan Andrew Marshall, ”We are entering an age characterized, above all, by the rapid growth of interconnections between states, and the inability of any single body - or even any group - to manage those linkages to their satisfaction. It is tangle of networks, where actions rarely produce the effect that are anticipated, where authority is highly dispersed, and hence where the possibility of stability is greatly reduced”. Periksa Mathew Horsman and Andrew Marshall, After The Nations - State: Citizens, Tribalism and The New World Disorder, Harper Collins Publishers, London, 1995, p. 154. 96 Dalam konteks ASEAN, kawasan ini merupakan sebuah bentuk kekuatan di Benua Asia karena menjadi asalah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia. Hal ini tentunya menarik minat negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerja sama mereka di wilayah Asia Tenggara. Periksa Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 9.
Economic Community97), ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) antara ASEAN dengan Cina. Kaitannya dengan energi, bahwasanya kekayaan alam yang terkandung di Indonesia seharusnya dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Nandang Sudrajat98 menyoal beberapa hal kaitannya barang tambang di Indonesia dengan kesejahteraan bangsa: a.
Fakta kuantitas kekayaan alam negara Indonesia, baik keterdapatan, maupun jenisnya
cukup
beragam,
dengan
jumlah
cukup
banyak.
Secara
konstitusional hal itu merupakan modal dasar, yang seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. b.
Pemenuhan kesejahteraan rakyat, merupakan konkretisasi tuntutan rakyat yang sangat wajar atas fungsi negara/pemerintah dari hasil kekayaan alam yang telah berhasil dieksploitasi dari bumi Indonesia yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat.
Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara mengandung makna bahwa negara diberi wewenang atau kekuasaan 99 untuk mengeksplorasi,
mengolah,
mendistribusikan,
dan
mencadangkan
untuk
memenuhi ketersediaan bagi masyarakat guna menjamin kepentingan negara atas aset-aset yang dimiliki tersebut supaya tidak terjadi krisis dan tetap eksis. Jika dikaitkan dengan mekanisme pasar yang terjadi selama ini, negara yang
97
Melalui Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Economic Community - AEC) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Juni 2011 di bidang energi telah mengambil tindakan berupa pembenahan infrastruktur dan energi berupa Peta Panduan pembenahan infrastruktur dan energi pada Desember 2011. Kemudian para anggota AEC berkomitmen untuk arus barang secara bebas dengan melakukan assessment terkait dengan penghapusan hambatan non-tarif sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh Sekretariat ASEAN salah satunya di sektor energi. 98 Periksa Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 3. 99 Perdebatan mengenai hakikat kekuasan negara di ranah teoritis dan praktis belum menemui titik temu sampai sekarang. Lebih lanjut periksa Aminuddin Ilmar, Op., Cit, hlm. 21-34.
menjalankan fungsinya di bidang perekonomian yang dominan secara empirik100 telah membuktikan mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Amerika Serikat pada tahun 1930-an mengalami krisis ekonomi, begitu pula tahun 2007-2009 pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama101, peran pemerintah sangat dominan dalam memberikan bantuan utang (stimulus fiskal bagi pemulihan perekonomian). Presiden Perancis, Sarkozy bahkan menyuarakan dalam pidatonya, “the return of the state, the end of the ideology of public powerlessness.” Adanya peran negara yang begitu kuat juga membuat BUMN di bidang minyak bumi dari Brasil (Petrobras), Malaysia (Petronas), dan Cina (Petrocina) menjadi BUMN yang mampu menjadikan mereka “Tuan102 di negara sendiri”. Peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan Nandang Sudrajat103 bahwa muatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dimana “rohnya” ada di Pasal 33 UUD RI 1945. Di Pasal 33 UUD RI 1945 mengandung unsur makna: a.
Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang di permukaan maupun di bawah tanah sebagai subyek;
b.
Unsur negara sebagai subyek;
c.
Unsur rakyat sebagai obyek sekaligus subyek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam.
100
Periksa A. Prasetyantoko, Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 91-92. 101 Ketika masih berstatus sebagai kandidat calon Presiden, Barack Obama selama berkampanye hingga setelah kemenangannya berjanji sebelum tahun 2016 rakyat Amerika tidak perlu lagi mengimpor minyak dari Timut Tengah atau Venezuela, tetapi sampai masa sekarang belum teralisasi. Periksa John Hofmeister, Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci?, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 19, Judul asli: Why We Hate The Oil Companies, Penerjemah Satrio Wahono. 102 Berlawanan dengan kata “Kuli di Negeri Sendiri”, dikatakan bahwa sekelompok penyelenggara negara Indonesia yang mengemban sikap sebagai “pedagang” dan mengabaikan nasionalisme ekonomi sebagaimana dicontohkan dalam UU Migas, yang mendorong “Indonesia is for sale”. Aset migas tidak lagi dipandang sebagai komoditi ultra strategis bagi ketahanan nasional bangsa dan negara tetapi sebagai komoditas dagang belaka. Periksa Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 9-10. 103 Ibid, hlm. 34-51.
Aminuddin Ilmar104 berpendapat bahwa keterkaitan antara tujuan negara dan fungsi negara dengan konsep negara kesejahteraan yang berlandas pada sistem ekonomi Pancasila melalui mekanisme pasar terkelola, maka penguasaan negara yang diwujudkan melalui pendirian usaha negara (BUMN) dalam bidang ekonomi akan sangat jelas terlihat. Bahkan menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja105 adanya sistem ekonomi Pancasila, Indonesia hendak menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme. Ciri negatif seperti free fight liberalism yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
F. Teori Economic Analysist of Law - Richard Posner Studi hukum, ekonomi, bisnis, dan hukum dan ekonomi oleh banyak pakar hukum dan pakar ekonomi belum disepakati istilah yang sama. Raymond E. Glos106 dalam bukunya “Business: Its Nature and Environtment: An Introduction”, mendefinisikan: “Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.”
104
Aminuddin Ilmar, Op., Cit, hlm. 21. Periksa Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cetakan ke3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4. 106 Periksa Husein Umar, Business: An Introduction, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 3. Lebih lanjut dikatakan bahwa motivasi utama kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ibid, hlm. 4. 105
Richard Burton Simatupang107 menyatakan bahwa secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barangbarang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan istilah “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “business108” yang berarti kegiatan usaha109. Kemudian menurut Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu110, hukum bisnis diartikan sebagai seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Istilah yang berkembang mengenai kajian ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya seperti hukum ekonomi (economic of law), hukum dan ekonomi (law and economics)111. Pada awalnya di Indonesia, dikenal studi tentang hukum dan ekonomi112 yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah hukum ekonomi dimana studi ini relatif masih baru. 107
Periksa Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1. Bandingkan dengan pengertian bisnis dalam Black’s Law Dictionary, dimana Business: A commercial enterprise carried on profit; a particular occupation or employment habitually engaged in for livelihood or gain. Periksa Bryan A. Garner (Ed), Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn, 1999, hlm. 192. 108 Richard Burton Simatupang , Op., Cit. hlm. 1 sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 27. 109 Ibid. 110 Ibid, hlm. 25. 111 Pendekatan hukum ekonomi oleh Soenaryati Hartono beranjak dari pandangan bahwa urusan ekonomi tidak lagi dapat dipertahankan sebagai urusan privatum semata, namun telah berkembang sedemikian jauh sehingga (terpaksa) menjadi urusan publicum, yang membenarkan campur tangan negara lewat hukum administrasi. Apa yang dahulu murni masuk ke dalam ranah privatum, yang mencakup urusan hukum keperdataan dan hukum dagang, sekarang tercakup ke dalam lingkup perhatian negara cq pemerintah. Periksa Tristam Pascal Moeliono, Hukum Kompetisi dalam Sistem Hukum Ekonomi Indonesia di Era Pasar Bebas dalam Ida Susanti dan Bayu Seto (Ed), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 188. 112 Di Universitas Indonesia, studi tentang hukum dan ekonomi berawal dari Pusat Studi Hukum Dagang (PHSD) tahun 1975, yang kemudian pada tahun 1977 berubah menjadi Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE). Dalam pengembangan hukum ekonomi, pemerintah Amerika Serikat melalui proyek ELIPS (Economic Law and Improved Procurement System) melakukan program
Black’s Law Dictionary113 mendefinisikan economics sebagai social science dealing with the production, distribution, and consumption of goods and services. Kemudian economy sebagai114: 1) the management or administration of the wealth and resources of a community (such as a city, state or country); 2) the sociopolitical organization of a community’s wealth and resources; 3) restrained, thrifty, or sparing use of resources; efficiency. Kemudian law and economics oleh Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai115: 1.
A discipline advocating the economics analysis of the law, whereby legal rules are subjected to a cost-benefit analysis to determine whether a change from one legal rule to another will increase or decrease allocative efficiency and social wealth. Originally developed as an approach to antitrust policy, law and economics is today used by its proponents to explain and interpret a variety of legal subjects;
2.
The field or movement in which scholars devote themselves to this discipline;
3.
The body of work produced by these scholars.
pencangkokan bagi dosen-dosen hukum dagang yang diorganisir oleh Universitas Indonesia. Program tersebut membahas masalah pengembangan hukum, pelatihan hukum, informasi hukum, dan manajemen pengadaan. Proyek ELIPS tidak hanya bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tetapi juga dengan USU, FH UNRAD, FH UGM, FH UNDIP, FH UNMR dan FH UNHAS telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pelatihan hukum ekonomi. Periksa Anonim, Pengantar Hukum Ekonomi (Edisi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris): Seri Dasar Hukum Ekonomi I ELIPS II, Cetakan ke-2, Kerjasama Pemerintah Indonesia dan US Agency for International Development (USAID), 2002, hlm. i. Penggantian lembaga tersebut (Pusat Studi Hukum Dagang (PHSD) tahun 1975 pada tahun 1977 berubah menjadi Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE)) bukan berarti tanpa mempunyai semangat perubahan yang bermaksud mengakomodir ruang lingkup kegiatan yang dicakup oleh hukum dagang saja, tetapi juga meliputi segala aspek yang lebih luas dan responsif terhadap kebutuhan yang selalu dinamis. Di beberapa universitas lainnya pun demikian, dengan stressing dan nama yang berbeda, seperti di UNDIP menamakan mata kuliah hukum ekonomi/pembangunan, di UGM dengan mengajarkan kapita selekta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi yang sifatnya publik, sedangkan di UNPAD penekanannya lebih kepada hukum perdata internasional. Periksa Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, PT Gramedia, hlm. 218, sebagaimana dikutip dalam Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 11. 113 Bryan A. Garner (ed), Op., Cit, hlm. 590. 114 Ibid. 115 Ibid, hlm. 963.
Koherensi antara hukum, ekonomi dan keadilan berpijak dari tesis sebagai berikut116: “Againts the idea that law can be understood only through the use of the traditional legal doctrinal concepts based on justice and fairness, economics counters that such understanding can be augmented (supplanted?) by economics concepts, including the criteria of economic efficiency. As such, the Economics in Law and Economics is a body of literature that is comprised primarily (but, as will become clear in subsequent chapters, by no means exclusively) of the concepts within neoclassical microeconomics and welfare economics, where the operative organizing concepts are Pareto efficiency in exchange, Pareto efficiency in production, and Kaldor - Hicks efficiency (i.e., wealth maximization). From the outset it must be underscored that not all the schools of thought to give to these concepts . Nonetheless, their important place within the Law and Economics literature necessitates and understanding of these concepts. Towards that end, we provide a brief overview of the efficiency analysis at this point, and a more extensive discussion in the appendix to this chapter.” Schmid menambahkan bahwa117: Because efficiency is a function of rights, and not the other way around, it is circular to maintain that efficiency alone can determine rights. Since costs, prices, outputs, wealth, and so on are derivative of a particular rights structure, so too are cost minimization, value - of - output maximization, and wealth maximization. Different specifications of rights will lead to different land economically noncomparable) minimizing or maximizing valuations. The result is that an outcome that is claimed to be efficient is efficient only with regard to the assumed initial structure of rights.” Richard Posner118 menganalisis korelasi antara hukum dan ekonomi dengan mengemukakan dua teori. Pertama, teori formal (teori hukum dari Cicero, Coke, Blackstone, Langdell, dan Frankfurter) dan kedua, teori ekonomi dengan seluruh
116
Periksa Nicholas Mercuro dan Steven G, Medema, Economics and The Law: From Posner to Post - Modernism, Princeton University Press, New Jersey, 1997, p. 13. 117 Ibid, p. 118. 118 Periksa Richard A Posner, Overcoming Law, Harvard University Press, Cambridge, 1995 dalam Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Op., Cit, hlm. 45.
unsur normatif maupun muatan positif, seperti efisiensi dan maksimalisasi harta kekayaan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan bahwa119: “The basic assumption of economics that guides the version of economic analysis of law that I shall be presenting is that people are rational maximizers of their satisfactions-all people (with the exception of small children and the profoundly retarded) in all of their activities (except when under the influence of psychosis or similarly deranged through drug or alcohol abuse) that involve choice.” Selanjutnya, Richard Posner mengajukan sebuah teori tentang “rule of law” dalam arti sebuah sistem kontrol sosial yang diselenggarakan sesuai dengan normanorma. Dikaitkan dengan analisis ekonomi terhadap hukum, maka hukum akan dibantu untuk menempatkan suatu kasus pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya, Richard Posner120 menyatakan bahwa terdapat hal yang penting dalam konstruksi pragmatis dan ekonomis dalam membentuk doktrin-doktrin hukum. Doktrin-doktrin hukum diperlukan dalam memutus perkara dengan acuan pragmatis dan ekonomis, walau pun hal ini tidak dapat diterapkan secara murni dengan jiwa dan semangat tersebut. Hakim tidak diperkenankan untuk mengubah aturan-aturan dan doktrindoktrin yang dipergunakan dengan asumsi untuk memperbaiki rasionalitas substansi dengan membawanya atas teori mikro ekonomi. Di dalam Law and Economics ini, ilmu ekonomi digunakan sebagai ilmu bantu atau sebagai alat atau sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan hukum121. Di sini lahir pendekatan economics analysis of law. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan yang demikian digunakan oleh ilmu hukum. Ilmu ekonomi memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu, sehingga bila dihubungkan dengan soal kebijakan hukum, ia dapat memprediksi respon terhadap hukum. Teori ini 119
Periksa, Richard A. Posner, The Problems of Jurisprudence, Harvard University Press, Cambridge, 1990, hlm. 353. 120 Ibid, hlm. 46. 121 Periksa Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law & Economics, Pearson Education, Boston, 2004, hlm. 2. Jeffry L. Harrison, Law and Economics, West Publishing, St. Paul, Minn, 2003, hlm. 2-3 sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.
melampauai instuisi, sebagai ilmu pengetahuan yang melampauai common sense122. Hukum tidak hanya didekati secara kualitatif, tetapi juga perlu pendekatan kuantitatif.
G. Teori Tarikan Ke Atas Tarikan Ke Bawah - Adi Sulistiyono Adi Sulistiyono123 memandang bahwa kualitas pembangunan hukum ekonomi dipengaruhi oleh respon bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan mengharmonisasikan tekanan globalisasi hukum dan kepentingan rakyat, dan tekanan sistem ekonomi kapitalis124 di Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan hukum ekonomi harus dilakukan secara revolusioner
dengan
menetapkan terlebih dahulu sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan Pasal 33 UUD 1945, sehingga
mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak
mengabdi pada negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional, tetapi lebih kearah berkualitas ‘kekeluargaan (ukhuwah)’ atau ‘kerakyatan’ dan mengabdi pada kepentingan rakyat, atau sistem hukum ekonomi yang ditempatkan sebagai panglima yang tidak sekedar mengandalkan pada rule of law tapi lebih menaruh perhatian pada rule of moral atau rule of justice. Adanya penetapan hukum ekonomi sebagai prioritas utama dalam perbaikan ekonomi juga didukung oleh pendapat Gunarto Suhardi125 bahwa hukum yang diperlukan secara substantif haruslah berada dalam sistim hukum negara, yang mengandung harmoni satu dengan yang lain, tidak 122 123
Periksa Adi Sulistiyono, Prospek Pembaharuan Hukum yang Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif, disampaikan dalam Acara Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2014 dengan tema “Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode Tahun 2014-2019”, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional tanggal 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara, Auditorium Binakarna, Jakarta, hlm. 33. 124 Sampai saat ini dalam praktiknya globalisasi malah semakin mengarahkan pada mutu pembangunan yang tidak lagi menjadi prioritas, akan tetapi yang diprioritaskan adalah bagaimana memenangkan pertarungan menguasai perekonomian dengan memakai segala macam cara yang penting tujuan dapat terwujud. Periksa Muhammad Junaidi, Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 12. 125 Gunarto Suhardi, Op., Cit, hlm. 74.
terjadi pertentangan, yang lengkap, yang berwawasan jauh ke depan, yang bijaksana, yang tegas, yang berwibawa, dan akhirnya yang dapat melindungi dan menjamin keadilan. Secara prosedural hukum ekonomi itu juga mudah dilaksanakan yang dalam bahasa dan pengertian para ahli ekonomi haruslah efisien dan efektif (workable and low cost).
H. Teori Ketahanan Mahfud MD126, mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa sebenarnya arti “ketahanan” jauh lebih luas dari pada arti pertahanan. Dalam arti resmi, istilah “pertahanan” hanya terkait dengan penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan keutuhan negara, baik teritori maupun ideologi127. Sedangkan ketahanan meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa yang dapat merekatkan ikatan kesatuan sebagai bangsa seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya. Juga bisa dikatakan bahwa ketahanan adalah keadaan tertentu, sedangkan pertahanan adalah sifat khusus dari ketahanan yang sifatnya lebih spesifik dan aktif. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segalam macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupun yang datang dari dalam yang secara langsung maupun tak langsung membahayakan integritas,
126
Periksa Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara ..., Op.,Cit, hlm. 223. Alant Hunt berpendapat mengenai ideologi yakni, The general thrust of the concern with the determination of ideology is the insistence that ideology is a social process that is realized in and through social relations. At the same time ideologies have their own distinctive characteristics, the most important of which are on internal discourse such that the elements of an ideology are not reducible to a mere reflection of economics or social relations. It is this interval dimention of an ideology that semiotics seeks to grasp through the concept of “sign” and its derivatives. Periksa Alant Hunt, Explorations in Law and Society: Toward A Constitutive Theory of Law, Routledge, New York, 1993, p.121-122. 127
identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional128. Menurut Muchayat129, membangun sistem ketahanan di sektor energi merupakan pilar penting ketahanan energi nasional dimana sistem ketahanan energi sangat penting selain sebagai kemampuan merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) juga sebagai kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi (internal). Ketahanan energi berlawanan dengan krisis energi. Menurut Christina130, krisis energi adalah masa ketika terjadi kekurangan dalam persediaan sumber daya energi, yaitu ketika kebutuhan akan energi meningkat, namun persediaan tidak mencukupi. Krisis terjadi ketika ada permasalahan teknis dan permasalahan dalam sistem hukum. Permasalahan teknis seperti adanya hubungan arus pendek131 dalam lingkup lokal, keterbatasan daya yang tidak sesuai dengan permintaan132, faktor alam seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lain-lain. Makna ketahanan energi di Indonesia terkandung dalam semangat tujuan berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagaimana tertuang dalam 128
Ibid, hlm. 224. Muchayat, Op., Cit, hlm. 11. 130 Christina, Op., Cit, hlm. 13. 131 Di Kota Darwin Australia, listrik padam selama 12 jam menyebabkan banyaknya kekacauan. Pemadaman listrik di kota tersebut disebabkan karena hubungan pendek arus listrik di sebuah gardu distribusi. Hal yang menarik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Darwin, adanya pemadaman tersebut membuat mereka mengeluarkan protokol darurat untuk menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan pengumuman agar semua sekolah diliburkan, menyarankan agar pegawaipegawai yang tidak bekerja di rumah sakit agar berada dirumah sampai aliran listrik pulih. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah hotel meminta tamunya untuk pindah ke hotel lain yang memiliki hotel dengan generator yang lebih baik. Perusahaan Listrik dan Air meminta maaf kepada para pelanggan, sementara itu Deputi Menteri Utama Northern Teritory, Dave meminta warga agar tetap tenang dan berhati-hati karena lampu lalu lintas padam. Periksa Kompas, Listrik Padam 12 Jam Timbulkan Kekacauan,13 Maret 2014, hlm. 9. 132 DI Kalimantan Timur, ketersediaan daya listrik untuk industri masih minim. Ketika terjadi beban puncak dimana daya listrik yang dibutuhkan besar sedangkan kemampuan penghasil listrik terbatas, maka PT PLN memberlakukan pembatasan daya. Misalkan pada pukul 17.00-22.00 WITA ketika terjadi beban puncak maka beberapa industri (misalkan mal dan hotel) dikeluarkan dari sistem listrik PT PLN dan diharuskan memakai genset untuk mencukupi kebutuhan listriknya. Hal ini mengakibatkan terganggunya operasional dari pengusaha tersebut. Periksa Kompas, Bisnis Andalkan Genset: Kalimantan Timur Kekurangan Daya Listrik, 16 Desember 2013, hlm. 22. 129
Pembukaan UUD RI 1945 alinea ke-4, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Pembukaan UUD RI 1945 tampak bahwa bisnis energi yang dilakukan oleh negara ataupun swasta hendaknya ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional133 Indonesia dimana pelaku usaha domestik diprioritaskan, Bidang-bidang energi yang “ultra strategis” yang menguasai hajat hidup suatu negara dikuasai sendiri demi kepentingan nasional Indonesia karena itu salah satu cara untuk menghargai jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Aset kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh bangsanya sendiri untuk memakmurkan bangsanya sendiri agar tercapai kesejahteraan umum, mengantarkan masyarakatnya menuju masyarakat yang cerdas, sehingga dapat ikut berkontribusi dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945 pada Pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian Pasal 28C ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pada Pasal 28C ayat (1) UUD RI 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, dan kesehatan) melalui pendidikan dan manfaat dari teknologi (termasuk akses di bidang teknologi melalui pengembangan
133
Definisi operasional dari kepentingan nasional termasuk ke dalam asas dimana asas. Misalkan pada Pasal 2 huruf a UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, asas kepentingan nasional adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh negara) agar meningkat kualitas hidupnya. Pasal 28C ayat (2) UUD RI 1945 mengakomodasi kepentingan orang untuk membangun
masyarakat
sekitar,
memajukan
pendidikan,
sosial,
terutama
perekonomian melalui pengembangan teknologi di bidang energi agar mampu meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat. Misalkan melalui pemanfaatan biomassa, melalui pemanfaatan biogas (kotoran ternak yang diolah menjadi biogas), dan melalui sarana lainnya. Kemudian dasar operasional ketahanan energi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) UUD RI 1945 dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas
demokrasi
ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan134, berkelanjutan135, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kontribusi asing dalam perekonomian di Indonesia masih relatif tinggi sehingga menguasai separuh lebih perekonomian dalam negeri yang berakibat pada lemahnya sektor penguasaan negara. Negara tidak mampu melakukan upaya lebih ketika terjadi inflasi yang membuat kenaikan harga energi secara signifikan sehingga merugikan pelaku usaha domestik dan juga negara karena harga diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan keuntungan mengalir ke asing karena mayoritas penguasaan saham dikuasai asing. Hal ini mengingat tantangan utama yang dihadapi 134
Operasionalisasi dari asas ini misalkan terdapat di UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakandengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. 135 Pada Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energiserta sarana dan prasarananya. Di samping itu, lokasi sumber daya energi yang potensial yang sebagian besar berada di luar Pulau Jawa, selama ini pengembangannya terbatas hanya untuk menyalurkan energi konvensional dari lokasi sumber daya ke pusat permintaan energi, sedangkan sarana dan prasarana energi lainnya terutama energi terbarukan masih sangat tertinggal136.
I.
Tinjauan Energi Di awal telah dijelaskan bahwasanya energi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, bahkan untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup membutuhkan energi, tanpa energi makhluk hidup akan mati. Dalam pengertian ini, karya ini mengkhususkan peranan energi di bidang hukum dan ekonomi, bahwasanya energi dibutuhkan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan berbagai macam keperluan, penerangan, transportasi, memasak, dan segala macamnya. Energi yang dibutuhkan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, sedangkan sumber bahan bakar fosil semakin menipis. Semakin maju suatu negara, semakin besar energi yang dibutuhkan137. Bentuk energi yang digunakan tidak sama, tetapi tergantung kepada aktivitas yang dilakukan. Misalnya energi yang digunakan untuk mengangkat benda berbeda 136
Periksa UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 137 Periksa Supranto, Teknologi Tenaga Surya, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.
dengan energi untuk memasak air, demikian energi yang digunakan untuk memasak air berbeda dengan energi untuk menggerakkan roket. Energi dapat dikelompokkan sebagai berikut138: 1.
Energi mekanik, ialah energi yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda, misalnya untuk mengangkat batu pada pembangunan gedung, untuk memompa air, untuk memutar roda kendaraan, dan lain-lain.
2.
Energi panas, ialah energi yang digunakan untuk menaikkan suhu atau merubah fasa dari suatu zat. Misalnya energi panas untuk memanaskan udara pada proses pengeringan, energi untuk mengubah air fasa cair menjadi fasa uap, energi untuk mencairkan es yang padat menjadi cair, dan lain-lain.
3.
Energi listrik, ialah energi dapat dialirkan dengan menggunakan kabel ke manamana tempat dikehendaki. Energi listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti memanaskan air, penerangan, memompa air, menghidupkan televisi dan radio, dan lain-lain.
4.
Energi kimia, ialah energi yang dikandung dalam suatu benda yang dengan proses tertentu dapat diubah dan mengeluarkan energi. Misalnya makanan, di dalam makanan itu terdapat energi kimia yang dengan proses di dalam tubuh dapat menghasilkan energi. Energi yang digunakan untuk pemanasan badan, untuk melakukan gerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Energi kimia juga terdapat di dalam minyak bumi, batu bara, gas alam, dan biomassa. Apabila dibakar,
bahan-bahan
tersebut
akan
menghasilkan
energi.
Energi
hasilpembakaran ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemanasan, menggerakkan mesin, atau diubah menjadi energi lain. 5.
Energi nuklir, ialah energi yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif. Bahan radioaktif sifatnya tidak stabil, sehingga bahan ini dapat meluruh menjadi molekul stabil dengan mengeluarkan sinar alpha (α), sinar beta
138
Ibid, hlm. 2-3.
(β) sinar gamma (γ) dan mengeluarkan energi yang dihasilkan untuk keperluan pengobatan, dan lain-lain. Purwadarminta139 dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan energi adalah tenaga, atau gaya untuk berbuat sesuatu. Definisi ini merupakan perumusan yang lebih luas dari pada pengertian-pengertian mengenai energi yang pada umumnya dianut di dunia pengetahuan140. Dalam pengertian sehari-hari energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi141 mendefinisikan, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Energi dibedakan menjadi energi potensial, energi kinetik, energi terbarukan (renewable energy) dan energi tak terbarukan142 (non-renewable energy). Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi143 dimana sumber daya energi144 disebut sebagai sumber energi primer yang berupa sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam.
139
Periksa W.J.S Purwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976 dalam Abdul Kadir, Energi: Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik dan Potensi Ekonomi, Edisi ke-3 Cetakan ke-1, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 27. 140 Bandingkan dengan pengertian energi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dimana energi disinonimkan dengan tenaga, yang dijabarkan sebagai “kemampuan untuk melakukan kerja. Kata energi diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni “energy” yang berasal dari kata Latin “energia”. Dalam Bahasa Yunani Kuno, “energeia” berarti kegiatan atau “energos” yang berarti giat atau aktif, kata dasarnya adalah “ergon” yang berarti kerja. Periksa Christina E. Mediastika, Hemat Energi dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan, ANDI, Yogyakarta, 2013, hlm. 2. 141 Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 142 Menurut Christina, sebenarnya penyebutan energi tak terbarukan kurang tepat, karena butuh waktu yang sangat lama (jutaan tahun) untuk berputarnya siklus energi sampai ke titik awal (pembentukan jasat renik yang tertimbun di dalam kerak bumi, mengalami proses fisika dan kimia hingga terbentuklah minyak dan gas bumi). Ibid, hlm. 5. 143 Periksa Sutarno, Sumber Daya Energi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 3. 144 Bandingkan dengan definisi sumber daya energi dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapatdimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
Sumber energi145 bisa didapat dengan langsung memanfaatkannya dari alam seperti energi biomassa, energi matahari, energi angin, energi air. Ada pula yang untuk memanfaatkannya harus dengan menggali dari dalam perut bumi seperti uranium, batubara, minyak bumi, gas bumi, yang termasuk dalam mineral atau bahan galian. Energi dibedakan menjadi energi primer dan energi sekunder, dimana untuk mendapatkan energi, beberapa diantaranya terdapat di dalam perut bumi sehingga diperlukan usaha penggalian. Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni Mineral. Dalam Article 3 angka 1 Japanese Mining Law No. 289, 20 December, 1950 Latest Amendment in 1962 telah ditemukan pengertian mineral di mana Mineral in this Article hereinafter shall mean146: ”the ores of gold, silver, copper, lead, bismuth, tin, antimony, mercury, zinc, iron, sulfide, chromite, manganese, tungsten, molybdenum, arsenic, nickel, cobalt, uranium, thorium, phosphate, graphite, coal, lignite, petroleum, asphalt, natural gas, sulfur, gypsum, barite, alunite, fluorspar, asbestos, limestone, dolomite, silicastone, feldspar, pyrophyllite, talc, fire clay and alluvial ores (alluvial gold, iron sand, steam tin and other metal ores which result in alluvial deposits; hereinafter the same)”
Terjemahan : “Mineral adalah bijih-bjih dari emas, perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, sulpida, khrom, mangan, tungsten, molibdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospat, grafit, batu bara, batu bara muda, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silikon, peldpar, piropilet, talk, batu lempung, dan bijih tanah (bijih emas, bijih besi, timah di sungai, dan berbagai metal lainnya).” UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mendefinisikan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika,
145
Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 146 Periksa Salim HS, Op., Cit, hlm. 39-40.
kimia dan elektromagnetika. Sumber energi merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Konversi Energi adalah perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain dimana memanfaatkan energi selalu berarti melakukan konversi energi147. Misalkan untuk memanaskan air, kita mengubah energi listrik menjadi energi panas (jika memanaskannya memakai panci listrik). Kemudian untuk memasak, energi LPG (Liquid Petroleum Gass) yang terdapat pada tabung gas LPG diubah menjadi energi panas untuk memasak, dan sebagainya. Energi mengalir membentuk aliran energi yang dibedakan menjadi148: 1.
Energi primer149 adalah energi yang tersedia dalam lingkungan alam yaitu sumber energi primer;
2.
Energi sekunder150 adalah energi yang siap untuk diangkut atau ditransmisikan;
3.
Energi akhir151 adalah energi yang dibeli atau diterima konsumen;
4.
Energi berguna152 adalah energi yang merupakan input dalam aplikasi penggunaan akhir.
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746. Diundangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi ini memuat 34 Pasal. Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain153: 147
Sutarno, Op., Cit, hlm. 8. Ibid, hlm. 9. 149 Misalkan kayu, air, matahari, kotoran ternak, dikonversi menjadi: pembangkit daya, kiln (tempat pembakaran), refineri, digester. 150 Misalkan BBM, listrik, biogas melalui transpor atau transmisi: truk, pipa, kabel. 151 Misalkan minyak diesel, charcoal (arang kayu), listrik, biogas, dikonversi: motor, heater, kompor atau tungku. 152 Misalkan daya poros, dan panas. 153 Periksa Penjelasan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 148
1) pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi; 2) cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional; 3) keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi; 4) kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengaturan di bidang energi; 5) kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional; 6) hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi; 7) pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi; dan 8) penelitian dan pengembangan.
Latar belakang diundangkannya UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi antara lain154: 1) bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD RI 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2) bahwa peranan energi sangat penting, artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomidan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi
penyediaan,
pemanfaatan,
dan
pengusahaannya
harus
dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu; 3) bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya
kegiatan
penganekaragaman
sumber
daya
energi
ketersediaan energi terjamin; 1.
Minyak Bumi
154
Konsiderans (Ketentuan Menimbang) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
agar
Minyak bumi berasal dari bahasa Inggris yaitu petroleum atau bahasa Latin petrus. Disebut juga emas hitam yang berupa cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar155. Minyak bumi berasal dari proses pelapukan jasad renik hewan dan tumbuhan yang terkubur di kerak bumi selama jutaan tahun di dalam perut bumi. Minyak bumimerupakan campuran yang sangat kompleks dari senyawa-senyawa hidrokarbon (97%-98%) dan unsurunsur lain dalam jumlah kecil seperti belerang (S), Nitrogen (N), Oksigen (O2), Vanadium (V), Nikel (Ni), Besi (Fe), Tembaga (Cu), air dan garam-garam terdispersi. Senyawa-senyawa lain ini umumnya menurunkan kualitas produksi minyak bumi yang diinginkan dan dibuang156. Komersialisasi minyak dimulai pertama kali oleh warga Amerika Serikat bernama Kolonel Edwin L. Drake dan William A. Smith Lebili (lebih dikenal dengan sebutan Billy Smith). Bersama dengan seorang tukang bor, mereka melakukan misi eksplorasi di Titusville, Crawford Country, Pennsylvania Amerika Serikat. Pada 28 Agustus 1959, William A. Smith Lebili menemukan bak penampung berisi minyak (cairan berwarna hitam) di bawah tanah157. Di Indonesia, aktivitas pertambangan sudah dilakukan pada masa VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)158. Barang-barang tambang yang paling dicari adalah perak guna memenuhi pembuatan mata uang. Kemudian pada tahun 1669 karena mereka tidak mempunyai keahlian menambang, didatangkanlah ahli tambang dari daerah Harz, Jerman dan budak belian dari Madagaskar untuk membuka dan menjalankan aktivitas tambangnya159.
155
Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 15. Periksa, Suryo Purwono dan Bardi Murachman, Proses Pengolahan Minyak Bumi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 1. 157 Ibid, hlm. 5. 158 Periksa Arif Zulkifli, Pengelolaan Tambang Berkelanjutan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 2 159 Ibid. 156
Peraturan mengenai tambang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda pada 1850 melalui Mijn Reglement160. Kemudian diatur dalam Indische Mijnwet 1899 yang direvisi pada tahun 1910 dan 1918161. Menurut Ter Braaker (1944), pada akhir 1938 terdapat sekitar 417 izin dan konsesi pertambangan di Hindia Belanda, termasuk pengusahaan minyak bumi162. Minyak bumi dan gas alam beserta produk-produknya memiliki lebih banyak energi per satuan berat, tetapi juga memenuhi keperluan energi pada alatalat yang kecil seperti motor tempel untuk perahu163, mesin pemotong rumput (bisa digendong) tetapi juga untuk alat-alat besar seperti truk, kapal, pesawat, dan lain-lain. Menurut Abdul Kadir164, minyak bumi mempunyai peranan dalam persoalan ekonomi dunia antara lain: a.
Konsumen dan fasilitas konversi paling banyak ada di dalam tangan negaranegara yang teknis maju;
b.
Di dunia Barat, eksploitasi utama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar, sedangkan di negara-negara lainnya, terutama dimiliki dan dilaksanakan oleh negara;
c.
Investasi besar-besaran, terutama dari negara-negara Barat, banyak dilakukan di negara berkembang, yang memiliki banyak sumber daya minyak bumi;
d.
Nasionalisme politik dan ekonomi merupakan suatu kekuatan aktif dalam pencarian sumber-sumber minyak bumi;
e.
Pemilikan lapangan minyak tidak terbagirata di antara negara, dan sangat banyak di dapat di Timur Tengah.
160
Regulasi ini memberikan kebebasan pemberian hak penambang kepada pihak swasta Warga Negara Belanda. Periksa Maimunah, Tambang dan Pelanggaran HAM (Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005), Jaringan Advokasi Tambang, Jakarta, 2007. Ibid, hlm. 2-3. 161 Ibid. 162 Ibid. 163 Periksa Abdul Kadir, Op., Cit, hlm. 109. 164 Periksa Abdul Kadir, Op., Cit, hlm. 109.
Pada awal abad ke-20, minyak hanya dipakai untuk memenuhi 4 prosen kebutuhan energi dunia, akan tetapi ketika Perang Dunia Kedua meletus pada 1939, bahan ini telah menjadi sumber bahan bakar paling penting di dunia. Sekarang ini minyak memenuhi sekitar 36 prosen konsumsi energi dunia keseluruhan. Bahkan prediksi pada tahun 2030 produksi akan merosot165. Regulasi di bidang minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua sektor, yaitu: 1) Sektor hulu166: a) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; b) PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; c) Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; d) Perpres No. 7 Tahun 2013 tentang Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN) 2) Sektor hilir167: a) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; b) Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
165 Periksa Ian Bremmer, The End of The Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations? diterjemahkan Alex Tri Kantjono Widodo dalam Ian Bremmer, Akhir Pasar Bebas: Siapa Pemenang dalam Perang antara Negara dan Swasta? Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 59. 166 Sektor hulu meliputi penelitian terdapat kandungan minyak bumi atau tidak, eksplorasi, pengolahan sampai pada kondisi minyak bumi siap untuk dijual. 167 Sektor hilir mencakup penjualan minyak bumi kepada konsumen, distributor, agen, industri pengemasan minyak bumi, dan lain-lain.
2.
Gas Bumi Gas bumi atau gas alam terdiri dari campuran gas-gas hidrokarbon yang dapat mengandung metana, etana, propana, butana, dan lain-lain. Berikut komposisi secara umum sebelum dilakukan pengolahan168: Tabel 5. Komposisi Gas Alam Murni Metana Etana Propana Butana Karbon Dioxida Oxygen Nitrogen Hydrogen sulphida Gas langka
CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CO2 O2 N2 H2S A, He, Ne, Xe
70-90% 0-20% 0-8% 0-0,2% 0-5% 0-5% Sedikit
Gas bumi dalam bentuk metana mempunyai sifat mudah terbakar. Karena itu mempunyai nilai ekonomi tinggi karena digunakan untuk 168
Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 33.
aktivitas rumah tangga, industri, dan sebagainya. Rantai nilai industri gas bumi, oleh Hanan Nugroho dijelaskan melalui gambar berikut169: Gambar 1. Rantai Industri Gas Bumi Mendapatkan izin menambang
Eksplorasi
Eksploitasi
HULU
Pemasaran, Transpor ke kilang
Pengilangan , Proses
Pemasaran partai besar
ANTARA
Pemasaran partai kecil
HILIR
Pada dasarnya regulasi yang mengatur mengenai gas bumi hampir sama dengan regulasi yang mengatur mengenai minyak bumi baik di sektor hulu dan sektor hilir, dimana terdapat tambahan antara lainPP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
3.
Batubara Batubara memegang peranan penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian dunia, terutama pada masa kemunculannya Revolusi Industri di Inggris pada 1789. Peran batubara sebagai bahan energi tampak pula pada waktu kemelut energi tahun 1970-an170. Batubara terdiri atas berbagai campuran karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), dan beberapa pengotor lain. Dimana sebagian karbon
169 170
Periksa Hanan Nugroho, Energi dalam Perencanaan ... , Ibid, hlm. 67. Periksa Abdul Kadir, Op., Cit, hlm. 79.
itu tetap padat apabila dipanaskan, dan sebagian lagi akan berubah menjadi gas dan keluar bersama-sama unsur-unsur gas lainnya. Bagian gas mudah terbakar dan menyala terus-menerus serta agak lebih berasap dari pada karbon padat yang membara171. Batubara adalah suatu batu endapan yang terutama berasal dari zat organik. Kebanyakan ahli geologi berpegang pada teori, bahwa tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat, baik pohon-pohon besar maupun tumbuh-tumbuhan lainnya, tergenang dalam rawa-rawa atau air lainnya, kemudian berturut-turut ditutup oleh endapan-endapan lainnya, biasanya non-organik. Pengumpulan ini mula-mula menjadi semacam lumpur organik, lambat laun agak mengeras, kemudian berubah menjadi gambut172. Batubara di pasaran digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan mesin yang stasioner, atau mesin yang hanya bergerak perlahanlahan173. Regulasi yang mengatur mengenai pertambangan batubara antara lain: 1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara; Inpres No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengawaasn Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
171
Ibid. Periksa juga Arif Zulkifli, Op., Cit, hlm. 24. Setelah berlalu masa yang lama sekali, lapisan-lapisan endapan ini mengakibatkan penekanan-penekanan, sehingga bahan-bahan gambut ini menjadi lebih keras. Misalnya karena penekanan suatu lapisan yang semula tebalnya 10 meter, kemudian menjadi 1 meter atau kurang. Bilamana tekanan-tekanan itu disertai gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan lapisan atas kulit bumi, maka penekanan menjadi lebih besar lagi, terjadilah batubara melalui proses pengarangan. Ibid, hlm. 80. 173 Ibid, hlm 109. 172
4.
Panas Bumi Energi panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dalam arti sumber energi ini selalu ada karena berasal dari dalam bumi dan keluar melalui retakan tanah secara alami. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung dan disimpan di dalam kerak bumi174. Potensi energi panas bumi di Indonesia sangat tinggi mengingat Indonesia mempunyai begitu banyak gunung berapi. Jumlah daerah titik potensi panas bumi di Indonesia sebanyak 276 dan total potensi energi yang dihasilkan sebanyak 29.038 GW175. Kendala pengembangan energi panas bumi di Indonesia diantaranya mengenai masalah investasi yang beresiko tinggi, pembebasan lahan, dan nilai investasi kembali yang relatif lama. Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur mengenai pasa bumi diantaranya UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Panas Bumi didefinisikan sebagai sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkandalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
5.
Nuklir Energi nuklir merupakan energi alternatif pengganti migas dan tidak semua negara mampu dan mau mengusahakannya menjadi energi pengganti migas. Dalam kerangka global, semua konferensi internasional menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia pada dasarnya diarahkan atau ditujukan untuk 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, mengawasi dan menghapuskan “atoms for war”, dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan “atoms for peace”. Masalah kedua hal tersebut kerap kali menimbulkan dilema karena pada 174 175
2013.
Ibid, hlm. 88. Periksa Koran Tempo, Pembangunan Pembangkit Listrik di Bawah Target, 26 November
dasarnya pengembangan energi nuklir untuk tujuan apapun akan meningkatkan atau mengembangkan potensi yang lainnya atau dengan kata lain “as countries acquired nuclear facilities, material and know-how from their peaceful power programs they would also acquire the know-how for making nuclear weapons”176. Energi nuklir177 adalah energi yang tersimpan dalam atom yang keluar ketika terjadi proses reaksi nuklir178. Energi nuklir dihasilkan dari perubahan sejumlah massa inti atom ketika berubah menjadi inti atom yang lain dalam reaksi nuklir. Bahan bakar nuklir hanya ada tiga macam isotop, yaitu 235U, 239Pu, dan 233U. Diantara isotop ini hanya 235U yang terdapat di alam dengan kadar 0,7% dalam uranium alam, selain itu terdiri dari 235U dan sedikit 234U179. Energi nuklir dapat diperoleh dari pengolahan (pengayaan) uranium 180, dan penggabungan atom. Reaktor nuklir pertama yang membangkitkan listrik adalah stasiun pembangkit percobaan EBR-I yang dibangun pada 20 Desember 1951 di dekat Arco, Idaho, Amerika Serikat. Pada 27 Juni 1954, PLTN pertama di dunia yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik (power grid) mulai beroperasi di Obninsk, Uni Soviet181.
176 Periksa William Epstein, A Nuclear-Weapon-Free-Zone in Africa?, dalam David Pitt and Gordon Thompson (ed), Nuclear-Free-Zone, Croom Helm, London, 1987, p. 110-118 dikutip dari Dian Wirengjurit, Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 11-12. 177 Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 55. 178 Pada bulan Januari 1939 ilmuwan Jerman, Otto Hahn dan Fritz Straussman berhasil menemukan reaksi pembelahan nuklir. Kemudian sekitar 3 tahun kemudian sekelompok sarjana yang dipimpin oleh Enrico Fermi dapat membuktikan bahwa reaksi pembelahan nuklir berantai dapat dilaksanakan dan dapat dikendalikan. Percobaan pertama dilakukan pada 2 Desember 1942 di sebuah laboratorium di Universitas Chicago. Percobaan tersebut terutama untuk menunjang program persenjataan nuklir Amerika Serikat selama Perang Dunia ke-2. Ibid, hlm. 56. 179 Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 61. 180 Mineral uranium serta mineral yang dinamakan mineral radioaktif lainnya muncul dalam perbendaharaan mineral di Indonesia sejak tahun 1960 dan menjadi terkenal setelah ditemukan endapan (deposit) mineral uranium di Kalimantan pada tahun 1970. Periksa Slamet Djokolelono, Berburu Uranium di Belantara Kalimantan, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1. 181 Esmeralda Contessa, Duddy Priyatna, dan Haris Munandar, Op., Cit, hlm. 20.
Organisasi internasional yang banyak menyusun standar dosis dan pengawasan di
bidang ketenaganukliran
adalah
Badan Tenaga
Atom
Internasional atau IAEA (International Atomic Energy Agency)182. Didirikan sejak 1957, IAEA183 bekerja untuk promosi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk tujuan damai secara aman dan selamat yang peran utamanya menyumbang terwujudnya keamanan dan perdamaian internasional untuk perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Bagi negara-negara maju yang berhasil membangun dan memanfaatkan energi nuklir, rata-rata mereka mampu mencukupi kebutuhan listrik di negaranya minimal untuk 20-40 tahun ke depan. Baik di negara-negara maju, di negaranegara berkembang lain pun ketika akan ada kebijakan pembangunan reaktor PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) akan muncul kontra atau menolak dengan alasan klasik seperti resiko terlalu tinggi (disamping potensi yang dihasilkan juga besar), tidak ada urgensinya, masih banyak sumber energi alternatif yang ramah lingkungan,dan ada penolakan dari masyarakat Indonesia184. Indonesia di era Orde Baru akan membangun instalasi PLTN. Wacana sudah berlangsung lama sejak dibentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN pada tahun 1972. Kemudian BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) bekerjasama dengan NIRA - Italia melakukan penelitian yang menghasilkan 14 calon lokasi, 5 diantaranya terletak di Jawa Tengah. Pada tahun 1989 Bakoren (Badan Koordinasi
182
Energi
Nasional) mengesahkan
Batan
agar
mulai
Periksa Eri Hiswara, Hukum Ketenaganukliran: Tinjauan dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 11. 183 IAEA dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen) yang dibantu oleh enam orang Deputi Direktur Jenderal (DDG) yang memimpin Departemen, yaitu DDG Aplikasi Nuklir (Nuclear Sciences and Applications), DDG Energi Nuklir (Nuclear Energy), DDG Keselamatan dan Keamanan Nuklir (Nuclear Safety and Security), DDG Seifgard (Safeguards), DDG Kerjasama Teknik (Technical Cooperation), dan DDG Manajemen (Management). Ibid. 184 Periksa tulisan Carunia Mulya Firdausy, Mengapa Kita Harus Pro-PLTN?, dalam Alvini Pranoto, dkk, Sains & Teknologi: Berbagai Ide Untuk Menjawab Tantangan dan Kebutuhan oleh Ristek, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 49.
menjalankan studi kelayakan yang memutuskan NewJec (NewJapan Engineering Consultan Inc) berada di bawah MHI (Mitsubishi Heavy Industries) melakukan studi tapak. Hasil laporan selesai tahun 1993 dimana menurut laporan tersebut menetapkan daerah di Gunung Muria, Desa Balong, Jepara dinyatakan sebagai titik paling aman dari kemungkinan gempa bumi185. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2004-2009 melalui perdebatan yang panjang oleh Komisi VII (Komisi yang membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup) bersama dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi mendukung pembangunan PLTN di Jepara. Pertimbangannya karena efektivitas penggunaan nuklirsebagai pembangkit listrik dalam keadaan krisis listrik nasional. Ada pula anggota dan masyarakat yang menolak yang mengakibatkan PLTN di Jepara ini tidak jadi dibangun. Adapun menurut Keraf, alasan yang disampaikan sebagai berikut186: 1) Hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jepara adalah daerah rawan gempa (the ring of fire); 2) Tidak meragukan kemampuan penguasaan teknologi oleh putra-putri Indonesia, namun meragukan kedisiplinan kita dalam menjaga dan merawat teknologi tersebut; 3) Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk pengamanan obyek yang sangat vital seperti PLTN; 4) Rakyat setempat menolak keberadaan PLTN, dimungkinkan karena kurangnya pemahaman dan kekhawatiran akan gangguan yang timbul. Saat ini energi nuklir menjadi pilihan terakhir karena pertimbangan faktor keselamatan secara ketat, selain itu pemanfaatan energi nuklir mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional, pengurangan emisi karbon, dan mendahulukan potensi energi terbarukan187. 185
Periksa Media Indonesia, Energi Nuklir Terus Tuai Pro Kontra, 11 Maret 2014, hlm. 7. Periksa Christina, Op., Cit, hlm. 7 187 Periksa Kompas, Nuklir Jadi Pilihan Terakhir, 29 Januari 2014, hlm. 17. 186
Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur mengenai nuklir antara lain: 1) UU No. 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir; 2) UU No. 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara); 3) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; 4) UU No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty); 5) UU No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) 6) PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir; 7) PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir; 8) PP No. 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir; 9) PP No. 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir; 10) Perpres No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amandement to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir); 11) Perpres No. 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And On The Safety Of Radioactive
Waste
Management
(Konvensi
Gabungan
Tentang
Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas Dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif); 12) Perpers No. 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir;
13) Perpres No. 98 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
6.
Energi Terbarukan a.
Energi Biomassa Biomassa merupakan bahan biogas yang dihasilkan melalui proses pencernaan anaerobik atau fermentasi dalam kondisi anaerob (kedap udara dan langka) cahaya. Biogas terdiri dari metana (CH4), dan karbon dioksida (CO2) dan sedikir hidrogen sulfida (H2S), kelembapan dan siloksan188. Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur mengenai biomassa antara lain PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Di dalam PP tersebut, biomassa didefinisikan sebagai tumbuhan atau bagian-bagiannyayaitu bunga, biji, buah, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
b. Energi Air Laut Secara umum potensi energi air laut yang dapat menghasilkan listrik dapat dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu energi ombak (wave energy), energi pasang surut (tidal energy), dan konversi energi panas laut (ocean thermal energy conversion)189. Energi air laut belum dikembangkan di Indonesia, padahal potensi sumber energi ini sangat besar mengingat Indonesia mempunyai laut yang luas.
188
Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 75. Ibid, hlm. 119.
189
c.
Energi Matahari Teknik pemanfaatan energi matahari mulai muncul pada tahun 1839 oleh A.C. Becquerel. Ia menggunakan kristal silikon untuk mengkonversi radiasi matahari, tetapi hingga tahun 1955 metode tersebut belum banyak dikembangkan. Kemudian pada tahun 1958, sel silikon yang digunakan untuk
mengubah
energi
matahari
menjadi
sumber
energi
mulai
diperhitungkan karena dapat digunakan bagi satelit angkasa luar190. Pemanfaatan energi sinar matahari belum maksimal dilakukan di Indonesia mengingat rata-rata intensitas sinar matahari tidak terlalu banyak dan baru dikembangkan untuk hotel-hotel sebagai pemanas air di bak mandi dan pada daerah di kawasan pulau-pulau terluar di Indonesia.
d. Energi Angin Sinar matahari memanaskan tanah dan menyebabkan atmosfer menjadi hangat. Ketika udara panas naik, mengurangi tekanan atmosfer bumi dan udara dingin ditarik untuk mengambil tempatnya dimana udara dingin tersebut disebut angin191. Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau disebut PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) belum populer di Indonesia, padahal angin selalu ada dan kencang di daerah pantai, dimana Indonesia merupakan negara dengan luas pantai terpanjang di dunia.
e.
Bahan Bakar Nabati Contoh dari bahan bakar nabati antara lain dari sistem biokilang atau biorefinery yang sedang dikembangkan oleh tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan tim peneliti Universitas Kobe192. Biokilang ditujukan untuk menghasilkan bahan bakar nabati dan
190
Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 131. Periksa Sutarno, Op., Cit, hlm. 145. 192 Periksa Kompas, LIPI Rintis Biokilang Generasi Kedua, 22 Januari 2014, hlm. 14. 191
bahan kimia dengan menggunakan mikroba super untuk memproduksi bahan tersebut. Hasil pengolahan biokilang diharapkan menghasilkan bioetanol, bioplastik dan bahan biokimia lain. Limbah yang dipilih berupa limbah tandan kosong kelapa sawit di industri kelapa sawit dan bagas dari industri gula193. Menurut W. Shepherd dan D.W Shepherd194 dalam bukunya Energy Studies mengungkapkan bahwa ada 2 (dua) permasalahan mendasar di bidang energi, yaitu: 1.
A need for a continuing sources of gasoline and diesel fuel for motor vehicles and aircraft.
2.
A need for continuing supply of prime fuel for use in the generation of electricity (on the assumption that oil and natural gas will ultimately be unvailable). Kemudian mereka mengatakan bahwa permasalahan pertama (No. 1) di atas,
concerning oil supply, can be addressed in terms of: a. b. c. d. e. f.
new oilfield discoveries; enhanced recovery of natural crude oil; development of an economic synthetic fuels industry, such as tar sands; major social adjustments in the pattern of private motoring; some alternative form of road transportation (such as the electric car); further development of mass transportation systems using electricity powered rail vehicles.
Kemudian permasalahan kedua (No. 2) tersebut W. Shepherd dan D.W. Shepherd195 mengatakan bahwa concerning electricity generation, can be addressed simultaneously on both short term and long term levels. In the short term:
193 Riset tersebut didanai oleh Jepang melalui Proyek JST-JICA SATREPS dengan jumlah dana sekitar 50 miliar rupiah untuk penelitian selama 5 tahun. Adapun dana penelitian tersebut dibagi sejumlah 20 miliar rupiah dari JST (Japan Science and Technology) untuk peneliti dari Universitas Kobe dan dana 30 miliar rupiah untuk peneliti dari Indonesia. Periksa Kompas, Lengan Kapang Urai Biomassa, 29 Januari 2014, hlm. 14. 194 W. Shepherd and D.W Shepherd, Energy Studies, Imperial College Press, London, 1998, p. 374-375. 195 Ibid.
a. b.
Coal and coal products; Reinstatement and increased use nuclear fission power, using breeder reactors.
In the long term, the future seems to lie with renewable energy resources: a. solar energy: - photovoltaic conversion; - solar-thermal systems; - wind turbine systems; - ocean thermal currents; - water wave energy; - hydro-power; - biomass and photosysthesis; b. geothermal energy; c. gravitational energy - tidal energy d. thermonuclear fusion. J.
Tinjauan Perbandingan Pengaturan Energi Beberapa Negara di Dunia 1.
Jerman Jerman sukses membangun kincir-kincir angin pembangkit listrik yang memberikan listrik sebesar 17 GW (Giga Watt)196. Pada tahun 2009 Jerman menginvestasikan dananya sebesar 20,4 miliar euro dimana investasi terbesar dibidang sel fotovoltaik sejumlah 12.000 juta euro dan energi angin sebesar 2.650 milyar euro. Berdasarkan investasi tersebut Jerman memperoleh pemasukan (dua besar) dihasilkan oleh biomassa sebesar 4.300 miliar euro dan tenaga angin sebesar 3.400 miliar euro dengan total 17,1 miliar euro197. Jerman mempunyai regulasi yang mengatur energi antara lain: 1) Renewable Energy Sources Act 2000 and revision 2004, 2009; 2) Electricity Feed in Act 1991;
196
Esmeralda Contessa, Duddy Priyatna, dan Haris Munandar, Op., Cit, hlm. 25. Nicolas Oetzel, Renewable Energy Sources Act (EEG) Key Features, Development and Perspectives, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Berlin, 18 November 2010. www.feed-in-cooperation.org/.../8th-IFIC-WS_O... diakses pada10 Juli 2014 jam 17.20 WIB. 197
2.
Jepang Jepang tidak berbeda dengan negara-negara lain didunia, di negara ini menggunakan energi untuk apapun. Konsumsi energi sebagian besar didominasi oleh minyak dan gas bumi. Tidak hanya itu, Jepang juga menggunakan
kekayaan
intelektualnya
di
bidang
teknologi
untuk
mengembangkan energi nuklir guna mencukupi kebutuhan listrik di negara itu. Jepang menginvestasikan lebih dari 70 juta dolar Amerika Serikat untuk pengembangan dan penelitian tenaga nuklir sejak tahun 1980 yang menjadikan Jepang sebagai negara dengan kapasitas daya nuklir ketiga di dunia198. Regulasi di bidang energi yang dimiliki oleh Jepang antara lain: 1) Atomic Energy Basic Act 1955; 2) Basic Energy Act 2002; 3) Electricity Business Act dan Basic Act on Energy Policy
3.
China Sikap bangsa China terhadap hukum dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran besar Konfusius (551-479 SM). Pengaruhnya terhadap keseharian cara hidup bangsa China belum ada tandingannya sampai sekarang. Salah satu landasan pandangan Konfusianisme terhadap dunia diwakili oleh konsep “harmoni kosmis” artinya alam semesta yang seimbang, damai, dan tertata secara harmonis. Diyakini bahwa pada dasarnya individu itu baik dan tidak seharusnya harmoni ini diusik dengan saling berkonflik, tetapi dengan rendah hati tetap menempati posisi masing-masing dan bersungguh-sungguh mengikuti aturan etika perilaku yang berlaku bagi mereka yang diadaptasi
Periksa Linda Mc Cann, Japan’s Energy Security Challenges: The World is Watching, Department of Defence, October 2012. Diakses dari laman http://www.defence.gov.au/adc/docs/Publications2012/08_SAP%20Linda%20McCann%20%20Japan.pdf diakses pada 23 Juni 2014 jam 15.40 WIB. 198
sedemikian rupa dalam berbagai situasi dan dalam berhubungan dengan sesama individu, dan alam199. China200 sejak tahun 1949 bekerja sama dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) untuk mengeksploitasi semua sumber daya alamnya. Kemudian disusun kebijakan energi yang masuk dalam perencanaan nasional dimana institusi yang bertanggung jawab adalah KPN (Komisi Perencanaan Nasional) atau State Planning Commission yang dibentuk pada 1952. Komisi ini bertugas membuat rencana pembangunan lima tahunan. Khusus kebijakan energi, mereka mendapat arahan dari State Council. KPN mempunyai beberapa fungsi yaitu: Pertama; mengeluarkan kebijakan tentang investasi, harga, produksi, distribusi, rencana produksi, ekspor impor, dan tenaga kerja di bidang energi. Kedua; menyusun kebijakan energi lima tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dimana KPN mempunyai dua biro khusus yaitu Fuel and Planning Bureau dan Energy Conservation Bureau201. Selain KPN terdapat Kementerian Industri Minyak serta Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral dimana kedua kementerian ini didukung oleh 2 SOE (State Owned Enterprise), CNOOC (China National 199
Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 275276, terjemahan dari Michael Bogdan, Comparative Law, Kluwer and Taxation Publishers, 1994. Dalam beberapa hal dikatakan bahwa The Chinese government, for example, used to control its people and its regions through military power, the appointment of key personnel, and money. Today, the global capital markets, the investment strategies of global corporations, and the growing autonomy of regional economic activities provide a discipline that prevents it from exercising control of this sort. Periksa Kenichi Ohmae, The End of The Nation State: The Rise of Regional Economies, The Free Press, New York, p. 72. 200 Dulu selama 30 tahun lebih Cina menutup diri dan berusaha melawan arus sejarah perdagangan internasional, sebaliknya, Cina berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa harus berhubungan dan berdagang dengan negara lain. Sosialisme hendak dicapai metode sosialisme pula, tetapi gagal. Deng Xiaoping menyadari kesalahan ini. Dalam menanggapi semboyan Revolusi Kebudayaan (1966-1969), bahwa lebih baik membangun masyarakat miskin dibawah sosialisme dari pada masyarakat kaya di bawah kapitalisme, Deng Xiaoping menjawab, “This is absurd! ...We would like to expand the role of the market economy as we develop ...” tetapi agar tidak dituduh “revisionis”, ia menambahkan bahwa, “... In no way will it change our country’s socialist system.” Rupanya masyarakat sosialis yang dikehendakinya hendak ditempuh melalui upaya kapitalis. Periksa Charles Himawan, Hukum Sebagai Panglima, Kompas, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, hlm. 106. 201 Periksa Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono, Strategi Tiga Naga: Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia, Kepik Ungu kerjasama dengan CEACoS (Center for East Asian Cooperation Studies) Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Jakarta, 2010, hlm. 43-44.
Offshore Oil Corporation)202 dan Sinopec (China Petroleum and Chemical Company)203 yang dibentuk pada tahun 1982 dan 1983. Sebelum tahun 1998, negara China merupakan negara pengekspor minyak tetapi setelah tahun 1998 China menjadi negara pengimpor minyak. Perekonomian China sejak tahun 2006 semakin pesat dengan menjadi pengimpor minyak terbesar kedua di dunia204. Kondisi ini membuat perusahaan-perusahaan minyak China menjadi agresif dengan membangun stasiun-stasiun bahan bakar dan menanamkan modalnya untuk eksplorasi migas di luar negeri. Menurut Xin Liu dan Honglin Li, regulasi dan legislasi Cina dibagi dalam periode transisi ekonomi dalam tiga tahapan, yakni205: a.
Tahun 1950 - 1980 Pada masa ini206 MFI (Ministry of Fuel Industry)207 mulai mengatur batubara, minyak dan listrik dan mereka membuat rencana ekonomi melalui The Organic Law of The Fuel Industry 1950. Lebih lanjut dikatakan: “The implementation of governmental energy plans by energy enterprises was an expansion of government order to the energy
202
CNOOC dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas melakukan eksplorasi dan produksi minyak di lepas pantai, serta bekerjasama dengan perusahaan multinasional. Ibid, hlm. 44. 203 Sinopec merupakan BUMN yang menggabungkan fungsi dari Kementerian Industri Minyak dan Kementerian Industri kimia dan memiliki tugas melakukan eksplorasi minyak dan gas dimana pada akhir 1980-an terbentuk CNPC (China National Petroluem Company) yang menggantikan peran Kementerian Industri Minyak yang berbentuk holding company. Ibid. 204 Periksa Rhenald Kasali, Reinventing, Mizan, Jakarta, 2016, hlm. 259. 205 Periksa Xin Qiu dan Honglin Li, Energy Regulation and Legislation in China, Environmental Law Institute, Washington, 2012. Diakses dari http://www.epa.gov/ogc/china/Qiu.pdf, pada 30 Mei 2014 jam 09.22 WIB. 206 Selama periode prareformasi ekonomi pada 1978 sampai akhir 1980-an peran pemerintah Cina sebagai regulator, operator, dan distributor begitu kuat yang sesuai dengan asas Partai Komunis Cina yang mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Pemerintah Cina memutuskan untuk menyerahkan hak pengelolaan sektor migas ketangan BUMN (berbeda dengan di Indonesia dimana kita menyerahkan pengelolaan sektor migas kepada pihak asing). Periksa Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono, Op., Cit, hlm 45. 207 MFI responsible for: (1) deciding development plans for the fuel industry and approving the structure of fuel industry and operational plans of fuel enterprises; (2) organizing enterprises’ construction and production, including finance, materials, and technology; (3) setting up technical standards. and. improving the enterprises’ capacity; (4) monitoring the operation of private fuel companies; and (5) training technical leaders and instructing schools, research entities, and other social organizations with a focus on fuel issues. Ibid.
sector. Due to the lack of separation between the market and the. government, there was neither energy regulation nor a need for regulation. From this perspective, energy regulations at this time. were not really laws, but energy production plans and administrative orders”. b.
1980-1990 Pada masa ini legislasi difokuskan untuk perubahan sistem yang membuka pasar energi dan mengakomodasi berbagai pelaku pasar. Sebagai contoh pada 1985 di sektor ketenagalistrikan, Cina menggunakan legislasi untuk mendiversifikasi pasar. The Temperare Regulation on Encouraging Investment to Electricity Industry and Using Multiple Electricity Pricing Models established the principle that anyone cold invest in power plants, but the government controlled the power grid.
c.
Tahun 2000 sampai sekarang Pemerintah Cina memberikan kuasa pengelolaan kepada BUMN akan meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor migas dalam negeri, sehingga terjadi pengurangan peran pemerintah dalam menyusun strategis operasi dimana pemerintah lebih berfokus dalam perumusan kebijakan nasional208. Di Cina terdapat Law of the People’s Republic of China on Science and
Technology Progress dan Law of the People’s Republic of China on Popularization of Science and Technology209. Di dalam Law of the People’s Republic of China on Science and Technology Progress menegaskan bahwa negara harus melindungi kebebasan ilmiah, mendorong eksplorasi ilmiah dan inovasi teknologi sehingga dapat meningkatkan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) sampai tingkat mahir di dunia. Negara dan seluruh masyarakat harus
208 209
Periksa Tirta N. Mursitama dan Maisa Yudono, Op., Cit, hlm 45. Periksa Sabartua Tampubolon, Op., Cit, hlm. 99.
menghormati ilmu, bakat, nilai kreativitas iptek dan melindungi hak kekayaan intelektual210. Cina juga merupakan negara produsen dimetil eter di Asia yang paling progresif dengan konsumsi mencapai 120.000 ton per tahun untuk aerosol propellant, bahan baku industri kimia, dan bahan bakar rumah tangga yang dicampur dengan elpiji211.
4.
Malaysia Malaysia mempunyai luas area 329.733 km2 dengan populasi sebesar 28,3 juta jiwa (sensus 2010) yang berdasarkan National Electricity Generation 2011212 dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu Peninsular213, Sabah214 dan Sarawak215. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia tidak terlepas dari dinamika
210
perpolitikan216
yang
mempengaruhi
negara
ini.
Kemajuan
Ibid, hlm. 100. Dimetil eter merupakan bahan bakar terbarukan yang dapat dicairkan dengan karakter seperti elpiji. Sumber dimetil eter dapat berasal dari gas alam, batubara, limbah plastik, limbah kertas, limbah pabrik gula, dan biomassa. Periksa Kompas, Kesempatan bagi Dimetil Eter, 15 November 2013, hlm. 14. 212 Malaysia Nuclear Power Corporation, Nuclear Power Pre-Project Activities in Malaysia, periksa www.werc.or.jp/werc_english/achievement/13-pdf/Session3/3 Malaysia.pdf, diakses 21 Juni 2014 jam 16.00 WIB. 213 Daerah Peninsular tahun 2011 tercatat mempunyai produksi listrik sebesar 103, 643 GWh, dimana sektor penyumbang terbanyak berasal dari gas (44,9%), dan tambang (42,9%). Ibid. 214 Daerah Sabah tahun 2011 menghasilkan 4,984 GWh (giga watt hour) dimana sektor pendukung terbanyak dari gas (63%) dan diesel (24%). Ibid. 215 Daerah Serawak menghasilkan 216 Kebijakan industrialisasi yang dimulai sejak masa kolonial Inggris hingga berakhir pada 1957 melalui penyerahan kedaulatan dari pemerintahan kolonial Inggris ke Federasi Malaya. Pemerintahan Malaysia sendiri dikendalikan oleh koalisi BN (Barisan Nasional) yang merupakan koalisi dari multipartai multietnis yang dipimpin oleh UMNO (United Malaya National Organization). Adapun perekonomian Malaysia bisa maju seperti sekarang ini dikarenakan koalisinya kompak sejak awal merdeka sampai sekarang. Periksa Budi Winarno, Op., Cit, hlm. 205. 211
perekonomian Malaysia mulai dirasakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mahattir Mohammad dengan industrialisasi yang menempatkan etnis Melayu (warga asli Malaysia) sebagai “tuan di negara sendiri”217. Malaysia di bidang nuklir mempunyai lembaga AELB (Atomic Energy Licensing Board) atau badan pengatur nuklir dan aktivitas radiasi di Malaysia di bawah Act 304 dan Relevant Authority di bawah Act 708. Atomic Energy Licensing Act 1984 (Act 304) dan Strategic Trade Act 2010 (Act 708)218. Kemudian selain itu regulasi yang mengatur bidang energi di Malaysia antara lain: a.
Petroleum Development Act1974and amandement 1975, 1981;
b.
Petroleum and Electricity Act 1974;
c.
Atomic Energy Licensing Act 1984;
d.
Electricity Supply Act 1990 (mulai efektif 5 Desember 2008)219;
217
Proses untuk menjadikan Malaysia sebagai Tuan di negeri sendiri tidak mudah, karena sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dengan menerapkan kebijakan kolonial Inggris yakni semangat usaha bebas (free enterprise) dan pasar bebas (free market) yang menghendaki campur tangan minimal negara sehingga memunculkan dominasi etnis Cina dan negara-negara Barat di bidang pertambangan dan kepemilikan modal. Oleh karena hal tersebut, pecah kerusuhan anti Cina pada 13 Mei 1969. Akibat krisis politik tersebut, pemerintah Malaysia menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy) pada 1971 dengan mengganti sistem ekonomi bebas dengan kebijakan ekonomi baru yang memberikan peran aktif negara dalam bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan selama kurun waktu 1971 hingga 1990 menjadikan kepemilikan saham oleh Bumiputera Malaysia naik dari 2 prosen di tahun 1971 menjadi 30 prosen pada 1990, sedangkan kepemilikan asing menurun dari rata-rata 63 prosen manjadi 30 prosen. Periksa Edmund T. Gomez dan Jomo KS, Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage and Profits, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Ibid, hlm 205-207. 218 Keunggulan Malaysia dalam hal pengembangan nuklir terletak pada lokasi yang strategis antara dua rute perdagangan besar, pertumbuhan transshipment hubs terbesar di Asia, emerging global suppliers of sophisticated dual-use technologies, share of global high tech trade increasing and diversifying, dan high level of cross-border transfers. Periksa Andrew Yeoh Siong Hu, Export Control of The Nuclear Related Items, Atomic Energy Licensing Board, Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) Malaysia dari laman www.simul-conf.com/outreach/2011/malaysia/2-1_Mr. _Yeoh.pdf, diakses 21 Juni 2014, jam 16.00 WIB. 219 Hal-hal penting dari ketentuan Electricity Supply Act antara lain mengenai applied to big energy users, appointment and notification of Electrical Energy Manager, Kebijakan Electrical Energy Management, Audit energi, rekomendasi untuk electrical energy management, monitoring and keeping of records, dan periodical reporting. Periksa Ahmad Zairin Ismail, Energy Efficiency and Energy Management Initiatives in Malaysia, Malaysian Green Technology Corporation, 4th October 2012 diakses dari laman http://home.jeita.or.jp/greenitpc/activity/symposium/120803/pdf/sympo_2012_s02_3.pdf, pada 23 Juni 2014 jam 15.39 WIB.
e.
Renewable Energy Act2011 (Disahkan pada 27 April 2011)220; 1) Energy Commission Act 2011;
5.
Brasil Berdasarkan Regulation of the Petroleum Industry, Law No. 9478 pada 6 Agustus 1997 dibentuk The National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofules (ANP) dimana merupakan entitas integral dari the Indirect Federal Administration. ANP merupakan badan pengatur ekstor industri khusus minyak, gas alam dan produk derivatnya dan biofuel dimana badan ini berafiliasi dengan Kementerian Pertambangan dan Energi221. Di bidang energi terbarukan, Brasil sukses mengembangkan ethanol yang didukung dengan situasi politik, transportasi dan buruh yang murah serta kontrol harga yang ketat dari pemerintah222. Brazil menargetkan pada tahun 2020 memiliki pembangkit hydro berkapasitas 121,6 GW, angin 11,5 GW dan biomass 9,2 GW. Adapun kapasitas energi terbarukan Brasil total sejumlah 109,6 GW. Brasil memiliki beberapa regulasi yang mengatur bidang energi antara lain: 1) Electricity Act; 2) Renewable Energy Law 2005.
220
Renewable Energy Act is an act to provide for the establishment and implementation of a special tariff system to catalyze the generation of renewable energy and to provide for related matters. Periksa Wei Nee Chen, Renewable Energy Status in Malaysia, 4 December 2012 (Sustainable Energy Development Authority Malaysia), diakses http://www.mida.gov.my/env3/uploads/events/Sabah04122012/SEDA.pdf, pada 23 Juni 2014 jam 15.40 WIB. 221 Periksa OGP: Regulators use of standards, Report No. 426 Maret 2010, International Association of Oil & Gas Producers, diakses dari laman http://www.ogp.org.uk/pubs/426.pdf, pada 23 Juni 2014 jam 19.00 WIB. 222 Periksa tulisan Nancy I. Potter, How Brazil Achieved Energy Independence and the Lessons the United States should Learn from Barzil’s Experience. Diakses dari laman https://law.wustl.edu/WUGSLR/Issues/Volume7_2/Potter.pdf, pada 23 Juni 2014 jam 18.10 WIB.
K. Penelitian yang Relevan Penelitian dan tulisan ilmiah yang membahas mengenai ketahanan energi dari aspek hukum dapat dikatakan langka, mengingat kajian terhadap ketahanan energi pada dasarnya banyak dilakukan oleh para peneliti yang menekuni bidang selain ilmu hukum. Adapun para sarjana hukum ada yang meneliti di bidang energi, tetapi hanya meneliti sub-sub tertentu dari energi seperti kontrak di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lain-lain. Maka dari itu, kajian di bidang energi yang membutuhkan penguasaan ilmu hukum yang multi disipliner ini membuat Peneliti mencari dan meneliti hasil-hasil karya peneliti yang kiranya relevan dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya penulisan ini. Berdasarkan penelusuran yang Peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian yang Peneliti anggap relevan dengan penelitian ini, antara lain: 1.
Master Thesis dengan judul “The European Energy Security”, karya Laurent Steveny pada Masaryk University Faculty of Social Science M.A in European Politics, 2007223. Penelitian Laurent Steveny menyoal apa itu energi. Kemudian relasi antara ekonomi dan energi, dan bagaimana orientasi politik European Union kedepan.
2.
Makalah Pendekatan Strategi Energi (Jaringan Pembangunan Berkelanjutan). 2009 pada Translation No. WB10JUN03. Grup Bank Dunia224. Dalam makalah ini menyoal tentang kurangnya kapasitas pasokan yang diperburuk dengan infrastruktur energi yang beroperasi jauh melebihi masa hidupnya dan sudah segera diganti. Adapun tujuan makalah tersebut hendak
223 Di dalam pengantar, Laurent Steveny mencoba menunjukkan orientasi yang digagas oleh European Union tidak konsisten guna menghadapi tantangan energi di masa depan. Kemudian orientasi yang dipilih oleh anggota European Union tidak kompatibel dalam pasar bebas dan dapat membahayakan dependensi energi European Union. http://is.muni.cz/th/206219/fss_m/Master_Thesis_European_Energy_Security.pdf?lang=en, diakses 24 Juni 2014, jam 14.58 WIB. 224 http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/ApproachPaper_Bahasa.pdf, diakses pada 3 Februari 2014 jam 12.56 WIB.
mengantarkan225 pada peningkatan akses dan keandalan pasokan energi, dan memfasilitasi pergeseran ke jalur pengembangan energi yang lebih berkelanjutan dari sudut lingkungan hidup226. 3.
Tesis karya Pranawaningtyas yang berjudul “Proyeksi dan Optimalisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan”. Program Pascasarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun 2009227. Tesis ini pada intinya menginginkan adanya kebijakan diversifikasi sehingga dapat mendorong pemanfaatan energi terbarukan di tahun 2025 untuk mensubtitusi energi fosil. Kemudian dengan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan per sektor dilakukan dengan mempertimbangkan biaya, efisiensi teknologi, demand, per sektor dan potensi energi terbarukan.
4.
Winahyu Erwiningsih228, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945”, Jurnal Hukum No Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009. Tulisan karya Winahyu Erwiningsih ini menyoal bagaimana pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
225
Setidaknya kata hukum dimunculkan sebanyak 5 (lima) kali. Hal ini menunjukkan bahwa World Bank menaruh harapan besar pada hukum untuk mengantarkan negara-negara “pasien” mereka untuk menggunakan hukum sebagai sarana peningkatan akses di bidang energi dan melakukan pengembangan teknologi yang kaitannya dengan energi. Harapan tersebut muncul di halaman 1 (satu) dalam kalimat, “ketika pasar energi memperhatikan supremasi hukum kemungkinan besar akan terbukti efisien dan membantu menciptakan lingkungan hidup yang memungkinkan sehingga dapat menarik dan mempertahankan pembiayaan swasta.” 226 Pada makalah ini mengusulkan kepada Grup Bank Dunia (World Bank Group) meningkatkan upayanya untuk memantapkan tata sektor usaha swasta yang berkaitan dengan utilitas publik, membantu pemerintah dan instansi membentuk “kerangka hukum, peraturan kontraktual dan fiskal yang jelas dan adil, mengatur sektor tersebut secara efektif dan meningkatkan tata kelola pasar, mengumpulkan data secara sistematik; dan mengupayakan agar informasi kebijakan, peraturan, pasokan, dan permintaan energi, harga, pajak, bantuan yang disediakan untuk badan usaha energi, dan kewajiban bersyarat bagi negara tersedia secara teratur untuk memberi informasi kepada masyarakat luas dan para investor. Ibid, hlm 30. 227 Periksa laman http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122057-T%2025905Proyeksi%20dan%20optimasi-HA.pdf, diakses pada 3 Februari 2014 jam 12.33 WIB. 228 Winahyu Erwiningsih, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945,” Jurnal Hukum No Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.
5.
Rahim Rahimov, Thesis, The European Union’s Eastern Partnership and Energy Security Issues, Department of International Relations of Hult International Business School in London, United Kingdom, 2010229. Penelitian Rahim Rahimov memberikan kesimpulan bahwa unifikasi Eropa melahirkan suatu jalan perekonomian swasta yang unik dan terintegrasi dengan kebutuhan keamanan di lingkungan selama perang dan kemudian mengalami tekanan pada Perang Dingin. Perekonomian swasta telah sukes diaplikasikan sebagai penyelesaian konflik dan penambahan integrasi perekonomian membuat dimensi politik yang meyakinkan. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, politik dan perekonomian terintegrasi semakin cepat dan semakin bagus dengan ditandai dengan kesepakatan Uni Eropa pada 1993.
6.
Elinur, DS Priyarsono, Mangara Tambunan dan Muhammad Firdaus, Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia dalam Indonesia Journal of Agricultural Economics (IJAE) Volume 2 Nomor 1 Desember 2010. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini bahwa konsumsi energi yang meningkat di Indonesia cenderung boros mengingat cadangan energi fosil semakin menipis dan pengembangan energi alternatif yang cenderung lambat230.
7.
Master Thesis in Energy Management oleh Hamilton Ikechukwu Egboh231, dengan judul Clean Energy in Norway: A Case Study for Nigerian Electricity Development, University of Norland Bodo Graduate School of Business, 2011. Penelitian ini menyoal “how could Norwegian clean energy technology be implemented in Nigeria and what the implications?” Atau dalam terjemahan
229
http://www.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/EasternPartnership.pdf, diakses pada 24 Juni 2014, jam 15.08 WIB. 230 Elinur, DS Priyarsono, Mangara Tambunan dan Muhammad Firdaus, “Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia”, Indonesia Journal of Agricultural Economics (IJAE), Volume 2 Nomor 1 Desember 2010, hlm. 4. 231 http://brage.bibsys.no/hibo/retrieve/2108/Egboh_H.pdf, diakses pada 3 Februari 2014, jam 13.04 WIB.
bebas Peneliti, bagaimana teknologi energi bersih dari Norwegia bisa diimplementasikan di Nigeria dan apa implikasinya? 8.
Disertasi dari Dewi Aryani yang berjudul “Skenario Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012. Penelitian ini mengambil pokok permasalahan : a.
Bagaimana potret energi Indonesia saat ini?
b.
Bagaimana deskripsi skenario kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035?
c.
Bagaimanakah grand strategy kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035?
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa kondisi energi Indonesia saat ini dapat dilihat berdasarkan dua indikator yakni kebutuhan atas energi dan ketersediaan energi. Berdasarkan kedua indikator tersebut saat ini konsumsi energi Indonesia sangat tinggi yang tidak didukung dengan ketersediaan energi yang
memadai.
Sampai
beberapa
tahun
ke
depan
Indonesia
masih
ketergantungan dengan energi fosil, khususnya minyak bumi. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah, efisien, dan ramah lingkungan. 9.
Penelitian hukum (skripsi) karya Eka Astiti Kumalasari232 yang berjudul “Peranan Perusahaan Migas Asing Terhadap Ketersediaan Energi Indonesia.” Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013. Penelitian ini mempermasalahkan tiga hal. Pertama bagaimana keamanan pasokan energi Indonesia, kedua bagaimana peranan perusahaan migas asing
232
Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2013, jika merujuk pada kesimpulan penelitian, maka Indonesia akan mengalami masalah energi yang berat akan ketersediaan energi (ketahanan energi) pada tahun 2025, atau malah bisa sebelum itu tahun 2025. Periksa lebih lanjut di laman http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6190/Skripsi%20Eka%20Astiti%20Kumalas ari.pdf?sequence=1, diakses pada 4 Januari 2014, jam 10.37 WIB.
terhadap ketersediaan energi Indonesia, ketiga bagaimana strategi pengelolaan migas untuk menopang ketersediaan energi Indonesia233. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Astiti Kumalasari tersebut adalah pertama, Indonesia memiliki ketergantungan sangat besar akan jenis sumber energi minyak, padahal Indonesia hanya memiliki cadangan minyak potensial yang hanya bertahan untuk 12 tahun. Konsumsi yang sangat besar ini mendorong
Indonesia
untuk
mengimpor
minyak
dari
Timur
Tengah.
Ketergantungan yang sangat besar akan satu jenis minyak membuat keamanan pasokan energi Indonesia menjadi rawan. Selain itu, sumber impor minyak Indonesia kebanyakan berasal dari Timur Tengah, hal ini menambah resiko akan ketidak amanan pasokan tersebut, yang pada akhirnya disimpulkan keadaan pasokan energi Indonesia pada posisi yang tidak aman234. Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa perusahaan migas asing memiliki andil yang besar dalam produksi migas Indonesia. Sebagaian besar produksi minyak dan gas Indonesia dikuasai oleh operator perusahaan energi asing. Kehadiran mereka berkontribusi pada proses eksplorasi untuk menemukan cadangan dan ladang migas baru. Namun pada proses produksi sayangnya hasil dari produksi tersebut tidak kembali kepada negara Indonesia melainkan dijual ke luar negeri. Hal ini membuat kebutuhan energi dalam negeri tidak terpenuhi yang akhirnya berujung pada impor minyak ataupun impor gas. Kehadiran perusahaan migas asing seharusnya dapat diberdaya gunakan untuk memenuhi ketersediaan energi Indonesia, mereka bisa menjadi partner yang kuat untuk menemukan cadangan energi baru dan sumber pasokan energi Indonesia. Namun kebijakan pemerintah Indonesia hingga saat ini masih berorientasi ekspor sehingga pasokan energi Indonesia harus didatangkan dari luar negeri. Hal ini 233
Kelemahan penelitian ini terletak dalam perumusan kesimpulan di halaman 91-92 yang tidak sinkron bentuknya dengan rumusan masalah di halaman 14 (halaman 14 memuat 3 rumusan masalah). Seharusnya pada halaman 91-92 disimpulkan pada penjabaran angka 1, angka 2, dan angka 3, sedangkan pada kesimpulan hanya terdapat 2 kesimpulan. 234 Ibid, hlm. 91.
justru membuat kehadiran mereka menjadi penyebab ketidak amanan ketersediaan energi nasional235. 10. Anton Rahmadi, Menuju Ketahanan Energi Indonesia di Masa Depan, Makalah disajikan pada Dialog Visi Negara Kesejahteraan 2045, Kerjasama DPP Partai Golongan Karya dan Universitas Mulawarman, Samarinda 6 Juli 2013236. Makalah yang disajikan oleh Anton Rahmadi menyoal permasalahan energi nasional dan menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia mengalami silent energy crisis dimana minyak bumi, gas dan batubara akan semakin menipis dan habis. Kemudian subsidi energi menempatkan APBN terbebani, dan bauran energi sampai tahun 2010 masih didominasi oleh minerba. 11. Penelitian hukum (skripsi) dari Agung Budi Prasetiyo, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pemanfaatan Sumber Energi Minyak Bumi (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional). Penelitian dari Agung Budi Prasetiyo ini menyoal bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait upaya pelestarian fungsi lingkungan dalam pemanfaatan sumber energi minyak bumi, dan bagaimana kesesuaian upaya pelestarian fungsi lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan isi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
235
Ibid, hlm. 92. Periksa http://arahmadi.net/tulisan/ketahanan-energi-2013.pdf, diakses 24 Juni 2014, jam 15.08 WIB. 236
Penelitian yang relevan sebagaimana telah dipaparkan, pada dasarnya berbeda dengan rencana penelitian yang Peneliti buat. Adapun perbedaannya terletak pada bagian berikut: Tabel 5. Perbedaan Penelitian Peneliti dengan Penelitian yang Relevan Judul Penelitian 1. Master Thesis dengan judul “The European Energy Security”, karya Laurent Steveny pada Masaryk University Faculty of Social Science M.A in European Politics, 2007237.
2.
Permasalahan 1. Penelitian Laurent Steveny menyoal apa itu energi. 2. Apa relasi antara ekonomi dan energi. 3. Bagaimana orientasi politik European Union (Uni Eropa) ke depan.
Makalah Pendekatan Kurangnya Strategi Energi (Jaringan pasokan Pembangunan diperburuk 237
Perbedaan Penelitian Laurent Steveny membahas mengenai permasalahan energi di European Union, sedangkan Penelitian yang kami angkat berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan menitikberatkan pada kebijakan penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan, sehingga dari obyek kajian atau bahan hukum yang berlaku dan karakteristiknya sudah menunjukkan perbedaan disamping bidang keilmuan yang diambil juga berbeda Laurent Steveny dari sisi politik sedangkan Peneliti dari aspek hukum.
kapasitas Makalah yang disajikan yang oleh Bank Dunia (World dengan Bank) pada dasarnya
Di dalam pengantar, Laurent Steveny mencoba menunjukkan orientasi yang digagas oleh European Union tidak konsisten guna menghadapi tantangan dimana European Union harus berhadapan dengan masa depan. Kemudian orientasi yang dipilih oleh anggota European Union tidak kompatibel dalam pasar bebas dan dapat membahayakan dependensi energi European Union. http://is.muni.cz/th/206219/fss_m/Master_Thesis_European_Energy_Security.pdf?lang=en, diakses 24 Juni 2014, jam 14.58 WIB.
Berkelanjutan). Translation WB10JUN03. Bank Dunia
3.
2009. infrastruktur energi yang No. beroperasi jauh melebihi Grup masa hidupnya dan sudah segera diganti. Adapun tujuan makalah tersebut hendak mengantarkan pada peningkatan akses dan keandalan pasokan energi, dan memfasilitasi pergeseran ke jalur pengembangan energi yang lebih berkelanjutan dari sudut lingkungan hidup.
Tesis karya Pranawaningtyas yang berjudul “Proyeksi dan Optimalisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan”. Program Pascasarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun 2009
Tesis ini pada intinya menginginkan adanya kebijakan diversifikasi sehingga dapat mendorong pemanfaatan energi terbarukan di tahun 2025 untuk mensubtitusi energi fosil. Kemudian dengan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan per sektor dilakukan dengan mempertimbangkan biaya, efisiensi teknologi, demand, per sektor dan potensi energi terbarukan
mengkaji aspek energi secara umum, walaupun beberapa kali disinggung kebutuhan peran hukum didalamnya. Berbeda dengan Peneliti, kajian yang dibahas khusus mengenai kebijakan penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan. Hukum yang mengatur energi di beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Cina, Jerman dan Brasil yang Peneliti pilih mampu untuk diambil model hukum kebijakan penguasaan negara seperti apa yang kiranya dapat diterapkan di Indonesia. Perbedaan nampak dari sisi keilmuan, bahwa Tesis karya Pranawaningtyas merupakan karya di bidang sains, sedangkan apa yang kami kaji dari aspek hukum yang tentunya berbeda dengan bidang sains (dari sisi metodologi, penggunaan teori, asas, dan lain-lain).
4.
Winahyu Erwiningsih238, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945”, Jurnal Hukum No Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.
Tulisan karya Winahyu Erwiningsih menyoal bagaimana pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Perbedaan karya Winahyu Erwiningsih dengan yang kami teliti adalah konteks yang diteliti. Tulisan karya Winahyu Erwiningsih menitikberatkan pada obyek kajian pertanahan, sedangkan obyek kajian yang kami teliti menitikberatkan bidang energi dan korelasinya dengan hukum.
5.
Rahim Rahimov, Thesis, The European Union’s Eastern Partnership and Energy Security Issues, Department of International Relations of Hult International Business School in London, United Kingdom, 2010.
Penelitian Rahim Rahimov memberikan kesimpulan bahwa unifikasi Eropa melahirkan suatu jalan perekonomian swasta yang unik dan terintegrasi dengan kebutuhan keamanan di lingkungan selama perang dan kemudian mengalami tekanan pada Perang Dingin. Perekonomian swasta telah sukes diaplikasikan sebagai penyelesaian konflik dan penambahan integrasi perekonomian membuat dimensi politik yang meyakinkan. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, politik dan perekonomian terintegrasi semakin cepat dan semakin bagus
Penelitian Rahim Rahimov mirip dengan penelitian dari Laurent Steveny yang menempatkan kajian penelitian di European Union (Uni Eropa). Perbedaannya terletak pada ekonomi politik yang dibahas oleh Laurent Steveny yang tidak dibahas oleh Rahim Rahimov dan energy security yang dibahas oleh Rahim Rahimov yang tidak dibahas oleh Laurent Steveny. Peneliti membahas kebijakan penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan yang tidak dibahas oleh Rahim Rahimov dan Laurent Steveny.
Winahyu Erwiningsih, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945,” Jurnal Hukum No Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009. 238
dengan ditandai dengan kesepakatan Uni Eropa pada 1993 6.
Elinur, DS Priyarsono, Mangara Tambunan dan Muhammad Firdaus, Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia dalam Indonesia Journal of Agricultural Economics (IJAE) Volume 2 Nomor 1 Desember 2010.
Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ini menunjukkan: a. konsumsi energi sektor industri, sektor rumah tangga dan transportasi, sektor pertanian dan sektor lainnya meningkat selama tahun 19902008; b. Tren penyediaan energi menurut jenis energi selama kurun waktu 1990-2008 menunjukkan peningkatan penyediaan pada batubara, produksi minyak mentah domestik, produksi gas, produksi biomass, dan penyediaan energi listrik; c. untuk mengatasi masalah energi di Indonesia diperlukan konservasi energi dalam berbagai lapisan dari aspek pengelolaan energi maupun dari kalangan masyarakat.
Penelitian karya Elinur, DS Priyarsono, Mangara Tambunan dan Muhammad Firdaus yang dimuat dalam jurnal tersebut secara ekonomi telah mampu menunjukkan data statistik kenaikan penggunaan energi di beberapa sektor di Indonesia. Tetapi dari sisi substansi hukum (karena perbedaan bidang keilmuan) jelas tidak disinggung sehingga penelitian yang berjudul Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan berbeda dengan penelitian Elinur, DS Priyarsono, Mangara Tambunan dan Muhammad Firdaus.
7.
Master Thesis in Energy Management oleh Hamilton Ikechukwu Egboh, dengan judul Clean Energy in Norway: A Case Study for Nigerian Electricity
Penelitian ini menyoal “bagaimana bisa clean energy technology Norwegia diimplementasikan di Nigeria dan apa implikasinya.
Perbedaan penelitian yang berjudul Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan berbeda dengan penelitian
Development, University of Norland Bodo Graduate School of Business, 2011
8.
Disertasi dari Dewi Aryani yang berjudul “Skenario Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012
Hamilton Ikechukwu Egboh dapat dicermati dari perbedaan disiplin ilmu (berimplikasi juga perbedaan metode penelitian, obyek penelitian, teknik analisis, dan lain-lain) sehingga penelitian kami berbeda dengan penelitian Hamilton Ikechukwu Egboh. Permasalahan yang diangkat dari Disertasi Dewi Aryani adalah: a. Bagaimana potret energi Indonesia saat ini? b. Bagaimana deskripsi skenario kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035? c. Bagaimanakah grand strategy kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035.
Penelitian yang berjudul Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan berbeda dengan penelitian yang dihasilkan oleh Dewi Aryani dari sisi bidang keilmuan. Kemudian perbedaan pada komparasi (perbandingan) negara yang dipilih untuk diteliti. Dewi Aryani memilih 13 negara seperti Amerika Serikat, Cina, India, Rusia, Uni Eropa (ada perbedaan persepsi mengenai apa itu Uni Eropa dan siapa saja mereka yang akan dibahas oleh Peneliti pada bab pembahasan), Belanda, Brasil, Kazakhstan, Turki, Israel, Korea Selatan, Norwegia, Azerbaijan. Perbedaan pendekatan komparasi (perbandingan) juga dilakukan oleh Peneliti tetapi peneliti
memilih negara yang menurut Peneliti berbeda yang mampu menunjukkan bahwa regulasi dan sistem hukum di negara mampu mendukung adanya ketahanan energi seperti Malaysia, Jepang, Cina, Jerman, dan Brasil. Negara Cina dan Jerman (dalam ranah Uni Eropa) telah disinggung dalam penelitian Dewi Aryani, tetapi sisi hukumnya belum dibahas mendalam. 9.
Penelitian hukum (skripsi) karya Eka Astiti Kumalasari yang berjudul “Peranan Perusahaan Migas Asing Terhadap Ketersediaan Energi Indonesia. Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013
Penelitian ini menghasilkan Pertama bagaimana keamanan pasokan energi Indonesia, kedua bagaimana peranan perusahaan migas asing terhadap ketersediaan energi Indonesia, ketiga bagaimana strategi pengelolaan migas untuk menopang ketersediaan energi Indonesia. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Astiti Kumalasari tersebut adalah pertama, Indonesia memiliki ketergantungan sangat besar akan jenis sumber energi minyak, padahal Indonesia hanya memiliki cadangan
Disamping perbedaan bidang keilmuan, penelitian Eka Astiti lebih terfokus pada deskripsi kontribusi migas asing terhadap ketersediaan energi di Indonesia yang dalam penelitian (tesis) M. Kholid Syeirazi yang telah dibukukan berjudul “Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia” dimana penelitian M. Kholid Syeirazi lebih tajam dalam pembahasannya tetapi belum menyentuh sisi-sisi hukumnya (dikarenakan perbedaan bidang keilmuan). Perbedaan yang lain terdapat pada lingkup bahasan bahwasanya penelitian yang berjudul Kebijakan
10. Anton Rahmadi, Menuju Ketahanan Energi Indonesia di Masa Depan, Makalah disajikan pada Dialog Visi Negara Kesejahteraan 2045, Kerjasama DPP Partai Golongan Karya dan Universitas Mulawarman, Samarinda 6 Juli 2013.
minyak potensial yang hanya bertahan untuk 12 tahun. Konsumsi yang sangat besar ini mendorong Indonesia untuk mengimpor minyak dari Timur Tengah. Ketergantungan yang sangat besar akan satu jenis minyak membuat keamanan pasokan energi Indonesia menjadi rawan. Selain itu, sumber impor minyak Indonesia kebanyakan berasal dari Timur Tengah, hal ini menambah resiko akan ketidak amanan pasokan tersebut, yang pada akhirnya disimpulkan keadaan pasokan energi Indonesia pada posisi yang tidak aman
Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam konsep negara kesejahteraan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam hal pemahaman dan kajian terhadap teori dan filosofis yang diharapkan banyak memperkaya kajian hukum di bidang hukum energi.
Penelitian ini mengangkat isu permasalahan energi nasional dan menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia mengalami silent energy crisis dimana minyak bumi, gas dan batubara akan semakin menipis dan habis. Kemudian subsidi energi menempatkan APBN terbebani, dan bauran energi sampai tahun 2010 masih didominasi
Analisis yang digunakan dalam makalah Anton Rahmadi masih menggunakan pendekatan kuantitatif dan tampak belum menyentuh aspekaspek hukum yang fundamental (filosofis, asas) dalam memahamkan apa itu ketahanan energi. Melalui penelitian yang dibahas oleh Peneliti, menelaah apa makna penguasaan negara di bidang energi dan bagaimana model hukum
11. Penelitian hukum (skripsi) dari Agung Budi Prasetiyo, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pemanfaatan Sumber Energi Minyak Bumi (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional).
oleh minerba
kebijakan penguasaan negara dalam konsep negara kesejahteraan.
Penelitian dari Agung Budi Prasetiyo ini menyoal bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait upaya pelestarian fungsi lingkungan dalam pemanfaatan sumber energi minyak bumi, dan bagaimana kesesuaian upaya pelestarian fungsi lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan isi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Penelitian Agung Budi Prasetiyo mempunyai perbedaan dengan penelitian yang kami susun dalam hal ruang lingkup obyek penelitian, dimana penelitian yang kami susun mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini tampak pada minyak bumi merupakan bagian dari energi sehingga ketika membahas mengenai kebijakan penguasaan negara di bidang energi, maka penelitian yang kami teliti berada dalam lingkup yang lebih holistis dan mendalam.
L. Kerangka Berpikir Gambar Kerangka Berpikir Pasal 33 UUD RI 1945 Teori Sistem Hukum Substansi hukum Struktur hukum Budaya hukum Sarana Prasarana Politik hukum Penguasa 6. Nasionalisme anggota legislatif 7. Pendidikan hukum 1. 2. 3. 4. 5.
1. Penguasaan Negara tidak Optimal (ketahanan energi rapuh) 2. Pembangunan tidak berkelanjutan (orientasi jangka pendek) butuh model penguasaan negara yg ideal
Teori Economic Analysist of Law Richard Posner Teori Tarikan ke bawahtarikan ke atas Adi Sulistiyono Teori Negara Kesejahteraan
Model Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi yang Ideal
Keterangan: Krisis moneter239 yang terjadi sekitar tahun 1997-1998 membawa Indonesia pada posisi yang tidak menguntungkan karena pilihan terbaik dan paling menguntungkan pada saat itu bagi pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan 239
Misi IMF mulai datang pada minggu kedua Oktober 1997 dan bersama tim pemerintah menyusun program penanganan krisis. Pada waktu itu diagnosisnya adalah bahwa Indonesia mengalami keguncangan moneter berskala “sedang” sebagai akibat dari keguncangan “kepercayaan” pelaku pasar terhadap rupiah dan pengelolaan ekonmi Indonesia yang dipicu oleh krisis Thailand. Periksa Boediono, Ekonomi Indonesia Mau Ke Mana?: Kumpulan Esai Ekonomi, Cetakan ke-3, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2010, hlm. 86.
utang luar negeri. Konsekuensi logis dari pinjaman yang dilakukan, Indonesia diharuskan meliberalkan industri di bidang energi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Melalui undang-undang, liberalisasi yang demikian bebas mengubah paradigma liberalis-kapitalis para penyelenggara negara sehingga regulasi yang dibentuk untuk kepentingan nasional ternyata digunakan untuk kepentingan bisnis dan mencukupi kepentingan asing. Oleh karena itu beberapa UU yang dianggap merugikan kepentingan konstitusional warga negara Indonesia dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan, Pasal-Pasal dalam UU yang dimintakan judicial review tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945. Apa yang dilakukan oleh Presiden bersama DPR dengan membuat UndangUndang, dan Pemerintah membuat peraturan pelaksananya membuat produk-produk hukum berorientasi jangka pendek dengan lebih mengutamakan salah satu energi (migas) dan belum mengembangkan lebih lanjut penguatan bidang energi yang lain membuat Indonesia masih tergantung dengan migas dimana kandungannya di dalam bumi semakin menipis. Disamping itu subsidi yang dilakukan masih dirasa besar sehingga setiap kebijakan kenaikan harga BBM selalu disertai dengan demonstrasi, penimbunan, terjadi kelangkaan, dan lain-lain. Kelemahan-kelemahan yang disampaikan diatas, Peneliti golongkan pada faktor-faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor-faktor hukum merujuk pada sistem hukum yang dikemukakan oleh Adi Sulistiyono dimana sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, politik hukum Presiden, perilaku hukum anggota legislatif dan pendidikan hukum. Faktor-faktor non-hukum berupa faktor teknis seperti inflasi, krisis, dan teknologi kemudian faktor alam yaitu ketersediaan energi, dan bencana alam. Penelitian yang berjudul “Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan” merupakan penelitian normatif (doktrinal) dimana mengambil beberapa sisi dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Adi Sulistiyono yaitu aspek normatif yang terdiri dari substansi hukum dan politik hukum Presiden yang tertuang dalam produkproduk hukum di bidang energi.
Kemudian dianalisis menggunakan teori negara kesejahteraan (welfare state theory) dimana tujuan penggunaan energi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu (peningkatan nilai ekonomi individu) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas dengan peran serta negara di bidang perekonomian. Teori economic analysis of law240Richard Posner digunakan untuk analisis mengingat aspek ekonomi di bidang energi menjadi elemen penting yang seringkali menjadi tujuan sehingga membutuhkan sarana hukum untuk melegitimasi kepentingan para pihak. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori tarikan keatas-tarikan ke bawah Adi Sulistiyono, mengingat hukum yang baik mampu mengakomodasi tarikan ke atas terhadap globalisasi hukum dan tarikan ke bawah terhadap norma-norma yang tertuang dalam konstitusi.
240
Salah satu tulisan (paper) karangan Tood J. Zywicki dan Anthony B. Sanders membandingkan teori The Economic Analysis of Law versi Posner dan versi Hayek. Posner menggambarkan bahwa Hayek bingung terkait rule of law dan rule of good law atau rule of liberal law, dimana analisis Hayek melihat bahw rule of law dideterminasi oleh hubungan antara liberal social order dan market economy.
