BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1
Kajian Pustaka
2.1.1 Kerajinan Akar Wangi di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat baik. Kabupaten Garut sangan cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik komoditi pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Salah satu komoditi pertanian yang cocok ditanam di Kabupaten Garut adalah akar wangi. Tanaman akar wangi dikenal dengan beberapa nama di Indonesia, seperti : useur (Gayo), urek usa (Minangkabau), hapias (Batak), narwastu atau usar (Sunda), larasetu (Jawa), karabistu (Madura), nausina fuik (Roti), tahele (Gorontalo), akadu (Buol), sere ambong (Bugis), babuwamendi (Halmahera), garamakusu batawi (Ternate), baramakusu butai (Tidore).7 Rumput Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) adalah sejenis rumput yang berasal dari India. Tumbuhan ini dapat tumbuh sepanjang tahun, dan dikenal orang sejak lama sebagai sumber wangi-wangian. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya, sebagai bahan minyak dan kerajinan. Di Kecamatan Samarang Kabupaten
Garut,
yang
merupakan
sentra
terbesar,
sudah
dilakukan
pengembangan akar wangi untuk menjadi minyak dan kerajinan (handycraft), termasuk limbahnya sebagai bahan kerajinan. Area tanam akar wangi di Kecamatan Samarang sekitar 600 hektar, 5%-nya dimanfaatkan sebagai bahan 7
Diakses dari ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/akar%20wangi.pdf [15/02/2012]
15
16
dasar untuk kerajinan. Area tanam akar wangi tersebar di 4 desa, yaitu Sukakarya, Tanjung Karya, Cisarua dan Parakan. 8 Pada tanaman akar wangi terdapat bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Berikut ini adalah pohon industri akar wangi.
Sumber: http://binaukm.com/2010/04/pohon-industri-minyak-atsiri/ [15/02/ 2012]
Gambar 2. Pohon Industri Akar Wangi Pengolahan akar wangi menjadi minyak (penyulingan) terdapat di dua desa yaitu Sukakarya dan Tanjung Karya. Sedangkan produk kerajinan yang berasal dari akar wangi dihasilkan oleh dua desa yaitu Sukakarya dan Sukalaksana. Khusus produk kerajinan akar wangi masih relatif baru di kecamatan Samarang (2009). Inisiasi awal diarahkan dengan mendorong Koperasi Warga Desa (Kowades) Binalaksana (Desa Sukalaksana) dan Kowades Karya Mandiri 8
Diakses dari http://www.pupukbandung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79:akar-wangihandicraft&catid=43:pengembangan-ekonomi-kabupaten-garut&Itemid=131 [20/02/2012]
17
(Desa Sukakarya) untuk memunculkan produk kerajinan berbasis komunitas yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 9 Saat ini jumlah pengrajin di dua desa tersebut sekitar 15 orang yang terdiri dari pelukis, penenun dan penjahit. Terdapat dua merk lokal untuk kerajinan yaitu Hebat Craft dan Pulus Wangi Nusantara, dengan karakteristik lokal namun dapat diserap secara global, serta ramah lingkungan (eco-friendly craft). Inisiasi pemberdayaan ekonomi tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) produk, UMKM serta daerahnya dengan beberapa pendekatan yang sinergi, kolaboratif multi-stakeholder dengan platform Klaster Industri, perkuatan Value Chain Development, dan Gerakan OVOP (One Village One Product).10 Program Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development) ini dikawal melalui prakarsa Chevron Geothermal Ltd, Kabupaten Garut dalam Program CSR (Corporate Social Responsibility) berkolaborasi dengan NGO PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) Bandung. Selain itu beberapa stakeholder termasuk pemerintah juga terlibat dalam implementasinya.
2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 2.1.2.1 Evolusi Teori Corporate Social Responsibility (CSR) CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional, maupun global. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (firm’s behaviour), 9
Idem Idem
10
18
termasuk dua kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci, yaitu : 1. Good corporate governance: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Good corporate responsibility: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memperhatikan dan melibatkan shareholder, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional dan stakeholder lainnya. Merupakan konsep utama CSR. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bisa dijadikan indikator atau perangkat formal. Dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR seringkali dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatansektor swasta yang lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum. Pandangan bahwa dunia bisnis memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekedar meningkatkan kemakmuran ekonomi semata bukanlah sesuatu yang baru. Sepanjang catatan sejarah, peranan organisasi-organisasi yang memproduksi barang dan jasa bagi pasar perlu dikaitkan dengan aspek sosial, politik, dan bahkan militer. Dekade 1950an, menurut Lee, teori-teori CSR yang muncul di tahun 1950an, telah mengalami pergeseran. yang paling kentara adalah perubahan yang
19
terjadi di tahun 1990an. Dari tingkat analisis, dapat dinyatakan bahwa sifat makrososial telah bergeser menjadi organisasional; orientasi teoretis yang tdinya lebih bersifat etis dan kewajiban telah menjadi manajerial; orientasi etis yang tadinya eksplisit telah menjadi implisit, dan hubungan antara kinerja CSR dan kinerja keuangan yang tadinya terpisah atau tidak didiskusikan sama sekali kemudian berubah menjadi hubungan yang erat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 11 Tabel 3. Evolusi Teori CSR 50s &60s Tingkat analisis Makro sosial Orientasi teoritis Etika/tanggung jawab Orientasi etik Eksplisit Hubungan antara CFP Eksklusif dan CSR
90s Organisasional Managerial Implisit Terkait erat
Sumber: Makalah “Sejarah dan Masa Depan CSR Menurut Min-Dong Paul Lee (Jalal, Lingkar Studi CSR 2008) [3/02/2012].
Tahun 1950an hingga 1960an benar‐benar didominasi oleh pemikiran Howard Bowen, sehingga tema besarnya adalah tanggung jawab sosial pebisnis (atau social responsibilities of businessmen—yang menjadi judul buku Bowen yang terbit 1953).12 Dekade 1970an ditandai dengan munculnya konsep yang hingga kini masih sangat sering dikutip, yaitu enlightened self interest. Konsep ini dilahirkan oleh Wallich dan McGowan (menulis artikel terakhir dalam bunga rampai A New Rationale for Corporate Social Policy, 1970) yang berupaya menyediakan rekonsiliasi antara tujuan sosial dan ekonomi perusahaan. Mereka dengan tegas
11
Dikutip dari Makalah “Sejarah dan Masa Depan CSR Menurut Min-Dong Paul Lee (Jalal, Lingkar Studi CSR 2008) [3/02/2012]. 12 Idem
20
menyatakan bahwa CSR akan terus menjadi konsep asing apabila tidak berhasil menunjukkan dirinya konsisten dengan kepentingan pemilik modal. Sejak itu, terjadi perubahan radikal dari penelitian‐penelitian CSR yang tadinya lebih bersifat normatif menjadi positif, terutama kaitan antara kinerja CSR dan kinerja finansial perusahaan. Namun, karena penelitian‐penelitian tersebut masih sangat muda dan mekanisme hubungan keduanya belum jelas benar, maka hubungannya bisa dikatakan masih longgar.13 Dekade 1980an ditandai dengan maraknya tema kinerja sosial perusahaan (Corporate Social Performance/CSP). Penanda utamanya adalah artikel seminar Archie Carroll,
A Three‐dimensional Conceptual Model of
Performance (1979).
Corporate
Hal yang sangat penting dalam dekade ini adalah
berkembangnya keyakinan bahwa hubungan antara kinerja sosial perusahaan dan kinerja finansial tidaklah bersifat
trade off.
Keduanya bisa berjalan seiring
menuju “total social responsibility of business” yang terdiri dari tanggung jawab ekonomi, legal, etis, dan diskresionari.
Setelah sepanjang satu dekade CSP
diperkenalkan dan diteliti lebih jauh, tampaknya hasilnya belum lagi memuaskan. Kapasitas untuk mengukurnya, serta bagaimana menguji model CSP secara empiris adalah dua titik paling lemah yang belum bisa diselesaikan. 14 Dekade berikutnya, 1990an, ditandai dengan keruntuhan misteri terbesar dalam manajemen: mengapa perusahaan‐perusahaan tertentu secara konsisten berkinerja lebih baik dibandingkan yang lain.
Jawabannya ada pada tema
manajemen strategik, yang di antaranya diusung oleh Peter Drucker. Salah satu 13 14
Idem Idem
21
varian
manajemen strategik
adalah teori
pemangku
kepentingan
yang
dipopularkan oleh Edward Freeman. Ia mempostulatkan bahwa semakin banyak pamangku kepentingan yang dipuaskan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan semakin besar untuk sukses. Postulat tersebut sangat bermanfaat untuk perkembangan CSR selanjutnya, sehingga studi‐studi CSR menjadi semakin bersifat positif dan manajerial. Aplikasi praktisnya juga semakin didorong oleh tokoh‐tokoh seperti Philip Kotler, Michael Porter dan Stuart Hart.15
2.1.2.2 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Dari sisi etimologis Corporate Social Responsibility (CSR) kerap diterjemahkan sebagai “tanggung jawab sosial perusahaan (TSP)”. dalam konteks lain CSR kadang juga disebut sebagai “tanggung jawab sosial dunia usaha (tansodus)”. Sebagai sebuah konsep yang makin popular, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. Definisi CSR menurut Draft 3 ISO 2600, adalah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan kegiatan sebuah organisasi bagi masyarakat dan lingkungannya, melalui perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan espektasi dari stakeholders-nya, sejalan dengan hukum yang
15
Idem
22
berlaku dan norma-norma sikap, dan juga terintegrasi kepada keseluruhan organisasi. Menurut Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Definisi CSR menurut World Business Council for Sustainable Development adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Versi lain tentang CSR menurut International Finance Corporation adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui caracara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. Sedangkan menurut Institutional of Charactered Accounting, England and Wales menjelaskan jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara
23
transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang. Menurut European Comission mengatakan bahwa CSR adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan. Adapun definisi CSR menurut Canadian Government adalah kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan dengan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang. Definisi CSR menurut CSR Asia yaitu komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholder. Menurut Oliver van Heel, iema.net (2004) menjelaskan bahwa CSR adalah suatu pendekatan bisnis yang menciptakan nilai pemangku kepentingan dengan merangkum semua peluang dan mengelola semua risiko yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sankat, Clement K (2004) memberikan definisi CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.
24
Versi lain tentang definisi CSR menurut Patir, Ziva (2002) adalah bagaimana corporate besar berusaha memenuhi kebutuhan modal dari para pemegang saham, sementara di pihak lain dalam waktu yang bersamaan meningkatkan dampak positif pada masyarakat secara umum. Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep piramida Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikembangkan Archie B. Charol memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat disekitarnya (Saidi dan Abidin, 2004). Sebuah perusahan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan pula tanggung jawab legal, etis dan filantropis.
Sumber: http://serenadaluna.blogspot.com/2010/08/bab-1-profil-program-kemitraan-danbina.html [26/02/2012]
Gambar 3. Piramida CSR, Archie B. Carrol Penjelsan dari Archie B. Carrol mengenai gambar piramida CSR di atas adalah sebagai beikut : 1. Economic Responsibility. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba.laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah
25
ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 2. Legal Responsibility. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, peruahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Ethical Responsibility. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan fairi. Norma-norma masyarakat perlu menjadi ujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. 4. Philanthropis Responsibility. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat member kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggungjawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah nonfiduciary responsibility.
2.1.2.3 Model Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Saidi dan Abidin (2004) dalam Soeharto (2007), sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia yaitu: 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini,
26
sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan
sendiri
di
bawah
perusahaan
atau
groupnya.
Model
ini
merupakanadopsi dari model yang lazim diterapkan diperusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. 3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya,
27
pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. Seperti diperlihatkan Tabel 4. dari keempat model atau model di atas, model yang banyak dijalankan selama tahun 2001 adalah model ketiga, yakni perusahaan bermitra dengan organisasi atau lembaga sosial atau lembaga lain dengan dana yang teralokasi mencapai 79 miliar rupiah. Tabel 4. CSR Berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana No 1 2 3 4
Model Langsung Yayasan Perusahaan Bermitra dengan Sosial Konsorsium Jumlah Total
Lembaga
Jumlah (Kegiatan, %) 113 (40,5) 20 (7,2) 144 (51,6)
Jumlah Dana (miliar rupiah, %) 14,2 (12,2) 20,7 (18%) 79,0 (68,5)
2 (0,7) 279
1,5 (1,3) 115,3
Sumber : Saidi dan Abidin (2004) dimodifikasi dalam Suharto (2009)
2.1.2.4 Alasan Perusahaan Melakukan CSR Dalam melakukan CSR, perusahaan memiliki alasan diantaranya adalah: 1. Alasan Sosial. Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.
28
2. Alasan Ekonomi. Motif perusahaan dalam melakukan CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit. 3. Alasan Hukum. Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaraan perusahan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang PT No. 40 pasal 74 yang isinya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang menghasilkan limbah. Selain itu juga, alasan perusahaan melakukan CSR menurut Saidi dan Abidin (2004) dalam Soeharto (2009), terdapat matriks yang menggambarkan tahapan atau paradigma yang mendasari perusahaan untuk melakukan CSR di Indonesia, yaitu : 1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. 2. Tahap kedua adalah corporate philantrophy, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong esama dan memperjuangkan pemerataan sosial. 3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.
29
Selain berbagai alasan di atas, perusahaan melakukan CSR didorong oleh motivasi karitatif kemudian motivasi kemanusiaan dan akhirnya motivasi kewarganegaraan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5. Motivasi CSR Motivasi
Kewarganegaraan Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial Misi Mengatasi Mencari dan masalah sesaat mengatasi akar masalah; memberikan kontribusi kepada masyarakat Pengelolaan Jangka pendek Terencana, Terinternalisasi dan parsial terorganisasi, dalam kebijakan terprogram perusahaan Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan/Dana Abadi Profesional: keterlibatan tenagatenaga ahli di bidangnya Penerima Manfaat Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan perusahaan Kontribusi Hibah sosial Hibah pembangunan Hibah sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial Inspirasi Kewajiban Kemanusiaan Kepentingan bersama Sumber : Dikembangkan dari Saidi dan Abidin (2004) dimodifikasi dalam Suharto (2009) Semangat/Prinsip
Karitatif Agama, tradisi, adat
Tahapan Paradigma Filantropis Norma, etika dan hukum universal: redistribusi kekayaan Menolong sesame
2.1.2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia Di antara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). Secara umum
30
ISRA bertujuan untuk mempromosikan laporan kegiatan sukarela (voluntary reporting) CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori penghargaan yang diberikan adalah Best Social and Environmental Report Award, Best Social Reporting Award, Best Environmental Reporting Award, dan Best Website.16 Pada Tahun 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best Sustainability Reports Award, Best Social and Environmental Report Award, Best Social Reporting Award, Best Website, Impressive Sustainability Report Award, Progressive Social Responsibility Award, dan Impressive Website Award. Pada Tahun 2007 kategori diubah dengan menghilangkan kategori impressive dan progressive dan menambah penghargaan khusus berupa Commendation for Sustainability Reporting: First Time Sutainability Report. Sampai dengan ISRA 2007 perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi keikutsertaan dalam ISRA (csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf [18/022011]). Perkembangan program CSR di Indonesia dimulai dari
sejarah
perkembangan PKBL. Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman
16
Diakses dari csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf [18/022011].
31
Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperas melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.17 Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Keciln dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Memperhatikan perkembangann ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian,
yaitu
melalui
Keputusan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 18
2.1.2.6 Community Development Sebagai Implementasi CSR Di Indonesia sendiri salah satu bentuk implementasi CSR adalah Community Development (CD). Namun selama ini bantuan perusahaan dalam 17 18
Idem. Idem.
32
konteks CSR masih berupa hibah sosial dan masih sedikit yang berupa hibah pembangunan. Hibah sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan atau kegiatan lain untuk kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan sepenuhnya pada penerima, sedangkan hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu community development. Dalam hal ini, hibah sosial lebih bersifat sesaat sedangkan hibah pembangunan lebih bersifat pengembangan atau pemberdayaan sehingga terdapat keberlanjutan dan implementasinya. Oleh karena itu, perlu ada transformasi dari hibah sosial ke pembangunan. Community Development sebagai salah satu bentuk dari corporate social responsibility terhadap para stakeholder, yang diantaranya adalah masyarakat di sekitar lokasi beroperasinya perusahaan. Bentuk-bentuk community development yang dilakukan antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu juga, community development merupakan salah satu bentuk dari corporate social responsibility yang paling penting dalam menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar untuk jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan community development menyentuh semua aspek yang terkait dengan corporate social responsibility, otomatis diantara perusahaan dan masyarakat harus saling mengetahui dan memahami kepentingan masing-masing dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan hal ini akan berpengaruh dalam menentukan strategic palnning dari perusahaan ke depan., baik strategi dalam pengelolaan lingkungan
33
hidup, strategi dalam penyerapan tenaga kerja lokal maupun strategi dalam menentukan para supplier lokal. Amal
Pemberian Perusahaan
Kedermawanan Sosial CSI (Corporate Social Investment)
CSR
Pemberdayaan
Relaksi Kemasyarakatan Perusahaan Pengembangan Masyarakat
Sumber: Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Suharto, 2009)
Gambar 4. Hubungan Antara CSR dan Pengembangan Masyarakat Dari Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa salah satu kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan berupa pemberdayaan. Kegiatan ini ditujukan untuk program pengembangan masyarakat. Kejelian sebuah perusahaan untuk menyikapi gejala sosial yang ada di masyarakat tersebut akan mengurangi kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak lagi menganggap perusahaan sebagai elemen baru diantara mereka yang membuat mereka termarginalkan. Oleh karen itu, melakukan rancangan awal tentang pola pengembangan community development akan menguntungkan perusahaan dari segi keamanan dan kesinambungan berusaha.
34
2.1.3 Konsep Agroindustri dan Agroindustrialisasi Menurut Soekartawi (2000), agroindustri dapat diartikan dalam dua hal. Pertama, agroindustri adalah indusrti yang berbahan baku utama dari produk pertanian. Studi agroindustri pada konteks ini adalah menekankan pada food processing management dalam suati perusahaan produk olahan yang berbahan baku utamanya adalah produk pertanian. Menurut FAO (Soekartawi 2000) suatu industri yang menggunakan bahan baku dari pertanian dengan jumlah minimal 20% dari jumlah bahan baku yang digunakan adalah disebut “agroindustri”. Arti yang kedua adalah bahwa agroindustri diartikan sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri. Sutalaksana (1993) mengemukakan bahwa agroindustri adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan produk primer hasil pertanian sebagai bahan bakunya untuk diolah sedemikian rupa sehingga menjadi produk baru, baik yang bersifat setengah jadi, maupun produk yang dapat segera dikonsumsi. Pengertian serupa kemudian disempurnakan Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (2002), yang memaknai agroindustri sebagai industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product). Agroindustri mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, sebagai tahapan pembangunan dan kedua sebagai salah satu subsistem agribisnis. Cakupan agroindustri yang luas meliputi industri hulu yang memproduksi alat dan mesian pertanian, baik dalam proses budidaya pertanan maupun pasca panen dan
35
pengolahan hasil pertanian menjadi barang setengah jadi atau barang yang siap dikonsumsi. Untuk meningkatkan kinerja agroindustri maka diperlukan kebijakan agroindustrialisasi, khususnya di daerah sentra produksi secara terencana dengan baik sehingga akan memberikan manfaat dalam peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku yang terlibat, khususnya petani (Noor, 2011). Nilai tambah agroindustri, menurut Amanor-Boadu (2005) akan terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian atau adopsi metode produksi
atau proses penanganan yang bertujuan untuk
meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut serta mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran pembelanjaan konsumen yang tumbuh untuk produsen. Berdasarkan definisi tersebut, Amanor-Boadu (2005) menyatakan bahwa inisiatif nilai tambah pada suatu rantai nilai yang beda, terjadi sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha industri hilir pada suatu rantai pasokan. Ukuran imbalan tersebut secara langsung dan proporsional ditujukan untuk kepuasan konsumen. Imbalan tersebut berbentuk harga yang tinggi, peningkatan pangsa pasar, dan atau peningkatan akses pasar. Dengan demikian, hal tersebut akan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Wilkinson (1995) dalam Noor (2011), mendefinisikan agroindustrialisasi sebagai perubahan yang mencakup tiga hal, yaitu : 1. Pertumbuhan dari perusahaan (pelaku) pengolah hasil pertanian, distribusi dan input pertanian, suatu bentuk pengusahaan yang dapat disebut sebagai “perusahaan agroindustri”.
36
2. Perubahan-perubahan kelembagaan dan keorganisasian dalam hubungannya dengan perusahaan agroindustri dan pertanian melalui peningkatan koordinasi vertikal. 3. Perubahan yang serentak di sektor pertanian, seperti perubahan dalam komposisi produk, teknologi, serta pewilayahan dan struktur pasar. Sementara
Cook
dan
Chaddad
(2005)
mengemukakan
bahwa
agroindustrialisasi yang dianalisis dalam bidang ekonomi pembangunan, secara umum dipandang sebagai periode-periode dari perubahan-perubahan yang terus menerus, dan ketidakteraturan ekonomi. Dengan demikian agroindustrialisasi dipandang sebagai proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan agroindustri. Menurut Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (2002), sebagai instansi yang berada di bawah naungan Kementrian Pertanian, menjelaskan bahwa ada lima alasan bagi agroindustri untuk berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasioanal masa depan, yaitu : 1. Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. 2. Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar sehingga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi prtumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. 3. Memiliki keterkaitan yang besar baikke hulu maupun ke hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya.
37
4. Memiliki basis bahan baku lokal (keunggulan komparatif) yang dapat diperbaharui sehingga keberlangsungannya terjamin. 5. Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya. Susanto (2011) dalam Noor (2011) menyebutkan peranan agroindustri, selain mampu menyerap tenaga kerja, juga memberikan dampakpada peningkatan pendapatan masyarakat. Peranan ini diharapkan dapat memicu perkembangan perekonomian daerah. Keberhasilan pengembangan agroindustri di perdesaan tidak hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh industri bersangkutan (faktor internal) namun juga dipengaruhi oleh kondisi luar di sekitar kegiatan tersebut (faktor eksternal). Selanjutnya Susanto (2001) dalam Noor (2011) mengemukakan bahwa, sebagai sektor yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian perdesaan, maka pertumbuhan agroindustri di perdesaan perlu dilakukan dengan prinsip dasar : 1. Memacu pertumbuhan kompetitif produk serta keunggulan komparatif wilayah. 2. Memacu peningkatan sumber daya manusia dan agroindustri yang sesuai dengan kondisi setempat. 3. Memperluas kawasan sentra-sentra komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai pemasok bahan baku berkelanjutan. 4. Memacu pertumbuhan subsistem lainnya serta menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri perdesaan.
38
Banyak contoh perusahaan agroindustri yang semulaberkembag pesat, namun pada akhirnya tutup karena berbagai alasan, dari kesalahan manajemen, kekurangan bahan baku, hingga kurangnya minat konsumen yang membeli produk agroindustri tersebut (McGinity 1979 dalam Soekartawi 2005). Dalam rangka pengembangannya di perdesaan, maka dukungan sektor penunjang, baik sarana maupun prasarana diperdesaan, perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan keterpaduan rencana dan pelaksanaannya.
2.1.4
Arti Dampak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti pengaruh kuat
yang mendatangkan akibat (baik akibat yang negatif maupun akibat yang positif). Menurut Soemarwoto (2001) dampak adalah suatu prubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Soemarwoto juga menambahkan bahwa manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungannya. Maksudnya disini petani termasuk ke dalam lingkungan yaitu apabila lingkungan berubah (akibat adanya pemberdayaan). Untuk dapat mengetahui suatu ndampak atau perubahan telah terjadi, maka harus ada bahan pembanding sebagai acuan. Ada beberapa alasan acuan yang dapat digunakan yaitu dengan menbandingkan keadaan sebelum dan sesudah terjadi perubahan atau membandingkan keadaan di dalam dan di luar lingkungan yang mengalami perubahan. Dalam penelitian ini, dampak akan diketahui dengan
39
cara yang kedua yaitu membandingkan keadaan di dalam dan di luar lingkungan yang mengalami perubahan. Menurut Soemarwoto (1990), di dalam AMDAL dijumpai dua jenis batasan tentang dampak, yaitu : 1. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diprakirakan aka nada setelah ada pembangunan. 2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diprakirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diprakirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut. Dalam penelitian mengenai dampak pelaksanaan dampak pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. pada program local economic development (LED) terhadap perkembangan UKM agroindustri akarwangi menggunakan batasan dampak yang kedua. Dampak pelaksanaan
program
corporate
social
responsibility
(CSR)
terhadap
perkembangan pelaku usaha agroindustri akar wangi dan pendapatan pelaku usaha binaan.
2.1.5 Konsep Pendapatan dan RC Ratio 1. Pendapatan Menurut Soekartawi (2000) pendapatan total diperoleh dari penerimaan total dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses produksi. Sedangkan total penerimaan diperoleh dari produk fisik dikalikan dengan harga produk. Boediono
40
(2002), penerimaan adalah penerimaan produsen dari nilai outputnya. Menurut Soekartawi (2000), penerimaan adalah suatu nilai produk total dalam jangka waktu tertentu. Di dalam penerimaan penerimaan terdapat istilah pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah nilai semua output (produksi) yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga satu satuan produk, jika pendapatan (penerimaan) dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama produksi dinamakan pendapatan bersih. Jadi, yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah selisih antara penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi yang berlangsung. 2. Biaya Menurut Sukirno (2005) biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahanbahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi tersebut dapat diartikan sebagai uang, barang atau jasa yang dipakai dalam rangka menghasilkan suatu produk. Menurut Sukirno (2005), biaya produksi dibagi menjadi dua jenis biaya yaitu: 1. Biaya tetap merupakan biaya dengan jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, yang termasuk biaya tetap adalah pajak dan biaya penyusutan alat.
41
2. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan volume kegiatan. Misalnya biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu harga jual, biaya produksi, dan volume produksi. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai laba yang diinginkan. Harga jual mempengaruhi volume produksi. Volume produksi mempengaruhi biaya produksi. Jadi, ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tujuan utama dari analisis pendapatan adalah untuk menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Analisis pendapatan dan biaya berguna untuk mengukur dan sebagai alat evaluasi (penilaian) keberhasilan, mengetahui biaya produksi per unit produk yang dihasilkan, bahan perencanaan periode berikutnya, mengetahui dan memperkirakan keuntungan, dasar pengajuan kredit ke Bank dan mengetahui rentabilitas usaha. Kadarsan (1992), menyatakan bahwa untuk mengetahui keuntungan dari suatu investasi, dapat dilihat dari perbedaan antara biaya dan penghasilan suatu investasi. Mengetahui tingkat keuntungan, imbangan penerimaan dan biaya (revenue and cost) ini penting artinya dalam memperhitungkan rangsangan bagi industri kecil dalam melakukan kegiatan proses produksi bahan dasar menjadi bahan jadi. Sebab tidak ada gunanya melaksanakan kegiatan produksi yang tidak menguntungkan bila dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan jika
42
industri kecil yang menjalankan kegiatan produksi tidak bertambah baik keadaannya. Suatu usaha dinyatakan berhasil apabila pendapatan tinggi dan mengalami peningkatan untuk setiap kali proses produksi. Salah saru konsep untuk mengukur tingkat keuntungan usaha adalah dengan menggunakan analisis imbangan antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan (Revenue/Cost). RC ratio adalah perbandingan antara total penerimaan dan total biaya. Dari pengertian diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk mencapai RC ratio harus diketahui besarnya total penerimaan dan total biaya. Hubungan antara biaya (C) dan penerimaan usaha (R) ada beberapa kemungkinan sebagai berikut : R/C<1, maka usaha tersebut dikatakan rugi R/C>1, maka usaha tersebut dikatakan untung R/C=1, maka usaha tersebut dikatakan impas
2.1.6 Penelitian Terdahulu 2.1.6.1 Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) Pada
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina UP-VI Balongan Terhadap Perkembangan Agroindustri (Ario Arif Wibowo, 2009) Corporate Social Responsibility (CSR) secara umum merupakan kontribusi menyeluruh daru dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. Pertamina UP-VI Balongan melaksanakan kegiatan CSR dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan peningkatan daya beli.
43
Pelaksanaan CSR di bidang daya beli meliputi sektor agro, agroindustri dan industri kecil (UKM). Kberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina UP-VI Balongan kepada mitra binaan agroindustri di Kabupaten Indramayu meliputi empat kegiatan, yaitu penyaluran pinjaman modal, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, pemasaran produk agroindustri. PT. Pertamina UP-VI Balongan telah memberikan pembinaan melalui pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra binaannya. Namun tujuan tersebut belum tercapai secara menyeluruh karena rendahnya minat mitra binaan terhadap kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pertamina. Kendala yang mnyebabkan rendahnya minat para mitra binaan adalah waktu dan ketidaksesuaian materi pelatihan, sehingga pembinaan yang dilakukan belum dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha agroindustri mitra binaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan CSR pada PKBL Pertamina UP-VI Balongan pada subsektor agroindustri terjadi secara dinamis. Sejak tahun 2004 hingga 2008, terjadi perkembangan pada subsektor agroindustri di Kabupaten Indramayu. Analisis yang dilihat pada perkembangan tersebut adalah permodalan, aspek tenaga kerja, volume produksi, jangkaun pemasaran, pendapatan dan RC ratio pelaku usaha agroindustri mitra binaan.
2.1.6.2 Keragaan Agroindustri Minyak Akar Wangi (Weni Andriati Dewi, 2011.) Agroindustri minyak atsiri merupakan salah satu industri yang patut diperhitungkan untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki keunggulan
44
komparatif dalam pengadaan bahan bakunya disamping teknologi pengolahannya yang cukup sederhana sehingga mudah dikembangkan. Keragaan agroindustri akar wangi mencakup gambaran mengenai pengadaan faktor produksi, tahapan pengolahan, dan pemasaran yang diterapkan oleh penyuling di Desa Sukakarya, diharapkan dapat membantu memberikan informasi, serta dapat dijadikan acuan dan bahan evaluasi untuk menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan agroindustri minyak akar wangi. Penelitian dilakukan pada agroindustri penyulingan akar wangi di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang kabupaten Garut, yang dipilih secara sengaja (purposive). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendirikan agroindustri penyuling memperoleh modal awal berasal dari pinjaman, sementara modal kerja berasal dari pribadi yaitu dari hasil penjualan minyak akar atsiri sebelumnya. Menggunakan bahan baku berupa akar tanaman wangi yang diperoleh dari kebun sendiri dan membeli dari orang lain. Tenaga kerja bersifat borongan sebanyak 3-4 orang. Peralatan yang digunakan berupa mesin penyulingan dengan cara kukus/uap-air. Seluruh penyuling menjual minyak ke tingkat pengumpul dan hanya satu orang penyuling yang mampu mengekspornya langsung. Limbah sisa hasil penyulingan hanya dibakar dan setengah penyuling memanfaatkannya untuk dijadikan pupuk. Agroindustri minyak akar wangi mengeluarkan biaya sebesar Rp 4.810.139 per sekali suling, menghasilkan penerimaan usaha Rp 5.700.000 per sekali suling dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 889.861 per sekali suling, dengan nilai R/C 1,18.
45
2.2
Kerangka Pemikiran Program CSR di Indonesia sejak tiga atau empat tahun belakangan ini
sedang menjadi trend masa kini. Di sini diharapkan kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat dapat mencegah atau mengurangi adanya kesenjangan sosial khususnya bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya sudah cukup lama diterapkan di Indonesia hanya saja belum ada peraturan yang mewajibkan CSR. Kemudian keluar Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Chevron merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan salah satu kegiatannya adalah membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di kawah darajat Kabupaten Garut telah mampu menerapkan program CSR Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik. Maksud baik disini adalah bahwa penerapan CSR tidak hanya sekedar memberikan bantuan cuma-cuma (hibah) saja tapi telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan secara kontinyu. Hal ini sesuai dengan tuntutan penerapan CSR yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat. Proram Corporate Social Responsibility (CSR) Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan ekonomi. Dari berbagai program yang diterapkan oleh Chevron Geothermal
46
Indonesia Ltd, salah satunya akan diteliti mengenai pelaksanaan CSR di bidang ekonomi yang dinamakan Program Local Economic Development (LED) khususnya dalam sub sektor agroindustri akar wangi. Dalam Program Local Economic Development (LED), Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. bekerjasama dengan LSM PUPUK Garut. Pada programnya, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. hanya memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha agroindustri akar wangi, tapi untuk teknis pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada para pelaku usaha agroindustri akar wangi dilakukan oleh LSM PUPUK Garut, diantaranya yaitu pemberian pelatihan, pendampingan, pemasaran, pengembangan usaha, dan lain sebagainya. Disini akan dianalisis bantuan apa saja yang telah diberikan pada pelaku usaha agroindustri akar wangi binaan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. melalui Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) yang diberikan terdiri dari bantuan fisik dan dan non fisik. Selain itu juga akan menganalisis perkembangan pelaku usaha agroindustri akar wangi binaan CSR Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. dengan analisis agroindustrinya menggunakan teori Wilkinson. Kemudian menganalisis tingkat pendapatan yang diperoleh pelaku usaha agroindustri akar wangi setelah adanya program tersebut. Analisis agroindustialiasi Wilkinson diantaranya meliputi pertumbuhan perusahaan, perubahan kelembagaan/keorganisasian, perubahan serentak di sektor pertanian (komposisi produk, teknologi, pewilayahan, dan struktur pasar). Analisis tingkat pendapatan menggunakan analisis RC ratio.
47
Dengan menganalisis dampak pelaksanaan CSR Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. pada program Local Economic Development (LED), maka akan diketahui seberapa besar pengaruh dampak program tersebut
terhadap
perkembangan agroindustrialisasi dan pendapatan para pelaku usaha agroindustri akar wangi binaan CSR Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. melalui kegiatan pemberdayan masyarakatnya.
Program Coorporate Social Responsibility (CSR ) Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Dimensi CSR Eksternal
Infrastruktur Pihak yang terlibat: NGO PUPUK
Kesehatan
Ekonomi
Pendidikan
Lingkungan
Program Local Economic Development (LED) Mitra Binaan CSR: Pelaku Usaha Agroindustri Akar Wangi
Analisis Bantuan
Fisik : 1. Pemberian modal 2. Pemasaran hasil usaha
Non fisik : 1. Pelatihan 2. Pendampingan
Analisis Agroindustrialisasi Menurut Wilkinson
Analisis Pendapatan
1. Pertumbuhan perusahaan 2. Perubahan kelembagaan/ keorganisasian 3. Perubahan serentak dalam komposisi produk, teknologi, pewilayahan, dan struktur pasar
RC Ratio
Kegiatan Pemberdayaan Pelaku Usaha Agroindustri Akar Wangi Binaan CSR Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.
Gambar 5. Kerangka Pemikiran
