BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Kajian Pustaka 2.1.1. Penelitian Terdahulu Hadin Muda Siregar (2005), dalam tesis dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (DIKLATPIM tingkat 3) terhadap Prestasi Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kota Bandung. Melakukan penelitiannya pada kantor Diklat Pemerintah Kota Bandung, tentang penyelenggaraan, yang meliputi dimensi kondisi eksternal, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap prestasi aparatur pemerintah di lingkungan kota Bandung yang meliputi dimensi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah prestasi kerja aparatur pemerintah di lingkungan Kota Bandung belum mencapai hasil yang optimal, disebabkan oleh implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi tingkat pertama (SPAMA) yang kurang efektif. Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode explanatory survey, melalui hubungan kausalitas dengan pengelolaan data melalui analisis korelasi, yaitu dengan melihat besarnya pengaruh dari suatu variabel pnyebab ke variabel akibat. Pengumpulan data 16
17
dilakukan dengan penggunaan koesioner yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Dengan
mengangkat
beberapa teori,
misalnya teori
tentang
implementasi Kebijakan publik, dimensi-dimensi kebijakan publik dengan mengutip pendapat Edwards III tentang communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure. Teori tentang Diklat yaitu mengutip teori yang disampaikan oleh Nainggolan tentang pengukuran prestasi kerja pegawai negeri yaitu ditentukan atas dasar kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat 3 terhadap prestasi kerja aparatur pemerintah kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa
implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan pimpinan
tingkat 3 berpengaruh terhadap prestasi kerja aparatur pemerintah kota Bandung, prestasi aparatur pemerintah semakin tinggi apabila implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan staf dan pinpinan tingkat 3 semakin baik. Encep Mulya Saputra (2008) dalam Tesisnya dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (DIKLATPIM TK IV) terhadap Kinerja Kerja para Kepala Bagian di Lingkungan Universitas
Padjadjaran.
Menurutnya
kepemimpinan
dapat
dilihat
dalam
pengembangan kemampuan melalui Diklat kepemimpinan dan juga penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang disadari dan dijiwai oleh pemimpinnya. Dengan mengangkat masalah dengan variabel implementasi kebijakan Diklat sebagai
18
program dan produktivitas kerja atau kinerja kerja sebagai realisasi dari penerapan kepemimpinan. Teori yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah tentang pembinaan kepegawaian yang dikemukakan oleh Musanef, yaitu sebagai berikut; (a) mendapatkan pegawai yang memenuhi persyaratan, (b) membantu setiap pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kemampuan yang setinggi-tingginya, dan (c) menciptakan suasana dalam hubungan kerja yang dapat menimbulkan rangsangan positif kepada para pegawai. Penelitian dilakukan di Universitas Padjadjaran kampus Dipati Ukur dan kampus Jatinangor, dengan bertolak dari fenomena yang menunjukan bahwa belum optimalnya kinerja para kepala sub bagian dalam kurun waktu 2002-2007, dengan menggunakan
metode
penelitian
Survey,
yaitu
penelitian
yang
berupaya
mengumpulkan data, menggambarkan dan menganalisis data yang pada dasarnya bersifat kuantitatif dengan bantuan analisis statistik yang relevan sehingga dapat dibuat kesimpulan tentang arti dari kata tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan melalui dimensi pengorganisasian, interpretasi kebijakan, dan aplikasi pelayanan
memberikan
pengaruh yang nyata terhadap kinerja para kepala sub bagian di Universitas Padjadjaran. Pelaksanaan DIKLATPIM memerlukan kebijakan yang cermat, apakah seorang pegawai menduduki jabatan kepala bagian terdahulu, selanjutnya mengikuti DIKLATPIM atau sebaliknya, dari beberapa kandidat calon
kepala bagian
diikutsertakan dalam DIKLATPIM setelah itu dilihat perkembangannya dan dipilih
19
seorang dari sekian kandidat untuk menduduki jabatan kepala bagian, sehingga akan terjadi kompetisi yang sehat dan menunjukan semangat sportivitas yang tinggi. Selain evaluasi DIKLATPIM yang selalu dilakukan oleh panitia pelaksana, perlu juga kiranya dilakukan monitoring terhadap alumni peserta DIKLATPIM selama kurun waktu tertentu sehingga dapat diketahui efektivitas dari pelaksanaan DIKLATPIM yang telah dilaksanakan. Syam Noorsyamsa Djumara, (2011) dalam Disertasinya tentang Evaluasi Kebijakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II pada SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara, melakukan penelitiannya di SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara yang memiliki kedudukan strategis sebagai wahana penggodokan kader pemimpin dengan mengangkat tentang masalah kebijakan Diklat kepemimpinan. Penelitian berangkat dari sebuah hipotesis bahwa evaluasi kebijakan Diklat kepemimpinan tingkat II dalam menghasilkan output yang ditetapkan meliputi evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Teori yang dipakai dalam penulisan disertasi ini adalah teori tentang evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Diklatpim tingkat II belum mampu mengsinkronisasikan stake holders kebijakan diklat, khususnya unsur pembina/penyelenggara, unsur pelaksana, unsur pengguna, unit teknis lembaga, serta instansi Pembina jabatan fungsional.
20
Mencermati ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan yang dimaksud adalah pada permasalahan secara umum, yaitu tentang kebijakan pendidikan dan pelatihan. Namun perbedaan yang nampak dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu adalah pada lokasi dan waktu penelitian, substansi permasalahan dan metode penelitian yang dipakai. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut; Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. No
Aspek
Penelian terdahulu I
Penelian terdahulu II
Penelian terdahulu III
1
Permasalahan umum Lokasi dan waktu Penelitian
Kebijakan Diklat Pemerintah Kota Bandung (2005) Prestasi kerja aparatur pemerintah
Kebijakan Diklat Universitas Padjadjaran (2008)
Evaluasi Diklat Lembaga Administrasi Negara (2011)
Penyelengaraan bagi kepala kebijakan dan sistem Diklat sub bagian SPIMNAS Tk. II LAN
prosedur penyelenggar aan Diklat PNTL
explanatory survey
Survey
Kualitatif
Kualitatif
implementasi Kebijakan publik, dan teori tentang Diklat yang oleh Nainggolan
Pembinaan Kepegawaian yang dikemukakan oleh Musanef
Evaluasi Kebijakan yang dikemukakan William Dunn
Strategi penyelenggar aan Diklat oleh Gintings
2
3
Substansi Permasalahan
4
Metode Penelitian Teori yang digunakan sebagai guide
5
DIKLATPIM
Penelian yang akan dilakukan Kebijakan Diklat CFP di Timor Leste (2013)
21
2.1.2. Pendidikan dan Pelatihan 2.1.2.1. Pengertian Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu interaksi antara pendidik/pelatih dengan para peserta didik/latih untuk mencapai suatu tujuan daripada diklat. Oleh karena adanya suatu interaksi untuk mencapai tujuan diklat, terdapat tiga (3) komponen utama yang penting dan membentuk sebuah triangle/segitiga. Dalam hubungan segitiga tersebut jika salah satu sisi terganggu atau hilang maka akan terganggu atau hilang pula hakikat daripada diklat tersebut. Hakikat pendidikan selalu dihubungkan dengan hakikat manusia yang memiliki aspek personal dan aspek sosial, yaitu proses pemberdayaan. Sedangkan dalam diklat profesi hakikatnya adalah upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam suatu organisasi untuk melaksanakan serangkain pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Notoadmodjo (2003:16) pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka dapat melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan menurut Marzuki (2010:102) pendidikan sebagai usaha sadar, sistematik, dan terencana untuk menjadikan
individu,
kelompok,
dan
masyarakat
menjadi
sosok
yang
bertanggungjawab untuk memperbaiki dirinya. Lebih lanjut Nugroho (2008:19)
22
mengatakan pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. Pada dasarnya perbedaan antara pendidikan dan pelatihan dapat dilihat sebagai berikut; pendidikan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya
konsep-konsep dan teori-teori untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja melalui pengetahuan praktis dan penerapannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Penyelenggaraan diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada organiasi juga akan berhubungan dengan hakikat penyelenggaraan diklat. Menurut Simamora (2004) bahwa diklat pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya dilaksanakan pada pekerjaan. Pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda dengan pelatihan, yaitu: 1) Pendidikan terutama berkaitan dengan pembinan bagi siswa sehingga ia dapat memilih minat perhatiannya dan cara hidupnya juga kariernya. Sebaliknya pelatihan terutama mempersiapkan para peserta untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempatnya bekerja; 2) Pendidikan membantu siswa memilih dan menentukan kegiatannya. Pelatihan membantu peserta memperbaiki prestasi kegiatannya; dan
23
3) Pendidikan terutama mengenai pengetahuan dan pengertian, sedangkan pelatihan terutama mengenai pengertian dan keterampilan.
Tabel 2.2. Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan NO
1
ASPEK
Pengembangan
PENDIDIKAN
PELATIHAN
Menyeluruh (overall)
Khusus (specific)
Kognitif, afektif,
Psikomotor
kemampuan 2
Area kemampuan
psikomotor 3
Jangka waktu
Jangka panjang (long term)
pelaksanaan
Jangka pendek (short term)
4
Materi
Lebih umum
Lebih khusus
5
Penggunaan metode
Konvensional
Inkonvensional
Gelar (degree)
Sertifikat (non gelar)
pembelajaran 6
Penghargaan terakhir
Sumber: Notoatmodjo 2003 Diklat bagi pegawai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diklat bagi calon pegawai baru, yaitu untuk mengenal dan menguasai pekerjaannya sedangkan bagi pegawai lama, yaitu untuk meningkatkan hasil pekerjaan/outcomes baik sekarang maupun di masa datang, meningkatkan kinerja pegawai apabila mendapatkan promosi. Diklat untuk pegawai lama juga menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, pegawai-pegawai lain, kebijakan- kebijakan dan prosedurprosedur dalam organisasi dan lingkungan. Diklat bagi pegawai merupakan suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki keterampilan, keahlian dan pengetahuan
24
berdasarkan aktivitas-aktivitas rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam rangka pencapai tujuan organisasi.
2.1.2.2. Tujuan dan manfaat diklat Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan isu yang terus menerus berkembang. Dewasa ini pengembangan sumberdaya manusia berbasis ekonomi telah berhasil mewujudkan kemakmuran, tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang merata di segala aspek, bahkan sebaliknya menimbulkan permasalahan yang sulit dicari penyelesaiannya. Diklat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan jaman. Menurut Kamil (2010:104) masalah-masalah baru, prosedurprosedur baru, peralatan-peralatan baru, pengetahuan-pengetahuan baru, jabatanjabatan baru selalu timbul dalam organisasi yang dinamis, dan merupakan kebutuhan manajemen untuk menghadapinya dengan mengembangkan sumberdaya manusia yang dimilikinya. Pemimpin-pemimpin yang progresif harus menyadari bahwa diklat merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Penyelenggaraan diklat mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik bagi peserta maupun bagi kepentingan organisasi. Oleh karena itu tujuan diklat perlu diperhatikan karena tujuan tersebut merupakan landasan penetapan metode diklat mana yang akan diadopsi untuk diterapkan, materi-materi selama diklat, peserta diklat serta siapa tenaga pengajar
25
yang cocok menyampaikan subjek tersebut, sehingga diklat tersebut sejalan dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum tujuan diklat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik/latih untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap agar pegawai dapat melaksanakan tugas secara professional dalam rangka pencapaian tujuan dan harapan organisasi. Tilaar dalam Marzuki (2010:108) meyatakan bahwa “Tujuan pendidikan adalah menciptakan subjek pembangunan yang (a) mampu melihat sekitar, melihat masalah hidup sehari-hari, melihat potensi yang ada baik sosial maupun fisik, dan (b) mampu serta trampil memanfaatkan potensi yang ada dalam
diri,
kelompok,
masyarakatnya
dan
lingkungan
fisiknya
untuk
memperbaiki hidup dan kehidupan masyarakatnya”. Menurut Moekijat (2003:57-58) tujuan pendidikan dan pelatihan antara lain: 1) Melalui proses instruksi (perkenalan), dimana pegawai baru diberi keterangan tentang organisasi, kebijaksanaan dan peraturan. Pegawai baru diberi instruksi mengenai apa yang diperlukan dalam jabatan tertentu yang ia harus mengerjakannya, sehingga ia dapat secepat-cepatnya memenuhi standar-standar pelaksanaan pekerjaan yang akan dapat menambah nilainya terhadap organisasi. 2) Pelatihan, memungkinkan pegawai yang sudah ada memperoleh kecakapan yang lebih banyak dan luas. Dengan demikian menambah kecakapan mereka di berbagai bidang untuk keperluan pemindahan dan persyaratan kenaikan pangkat. 3) Apabila pegawai diberi pelatihan yang sebaik-baiknya maka kecelakaan, pekerjaan yang tidak baik dan kerusakan mesin dan perlengkapan menjadi berkurang. 4) Pelatihan membantu para pegawai menyesuaikan diri dengan metode dan proses baru yang terus-menerus diadakan.
26
5) Pelatihan yang baik akan mengurangi rasa tidak puas, ketidakhadiran dan perpindahan karena pelatihan membantu, baik pegawai baru maupun pegawai yang telah berpengalaman untuk menggunakan kemampuan perorangan mereka yang sepenuhnya. Selanjutnya menurut Gintings (2011:8) tujuan utama diselenggarakannya diklat bagi karyawan atau personil sebuah organisasi adalah untuk meningkatkan kompetensi mereka, yaitu dengan memenuhi keperluan berikut; 1) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan, karena yang bersangkutan adalah pekerja baru; 2) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan saat ini, karena yang bersangkutan berkinerja rendah; 3) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan saat ini, karena yang bersangkutan dimutasi ke bagian lain atau memperoleh promosi; 4) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan perkembangan teknologi baik yang baru diterapkan; 5) Membekali dengan kompetensi yang baru untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan. Penyelenggaraan diklat merupakan sesuatu yang penting, sebab bermanfaat bagi pengembangan pegawai maupun pengembangan organisasi. Perkembangan jaman menuntut perubahan situasi dan kondisi kerja, kemajuan iptek dan semakin ketatnya persaingan dalam organisasi maupun antar organisasi. Menurut Siagian (2012:183-185), manfaat diklat adalah sebagai berikut; 1) Manfaat bagi organisasi, meliputi; a) Peningkatan produktivitas kerja organisasi.
27
b) Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan dalam hal pendelegasian wewenang, interaksi saling menghargai dan kesempatan bawahan berpikir inovatif. c) Terjadinya proses pengembalian keputusan yang lebih cepat dan cermat d) Meningkatkan semangat kerja seluruh organisasi 2) Manfaat bagi karyawan, meliputi; a) Dapat membuat keputusan yang lebih baik. b) Meningkatkan kemampuan. c) Timbulnya dorongan kerja. d) Peningkatan kemampuan dalam mengatasi stress, frustrasi, dan konflik serta menimbulkan kepercayaan diri. 3) Manfaat bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar oanggota organisasi, meliputi; a) Terjadi proses komunikasi yang efektif. b) Adanya persepsi yang sama. c) Ketaatan semua pihak kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, baik yang berlaku umum maupun khusus. d) Terdapat iklim yang baik bagi pertumbuhan organisasi. e) Menjadikan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk berkarya. Dalam konteks diklat bagi pegawai negeri Sipil (PNS) di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 dan 3, bahwa Diklat bertujuan agar: 1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasi kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa,
28
3) Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientas pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat, 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Sasaran daripada diklat PNS adalah mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan prasyaratan jabatan masing-masing. Tercapainya tujuan diklat
dalam
sebuah
organisasi
memerlukan
dukungan
sepenuhnya
dari
penyelenggara peserta diklat, pendidik/pelatih dan lingkungan terkait. Penyelenggara, peserta diklat dan pendidik/pelatih harus memahami dan merasakan bahwa penyelenggaraan diklat itu bermanfaat bagi mereka sehingga berpengaruh pada pemanfaatan kesempatan selama diklat secara efektif dan efisien.
2.1.2.3. Langkah Strategi Diklat Suatu program diklat diselenggarakan dengan harapan adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi harus merumuskan langkah-langkah strategis sebagai pemandu terselenggara kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan yang penting dalam langkah-langkah strategis adalah identifikasi dan/atau klarifikasi faktor-faktor lingkungan
internal
dan
eksternal,
(strengths, weaknesses, opportunities,
dengan
menggunakan
dan threats)
yang
analisis
SWOT
bertujuan
untuk
menyediakan informasi awal sebelum proses persiapan diklat. Tujuan yang hendak
29
dicapai dari analisis SWOT adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan ancaman eksetrnal organisasi, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, dengan menggunakan informasi dari hasil analisis, organisasi lebih berkemampuan untuk mengambil langkah-langkah dalam jangka panjang. Menurut Siagian (2012:186-202) langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, adalah sebagai berikut: a) Penentuan kebutuhan, diklat diselenggarakan apabila kebutuhan untuk itu memang ada. Penentuan kebutuhan itu harus didasarkan pada analisa yang tepat karena penyelenggaraan diklat biasanya membutuhkan dana yang cukup besar. b) Penentuan sasaran, berdasarkan analisis kebutuhan maka sasaran diklat ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dapat bersifat teknikal akan tetapi dapat pula menyangkut keperilakuan. c) Penetapan isi program, diklat harus jelas diketahui apa yang ingin dicapai sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan sasaran yang telah dilakukan. d) Identifikasi prinsip-prinsip belajar, penerapan prinsip belajar yang baik akan mempengaruhi berlangsungnya proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cepat. Pada dasarnya prinsip belajar yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar pada lima hal, yaitu; partisipasi, repetisi, relevansi, pengalihan dan umpan balik. e) Pelaksanaan program, tepat tidaknya teknik mengajar yang digunakan sangat tergantung pada berbagai pertimbangan yang ingin ditonjolkan, seperti penghematan dalam pembiayaan, materi program, tersedianya fasilitas tertentu,
30
preferensi dan kemampuan peserta, preferensi dan kemampuan pelatih dan prinsip-prinsip belajar yang hendak diterapkan. f) Identifikasi manfaat, setelah program diklat dilaksanakan maka dapat diidentifikasi manfaat
yang diperoleh pegawai, misalnya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan pegawai. g) Penilaian pelaksanaan program, pelaksanaan suatu program diklat dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta tersebut terjadi transformasi, adanya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja. Park (2009) mengatakan bahwa pengembangan kemampuan atau capacity building merupakan suatu program dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu sebagai salah satu strategi pengembangan kemampuan aparatur, yang direncanakan dan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan, yang berarti menyelesaikan suatu permasalahan yang dirasakan terdapat dalam organisasi; 2) Menyusun materi pendidikan dan pelatihan yang relevan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3) Pemilihan peserta, yang menghadapi permasalahan teknis, sehingga diharapkan memperoleh manfaat yang maksimal dari penyelenggaraan diklat; 4) Pemilihan instruktur yang capable yang sudah menguasai materi yang merupakan tanggungjawabnya; 5) Penentuan teknik dan metode diklat; 6) Penyelenggaraan diklat; dan 7) Melakukan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil diklat. Lebih lanjut Gintings (2011:48) mengatakan bahwa langkah-langkah strategi yang harus ditempuh dalam diklat secara umum dapat diuraikan sebagai berikut;
31
1) Melakukan analisis stratejik, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor stratejik baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi eksistensi dan daya saingnya. Faktor internal meliputi kelemahan dan keunggulan yaitu; peraturan, kebijakan internal, struktur organisasi, metode kerja, serta sumberdaya yang dimiliki. Sedangkan faktor ekternal berupa kesempatan dan tantangan, yaitu; termasuk peraturan dan kebijakan pemerintah, kondisi pasar, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kondisi pesaing dan persaingannya. Berdasarkan hasil analisis stratejik ditetapkan tujuan dan arah perubahan yang akan dicapai serta tahapan yang harus diikuti dan upaya yang harus dilakukan. 2) Menetapkan kompetensi yang dibutuhkan, berdasarkan hasil analisis stratejik dirumuskan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung upaya lembaga atau organisasi mencapai tujuan stratejik. 3) Mengukur kompetensi yang dimiliki, yaitu seluruh staf dan karyawan dari berbagai jenjang jabatan dan jenis pekerjaan. 4) Melakukan analisis kebutuhan diklat, yaitu untuk menjawab pertanyaan mendasar Siapa, apa, bagaimana, dimana, mengapa, dan kapan sebuah program diklat diselenggarakan. Ini dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan diklat/Training Needs Analysis (TNA) dan diikuti dengan mengukur kebutuhan diklat/Training Needs Analysis, yaitu membandingkan kompetensi yang diperlukan dan kompetensi yang dimiliki. Hasilnya berupa gambaran tentang gap kompetensi. 5) Menyusun rancangan teknis diklat, berdasarkan hasil analisis stratejik disusun rancangan diklat yang memuat; tujuan, manfaat, dasar hukum jika diperlukan, struktur program, syarat dan kriteria peserta, pengajar, rangkaian kegiatan dan jadwal, serta teknik evaluasi yang digunakan. 6) Menyelenggarakan diklat, meliputi (i) penetapan dan pemanggilan peserta berdasarkan persayaratan peserta dan (ii) memfasilitasi penyelenggaraan
32
diklat yang meliputi penyiapan dan penyediaan sumberdaya, penyediaan sarana-prasarana, pengorganisasian serta pengadministrasian kegiatan belajarmengajar, serta penugasan pengajar. 7) Mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan hasil diklat, tujuan evaluasi penyelenggaraan diklat, yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan diklat dari waktu ke waktu. Hasil evaluasi dijadikan umpan balik yang merupakan masukan bagi perbaikan diklat berjalan dan pasca diklat agar diklat berhasil mencapai tujuan. Selain evaluasi penyelenggaraan, evaluasi juga dilakukan pasca diklat yaitu untuk (i) apakah tamatan diklat memperoleh manfaat dari diklat dan (ii) mengetahui apakah terjadi peningkatan kinerja tamatan diklat sebagai hasil peningkatan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti diklat.
33
Gambar 2.1. Langkah-Langkah Stratejik diklat
Sumber: Gintings 2011:48 Dalam proses pengembangan diklat, menurut Hasibuan (2007:75-76) harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut; (a) Sasaran, yaitu ditetapkan berdasarkan kebutuhan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan; (b) Kurikulum, yaitu harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode pengajaran, dan system evaluasi harus jelas agar sasaran dari diklat itu optimal; (c) Sarana, yaitu penyediaan tempat dan alat-alat harus didasarkan pada prinsip ekonomi dan berpedoman pada sasaran diklat yang akan dicapai; (d) Peserta, yaitu menetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta yang akan mengikuti diklat; (e) Pelatih, yaitu menetapkan para instruktur yang memenuhi syarat untuk mendidikan dan melatih, sehingga sasaran diklat tercapai; dan (f) Pelaksanaan, yaitu para instruktur mendidik dan melatih sesuai bidangnya, terjadi proses belajar mengajar yang diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur pencapaian sasaran diklat.
34
Langkah-langkah yang telah ditetapkan tersebut akan berjalan dengan baik dan berhasil, apabila didukung dengan aspek-aspek lain yaitu; kurikulum yang dipakai dalam diklat, sarana prasarana fisik, peserta diklat, pelatih/instuktur, dan dukungan dari piha-pihak lain yang relevan.
2.1.2.4. Prinsip-prinsip diklat Untuk menunjang program diklat yang baik dan berhasil maka diperlukan prinsip-prinsip
umum
yang
menjadi
pedoman
dalam
merencanakan
dan
melaksanakan diklat. Menurut Gintings (2011:47) terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan Diklat, yaitu; 1) Relevan, isi diklat secara substansial harus relevan dengan kebutuhan peserta dan lembaga/organisasi. 2) Obyeltif, secara substansial materi diklat harus sesuai dengan kebutuhan nyata bukan hanya berdasarkan pertimbangan subyektif para pengembang. 3) Komprehensif, artinya kegiatan belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dan materi diklat yang diberikan tidak sepotong-sepotong tetapi lengkap dan tuntas sekalipun dalam cakupan yang terbatas. 4) Produktif, kegiatan dilaksanakan secara terarah dan tidak bertele-tele, waktu dan sumberdaya dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 5) Akuntabel, kegiatan secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, standard, dan ketentuan yang berlaku serta difokuskan pada pencapaian tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan Yoder dalam Wursanto (2001:61) menyatakan bahwa prinsipprinsip umum diklat antara lain:
35
1) Perbedaan Individu (individual differences). Dalam merencanakan suatu pendidikan dan latihan harus disadari adanya perbedaan potensi tiap peserta, karena perbedaan dalam pendidikan, pengalaman, bakat-bakat dan minat-minat, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk merencanakan program pelatihan. 2) Hubungan dengan Analisis Jabatan (relation to job analysis), Setiap jabatan atau pekerjaan perlu dijelaskan pengetahuan dan kecakapan apa saja yang diperlukan oleh seorang pekerja agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, materi yang akan diberikan dalam pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 3) Motivasi (motivation), Suatu rencana pendidikan dan pelatihan harus didasari perlu adanya semangat para pesertanya. Untuk itu harus memberikan perhatian juga terhadap para peserta dalam mengikuti program tersebut. 4) Partisipasi yang Aktif (active participation), Dalam pendidikan dan pelatihan, para peserta harus diberikan dorongan agar aktif dalam pembicaraanpembicaraan seperti mengemukakan pendapatnya, saran-saran atau pertanyaanpertanyaan agar menjadi komunikasi dua arah. Diusahakan diberikan kesempatan untuk diskusi atau bertukar pikiran antara peserta dengan pelatih apabila pendidikan diberikan secara kuliah. 5) Seleksi Pengikut Latihan (selection of trainess), Agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara para peserta yang satu dengan yang lainnya, baik dalam latar belakang maupun pengalaman, maka sebaiknya peserta diseleksi lebih dahulu. Latihan akan lebih baik bila diberikan kepada para peserta yang mempunyai persamaan-persamaan dasar pendidikan, bakat, minat dan pengalaman. 6) Seleksi para Pelatih (selection of trainers), Tenaga pangajar dalam pendidikan dan pelatihan juga harus diseleksi terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan efektif tidaknya dari suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
36
7) Latihan bagi para Pelatih (trainer of training), Seringkali terjadi anggapan yang salah, bahwa setiap orang yang pandai secara teoritis dan praktis, dapat pula menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang lain. Oleh karena itu, para pelatih perlu mendapatkan pelatihan khusus. 8) Metode Pelatihan (training methods), Keberhasilan suatu program pendidikan dan pelatihan tidak hanya tergantung pada kemampuan pelatih, kemampuan pesertanya dan fasilitas pelatihan, tetapi juga oleh metode yang dipakai. Oleh karena itu, metode pelatihan yang ditetapkan harus sesuai dengan pelatihan yang diberikan. 9) Prinsip Belajar (principle of learning), Azas belajar yang perlu ditetapkan dalam pelatihan, yakni dalam pembahasan masalahnya dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang sulit. Apabila pembahasan dimulai dari hal yang sulit, maka peserta sulit untuk memahami masalah yang diberikan.
Selain prinsip-prinsip di atas penentuan metode diklat yang akan digunakan sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki organisasi untuk mendukung pelaksanaan teknis diklat, yaitu; (i) Efektifitas biaya, (ii) Isi program yang dikehendaki, (iii) Kalayakan fasilitas, (iv) Preferensi kemampuan peserta, (v) Preferensi dan kemampuan instruktur/pelatih, dan (vi) Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip diklat tersebut berlaku untuk organisasi yang yang menyelenggarakan program diklat, termasuk institusi Kepolisian. Metode penyelenggaraan diklat menurut Wilujeng dalam Gintings (2011:51) secara garis besar dikelompokan dalam tiga, yaitu on-the-job training, off-the-job training, dan development program. Seiring perkembangan jaman, institusi kepolisian sebagai institusi yang melaksanakan tugas-tugas professional dituntut untuk lebih menjadi pelayan publik
37
yang professional dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Untuk menjadi pelayan publik yang professional dibutuhkan upaya-upaya diklat dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya polisi yang berkualitas. Oleh karena itu penyelenggaraan diklat dalam institusi kepolisian merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya polisi dalam profesinya. Berbeda dengan diklat pada umumnya, diklat pada institusi kepolisian merupakan diklat yang lebih menekankan aspek professionalitas. Akan tetapi sama dengan diklat professional lainnya diklat kepolisian mempunyai tujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia professional berdaya saing tinggi dan bermoral di lingkungan organisasi dan lingkungan global. Sebagai salah satu contoh tujuan pendidikan POLRI sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI (Perkap) nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa; “tujuan Sisdik POLRI meliputi: (a) terwujudnya hasil didik yang profesional, bermoral, dan modern sesuai tuntutan kompetensi POLRI; (b) terbentuknya potensi peserta didik yang bermoral tinggi, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi patuh hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan (c) terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan jasmani dan keterampilan peserta didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok POLRI”. Sejalan dengan tujuan diklat POLRI, tujuan diklat PNTL sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pelatihan (2011) adalah membentuk individu berkarakter polisi yang memiliki mental dan moral yang baik, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menciptakan semangat
38
kebersamaan dalam melaksanakan tugas pelayanannya sesuai amanat konstitusi RDTL pasal 147. Melalui diklat anggota PNTL diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang professional dalam mencegah dan mengatasi masalah keamanan. Sebagai institusi publik anggota PNTL dituntut mempunyai tanggungjawab moral serta pengetahuan kepolisian yang cukup, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat ketika berhadapan dengan situasi ril di lapangan. Sebab situasi di lapangan akan selalu berubah, bahkan perubahan itu akan membuat tindakan polisi menjadi kaku apabila hanya berpegang pada teori-teori dan aturan-aturan secara kaku. Dalam mengahdapi
situasi-situasi
tertentu
polisi
dituntut
profesionalitasnya
yang
bertanggungjawab melakukan diskresi terhadap aturan yang berlaku. Untuk itu maka diklat PNTL diharapkan tidak hanya menekankan pada konsep dan teori kepolisian tetapi juga bagaimana membentuk moral dan mental sesuai konteks dimana mereka akan bertugas.
2.2.
Kerangka Pemikiran Capacity Building atau pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi merupakan harapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi organisasi apapun. Sebab sumberdaya manusia yang berkualitas dalam profesinya merupakan aset paling berharga bagi organisasi dalam mempertahankan eksistensinya, baik sebagai organisasi publik maupun organisasi swasta/nirlaba. Proses mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam profesinya diawali
39
dengan sebuah proses persiapan oleh organisasi, rancangan diklat, penyelenggaraan diklat, sampai kepada evaluasi, baik evaluasi terhadap penyelenggaraan maupun evaluasi hasil diklat. Organisasi publik dalam melaksanakan pelayanannya selalu diperhadapkan pada masalah-masalah publik yang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh organisasi tersebut tanpa kerjasama dan atau intervensi pihak lain. Kerjasama dapat dilakukan dengan organisasi-organisasi publik lainnya maupun dengan organisasi-organisasi nirlaba yang relevan. Intervensi yang diperlukan bagi sebuah organisasi publik berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang seyogyanya dipakai sebagai strategi penyelesaikan masalahan-masalahan organisasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimaksud berupa kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang dikenal dengan kebijakan pendidikan. Namun tidak semua kebijakan publik baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dibuat berdasarkan sebuah analisis yang kontekstual. Tidak jarang sebuah kebijakan publik didominasi keinginan-keinginan aktor kebijakan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik. Sehingga tidak mengherankan jika kebijakan publik disebut sebagai sebuah proses yang bersifat politis dan analitis serta outcomes-nya merupakan sesuatu yang masih dipertanyakan. Kebijakan pemerintah República Democrática de Timor Leste untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah Portugal sehubungan dengan masalah keamanan dalam negeri, merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk
40
mendukung tugas dan tanggungjawab pelayanan institusi PNTL. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama tersebut, institusi PNTL melakukan kerjasama teknis dengan Guarda Nacional Repúblicana (GNR) Portugal untuk mendukung proses persiapan dan penyelenggaraan diklat Polícia Nacional Timor Leste. Dukungan tersebut dimulai dari pelelangan kepada publik, seleksi dokumen, tes fisik, psikotes, tes medis, sampai kepada penyelenggaraan diklat dan monitoring praktek di lapangan, serta evaluasi. Langkah
strategis
pemerintah
Timor
Leste
mengadakan
kerjasama
mendatangkan personil GNR Portugal tersebut didasarkan pada kondisi Centro de Formação da Polícia serta keberadaan institusi PNTL sebagai organisasi publik setelah krisis politik pada tahun 2006. Perubahan prinsip dasar organisasi, kedisiplinan,
pelatihan, dan status personal/keanggotaan yang mengikuti prinsip
dasar militer, minimnya anggota PNTL, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik/pelatih (instruktur) Centro de Formação da Polícia, hilangnya kepercayaan publik terhadap netralitas pelayanan publik institusi PNTL akibat krisis politik pada tahun 2006, menjadi dasar bagi pemerintah Timor Leste untuk membuat kesepakataan kerjasama tersebut. Akan tetapi seharusnya kondisi lain yang juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Timor Leste dalam membuat langkah strategis diklat, baik persiapan maupun penyelenggaran diklat PNTL adalah kesepakatan kerjasama yang telah dibangun bersama dengan pemerintah Australia dan Inggris melalui ajensi Timor Leste Police Development Program (TLPDP) pada
41
tahun 2003, untuk mendidik dan melatih para instruktur/tenaga pengajar bagi Centro de Formação da Polícia, agar apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Centro de Formação da Polícia merupakan upaya untuk menindaklanjuti langkah-langkah strategis sebelumnya dan tidak bertentangan dengan upaya-upaya yang telah dihasilkan sebelumnya. Proses penyelenggaraan diklat institusi PNTL sebagai organisasi publik merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah Timor Leste untuk menciptakan sumberdaya polisi yang memiliki karakter dan integritas moral, sehingga mampu melaksanakan tugas kesehariannya dengan professional. Diklat dikembangkan dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian maupun persoalan-persoalan mendatang. Kamil mengatakan bahwa diklat merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk menjawab permasalahanpermasalahan baru, prosedur-prosedur baru, peralatan-peralatan baru, pengetahuanpengetahuan baru dan jabatan-jabatan baru sebagai akibat dari perkembangan jaman. Untuk memenuhi harapan tersebut di atas, maka penyelenggaraannya harus mengikuti prosedur-prosedur atau langkah-langkah strategis yang kontekstual sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dan harapan bagi institusi PNTL dalam pelayanan publiknya. Langkah-langkah strategis persiapan dan proses penyelenggaraan diklat seyogyanya dibuat dengan mempertimbangkan dan didasarkan pada sistem nilai dan penilaian
terhadap
faktor-faktor
yang
bersifat
situasional,
yaitu
dengan
42
memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan dan kelemahankelemahan ril dalam organisasi, dalam hal ini kemampuan dan kelemahan Centro de Formação da Polícia untuk menyelenggarakan diklat. Menurut Gintings langkahlangkah strategis yang harus diperhatikan dalam persiapan dan penyelenggaraan diklat, adalah sebagai berikut; (i) melakukan analisis stratejik, (ii) menetapkan kompetensi yang dibutuhkan, (iii) mengukur kompetensi yang dimiliki saat ini, (iv) melakukan analisis kebutuhan diklat, (v) penyusunan rancangan teknis diklat, (vi) menyelenggarakan diklat, dan (vii) mengevaluasi penyelenggaraan dan hasil diklat. Tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan kepolisian Timor Leste, sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum baru diklat PNTL yaitu untuk memenuhi jumlah yang diharapkan pada tahun 2015 (mencapai 5000 persinil PNTL), membentuk karakter dan integritas moral anggota baru PNTL, pembentukan fisik yang kuat dalam melaksanakan tugas lapangan serta membekali para calon anggota PNTL dengan konsep-konsep dan teori-teori kepolisian, sehingga setelah selesai diklat diharapkan para anggota baru PNTL tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sesuai
pasal
147
Konstitusi
Timor
Leste,
yaitu
melayani,melindungi, dan menghormati masyarakat dengan sama sekali tidak berpihak. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebuah alur pikir dalam sebuah sketsa, sebagai berikut:
43
Gambar 2.2. Alur Kerangka Pemikiran
44
2.3. Hipotesis Kerja Proses penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de Formação da Polícia akan berhasil, apabila didasarkan pada langkah-langkah berikut; melakukan analisis stratejik, menetapkan kompetensi yang dibutuhkan, mengukur kompetensi yang dimiliki saat ini, melakukan analisis kebutuhan diklat, penyusunan rancangan
teknis
diklat,
menyelenggarakan
penyelenggaraan diklat dan hasil diklat.
diklat,
dan
mengevaluasi
