BAB II KAJIAN TEORI
2.1 2.1.1
Keefektifan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengertian Keefektifan Keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 :284) dalam
suatu usaha atau tindakan berarti “keberhasilan”. Dalam pengertian lainnya keefektifan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung dari bidangnya, tentunya seorang dalam bidang pendidikan akan lain halnya dengan seorang ekonom dalam merumuskan keefektifan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Muhyadi (1989 :277) “ahli ekonomi akan mengartikan keefektifan sebagai kemampuan organisasi menghasilkan laba sebesar-besarnya. Ahli politik mengartikannya sebagai kemampuan organisasi memperoleh posisi yang kuat di antara organisasi-organisasi lainnya, sedangkan seorang karyawan akan mengartikannya sebagai kemampuan organisasi memberi tingkat kesejahteraan setinggi-tingginya kepada anggota, dan lainnya. Di antara berbagai pengertian tersebut lazim dijumpai ialah bahwa keefektifan berkenan dengan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi”. Dalam keefektifan yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan segala sumber daya yang ada secara efisien atau tepat guna untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin atau sampai pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Etzioni dalam Muhyadi (1989 :277)
menjelaskan bahwa keefektifan sebagai kemampuan organisasi dalam mencari sumber dan memanfaatkannya secara efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh organisasi pendidikan maka harus mengacu pada tujuan pendidikan, maka hal ini dapat dikatakan efektif. Misalkan sekolah melaksanakan PSG dengan tujuan untuk menambah pengalaman siswanya dan hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Lain halnya jika sekolah mengadakan suatu kegiatan yang hanya bersifat profit oriented. Hal ini sesuai dengan pendapat Pidarta (1988 :21)” suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila pekerjaan itu memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dengan kata lain kalau pekerjaan itu sudah mampu merealisasikan tujuan organisasi dalam aspek yang dikerjakan itu. Tentunya karena bidang yang dipelajari dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan maka aspek-aspek yang dikerjakan adalah aspek pendidikan dengan mengacu pada tujuan pendidikan. Maka aspek yang dapat dikerjakan berkaitan dengan perkembangan kemampuan siswa dari yang awalnya mengikuti ekstrakurikuler belum menguasai bidang tertentu menjadi bisa atau sudah bisa mengikuti ekstrakurikuler untuk mendalami bidang yang diikutinya. Dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler hendaknya dilakukan semaksimal mungkin segala sarana dan prasarana seperti alat dan kurikulum untuk kelancaran kegiatan ekstrakurikuler. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip efektifitas yang telah dirumuskan oleh Bafadal (2003) prinsip efektifitas berarti pemakaian semua barang dan perlengkapan sekolah semata-mata bertujuan untuk memperlancar pendidikan dan tujuan pendidikan baik secara langsung maupun
tidak langsung, sedangkan prinsip efisiensi berarti pemakaian barang dan perlengkapan sekolah haruslah berhati-hati dan hemat, agar barang dan perlengkapan yang ada tidak mudah rusak, habis, dan hilang. Akmal (2006: 36) bahwa: “Efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil”. Sementara The Liang Gie (2002: 24) juga mengemukakan “Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Menyimak rumusan efektivitas menurut Akmal dan The Liang Gie dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau menyelesaikan sesuatu dengan baik. Hal ini dapat mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut. 2.1.2
Pengertian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Istilah pengelolaan memiliki kesetaraan dengan istilah manajemen.
Pengelolaan
atau manajemen merupakan
usaha
yang dilakukan
untuk
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Haiman (dalam Manulang, 1996 :1) mendefinisikan manajemen sebagai fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Siagian (dalam Atmodiwiro, 2000 :5) mendefenisikan manajemen
sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan orang lain. Berdasarkan kedua pengertian menurut para ahli di atas, maka pengelolaan atau manajemen dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah suatu proses yang tampak dalam bentuk kompetensi yang dimiliki seseorang dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui sistem kerja sama yang kooperatif dengan memperhatikan secara seksama prinsi-prinsip efisiensi, sehingga terlaksana kegiatan pengelolaan dengan baik. 2.1.3
Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya
pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan sebagai bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pemberian program BKM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga kurang/tidak mampu akan layanan Tujuan Program BOS menurut Buku Panduan 2006: Program Bantuan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan yang sederajat (SLA dan sederajat).
Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana “blockgrant” kepada sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program. Pada dasarnya semua sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP yang meliputi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB serta sekolah keagamaan non-islam Setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan program Wajar Diknas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima, maupun monitoring dan evaluasi. Sekolah yang mampu secara ekonomi dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari dana BOS berhak untuk menolak BOS, apabila disetujui oleh orang tua siswa dan komite sekolah. Untuk sekolah penerima BOS ditetapkan aturan sebagai berikut : Sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didik (sebelum BOS) lebih kecil dari BOS harus membebaskan siswa dari semua bentuk
pungutan/ sumbangan/ iuran yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dibiayai dari dana BOS. Sekolah juga diminta untuk membantu siswa kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan sekolah. Sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didik (sebelum BOS) lebih dari BOS tetap dapat memungut biaya tambahan, tetapi harus membebaskan iuran sekolah ada siswa miskin, apabila di sekolah tersebut ada siswa miskin. Bila masih ada sisa dana BOS, setelah digunakan untuk mensubsidi siswa miskin, maka sisa dana tersebut dapat
digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain. Apabila di sekolah tersebut tidak ada siswa miskin, dana BOS dapat digunakan untuk mensubsidi semua siswa sehingga iuran siswa akan berkurang. 2.2
Perencanaan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perencanaan merupakan awal proses-proses rasional dan mengandung sifat
optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Menurut Gafaar (dalam Sagala, 2000 :35), perencanaan diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang di tentukan. Definisi demikian menunjuk bahwa perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan aecara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Dengan demikian perencaan merupakan upaya untuk bergerak dari keadaan riil ke suatu masa yang akan datang, melalui proses organisasi serta pertimbangan potensi daya dukung maupun kemungkinan hambatan dalam optimalisasi kerja untuk mencapai tujuan. Untuk sebuah langkah praktis Manullang (1996 :18) menguraikan lebih rinci bahwa perumusan rencana pada dasarnya menjawab enam pertanyaan berikut: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan, (2) apa sebabnya tindakan itu dikerjakan, (3) dimanakah tindakan itu harus dikerjakan, (4) kapan tindakan dilaksanakan, (5) siapa yang melaksanakan pekerjaan itu, (6) bagimana caranya melaksanakan pekerjaan tersebut. Uraian pendapat demikian mengidentifikasikan bahwa dalam kegiatan perencanaan perlu memperhatikan tingkat ketersediaan
sumber daya serta peluang-peluang yang ada dalam mengimplementasikan pekerjaan. Berdasarkan uraian tentang perencanaan diatas, diimplikasikan dengan pendidikan, maka perencanaan harus melibatkan banyak orang yang harus menghasilkan program-program yang berpusat pada peserta didik, menjadi arah yang istimewa dan terus berkembang, menyegarkan dan mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan potensi daya dukung, dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi penerjemah atas penjelasan bagi tahap-tahap yang dikehendaki dalam keterlibatan seluruh sumber dan warga sekolah dalam penyususunan kebijakan untuk mencapai tujuan. Baik dengan perencanaan keuangan sekolah terutama BOS memerlukan data yang akurat dan lengkap, sehingga perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Jika dikaji terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi perencanaan keuangan sekolah antara lain: laju pertumbuhan siswa serta peningkatan pendekatan belajar mengajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah, termasuk dana BOS yakni sebagai berikut : (a) Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan. (b) Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan merancang pengembangan system secara efektif. (c) Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.
Berdasarkan hal tersebut, untuk optimalnya perencanaan keuangan sekolah termasuk dana BOS, dapat dikembangkan secara efektif, jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, antara lain; (a) sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat; (b) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; (c) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan; (d) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang operasional pelaksanaan. Demikian halnya lebih spesifik dalam penyusunan RAPBS, segenap stakeholder pendidikan dilingkungan sekolah perlu diberdayakan, sehingga mereka akan terberdayakan secara signifikan dalam pengembangan mutu sekolah. Kegiatan perencanaan perlu memperhatikan langkah-langkah kongkrit yang harus dilaksanakan; dimana harus dikerjakan, kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana cara pelaksanaanya. Dalam perencanaan ini pula dirumuskan bentuk dan sistematika pengawasan dan evaluasi terhadap sistematika di lapangan. 2.3 Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2.3.1
Mekanisme dan Pelaksanaan BOS
a. Mekanisme Alokasi Dana BOS Pengalokasian dana BOS pada sekolah dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut: (1) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa sekolah pada tiap kabupaten/kota melalui Tim Manajemen BOS
Provinsi; (2) Atas dasar data jumlah siswa sekolah pada tiap kabupaten/kota tersebut, Tim Manajemen BOS Pusat menetapkan alokasi dana BOS untuk sekolah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi; (3) Setelah menerima alokasi dana BOS dari Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. (4) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-03A dan Format BOS-03B). sekolah yang bersedia menerima dana BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) sebagaimana pada Format BOS-01; (5) Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dan lampirannya tersebut kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke sekolah penerima BOS.83 Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut: (1) Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2012 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2011/2012. (2) Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2012 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2012/2013.
Oleh karena itu, setiap sekolah diminta agar mengirimkan data jumlah siswa ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota, segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2012 selesai. 2.3.2
Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS
1. Mekanisme Penyaluran Dana Syarat penyaluran dana BOS untuk sekolah-sekolah adalah: (a) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi). (b) Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Format BOS04). (c) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Format BOS-05A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS-05B). 2. Penyaluran dana BOS Penyaluran dana BOS adalah sebagai berikut: (1) Penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Desember 2012 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: (a) Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulanan. (b) Dana BOS diharapkan dapat disalurkan dari KPPN ke sekolah di bulan pertama dari setiap periode tiga bulanan dengan ketentuan: (1) Triwulan Pertama (bulan JanuariMaret) dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2012; (2) Triwulan Kedua (bulan April-Juni) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan April 2012; (3) Triwulan Ketiga (bulan Juli-September) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Juli 2012; (4) Triwulan
Keempat (bulan Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012. (5) Khusus penyaluran dana BOS periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan pada data periode April-Juni. 3. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi. Dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang disertakan lampiran nomor rekening masing-masing sekolah penerima BOS; (2) Unit terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS); (3) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi; (4) KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara. (5) KPPN mencairkan dana BOS langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima BOS; (6) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut; (7) Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah pada salah satu tahap lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka
sekolah diperbolehkan untuk menyimpan kelebihan dana tersebut pada rekening sekolah untuk kemudian digunakan pada tahap berikutnya, dan Tim Manajemen BOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi harus mengurangkan dana BOS pada sekolah yang bersangkutan pada tahap berikutnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada; (8) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama. 3. Mekanisme Pengambilan Dana BOS pada sekolah-sekolah. Mekanisme Pengambilan Dana BOS pada sekolah-sekolah adalah sebagai berikut: (a) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Format BOS-3) dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun, sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah. (b) Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. (c) Penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap (tiga bulanan), bukan berarti harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana BOS tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAM) atau RAPBM. (d) Bilamana terdapat
sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah. (e) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah. 2.4 Kegiatan Monitoring (Pengawasan) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya mengendalikan mutu dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administrasi yang mana setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Sutisna (2000 :203) mendefinisikan, mengawasi merupakan proses dengan mana administrasi melihat apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Adapun menurut Nawawi (1999 :43) menguraikan bahwa pengawasan dalam administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Berdasarkan uraian tersebut, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui optimalisasi perilaku atau kegiatan kerja dengan program kerja serta standar tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi pula pemeriksaan apakah semua kegiatan berjalan sesuai rencana, instruksiinsrtruksi yang disampaikan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pengawasan
pula merupakan bagian dalam mengefektifkan kegiatan kerja sesuai dengan efisiensi waktu, dan serta sumberdaya yang tersedia. Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal, pemerikasaan dan pengawasan masyarakat . 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat , Provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada sekolah. 2. Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit . 4. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS 5. Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat . Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah,
namun
tidak
melakukan
audit.
Apabila
terdapat
indikasi
penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. Sebagai suatu kegiatan terprogram maka pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana BOS dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan fungsi dan peran dana BOS terhadap kualitas belajar peserta didik khususnya, dan kualitas pendidikan umumnya. Oleh karena itu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS, yakni pengawasan harus mereflesikan karakteristik program yang dibiayai dengan dana BOS. Demikian pula pengawasan harus dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya
deviasi dari perencanaan. Objektivitas dan fleksibel pengawasan perlu diselaraskan untuk menghasilkan kegiatan pengawasan yang optimal dalam mengutamakan peran dan fungsi dana BOS baik terhadap masyarakat maupun peningkatan mutu pendidikan. (1) Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan Mulyasa (2003: 205) berpendapat bahwa evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, proses ini pula disebut evaluasi atau merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah termasuk dana BOS dapat diidentifikasi dalam tiga hal, yakni pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dana ketertiban pengawasan pihak eksternal sekolah. Berikut di bawah ini diuraikan tentang evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS: a. Evaluasi Evaluasi
keuangan
dana
BOS
didasarkan
pada
kebutuhan
dan
kewenangan, karena kebutuhan merupakan bagian dari pengawasan melekat. Dalam manajemen keuangan sekolah, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran
belanja yang telah ditetapkan. Dalam fungsi ini kepala sekolah bertanggung jawab terhadap masalah internal manajemen keuangan. Evaluasi keuangan dana BOS, harusnya dilaksanakan melalui aliran dana masuk dan biaya uang keluar yang dibutuhkan bendahara. Hal demikian dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara pembukuan setiap pemasukan dan pengeluaran setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung yang bertanggungjawab atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwewenang formal kedinasan atau instansi vertikal (Bawasda dan atau Diknas) adalah merupakan pengawasan relative karena tugas dan kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap sekolah. b. Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mancakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Adapun menurut, Departemen Pendidikan Nasional Dan Departemen Agama, (2007: 171) laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1.
Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Seluruh arsip data keuangan baik yang berupa laporan-laporan keuangan
maupun pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi,
dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. 3. Laporan penggunaan dana BOS dari penganggung jawab/pengelola dana
BOS
ditingkat
sekolah
kepada
Tim
manajemen
BOS
Kabupaten/Kota. 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. 2.5
Kendala-Kendala
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(Bos) Dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ada terdapat beberapa kendala-kendala yaitu sebagai berikut: 1. Secara konseptual dana BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat
miskin,
tetapi
kenyataan
dilapangan
belum
sepenuhnya
siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. 2. Komitmen sebagian pemerintah daerah terhadap pendidikan masih kurang. Hal ini ditandai dengan berkurangnya dana APBD untuk pendidikan setelah adanya dana BOS. Sebagian Pemda menganggap, dana BOS adalah pengganti
dana yang dialokasikan Pemda kepada sekolah. Beberapa Pemkab/Pemkot dan Pemprov terindikasi, menarik dana yang selama ini diberikan kepada sekolah. 3. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih diragukan 4. Permsalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/sederajad maupun Sekolah Menengah Atas/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru /penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. 5. Sosialisasi pengelolaan dana BOS sudah disebutkan dalam buku panduan dan petunjuk dana BOS bahkan sudah dengan gencar dilakukan baik lewat media massa maupun secara internal. Tetapi masih banyak sekolah yang tidak tahu petunjuk pelaksana pengelolaan dana BOS.
2.6
Ketepatan Pemanfaatan Dana BOS Adapun pemanfaatan atau penggunaan Dana BOS yaitu sebagai berikut
yaitu (1) pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan, (2) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan), (3) pembiayaan kegiatan
pembelajaran
remedial,
PAKEM,
pembelajaran
kontekstual,
pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba), (4) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa), (5) pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan seharihari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor, (6) pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset, (7) pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya, (8) pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS, (9) pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll, (10) pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, suratmenyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos, (11) pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran, (12) bila seluruh komponen tersebut telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.
