BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1
Kajian Pustaka
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Berbeda pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik dari segi struktur output, input, perubahan dalam tehnik produksi, sikap dan perilaku sosial serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara atau daerah. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Salah satu perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara atau daerah adalah pembangunan dan perkembangan infrastruktur. Hal
8
9
tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah dalam periode tertentu.
2.1.1.1 Teori Klasik tentang Pertumbuhan Ekonomi Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo dan TR. Malthus. Berikut ini akan diuraikan satu per satu. a. Adam Smith Adam Smith adalah ahli ekonomi yang menulis buku “The Wealth of Nation” (kemakmuran suatu negara) yang sangat terkenal. Ia merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal (bebas), yakni sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan “Laissez Faire, Laissez Passer”. Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal (bebas), pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu: 1) Pertumbuhan penduduk. 2) Pertumbuhan output total. Selanjutnya, pertumbuhan output yang berupa barang dan jasa dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja, jumlah persediaan barang. Agar terjadi pertumbuhan output, sumber-sumber alam harus dikelola oleh tenaga kerja dengan menggunakan barang modal. Sumber-sumber alam sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi, karena sumber-sumber alam
10
merupakan batas maksimum output jika sudah dimanfaatkan secara maksimum. Sumber-sumber alam mencapai batas maksimum apabila telah dikerjakan oleh tenaga kerja yang handal dengan menggunakan barang dan modal yang cukup. b. David Ricardo dan TR Malthus Pemikiran David Ricardo dan TR Malthus tidak sama dengan Adam Smith. Mereka mengkritik Adam Smith, bila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar (hingga 2 kali lipat) bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandegan) yang disebut Stationary State. TR Malthus sependapat dengan David Ricardo dan mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya), sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur (1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya). Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsistence dan perekonomian mengalami kemandegan.
11
2.1.1.2 Teori Neoklasik tentang Pertumbuhan Ekonomi Ada tiga tokoh Neoklasik yang akan dibahas, yakni Robert Slow, Harrod Domar serta Joseph Schumpeter. a. Robert Solow Robert Solow adalah ahli ekonomi yang memenangkan hadiah nobel pada tahun 1987. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah). Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Sehingga, bisa dituliskan dalam rumus sebagai berikut: Y = f (K.L) Keterangan: Y = Jumlah output yang dihasilkan f = Fungsi K = Kapital (modal sebagai input) L = Labour (tenaga kerja, sebagai input) Rumus di atas menyatakan bahwa output (Y) merupakan fungsi dari modal (K) dan tenaga kerja (L). Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja.
12
b. Harrod dan Domar Harrod dan Domar mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady growth). Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah lebih besar. Keinginan masyarakat dalam pembentukan modal (berinvestasi) ditentukan oleh permintaan agregat (keseluruhan) dari masyarakat dan oleh MEC (Marginal Efficiency of Capital), yakni perbandingan antara pertambahan modal terhadap pertambahan output. c. Joseph Schumpeter Menurut Joseph Schumpeter pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha (wiraswasta). Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut:
1. Diperkenalkannya teknologi baru. 2. Menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi. 3. Menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusahapengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi.
13
2.1.1.3 Teori Keynes Tentang Pertumbuhan Ekonomi
Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – laizes-faire capitalism (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.
Teori Keynes mengecam kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung
14
membelanjakannya
daripada
menyimpannya
yang
kemudian
mendorong
pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah peranan pemerintah yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik.
Pergerakan aktifitas perkonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: Produksi, Pendapatan dan Permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut:
Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan produksi
Perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan
Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang
Produk domestik bruto (PDB), (Y) adalah jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari segi pendekatan pengeluaran, Pendapatan Nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat (C), pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (I), pengeluaran sektor pemerintah
15
dicerminkan
oleh
pengeluaran
pemerintahan
(G),
sedangkan
pengeluaran
perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan (X-M).
Analisa Pendapatan Nasional mempunyai 3 pendekatan model perekonomian yaitu:
1. Perekonomian 2 sektor (Rumah Tangga dan Badan Usaha)
Y = C + I
Dalam perekonomian dua sektor sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu pemerintah tidak memungut pajak maka pendapatan nasional (Y) adalah sama dengan pendapatan disposibel (Yd) atau Y = Yd. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang–barang seperti mesin–mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor.
16
2. Perekonomian 3 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, Pemerintah)
Y = C + I + G
Jumlah dari C, I dan G mencerminkan pembelian barang dan jasa oleh konsumsi rumah tangga, badan usaha dan pemerintah. Untuk menentukan pembelian barang dan jasa domestik, harus diketahui expor bersih atau net export yaitu dengan mengurangkan Impor dan menambahkan Expor. Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri oleh konsumen dan perusahaan domestik, dan pemerintah. Ekspor merupakan pembelian barang dan jasa domestik oleh pihak asing.
3. Perekonomian 4 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, Pemerintah, Perdagangan Internasional)
Y = C + I + G (X-M)
Dalam Perekonomian Terbuka 4 Sektor, akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran Pendapatan, yaitu :
1.
Aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor (X), yang merupakan “Suntikan” kepada aliran pendapatan; dan
17
2.
Aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor (M) dari negara-negara
lain, yang
merupakan
“Bocoran” kepada
aliran
pendapatan.
Siklus Aliran Pendapatan Perekonomian 4 sektor. Gaji & Upah, Sewa, Bunga Untung Pajak perusahaan PERUSAHAAN
PEMERINTAH
Pengeluaran pemerintah Ekspor
Gaji & upah
Pajak Individu
RUMAH TANGGA
Tabungan
investasi Konsumsi dalam negeri (Cdn)
Impor (M) Pinjaman
LUAR NEGERI
Penanam Modal
BANK/LEMB KEUANAN
Gambar 2.1 Ciri-ciri Pokok dari Aliran Pendapatan Perekonomian Terbuka
1.
RT mendapat aliran pendapatan berupa gaji/upah, sewa, bunga & keuntungan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk : Pengeluaran konsumsi (membeli barag dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri), membayar pajak, mengimpor (beli barang-barang impor) , menabung ke Bank/ Lembaga Keuangan.
2.
Di samping aliran uang keluar utk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan (pembayaran atas ekspor);
18
3.
Aliran perbelanjaan (pengeluaran) penanam modal untuk beli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan.
4.
Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan utk beli kebutuhan administrasi & belanja modal utk investasi pemerintah
Persamaan Keseimbangan dalam ekonomi terbuka, Barang dan Jasa yang diperjualbelikan terdiri dari :
1.
Produksi Dalam Negeri, yaitu Pendapatan Nasional;
2.
Impor dari negara lain.
Sehingga “Penawaran Agregat” dalam Perekonomian Terbuka =AS = Y + M Komponen pengeluaran agregat keatas pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat ke atas pendapatan nasional adalah sebagai berikut :
Pengeluaran konsumsi RT ke atas barang dan jasa DN(Cdn) seperti Investasi
Perusahaan
barang
produksi
DN(Cdn):
Pengeluaran
Pemerintah (untuk konsumsi & investasi), Ekspor (pengeluaran negara lain atas barang yang diproduksi Perusahaan DN(Cdn).
Maka persamaan keseimbangan dari “Pengeluaran Agregat” yang juga disebut Perbelanjaan Agregat (AE) = AEdn = Cdn + I + G + X Karena Perbelanjaan Agregat (AE) meliputi Produksi DN dan M, maka = AE = AEdn + M, atau AEdn = Cdn + I + G + X + M.
19
Persamaan Konsumsi diketahui bahwa Konsumsi RT terdiri dari : Pengeluaran atas produksi DN (Cdn) ; dan Pengeluaran atas barang Impor (M), sehingga keseluruhan C = C = Cdn + M. AE = C + I + G + X Dengan menggantikan Cdn + M menjadi C, maka persamaan perbelanjaan dapat dinyatakan Pada uraian sebelumnya diketahui bahwa untuk perekonomian akan mencapai keseimbangan bila : “Penawaran Agregat” sama dengan “Pengeluaran Agregat”, maka wujudnya dalam ekonomi terbuka = Y + M = C + I + G + X dimana, Y + M = Penawaran Agregat, C+I+G+X = Pengeluaran Agregat.
Sehigga dapat disederhanakan menjadi : Y = C + I + G + (X – M). Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam perekonomian terbuka, Keseimbangan Pendapatan Nasional dicapai bila : Y = C + I + G + ( X – M )
2.1.2 Instrumen Kebijakan Ekonomi Makro
Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. 1. Tujuan-tujuan Kebijakan Ekonomi Makro Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan kepada empat aspek berikut:
20
a. menstabilkan kegiatan ekonomi / price level stability. b. mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi / high employment level. Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja adalah peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja, pendekatan demand dan supply of labor dalam perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja, human capital sebagai upaya efektif perluasan kerja, keuangan negara dan kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan, serikat kerja, hubungan industrial, sistem ekonomi dan kesempatan kerja. c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh / long-term economic growth. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah : (1) berlangsung terus menerus, (2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja, (3) tidak merusak lingkungan, (4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, (5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil, (6) kontribusi sektoral yang merata, (7) tidak meninggalkan sektor pertanian, (8) kenaikannya riil, (9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.
21
d. Kestabilan nilai tukar / exchange rate stability. Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya : impor dan ekspor, APBN dan APBD, kesehatan dan pendidikan, transportasi, industri dalam negeri, politik, daya beli masyarakat, dunia perbankan, sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor properti , dan sebagainya. 2. Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro dari segi/aspek permintaan dan pengeluaran, meliputi: 1. Kebijakan Fiskal Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang perpajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI. Menurut William A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel mekroekonomi seperi tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit. Kebijakan fiskal penstabil otomatik atau disebut juga
22
stabilisator terpasang menurut Lipsey (1990) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatik mengurangi besarnya fluktuasi
pendapatan
nasional
yang
disebabkan
oleh
perubahan-perubahan
outonomous pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan
perubahan
pajak
dan
pengeluaran
yang
dirancang
untuk
mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang. Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono,1992:92)
23
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran : a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Baiknya
politik
anggaran
surplus
dilaksanakan
ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik
anggaran
berimbang
meningkatkan disiplin.
yakni
terjadinya
kepastian
anggaran
serta
24
Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah; a. Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. b. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi. c. Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi. d. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi. 2. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
25
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Selain kedua golongan di atas kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, antara lain : a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
26
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. d. Himbauan Moral (Moral Persuasion).Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
2.1.3 Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan fasilitas publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Tanimart, 2008). Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih,
27
jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya. Ditinjau dari fungsinya, infrastruktur dibedakan pula menjadi dua, yakni infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan. Jenis infrastruktur pertama, umumnya dimanfaatkan sekelompok masyarakat tertentu, dimana dengan fasilitas yang disediakan, masyarakat penggunanya dikenakan biaya. Seperti listrik. Jenis infrastruktur kedua, penyediaannya untuk dinikmati masyarakat umum, seperti jalan raya, jembatan, saluran air irigasi dan sebagainya sehingga penggunanya tidak dikenai biaya (Marsuki, 2007).
Menurut Grigg (dalam Tanimart, 2008) enam kategori besar infrastruktur sebagai berikut: 1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan) 2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara) 3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air) 4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat) 5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar 6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).
Terlepas dari pengertian dan macam-macamnya, infrastruktur yang ada tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun yang berkaitan dengan infrastruktur adalah adanya krisis infrastruktur dimana infrastruktur yang ada dinilai baik atau buruknya berdasarkan kondisi, proses pembangunan dan kenyataannya.
28
2.1.4 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian 2.1.4.1 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah
Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy,1999;h.56) yaitu : 1.
Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negaranegara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.
2.
Peranan distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya , kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap negeri acap kali tidak setara, baik di antara wilayah-wilayah negara yang bersangkutan maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil.hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan
29
ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaaan ekonomi di tangan segelintir. pihak tertentu daya tawar (bargaining posisition) antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisi lain ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian diredistribusikan secara adil dan proporsional.
Dengan
pola
serupa
pula
pemerintah
membelanjakan
pengeluarannya. 3.
Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaaan disequlibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.
4.
Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh , berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung
30
pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya, atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan. Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya. Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi sebagai berikut: 1. Pembedaan antara Pengeluaran atau Belanja Rutin dan Pengeluaran atau Belanja Pembangunan a. Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemrintah sehari-hari. Belanja rutin terdiri atas Belanja Pegawai, yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dengan segala macam tunjangan. Belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan
untuk
penyelenggaraan
pemerintah
sehar-.hari.
Belanja
31
pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik. Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. b. Belanja pembangunan, adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. 2. Pembedaan antara current account atau current expenditure dengan capital expenditure atau capital account . a. Current expenditure atau current budget (anggaran rutin), yaitu anggaran untukpenyelenggaraan pemerintah sehari-hari termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta belanja
pemeliharaan.
b. Capital expenditure atau capital budget (belanja pembangunan), yaitu rencana untuk pembelian capital (tetap). 3. Pembedaan Obligatory Expenditure degnan Optional Expenditure antara Real Expenditure dengan Transfer Expenditure dan antara Liquidated Expenditure dengan Cash Expenditure. a. Obligatory Expenditure atau pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang bersifat wajib harus dilakukan agar efektifitas pelaksanaan pemerintah dapat terselenggara sebaik-baiknya. b. Optional Expenditure atau pengeluaran opsional adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba -tiba dibutuhkan.
32
c. Real Expenditure atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran utnuk membeli barang dan jasa. d. Liquidated Expenditure adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui oleh DPR. Semula dalam RAPBN setelah mendapat pengesahan menjadi APBN. e. Transfer Expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa , jadi tidak ada direct quid pro quo f. Cash Expenditure adalah pengeluaran yang telah sungguh.sungguh dilaksanakan berupa pembayaran-pembayan konkrit. Menurut Suparmoko (1994;78), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat, yaitu : 1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang. 2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. 3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Selanjutnya jika dilihat dari macam-macam pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut :
33
1. Pengeluaran yang self liquiditng sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran
pemerintah
mendapatkan
pembayaran
kembali
dari
masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek.proyek produktif 2.
Pengeluaran
yang
reproduktif,
artinya
mewujudkan
keuntungan.
keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 3. Pengeluran yang tidak termasuk self liquiditing dan tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen dan sebagainya. 4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak- anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalm dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada
34
dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, seperti : berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik , yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mempunyai batasan yang tidak jelas. Sebagai contoh , berbagai macam upah dan gaji tambahan yang menurut logika awam termasuk pengeluaran rutin oleh pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan.
2.1.4.2 Pengeluaran Pemerintah dan Struktur APBD
Seperti
yang
dikatakan
dalam
klasifikasi
pengeluaran
pemerintah.
Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.
35
Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota. Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang. APBN maupun APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN/APBD dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut
pengamat
ekonomi,
Sjahrir,
anggaran
pemerintah
(APBN/APBD) sangat mempengaruhi kondisi perekonomian tidak hanya di negara sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah tergolong besar, perubahan dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Struktur APBD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah ; 2. Belanja Daerah; dan 3. Pembiayaan Daerah.
36
Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:
37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kebijakan Umum APBD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Rencana kerja dan Anggaran SKPD (RAK-SKPD)
Rancangan Perda APBD
Perda APBD
Gambar 2.2 Tahapan Penyusunan Rancangan APBD
2.2
Penelitian Sebelumnya Dalam kaitannya, perkembangan sektor infrastruktur suatau daerah atau
Negara, terdapat banyak hasil empiris yang dialakukan oleh peneliti-peneliti sebelunya.
38
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya No
Nama
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Peneliti 1.
Lubis ( 2013 : Pengaruh 8-12)
Pengeluaran
Dari hasil estimasi dan uji statistik
Pengeluaran Publik Pendidikan,
diperoleh bahwa pengeluaran publik
terhadap
Pengeluaran
ketiga sektor tersebut berpengaruh
Pembangunan
Kesehatan,
positif terhadap Indeks Pembangunan
(Studi Kasus pada Pengeluaran
Manusia
(IPM)
dan
Pertumbuhan
Negara-Negara
Infrastruktur,IPM,
Ekonomi
melalui
peningkatan
ASEAN-4)
Pertumbuhan
pendapatan
perkapita
masyarakat.
Ekonomi.
Sementara Investasi bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diketahui dari hasil uji statistik yang positif dan signifikan, tetapi tidak berpengaruh dalam peningkatan IPM secara langsung pada model penelitian ini karena investasi yang digunakan adalah investasi secara keseluruhan yang tidak khusus untuk investasi human capital.
2.
Bastias ( 2010 Analisis pengaruh
pertumbuhan
Hasil regresi dengan model ECM
: 95-110)
pengeluaran
ekonomi,
menunjukkan bahwa dalam jangka
Pemerintah atas
pengeluaran
pendek hanya variabel pengeluaran
pendidikan,
pemerintah,
pemerintah
Kesehatan dan
pendidikan,
berpengaruh positif secara signifikan
infrastruktur
kesehatan,
terhadap
Terhadap
infrasttruktur, Error Pengeluaran
atas
transportasi
pertumbuhan pemerintah
yang
ekonomi. atas
39
pertumbuhan
Correction Model
ekonomi Indonesia
pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak
periode
signifikan
pertumbuhan
1969-2009
dalam
mempengaruhi
ekonomi.
jangka
Sementara
panjang
variabel
pengeluaran
pemerintah
perumahan
dan
atas
transportasi
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan
variabel
pengeluaran
pemerintah atas pendidikan dan kesehatan
tidak
mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. 3.
Pratama ( hal. Analisis pengaruh
Pengeluaran
Hasil
penelitian
1)
pengeluaran
pendidikan,
bahwa terdapat pengaruh positif dan
pembangunan
kesehatan,
Pemerintah per
transfortasi.
dan signifikan pemerintah
ini
menunjukkan
terhadap
pengeluaran
di
pendidikan,
sektor
fungsi di sektor
kesehatan dan transportasi terhadap
pendidikan,
pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten
kesehatan
/kota Provinsi Jawa Timur periode
Dan transportasi
2005-2009.
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota provinsi jawa timur periode 2005-2009 4.
Sriyana Rosyidah
dan Pengaruh Pengeluaran
Fiscal, Government,
Terdapat
banyak
faktor
yang
Policy, Spending
mempengaruhi perekonomian daerah,
40
(2007:206-
Pembangunan
beberapa di antara faktor tersebut
208)
Terhadap
adalah
Perekonomian
pemerintah dalam hal pelayanan dasar
Kabupaten
seperti
Majalengka
ketersediaan
pengeluaran
pendidikan, sarana
pembangunan
kesehatan dan
dan
prasarana
(infastruktur). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara
pengeluaran
pembangunan
pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan perekonomian daerah. 5.
Harry A. P.
Pengaruh
Pengeluaran
Sitaniapessy
pengeluaran
Pemerintah, Produk kelima variabel yang diujikan telah
(2013: 45-49)
pemerintah terhadap Domestik Regional stasioner pada 1st difference dan pdrb dan pad
Hasil pengujian menunjukkan bahwa
Bruto, Pendapatan
dengan
Asli Daerah.
estimasi lanjutan. Berdasarkan hasil penelitian
demikian
bhwa
bisa
dilakukan
pengeluaran
pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan perdagangan baik secara cara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
41
2.3
Kerangka Pemikiran, Paradigma Penelitian Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Infrastruktur yang akan dibahas disini adalah infrastruktur daerah, merupakan asset pemerintah daerah seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pengairan, dan pembangunan energi listrik serta pendidikan. Pengeluaran pembangunan yang asumsikan hanya dibiayai oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pengeluaran pembangunan pemerintah pusat). Kabupaten
Bandung
merupakan
daerah
yang
melaksanakan
pembangunan
infrastrukur dengan beberapa pengeluaran pembangunan didalamnya. Kabupaten Bandung
menganggap bahwa pengeluaran pembangunan jalan dan jembatan,
pengeluaran pembangunan pengairan, pengeluaran pembangunan energi listrik dan pengeluaran pembangunan pendidikan menjadi penjelas terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dari ke empat pengeluaran tersebut seperti pengeluaran pembangunan jalan dan jembatan di anggap sangat penting untuk Kabupaten Bandung sebagai daerah pariwisata. Pengeluaran pembangunan pengairan yang sangat di butuhkan oleh para petani untuk kelancaran usaha di bidang pertanian, maklum saja di wilayah Kabupaten Bandung hampir sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Selanjutnya infrastruktur yang di sediakan oleh pemerintah adalah energi listrik, pada umunya memang buakn tugas pemerintah daerah lagi melainkan sudah menjadi tanggung jawab PLN. Berhubung masih banyak masyarakat Kabupaten Bandung
42
yang di kategorikan sebagai masyarakt miskin, maka disinilah peranan pemrintah untuk memperhatikan masyaraktnya. Pengeluaran pembangunan infrastruktur selanjutnya adalah pengeuaran pembangunan pendidikan. Hal ini di anggap menjadi suatu infrastruktur penting bagi daerah Kabupaten Bandung untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Menurut teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave terhadap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti infrastruktur ekonomi misalnya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pengairan, pembangunan energy listrik, dan pembangunan pendidikan. Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial. Melalui pengeluaran pemerintah pemerintah, pemerintah dapat memberikan kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi. Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari : aksesibilitas daerah, penataan wilayah,
43
seperti fasilitas jalan dan jembatan, ketersediaan air, fasilitas listrik, dan pendidikan yang diperoleh dari pemerintah kabupaten saja, yang dinilai oleh provinsi dan pusat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pembangunan jalan dan jembatan, pengairan, energi listrik, pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Berdasarkan hubungan antara tujuan penlitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penlitian ini, maka dapat disimpulkan sementara hubungan antar variabel sebagai berikut : 1.
Hubungan antara pengeluaran pembangunan jalan dan jembatan terhadap prtumbuhan ekonomi, apabila pngeluaran pembangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan maka infrastruktur jalan dan jembatan akan semakin
44
bagus. Mobilitaas untuk para pengusahapun akan semakin mudah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 2.
Hubungan antara pengeluaran pembangunan pengairan terhadap pertumbuhan ekonomi, kenaikan pengluaran pembangunan pengairan akan sangat memepengaruhi kelancaran prekonomian khususnya pada sektor pertanian. Karena dengan adanya pningkatan pembangunan pengairan akan membantu para petani meningkatkan produktivitasnya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3.
Hubungan antara pengeluaran pembangunan energy listrik terhadap pertumbuhan ekonomi, kenaikan pengeluaran pembangunan energy lisrik akan mempengaruhi kenaikan kesejahteraan masyarakat dimana peranan energy listrik akan sangat memebantu kebutuhan masyarakatnya dalam segi penerangan. Bagi masyarakat yang sedang mempunyai usaha otomatis peranan energy listrik akan sangat memebatu mutu kinerja karyawannya. Hal ini akan menyebabkan penigkatan pertumbuhan ekonomi.
4.
Hubungan antara pengeluaran pembangunan pendidikan trhadap pertumbuhan ekonomi, kenaikan pengeluaran pembangunan pendidikan akan sangat mempengaruhi masa depan suatu daerah atau negara. Hal ini karena mutu pendidikan sangat penting untuk menciptakan generasi yang berpotensi dan
45
berbakat dalam sgala bidanya. Kebedaraan pembangunan pendidikan yang semakin meningkat akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dibawah ini digambarkan paradigma penelitian yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran pembangunan jalan dan jembatan, pengeluaran pembangunan pengairan, pengeluaran pembangunan energy listrik, dan pengeluaran pembangunan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung.
Pengeluaran pembangunan jalan dan jembatan (x1)
Pengeluaran pembangunan Pengairan (x2)
Pertumbuhan Ekonomi (Y) Pengeluaran
1.1 pembangunan Energi Listrik (x3)
Pengeluaran pembangunan pendidikan (x5)
Gambar 2.3 Paradigma Penelitian
46
Bagan diatas menjelaskan pengeruh pengeluaran infrastruktr ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung.
2.2
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian Karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sangat sementara. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Terdapat pengaruh signifikan antara pengeluaran pembangunan jalan dan jembatan, pengeluaran pembangunan pengairan, pengeluaran pembangunan energy listrik, dan pengeluaran pembangunan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan.
