BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.KAJIAN PUSTAKA 2.1 Akuntansi Forensik Akuntansi forensik muncul karena pesatnya perkembangan fraud yang terjadi, untuk mengungkapkan fraud tersebut diperlukan ilmu mengenai akuntansi forensik. Istilah akuntansi forensik merupakan terjemahan dari forensic accounting. Menurut MeriamWebster’s Collegiate Dictionarydalam Tuanakotta (2010: 3) : “Pengertian forensik dapat diartikanyangberkenaan dengan pengadilan atau “berkenaan dengan penerapanpengetahuan ilmiah pada masalah hukum”. Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yangdiminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atauahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Dalampraktek, kelompok ahli lainnya termasuk para akuntanatau pelaksana

auditinvestigasi

yang

memberi

keterangan

ahli

demi

keadilan.Namun, merekabelum lazim dikenal sebagai akuntan forensik. Pada mulanya, di Amerika Serikat, akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan.


10

Bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan hukum, maka istilah yang digunakan akuntansi (bukan audit) forensik. Praktik akuntansi forensik tumbuh tidak lama setelah krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997.Akuntansi forensik sesungguhnya bisa mempunyai peran yang efektif dalammenegakkan hukum di Indonesia, namun perannya masih belum maksimal.Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)berusaha untuk mengembangkan akuntansi forensik yang mulaiberkembang di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997.

2.1.1 Defenisi dan Tujuan Akuntansi Forensik Definisi akuntansi forensik menurut Hopwood et al (2008 : 3) yaitu: “Forensic accounting is the application of investigative andanalytical skills for the purpose of resolving financial issues in amanner that meets standards required by courts of law.”Hopwood et al (2008: 3) Dengan terjemahan sebagai berikut, akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum.

Menurut Tuanakotta (2010: 4) akuntansi forensik ialah :

“Penerapandisiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalahhukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan”.Tuanakotta (2010: 4)


11

Menurut Bologna dan Lindquist yang dikutip dalam Crumbley danApostolou (2002 : 17) mendefenisikan akuntansi forensik sebagai: “forensic and investigative accounting is the application of financialskills and an investigative mentality to unresolved issues, conductedwithin the context of the rules of evidence”. Dengan terjemahan sebagai berikut, “Akuntansi forensik daninvestigasi adalah aplikasi kecakapan finansial dan sebuahmentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yangdijalankan dalam konteks “rules of evidence”.

Dari beberapa pengertian akuntansi forensik di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi berdasarkan pada keterampilan-keterampilan dalam menginvestigasi dan menganalisis untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan atau dugaan kecurangan (fraud) yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)dalam Hopwood (2008: 5) mengklasifikasikan akuntansi forensicdalam dua kategori: “jasa penyelidikan (investigative services) danjasa litigasi (litigation services)”.Dalam jasa layanan yang pertamameliputi pemeriksa penipuan atau auditor penipuan dimana merekamengetahui tentang akuntansi

mendeteksi,

penyalahgunaan

dan

mencegah, misinterpretasi.

danmengendalikan Jenis

layanan

penipuan,

yang

kedua

merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa


12

akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian.

2.1.2 Akuntan Forensik Profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, yakni jika ada sebuah transaksi yang dicurigai, maka abdi hukum bisa meminta bantuan akuntan forensik untuk menjelaskan dari mana dan ke mana

transaksi

tersebut

mengalir.

forensicmenerapkan

Akuntan

keterampilan khusus di bidang akuntansi, audit,keuangan, metode kuantitatif, beberapa bidang hukum, penelitiandan keterampilan dalam menginvestigasi untuk mengumpulkan,menganalisis, dan mengevaluasi bukti

dan

untukmenginterpretasikan

temuan.Seorang

akuntan

individuterutama

untuk

bentuklaporan

untuk

forensik

mengkomunikasikan

membantu

memberikan mendeteksi

dan

dukungan

fraud

dan

organisasi manajemen

atau dalam

dukungan

litigasi,

terutamamelalui kesaksian saksi ahli. Seorang akuntan forensik menyelidiki kasus

fraud

yang

sudah

diketahui

atau

dicurigai

harus

dapat

mengembangkan teori kasus tersebut dan menggabungkannya ke dalam metode

ilmiah.

Pendekatan

ini

mencakup

identifikasi

masalah

(hipotesis),mengumpulkan bukti dan data, menganalisis data untuk mengujihipotesis, dan menarik kesimpulan.


13

Dalam melakukan penyelidikan,MenurutHarris dan Brown (2000 :6) seorang akuntan forensicmemiliki keterampilan khusus dan kemampuan teknis termasuk : a. Pemahaman hukum dan rules of evidence. Seorang akuntanforensik sudah tidak asing lagi dengan hukum pidana danperdata dan memahami prosedur-prosedur ruang sidang danekspektasi. b. Keterampilan investigasi kritis dan analitis. Seorang auditormungkin bisa dikatakan juga sebagai watchdog, tetapiseorang akuntan forensik adalah bloodhound. c. Memahami teori, metode dan pola penyalahgunaanpenipuan. Seorang akuntan

forensik

harus

dapat

berpikirsecara

kreatif

untuk

mempertimbangkan dan memahamitaktik pelaku yang dapat melakukan dan menyembunyikankecurangan. d. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang akuntanforensik harus menjelaskan temuannya secara jelas danringkas kepada berbagai pihak, termasuk mereka yangbelum begitu paham tentang akuntansi dan audit. e. Kemampuan berorganisasi yang kokoh. Kemampuan untukmengatur dan menganalisis sejumlah besar data keuangandan dokumen adalah kualitas utama dari seorang akuntanforensik.

Menurut akuntanforensik

Hopwood et al (2010: 6-7) yang

terlatih

memiliki

menyatakan bahwa tingkat

pengetahuan

danketerampilan dalam bidang-bidang berikut ini: a. Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagiakuntan forensik karena adanya sifatpengumpulaninformasi dan verifikasi yang terdapat pada akuntansiforensik.


14

b. Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnyapraktik-praktik surveillance dan keterampilan wawancaradan introgasi, membantu akuntan forensik untuk melangkahdi luar keterampilan mereka di dalam mengaudit aspek-aspekforensik baik aspek legal maupun aspek finansial. c. Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan,adalah penting bagi akuntan forensik karena keterampilaninvestigasi yang efektif sering bergantung padapengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami olehperpetrator. d. Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untukmenganalisis dan menginterpretasi informasi keuangan,apakah itu dalam kasus kebangkrutan,

operasi

pencucianuang,

atau

skema-skema

penyelewengan lainnya. e. Pengetahuan

tentang

hukum

sangat

penting

untukmenentukan

keberhasilan akuntan forensik. f. Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi informasi(TI) menjadi sarana yang penting bagi akuntan forensik ditengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan duniamaya. Pada taraf yang minimum, akuntan forensik harusmengetahui poin di mana mereka harus menghubungiseorang ahli bidang piranti keras (hardware) atau pirantilunak (software) komputer..


15

g. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh akuntanforensik untuk memastikan bahwa hasilpenyelidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benardan jelas oleh pengguna jasanya.

2.1.3 Lingkup Akuntansi Forensik a. Praktek di Sektor Swasta Fraud jika dikaitkan dengan lemahnya corporate governance, bisa terjadi baik di sektor publik maupun di sektor privat. Dampaknya jika fraud terjadi disektor korporasi yaitu harga saham dari korporasi yang bersangkutan lebih rendah dari harga pasar. Hal tersebutakan mempengaruhi penilaian investor padasaat menentukan keputusan. Tidak jarang para investor maumembayar saham dengan harga premium jika perusahaandiindikasikan mau memperbaiki kelemahan corporategovernance-nya. Menurut Tuanakotta (2010 :84) mengenai Lingkup akuntansi forensik ialah : “Lingkup akuntansiforensik sangat spesifik untuk lembaga yang menerapkannyaatau untuk tujuan melakukan investigasinya”.Tuanakotta (2010 :84)

Bologna dan Lindquist dalam Tuanakotta (2010 :84-85)mengemukakan beberapa istilah dalam perbendaharaanakuntansi, yakni: “fraud auditing, forensic accounting, investigativeaccounting, litigation support, dan valuation analysis”.


16

Menurut mereka, istilah-istilah tersebut tidak didefenisikansecara jelas.Dalam penggunaan sehari-hari litigationnsupport merupakan istilah yang paling luas dan mencakupkeempat istilah lainnya.Bologna dan Lindquist tidakmenyentuh istilah valuation analysis.Analisis iniberhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. b.

Praktek di Sektor Pemerintahan Tuanakotta (2010 : 95) mengemukakan Di sektor publik (pemerintahan): “Praktek akuntan forensiks serupa dengan apa yang digambarkan di atas, yakni pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahaptahapdalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi diantara berbagai lembaga.” Ada lembaga yang melakukanpemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga yangmerupakan bagian dari internal pemerintahan, ada lembaga-lembagapengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatanmemerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsikhususnya seperti (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnyaseperti KPK. Juga ada lembaga

swadaya

masyarakat

sebagai

pressure

mempunyai

mandat

yangberfungsi

group.Masing-masing

lembaga

danwewenang

yang

diatur

atauketentuan

lainnya.

tersebut

dalam

Mandat

konstitusi,

dan

undang-undang

wewenang

ini

akan

mewarnailingkup akuntansi forensik yang diterapkan. Disamping itukeadaan politik dan macam-macam


17

kondisi lain akanmempengaruhi lingkup akuntansi forensik yang diterapkan,termasuk pendekatan hukum atau non hukum.Dampak yang terjadi

di

sektor

pemerintahan

apabila

terdapatfraud

adalah

terganggunya pelaksanaan penyelenggaraannegara. Apabila tidak ditunjang dengan penegakan bidanghukum yang kuat, standar akuntansi dan

lain-lain

maka

tingkatkorupsi

dan

kelemahan

dalam

penyelenggaraan negara akanmeningkat.

2.1.4 Standar dan Kode Etik Akuntansi Forensik b. Standar Akuntasi Forensik Menurut Tuanakota (2010-122-123), Standar Umum Akuntansi Forensik adalah sebagai berikut: 1) (100) : Indenpendensi, Akuntansi Forensik harus independen dalam melaksanakan tugas 2) (120): Objektifitas, Akuntan Forensik harus objektif tidak berpihak dalam melaksanakan telaah akuntansi forensik 3) (200)

:

Kemahiran

Profesional,

akuntansi

forensik

harus

dilaksanakan dengan kemahiran 4) (300): Lingkup Penugasan, Akuntansi Forensik memahami dengan baik penugasan yang diterimanya. Ia harus mengakaji penugasan itu dengan teliti untuk menentukan apakah penugasan diterima secara profesional.


18

c. Kode Etik Kode

etik

mengatur

dengansesamanya,

dengan

hubungan pemakai

antara jasanya

anggota dan

profesi

stakeholder

lainnya,dan dengan masyarakat luas, Tuanakota (2010:207). Kode etik adalah sistem norma,nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegasmenyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benardan tidak baik bagi profesional. Menurut ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) telah menetapkan kode etik bagi para fraud auditor yang bersertifikat, yang terdiri atas delapanbutir yaitu: a.

Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam segalakeadaan, harus menunjukkan komitmen terhadapprofesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaantugasnya.

b. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidakdiperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifatilegal atau melanggar etika, atau segenap

tindakan

yangdapat

menimbulkan

adanya

konflik

kepentingan. c. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam semuakeadaan, harus menunjukkan integritas setinggi-tingginyadalam semua penugasan profesionalnya,

danhanya

akan

menerima

penugasan

yang

memilikikepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akandapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.


19

d. Seorang

fraud

auditor

yang

bersertifikat

harusmematuhi

peraturan/perintah dari pengadilan, dan akanbersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secarabenar dan tanpa praduga. e. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalammelaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperolehbukti atau dokumentasi lain yang dapat

mendukungpendapat

menyatakanpendapat

yang

bahwa

diberikan.

seseorang

atau

Tidak

boleh

pihak-pihak

tertentu“bersalah” atau “tidak bersalah”. f. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak bolehmengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yangdiperoleh dari hasil audit tanpa melalui otorisasi daripihak-pihak yang berwenang. g. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harusmengungkapkan seluruh hal yang material yangdiperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasitersebut

tidak

diungkapkan

akan

menimbulkan

distorsiterhadap fakta yang ada. h. Seorang fraud auditor yang bersertifikat secarasungguh-sungguh harus senantiasa meningkatkankompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yangdilakukan secara profesional.


20

2.2 Audit Investigasi Seiring dengan waktu, perkembangan akuntansi forensik menjadi lebihkompleks

yakni

melibatkan

satu

bidang

lagi

yaitu

audit.Berkembangnyakompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasimenyebabkan risiko

terjadinya fraud semakin

tinggi.Mengacu ke berbagaikasus baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa fraud dapatterjadi di mana saja. Menurut Tuanakota ( 2010: 321), Suatu investigasi hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam investigasi dikenal sebagai prediction. Dengan landasan demikian, seorang auditor mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa dan pertanyaan tersebut yang diduga relevan untuk mengungkap kasus. Auditor juga harus mempunyaikemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dankemampuan untuk menarik kesimpulan. Dan juga sangat penting bagiauditor untuk menyederhanakan konsep-konsep keuangan sehinggaorang-orangpada umumnya dapat memahami apa yang dimaksudkannya. MenurutTuanakotta (2010 :321) auditor investigasi adalah: “Gabungan antarapengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (atau investigator)”.


21

2.2.1 Pengertian Audit Investigasi Menurut Herlambang (2011) audit investigasi yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

Memang, keterampilan akuntansi forensicmelampaui wilayah umum kejahatan berkerah.Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip olehWidjaja (2010 : 36), mendefenisikan audit investigasi sebagaiberikut : “fraud auditing is an initial approach (proactive) todetecting

financial

information,analytical

fraud,

using

relationship,

and

accounting an

records

awareness

of

and fraud

perpetration andconcealment efforts”. Dengan terjemahan sebagai berikut : “Audit kecurangan merupakansuatupendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuankeuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi,hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upayapenyembunyian.” Secara garis besar audit FraudExamination

sebagaimana

investigasi mirip

dengan istilah

yang

dalam

dimaksud

Fraud

ExaminationManual yang diterbitkan oleh Association of Certified FraudExaminers (ACFE). Lebih khusus,pemeriksaan penipuan melibatkan


22

memperoleh bukti dan mengambillaporan, menulis laporan, kesaksian temuan dan membantu dalammendeteksi dan pencegahan penipuan.Dari ketiga definisi audit investigasi di atas, dapat disimpulkanbahwa audit investigasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukanuntuk mendeteksi dan memeriksa fraud terutama dalam laporankeuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadimenggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit).

2.2.2 Tujuan Audit Investigasi Dalam auditinvestigasi, ketentuan yang harus ditaati sangat luas, tidak hanyakebijakan manajemen, auditor investigasi sampai dengan hukumformal, hukum material dan lain-lain. Untuk itu, auditinvestigasi tidak hanya cukup untuk menguasai bidang ekonomi,tetapi juga mengerti tentang hukum yang berlaku Dan tujuan investigasi yang di ambil dari K.H. Spencer Pickett andJennifer

Picket,

Financial

Crime

Investigation

and

Control

dalamTuanakotta (2010 :316-319) beberapa diantaranya yaitu : a.

Memberhentikan manajemen. Tujuannya adalah sebagaiteguran keras bahwa manajemen tidak mampumempertanggung-jawabkan kewajiban fidusiernya.


23

b. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukup danrelevannya bukti. Tujuannya akan menekankan bisaditerimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untukmeyakinkan hakim di pengadilan. c. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. d. Menemukan

dan

mengamankan

dokumen

yang

relevanuntuk

investigasi. e. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakanpemulihan dari kerugian yang terjadi. f. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yangdiduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuandari invetigasi tersebut; harapannya adalah bahwa merekabersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu. g. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dariperbuatannya. h. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. i.

Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaranpenjarahan.

j.

Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, pemilihan

di antara berbagai alternatif tujuan investigasi tergantung dari organisasi atau permintaan penyidik untuk membantu penyidik mengungkapkan fraud yang terjadi dan menjebloskan oknum-oknum ke penjara. Tujuan ini juga untuk mengetahui apakah kecurigaanfraud tersebut terbukti atau tidak.


24

2.2.3 Aksioma Audit Investigasi Aksiomaadalah “asumsi dasar yang begitugamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenaikebenarannya”. Menurut Tuanakotta (2010: 322) Ada tiga aksioma dalam melakukan audit investigasi: a. Fraud selalu tersembunyi.Fraud dalam hal ini menyembunyikan seluruh aspek

yangmungkin

dapat

mengarahkan

menemukanterjadinya

fraud

menutuprapat-rapat

kebusukan

tersebut.

pihak

Pihak-pihak

mereka.

lain

dalam

yang

terlibat

Metode

dalam

menyembunyikanfraud tersebut begitu rapi sehingga pemeriksa fraud atauinvestigator yang berpengalaman sekalipun dapat terkecoh. b. Melakukan

pembuktian

timbal

balik.Seorang

auditor

harus

mempertimbangkan apakah terdapat buktiyang dapat memberatkan seorang tersangka yang tidak pernahmelakukan fraud. Dan sebaliknya, auditor juga harus dapatmempertimbangkan apakah bukti yang tidak memberatkanseseorang telah melakukan fraud. c. Fraud

terjadi

merupakan

kewenangan

pengadilan

untukmemutuskannya.Dalam menyelidiki fraud, investigator hanya membuat dugaanmengenai apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkanbukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Tetapi adanya suatufraud yang terjadi dapat dipastikan jika telah diputuskan olehmajelis hakim dan para jury di pengadilan


25

2.2.4 Metodologi Audit Investigasi Menurut metodologi internal audit, seorang fraud auditor dapatmelakukan pengujian atau pemeriksaan beberapa hal yang berkaitandengan subjek auditnya atau prosedur kerja dan organisasi dimanafraud diduga terjadi dan orang yang bersangkutan.Untuk mencarijawaban suatu fraud tanpa bukti yang lengkap, auditor perlumembuat asumsi tertentu. Menurut Assosiation of Certified Fraud Examiners yang menjadirujukan internasional dalam melaksanakan Fraud Examination.

“Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu pemeriksaan investigasi atas kasus yang memiliki indikasi tindak fraud dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya. Pemeriksaan investigasiyang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak fraud terdiriatas banyak langkah.Karena pelaksanaan pemeriksaan investigasiatas fraud berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihaklainnya, maka pemeriksaan investigasi harus dilakukan setelahdiperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkansebagai predikasi.” Predikasi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang fraud, bahwa fraud telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa predikasi, pemeriksaan investigasi tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika


26

suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanakan financial audit-nya, maka institusi tersebut dapat melakukan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup

kuat untuk dilakukan pemeriksaan

investigasi.

2.2.5 Teknik Audit Investigasi Menurut Tuanakota (2010: 351-355): “Teknik audit adalah caracara

yang

dipakai

dalam

mengauditkewajaran

penyajian

laporan

keuangan.” Teknik audit yang biasaditerapkan dalam audit umum seperti: a. Pemeriksaan Fisik Dalam pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan yaitupenghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang,aktiva tetap, dan barang

berwujud.Untuk

teknik

ini,

investigatormenggunakan

inderanya untuk mengetahui atau memahamisesuatu. b. Konfirmasi Meminta

konfirmasi

yangdiinvestigasi)

adalah

untuk

ketidakbenaransuatu informasi.

meminta menegaskan

pihak

lain

(dari

kebenaran

atau


27

c. Memeriksa Dokumen Pemeriksaan

dokumen

selalu

dilakukan

dalam

setiap

investigasi.Dengan kemajuan teknologi dapat dipastikan dokumen menjadilebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dandipindahkan. d. Review Analitikal Review analitikal menekankan pada penalaran, prosesberpikirnya. Dengan penalaran yang baik akan membawa padaseorang auditor investigator pada gambaran mengenai wajar,layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan darigambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh. e. Meminta Penjelasan Lisan atau Tertulis dari Auditan Permintaan

informasi

harus

diperkuat

atau

dikolaborasi

denganinformasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. f. Menghitung Kembali Menghitung kembali yaitu memeriksa kebenaran perhitungan. Dalam investigasi, perhitungan yang dihadapi sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegoisasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda.


28

g. Mengamati Teknik

ini

juga tidak

fisik.Investigator

berbeda

juga

jauh dengan pemeriksaan

menggunakan

inderanya

untuk

melakukanpengamatan.Hanya dalam audit investigasi, teknik-teknik audit tersebut bersifateksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau probing maupunpendalaman.

Dari ketujuh teknik audit tersebut, dalam auditinvestigasi lebih ditekankan kepada review analitikal. Untukmendapatkan hasil investigasi yang maksimal, menurut Cahyani(2012) seorang fraud auditor harus juga menguasai beberapa teknikinvestigasi, antara lain: 1) Teknik penyamaran atau penyadapan 2) Teknik wawancara 3) Teknik merayu untuk mendapatkan informasi 4) Mengerti bahasa tubuh 5) Dengan bantuan software

2.1Fraud(Kecurangan) Menurut Widjaja (2008:1): “Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yangdapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikantersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku fraud. Dalam istilahsehari-hari fraud diberi Nama yang berlainan, seperti pencurian,penyerobotan, pemerasan, pengisapan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain.”


29

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Salah saji terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan(fraud). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernyataan StandarAuditing (PSA) No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masingditerjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSAsebelumnya yaitu PSA No. 32.

2.1.1 Pengertian Fraud Dalam Widjaja (2008: 2) Definisi fraud adalah a. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. c. Suatu kerugian yang dapat timbul sebagai akibat diketahui keterangan

atau

penyajian

yang

salah

(salah

pernyataan),

penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.


30

Menurut

LIA

dalam

Soepardi

(2010)

dalam

standarnya

menjelaskanfraud yaitufraud encompasses an array of irregularities and illegal actscharactized by intentional deception. It can be perpetrated forthe benefit of or to the detriment of the organization and bypersons outside as well as inside organization. Dengan terjemahan sebagai berikut, Fraud mencakup suatuketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yangdisengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugianorganisasi oleh seorang di luar atau di dalam organisasi. Definisi lainnya dikemukakan oleh Sunarto yang dikutip dalam Zulaiha (2008) yaitu “kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dinyatakan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesuaikan, seringkali disebut kecurangan manajemen (management fraud)”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud dalam Tuanakotta (2010 : 194 ) seperti : a. Pasal 362 Pencurian : mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. b. Pasal 368 Pemerasan dan Pengancaman : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,


31

memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. c. Pasal 372 Penggelapan : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. d. Pasal 378 Perbuatan Curang : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. e. Pasal 369: merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Pengertian

lainnya

dikemukakan

oleh

Hopwood

et

al

dalam

Tunggal(2011: 4) : “fraud means by which a person can achieve anadvantage over another by false suggestion or suppression of thetruth”. Yang bisa diartikan bahwa fraud berarti dimana seseorangdapat mencapai keunggulan atas yang lain dengan sugesti palsu ataupenindasan kebenaran.


32

2.1.2 Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Amin Widjaja (2008 : 11) Faktor-faktor yang menyebabkan fraud terjadi yaitu pertama karena adanya peluang (opportunity), dengan mempunyai pengetahuan pelaku dapat melihat peluang mewajarkan aktivitas fraud mereka demi untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Kedua, tekanan(pressure) dimana keadaan finansial atau non finansial merupakandorongan paling biasa untuk melakukan fraud.Ketiga, rasional(rationalization) terjadi karena sikap iri hati, dendam, marah, ingincepat kaya dan percaya mereka hebat dapat menjadi pendoronguntuk seseorang melakukan fraud.Faktor-faktor ini lebih dikenalsebagai fraud triangle atau segitiga fraud. Penyebab fraud yang dijelaskan Bologna dengan GONE theorydalam Soepardi (2010 : 6) terdiri dari empat faktor yaitu : a. Greed (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilakuserakah yang secara potensial ada di dalam diri setiaporang. b. Opportunity (kesempatan), berkaitan dengan keadaanorganisasi atau instansi

masyarakat

yang

sedemikian rupasehingga terbuka

kesempatan bagi seseorang untukmelakukan fraud terhadapnya. c. Needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yangdibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yangmenurutnya wajar.


33

d. Exposure

(pengungkapan),

ataukonsekuensi

yang

akan

berkaitan dihadapi

dengan oleh

tindakan

pelaku

fraud

apabilapelaku ditemukan melakukan fraud.

2.1.3 Tanda-Tanda Terjadinya Fraud Fraud dapat sedini mungkin terdeteksi jika manajemen atau internalauditor jeli melihat tanda-tanda fraud tersebut. Tunggal (2011 : 114), menyatakan tanda-tanda fraud tersebut beberapa diantaranya yaitu: a. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yangmencolok dengan tahun-tahun sebelumnya. b. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. c. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. d. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. e. Perkembangan perusahaan yang sulit. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui dengan jelas tandatandafraud dapat dilihat dari perbedaan angka laporan keuangan yangmencolok

dari

tahun-tahun

sebelumnya.Hal

ini

disebabkan

karenaadanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pelakuuntuk menutupi fraud sehingga timbul perbedaan angkaangka.Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas juga dapatmemicu

seseorang

melakukan

fraud

karena

karyawan

dapatbertindak semena-mena.Dalam melakukan suatu transaksi yang


34

penting diperlukan beberapaorang untuk menanganinya agar karyawan tidak dapat memanipulasitransaksi yang telah terjadi.Setiap melakukan transaksi

juga

harusdilengkapi

dengan

bukti-bukti

yang

jelas.Perkembangan perusahaanyang sulit juga dapat menimbulkan niat seseorang untuk melakukanfraud dikarenakan kondisi individual yang ingin menunjangkehidupannya.

2.1.4 Unsur-Unsur Fraud Unsur-unsur fraud atau penipuan menurut Tunggal (2011 : 96)antara lain sebagai berikutpertama, suatu perjanjian palsu dari fakta material, atau dalamkasus tertentu suatu pendapat. Kedua, keinginan melakukansuatu tindakan yang salah atau untuk mencapai suatu tujuanyang

tidak

konsisten

dengan

peraturan

atau

kebijakan

publik.Ketiga, menyamar suatu tujuan melalui pemalsuan dankesalahan representasi untuk melaksanakan suatu rencana.Keempat, kepercayaan pelanggar terhadap kelalaian atauketidaktelitian dari korban. Kelima, penyembunyian darikejahatan


35

2.1.5 Klasifikasi Fraud Fraud

dapat

diklasifikasikan

menjadi

tiga

macam

menurutAssociation of Certified Fraud Examinations (ACFE) yaitu: a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)Fraud yang dilakukan oleh manajemen yaitu dalam bentuk salahsaji material laporan keuangan yang merugikan investor dankreditor. Fraud ini dapat bersifat finansial atau non finansial. b. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘kecurangankas’ dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, sertapengeluaranpengeluaran biaya secara curang (fraudulentdisbursement) c. Korupsi (Corruption) Korupsi

terjadi

apabila

memenuhi

tiga

kriteria

yang

merupakansyarat bahwa seseorang bisa dijerat undang-undang korupsi, ketiga syarat itu adalah: 1) Melawan hukum 2) Memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3) Merugikankeuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Tunggal (2011: 82) fraud terbagi dalam beberapa jenisyaitu: a. Kecurangan Korporasi (Corporate Fraud) Kecurangan korporasi atau kejahatan ekonomi (economic crime) biasanya dilakukan oleh pejabat, eksekutif, atau manajemen pusat


36

laba dan perusahaan publik untuk memuaskan kebutuhan ekonomis jangka pendek mereka. b. Kecurangan

Pelaporan

Keuangan

(Fraudulent

FinancialReporting)Contoh kecurangan ini adalah 1) Memanipulasi,

memalsukan,atau

mengubah

catatan

atau

dokumen. 2) Menyembunyikanatau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap daridokumen. 3) Mencatat transaksi tanpa substansi. 4) Salahmenerapkan kebijakan akuntansi. 5) Gagal mengungkapkaninformasi yang signifikan. c. Kecurangan

Manajemen

(Management

Fraud/White

Collar-

Crime)Tujuan white collar-crime adalah untuk mencuri jumlah uangyang besar daripada jumlah uang yang kecil, dan modusoperasinya adalah dengan menggunakan teknologi dankomunikasi massa daripada tindakan brutal dan alat-alatkasar. d. Kegagalan Audit (Audit Failure)Kegagalan audit mengakibatkan kantor akuntan

publicberhadapan

dengan

litigasi

yang

mahal

dan

kehilanganreputasi. Kegagalan audit disebabkan : a. Kesalahaninterpretasi auditor terhadap prinsip akuntansi yang berlakuumum (GAAP). b. Kesalahan interpretasi terhadap standarauditing yang berlaku umum (GAAS) atau implementasiGAAS. c. Kesalahan karena adanya kecurangan.


37

e. Kecurangan

Karyawan

Fraud)Kecurangan

(Employee

karyawan

biasanya melibatkan perpindahanaktiva dari pemberian kerja. Kadangkadang merupakansuatu tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi.Fraud

juga

dapat

terjadi pada

perusahaan

dengan

menggunakansistem komputerisasi. Computer fraud dilakukan dengan beberapacara, diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer ataumencuri

sumber

daya

komputer

dan

memanipulasi

data

ataumemasukkan data yang tidak benar.

2.1.6 Langkah-langkah pencegahan fraud Pencegahan

kecurangan

merupakan

tanggung

jawab

manajemen.Auditor intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektifitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian auditor internal harus melakukan audit sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala fraud,

melakukan

penelusuran

untuk

mencegah

fraud

dan

mengindintifikasi fraud yang mungkin terjadi. Pencegahan kecurangan bukanlah merupakan hal yang mudah, dikarenakan fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara yang cenderung semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya aktifitas bisnis.


38

Menurut Razae dan Riley (2011:7) menjelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan fraud, yaitu: a. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi. b. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti kecurangan c. Pengembangan proses pengawasan (Oversight Process) Association

of

Certified

Fraud

Examination

(ACFE)

mengelompokkan fraud kedalam tiga kelompok dan tindakan pendeteksian fraud berdasarkan tiga kelompok kecurangan tersebut adalah: a. Kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud) Kecurangan

laporan

keuangan

dapat

didefenisikan

sebagai

kecurangan yang dilakukan oleh manajemendalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. b. Penyalahgunaan asset (Aset Misappropriation) c. Corruption (Korupsi) Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau


39

pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan.Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan

analisis

terhadap

tersangka

atau

transaksinya.Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (Red Flag) si penerima maupun si pemberi. Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi Menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan Tipikor di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).

Sedangkan menurut Tunggal (1992:60) kecurangan dapat dicegah dengan memperhatikam internal control yang baik sebagai berikut: 1) Memberikan insentif/ benefit yang cukup memadai. 2) Penyederhanaan struktur organisasi. 3) Adanya

internal

berhubungan

check

dengan

berikut:Membuat/

antara

beberapa

memperhatikan

menyetujui

pemisahan

transaksi,

transaksi, Membukukan transaksi 4) Supervisi dan pengawasan yang cukup

bagian

yang fungsi

Melaksanakan


40

5) Evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa (related party transaction). 6) Adanya rotasi pegawai. 7) Diwajibkan setiap pegawai untuk menggunkan hak cutinya dan selama itu pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain. 8) Tindakan yang tegas/ berat bagi pelaku kecurangan. 9) Adanya pelaksanaan yang komponen (ahli dalam bidangnya dan dapat dipercaya dengan garis dan kewajiban yang jelas. 10) Tersedianya catatan/ dokumen-dokumen yang memadai. 11) Adanya pengawasan secara fisik terhadap setiap harta serta catatan perusahaan atau instansi terkait. 12) Pelaksanaan audit secara independen (melalui internal/ eksternal auditor) 13) Menerapkan kebijakan conflict of interest

2.3

Pengertian Korupsi Farid Hamid ( 2012 : 8)Seacara Etimologi korupsi berasal dari kata latin “coruptio” atau corruptus yang dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan corruption. Arti Korupsi dari sisi etimologi ini adalah merusak, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang

busuk,

jabatan dalam

instansi atau aparatur


41

pemerintah,penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek UU yang bersangkutan, korupsi dalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau pun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Menurut Silalahi dalam Wiratmaja (2010:9) “Korupsi bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintahan, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha.“ Disamping itu korupsi di kalangan aparatur negara tidak sematamata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi yang melakukan korupsi secara besar- besaran adalah mereka yang bergaji besar akan tetapi tidak puas dengan apa yang diterima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara.Orang-orang kaya dan politisi korup bisa

masuk

kedalam

golongan

elit

yang

berkuasa

dihormati.Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi.

dan

sangat


42

2.2.1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan pasal-pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001 dirumuskan 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan kedalam tujuh kelompok perbuatan, yaitu: a. Kerugian keuangan negara; b. Suap-menyuap c. Penggelapan dalam jabatan d. Pemerasaan e. Perbuatan curang f. Benturan kepentingan dalam pengadaan g. Gratifikasi Dalam Tuanakota ( 2010: 321) Sedangkan dalam skema fraud tree yang dikembangkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), korupsi (corruption) memiliki cabang rantingrenting sebagai berikut: a. Conflict of Interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis “pelat merah”. b. Bribery, merupakan tindakan suap-menyuap c. Illegal gratuities, merupakan pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. d. Economic exortion, merupakan tindak pemerasan.


43

2.2.2 Penyebab Korupsi Menurut Tanzi (dalam Teguh Kurniawan, 2009) terdapat faktor langsungdan tidak langsung yang menyebabkan korupsi. Faktor penyebab langsung darikorupsi ada enam yaitu:(1) pengaturan

dan

otorisasi,

(2)

perpajakan,

(3)kebijakan

pengeluaran/anggaran, (4) penyediaan barang dan jasa dibawah hargapasar, (5) kebijakan diskresi lainnya dan (6) pembiayaan partai politik. Adapunpenyebab tidak langsung dari korupsi ada enam yaitu: (1) kualitas birokrasi, (2)besaran gaji di sektor publik, (3) sistem hukuman, (4) pengawasan institusi, (5)transparansi aturan, hukum, dan proses, (6) teladan dari pemimpin. Tanzi (dalam Teguh Kurniawan, 2009), Pengaturan dan otorisasi dapat

menyebabkan korupsi ketika seorangpejabat

memiliki kewenangan monopoli untuk melakukan pengaturan danotorisasi tanpa diimbangi ketersediaan transparansi, kejelasan prosedur dan upayaadministratif.Perpajakan menyebabkan korupsi ketika tidak didasarkan atasaturan

yang

jelas dan

masih

memungkinkan kontak langsung antara petugas pajakdan pembayar pajak.Kebijakan pengeluaran/anggaran dapat menyebabkankorupsi ketika terjadi ketiadaan transparansi dan pengawasan institusi yang efektifdalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi,


44

pengeluaran untukpengadaan, serta penetapan anggaran tambahan (extrabudgetary accounts.

Teladan

menyebabkan

ketika

korupsi

melakukantindakan

korupsi

dan

daripemimpin pemimpin menjadi

dapat

pemerintahan contoh

bagi

bawahannya.Nas, Price dan Weber (dalam Teguh Kurniawan, 2009) menyebutkanfaktor penyebab korupsi terkait dengan karakteristik individual dan pengaruhstruktural.Korupsi dilihat dari karakteristik individual terjadi ketika seorangindividu itu serakah atau tidak dapat menahan godaan, lemah dan tidak memilikietika sebagai seorang

pejabat

publik.

Sementara penyebab korupsi dari

sisistruktural disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) birokrasi atau organisasi yang gagal,(2) kualitas keterlibatan masyarakat, dan (3) keserasian sistem hukum denganpermintaan masyarakat. Menurut Shah (2007) terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung pada sejumlah faktor yaitu: (1) kualitas manajemen sektor

publik,

(2)

keadaan

hubungan

akuntabilitas

antara

pemerintah dan masyarakat, (3) kerangka hukum, dan (4) tingkatan dimana proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi. Sementara itu Klitgaard (dalam Teguh Kurniawan, 2009) menyebutkan bahwa korupsi dikarenakan adanya monopoli kekuasaan terhadap barang dan jasa ditambah dengan adanya


45

kekuasaan untuk melakukan diskresi mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas.

2.5 Pengertian dan Metode Upaya Pengungkapan Kasus Upaya pengungkapan kasus dalam hukum dilakukan dengan menelusuri petunjuk dan bukti yang ada untuk menemukan pelaku dan mengungkapkan kasus tersebut. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah.Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan undang-undang hukum acara.” (Andi Hamzah, 2010:67).

Menurut Tuanakota (2010 : 374), mengemukan bahwa Metode yang diperlukan dalam pengungkapan kasus adalah: a.

Naluri Penjahat

b.

Krminilisasi dan Pencucian Uang

c.

Terorisme dan Pencucian Uang


46

2.5.1 Upaya Pengugkapan Kasus Melalui Hasil Pembuktian Hasil pembuktian sebagai

hasil pengungkapan kasus

ditentukan melalui keputusan majelis hakim, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini terdapat sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan pembuktian dengan sistem pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup

memadai

membuktikan

kesalahan

terdakwa.(M.Yahya

Harahap, 2003: 237). Beberapa ajaran tentang sistem pembuktian adalah sebagai berikut: (M.Yahya Harahap, 2003: 276) 1. Conviction-in Time Sistem ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, sematamata ditentukan oleh “keyakinan” hakim.Karena itu hakim dapat mengabaikan alat bukti di sidang pengadilan dan menyimpulkan keyakinan dari keterangan terdakwa.Sistem ini memiliki -


47

kelemahan karena hakim bisa saja menjatuhkan keyakinan hanya berdasarkan “keyakinan” belaka. 2. Convition-Rasionee Sistem pembuktian conviction-raisonee menentukan salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinan hakim yang harus didukung dengan alasan yang jelas, logis dan benar-benar dapat diterima akal yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan alasanalasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif Dalam sistem ini “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan.Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. 4. Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif Sistem

pembuktian

menurut

undang-undang

secara

negatif

merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time melalui penggabungan secara terpadu.

2.6 Kajian Riset Terdahulu Penelitian tentang Akuntansi forensik yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantanya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Achsin (2010), yang berjudul “Visum Akuntansi Forensik Dalam Tindak


48

Pidana Korupsi” Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan membangun visum akuntansi forensik dalam tindak pidana korupsi. Respondenya adalah kepada informan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, advokat dan lainnya yang dapat memperkuat, memperdalam dan memperkaya penelitian ini. Hasil dari penelitian menyatakanVisum akuntansi forensik, yang merupakan alat bukti dan pembuktian yang berguna dan berperan signifikan bagi proses litigasi di pengadilan. Penelitian lainnya dilakukan olehNur Shodiq (2013), yang berjudul “Persepsi Auditor Terhadap Penerapan Audit Forensik Dalam Mendeteksi Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan” . Respondenya adalah Kriterianya adalah sebagai berikut: auditor yang berpendidikan setingkat D3-S3 dan auditor yang memiliki pengalaman kerja 2-10 tahun ke atas. Hasil dari penelitian menyatakanyaitu auditor yang memiliki latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Didapat bahwa tidak ada perbedaan persepsi auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan latar belakang pendidikan terhadap penerapan audit forensik dalam mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi forensik di indonesia dan kurangnya indikator pengukuran persepsi yang lebih khusus memuat content pada item-item pertannyaan tentang latar belakang pendidikan auditor BPKP.


49

Penelitian lainnya dilakukan olehLeardo Arles (2013), yang berjudul “Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil

dari penelitianBelum

tersedianya lembaga dan standar profesi auditor dan akuntan forensik merupakan tantangan bagi profesi akuntansi di Indonesia untuk mengoptimalkan peran profesi dalam penanganan masalah nasional khususnya pengungkapan dan penanganan kasus korupsi dan prospek profesi akuntan forensik untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia sangat besar dan penting.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wiratmaja (2010), yang berjudul “Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”Hasil penelitiana adalah sebagai berikut Akuntansi forensik dalam kontek preventif, detektif dan represif secara aksiomatik dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mencegah, mengetahui, atau mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat ligitation support untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.


50

Tabel. 2.1 Ringkasan Kajian Riset Terdahulu No. Nama dan Tahun Penelitian 1 M. Achsin (2010)

Variabel Penelitian

Variabel independen : Visum Akuntansi Forensik Variabel dependen : Tindak pidana Korupsi

Hasil Penelitian

Visum akuntansi forensik, yang merupakan alat bukti dan pembuktian yang berguna dan berperan signifikan bagi proses litigasi di pengadilan

2

Nur Shodiq (2013)

3

Leardo Arles (2013)

4

Wiratmaja (2010)

auditor yang memiliki latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Didapat bahwa tidak ada perbedaan persepsi auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan latar belakang pendidikan terhadap penerapan audit forensik dalam mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan Variabel independen : Belum tersedianya lembaga dan standar Akuntansi Forensik profesi auditor dan akuntan forensik Variabel dependen : merupakan tantangan bagi profesi Upaya Pemberantasan Tindak akuntansi di Indonesia untuk Pidana Korupsi mengoptimalkan peran profesi dalam penanganan masalah nasional khususnya pengungkapan dan penanganan kasus korupsi dan prospek profesi akuntan forensik untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia sangat besar dan penting. Variabel independen : Persepsi Auditor Terhadap Penerapan Audit Forensik Variabel dependen : Mendeteksi Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan

Variabel independen : Akuntansi Forensik dalam Variabel dependen : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Akuntansi forensik dalam kontek preventif, detektif dan represif secara aksiomatik dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatanpendekatan yang efektif dalam


51

mencegah, mengetahui, atau mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat ligitation support untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan. Sumber : Penulis, 2014

B. KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka konseptual merupakan ekstrapolasi dari tinjauan teori dari penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antara variable yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Penerapan Akuntansi Forensik menjadi saalah satu alat yang sangat membantu dalam pengungkapan kasus Fraud, untuk itu konsep yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengakaji bahwa Akuntansi Forensik mempengaruhi pengungkapan Fraud khususnya kasus Korupsi. Penulis juga ingin meneliti bahwa Audit Investigatif dapat mempegaruhi pengungkapan Fraud dalam kasus Korupsi. Karena penggunaan Akuntansi Forensik juga berkaitan dengan Audit Investigatif.Kerangka pemikiran yang telah diuraikan oleh penulis di atas dapat dilihatpada gambar variabel yang diuraikan sebagai berikut:


52

Akuntansi Forensik Pengungkapan Fraudkasus Korupsi

Audit Investigatif

Gambar 2 .1 Kerangka Pemikiran

C. HIPOTESIS Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini: H1:

Akuntansi

Forensik

berpengaruh

signifikan

terhadap

pengungkapanFraud Kasus Korupsi H2: Audit Forensik

Investigatif berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapanFraud Kasus Korupsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Recommend Documents