BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESA
A. Kajian Pustaka 1. Definisi Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “ Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Menurut PSAP No. 1” Laporan Keuangan adalah Laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.
2. Tujuan Laporan Keuangan Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “dalam rangka 12
mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.
Menurut Lampiran I PP 71/2010 tentang SAP (Akrual) dijelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
13
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f)
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
3. Pengguna Laporan Keuangan
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan ( SAK) paragraf ke 9 ( Revisi 2009), dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :
a)
Investor 14
Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.
b)
Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja, Pemberi Pinjaman Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
c)
Pemasok dan kreditor usaha lainnya Pemasok dan kreditor
usaha lainnya tertarik dengan informasi yang
memungkinkan mereka untuk memutuskann apakah jumlah yang terutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
d)
Pelanggan 15
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan
e)
Pemerintah
Pemerintah
dan
berbagai
lembaga
yang
berada
dibawah
kekuasannya
berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
f)
Masyarakat
Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 16 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintahan, namun tidak terbatas pada :
a.
Masyarakat;
b.
Para wakil rakyat,lembaga pengawasan,dan lembaga pemeriksa;
c.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan 16
d.
Pemerintah.
4. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), “laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini:
a. Neraca
Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca minimal mencakup pos – pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 49, Revisi 2009):
1) aktiva berwujud,
2) aktiva tidak berwujud,
3) aktiva keuangan,
4) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,
5) persediaan,
6) piutang usaha dan piutang lainnya,
7) kas dan setara kas,
8) hutang usaha dan hutang lainnya, 17
9) kewajiban yang diestimasi,
10) kewajiban berbunga jangka panjang,
11) hak minoritas,
12)modal saham dan pos ekuitas lainnya.
b. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2000: 26). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 56, Revisi 2009) :
1) Pendapatan,
2) Laba rugi usaha
3) Beban pinjaman
4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas,
5) Beban pajak, 18
6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,
7) Pos luar biasa,
8) Hak minoritas,
9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
c. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan (PSAK No.1 Paragraf 66, Revisi 2009) :
1.
Laba rugi bersih periode yang bersangkutan, Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas,
2.
pengaruh komulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait,
3.
transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,
4.
saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan, frekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.
19
Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.
d. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2, 2009). Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan.
e. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi
20
yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (PSAK No.1 Paragraf 68, Revisi 2009) :
1)
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting,
2)
Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
3)
Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secar wajar
Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good govemance. Alasanya adalah terpenuhinya tiga elemen good govemance yaitu akuntabilitas, transparasi dan partisipasi, pertama akuntabilitas karena adanya standar,pengungkapan efektifitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawaban. Kedua transparasi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyikap tempat – tempat yang memilikicelah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar,rakyat pada tiap daerah melaui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya. 21
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu penyelenggara akuntansi dipemerintah daerah tidak cukup hanya SAP tetapi juga harus memahami dan memperhatikan peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah,(terutama misalnya menyangkut struktur APBD, mekanisme penatausahaan pelaksanaan APBD), sebagaimana diatur dalam PP No.58/2005 dan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendargi) No. 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan permendargi No.59 tahun 2007dan terakhir dengan permendargi No. 21 tahun 2011 (revisi kedua),untuk Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bagunan juga menggunakan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 tahun 2008 tentang penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah khusus Ibukota Jakarta.
Aturan mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah baik tata usaha keuangan daerah maupun akuntansi, meliputi ketentuan sistem dan prosedur : a)
Penyusunan Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas;
b)
Pendapatan Daerah
Melalui
Bendahara Penerimaan dan
Bendahara
Penerimaan Pembantuan; c)
Pendapatan daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Badan, Lembaga Keuangan, dan / atau Kantor Pos;
d)
Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
e)
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
f)
Pelaksanaan Belanja
22
Lain,
1) Uang Persediaan(UP) 2) Pengantian uang persediaan (GU) 3) Tambahan uang persediaan (TU) g)
Penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM )
h)
Penerbitan Surat Pencairan Dana ( SP2D )
i)
Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
1) Bendahara Penerimaan dan Penerimaan pembantu 2) Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu
Untuk menyajikan Laporan keuangan yang akurat memerlukan Penatausahaan keuangan daerah yang berpedoman kepada Permendagri 13 Tahun 2006 pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
sebagaimana
tentang
telah diubah dengan
Permendagri No. 59 Tahun 2007. Penatausahaan keuangan daerah ini meliputi :
a)
Penatausahaan pendapatan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
b)
Penatausahaan belanja pada tingkat SKPD dan tingkat SKPKD
c)
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagai pemerintah daerah dan pembiayaan pada tingkat SKPKD. Pada SKPKD penatausahaannini dilakukan baik maupun sebagai pemerintah
daerah. Penatausahaan pendapatan dilakukan oleh bendahara
penerimaan SKPD
dengan menggunakan dokumen berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD ), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Tanda Setoran (STS ), Surat Tanda Bukti
23
Pembayaran, dan Slip Setoran. Selanjutnya bendahara penerimaan
SKPD
menatausahakan penerimaan tersebut ke dalam ( Pemendagri 13 / 2006, pasal 189 );
a)
Buku Kas Umum Penerimaan
b)
Buku Pembantu per rincian objek Penerimaan
c)
Buku Rekapitulasi Penerimaan harian. Pada Akhir bulan bendahara penerimaan membuat surat pertanggungjawaban
(SPJ ) administrasi maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu , penatausahaan belanja dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan dokumen berupa surat Permintaan Pembayaran (SPP), surat Perintah Membayar (SPM ), Surat Penrintah Pencairan
Dana (SP2D ) baik UP
maupun LS, Nota Pencairan Dana(NPD), dan bukti bukti pengeluaran yang sah lainya. Selanjutnya bendahara pengeluaran SKPD menatausahakan belanja tersebut ke dalam Permendagri 13 / 2006 , pasal 209);
1) Buku Kas Umum Pengeluaran 2) Buku Simpanan Bank 3) Buku Kas Tunai 4) Buku Panjar 5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek 6) Regristrasi SPP –UP/GU /TU
Pada akhir bulan, bendahara pengeluaran membuat spj pengeluarana administrasi maupun fungsional paling lambat 10 bulan berikutnya, sedangkan penatausahaan 24
penerimaan dan penngeluaran sebagai pemerintah daerah dan pembiayaan dilakukan oleh bendahara Umum Daerah / Kuasa Umum Daerah . Penatausahaan ini dilakukan pada buku kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran.
5. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual
Dalam perkembangan berikutnya, sebagaimana amanat UU 17/2003 dan UU 1/2004, ditetapkan SAP Berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP 71/2010 sebagai pengganti dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24/2005). Komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemda berdasarkan SAP yang baru tersebut menjadi terdiri dari:
a. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatanLRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan
yang
masing-masing
diperbandingkan
dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. c. Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 25
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional
dari
suatu
entitas
pelaporan
yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. d. Laporan Arus Kas (LAK) merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas
pada
tanggal
pelaporan.
Informasi
ini
disajikan
untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal,surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. f. Laporan Perubahan SAL (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan
yang
menyajikan
secara
komparatif
dengan
periode
sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
g.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan
Saldo
Anggaran
Lebih,
Neraca,
Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta
pengungkapan-pengungkapan
lainnya
yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 26
Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
b) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Berdasarkan KKAP terdapat empat
karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:
a) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan bila memenuhi karakteristik berikut:
1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 2) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 3) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 27
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
4) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
5) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 6. Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintahan
Di dalam Lampiran I PP 71 / 2010 tentang SAP (Akrual) dijelaskan bahwa peranan laporan keuangan adalah sbb.: a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
28
b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d)
Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikanakan ikut menanggung beban pengluaran tersebut.
29
e) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
Di dalam Lampiran I PP 71/2010 tentang SAP (Akrual) dijelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
a)
Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b)
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c)
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d)
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e)
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pugutan pajak dan pinjaman;
f)
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
30
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa
lebih/kurang pelaksanaan
anggaran, saldo
anggaran lebih,
surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan
B. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Penyusunan laporan keuangan harus dihasilkan melalui suatu sistem dan prosedur yang dibakukan/ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang - undangan. Di dalam Pasal 6, PP 8/2006 dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
Dari pengertian sistem akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan laporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu, LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui suatu proses lanjutan dan analisis dari neraca, LO dan LRA; sementara itu, CaLK nyata-nyata tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari sistem (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/keuangan maupun kualitatif/deskriptif.
31
Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup informasi non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam tabel maupun grafik yang dianggap relevan.
1. Struktur Sistem Akuntansi Pemda
Sebagaimana diketahui bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat (SAPP) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 7, UU 1/2004). Sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Pasal 96, PP 58/2005).
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut:
a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD)
SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusunan laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD menyelenggarkan SA-SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, LO, Neraca, LPE (Lap Perubahan Ekuitas), dan CaLK. Namun perlu diingat bahwa CaLK tidak dapat dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi karena CaLK harus diolah secara manual berdasarkan data keuangan maupun non keuangan. b. Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD) SA-PPKD terbagi ke dalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu: SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan 32
laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, LP-SAL, LO-PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.
c.
SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan pemda.yang terdiri dari LRA (laporan realisasi APBD), LP-SAL, LO, Neraca Pemda, LPE, LAK, dan CaLK Pemda.
2. Sistem Pembukuan
Persamaan dasar akuntansi merupakan konsepsi dasar dalam pencatatan transaksi berdasarkan sistem pembukuan ganda (double entry system). Namun, sistem pembukuan double entry tersebut dapat saja dikembangkan sesuai kebutuhan, sebagaimana di dalam modul ini Penulis mengusulkan sebuah teknik pencatatan yang Penulis sebut sebagai triple entry record system, yaitu suatu sistem pembukuan yang menggabungkan antara double entry dan single entry dengan mekanisme sbb:
a)
Untuk mencatat transaksi yang melibatkan pos-pos neraca dan LO (basis akrual), yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban, menggunakan double entry dalam suatu buku jurnal sebagaimana biasanya; dan
b)
Untuk mencatat transaksi pos-pos LRA (basis akrual) yaitu pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan menggunakan single entry (semacam pembukuan bendahara untuk mencatat pendapatan LRA dan belanja LRA secara terpisah).
33
Dengan demikian, laporan keuangan berupa Neraca dan LO dihasilkan dari proses akuntansi sebagaimana biasanya yang dimulai dari penjurnalan (pembukuan double entry). Sedangkan LRA dihasilkan dari pembukuan single entry yang mirip dengan Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh
bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran.
Berdasarkan konsep double entry, setiap pengaruh transaksi yang dicatat (dibukukan) akan selalu berada dalam suatu keseimbangan antara sisi kiri (debit) dan sisi kanan (kredit). Hal ini dapat dicerminkan dalam suatu persamaan dasar akuntansi berikut.
PERSAMAAN AKUNTANSI UMUM ASET
=
KEWAJIBAN + MODAL PEMILIK
ASET
=
HAK KREDITOR + HAK RESIDUAL PEMILIK
AKTIVA
=
PASSIVA
Berdasarkan persamaan akuntansi umum di atas, dapat diturunkan sebuah persamaan akuntansi yang spesifik untuk akuntansi pemerintahan dengan berpedoman pada SAP berbasis akrual (PP 71/2010) sebagai berikut:
PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN ASET
=
KEWAJIBAN + EKUITAS 34
ASET
=
HAK KREDITOR + HAK RESIDUAL PEMERINTAH
Untuk memberikan ilustrasi lebih lanjut dari persamaan dasar akuntansi pemerintah di atas, berikut ini dikembangkan beberapa kondisi persamaan akuntansi pemerintahan.
PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISI KIRI (DEBIT) Aset
= =
SISI KANAN (KREDIT) Ekuitas
KETERANGAN Persamaan 1: posisi neraca dimana pemerintah tidak memiliki utang
Aset
=
Kewajiban + Ekuitas
Persamaan 2: posisi neraca dimana pemerintah memiliki utang
Aset
=
Kewajiban + Ekuitas +
Persamaan 3: posisi neraca setelah
Pendapatan LO– Beban
dipengaruhi pelaksanaan APBD (di luar pembiayaan)
ATAU
Aset + Beban
=
Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO
Di dalam proses akuntansi, sebagaimana dijelaskan di atas, transaksi akan dicatat pertama kali pada buku jurnal dengan menggunakan kaidah debit-kredit sebagai implementasi dari double entry system. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset, maka akun aset akan dicatat pada sisi debit; dan sebaliknya jika transaksi
35
mengakibatkan berkurangnya aset, maka akun aset akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama berlaku untuk beban.
Aturan yang sebaliknya dari aturan debit-kredit untuk aset dan beban akan berlaku untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan. Contoh, apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka akun utang akan dicatat di sisi kredit; dan sebaliknya jika transaksi mengakibatkan berkurangnya utang, maka akun utang tersebut akan dicatat sisi debit. Cara yang sama berlaku untuk ekuitas, dan pendapatan.
Dengan kaidah debit-kredit seperti diuraikan di atas, berikut ini digambarkan ringkasan kaidah debit-kredit dan saldo normalnya dari masing-masing akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah.
KAIDAH DEBIT-KREDIT DAN SALDO NORMAL AKUN AKUN
DEBIT
KREDIT
SALDO NORMAL
ASET
(+)
(-)
DEBIT
KEWAJIBAN
(-)
(+)
KREDIT
EKUITAS
(-)
(+)
KREDIT
PENDAPATAN-LO
(-)
(+)
KREDIT
BEBAN
(+)
(-)
DEBIT
3. Kebijakan Akuntansi
Instrumen sistem akuntansi lainnya yang harus disiapkan oleh pemda adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi36
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Sebagai contoh, di dalam PSAP No. 7 dinyatakan bahwa aset tetap dapat disusutkan dengan tiga metode pilihan, yaitu: 1) metode garis lurus, 2) metode menurun ganda, dan
3) metode unit produksi. Selanjutnya apabila pemda ingin
menerapkan penyusutan untuk aset tetapnya, maka harus dirumuskan di dalam kebijakan akuntansinya mengenai metode penyusutan yang akan dipilih berikut estimasi masa manfaat dari aset yang akan disusutkan. Contoh lain di dalam PSAP yang sama disebutkan bahwa pemerintah harus menentukan batas nilai minimal dari sebuah aset untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap (capitalization threshold), maka pemda harus menentukan batas minimal kapitalisasi itu di dalam kebijakan akuntansinya.
Seperti halnya yang diatur di dalam SAP, pada dasarnya kebijakan akuntansi mengatur hal-hal menyangkut pengakuan transaksi, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan secara spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan yang bersangkutan. Kebijakan akuntansi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP, PUSAP dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
37
4. Bagan Akun
Instrumen sistem akuntansi lainnya yang harus disiapkan oleh pemda adalah bagan akun (chart of accounts). Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap jenis transaksi yang serupa secara detil. Nama dan kode akun dapat dikembangkan dari struktur/format laporan keuangan yang ingin dihasilkan oleh pemda sesuai dengan SAP dan mengacu pada PUSAP.
Daftar akun untuk akuntansi pemda dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual mengacu ke Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) sebagaimana
ditetapkan
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
238/PMK.05/2011. Bagan Akun Standar untuk Pemerintah Daerah Terdiri dari ;
a.
Akun Neraca 1. Akun Aset ( LAMPIRAN I. ) 2. Akun Kewajiban ( LAMPIRAN II.) 3. Akun Ekuitas ( LAMPIRAN III.)
b.
Akun Laporan Realisasi Anggaran 1. Akun Pendapatan-LRA ( LAMPIRAN IV ) 2. Akun Belanja ( LAMPIRAN V ) 3. akun Transfer-LRA (LAMPIRAN VI ) 4. Surplus/Defisit 5. Akun Pembiayaan 38
6. SILPA/SIKPA c.
Akun Laporan Operasional (LO) 1. Akun Pendapatan-LO (LAMPIRAN IX) 2. Akun Beban ( LAMPIRAN X. ) 3. Akun Beban Transfer-LO (LAMPIRAN XI) 4. Akun Beban Non Operasional ( LAMPIRAN XII) 5. Akun Beban Luar Biasa ( LAMPIRAN XIII )
d.
e.
Bagan Akun Standar Untuk Konsolidasi
1.
Akun Neraca-KONSOLIDASI ( LAMPIRAN XIV)
2.
Akun Laporan Realisasi Anggaran – KONSOLIDASI
3.
Akun Pendapatan-LRA ( LAMPIRAN XV)
4.
Akun Belanja – LRA (LAMPIRAN XVI )
5.
Akun Laporan Operasional (LO) KONSOLIDASI
6.
Akun Pendapatan-LO,KONSOLIDASI ( LAMPIRAN XIX )
7.
Akun Beban-LO, KONSOLIDASI (LAMPIRAN XX )
Akun Resiprokal Dalam Rangka Konsolidasi Dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik diperlukan identifikasi atas
akun-akun yang akan dieliminasi antara pemerintah pusat dan daerah. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut: (identifikasi sementara – akan ada tambahan)
39
5.Akun Resiprokal LRA dan LO Pemerintah Pusat
Pemerintah Propinsi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Propinsi
Pendapatan hibah dari Pemerintah pusat
-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Kab/Kota
-
Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Propinsi
Belanja Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Propinsi
Pemberian Pinjaman/Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Propinsi
Belanja Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah Kab/Kota
Pendapatan hibah dari Pemerintah Propinsi
Pendapatan hibah dari Pemerintah Kab/Kota
Belanja Hibah kepada Pemerintah Propinsi
Penerimaan Pembiayaan pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pemberian Pinjaman/Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Kab/Kota Transfer Dana Perimbangan ke Pemerintah Propinsi
Penerimaan Pembiayaan pinjaman dari Pemerintah Pusat Pendapatan Dana Perimbangan
Transfer Dana Perimbangan ke Pemerintah Kab/Kota Transfer Dana Otsus dan Penyesuaian kepada Pemerintah Propinsi Transfer Dana Otsus dan Penyesuaian kepada Pemerintah Kab/Kota
Pemerintah Kab./Kota
Pendapatan Dana Perimbangan
Pendapatan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Otsus dan Penyesuaian
Transfer Dana Otsus dan Penyesuaian kepada Pemerintah Kab/Kota
Dana Otsus dan Penyesuaian
Belanja Dana Bagi Hasil
40
Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi
6.Akun Resiprokal Neraca
Pemerintah Pusat
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Kab./Kota
Piutang Transfer kepada
Utang Transfer kepada
-
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Pusat
Piutang Transfer kepada
-
Utang Transfer kepada
Pemerintah Kab/Kota
Piutang Transfer kepada
Pemerintah Pusat
-
Utang Transfer kepada
Pemerintah Kab/Kota
Pemerintah Pusat
Piutang dari
Utang kepada
Pinjaman/Penerusan
Pemerintah Pusat
Pinjaman kepada Pemerintah Propinsi Pemerintah Pusat
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Kab./Kota
Piutang dari
Utang kepada
Pinjaman/Penerusan
Pemerintah Pusat
Pinjaman kepada Pemerintah Kab/Kota Utang kepada
Utang kepada
Pemerintah Kab/Kota
Pemerintah Propinsi
Utang (SBN) yang
Piutang kepada
Piutang kepada
dipegang oleh Pemerintah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat (SBN)
Daerah
(SBN) 41
7. Siklus Akuntansi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan dengan rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahap – tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Analisis Transaksi
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan akuntansi untuk 42
perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan keuangan SKPD (terutama untuk penjurnalan) adalah dengan melakukan analisis terhadap dokumen transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi yang terjadi tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebet dan mana yang dikredit. Masing- masing elemen dari laporan keuangan dapat berubah yaitu dengan bertambah maupun berkurang. Dalam hal ini mendebet suatu perkiraan bukan berarti penambahan terhadap perkiraan tersebut, demikian pula dengan mengkredit suatu perkiraan bukan berarti pengurangan terhadap perkiraan yang bersangkutan, tergantung pada jenis perkiraannya. Untuk dapat lebih memahami bertambah atau berkurangnya suatu perkiraan, maka perlu diketahui aturan debet kredit dalam akuntansi keuangan daerah, serta saldo normal dari masing-masing perkiraan yaitu dari Dokumen Sumber merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi pada jurnal akuntansi atau disebut juga dengan bukti transaksi. Menurut Sumarso (2002;91) bukti transaksi adalah dokumen yang berisi data transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan . Sedangkan menurut Suhanda
( 2007, 87)
dokumen atau bukti transaksi adalah formulir –formulir yang digunakan sebagai tanda bukti terjadinya suatu transaksi atau adanya suatu peristiwa keuangan yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Menurut Suhanda (2007;159), dokumen yang terkait dengan pendapatan antara lain adalah : 1.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPS) Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah,
2.
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
3.
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Adalah surat
yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 43
yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, 4.
Surat
Tagihan
Pajak
Daerah
(STPD) Adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau denda, 5.
Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)Adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar, 6.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Adalah
surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pajak
pembayaran
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang, 7.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
8.
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yangterutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,
9.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi,
10.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang
11.
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atausanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda.
44
Menurut
Suhanda ( 2007;98) dokumen yang terkait dengan penerimaan kas pada
bendahara pengeluaran dan belanja antara lain adalah : 1.
Surat Penyediaan Dana (SPD) Adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP,
2.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM) Adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan
3.
oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD, 4.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
5.
Bukti
pengeluaran
lainnya Antara lain adalah kwitansi pembayaran, faktur
belanja, daftar penerimaan honor pegawai, notabank, bukti pengesahan SPJ, bukti tanda terima barang / jasa, dan lain-lain.
Sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dokumen yang digunakan dalam akuntansi selain kas terdiri atas:
a)
Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); dan/atau
b)
Berita acara penerimaan barang; dan/atau
c)
Surat keputusan penghapusan barang; dan/atau
d)
Surat pengiriman barang; dan/atau
e)
Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD ); dan / atau 45
f)
Berita acara pemusnahan barang; dan /atau
g)
Berita acara serah terima barang; dan/atau
h)
Berita acara penilaian; dan/atau
i)
Bukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi atau kejadian
selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum;
dan/atau j)
Buku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas.
b.Jurnal
keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet dan atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing serta referensinya. Penjurnalan didasarkan pada dokumen transaksi dan direkam dengan menggunakan ayat jurnal pada buku jurnal.
Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peranan perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat kebuku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, maka pencatatan kemasing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, karena jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan pada buku jurnal baik secara harian maupun bulanan sesuai dengan terjadinya transaksi.
Buku jurnal merupakan media tempat pencatatan transaksi pertama kali, yang di 46
dalamnya telah dilakukan pengelompokan berdasarkan pos atau rekening / perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut beserta nilainya. Selain buku jurnal harian (jurnal umum), untuk memudahkan pencatatan, pengontrolan dan pemindahan jurnal kebukubesar maka dapat digunakan jurnal khusus, yaitu jurnal yang dirancang untuk setiap kelompok transaksi
c. Posting ke Buku Besar
Pemindah – bukuan (posting) berarti pemidahan jumlah uang dari jurnal ke perkiraan – perkiraan yang bersangkutan dalam buku besar. Ini merupakan tahapan selanjutnya dari proses akuntansi setelah pencatatan transaksi dalam jurnal. Posting ke buku besar dapat dilakukan baik secara harian maupun bulanan Pemindah – bukuan (posting) dari jurnal khusus kebuku besar sama halnya seperti posting dari jurnal umum, namun jumlah nominal yang dipindahkan adalah jumlah pada akhir periode dan perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam jurnal khusus dipindahkan ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Buku basar
merupakan
catatan akuntansi permanen yang terakhir.
d. Neraca Saldo
Neraca saldo adalah
daftar
yang
berisi
kumpulan
dari
seluruh rekening / perkiraan buku besar. Neraca percobaan secara sederhana mendata 47
setiap perkiraan di dalam buku besar bersamaan dengan saldo debet atau kredit terbarunya. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan catatan dalam
pengertian bahwa jumlah
saldo debet sama dengan saldo kredit. Namun
keseimbangan ini bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat.
Untuk menyiapkan neraca saldo, PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar dari tiap perkiraan jurnal penyesuaian.Tahapan selanjutnya setelah neraca saldo adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan – perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari perkiraan – perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan, serta untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode berikutnya.
Penyesuaian dilakukan terhadap
perkiraan – perkiraan tertentu karena akuntansi
pemerintahan menganut basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk penyusunan Neraca. Penyesuaian ini meliputi penyesuaian koreksi kesalahan pencatatan,
pencatatan untuk transaksi yang
belum dicatat,
transaksi
penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti piutang dan persediaan, penyesuaian akumulasi penyusutan diakhir periode akuntansi.
e.Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Setelah penyesuaian selesai dibuat,langkah
selanjutnya
adalah
memposting
jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar masing-masing perkiraan. Setelah 48
semua penyesuaian dimasukkan maka akan dihasilkan jumlah - jumlah saldo setelah penyesuaian.
Saldo dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo yang dari buku besar dari setiap perkiraan setelah disesuaikan. Apabila dalam penyesuaian muncul perkiraan baru, maka perkiraan baru tersebut dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.
f.Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenaiposisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pembuatan Laporan keuangan dilakukan oleh masing - masing SKPD dengan menggunakan bantuan kertas kerja (worksheet). 8.Prinsip – Prinsip Akuntansi Pemda Basis Akrual
Meskipun pemerintah sudah menerapkan SAP Akrual, LRA tetap harus disusun karena Undang-Undang mensyaratkan agar LRA tetap disusun/disajikan (statutory report). Oleh karena itu, berdasarkan SAP Akrual (PP No. 71 Tahun 2010), akun pendapatan secara garis besarnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pendapatan –LRA (pendapatan yang akan dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran) dan pendapatan –LO (pendapatan yang akan dilaporkan di Laporan Operasional). Oleh karena itu, pembahasan tentang akuntansi belanja dan pembiayaan, karena sama-sama
49
merupakan komponen LRA, maka secara otomatis tetap relevan , mengenai prinsipprinsip akuntansi yang mencakup pos-pos LRA, LO dan Neraca terdiri dari :
a)
Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LRA
b)
Prinsip Akuntansi Belanja Daerah (LRA)
c)
Prinsip Akuntansi Pembiayaan Daerah (LRA)
d)
Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO
e)
Prinsip Akuntansi Beban Daerah-LO
f)
Prinsip Akuntansi Surplus/Defisit- LO
g)
Prinsip Akuntansi Pos Luar Biasa – LO
h)
Prinsip Akuntansi Aset
i)
Prinsip Akuntansi Kewajiban
j)
Prinsip Akuntansi Ekuitas
C. Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 1.Sistem Akuntansi SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemda selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem
akuntansi
guna
menghasilkan
laporan
keuangan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya.
Di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah. Istilah Kas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah
50
atau sering disingkat Kasda. Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD.
Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), aliran kas masuk ke pengguna anggaran yang berasal dari pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari Kas Daerah yang dibayarkan baik dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD ke pihak penerima pembayaran ataupun melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU/TU).
Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan antara SKPD dengan PPKD (selaku BUD). Untuk tujuan akuntansi, hubungan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat dipandang dari dua aspek berikut :
Aspek hubungan keuangan; hubungan antara SKPD dan PPKD dapat dipandang sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD-SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang.
Aspek pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; hubungan antara SKPD dan PPKD sebagai entitas yang mandiri, sehingga SKPD dan PPKD masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing.
Hubungan kantor pusat dan cabang yang diaplikasikan pada akuntansi di SKPD dan PPKD ini dapat dilihat dengan digunakannya akun Rekening Koran PPKD (RK51
PPKD) pada setiap SKPD. Sementara itu, PPKDmenggunakanakun Rekening Koran SKPD (RK-SKPD). Dengan demikian, akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD merupakan akun resiprokal yang mencerminkan hubungan timbal-balik keuangan antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran). Akuntansi SKPD dan PPKD di dalam bahan ajar ini menggunakan pendekatan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang (Home Office-Branch Accounting) sebagaimana mengacu kepada referensi yang diterbitkan oleh Ditjen BAKD- Kementerian Dalam Negeri. yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD
tanggal 5 April 2007 tentang
Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mencatat transaksi yang melibatkan pos-pos neraca dan LO (basis akrual), yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban, menggunakan double entry dalam suatu buku jurnal sebagaimana biasanya; dan
untuk mencatat transaksi pos-pos LRA (basis kas) yaitu pendapatan-LRA,
belanja dan pembiayaan menggunakan single entry (semacam pembukuan bendahara untuk mencatat pendapatan LRA dan belanja LRA secara terpisah).
Dengan demikian, laporan keuangan berupa Neraca dan LO dihasilkan dari proses akuntansi sebagaimana biasanya yang dimulai dari penjurnalan (pembukuan double entry). Sedangkan LRA dihasilkan dari pembukuan single entry yang mirip dengan Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
52
2.Struktur Anggaran SKPD
Transaksi anggaran apa saja yang akan terjadi di SKPD, hal itu sudah tergambar di dalam anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD.
Dengan demikian struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari:
a)
Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b)
Anggaran Belanja Tidak Langsung, hanya Belanja Pegawai; dan
c)
Anggaran Belanja Langsung
Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi.
3. Proses Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD)
Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemda berbasis akrual untuk SKPD, berikut ini akan langsung diberikan 53
ilustrasi soal dan jawabannya secara komprehensif mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo sampai disusunnya laporan keuangan SKPD. Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada SKPD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan SKPD.
D.Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan pasal 258) mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan aset pada SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai / digunakan SKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.
Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 (pasal 259 sampai dengan pasal 264 ) mengatur prosedur akuntansi selain kas pada SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer. Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 54
meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumendokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.
Menurut Suhanda (2007,51), pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:
1.Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sabagian kewenangaraan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. Kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap anggaran yang dikelolanya. Dalam hal penatausahaan keuangan kepala SKPD menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi tersebut. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ( pasal 10) tugas Pejabat Pengguna Anggaran mencakup :
a) Menyusun RKA-SKPD; b) Menyusun DPA-SKPD; c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f)
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 55
h) Menandatangani SPM; i)
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
j)
Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi Tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang pimpinnya; l)
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m) Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran / pengguna barang
lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; n) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pejabat Teknis Kegiatan Anggaran Adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 12 ayat 5) PPTK mempunyai tugas yang mencakup:
a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan 56
pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
3.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 13ayat 2), PPK-SKPD mempunyai tugas yang meliputi:
a)
Meneliti
kelengkapan
SPP-LS
pengadaan
barang
dan
jasa
yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK; b)
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran; c)
Melakukan verifikasi SPP;
d)
Menyiapkan SPM;
e)
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f)
Melaksanakan akuntansi SKPD
g)
Menyiapkan laporan keuangan SKPD
4.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Adalah pejabat fungsional yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD, dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara Penerimaan pembantu dan / atau bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara SKPD memiliki tugas untuk menyiapkan
57
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.
E.Sistem Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi diSKPD, yang mencatat transaksi – transaksi yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Secara umum system akuntansi pada SKPD dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
1.Akuntansi Pendapatan
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam kewenangan SKPD,dan dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Proses pencatatan transaksi pendapatan oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan - Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
adalah:
a)
PPK-SKPD Menerima Bukti – bukti pendapatan
yang tertuang dalam SPJ
Penerimaan yang dieroleh dari bendahara Penerimaan, bendahara mencatat pendapatan dalam
buku
jurnal setelah menerima dokumen sumber dari
bendahara penerimaan berupa skp/skr penerimaan dan lampirannya. Jurnal yang dibuat PPK adalah: 58
Tgl
No
kode Perkiraan
NamaPerkiraan
Ref
Debet
Kredit
Bukti ......
.......
........
Kasdi Penerimaan
Bendahara
-
Pendapatan .......
b)
-
xxx
Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD kemudian disetor kerekening
Kas
Daerah (Kasda), bendahara penerimaan diwajibkan
menyetorkan
hasil
pendapatan
daerah
tersebut
dalam
jangka
waktu
selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah uang diterima, kecuali dalam keadaan tertentu.
Dari bukti – bukti transaksi
tersebut
PPK – SKPD
mencatat
transaksi penyetoran pada jurnal umum dengan menjurnal „ RK-PPKD” di debet dan Kas Bendahara Penerimaana di kredit, Jurnal yang dibuat PPK adalah:
Tgl
.....
No
Kode
Bukti
Perkiraan
.......
........
NamaPerkiraan
Ref
RK-PPKD
Kas di
Debet
Kredit
xxx
-
-
Xxx
BendaharaPenerimaan
c)
Dalam kondisi tertentu,
dimungkinkan
terjadi penegmbalian
kelebihan
pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang ( recurring ) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya , PPK -SKPD berdasarkan informasi 59
transfer kas dari BUD , mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut pada jurnal Umum dengan menjurnal Akun pendapatan ( sesuai rincian obyek yang terkait ) didebet dan RK PPKD di Kredit
Tgl
No
Kode
Bukti
Perkiraan
NamaPerkiraan
Ref
Pendapatan
Kredit
xxx
RK-PPKD
Jumlah tersebut
Debet
Xxxx
juga berlaku bagi pengembalian uang bersifat tidak terulang tetapi
terjadi dalam periode berjalan .
2.Akuntansi Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara / daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan Akuntansi belanja pada SKPD meliputi akuntansi belanja UP (Uang nilai kekayaan bersih.
Akuntansi Belanja pada SKPD meliputi akuntansi akuntansi belanja UP ( Uang Persediaan ),GU (Ganti Uang), TU (Tambahan Uang) dan LS (Langsung).
a)
Akuntansi Belanja UP / GU /TU
Langkah – langkah dalam akuntansi belanja UP, GU dan TU adalah sebagai berikut: 60
Pada saat SKPD memperoleh UP diawal tahun anggaran dari bendahara umum daerah, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal:
Tgl
No
Kode
......
Bukti .......
Perkiraan ........
NamaPerkiraan
Ref
Kasdi Bendahara Pengeluaran RK-PPKD
Debet
Kredit
xxx
-
-
Xxx
Belanja yang dilakukan dengan menggunakan UP ini dicatat dalam buku jurnal sebagai
berikut:
Tgl
No Bukti
Kode
Nama Perkiraan
Ref
Debet
Kredit
Perkiraan ......
.......
Secara
........
Belanja...........
xxx
-
Kasdi Bendahara Pengeluaran
-
Xxx
periodik bendahara pengeluaran SKPD akan membuat SPJ pengeluaran dan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, yaitu penggantian uang persediaan. Jurnal penerimaan dan belanja-GU sama dengan jurnal penerimaan dan belanja UP
61
TU digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan.Jurnal penerimaan dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.
b)
Akuntansi Belanja LS
Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS Gaji danTunjangan serta belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK- SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kasnya dicatat oleh PPKD. Dalam konteks ini, belanja yang dilakukan oleh SKPD dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belanja sudah dapat diakui pada saat SP2D diterbitkan. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah sebagai berikut:
Tgl
......
No
Kode
Bukti
Perkiraan
.......
........
NamaPerkiraan
Belanja........... RK-PPKD
Ref
Debet
Kredit
xxx
-
-
Xxx
Untuk belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan potongan), namun PPK – SKPD tetap mencatat belanja Gaji dan Tunjangan tersebut dalam jumlah bruto.PPKSKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD. 62
Dalam belanja Barang dan Jasa seringkali terdapat potongan pajak, sehingga yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto.PPK-SKPD tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum, jika pemotongan dan pembayan pajak dilakukan oleh BUD.
3.Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi penyusutan
atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan terhadap
aset
tetap
yang dikuasai / digunakan SKPD. Transaksi-
transaksi tersebut secara garis basar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a)
Penambahan Nilai Aset Tetap Penambahan dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, bantuan, hibah atau donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang, dan sebagainya
b)
Pengurangan Nilai Aset Tetap Pengurangan dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi / penyusutan, dan pentransferan aset tetap kepada SKPD lainnya.
Akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial oleh PPK yang bersumber dari bukti transaksi berupa : (a) berita acara penerimaan barang, (b) beritaacara penghapusan barang, atau (c) berita acara penyelesaian pekerjaan. Bukti memorial ini yang akan menjadi dasar penjurnalan aset tetap, baik maupun pengurangan. 63
penambahan
Untuk belanja yang menghasilkan aset tetap, disamping mencatat belanja modal untuk aset yang bersangkutan PPK-SKPD juga mencatat penambahan aset yang disebut jurnal korolari.
Sedangkan untuk transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan aset, maka PPK mengakui pengurangan aset tersebut dengan membuat jurnal:
Tgl
......
No
Kode
Bukti
Perkiraan
.......
........
NamaPerkiraan
Ref
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap AsetTetap-.............
Debet
Kredit
xxx
-
-
xxx
4.Akuntansi selain kas
Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi.
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi:
a) Koreksi Kesalahan Pencatatan Merupakan koreksiterhadap
kesalahan dalam
membuat jurnal dan telah dimasukkan ke buku besar yang dilakukan oleh PPK64
SKPD.
Contoh: belanja ATK oleh PPK-SKPD dicatat sebagai belanja dokumen, maka PPK akan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:
Tgl
......
No
Kode
Bukti
Perkiraan
.......
NamaPerkiraan
Ref Debet
BelanjaATK
........
BelanjaDokumen
Kredit
xxx
-
-
xxx
b) Pengakuan aset, utang dan ekuitas Merupakan pengakuan terhadap perolehan / perubahan nilai / pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD.
Contoh: penghitungan fisik persedian pada akhir tahun senilai Rpxxx, maka jurnal yang dibuat oleh PPK adalah:
Tgl
......
No
Kode
Bukti
Perkiraan
.......
NamaPerkiraan
........
Ref Debet
Persediaan
xxx
Cadangan Persediaan
Kredit
xxx
-
c) Depresiasi / Penyusutan Aset Tetap Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh
aset
tetap
SKPD
dapat
disusutkan
sesuai
karakteristikasettersebut,dan jurnalnya dibuat pada akhir tahun.
Contoh: jurnal penyusutan kendaraan oleh SKPD adalah:
65
dengan
sifat
dan
Tgl
No
Kode
......
Bukti .......
Perkiraan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ........
NamaPerkiraan
Ref
Debet
Kredit
xxx
-
-
xxx
AkmPeny-Kendaraan
Transaksi yang Bersifat Accrual dan Prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan dating (prepayment).
F.Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), SAP yang pertama ditetapkan adalah SAP dengan basis cash toward accrual (CTA) atau basis kas menuju akrual, ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesungguhnya UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 mengamanatkan agar pemerintah mengakui pendapatan dan belanja dengan basis akrual yang harus diterapkan selambat-lambatnya mulai tahun 2008.Namun demikian, kedua Undang-Undang tersebut masih memberikan toleransi kepada pemerintah untuk menerapkan basis kas menuju akrual sebelum dapat menerapkan basis akrual (penuh). SAP dengan basis akrual pada akhirnya lahir pada tahun 2010, ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun 66
SAP berbasis akrual ini telah ditetapkan, akan tetapi di dalam Pasal 7, PP 71/.2010 dinyatakan bahwa SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap bagi pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan bagi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. SAP setidaknya mengatur hal-hal yang terkait dengan prinsip pengakuan / pencatatan, pengukuran / penilaian, penyajian / pengklasifikasian dan pengungkapan/ penjelasan transaksi dan kejadian keuangan pemerintah, yaitu : 1. Prinsip pengakuan berkaitan dengan waktu pengakuan dari pengaruh transaksi terhadap pos-pos laporan keuangan. Prinsip ini menjawab pertanyaan: kapan suatu transaksi itu akan dicatat/diakui?. Waktu pengakuan suatu transaksi tergantung kepada basis akuntansi yang digunakan. SAP yang berbasis „cash toward accrual‟ mengakui
pendapatan,
belanja
dan
pembiayaan
pada
saat
kas
telah
diterima/dibayarkan di/dari rekening kas negara/daerah (basis kas); sedangkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Sedangkan SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya atau pada saat hak/kewajiban pemerintah telah muncul. Sementara itu, LRA tetap disusun dengan basis kas dengan alasan bahwa LRA merupakan statutory report. 2. Prinsip pengukuran berkaitan dengan penetapan nilai uang yang harus dicatat di dalam pos-pos laporan keuangan sebagai pengaruh dari terjadinya transaksi. Prinsip ini menjawab pertanyaan: pada nilai berapa transaksi akan dicatat?. Beberapa prinsip 67
pengukuran yang dapat digunakan dijelaskan di dalam SAP, namun yang umum digunakan adalah prinsip harga perolehan (cost). 3. Prinsip Penyajian/Pengklasifikasian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi diklasifikasikan dan pada akhirnya disajikan dalam lembar/halaman muka laporan keuangan.
4.
Prinsip Pengungkapan/Penjelasan berkaitan dengan bagaimana pos-pos laporan keuangan dinyatakan di dalam halaman muka (on the face) laporan keuangan dan dijelaskan atau diungkapkan di dalam CaLK.
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP), Interpretasi SAP (IPSAP) dan Buletin Teknis. SAP berbasis CTA terdiri dari 11 PSAP (menjadi Lampiran II PP No. 71/2010) dan sampai saat ini sudah dilengkapi dengan 10 Buletin Teknis. Sementara itu PSAP berbasis akrual, termuat di dalam Lampiran I PP No. 71/2010, terdiri dari 12 PSAP. KKAP adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP bagi KSAP dan merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam PSAP.Apabila terjadi pertentangan antara PSAP dan KKAP, maka PSAP diunggulkan secara relatif terhadap KKAP.
68
IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP yang diterbitkan oleh KSAP. Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalahmasalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul namun belum diatur secara khusus atau detil di dalam PSAP.
1.Latar belakang Munculnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintah muncul karena adanya motivasi dan kepentingan yang berbeda dengan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan amanat undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual ( cash toward accrual ) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi dan basis Akrual untuk pengakuan asset , kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
2.Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Ruang Lingkup Standar akuntansi Pemerintah terdiri dari : a) Lingkungan Akuntansi Pemerintahan. b) Pengguna dan Kebutuhan informasi para pengguna c) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
69
d) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan , serta dasar hukum e) Asumsi dasar, karateristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuannngan, prinsip – prinsip, serta akuntansi;
dan Unsur – unsur
kendala informasi
yang membentuk laporan keuangan,
pengakuan dan pengukurannya.
3.Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Kerangka Konseptual yaitu konsep yang mendasari penyusunan
dan
pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut Standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi : a)
Penyusun Standar dalam melaksanakan tugasnya;
b)
Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
c)
Pemeriksa dalam memberikan pendapat
mengenai
apakah
laporan
keuangan disusun.
4.Basis akuntansi
Kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan menjadi kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur No. 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 70
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga
legislatif
sebagaimana
ditetapkan
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi/gabungan agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
a) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.
71
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.Suatu entitas pelaporan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
Laporan keuangan yang disajikan merupakan laporan keuangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi ini bersama laporan keuangan entitas akuntansi 11 (sebelas) UKPD lain di lingkungan Dinas menjadi bagian dari penggabungan laporan keuangan Dinas sebagai entitas pelaporan.
b) Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. 72
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
c)
Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
1.
Pendapatan
2.
Belanja
3.
Aset
4.
Kewajiban
5.
Ekuitas
6.
Dana
73
