BAB II IHWAL NILAI NASIONALISME DAN BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK SERTA SILABUS
Pada bab II akan dijelaskan tentang hal-hal dibawah ini. 1) ihwal nilai nasionalisme; 2) ihwal buku sekolah elektronik; 3) ihwal silabus. 2.1 Ihwal Nilai Nasionalisme Sebelum memaparkan ihwal nilai nasionalisme, alangkah baiknya menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian nilai dan nasionalisme berikut ini.
2.1.1 Pengertian Nilai Nilai merupakan suatu sifat dari suatu hal yang berhubungan dengan subjek yang berharga (Abdulkarim, 2004:35). Menurut
Supriyadi
(2009:17)
pengertian
nilai
didefinisikan
berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan dan pengertian nilai juga dapat ditemui dalam kebijakan, antara lain berikut ini. a. Pengertian nilai dari sudut pandang dari disiplin ilmu antara lain di bawah ini. 1) Arti Umum Nilai merupakan inti dari pillhan m o r a l , y a n g b e r k a i t a n d e n g a n e t i k a d a l a m administrasi/manajemen.
8
9
2) Arti Sempit Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, menyenangkan, penting, manfaat. 3) Arti Luas Nilai merupakan semua yang dianggap baik, kewajiban, kebijakan, keindahan, kebenaran dan luhur. Menurut
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
RI
No.
25/KEP/M.PAN/4/2002 (Supriyadi, 2009), nilai adalah dasar pertimbangan yang berharga bagi seseorang atau organisasi untuk menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi suatu masalah atau kejadian. Dengan demikian nilai adalah suatu makna yang berfungsi untuk: 1) memberikan tujuan, arti, kesenangan, dan nilai pada kehidupan untuk melakukan sesuatu; 2) mempermudah dalam membuat keputusan; 3) menentukan bagaimana melihat dan memahami persoalan; 4) memberi arti, makna dan signifikasni pada masalah tertentu; 5) ada yang bersifat sesaat dan ada yang permanen. Semua pengertian nilai yang dipaparkan di atas cukup sulit apabila digabung dalam satu kalimat karena adanya beberapa pengertian yang tidak dapat dirangkum jadi satu. Beberapa pengertian mengenai nilai di atas jika dianalisis adalah sebagai berikut ini.
10
1) Nilai merupakan suatu sifat dari suatu hal yang berhubungan dengan subjek yang berharga. 2) Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, menyenangkan, penting, manfaat. 3) Nilai merupakan semua yang dianggap baik, kewajiban, kebijakan, keindahan, kebenaran dan luhur. 4) nilai adalah dasar pertimbangan yang berharga bagi seseorang atau organisasi untuk menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi suatu masalah atau kejadian. 2.1.2 Pengertian Nasionalisme Kata “nasionalisme” secara etimologis berasal dari kata “nasional” dan “isme”, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa (Budiyanto, 2006: 31). Nasionalisme merupakan suatu paham yang memberikan ilham kepada sebagian terbesar penduduk dan yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami segenap anggotaanggotanya. Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita dan satusatunya bentuk sah dari organisasi politik dan bahwa bangsa adalah sumber daripada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan rakyat (Kohn, 1984: 12). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 775-776) terdapat dua pengertian nasionalisme berikut ini. 1) Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan.
11
2) Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama
mencapai,
mempertahankan,
dan
mengabadikan
identitas,
intregitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan. Menurut Budiyanto (2006:31) pemahaman tentang nasionalisme dapat dibedakan antara nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. a) Nasionalisme dalam Arti Sempit Nasionalisme diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan sehingga memandang bangsa lain lebih rendah. b) Nasionalisme dalam Arti Luas Nasionalisme dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Dalam melaksanakan kerja sama dengan dengan negara lain, hal yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan dan keselamatan bangsanya, serta tetap memandang bangsa lain sederajat dan menghormatinya sebagaimana bangsanya sendiri. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip: kebersamaan, persatuan dan kesatuan, demokratis (Budiyanto, 2006: 32). 1. Prinsip Kebersamaan Penerapan prinsip kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari menuntut setiap warga negara agar memiliki sikap "pengendalian diri" untuk mengarahkan aktivitasnya menuju kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Nilai
12
kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Prinsip Persatuan dan Kesatuan Prinsip persatuan dan kesatuan terejawantahkan dalam bentuk kesetiaan/loyalitas yang tinggi hanya untuk kepentingan negara. Ini berarti setiap warga negara harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak). Untuk tetap tegaknya prinsip persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Menurut Rianto (2006: 4) sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila terkandung nilai persatuan bangsa, maksudnya dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : a) persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme); b) pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; c) cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (nasionalisme). 3. Prinsip Demokrasi/Demokratis Prinsip, demokrasi/demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena hakikat semangat kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk
13
bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, bersatu, berkedaulatan, adil, dan makmur. Menurut Cipto (Taniredja, 2009: 59) nilai-nilai demokrasi meliputi: kebebasan menyatakan
pendapat,
kebebasan
berkelompok,
kebebasan
berpartisipasi,
kesetaraan antarwarga, rasa percaya, kerjasama.
2.1.3
Pengertian Nilai Nasionalisme
Menurut Joyomantoro (1990: 5) nilai nasionalisme ialah nilai-nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivitasnya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bersumber pada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan pantulan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, cetusan jiwa, dan semangat Pancasila yang telah berabad-abad lamanya tertindas oleh penjajah. Nilainilai tersebut meliputi: (1) nilai rela berkorban; (2) nilai persatuan; (3) nilai harga menghargai; (4) nilai kerja sama; (5) nilai bangga sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian “nilai” menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 25/KEP/M.PAN/4/2002 (Supriyadi, 2009) dan “nasionalisme” menurut Budiyanto (2006:31) serta “nilai nasionalisme” menurut Joyomantoro (1990: 5) di atas, pengertian nilai nasionalisme yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan yang berharga bagi seseorang atau organisasi untuk menentukan
14
sikap dan perilaku yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivitasnya berupa perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa berdasarkan prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan demokrasi dengan melaksanakan dan mengembangkan sikap serta perilaku kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 1. kerukunan yang dilandasi ke-Tuhanan Yang Maha Esa; 2. rela berkorban untuk bangsa dan negara; 3. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 4. gotong royong; 5. tolong-menolong; 6.
berkeadilan sosial;
7. tahan derita dan tahan uji; 8. keteladanan; 9. pewarisan; 10. ketokohan. 2.2. Ihwal Buku Sekolah Elektronik Buku sekolah elektronik adalah semua buku bagi satuan pendidikan yang hak ciptanya telah dibeli pemerintah yang disediakan bagi masyarakat secara gratis dalam bentuk buku elektronik yang dapat diunduh dari situs http://www.bse.depdiknas.go.id. Peluncuran buku sekolah elektronik (BSE) gratis merupakan respon pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku yang murah, terjangkau, dan berkualitas. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi institusi pendidikan, khususnya guru dan siswa.
15
Fungsi buku sangat penting bagi institusi pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, sebab buku merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Karena itu, diperlukan jaminan atas tersedianya buku. Sayangnya, di sisi lain, harga buku cenderung terus naik sehingga guru dan siswa terbebani. Pemerintah merespon kondisi tersebut dengan melakukan beberapa hal berikut ini. 1) Pemerintah membeli hak cipta buku-buku pelajaran yang berkualitas tinggi dari penulis. 2) Semua buku yang hak ciptanya telah dibeli (lebih dari 407 buku) disediakan bagi masyarakat secara gratis dalam bentuk buku elektronik yang dapat diunduh dari situs http://www.bse.depdikans.go.id. 3) Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan BSE gratis karena buku tersebut meliputi buku mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Namun, masih banyak pula yang belum bisa merasakan manfaatnya karena berbagai hal. Penyebab utama adalah kurang maksimalnya manfaat BSE gratis bagi institusi pendidikan adalah adanya faktor gagap teknologi, sumber daya manusia yang kurang berkompeten di bidang teknologi, dan asumsi salah masyarakat. Berkaca pada faktor-faktor tersebut, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan pendukung berikut ini (Efendi, 2009:1). 1) Jika sasaran utama pengguna BSE gratis adalah institusi pendidikan, guru dan siswa, kebijakan pendukung harus diorientasikan bagaimana memberdayakan mereka agar mampu menggunakan fasilitas tersebut. Untuk itu, pemerintah harus menyosialisasikan adanya fasilitas BSE gratis kepada institusi pendidikan
16
di Indonesia secara merata. Selain sosialisasi, pemerintah perlu mendidik dan melatih guru atau stakeholder untuk dapat menggunakannya. Mereka yang sudah dididik dan dilatih diminta menyebarkan informasi dan kemampuan yang diperolehnya ke daerah masing-masing. 2) Pemerintah harus mempromosikan keuntungan BSE gratis. Guru dan orang tua siswa yang berasumsi bahwa kualitas BSE gratis kurang bagus karena hanya proyek mungkin disebabkan adanya misinformation. Pemerintah harus merekomendasikan institusi pendidikan untuk menggunakan BSE gratis sebagai sumber utama. 3) Jika BSE gratis yang diluncurkan pemerintah disediakan melalui jaringan internet dan dapat diunduh secara online, pemerintah harus menjamin institusi pendidikan memiliki fasilitas cukup. Dengan kata lain, jika jaringan internet merupakan prasyarat untuk dapat mengunduh BSE gratis, pemerintah harus menjamin ketersediaan jaringan internet. 4) Bila tidak dimungkinkan tiap sekolah memiliki fasilitas jaringan internet, kebijakan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Departemen pendidikan di tingkat daerah dapat memfasilitasi institusi pendidikan yang tidak memiliki jaringan internet, bahkan komputer, dengan mengunduhkan BSE gratis tersebut, lalu memformatnya dalam bentuk CD/DVD atau mencetaknya menjadi buku dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah di daerahnya. Berdasarkan hal di atas, sudah jelas kiranya buku memiliki peran penting dalam pembelajaran. Buku harus benar-benar menumbuhkan kemampuan intelektual guru dan
17
siswa, bukan membodohkan. Mengingat betapa penting peran buku tersebut, kiranya perlu langkah yang tepat terhadap pemilihan buku teks ajar yakni dengan telaah kelayakan buku yang salah satunya terdiri atas kelayakan isi (Megono, 2008:1). Pedoman dasar untuk menentukan kelayakan isi buku adalah kesesuaiannya dengan kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum. Bahan materi yang dikembangkan memungkinkan bagi peserta didik untuk merangsang kreativitas dan inspiratif.
2.3 Ihwal Silabus 2.3.1
Pengertian Silabus Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran
dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan (Mulyasa, 2007:190). Dalam KTSP, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil akhir belajar.
2.3.2 Prinsip Pengembangan Silabus Dalam KTSP pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing (Mulyasa, 2007: 191).
18
Pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pensisikan harus dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional berikut ini. 1) berpusat pada potensi , perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; 2) beragam dan terpadu; 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; 5) menyeluruh dan berkesinambungan; 6) belajar sepanjang hayat; 7) seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional (standar nasional) di atas, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Menurut Mulyasa (2007:191-195) prinsip-prinsip pengembangan silabus adalah berikut ini. 1) Ilmiah Prinsip ilmiah maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Relevan Relevan dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 3) Fleksibel
19
Fleksibel dalam silabus dapat dikaji dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni fleksibel sebagai suatu pemikiran pendidikan dan fleksibel sebagai kaidah dalam penerapan kurikulum. 4) Kontinuitas Kontinuitas mengandung arti setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama ain dalam membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. 5) Konsisten Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan secara konsisten artinya bahwa antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten (ajeg) dalam membentuk kompetenis peserta didik. 6) Memadai Memadai dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapaii komptensi dasar yang telah ditetapkan. 7) Aktual dan Kontekstual Aktual dan kontekstual artinya ruang lingkup kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dikembangkan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang sedang terjadi dan berlangsung di masyarakat.
20
8) Efektif Pengembangan silabus yang efektif adalah silabus yang memperhatikan keterlaksanaan silabus tersebut dalam proses pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 9) Efisien Efisiensi dalam silabus berkaitan dengan upaya untuk memperkecil atua menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi standar yang ditetapkan.
2.3.3 Prosedur Pengembangan Silabus Menurut Mulyasa (2007:203), pengembangan silabus KTSP dalam garis besarnya mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengisi kolom identitas; 2) mengkaji dan menganalisis standar kompetensi; 3) mengkaji dan menentukan kompetensi dasar: 4) mengidentifikasi materi standar; 5) mengembangkan pengalaman (standar proses); 6) merumuskan indikator pencapaian kompetensi; 7) menentukan jenis penilaian; 8) menentukan alokasi waktu; 9) menentukan sumber belajar.
21
2.3.4 Format Silabus Berbasis KTSP Adapun format silabus berbasis KTSP menurut Mulyasa (2007:208) mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1) standar kompetensi; 2) kompetensi dasar; 3) indikator; 4) materi standar; 5) standar proses; 6) standar penilaian. Adapun format silabus sudah terlampir.
