BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pembangunan Desa Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan
atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya
pembangunan prasarana jalam, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll. Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oeh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan pekembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yan intensif dengan tujuan dan kecenderungan mamberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa (Poostchi,1986). 16 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan desa terpadu. Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagi dimensi. Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyakat desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka utnuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Contoh kasus:
PNPM Mandiri Membangunan Jalan Desa Panutan-Lohjinawi
Jalan
merupakan sarana transportasi yang sangat vital. Karena selain sebagai
penghubung antar daerah (desa), dapat juga sebagai sarana untuk memperlancar perekonoian didaerah tersebut sehingga kemajuan dapat tubuh. Desa Lohjinawi adalah salah satu desa yang terisolir dari segi arus transporasi, karena selain lokasinya yang cukup jauh dari jalan raya yang sudah beraspal keadaan jalan pun masih tanah dan banyak lubang di sepanjang jalan dan setelah hujan jalan becek dan licin. Jalur untuk menuju ke desa tersebut hanya bisa dilalui lewat desa Panutan. Untuk itu, masyarakat disana melalui PNPM Mandiri membangun jalan yang menghubungkan desa Panutan dengan desa Lohjinawi.
Lohjinawi sepanjang 750 meter dengan diaspal. Dengan dibangunnya jalan ini, masyarakat sangat terbantu khususnya para pedagang untuk menjual daganganya yang ratarata dari hasil bumi untuk dibawa kepasar. Pembangunan jalan tersebut semuanya didanai oleh PNPM Mandiri. Pengurus desa membuat proposal dan mempresentasikannya di PNPM kecamatan, kemudian karena dalam perengkingan pembangunan jalan desa ini mendapat prioritas maka pembangunan dapat direalisasikan. Berdasarkan papan informasi yang ada, dana pembangunan jalan ini mencapai 129 juta rupiah.
Prsoses pengerjaanya melibatkan masyarakat dua desa (Panutan dan Lohjinawai) yang secara sukarela bergotong royong untuk membangun jalan desa. Jadi, masyarakat pun ikut berperan aktif dalam pembangunan dan pengurus PNPM juga saling terbuka dan transparan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi
Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan. Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Dalam hal ini penekanan dalam hal kemandirian (selfhelp), maksudnya ialah masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga (Slamet,1994:6). Model pembangunan yang partisipatif, dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah (Sumodiningrat,1999:223). Untuk menumbuh kembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemadirian masyarakat (Sukarjo,2006: 2).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, serta program pembangunan yang berbasis partisipasi masyrakat. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam daftar desa tertinggal PNPM Pedesaan. Sifat proyek ini bottom up dengan pendekatan pemberdayaan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Banyuwangi telah memberi manfaat melalui pembangunan yaitu pembuatan perpipaan, pembuatan jalan, pembuatan jembatan, saluran irigasi dan pembangunan MCK 15 m.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek dalam proyek PNPM Mandiri perdesaan, sehingga semakin tinggi partisipasi warganya maka akan semakin tercapai tujuan dari proyek tersebut. Hal sebaliknya terjadi jika partisipasi warga menurun atau lebih rendah. 2. Partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi adalah variabel Tahapan partisipasi. Karena tahapan partisipasi merupakan proses awal yang paling penting tahu mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Tingkat Keberhasilan proyek yang paling dipengaruhi adalah variabel Kesesuaian Tindakan Aktor yang Terlibat. Yang mana menunjukkan besarnya kekuatan masyarakat dalam suatu proyek dapat mencapai yang sesuai target pada rencana awal proyek.
Sumber jurnal penelitian : (PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI Hernida Kusuma Listya, ST; Ir. Putu Artama Wiguna, MT, Ph.D; M. Syahid Akbar, S.Si, M.Si. Bidang Keahlian Manajemen Proyek. Program Studi Magister Manajemen. Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya:Cokroaminoto 12A Surabaya Email :
[email protected])
2.3 Trickle Down Effect Myrdall adalah
pengagas teori trickle down effect. Teori tricle down effect
merupakan suatu teori pembangunan yang berasumsi bahwa adanya suatu hasil yang dirasakan oleh masyarakat golongan bawah. Teori menetes ke bawah ini akan memberikan dampak penyebaran pembangunan dalam suatu masyarkat. Pembangunan yang dilaksanakandiharapkan dapat menumbuhkan kesejahteraan perekonomian. Pembangunan di identikkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam arti pembentukan modal, serta mengivestasikan kembali secara seimbang dan menyebar atau secara terarah, sehingga menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, dapat dirasakan oleh semua sektor ekonomi melalui proses menetes kebawah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pembangunan desa bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oeh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. Kebijakan trickle down effect pada prinsipnya merupakan kebijakan yang memposisikan para kaum berpunya sebagai kelas yang diutamakan dalam hal menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Dengan dibukanya akses dan pendanaan secara menyeluruh terhadap segala aktivistas maka investasi domestik diharapkan akan berjalan dan berlipat dengan semakin gencarnya fokus pada sektor bisnis infrastruktur serta pasar keuangan sehingga pada gilirannya skema ini akan menciptakan sebuah struktur kapasitas produksi yang meningkat. Produksi yang menggeliat akan menggiring harga-harga pada tingkat yang lebih rendah dan menciptakan lapangan kerja untuk para kelas menengah dan menengah kebawah. Skema ini berjalan dalam sebuah ide dasar, dimana pendapatan (income) dapat difungsikan melalui tiga jalur utama yaitu pajak, permintaan domestik, dan tabungan. Pemberdayaan pendapatan melalui sektor pajak tentu akan menggeliatkan sektor investasi publik. Investasi publik ini bisa berupa pengembangan kegiatan pariwisata, pembangunan infrastruktur misalnya jalan raya, pelabuhan dan kelistrikan, investasi sektor pertanian pada pembukaan
jalur irigasi terpadu dan mekanisasi, serta investasi pada pengembangan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
sumber daya atau energi alternatif. Investasi pada sektor-sektor ini tentunya akan menarik para investor baik domestik maupun asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan mengingat daya tarik dari lokasi industri yang sudah dipenuhi oleh berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran berbisnis. Geliat industri-industri utama pada akhirnya akan memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari sisi yang lain, meningkatnya pendapatan akan menaikkan proporsi permintaan domestik yang dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berjalan alami sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Jalur pemberdayaan terakhir adalah melalui tabungan. Meningkatnya pendapatan akan memperbesar proporsi pendapatan yang dapat ditabung. Dana dalam tabungan kemudian dapat difungsikan melalui sistem perbankan nasional untuk kemudian disalurkan bagi kebutuhan investasi swasta. Peningkatan investasi swasta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai skema yang dijalankannya. Sebagai kesimpulan, mekanisme transmisi ini tentunya mengisyaratkan bahwa injeksi yang diberikan terhadap kelompok menengah keatas mampu memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan dinikmati secara luas oleh masyarakat. (http://kifbi.wordpress.com/2008/05/26/mengoptimalkan-kebijakan-trickle-down-effect/)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Contoh kasus:
Berkat PNPM Mandiri, Angka Kemiskinan Turun 7,49 Persen
PNPM Mandiri secara nyata berdampak positip bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan PNPM Mandiri dan kegiatan pendukung Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan di Jawa Tengah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,49%. Hal tersebut diungkapan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Tengah, Ir. H. Muhammad Tamzil, MT saat memberikan laporan dalam acara kunjungan Wakil Presiden Boediono ke lokasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tamzil mengakui bahwa dengan adanya kegiatan PMPM Mandiri dan dan kegiatan pendukung Pengentasan Kemiskinan lainnya yang dilaksanakan di wilayah Jawa tengah selama tahun 2008 hingga 2009, telah mampu menurunkan penduduk miskin yang ada sebesar 7,49%. Di Jawa Tengah program kemiskinan sudah diakses oleh 11.839.660 jiwa dari 300.589.724 KK Miskin yang disalurkan melalui 78.721 KSM. “Berkat PNPM Mandiri dan program penanggulangan kemiskinan yang ada. Penduduk miskin bisa diturunkan sebesar 7,49 persen,” ungkapnya. Selain itu, program-program tersebut juga memberikan manfaat bagi perkembangan usaha kecil masyarakat sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat ditandai dengan besarnya dana swadaya masyarakat, besarnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk relawan. “Kesadaran dan partisipasi masyarakat huga semakin meningkat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
terhadap program yang dijalankan, karena sesui dengan kebutuhan yang diharapkan mereka. Sehingga mereka rela untuk menyediakan dana swadaya,” tambah Tamzil. Dampak positif bagi berkembangnya perekonomian masyarakat tersebut, terang Tamzil, semakin baik dengan dukungan pemerintah menetapkan kebijakan KUR yang sangat membantu permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Realisasi KUR di Jateng sendiri dilaksanakan oleh 6 Bank Pelaksana, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Penerima program ini hingga Desember lalu mencapai 474.188 debitur dengan total nila sebesar Rp. 2.428.009.836.470,- . Lebih Kanjut, Tamzil, mengungkapkan bahwa ingá 2009 semua wilayah kabupaten. Kota di Jawa Tengah telah telah merasakan program PNPM Mandiri dengan alokasi dana sebesar 2,5 triliun yang melipiti dana APBN sebesar 1,7 trilyun, dana APBD sebesar 485 M, dan swadaya masyarakat sebesar 310 M. PNPM Mandiri Perkotaan telah dijalankan di 35 Kab/Kota, 127 Kecamatan dan 2004 Desa/Kel, dengan dana sebesar 974 M rupiah. Sedangkan PNPM Mandiri Perdesan yang telah memfasilitasi 29 Kab, 403 Kec dan 6154 Desa, dengan dana sebesar 1,6 trilyun. Untuk tahun 2010, tambahnya, telah ditetapkan aokasi Anggaran BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Prop Jateng dengan total anggaran sebesar 1,1 triliun yang dialokasikan untuk PNPM Perkotaan 512M dan PNPM Perdesaan 942M. Di samping itu untuk pengentasan Kemiskinan terdapat kegiatan penunjang yang memperkuat pelaksanaan PNPM Mandiri di Jawa Tengah antara lain pertama, kegiatan Program Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat hidup secara harmonis dan lingkungan hunian yang aman, sehat, tertib, selaras, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kedua, Replikasi P2KP, lokasi ini dimulai dari thn 2007 dan 2008 menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga keberadaannya sampai sekarang masih berjalan dalam pengendalian pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan. “Selain itu ada juga Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yaitu disingkat dengan PAKET serta Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat atau SANIMAS serta program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan,” ujarnya. Di samping itu, masih ada program yang merupakan program khas Jawa tengah yaitu program Balik Ndeso Bangun Ndeso. Program ini berorientasi pada pembangunan desa yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jateng sejak tahun 2008. “Salah satu program yang saat ini sedang berjalan adalah menargetkan peningkatan status dari 1776 Desa berkembang menjadi Desa Mandiri,” tegasnya. Meski diakui Tamzil, program PNPM Mandiri sangat ampuh mengurangi angka kemiskinan namun dalam pelaksanaanya juga kerap kali menghadapi kendala. Salah satunya pembiayaan sharing dari APBD masih terasa berat bagi sebagian besar Pemerintah Daerah. Masalah lain yang juga muncul mengenai pencairan dana yang kadang-kadang tidak sesuai antara APBN dan APBD terkait dengan kesiapan dan keterkaitan termasuk juga kerangka waktu dan skema yang berbeda anatara APBN dan APBD sehingga berpengaruh terhadap kegiatan di lapangan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2.4 Analisis Dampak BLM-PNPM MP 2008 Terhadap Sumber-Sumber Pendapatan Wanita Tani Sektor pertanian berperan besar dalam pembangunan, baik secara langsung dalam pembentukan Product Domestic Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat, peng-entasan kemiskinan, perolehan devisa dan penciptaan ketahanan pangan nasional; maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lainnya. Pembangunan sektor pertanian merupakan penopang utama terhadap perekonomian nasional. Hal ini telah dibuktikan saat terjadi krisis ekonomi, sektor pertanian masih tetap bertahan sebagai sumber devisa negara. Meskipun sektor pertanian memberi-kan sumbangan yang besar terhadap Product Domestic Bruto (PDB), penciptaan kesempatan kerja dan jaminan pendapatan kepada masyarakat, namun masih sering terjadi ketidakseimbangan sistemik pada kelompok masyarakat tani yang sebagian besar berada di perdesaan. Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses faktor produksi serta potensi dan kesempatan yang beragam, belum dapat mengurangi wajah kesenjangan antar sektor, antar daerah, dan antar golongan masyarakat pada sektor pertanian. Implikasi dari kondisi demikian, membuat sebagian besar penduduk masih berada dalam kondisi tertinggal, sehingga pembangunan pertanian seolah-olah hanya menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi pertanian yang lebih kuat. Hasil-hasil pembangunan pertanian, tidak serta merta dapat merembes ke bawah sehingga tidak mampu mengangkat kesejahteraan petani seperti yang diharapkan. Keadaan ini digambarkan oleh angka kemiskinan di per-desaan yang masih besar.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan ter-koordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak ber-kelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidup-an masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas pe-nanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pem-berdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) sejak tahun 2007. Melalui PNPM MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh-kembangkan, sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu komponen program PNPM Mandiri ialah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk mem-biayai sebagian kegiatan yang di-rencanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkat-kan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. PNPM Mandiri dilaksanakan di 47.954 desa atau kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk BLM sebesar Rp 5,924 triliun. Khusus PNPM Perdesaan pada tahun 2008 ditetapkan lokasi sebanyak 2.389 kecamatan yang tersebar di 32 provinsi dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
363 kabupaten. Jumlah BLM yang disalurkan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2008 hingga 15 Desember mencapai Rp 3,261 triliun atau 76% dari total BLM (Royat, 2009). Salah satu prinsip dari PNPM MP adalah kesetaraan dan keadilan gender, dalam artian bahwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan setara dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pem-bangunan. Oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan adalah gerakan keberpihakan kepada wanita. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, serta mengakses aset produktif. Wujud keberpihakan kepada wanita tersebut digalakkan dengan mem-berikan BLM kepada kelompok wanita tani dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten yang menjadi sasaran program ini adalah Kabupaten Takalar. Salah satu lokasi yang mendapat kucuran dana BLM-PNPM MP di wilayah ini adalah Kelurahan Bonto-lebang, Kecamatan Galesong Utara. Selain dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana di tingkat kelurahan, dana BLMPNPM MP secara individu diberikan kepada wanita tani melalui kelompok. Dana ini merupakan bentuk fasilitasi pinjaman modal usaha kepada kelompok wanita tani dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan wanita tani melalui pengembangan usaha tani atau menambah sumber-sumber pen-dapatan lainnya. Berbagai hasil penelitian meng-ungkapkan bahwa masyarakat tani, yang secara umum berlahan sempit bahkan ada yang tidak memiliki lahan dan modal rendah, tidak semata-mata mengandalkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain melakukan kegiatan usahatani komoditas pertanian (on-farm),
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
petani biasa melakukan kegiatan di luar usahatani tetapi masih berkaitan dengan pertanian (off-farm) dan kegiatan lain di luar pertanian (non-farm) (Kementerian Pertanian, 2009). Sumber pendapatan luar usahatani (off-farm) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan luar usahatani tetapi masih berkaitan dengan pertanian, seperti buruh tani, membuka kios saprodi pertanian, dan lain-lain. Sumber pendapatan rumah tangga dari kegiatan buruh tani biasanya terdapat pada usahatani yang berbasis lahan. Rumah tangga petani di perdesaan yang tidak memiliki lahan garapan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah akan sulit mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, sehingga buruh tani menjadi alternatif mata pencaharian utama atau sampingan. Sumber pendapatan luar pertani-an (non-farm) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar pertanian seperti membuka warung/kios, industri rumah tangga non pertanian, dan lain-lain. Sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, di perdesaan terjadi perubahan pesat yang tidak homogen kecepatan dan besarannya, dimana aktivitas non pertanian semakin nyata berperan dalam penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, maka aksesibilitas perdesaan terhadap wilayah urban semakin meningkat, dimana kaitan antar sektor perekonomian semakin erat dan kapasitas ekonomi wilayah juga semakin berkembang. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk meningkatkan ke-butuhan akan barang dan jasa-jasa, per-tumbuhan angkatan kerja membutuhkan kesempatan kerja yang semakin banyak, namun sumberdaya semakin langka adanya. Interaksi antar faktor-faktor berimplikasi luas terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di perdesaan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Hasil Penelitian Sumber Pendapatan Wanita Tani Sebelum dan Sesudah Memperoleh BLM-PNPM MP Berbagai hasil penelitian meng-ungkapkan bahwa masyarakat tani yang umumnya berlahan sempit, bahkan ada yang tidak memiliki lahan dan modal rendah tidak sematamata mengandalkan sumber pen-dapatannya dari sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain melakukan kegiatan usaha pertanian petani juga melakukan kegiatan di luar pertanian (Departemen Pertanian, 2009). Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum memperoleh dana BLM PNPM MP sumber-sumber pendapatan wanita tani responden berasal dari usahatani sayuran dan sebagai pegawai honorer. Tabel 1 Dibawah menunjukkan bahwa sebelum memperoleh dana BLM PNPM MP sumbersumber pendapatan wanita tani responden berasal dari usahatani sayuran dan sebagai pegawai honorer. No
Sumber Pendapatan
Jumlah (orang)
1
Usahatani (Sayuran)
25
Persentase (%) 83,30
2
Usahatani (sayuran) dan luar usahatani
5
16,70
(Pegawai Honorer) Total
30
100
Sebagian besar responden (83,30%) hanya menggantungkan hidupnya dari usahatani, selebihnya sebanyak 16,70% se-lain menjadi petani juga menjadi pegawai honorer. Hal menunjukkan bahwa masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan bagi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
wanita tani. Keterbatasan modal merupakan salah satu faktor penghambat bagi wanita tani dalam mencari sumber-sumber pen-dapatan yang lebih luas dan menjanjikan. Sebelum memperoleh dana BLM-PNPM MP, perolehan modal bagi wanita tani bersumber dari pinjaman rentenir, sehingga pendapatan usahatani mereka berkurang. Sebagian besar keuntungan usahatani dialokasikan untuk membayar hutang beserta bunga yang cukup tinggi. Bahkan seringkali setiap musim panen mereka tidak sanggup membayar hutang beserta bunganya. Kondisi ini menyebabkan keterikatan yang berkepanjangan terhadap rentenir. Setelah memperoleh dana BLM-PNPM MP sebagian wanita tani me-manfaatkan dana tersebut untuk berusaha-tani sayuran dan membuka usaha baru (non pertanian) seperti berdagang pakaian atau barang campuran. Hal ini tergambar jelas pada Jenis usaha yang digeluti setelah mereka memperoleh dana BLM-PNPM MP. Tabel 2. Jenis Usaha yang Digeluti oleh Responden. Sumber
Jumlah
Persen
Pendapatan
(orang)
(%)
Usahatani (Sayuran)
9
30,00
Usahatani Usahatani
dan
Non
a. Usahatani Sayuran 2 dan Pegawai Honorer b. Usahatani Sayuran 16 dan Berdagang c. Usahatani Sayuran, Pegawai Honorer, 3 dan berdagan
Total
30
6,70
53,30
10,00 100
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Adanya dana BLM-PNPM MP memungkinkan responden untuk mencari atau membuka usaha lain di luar sektor pertanian. Ini di tunjukkan pada data Tabel 2, yang menggambarkan variasi pekerjaan sampingan yang dapat digeluti oleh responden seperti berdagang pakaian, barang campuran dan membuka warung. Tidak sedikit wanita tani yang memilih sektor non pertanian sebagai sumber untuk menambah pendapatan. Tingkat Pendapatan Wanita Tani Sebelum dan Sesudah Memperoleh Dana BLM PNPM MP Pendapatan wanita tani sebelum memperoleh dana BLM PNPM MP di analisis dari pendapatan sektor pertanian (usahatani sayuran) dan sektor non pertanian selama Januari 2007 hingga Januari 2008, sedangkan pendapatan setelah memperoleh dana BLM PNPM MP merupakan akumulasi pendapatan dari sektor pertanian, non pertanian dan pendapatan dari usaha baru selama Januari 2008 hingga Januari 2009. Data yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Rendahnya tingkat pendapatan responden disebabkan karena nilai tukar komoditas pertanian khususnya sayuran yang diusahakan oleh reponden tergolong rendah. Terbatasnya luas penguasaan lahan juga berdampak terhadap tingkat produksi dan pendapatan responden. Tabel 7 juga menggambarkan perubahan kategori tingkat. Pendapatan responden sebelum dan setelah memperoleh dana BLM PNPM MP. Jumlah responden yang memiliki kategori tingkat pendapatan rendah sebelum memperoleh bantuan hanya berkurang satu orang setelah memperoleh bantuan. Tingginya kesenjang-an antara responden yang berpendapatan terendah yaitu Rp 1.594.350 dengan responden yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
berpendapatan tertinggi yaitu Rp 53.474.460 menjadi faktor penyebab pergeseran jumlah responden dari kategori tingkat pendapatan rendah menjadi kategori tingkat pendapatan tinggi sangat sedikit. Padahal secara riil terjadi peningkat-an pendapatan setelah memperoleh dana BLM PNPM MP yaitu rata-rata sebesar 8,70%. Besarnya peningkatan pendapatan tersebut terlihat jelas pada Tabel 4. Hambatan yang dihadapi setelah mendapatkan bantuan adalah rendahnya kemampuan responden dalam mengembang-kan usaha. Hal inilah yang menyebabkan perubahan tingkat pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan relatif kecil. Disamping itu, waktu pemanfaatan dana yang masih terbilang singkat (satu tahun), sehingga sebagian responden belum terlalu merasakan peningkatan pendapatan secara signifikan. Tabel 3 Tingkat Pendapatan Wanita Tani Responden Sebelum dan Sesudah Memperoleh Dana BLM PNPM MP, 2009. No
Pendapatan (Rp)
1
1.594.350 12.596.532
2
12.596.53353.474.462
Jumlah
Kategori
- Rendah
Tinggi
Sebelum BLM Σ % (Orang) 20 66,70
Sesudah BLM Σ % (Orang) 19 63,30
10
33,30
11
36,70
30
100
30
100
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Tabel 4 Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Setelah Memperoleh Dana BLM PNPM, 2009. No
Besar Peningkatan Pendapatan
Σ
Kategori
Persentase
(Orang)
(%)
(Rp) 1
0 – 1.857.667
Rendah
15
50
2
1.857.668 – 5.760.002
Tinggi
15
50
Jumlah 30 100 Sumber : (Jurnal : Letty Fudjaja dan Fitri, Analisis Dampak BLM-PNPM MP 2008 terhadap Sumber-Sumber Pendapatan Wanita Tani)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
