BAB II FUNGSI HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI Salah
satu
paradigma
dalam
kehidupan
masyarakat dewasa ini adalah globalisasi. Secara nyata
arus
globalisasi
ini
mempengaruhi
arus
informasi yan begitu cepat sampai ke masyarakat yang
menyebabkan
perubahan
besar
dalam
kehidupan manusia. Perubahan itu sangat drastis dan majemuk, terutama dalam aspek ekonomi, politik dan kultural. Dalam
kehidupan
ekonomi
juga
terjadi
pergerakan pola kegiatan modal, barang dan jasa seiring
dengan
teknologi
dan
kemajuan
ilmu
pengetahuan,
informasi.
Kegiatan
ekonomi
menembus batas – batas negara, sehingga terjadi interdependesi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Dorodjatun
Kuntjoro-Jakti1:
Meningkatnya
perekonomian di banyak negara sebagai akibatnya adalah interdependensi pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia,
yang
terlihat
bukan
hanya
pada
arus
peningkatan barang tapi juga arus jasa serta arus uang dan modal. Seiring dengan hal itu, jenis -jenis kegiatan bisnis makin kompleks dan majemuk, dengan resiko yang bervariasi. Salah satu resiko yang kompleks adalah 1
Sembiring Santosa, op.cit, hal. 18
1
gejolak nilai mata uang dalam kegiatan yang bersifat spekulatif.
Dalam
kegiatan
ekonomi
diperlukan
adanya ketertiban sosial untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Oleh karena perilaku itu muncul terbatas,
dari
kebutuhan
sedangkan
manusia
sarana
yang
untuk
tidak
memenuhi
kebutuhan manusia itu terbatas. Isyu – isyu yang dipahami tentang hukum yang berkaitan dengan sifat hukum yang dibuat untuk mengatur tatanan hidup masyarakat agar tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan tidak akan terwujud
apabila
aturan
hukum
tidak
dapat
ditegakkan. Untuk menjamin dipatuhinya aturan – aturan hukum tersebut, maka ada keharusan – keharusan yang diwujudkan dalam seperangkat norma yang mesti dipatuhi. Implikasi pengaturan hukum dalam kegiatan ekonomi adalah perangkat regulasi yang mempengaruhi kinerja ekonomi, untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan umat manusia
baik
panjang.
Dalam
berusaha
jangka
untuk
hal
pendek ini
posisi
memberikan
maupun
jangka
hukum
adalah
refleksi
bagi
terciptanya sebuah keadilan ekonomi2. Untuk itu perlu pemahaman secara detail tentang kaedah hukum. Hal ini diperlukan agar dapat
Ibrahim Johnny, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, 2009, Surabaya, ITSPress, hal. 5
2
2
memahami tentang kenyataan atau gejala – gejala dari sisi disiplin hukum. 1. Kaedah Hukum Menurut Soekanto3
Purnadi untuk
Purbacaraka memahami
dan
Soerjono
kaedah
hukum
diperlukan suatu disiplin sebagai sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala – gejala yang dihadapi. Terdapat dua disiplin secara hukum, yaitu: disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin
analitis
adalah
sistem
ajaran
yang
menganalisis, memahami serta menjelaskan gejala – gejala yang dihadapi. Dalam kaitan ini misalnya: sosiologi, psikologi, ekonomi. Sedangkan disiplin preskriptif
merupakan
sistem
ajaran
yang
menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi
kenyataan
–
kenyataan
tertentu.
Termasuk dalam disiplin preskriptif adalah hukum dan filsafat. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jika dikaitkan dengan disiplin hukum, mencakup: ilmu – ilmu hukum,
politik
hukum
dan
filsafat
hukum.
Sedangkan ilmu – ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan mencakup:
Purbacaraka Purnadi & Soekanto Soerjono, Perihal Kaedah Hukum, 1993(Cetakan VI), Bandung, Citra Aditya Bakti
3
3
1. Ilmu tentang kaedah (normwissenschaft atau sollenwissenschaft) yaitu suatu ilmu yang yang menelaah hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah – kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. 2. Ilmu
pengertian,
pengertian
pokok
yakni dalam
ilmu
tentang
hukum,
seperti
subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. 3. Ilmu
tentang
kenyataan
(tatsachenwissenschaft atau seinwissenschaft) yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak. Termasuk dalam disiplin ini adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dengan ruang lingkup seperti ini, maka hukum adalah kaedah; dan pendekatannya terhadap obyek tidak secara yuridis. Karena selain sebagai kaedah dijumpai hukum dalam pengertian lainnya. Misalnya dari sisi penyelenggara negara, hukum sebagai tata hukum karena menekankan pada ketertiban. Ada juga hukum sebagai proses karena hukum dilihat sebagai rangkaian keputusan – keputusan. Berkaitan
dengan
proses
terjadinya
kaedah
dilihat dari manusia sebagai pribadi dan warga masyarakat, dimana dalam kehidupannya terdapat
4
perilaku
atau
sikap
berdasarkan
suatu
pola4
(imitasi, edukasi, sugesti, identifikasi dan simpati). Didalam
suatu
pola
hidup
tertentu
manusia
berharap terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan dasarnya,
seperti:
sandang,
pangan,
papan,
keamanan dan aktualisasi diri. Pola hidup itu merupakan suatu struktur atau susunan dari kaedah – kaedah untuk hidup. Dengan demikian, kaedah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Dari sisi hakekat, kaedah merupakan perumusan suatu pandangan (oordel) mengenai perilaku atau sikap tindak. Misalnya, siapa yang meminjam harus mengembalikan. Dari sisi patokan perilaku, kaedah berbeda dengan dalil alam kalau panas menyebabkan benda memuai; artinya dalil alam tidak mungkin berubah. Sedangkan kaedah dapat berubah atau kemungkinan penyimpangan. Dengan
demikian
secara
umum,
kaedah
merupakan patokan atau pedoman untuk hidup. Sedangkan hidup terdapat dua macam aspek: hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Hidup pribadi mencakup: kaedah – kaedah kepercayaan (devout life) dan kaedah – kaedah kesusilaan (sittlichkeit). Sedangkan yang termasuk hidup antar pribadi mencakup: kaedah – kaedah sopan santun (sitte) Lihat, Soekanto Soerjono, Sosiologi – Suatu Pengantar, 1992, Jakarta, Rajawali Pers, hal 65
4
5
dan
kaedah
–
kaedah
hukum
(peaceful
living
together). Penegasan perbedaan tata kaedah dalam kedua aspek hidup itu, maka orang yang patuh terhadap kaedah – kaedah pribadi, pada umumnya patuh menjalani kaedah – kaedah antar pribadi. Kaedah hukum diperlukan, walaupun isinya bertentangan dengan kaedah – kaedah lainnya untuk kepentingan hidup bersama. Sedangkan kaedah hukum itu sendiri
menurut
Purnadi
Purbacarakan
dan
Soerjono Soekanto5 adalah grundnorm yang diambil dari teori Hans Kelsen tentang ajaran murni tentang hukum
(Reine
Rechtslehre”).
Grundnorm
adalah
kaedah pokok atau dasar yang boleh dikatakan sebagai inti (kern) dari setiap tata kaedah hukum yang aktual dan temporal. Dari pandangan Hans Kelsen setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah – kaedah (stufenbau). Di puncak stufenbau terdapat grundnorm atau kaedah dasar dari suatu tata kaedah hukum nasional yang bukan merupakan hukum positif yang dibentuk oleh suatu tindakan legislatif manapun, akan tetapi hanyalah merupakan suatu pemikiran yuridis yang dipostulasikan oleh pikiran manusia. Kaedah dasar (basic norm) menurut Kelsen merupakan dasar dari segala pandangan menilai yang bersifat yuridis, yang
5
Purbacaraka Purnadi & Soekanto Soerjono , op.cit, hal. 20
6
dimungkinkan dalam kerangka tata kaedah suatu negara tertentu. Dengan demikian berdasarkan pemikiran Kelsen, maka
hukum
adalah
tata
kaedah
untuk
menegakkan kedamaian. Kedamaian atau damai adalah suatu keadaan yang mencakup: ketertiban atau
keamanan.
Ketertiban
menunjuk
pada
hubungan atau komunikasi „lahiriah‟ dalam kaitan pada proses interaksi individu dalam kelompok. Ketenteraman menunjuk pada keadaan „batiniah‟ masing – masing invidu dalam kelompok. Kaedah hukum harus memberikan ketenangan „batiniah‟ dan ketertiban „lahiriah‟6. Didalam struktur kaedah hukum terdapat isi dan sifat kaedah hukum7. Isi kaedah hukum mencakup suruhan, larangan dan kebolehan. Sedangkan dari sisi sifat kaedah hukum dibedakan antara hukum imperatif (dwingend recht) dan hukum fakultatif (regelend
recht
konvensional memaksa,
atau
hukum
sedangkan
aanvullend). imperatif hukum
Secara
adalah
hukum
fakultatif
adalah
hukum yang pengatur atau pelengkap. Hukum imperatif adalah kaedah – kaedah hukum yang harus ditaati. Hukum fakultatif tidak mengikat atau tidak wajib untuk dipatuhi. Namun, secara umum suatu
kaedah
hukum
bersifat
memaksa
dan
mengatur. 6 7
Ibid, hal. 24 Ibid, hal. 34
7
Menurut van Apeldoorn8 sering dianggap hukum publik bersifat imperatif, sedangkan hukum perdata bersifat
fakultatif.
mengatur
Oleh
hubungan
karena
antara
hukum pribadi
penguasa dan kepentingan umum. pula
aturan
–
aturan
dalam
publik dengan
Namun, ada
hukum
perdata
mempunyai sifat imperatif, karena: 1. pembentuk undang – undang menganggap perlu untuk melindungi pribadi – pribadi, yang oleh karena kurang mampu atau tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, akan dapat merugikan dirinya sendiri. 2. pembentuk undang – undang menganggap perlu untuk melindungi pihak – pihak yang secara ekonomis lemah. 3. dalam hal border cases dimana ada aspek publik maupun perdata. 4. ketiga alasan tersebut diatas dijadikan sebab kumulatif. 5. ada
syarat
–
syarat
yang
menyangkut
kemampuan di bidang hukum, sebagai kriteria perikelakuan yang sah dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian pembedaan hukum imperatif dan hukum fakultatif tidak selalu sejalan dengan
Soekanto Soerjono & Purbacaraka Purnadi, Aneka Cara Pembedaan Hukum, 1989, Bandung, Citra Aditya Bakti , hal. 24
8
8
pembedaan
antara
hukum
publik
dan
hukum
perdata. Berkaitan dengan tujuan hukum, tidak ada kesamaan pandangan dari para ahli hukum. Ada yang
berpandangan
melindungi
tujuan
kepentingan
hukum
masyarakat,
untuk
ada
yang
melihat bahwa tujuan hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat9. Tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto untuk kedamaian hidup antar pribadi meliputi: ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Keduanya memberikan: kepastian hukum (certainty, zekerheid) dan kesebandingan dalam hukum (equity, billijkheid, evenredigigheid)10. Bagi van Apeldoorn, tujuan
hukum
mengatur
tata
tertib
dalam
masyarakat secara adil dan damai11. Roscoue Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (law as tool of social engineering). Menurut Pound ada tiga macam kepentingan manusia yang dilindungi, yaitu:
kepentingan
kepentingan
umum
masyarakat
(public (social
interest), interest),
kepentingan individual (privaat interest)12.
Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 41. 10 Purbacaraka Purnadi & Soekanto Soerjono , op.cit, hal. 50 11 Salim HS, op.cit, hal. 44 12 Ibid, hal. 42 9
9
Lebih lanjut, Johnny Ibrahim menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu perhatian manusia , karena dengan hukum, manusia mengandalkan adanya perlindungan13. Sehubungan dengan itu ada 3 (tiga) unsur utama hukum: Unsur ketertiban, Unsur keadilan dan Unsur kepastian. Gustav Radbruch mengemukakan nilai – nilai dasar
dari
hukum,
yaitu:
Keadilan,
Kegunaan
(Zweckmazigkeit) dan Kepastian hukum. Walaupun ketiga merupakan nilai – nilai dasar dari hukum, namun terjadi „ketegangan‟ satu sama lain. Oleh karena
ketiga
berlainan
–
tiganya
sehingga
berisi
mempunyai
tuntutan potensi
yang untuk
bertentangan atau mengabaikan14. Nilai dasar dari hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch merupakan tarik menarik antara paham
positivisme
hukum
dan
utilitarianisme.
Paham positivisme hukum dipelopori oleh Hans Kelsen dan John Austin. Intinya bahwa hukum adalah aturan tingkah laku yang harus dipatuhi, karena ada otoritas dan sesuai dengan konstitusi (grundnorm). Sedangkan utilitarianisme, mulanya oleh
David
Hume
bahwa
semua
ketentuan
perundang – undangan berasal dari asas manfaat yang selalu diawasi oleh masyarakat secara ketat dan terstruktur. Kemudian, Jeremy Bentham, lalu Ibrahim Johnny, op.cit, hal. 16 Lihat, Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, 2006 (VI), Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19
13 14
10
John Stuart Mill bahwa hukum akan adil jika dapat melindungi kebebasan individu yang memberikan kesenangan yang terbesar bagi sebagian besar manusia15.
Utilitarianisme
positivisme
hukum,
kemurniannya.
Itu
nilai
namun artinya
tambah
hukum tidak
bagi
kehilangan
saja
dituntut
adanya keberlakuan yuridis atau legitimasi secara yuridis, tetapi juga efektivitas atau keterimaannya dalam masyarakat karena dianggap bermanfaat. Oleh karena itu, tarik menarik antara positivisme hukum dan hukum kodrat jalan tengahnya, istilah Tri Budiyono disinungi (dilingkupi) oleh prinsip keadilan16. Hans Kelsen yang mengungkapkan teori yang murni tentang hukum juga mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor – faktor politis, sosiologis dan filosofis. Ajaran grundnorm sebetulnya hukum dibebaskan dari pengaruh – pengaruh tersebut (Reine Lehre des Rechts). Oleh karena faktor – faktor tersebut menyangkut fakta yang harus ditinjau secara sosiologis, politis bahkan psikologis. Kelsen disini mengakui fakta, karena ini berhubungan dengan
efektivitas.
mengajukan
teori
Karena efektivitas
itu, yang
Kelsen
juga
disebutnya
principle of effectivinesss atau general basic norm. Principle of effectiviness yang dimaksud adalah Fuady Munir, Dinamika Teori Hukum, 2010, Bogor, Gahlia Indonesia, hal. 87-88 16 Budiyono, Tri, Kuliah Teori Hukum, 1 November 2011, PPs – MIH Fak. Hukum UKSW Salatiga 15
11
bahwa orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah hukum, hanya
apabila
tata
kaedah
tersebut
secara
menyeluruh efektif17. Efektivitas berkaitan dengan berlakunya suatu kaedah hukum. Untuk berlakunya suatu kaedah hukum, maka kaedah hukum harus memenuhi 3 (tiga) unsur perilaku, yaitu: yuridis, sosiologis dan filosofis18. Kalau suatu kaedah hukum hanya menekankan pada unsur yuridis, maka kaedah hukum tersebut merupakan kaedah yang mati. Sedangkan suatu kaedah hukum yang hanya menekankan pada unsur sosiologis, dalam arti kekuasaan sebagai suatu fenomena, maka kaedah hukum menjadi aturan pemaksa. Demikian juga, suatu kaedah hukum hanya menekankan pada unsur filosofis, maka kaedah hukum hanya suatu kaedah hukum yang
diharapkan
constituendum). hidup
bersama
atau
(ius
dicita-citakan
Kaedah hukum sebagai patokan harus
memiliki
ketiga
unsur
tersebut. 2. Konsep – konsep Ekonomi Pada abad VIII BC, Hesiod seorang cendekiawan Gerika (Yunani) dalam karyanya Works and Days menuliskan bahwa kelangkaan (scarcity) berkaitan dengan 17 18
keterbatasan
sumberdaya
dan
ketidak-
Purbacaraka Purnadi & Soekanto Soerjono , op.cit, hal. 23 Ibid, hal. 92
12
terbatasan bukan
keinginan
berasal
dari
manusia, faktor
pada
dasarnya
manusianya,
tetapi
berasal dari kekuatan jahat yang keluar dari kotak Pandora pada saat kotak itu dibuka. Kata economics pertama kali digunakan oleh Xenophon empat ratus tahun sesudah Hesiod dalam sebuah karya berjudul Oeconomics. Istilah oeconomics adalah sebuah istilah yunani untuk menggambarkan bagaimana mencapai tataran relasi yang efisien pada pengaturan produksi dan atau kebutuhan rumah tangga19. Ilmu Ekonomi (Economics) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana agar pemakaian faktor – faktor produksi (factor of production) yang tersedia seefisien mungkin, dalam memenuhi permintaan masyarakat yang tidak terbatas atas barang atau jasa. Tujuan akhir kegiatan ekonomi adalah untuk memuaskan kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa. Problem utamanya karena sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan sumberdaya alam, tenaga kerja, barang dan jasa persediaannya terbatas. Sumberdaya relatif langka terhadap permintaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kepuasaan manusia. Akibat kelangkaan itu, manusia mesti melakukan pilihan yang rasional untuk mengalokasikan sumberdaya terbatas yang ada. Ilmu ekonomi memiliki dimensi mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berkaitan dengan 19
Ibrahim Johnny, op.cit, hal. 4
13
efisiensi
penyediaan
produk
melibatkan
konsumen
perusahaan
yang
Makroekonomi
berkepentingan
penggunaan
seluruh
perekonomian,
tertentu
dan
yang
perusahaan
berinteraksi
–
dipasar.
dengan
efisiensi
sumberdaya
dalam
khususnya
dalam
pencapaian
kesempatan kerja penuh (full employment) dan sumberdaya
yang
tersedia
dan
pertumbuhan
keluaran (out put) sepanjang waktu. Ilmu ekonomi mengkaji cara memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (wealth maximization) dan itu dapat tercapai, jika mekanisme pasar (market mechanism) dapat berlangsung secara bebas tanpa rintangan
atau
intervensi.
Campur
tangan
pemerintah tidak diperlukan (non-interference in the economy) karena keyakinan adanya tangan yang tak kelihatan
(invisible
hands)
yang
mampu
menggerakkan bekerjanya mekanisme pasar secara otomatis. Teori ekonomi lebih difokuskan pada upaya – upaya
membuat
memaksimalkan
pilihan
yang
pemanfaatan
rasional
guna
sumberdaya
yang
terbatas bagi kesejahteraan umat manusia. Pasar bebas tanpa intervensi menjanjikan kesejahteraan material yang membantu terciptanya keamanan dan kerukunan persaingan (economisc
umat
manusia,
domestik. freedom)
serta
Kebebasan
selalu
dikaitkan
memacu ekonomi dengan 14
keberhasilan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan peningkatan pendapatan. Jutaan orang di seluruh dunia sudah merasakan kekuatan
ekonomi
neoklasik
yang
landasannya
dibangun oleh Adam Smith. Dalam kenyataan, ilmu ekonomi
banyak
mempengaruhi
disiplin
ilmu
lainnya, antara lain sejarah, hukum, politik dan keuangan. Itulah sebabnya ekonomi disebut dengan ilmu imperial20. Sebagai ilmu yang imperial dalam arti ilmu ekonomi tidak lagi merupakan suatu filsafat di menara gading. Oleh karena dengan bangkitnya pasar bebas menghasilkan banyak aplikasi dalam persoalan ekonomi dan sosial. Secara makroekonomi bahwa inflasi dan pengeluaran defisit mengandung efek buruk
bagi kegiatan ekonomi, demikian juga
pajak tinggi dan regulasi yang berlebihan akan menurunkan etika usaha. Juga, proteksionisme akan
merugikan
konsumen.
Prinsip
pasar
menunjukkan bahwa peran negara (dalam hal ini pemerintah) terbatas.
mempunyai
Negara
berperan
peran dalam
positif
meski
menyediakan
sistem peradilan, memperkuat hak – hak properti dan membangun infrastruktur. Sedangkan secara mikroekonomi, ilmu ekonomi telah diaplikasikan untuk
berbagai
bidang
lain,
antara
lain
Skousen Mark, Teori – teori Ekonomi Modern, 2005, Jakarta, Prenada, hal. 7 20
15
mempengaruhi
bidang
politik,
hukum,
sejarah,
agama dan lingkungan. Bahkan mengubah undang – undang keuangan. Dengan kata lain, ilmu ekonomi telah berkembang melampaui persoalan ekonomi tradisional21. Ilmu Ekonomi berhasil menampilkan teori – teori ilmiah
untuk
memprediksi
sebuah sanksi hukum serta
efek
pemberlakuan
dampaknya terhadap
perilaku manusia. Dalam kacamata para ekonom pemberlakuan pemberlakuan manusia
sanksi suatu
memberikan
diumpamakan harga respon
sebagai
komoditi, atau
dimana
tanggapan
rasional terhadap pemberlakuan harga komoditi. Masyarakat menanggapi kenaikan harga dengan mengurangi pemakaian komoditi atau barang yang mahal.
Dalam
pemberlakuan
sanksi,
dimana
semakin berat ancaman sanksi hukumnya, maka semakin berkurang pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengandung sanksi tersebut. Dalam kaitan itu, ilmu ekonomi mengembangkan teori – teori yang teruji presisi secara matematis, misalnya teori harga (price theory) dan teori permainan (games theory). Ilmu ekonomi juga memiliki metode – metode yang teruji dan sahih dengan memanfaatkan data empirik seperti statitistik serta penerapannya
21
Ibid, hal. 546.
16
dalam ekonometrika guna menganalisis dampak harga – harga terhadap perilaku manusia22. Setiap sistem ekonomi mengandung nilai – nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma – norma dan aturan – aturan serta otoritas dan kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan bersama. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara juga bergantung kepada doktrin, mazhab atau aliran pandangan ekonomi. Menurut Jonker Sihombing, beberapa pemikiran atau mazhab ekonomi juga ada yang berkaitan dengan
hukum,
jika
dikaji
dari
substansi
ajarannya23. 1. Masa Yunani Kuno Pada masa ini sudah berkembang pemikiran tentang
uang,
bunga,
jasa
tenaga
kerja
dan
perdagangan. Pemikiran ekonomi pada waktu itu dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan
suatu
masyarakat
yang
adil
dan
makmur secara merata. Paham Yunani Kuno melihat hukum sebagai bagian dari hukum alam. Keadilan ditegakkan hanya
jika
perilaku
manusia
sesuai
dengan
ketentuan hukum alam. Hakikat hukum pada masa Ibrahim Johnny, op.cit, hal. 7-8 Sihombing Jonker, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 2010, Bandung, Alumni, hal. 38 22 23
17
ini berlanjut hingga abad pertengahan, kemudian orang Yunani mulai mengaitkan hukum dengan bekerjanya akal manusia. Pembagian Kerja Menurut
Plato
sebuah
negara
yang
ideal,
kemajuan (development) akan bergantung kepada terciptanya pembagian kerja (division of labor) yang timbul
secara
masyarakat.
alamiah
di
Pandangan
ini
–
tengah
dikaji
identik
tengah jika
dengan pemikiran Adam Smith mengenai division of labor. Adam Smith melihat division of labor untuk memacu pertumbuhan output dan pembangunan ekonomi, sedangkan Plato mengaitkan division of labor dengan pembangunan kualitas hidup manusia. Hedonisme Masa
Yunani
Kuno
telah
dikenal
paham
hedonisme sebagai cikal bakal paham materialistis yang berkembang luas di Eropa Barat abad XVII dan XVIII. Hedonisme
digagas
oleh
Aristippus
bahwa
kenikmatan merupakan tujuan hidup yang paling mulia
bagi
setiap
manusia,
sehingga
semua
tindakan manusia akan dianggap baik apabila tindakan tersebut dapat menimbulkan kenikmatan. Paham
ini
berpendapat
bahwa
manusia
yang
bijaksana adalah mereka yang mencari kenikmatan 18
yang sebesar – besarnya bagi dirinya sendiri dalam hidupnya di dunia. Plato mengecam kekayaan dan kemewahan yang berlebihan. Menurut Plato agar semua orang dapat hidup sejahtera secara merata, manusia perlu mengendalikan
sifat
memenuhi
semua
kewajaran.
Jika
dikendalikan,
keserakahannya keinginan
yang
keserakahan
sebagian
kecil
tidak
untuk melebihi mampu
masyarakat
yang
merupakan orang cerdik, pintar dan berkuasa akan hidup bergelimang dalam kemewahan, sementara sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dan kecerdikan akan hidup dalam kepedihan dan kemelaratan. Kekhawatiran Plato ini berdasarkan kenyataan perekonomian di zaman Yunani Kuno dikuasai oleh kaum aristokrat. Walau pun jumlah kaum aristokrat ini relatif sedikit, berkat kepintaran dan kelihaian mereka dapat menguasai kaum proletar yang jumlahnya relatif banyak. Kegunaan dan Keuntungan Dalam
mengamati
proses
perkembangan
kegiatan, Aristoteles membedakan dua hal utama: Kegunaan (Use) dan Keuntungan (Gain). Lebih khusus, Aristoteles membedakan antara oeconomia (ilmu ekonomi) dan Chrematistike. Chrematistike
mengimplikasikan
penggunaan
sumber daya alam atau ketrampilan manusia untuk 19
tujuan – tujuan yang bersifat acquisitive. Berdagang adalah aktivitas ekonomi yang tidak didorong oleh motif
faedah
bermotifkan
(use)
melainkan
keuntungan
semata
(gain).
–
mata
Chrematistike
ditolak oleh Aristoteles, oleh karena secara tegas menyatakan ketidaksenangnya terhadap pedagang – pedagang yang datang ke kota – kota, maupun mengekploitasi petani – petani miskin di desa – desa. Paham Aristoteles ini bertolak belakang dengan konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith. Karena bagi Adam Smith, motif utama yang mendorong
manusia
untuk
bertindak
adalah
keuntungan (gain) dan bukan kegunaan atau faedah (use). Aristoteles lebih memberikan kontribusi dalam oeconomia dengan pemikirannya tentang pertukaran barang (exchange of commodities) dan manfaat uang. Aristoteles
membedakan
antara
kebutuhan
manusia (man’s need) dengan keinginan manusia itu sendiri manusia
(man’s
desire).
(man’s need)
Menurutnya, sebenarnya
kebutuhan relatif
tidak
banyak, tetapi keinginan (man’s desire) relatif tidak terbatas.
Dalam
kaitan
itu,
kegiatan
produksi
penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi bukan pemenuhan keinginan manusia yang tanpa batas dan alami (unnatural).
20
2. Pemikiran Kaum Skolastik Ciri utama pemikiran skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta besarnya perhatian masyarakat pada masalah keadilan
(fairness).
Hal
ini
disebabkan
ajaran
skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran – ajaran gereja. Meskipun masyarakat pada masa skolastik memandang perlu untuk memiliki kekayaan materi, namun
motif
ekonomi
yang
berlebihan
sangat
dikecam. Harga yang adil dan pantas Albertus Magnus merupakan filsuf religius dari Jerman dengan salah satu pandangannya tentang harga yang adil dan pantas (just price), prinsipnya sama besarnya dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang – barang tersebut.
Apabila orang menetapkan harga yang
melebihi dari biaya – biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang, berarti orang itu telah melanggar etika, sehingga tidak pantas dihormati. Bunga Thomas Aquinas merupakan juga merupakan tokoh aliran skolastik yang banyak dipengaruhi oleh pandangan
Aristoteles
dan
kitab
injil
Nasrani.
Dengan latar belakang itu, Thomas Aquinas tidak setuju dengan bunga uang yang dianggap sebagai riba; orang – orang yang membungakan uang 21
dianggap pemeras dan pendosa. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang
dipinjamkan
kepada
seseorang
adalah
perbuatan yang tidak adil, karena sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Perbuatan membungakan uang dianggap merupakan kegiatan yang tidak memiliki moral, yang sama hinanya dengan perbuatan pemerasan. Pandangan Aristoteles,
Thomas keduanya
Aquinas tidak
mirip setuju
dengan dengan
pengenaan bunga. Karena dengan cara tersebut orang mendapatkan keuntungan tanpa adanya kerja keras. Namun, pandangan ini berkaitan dengan ekonomi tidak relevan lagi dewasa ini, karena uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sebagai sarana menumpuk kekayaan. Uang sudah berfungsi sebagai alat investasi dengan resiko, sehingga wajar jika dari kegiatan investasi itu memperoleh imbalan. Demikian juga, orang yang meminjamkan uang kepada pihak lain tertutup kesempatan untuk memanfaatkan uang itu lebih lanjut. Karena itu atas pengorbanan ini sudah sewajarnya mendapatkan imbalan. Imbalan yang diperoleh itu dalam bentuk bunga.
22
3. Era Merkantilisme Merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Merkantilisme dipandang sebagai Kebijaksanaan Ekonomi yang dipraktekkan sekitar tahun 1550 – 1750. Paham merkantilisme dimana negara
harus
bertindak
seperti
swasta
dalam
mengelola ekonomi. Artinya, merupakan sesuatu yang
wajar
perdagangan
jika
negara
dengan
melakukan
negara
transaksi
lain.
Paham
merkantilisme mengandalkan devisa hasil ekspor sebagai
sumber
pendapatan
negara,
dan
menganjurkan agar arus impor dibatasi hanya untuk hal – hal yang dipandang perlu. •
Uang
Jean
Boudin
(1530
–
1596)
dengan
teori
perdagangan luar negeri menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari hasil perdagangan luar negeri akan mengakibatkan kenaikan harga barang – barang. Jean Baptist Collbert (1619 – 1683) menyatakan perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber utama kemakmuran. Kedudukan para saudagar begitu penting di tengah – tengah masyarakat. Oleh karena, para saudagar memasok dan mendukung para
penguasa.
memberi
fasilitas
saudagar berupa
Sebagai dan
imbalannya bantuan
penguasa
kepada
para
monopoli atau proteksi serta
keistimewaan lainnya. Abad XVII dan XVIII di Eropa 23
Barat dianggap sebagai zaman kapitalisme komersial capitalism)
(commercial
yang
disebut
juga
kapitalisme saudagar (merchant capitalism). David
Hume
(1711
–
1776)
pandangannya
tentang ekonomi berkaitan dengan pembentukan harga di pasar yang dipengaruhi oleh jumlah barang di satu pihak dan juga ditentukan jumlah uang di pihak lain. Harga akan dibentuk oleh kekuatan antara pasokan barang dengan jumlah uang yang beredar. Tenaga Kerja Sir William Petty (1623 – 1687) sebagai ahli politik ekonomi pada zaman ini mengembangkan pemikiran tentang produksi pada dalam proses kegiatan ekonomi. Faktor produksi yang dimaksud dalam kaitannya dengan pentingnya arti bekerja (labor). Pekerja jauh lebih penting artinya daripada sumber daya tanah. Petty berpendapat bahwa uang diperlukan secukupnya, karena uang berlebihan atau
kurang
dari
yang
dibutuhkan
akan
mendatangkan kemudharatan. 4. Teori Klasik Pelopor aliran ini adalah Adam Smith, dan analisisnya
hanya
mempertajam
pemikiran
–
pemikiran ekonomi masa klasik. Misalnya, paham individualisme
tidak
berbeda
dengan
paham
hedonisme pada masa Yunani Kuno. Menurut Adam 24
Smith, tindak tanduk manusia didasarkan pada kepentingan diri sendiri (self interest), sedangkan paham invidualisme akan mendorong masyarakat untuk mengejar kepentingannya sendiri – sendiri. Aktivitas
individu
dalam
mengejar
kepentingan
sendiri terhadap kemajuan masyarakat justru akan lebih baik hasilnya, jika dibandingkan dengan tiap orang berusaha untuk memajukan masyarakat. Pasar Bebas Paham
Adam
Smith
(1723-1790)
mengenai
ekonomi adalah doktrin pasar bebas (free market). Pada pasar bebas pemerintah harus seminimal mungkin turut campur tangan dalam mengatur perekonomian. Dalam doktrin pasar bebas, tanpa campur
tangan
pemerintah
justru
akan
mengakibatkan perekonomian berjalan dengan wajar dan alamiah. Mekanisme tangan gaib (invisible hand) akan
menggiring
perekonomian
kearah
keseimbangan (equlibrium). Ajaran Adam Smith ini dengan tegas menentang sikap pemerintah yang cenderung ingin mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi. Adam Smith juga mengembangkan pemikiran ekonomi dengan teori nilai (value theory) bahwa setiap barang mempunyai 2 (dua) nilai, yaitu: nilai guna (value in use) dan nilai tukar (value in exchange). Nilai tukar untuk penentuan suatu barang yang menjadi rujukan adalah upah buruh 25
yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Upah tidak diukur berdasarkan jam kerja, tetapi dari nilai guna atau ketrampilan dari orang yang memproduksi barang. Berkaitan dengan pembagian kerja (division of labor) dikatakan bahwa peningkatan produksi dapat dicapai
dengan
pembagian
kerja
berdasarkan
keahlian. Adanya pembagian kerja, setiap orang tidak perlu mengerjakan sendiri semua kebutuhan, tetapi fokus pada pekerjaan yang dipilih atau ditekuni. Untuk teori pembentukan modal dinyatakan pentingnya
akumulasi
modal
untuk
kegiatan
ekonomi. Kegiatan ekonomi tanpa didukung oleh modal yang cukup tidak akan berhasil. Masalah
keadilan
juga
mendapat
perhatian
besar, karena hal ini secara konkrit diterapkan dalam bentuk hukum yang menjadi pedoman bagi pelaku
ekonomi.
Dengan
begitu
para
pelaku
ekonomi diharapkan dapat bertindak etis dalam melaksanakan aktivitasnya. 5. Aliran Sejarah Aliran
sejarah
merupakan
reaksi
terhadap
mekanisme pasar bebas yang dianut paham klasik. Paham klasik mengakui bahwa manusia bersifat serakah (hedonistic), sehingga berkembang menjadi utilitarianisme. Aliran sejarah menilai pendekatan 26
hedonisme dan utilitarianisme sebagai pola pikir yang
sempit.
Menurut
aliran
ini
motif
orang
bertindak bukan hanya karena faktor uang dan kepentingan
pribadi.
Berdasarkan
pengalaman
menunjukkan motif orang bertindak tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi juga faktor – faktor etika dan impuls – impuls lainnya. Organisme Kalau paham klasik mengakui adanya invisible hand
untuk
masyarakat,
oleh
mekanistis.
Aliran
sebagai
suatu
meningkatkan aliran
sejarah
sejarah
melihat
kesatuan
kesejahteraan itu
bersifat
masyarakat
organisme
tempat
berhubungan antar individu dan interaksi sosial yang terkait. Aliran sejarah menghendaki kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang menyeluruh yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, aliran sejarah tidak percaya dengan mekanisme tangan
pasar
pemerintah
bebas
menghendaki
dalam
campur
perekonomian
agar
tercipta suatu keadilan. Max Weber (1864 – 1920) penganut aliran ini menyatakan
bahwa
banyak
peradaban
dalam
sejarah negara – negara Eropa Barat menunjukkan aktivitas mencari laba diselenggarakan dengan lebih 27
berlandaskan
etika,
terorganisir
dan
rasional.
Perilaku kapitalis bertolak belakang dengan harapan bahwa aktivitas
keuntungan
yang
akan
tukar
menukar
dicapai
melalui
didasarkan
pada
kesempatan untuk mendapatkannya secara damai. Proteksi Aliran ini memandang bahwa proteksi hanya diberikan pada tahap – tahap awal dan setelah itu dan setelah itu dihentikan, agar industri dan perekonomian dapat
dapat berjalan secara efisien untuk
bersaing.
berlangsung
Oleh
dalam
menciptakan
karena,
jangka
distorsi
apabila
waktu
yang
proteksi
lama
akan
mengakibatkan
perekonomian akan berjalan dengan biaya tinggi (high cost economy). 6. Aliran Keynes John Maynard Keynes (1883 – 1946) mengkritik aliran klasik yang lebih memberi perhatian pada ekonomi
mikro.
Menurut
Keynes,
permintaan
agregat (aggregate demand) akan lebih kecil dari penawaran agregat (aggregate supply), dan apabila hal
ini
tidak
menimbulkan dalam
diantisipasi
dengan
ketakseimbangan
perekonomian.
baik,
akan
(disequilibrium)
Analisis
terhadap
perekonomian dilakukan dengan pendekatan makro dengan melihat variabel – variabel penting secara agregat, seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, 28
pajak,
pengeluaran
pemerintah,
ekspor-impor,
pengangguran, inflasi, dsb. Dalam pandangan Keynes, perekonomian yang berjalan menurut mekanisme pasar hanya akan mencapai keseimbangan pada titik di bawah full employment. Oleh karena itu, pemerintah dalam batas – batas tertentu diharuskan untuk berperan. Peran pemerintah misalnya dalam hal terjadi pengangguran,
pemerintah
harus
memperbesar
pengeluaran untuk proyek – proyek padat karya yang dapat menampung tenaga kerja. Jika terjadi kenaikan harga disebabkan kelebihan permintaan, pemerintah
harus
menarik
uang
yang
beredar
dengan cara menaikkan pajak. Jika terjadi gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan
kebijaksanaan
pengelolaan
pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif. Pemikiran Keynes pada intinya arah kebijakan ekonomi yang dianjurkan lebih mengandalkan sisi fiskal. Ia meyakini bahwa kebijakan fiskal yang diluncurkan pemerintah akan dapat mempengaruhi laju
perekonomian.
Kebijakan
fiskal
untuk
memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menyuntikkan dana untuk proyek – proyek padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Langkah seperti ini diprediksi cukup ampuh untuk memberantas pengangguran dan keresahan sosial, 29
pada
saat
sumber
daya
yang
ada
belum
didayagunakan secara penuh. Aliran
Keynesian
mendominasi
pemikiran
ekonomi sejak Perang Dunia I sampai tahun 1970, kemudian dipelopori
berkembang oleh
Paul
yang
Neo-Keynesian
Samuelson.
Neo-Keynesian
mengelaborasi perdagangan luar negeri dalam teori Keynes. Karena paham ini negara – negara terdorong untuk membuka pasarnya lebar – lebar terhadap perekonomian internasional. Bagi negara – negara berkembang masih memerlukan perlindungan di era ekonomi global. Karena negara – negara berkembang belum setara untuk berkompetisi dalam bidang ekonomi dengan negara – negara maju. 3. Hubungan Hukum Dan Ekonomi Hukum
pada
prinsipnya
dibutuhkan
untuk
mengatur kehidupan masyarakat di dalam segala aspek, dan yang tak kalah pentingnya dalam mengatur
kegiatan
ekonomi.
Untuk
melihat
hubungan hukum dan ekonomi paling tidak perlu dipahami dari konsep – konsep dalam ekonomi. Oleh karena dibalik kegiatan – kegiatan ekonomi terdapat latar belakang dan pertimbangan filosofis. Secara historis ada dua pendekatan terhadap konsep – konsep pemikiran ekonomi dari ahli – ahli ekonomi. 24
Mark
Skousen24
mengemukakan
dua
Skousen Mark, op.cit, hal. 8-9
30
pendekatan, yaitu: pendekatan pendulum dan tiang totem. Pada pendekatan pendulum pemikiran – pemikiran ahli ekonomi digolongkan berdasarkan spektrum politik, dari ekstrem kiri „sampai‟ ekstrem kanan. Dikatakan dengan kata „sampai tidak dengan kata „dan‟
karena ditengahnya ada paham liberal.
Pada ekstrem kiri disebut paham radikal dengan pelopornya Karl Marx, ekstrem kanan adalah paham konservatif dengan pelopornya adalah Adam Smith. Sedangkan diantara keduanya adalah paham liberal dengan pelopornya John Maynard Keynes. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sejarah ekonomi yang
berkembang
mungkin
berayun
dari
satu
ekstrem ke ekstrem lainnya atau mungkin berhenti di
tengah
–
tengah.
Dengan
pendekatan
ini
dikatakan bahwa Karl Marx dan Adam Smith merupakan posisi yang setara, karena keduanya menduduki posisi ekstrem. Akibatnya, karena pada posisi ekstrem pandangan mereka menjadi tidak bijak. Oleh karena itu, posisi moderat ditempati oleh John
Maynard
Keynes
karena
pandangannya
seimbang dan lebih ideal. Pendekatan ini belum merupakan pendekatan yang terbaik. Oleh karena itu, menurut Mark Skousen, jika tujuannya adalah untuk menunjukkan pemikiran mana yang memaksimalkan kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tercepat, maka pemikiran para ekonom tersebut harus diletakkan di puncak 31
„tiang
totem‟25
bawah‟.
yang
Pemikiran
disebut
ekonomi
pendekatan yang
„atas-
dukungannya
kepada kebebasan kurang kuat dan kebijakannya berdampak
pada
pertumbuhan
lebih
lambat
diletakkan pada urutan bawah. Dengan pendekatan ini, daripada membandingkan pemikiran ekonomi secara horisontal berdasarkan spektrum, lebih baik mengurutkannya dari atas ke bawah berdasarkan patokan kebebasan dan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith mendukung kebebasan ekonomi maksimum dalam perilaku mikroekonomi individual dan
perusahaan,
dan
mendukung
intervensi
minimal dalam makroekonomi oleh negara. Negara – negara
yang
paling
mendekati
visi
kapitalisme
laissez faire menurut Adam Smith telah mencapai standar hidup tertinggi. Berikutnya adalah John Maynard
Keynes
individual,
yang
tetapi
mendukung
kebebasan
mendukung
intervensi
makroekonomi dan nasionalisasi investasi. Formula big
government
yang
diusulkan
Keynes
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil tapi lambat. Sedangkan posisi selanjutnya Karl Marx mengusulkan ekonomi terpusat baik pada aras mikro
maupun
makroekonomi.
rezim
sosialis
yang
Secara
mendukung
historis,
perencanaan
“Tiang Totem” dijelaskan dalam legenda suku Indian, kepala suku yang paling dihormati harus diletakkan di puncak tiang totem, sedangkan kepala suku yang kurang dihormati tetapi tetap penting berada di urutan bawahnya. 25
32
terpusat kinerjanya berada dibawah rezim ekonomi pasar. Menurut pemahaman penulis dengan pendekatan dapat dimengerti ada dua aliran ekonomi yang besar, yaitu: sosialis dan kapitalis. Kalau ekstrem tinggal dikatagorikan ekstrem kiri atau kanan, yang kemudian
dikenal
dengan
paham
sosialis
dan
paham kapitalis. Sedangkan paham liberal pada umumnya adalah kapitalis. Hal ini tergantung peran dari negara. Disini akan berkorelasi dengan hukum. Menurut Gunarto Suhardi26 terdapat 3 (tiga) aliran pokok keterlibatan negara dalam ekonomi. Pertama, keterlibatan minimalis dengan penganjur: Adam Smith, Jean Baptist`Say, David Ricardo dan Thomas
Robert
maksimalis
Malthus.
yang
Kedua,
umumnya
keterlibatan diikuti
oleh
pemerintahan diktator absolut dan berbagai negara berkembang. Ketiga, keterlibatan terukur dengan penganjur Keynes dan Samuelson. Aliran keterlibatan minimalis menyatakan bahwa dalam tata susunan ekonomi negara, maka kegiatan perseorangan atau pun kegiatan satuan – satuan usaha harus diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya
sendiri
dan
memperbaiki
kedudukannya di bidang ekonomi. Suhardi Gunarto, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 2002, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hal. 12 - 19 26
33
Kegiatan
ekonomi
yang
dilakukan
dalam
persaingan bebas akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan dari pada kalau segala sesuatunya diatur oleh negara dan hukum. Kegiatan – kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi serta distribusi barang dan jasa pada dasarnya sudah ditentukan menurut hukum – hukum ekonomi. Hukum tersebut adalah hukum keseimbangan antara penawaran dan permintaan; keseimbangan nasional
antara
dengan
keseluruhan keseluruhan
produksi permintaan
masyarakat. Oleh karenanya aliran ini mendukung adegium Laissez Faire, Laissez Aller yang dipelopori Adam
Smith.
menegaskan
Sedangkan
bahwa
Jean
suatu
keadaan
(keseimbangan),
maka
dirinya
menciptakan
akan
pengeluaran menimbulkan
pada
proses
tingkat
permintaan
Baptist
equilibrium
produksi pendapatan
dan
atau
Say dalam dan
volume
yang
pembelian
yang
akan menyerap seluruh hasil produksi. Dengan kata lain, dalam keadaan equilibrium produksi cenderung menciptakan permintaan akan hasil industri itu sendiri. Keterlibatan maksimalis, merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi dari aliran klasik ekonomi dengan keterlibatan minimalis tanpa campur tangan negara dan hukum. Oleh karena persaingan bebas tanpa kendali layaknya berlaku hukum rimba, yang menang adalah yang terkuat. Untuk mengatasi hal 34
ini,
menurut
bertindak
aliran
maksimalis
menguasai
segala
negara
aspek
harus
kehidupan
ekonomi negara. Menurut aliran ini, perubahan yang melingkupi masyarakat itu sendiri seperti keadaan besarnya modal atau kapital dan sifat kekuasaan pemerintahan. Namun dalam perjalanan waktu, keterlibatan
negara
secara
maksimalis
mengakibatkan keterpurukan ekonomi pada negara –
negara
yang
menganut
paham
ini.
Negara
menguasai perekonomian, sehingga daya kreasi dari masyarakat tidak terbentuk. Segala sesuatu diatur dan dikontrol oleh negara, dan hasilnya bukan untuk
diri
sendiri
akan
tetapi
menjadi
milik
komunal. Keterlibatan terukur merupakan penganut aliran Keynesian atau Neo-Keynesian yang pada prinsipnya masih
menggunakan
prinsip
equilibrium
(keseimbangan) sebagai landasan berpikir. Aliran ini mengoreksi prinsip equilibrium bahwa mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi diri sendiri. Oleh karena, reaksi alami dari produsen bila permintaan pasar akan barang berkurang, maka produsen akan mengurangi produksi barang, tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah. Pola ini harus dikoreksi agar mekanisme ekonomi tetap berjalan. Dan yang bisa mengoreksi ini untuk kepentingan berbagai
bersama
instrumen
adalah
hukum
negara
atau
dengan
merumuskan
berbagai peraturan perundang –undangan. 35
Peranan hukum dalam ekonomi diwakili oleh negara dalam hal ini pemerintah. Dengan melihat segala permasalahan konsep – konsep ekonomi, situasi
dan
berlangsung,
kegiatan maka
–
kegiatan
bagaimanapun
ekonomi kehidupan
ekonomi harus diatur oleh kaedah hukum. Dalam melihat hubungan hukum dan ekonomi menurut Nindyo Pramono27 ada tiga pemikiran yang mempengaruhi. Pertama,
adalah
aliran
yang
radikal
mempertentangkan dan mempersoalkan rasionalitas dari hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Aliran ini dipelopori oleh Elisabeth Mensh, Ackerman dan John Rawl. Aliran ini bertitik tolak dari
pemikiran
bahwa
ideologi
liberal
sangat
mengagung – agungkan adanya kebebasan di segala bidang, baik politik, ekonomi, budaya dan hukum. Konsep rule of law atau penegakan hukum menjadi kontradiksi dengan paham radikal karena konsep penegakan
hukum
menciptakan
aturan
dan
pembatasan – pembatasan, memberikan sanksi, dan hal – hal lain yang tidak sejalan dengan ideologi kebebasan. Konsep rules of laws hanya sebagai mitos, karena tidak memiliki dasar ideologis di masyarakat yang berpaham kapitalis dan liberalis. Pada
dasarnya,
menghendaki 27
masyarakat
aturan
–
aturan
liberal
tidak
dan
hanya
Sihombing Jonker, op.cit, hal. 20
36
memerlukan rules dan bukan rule of law atau hukum. Rules dalam ekonomi adalah mekanisme pasar bebas. Kedua, aliran yang lebih moderat yang dipelopori oleh Solum, Clara Dalton dan Tushnet. Aliran ini beranggapan
bahwa
mempertentangkan
hukum
dengan ideologi liberal yang mengagung – agungkan asas kebebasan berkontrak yang berasal dari paham liberal abad pertengahan, selain dipandang terlalu radikal juga kurang realistis. Aliran ini menilai bahwa tidak ada satu negara pun di dunia, baik sosialis,
liberal
atau
teokratis
yang
mengesampingkan hukum hanya karena alasan ideologis. Kenyataan menunjukkan bahwa rules of law justru tetap diperlukan atas dasar rasionalitas tersendiri tanpa memandang ideologi, tetapi hanya terbatas
pada
tataran
fungsi
hukum
pada
masyarakat yang bersangkutan. Dari pandangan moderat ini, kemudian berkembang referensi hukum dan ekonomi, seperti Robert Cooter dan Thomas Ullen (1980) serta Richard Posner (1992). Di satu sisi, hukum memberikan suatu kepastian dan menciptakan batasan – batasan mengenai hak dan kewajiban masing – masing individu. Di sisi lain, hukum juga berusaha menegakkan keadilan dalam mengakomodasi hak – hak dan kewajiban. Menurut Posner, jika berkaitan dengan penegakkan nilai – nilai keadilan, pilihan apapun yang diambil harus
dapat
dipertanggungjawabkan
secara 37
ekonomis berdasarkan akal sehat. Oleh karena itu menurut Posner, bagaimanapun juga pelaksanaan hukum
tidak
dapat
dipisahkan
dari
manfaat
ekonomis, selain tentunya tercipta ketertiban yang menjadi tujuan utama hukum. Ketiga, aliran yang menekankan pada norma preskriptif. Menurut aliran ini bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif.
Setiap
pemerintahan
cabang
mempunyai
kekuasaan kompetensi
dari untuk
melakukan regulasi ekonomi. Aliran ini banyak diminati kalangan ahli hukum. Ketiga macam pengaruh pemikiran ini secara praktis
dapat
dilihat
dalam
wujud
regulasi
peraturan – peraturan yang diterbitkan oleh negara. Pemikiran
tentang
peranan
negara
yang
dikuasakan oleh hukum untuk mendorong dinamika ekonomi dikemukakan juga oleh W. Friedman, Geelhoeld
dan
Zijlstra,
oleh
Gunarto
menggolongkan kedalam tiga tipologi Pertama,
negara
bertindak
Suhardi
28:
sebagai
regulator
(stuurende) dan wasit (jury) dengan menggunakan instrumen Hukum Administrasi yang umum dan individual
khusus.
Implementasinya
menurut
Zijlstra berupa: a. tindakan pemerintah untuk penyediaan informasi dan pronogsis; b. tipologi 28
Suhardi Gunarto, op.cit hal. 8-9
38
keputusan dengan tujuan mempengaruhi warga negara pada umumnya misalnya mengeluarkan peraturan
tentang
kebijaksanaan
investasi,
bidang
moneter,
harga
sewa,
perbankan
dan
pasar modal; c. tipologi larangan yakni larangan bertindak bagi swasta untuk hal tertentu, misalnya pengangkutan
bahan
berbahaya.
Sedangkan
menurut Geelhold, peranan negara dikatagorikan sebagai pengendalian, berupa: penetapan berbagai peraturan ekonomi makro da penetapan norma selektif lainnya serta yang masuk dalam katagori tindakan
pemaksaan
dalam
suatu
putusan
perselisihan para pihak. Kedua,
negara
dapat
bertindak
sebagai
de
presterende (penyedia atau provider) dari berbagai keperluan para warga negaranya dapat berupa tindakan yang masuk dalam tipologi pemberian tunjangan
sosial
yang
mengarah
pada
sociale
rechtstaat. Fungsi de presterende sebagai fungsi provider dalam hal ini sebagai penyelenggaraan negara implementasinya berupa berbagai peraturan dalam sistem welfare state misalnya security act, health insurance act, dsb. Ketiga, peranan negara sebagai entrepreuneur atau pengusaha,dalam hal ini negara membentuk badan – badan usaha milik negara yang disamping melaksanakan fungsi sebagai agent of development juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri dan memberikan manfaat 39
bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana badan usaha pada umumnya. Fungsi
sebagai
agent
of
development
dapat
dilaksanakan sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya, memajukan sektor ekonomi tertentu yang tidak mendapat perhatian swasta dan usaha – usaha dalam menunjang infrastruktur
masyarakat.
Selain
melaksanakan
usaha – usaha yang memerlukan dana yang besar, seperti sektor keuangan dan moneter, industri dan pertambangan. Fungsi agent of development ini oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hukum mempunyai peran sebagai agent of change. Hukum sebagai sarana pembaharuan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: melakukan pembaharuan produk perundang – undangan yang mendukung dan memberikan arahan terhadap pembangunan dan sikap sosial masyarakat29. Fungsi hukum dalam ekonomi dikemukakan oleh Roscue Pound30, sejak jaman dahulu kaidah – kaidah hukum diciptakan untuk menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat. Hukum adalah suatu istilah yang banyak artinya sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi dibalik itu setiap arti hukum
Sihombing Jonker, op.cit, hal. 70 Hetharia Melkias, Fungsi Hukum Menurut Roscue Pound, 1996, Tesis Filsafat Program Pasca Sarjana UI, hal. 14 - 24
29 30
40
terdapat
gagasan
tentang
ketertiban
dan
keteraturan, yaitu ide tentang kaidah – kaidah atau asas – asas yang menjadi dasar urutan peristiwa – peristiwa fisik, linguistik, ekonomis, moral, sosial atau peristiwa – peristiwa didalam hubungan – hubungan manusia atau dalam proses diaturnya hubungan – hubungan inioleh pihak resmi di dalam masyarakat yang berorganisasi politik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam hukum terlihat dua macam fenomena. Pertama didalam hukum – hukum ilmu, hukum – hukum fonetika atau linguistik atau hukum – hukum ekonomi pada hakekatnya sangat bebas dari kemauan manusia atau di atas kekuasaan manusia. Kedua, didalam hukum – hukum mode atau hukum – hukum permainan,
hakekatnya
tunduk
kepada
pengendalian dari pihak kemauan manusia. Hukum menurut ahli hukum lebih mirip pada tipe kedua. Artinya,
hukum
secara
berangsur
–
angsur
mengambil corak yang berbeda dari pengertian hukum pada zaman yang lampau. Pound menjelaskan kita hanya dapat melihat cara kerjanya alam fisik itu, namun kita tidak dapat mempengaruhinya
ataupun
merubahnya.
Tetapi
dalam hukum penjualan barang – barang dapat dikerjakan lebih lanjut dengan pengalaman yang dikembangkan oleh akal dan dirumuskan dalam putusan – putusan dan buku – buku pelajaran, dapat dikodifikasikan di dalam undang – undang 41
penjualan, dan kemudian dapat dicabut kembali atau diperundang – undangkan berbagai ketentuan baru. Badan legislatif dapat mencabut beberapa bagian dan dapat pula mengadakan amandemen pada bagian – bagian lainnya. Dengan kata lain, seluruh hukum penjualan dimulai, dikembangkan dan
kemudian
pembuat
dijalankan
undang
–
perantaraan
undang
diterapkan
dalam
menurut
undang.
Juga,
undang
–
kemauan
itu
pengadilan,
dengan -
seperti
hubungan
–
hubungan pembeli dan penjual, dan kelakuan dari orang – orang dari lingkungan perdagangan dapat dan memang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat
menghindari
mencegah
perselisihan
penuntutan
ganti
rugi
pribadi
dan
dengan
cara
sendiri - akan memberikan suatu dasar yang kokoh kepada ketertiban ekonomi. Hukum sebagai sarana pembaharuan (law as a tool of social engineering). Fungsi ini menurut Roscue Pound bahwa tujuan hukum bukan sebagai satu maksimum dari kebebasan mengemukakan diri, melainkan sebagai satu maksimum dari pemuasan kebutuhan. Persoalan utama adalah kebutuhan yang harus diakui dan dijamin. Agara kepentingan – kepentingan
itu
dijamin
oleh
hukum
dengan
mengadakan perimbangan kepentingan, oleh karena itu
perlu
disusun
suatu
daftar
penggolongan
42
kepentingan
-
kepentingan.
Ada
tiga
macam
golongan kepentingan menurut Pound31: Pertama,
kepentingan
–
kepentingan
umum
(public interests) yang terdiri dari: kepentingan – kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan – kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan – kepentingan sosial. Kedua, kepentingan – kepentingan sosial (social interests)
yang
terdiri
dari:
kepentingan
–
kepentingan masyarakat dalam kepentingan umum, keamanan
bagi
lembaga
–
lembaga
sosial,
kepentingan masyarakat dalam kesusilaan umum, kepentingan masyarakat dalam kemajuan sosial pada
umumnya
(terdiri
dari
atas
empat
kebijaksanaan pokok: kebebasan untuk memiliki sesuatu, kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap monopoli, kebebasan untuk mengadakan usaha industri, serta dorongan untuk melakukan penemuan), dan kepentingan masyarakat dalam kepentingan individu. Ketiga,
kepentingan
–
kepentingan
individu
(individual interests), terdiri dari: kepentingan – kepentingan pribadi, kepentingan – kepentingan dalam hubungan rumah tangga dan kepentingan –
31
kepentingan
atas
perlindungan
harta,
mengadakan
kontrak,
substansi kebebasan kebebasan
yang
meliputi
berusaha
dan
menyelesaikan
Hetharia Melkias, op.cit, hal. 77
43
warisan, dan harapan – harapan akan keuntungan – keuntungan yang dijanjikan secara sah. Mengenai
hukum
berhubungan
dengan
bidang
dapat
yang
social
engineering
dari
keseluruhan
bagian dicapai
dengan
tata
tertib
hubungan – hubungan manusia melalui kekuatan organisasi politik masyarakat. Engineering adalah gagasan diantaranya sebagai suatu proses atau sebagai suatu kegiatan, tidak hanya sebagai suatu kumpulan pengetahuan atau sebagai suatu bentuk tata tertib tertentu. Engineering adalah perbuatan dari
sesuatu,
bukan
suatu
pelayanan
sebagai
instrumen pasif melalui mana rumusan matematika dan hukum – hukum mekanika merealisasikan diri dalam cara yang telah ditetapkan secara abadi32. Hukum sebagai social engineering ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yang harus dilihat secara keseluruhan, (administration
yaitu: of
administrasi
justice),
peraturan
keadilan atau
tata
hukum (legal order) dan hukum (law). Administrasi keadilan (administration of justice) adalah pengaturan secara tertib tentang kasus kasus pengadilan yang mempunyai kebiasaan atau berdasarkan
perjanjian
atau
religius
atau
kekuasaan politik untuk menjatuhkan hukuman diantara
pihak
–
pihak
yang
bersengketa.
Administrasi keadilan bukan suatu proses mekanis 32
Ibid, hal. 88 - 95
44
yang sederhana. Dalam kasus – kasus property and commercial law dimana bentuk – bentuk ekonomi dari kepentingan sosial dalam perlindungan umum mengatur
penerapan
tertentu
secara
mekanis,
aturan – aturan yang detail atau pengambilan kesimpulan yang kaku dari konsepsi – konsepsi tertentu adalah salah satu kebijaksanaan social engineering. Pemikiran tentang peraturan atau tata hukum (legal order) dapat dibedakan dari administrasi keadilan juga dibedakan dari hukum. Peraturan atau tata hukum adalah suatu proses pengadaan peraturan
(hukum),
sebagian
oleh
administrasi
keadilan, sebagian oleh perwakilan administratif, sebagian oleh pemberian orang sebagai pemandu dalam bentuk aturan atau ajaran hukum untuk menghindari dari konflik – konflik. Pengadilan, administratif, legislatif dan ahli hukum sepanjang mereka diantara
diperintah
untuk
hubungan
–
menyesuaikan
hubungan,
diri
menyetujui
bersama klaim – klaim yang saling melengkapi, menjamin kepentingan – kepentingan oleh aturan – aturan yang tetap, menemukan alat – alat untuk mengklaim atau menuntut untuk dipuaskan dengan suatu pengorbanan beberapa orang secara kolektif ini
adalah
aturan
–
aturan
hukum.
Dengan
demikian, peraturan atau tata hukum adalah satu sisi dari proses kontrol sosial. Tugas dari peraturan dan tata hukum sebagai social engineering adalah 45
menghindari
perselisihan
dan
mencegah
pemborosan. Hukum
(law)
merupakan
pengetahuan
dan
mengadakan
social
pengalaman engineering.
sekumpulan dengan
tujuan
Disini
hukum
melampaui sekumpulan peraturan dan tata hukum (legal order). Hukum mempunyai aturan – aturan, prinsip – prinsip, konsepsi – konsepsi dan standar – standar bagi perilaku dan keputusan. Menurut Pound untuk memahami secara tepat siapa yang melakukan engineering perlu ahli hukum yang kreatif. Juga, legislatif yang memenuhi syarat dapat memberi perhatian untuk membuat undang – undang
yang
berguna
bagi
tujuan
–
tujuan
peraturan hukum. Hukum
sebagai
dikemukakan bahwa
oleh
hukum
konservatif
social Mochtar
tidak
yaitu
enginnering
juga
Kusumaatmadja33
hanya
berfungsi
secara
memelihara
ketertiban
dalam
masyarakat. Akan tetapi, masyarakat juga berubah dengan cepat. Oleh karena itu, hukum harus dapat membantu
proses
termasuk
mengarahkan
Argumentasi
perubahan
Mochtar34
masyarakat
kegiatan adalah
itu,
ekonomi.
pendayagunaan
Kusumaatmadja Mochtar, Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan, 2002, Bandung, Alumni, hal. 14 34 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, 1995(Cet.II), Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 231. 33
46
hukum
sebagai
sarana
untuk
merekayasa
masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara – negara sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara – negara industri maju. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto35, ide law as a
tool
of
social
Kusumaatmadja selektif
ini
untuk
engineering rupanya
dari
Mochar
ditujukan
secara
hukum
guna
memfungsikan
merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja, dan tak
berpretensi
akan
sanggup
merekayasa
masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Ide ini sesuai dengan kepentingan pemerintah saat itu, karena ide untuk mendahulukan pembangunan hukum pada ranah netral – termasuk hukum ekonomi
–
dalam
rangka
mempersiapkan
infrastruktur pembangunan nasional. Kelembagaan hukum untuk kepentingan pembangunan ekonomi, seperti: pertanahan, pertambangan, permodalan, perpajakan, investasi
keuangan,
dan
pasar
perbankan, modal,
akan
perburuhan, memberikan
jaminan – jaminan kepastian yang penting untuk pembangunan ekonomi. Berkaitan engineering
dengan yang
hukum
dikemukakan
sebagai
social
Roscue
Pound
adalah keadilan administratif. Salah satu bentuk 35
Ibid, hal. 234
47
hukum yang sangat berpengaruh dengan kegiatan ekonomi
adalah
Hukum
Administrasi36
adalah
perundangan
yang
Administrasi.
Hukum
bagian
dari
peraturan
berlaku
dan
langsung
menyentuh kegiatan perekonomian di suatu negara. Keputusan – keputusan dari pejabat – pejabat negara adalah peraturan yang merupakan hukum positif yang bersifat publik dan langsung mengatur kegiatan ekonomi. Terdapat dua macam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat khusus personal yang akibat hukumnya bersifat langsung. Keputusan Tata Usaha Negara yang Umum adalah berupa Peraturan Menteri
dan
pejabat
lainnya
yang
berwenang.
Peraturan ini bersifat umum karena berlaku bagi tiap
orang,
sehingga
sifatnya
sama
dengan
peraturan perundangan lainnya. Keputusan Tata Usaha
Negara
yang
bersifat
khusus
adalah
ditujukan kepada seseorang tertentu atau suatu badan
hukum
tertentu
berupa
ketetapan
–
ketetapan khusus atau pemberian ijin tertentu, dalam keputusan khusus ini kegiatan ekonomi berlangsung. Hukum Administrasi tersebut oleh P.M. Hadjon dibedakan
dalam
tiga
fungsi37,
yaitu:
fungsi
normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. 36 37
Suhardi Gunarto, op.cit, hal. 6 Ibid, hal. 6-7
48
Fungsi
normatif
diwujudkan
dalam
peraturan
perundangan yang merupakan hukum positif, yang juga bersifat hukum publik dalam arti mengikat siapa saja. Karakter hukum sama dengan peraturan perundangan lainnya yang ditetapkan legislatif. Sifat normatifnya sebagai pedoman tingkah laku yang bersifat
melarang,
memberikan
pedoman
pelanggaran.
Fungsi
memberi tentang
petunjuk
dan
sanksi
terhadap
instrumental
adalah
menetapkan instrumen yang digunakan Pemerintah dalam
melaksanakan
memerintah.
fungsi
Sedangkan
atau
kekuasaan
fungsi
jaminan
dimaksudkan adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan ini berasal dari konstitusi berdasarkan pembagian kekuasaan negara. Fungsi hukum dalam kaitan dengan ekonomi menurut Soedjito Sosrodihardjo38, ada tiga. Pertama, dengan melihat lebih dahulu apakah suatu kegiatan ekonomi sudah diatur dalam ketentuan perundang – undangan. Setelah itu perlu dilihat lebih lanjut apakah undang – undang itu masih mampu untuk mengatasi hal – hal yang mungkin menyimpang dari undang – undang yang dimaksud. Jika hasil analisis menunjukkan adanya hal – hal yang menyimpang selanjutnya perlu dicari apa yang menjadi penyebab, dan siapa yang paling banyak diuntungkan oleh penyimpangan itu. Kedua, bidang – bidang ekonomi yang belum diatur oleh ketentuan perundang – 38
Sihombing Jonker, op.cit, hal. 26
49
undangan
perlu
diteliti
lebih
lanjut
untuk
mendapatkan jawaban siapa yang mengaturnya dalam kenyataannya. Apakah bidang tersebut diatur oleh konvensi atau ketentuan yang
diciptakan
secara ad hoc tetapi berkesinambungan. Kalau keadaannya demikian, apakah dengan mudah dapat terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan terjadi pelanggaran hukum. Ketiga, jika ada bidang hukum dalam lapangan ekonomi yang tidak diatur atau belum
diatur
secara
tuntas,
apa
yang
akan
dilakukan oleh hakim39. Dengan
demikian,
hukum
dalam
kegiatan
ekonomi peranannya lebih bersifat pasif. Hukum itu sendiri
terdiri
dari
berbagai
norma,
maka
keberadaannya sudah memiliki peranan. Fungsinya memberikan pernyataan – pernyataan yang berisi petunjuk
tingkah
laku
manusia,
alat
untuk
menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Obyeknya adalah segi kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh Richard Posner melalui teorinya Economic Analysis
of
Law40.
Teori
ini
merupakan
pengembangan dari prinsip utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut Posner, sehubungan dengan 39 40
Menurut penulis pengertian Hakim disini,termasuk regulator. Ibrahim Johnny, op.cit, hal. 9
50
upaya rasional manusia untuk mencapai kepuasaan maksimum
bagi
utilitarianisme
dirinya,
tidak
dapat
keinginan
seseorang
dengan
pemikiran
analisis
maka
prinsip
menentukan tepat.
ekonomi
apa
Sedangkan
terhadap
hukum
menemukan jawabannya, yaitu: keinginan seseorang terhadap sesuatu adalah ditentukan dengan melihat berapa besar kesediaannya untuk membayar apa yang dikehendakinya itu agar keinginannya dapat terpuaskan. Singkatnya, „berapa besar yang harus dibayar untuk memperoleh sesuatu atau tidak memperoleh
sesuatu‟.
Jika
utilitarianisme
menitikberatkan pada unsur kebahagiaan terbesar (the greatest happiness), maka analisis ekonomi terhadap hukum melihatnnya dari segi efisiensi atas pilihan terhadap aturan hukumnya. Pendekatan dari segi efisiensi dalam memandang hukum adalah dalam usaha meminimalkan biaya sosial (social cost) terhadap aktivitas tertentu41. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai: to denote the
allocation
maximized,
of
resources
kemudian
dalam
in
which kerangka
value
is
analisis
ekonomi, ia menambahkan bahwa efisiensi dalam hal ini terbatas pada kriteria etis dalam rangka penyusunan keputusan – keputusan sosial (social
41
Ibid, hal. 53
51
decision
making)
yang
menyangkut
pengaturan
kesejahteraan masyarakat42. Menurut Posner, ada dua studi dalam ilmu ekonomi, yaitu: positive economics dan normative economics43. Positive economics adalah studi tentang „apa‟ yang ada dalam ilmu ekonomi dan bukannya „apa yang harus ada‟. Studi ini berusaha untuk mengidentifikasi
hubungan
antara
variabel
–
variabel ekonomi untuk mengukur hubungan – hubungan ini dan membuat prediksi apa yang akan terjadi salam sebuah variabel berubah. Berkaitan dengan studi ini, maka konsep ekonomi pendekatan terhadap hukum disebut positive analyisis, seorang analisis akan bertanya saatnya suatu kebijakan hukum akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan prediksi yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi. Sedangkan normative economics adalah studi tentang „apa yang harus‟ dalam ilmu ekonomi, bukan
tentang
„apa
yang
sebenarnya‟.
Sebuah
pernyataan normatif mencerminkan pertimbangan – pertimbangan
etis
seperti
„keadilan‟
daripada
sekedar alasan ekonomis. Berkaitan dengan konsep ekonomi
terhadap
hukum
disebut
normative
analysis. Analisis ini secara konvensional bermakna welfare economics yang memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan apakah suatu peraturan hukum yang diusulkan atau perubahan hukum 42 43
Ibid, hal. 57 Ibid, hal. 57 - 59
52
yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara masyarakat mencapai apa yang diinginkannya. Dalam
hubungan
mengemukakan
dua
ini,
lebih
konsep
lanjut
tentang
Posner efisiensi.
Pertama, Pareto Efficiency yang mempertanyakan apakah
suatu
kebijaksanaan
atau
perubahan
hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan posisi orang yang lain menjadi buruk. Kedua, Kaldor – Hicks Efficiency yang mempertanyakan apakah suatu kebijaksanaan atau perubahan tersebut menyediakan kompensasi yang seimbang kepada mereka yang dirugikan akibat
kebijaksanaan
atau
perubahan
hukum
tersebut. Pendekatan kedua ini dikenal juga sebagai pendekatan analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analyisis). Hukum
yang
bertujuan
untuk
memajukan
efisiensi ekonomi dalam kerangka pasar bebas (free market) adalah diwujudkan dalam bentuk campur tangan pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan publik. 4. Pasar Bebas Dan Fungsi Hukum Gagasan tentang pasar bebas lahir dari pemikiran ekonomi
klasik
yang
antara
lain
menekankan
pentingnya setiap individu berkompetisi secara bebas (free
fight
liberalism)
dalam
upaya
meningkatkan
kemakmuran. Gagasan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) yang dikembangkan oleh 53
Jeremy
Bentham
(1748
–
1832).
Dalam
paham
utilitarianisme pihak yang kalah bersaing merupakan pengorbanan demi kenikmatan pelaku pasar yang lain, dan juga membawa manfaat dalam bentuk efisiensi pemakaian
sumber
daya
ekonomi
terhadap
kepentingan masyarakat luas. Para pelaku pasar akan berusaha dengan segala daya upaya guna mengejar kenikmatan, disamping sadar akan penderitaan yang ditimbulkan bila gagal. Menurut Bentham prinsip ini harus mendasari dalam kehidupan politik, ekonomi dan perundangan44. Perlu dipahami dengan jelas bahwa prinsip Bentham berdasarkan
prinsip
individualis,
bukan
sosialis.
Sebagai seorang warga dari kelas menengah di Inggris, ia
percaya
pada
inisiatif
individu
dan
semangat
persaingan fair dalam perekonomian. Prinsip utamanya adalah setiap orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengejar kepentingannya, sekaligus memberi kebebasan
kepada
orang
lain
untuk
mengejar
menopang
semangat
kepentingan dirinya. Ada
empat
kredo
yang
persaingan fair. Pertama, setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilai – nilai yang diperlukan dan untuk dapat tetap bertahan hidup. Kedua, setiap orang mempunyai hak untuk dengan sebebas – bebasnya berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya terbaik untuk 44
Ibid, hal. 157
54
bertahan hidup. Ketiga, setiap orang berhak untuk bekerja keras sesuai dengan nilai – nilai yang dipilihnya sendiri dan memiliki serta menikmati hasil – hasilnya. Keempat, setiap orang berhak untuk hidup bagi kepentingan
dirinya
sendiri
dan
berupaya
untuk
mewujudkan cita – citanya sendiri. Teori Bentham ini adalah individualisme utilitarian. Artinya, alam telah menempatkan umat manusia dibawah dua kendali yakni
dan
„kesenangan‟
pemikiran,
penilaian
„penderitaan‟.
dan
tujuan
hidup
Semua manusia
dirujuk dari kedua hal tersebut. Satu – satunya tujuan manusia adalah mencari kesenangan dan menjauhi penderitaan45. Prinsip
manfaat
mengendalikan
segala
sesuatu
dengan kedua motif tersebut. Manfaat merupakan suatu
istilah
yang
mengungkapkan
sifat
atau
kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau
memperoleh
penderitaan adalah
atau
kebaikan. penyebab
kesenangan
atau
Kejahatan
penderitaan. penyebab
adalah Kebaikan
kesenangan.
Sedangkan, yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan
individu
adalah
yang
cenderung
memperbanyak jumlah kebahagiaan itu. Demikian juga,
yang
kepentingan
paling
sesuai
masyarakat
dengan adalah
manfaat
yang
atau
cenderung
Tanya Bernard, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010 (cet.III), Genta Publishing, hal. 90 45
55
memperbesar
jumlah
kebahagiaan
individu
yang
membentuk masyarakat itu46. Lalu, kalau setiap orang mengejar kenikmatan untuk kepentingan sendiri, bagaimana bisa hidup bersama secara adil ? Apalagi dalam banyak hal, yang paling nikmat dan menguntungkan tidak selalu berarti demikian bagi orang lain. Untuk yang lain, barangkali hal yang sama justru mencelakakan dan merugikan, sehingga
menimbulkan
ketidakadilan.
Bentham
kekacauan sadar
moral
betul
dan
akan
segala
kemungkinan itu, serta memberi solusi „ukuran umum kebahagiaan‟. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu harus dilakukan lewat hukum. Hukum harus berbasis manfaat
bagi
kebahagiaan
manusia47.
Bentham
merumuskan prinsip utilitarianisme itu dalam kalimat singkat the greatest happiness for the greatest number – kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin. John Stuart Mill memodifikasi ajaran Bentham dengan sejauh
bahwa
moralitas
mencapai
kebahagiaan kebebasan
kebahagiaan.
merupakan dari
tindakan
perasaan
diukur
Menurut
perasaan sakit.
adalah
senang
Karena
itu,
Mill, dan Mill
menolak tuduhan bahwa utilitarianisme memandang kenikmatan jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Bentham Jeremy, Teori Perundang – Undangan – Prinsip – prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, 2010, Bandung, Nuansa & Nusamedia, hal. 26 47 Tanya, Bernard, dkk, op.cit., hal. 91. 46
56
Kalau Bentham kenikmatan itu bersifat jasmani dan rohani, sedangkan Mill kenikatan itu bersifat estetis dan kebijaksaan. Dalam hal keadilan dijelaskan lebih lanjut bahwa jaminan terhadap hak – hak dan perlakuan yang adi adalah merupakan syarat agar orang dapat merasa sejahtera. Karena itu, hormat terhadap orang lain serta kewajiban untuk bertindak dengan adil dituntut oleh prinsip kegunaan. Utilitarianisme menurut Mill juga menuntut kesejahteraan umum sebagai pertimbangan utama. Dalam hal kebebasan ditegaskan oleh Mill bahwa prinsip kebebasan tidak dapat menuntut bahwa ia harus bebas untuk tidak bebas. Bukan kebebasanlah apabila orang dibiarkan untuk mengasingkan dirinya dari kebebasannya. Alasan – alasan ini sangat jelas dalam kasus yang tertentu ini, tetapi jelaslah bahwa ia dapat diterapkan jauh lebih luas. Namun demikian, dimana
–
mana
alasan
tersebut
dibatasi
oleh
kebutuhan kehidupan yang terus – menerus menuntut bukan agar kita melepaskan kebebasan itu, melainkan agar kita menyetujui pembatasan ini dan pembatasan lainnya terhadap kebebasan itu. Pandangan Bentham.
Mill
ini
Mill
ini
menyetujui
bergeser adanya
dari
gagasan
pembatasan
–
pembatasan terhadap hak – hak individu, sedangkan Bentham
membiarkan
individu
mengaktualisasikan 57
dirinya
dengan
dipandu
oleh
keinginan
mencari
kenikmatan dan menghindari penderitaan48. Paham utilitarianisme ini menjadi dasar munculnya gagasan – gagasan awal tentang pasar bebas. Dari segi ekonomi, gagasannya tumbuh dari ekonomi klasiknya Adam Smith, sedangkan kebebasan adalah paham utilitarianismenya John Stuart Mill. Paradigma pasar bebas dapat diartikan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri, dalam arti ada invisible hand menurut Adam Smith. Namun secara faktual terjadi juga kegagalan pasar (market failure). Oleh karena
itu
perlu
campur
tangan
negara
untuk
mengatasi kegagalan pasar. Robert Nozick yang merupakan bagian dari tradisi ekonomi klasik dan neo-klasik memberi tekanan pada hak individu, dan hak ini tidak boleh dilanggar. Nozick mengakui mengakui ada masalah menyangkut status hukum kodrat tentang hak alamiah bahwa pemisahan hak dari hukum menimbulkan berbagai kesulitan. Meskipun demikian Nozick menganut paham radikal dari pandangan libertarian tentang hak yang mengitari individu, seperti sebuah garis mengitari sebuah wilayah dalam ruang moral disekelilingi individu dan dalam keadaan apa pun garis ini tidak boleh disentuh tanpa persetujuan pandangan 48
individu Nozick
yang
tentang
bersangkutan. hak
sebagai
Inilah aturan
Ibrahim Johnny, op.cit, hal. 159 - 161
58
tambahan (side – constraint) bagi tindakan individu, yang berbeda dengan konsep keadaan akhir (end-state) atau
konsepsi
terpola
yang
mewujud
pada
utilitarianisme konvensional49. Hak didasarkan pada konsepsi tentang tindakan bebas. Nozick mengartikan sebuah tindakan sebagai perbuatan intensional memilih
diantara
pertimbangan
yang mucul dari suatu proses berbagai
menjadi
alternatif.
dasar
bagi
Sejumlah
Nozick
untuk
merumuskan pengertian kehendak bebas berdasar pilihan
sadar:
misalkan
sebuah
tindakan
dalam
keadaan tidak seimbang bagi individu jika: a). ia melakukannya atau ingin melakukannya, namun b). jika ia tahu sebab – sebab ia melakukannya atau ingin melakukannya, atau tidak ingin melakukannya. Bila syarat (a) dipenuhi, tetapi syarat (b) tidak, tindakan itu dalam keseimbangan. Jika ia tahu sebab – sebab ia melakukan tindakan itu atau ingin melakukannya, maka ia masih tetap ingin melakukannya50. Pandangan
ini
merupakan
upaya
membuat
semacam sintesa hak utilitas dari John Stuart Mill bahwa effisiensi utilitarianisme paling baik dicapai dengan menghormati hak individu51. Hal ini berfungsi sebagai pembatas apa yang dilakukan seseorang dalam pengertian
bahwa
apapun
yang
dilakukan
untuk
Shapiro Ian, Evolusi Hak Dalam Teori Liberal, 2006, Jakarta, Yayasan Obor, hal. 169. 50 Ibid, hal. 191 51 Ibid, hal. 215 49
59
mengejar keadilan sendiri, dia tidak boleh melanggar hak orang lain. Pendapat Nozick tentang pasar bahwa transaksi
pasar
secara
tak
terhindarkan
akan
mengganggu distribusi yang sudah terpola misalnya distribusi sama rata. Pasar bebas seringkali dianggap mempertahankan
dan
bukan
mengganggu
pemerataan52. Pandangan Nozick tentang hakekat dan fungsi negara menggambarkan suatu bentuk pemerintahan yang bisa merebut persetujuan dari setiap individu dalam masyarakat tanpa paksaan, yang disebutnya sebagai „negara minimal‟. Dengan negara minimal merupakan paling mudah mendapat persetujuan dari semua warga. Argumentasinya bahwa keadaan alamiah yang pada dasarnya tidak nyaman, karena biaya yang harus dipikul oleh setiap individu untuk menegakkan haknya
akan
menyebabkan
mereka
membentuk
„perhimpunan – perhimpunan bersama‟ yang berperan seperti perusahaan asuransi yang melindungi dan menegakkan hak – hak kliennya. Salah satu dari perhimpunan
–
perhimpunan
itu
akan
menjadi
dominan sebagai akibat dari proses tangan tersembunyi yang bergantung pada transaksi yang sepenuhnya sukarela. Satu – satunya kekecualiaan adalah orang – orang „bebas‟ yang memilih tidak menjadi anggota perhimpunan,
karena
lebih
suka
melindungi
diri
dengan kekuatan sendiri. Mereka ini pada akhirnya dipaksa menjadi anggota oleh perhimpunan yang 52
Ibrahim Johnny, op.cit, hal. 174
60
dominan
dan
akan
mendapat
ganti
rugi
atas
pelanggaran hak yang terjadi karena dipaksa menjadi anggota perhimpunan dominan itu. Tidak ada negara dengan peran yang lebih luas dari itu yang akan muncul
melalui
transaksi
sukarela
atau
melalui
pemberian ganti rugi yang sah. Dari
keadaan
„anarki‟
pengelompokkan
itu
yang
didesak
pengelompakkan
–
oleh
spontan,
perhimpunan perlindungan bersama, pembagian kerja, tekanan pasar, skala ekonomi dan kepentingan pribadi rasional,
akan
persamaannya sekelompok
muncul dengan
negara
sesuatu negara
minimal
yang minimal
dengan
garis
banyak atau batas
geografis yang jelas. Negara atau kelompok individu tidak boleh berbuat lebih dari negara minimal53. John Maynard Keynes memperkenalkan teorinya bahwa merupakan suatu keharusan campur tangan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter, guna membantu mengatasi gejolak ekonomi54. Keynes menyampaikan teorinya tentang aggregate
demand
untuk
menjelaskan
bagaimana
variasi terhadap berbagai level aktivitas ekonomi, dimana total income masyarakat didefinisikan sebagai penjumlahan dari konsumsi dan investasi (consumption and investment). Dalam kondisi banyak pengangguran terjadi dan kapasitas produksi banyak yang tidak terpakai, maka pengangguran dapat diatasi dengan 53 54
Shapiro Ian, op.cit, hal. 163-165 Ibrahim Johnny, op.cit., hal. 27
61
cara
meningkatkan
pengeluaran
(increasing
expenditures) baik untuk konsumsi maupun untuk investasi. Intervensi diterapkan
negara oleh
berdasarkan
negara
–
teori
negara
Keynes
maju
dalam
menghadapi perekonomian global. Negara – negara yang memegang teguh prinsip pasar bebas pun, harus mengabaikan sistem pasar bebas guna menyelamatkan sistem pasar bebas itu sendiri, seperti Inggris dan Amerika. Perusahaan yang bergerak di bidang hedge fund yang banyak bermarkas di Inggris dan
Amerika.
Transaksi – transaksi hedge fund ditempatkan dalam taruhan – taruhan yang bersifat spekulatif, gelap dan liar dilakukan diluar jangkauan aturan hukum. Hal ini dimungkinkan
karena
negara
–
negara
seperti
Singapura, Hongkong, Swiss, Australia dan beberapa negara kecil di kawasan Pacific yang dijuluki off-shore centers terhadap
atau
safe
transaksi
haven –
memberi
transaksi
perlindungan
spekulatif
melalui
instrumen hukum yang dinamakan bank secrecy act. Tindakan spekulatif hedge fund misalnya mendorong naik – turunnya harga komoditas. Dalam sistem keuangan yang sangat kompleks meski resikonya sudah terbagi – bagi, namun resiko sistemiknya
sangat
besar.
Perusahaan
keuangan
(invesment companies) menawarkan berbagai produk turunan yang berfungsi membagi resiko. Inovasi – 62
inovasi di sektor keuangan seperti asset – backed securities (ABS), structural investment vehicles (SIV), collateralized-debt obligation (CDOs) dan credit default swaps (CDSs) terbukti mendatangkan keuntungan yang luar biasa di pasar finansial (financial market). Produk – produk turunan dari transaksi derivatif dengan instrumen utama: future/forward, options dan swap memiliki perbedaan penggunaan, resiko dan sifat hukumnya. Pada awalnya produk derivatif telah memungkinkan cakupan kegiatan usaha (extended scope), peningkatan efisiensi dan penurunan biaya terhadap manajemen resiko dalam bisnis. Hal ini membuka kegiatan – kegiatan
baru
yang
sebelumnya
dianggap
terlalu
berisiko tanpa adanya transaksi derivatif. Kemampuan transaksi
derivatif
untuk
meningkatkan
efisiensi
ekonomi dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak – pihak yang lebih mampu. 5. Transaksi Derivatif A. Kegiatan Ekonomi Ekonomi adalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha
manusia
untuk
mencukupi
kebutuhan
-
kebutuhannya dan memenuhi keinginan-keinginannya; atau pemenuhan secara maksimal semua kebutuhan manusia untuk kemakmuran. Kegiatan ekonomi adalah mengenai bagaimana mencapai kemakmuran manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. 63
Dalam ekonomi, ada perbedaan antara kebutuhan dan
keinginan.
Adakalanya
manusia
tidak
menginginkan sesuatu yang dibutuhkan dan penting bagi
hidupnya.
Sebaliknya,
keinginan
terhadap
sesuatu yang tidak penting atau dibutuhkan. Keinginan yang
wajar
dan
alamiah
merupakan
hal
untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat atau individu yang makmur adalah tercukupi kebutuhannya ( bukan sekedar keinginan) secara maksimal. Manusia hidup membutuhkan berbagai barang dan jasa untuk hidup secara layak55. Barang primer adalah barang yang harus ada (urgent) untuk kelangsungan hidup manusia; seperti: sandang, pangan dan papan. Barang sekunder juga dibutuhkan manusia tetapi sifatnya tidak begitu penting; misalnya: kendaraan, listrik, pendidikan, dsb. Barang mewah adalah barang dan
jasa
yang
memberikan
kenikmatan
dan
kenyamanan yang lebih, walaupun tanpa itu pun seseorang masih bisa hidup dengan sejahtera dan tidak menderita, misalnya: rumah mewah, berwisata ke luar negeri, makanan impor yang langka
dan mahal,
pakaian eksklusif, mobil mewah, dsb. Ada juga barangbarang dan jasa-jasa yang kurang atau sama sekali tidak dibutuhkan, bahkan ada yang bersifat merusak tubuh dan jiwa manusia. Misalnya : rokok, narkoba, pelacuran, perjudian, pornografi, dsb.
Kemudian,
jenis-jenis barang dan jasa yang tidak secara langsung bermanfaat atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, 55
Sutandijo, Op.Cit, hal. 2
64
tetapi mereka digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Jenis itu ada yang disebut sebagai barang modal atau alat produksi, misalnya : pabrik, mesin, peralatan, traktor, komputer, truk, dsb. Di samping itu terdapat juga jenis barang bahan baku atau bahan mentah yang harus diolah terlebih dahulu menjadi barang jadi; dan bahan penolong yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, misalnya : pupuk, bahan-bahan kimia, barang-barang tambang (terutama mineral dan energi), karet, bahan bakar, listrik, dsb. Barang dan jasa merupakan obyek dalam kegiatan ekonomi.
Dimana
kegiatan
ekonomi
terdiri
dari:
produksi, distribusi, konsumsi, investasi, finansial dan konservasi serta spekulasi - walau bukan termasuk kegiatan ekonomi riil karena tidak bersifat produktif56. Produksi adalah kegiatan yang memadukan berbagai faktor produksi sehingga dihasilkan barang dan jasa yang lebih tinggi nilai manfaatnya daripada jumlah total
manfaat
semua
faktor
produksi
tersebut.
Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, dan, dari produsen
ke
konsumen;
termasuk
juga
kegiatan
penjualan, perdagangan dan pemasaran dari barang dan jasa hasil kegiatan produksi. Investasi adalah mengorbankan barang dan jasa yang seharusnya dapat dikonsumsi, agar dapat mendapatkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada yang dikorbankan tersebut. 56
Ibid, hal. 11 - 14
65
Konservasi
adalah
kegiatan
untuk
menjaga,
memelihara dan meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia.
Finansial
adalah
kegiatan
intermediasi yaitu kegiatan untuk menyalurkan uang dari mereka yang belum membutuhkan atau yang berkelebihan kepada para pengusaha; dalam rangka melakukan
kegiatan
investasi.
Spekulasi
adalah
kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa, sebaliknya kegiatan
ini,
persis
seperti
parasit
atau
benalu,
menyedot sumberdaya dari masyarakat. Kegiatan produksi, distribusi, investasi dan finansial merupakan
„aktivitas
ekonomi
riil‟.
Spekulasi
merupakan „aktivitas ekonomi parasit‟, kegiatan ini seperti parasit yang menyedot sumberdaya masyarakat. Kegiatan ini pada jaman sekarang telah berkembang menjadi
kegiatan
yang
berskala
besar
dan
menunggangi kegiatan finansial dan investasi riil. Para spekulan
menyebut
kegiatannya
diri
menggunakan
sebagai
investor,
dan
istilah:
finansial
dan
investasi. Wadah kegiatan ini antara lain: pasar saham, pasar uang, pasar utang, pasar valuta, pasar derivatif. Wujud dari kegiatan ini antara lain: jual beli saham, surat utang dan uang (yang semuanya itu disebut aset atau barang non-riil). Bahkan pasar barang komoditi pun dapat dijadikan arena kegiatan para spekulan. Jadi dengan demikian mereka pun menyusup masuk ke dalam kegiatan perdagangan barang riil juga. Dengan masuknya kegiatan ekonomi parasit ke dalam kegiatan ekonomi riil mengakibatkan banyak masalah seperti 66
ketidakstabilan harga, kelangkaan karena penimbunan, ketidakefisienan
ekonomi
dan
kekacauan
sistem
finansial. Tujuan dari para spekulan dalam berjual beli bukan karena kebutuhan akan barang-barang tersebut dalam rangka
kegiatan
ekonomi
riil,
tetapi
semata-mata
mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Jika
spekulasi
terjadi
di
pasar
dunia,
yang
melibatkan jumlah barang dan uang yang demikian besar,
tentu
barang
saja
secara
menggunakan
tidak
fisik.
dimungkinkan
Yang
mekanisme
terjadi
menimbun
adalah
mereka
perdagangan
kontrak
berjangka, atau melakukan pembelian di muka, mengijon, (future, forward). Caranya mereka akan memesan barang di muka kepada para produsen dengan cara kontrak, dengan membayar sejumlah uang muka57. Kontrak futures pertama kali muncul sebagai respon atas jatuhnya harga – harga komoditas pada saat panen raya. Komoditas pertanian seperti gandum, kedelai, kacang, jagung dan biji – bijian lainnya mengalami penurunan sangat besar. Selain itu banyak diantara negara – negara berkembang yang memiliki produk pertanian terpaksa harus melakukan barter (counter trade) dengan negara – negara maju untuk produk – produk teknologi tinggi. Untuk menjembatani counter trade dan mempertahankan produk pertanian, agar 57
petani
tidak
mengalami
kerugian
,
maka
Ibid, hal. 45
67
muncullah pasar berjangka produk pertanian
yang
dikenal dengan nama commodity futures market58. Awal dimulainya perdagangan berjangka adalah saat diresmikannya bursa komoditi di Amerika Serikat, yaitu Chicago Board of Trade (CBT) tahun 1884. Awalnya, perdagangan berjangka hanya terbatas komoditi barang (commodity futures trading). CFT bertujuan untuk menjembatani kepentingan pihak yang terlibat dalam perdagangan
komoditi
pertanian,yaitu:
petani,
distributor dan industri. Perkembangan selanjutnya, perdagangan berjangka masuk kedalam perdagangan uang dan instrumen keuangan yang disebut financial future. Perdagangan berjangka pada sektor keuangan ini dimulai dengan lahirnya International Monetery Market (IMM). Lembaga ini dibentuk atas inisiatif Chicago Mercantile Exchange pada tahun 1972. IMM memperdagangkan berbagai perdagangan berjangka berbagai macam valuta asing (currency menyusul
future).
Kemudian,
aktivitas
IMM
tahun dengan
1975,
CBT
mempelopori
perdagangan instrumen keuangan yang memberikan pendapatan tetap yang disebut interest rate future59. “ Perlu
dicermati
istilah
perdagangan
(transaksi)
derivatif dengan perdagangan berjangka (future trading), serta perdagangan spot (spot trading)60. Transaksi derivatif merupakan suatu kegiatan yang melibatkan Sartono Agus, Manajemen Keuangan Internasional. 2003, Yogyakarta, BP-FE, hal. 90 59 Judokusumo Suherdi, Pengantar Derivatif Dalam Moneter Internasional. 2007, Jakarta, Grasindo, hal. 28 – 29. 60 Ibid, hal. 24 58
68
produk
turunan
(derivasi).
Transaksi
derivatif
merupakan salah satu instrumen keuangan yang dipergunakan
untuk
mengurangi
resiko.
Produk
derivatif adalah produk turunan dari produk dasar (underlying asset). Sedangkan underlying asset terdiri dari commodity related dan financial related. Produk komoditi misalnya Emas, Crude Palm Oil (CPO), karet, gula, gandum dan minyak. Produk finansial seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, treasury bill dan mata uang. Future trading ( perdagangan berjangka ) merupakan proses transaksi dengan waktu pembayaran sekarang, tetapi penyerahan barangnya di kemudian hari. Dalam future trading pembeli belum tentu menerima barang yang sudah dibayar lebih dahulu, demikian juga penjual belum tentu mempunyai barang yang mesti dijualnya. Inti future trading adalah perdagangan hanya berdasarkan
kesepakatan.
Produk
yang
diperdagangkan adalah produk turunan (derivatif), misalnya opsi, waran, obligasi, reksadana, stock index future, commodity future, swap dan option on stock index. Spot trading adalah perdagangan dengan waktu pembayaran dan waktu penyerahan barang pada saat terjadi transaksi. Tetapi karena adanya perbedaan geografis, maka penyelesaian transaksi spot dapat diselesaikan maksimum dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Misalnya transaksi dalam valuta asing, salah satu bank di Indonesia membeli US $ 1.000.000 dengan kurs Rp. 7.850/US $ pada hari 69
Selasa, maka paling lambat pada hari Kamis bank tersebut
akan
sebaliknya
mentransfer
bank
tersebut
Rp.
7,85
menerima
Milyar
dan
pembayaran
sebesar US$ pada saat yang bersamaan61. Produk yang diperdagangkan pada pasar spot adalah produk induk atau produk dasar seperti saham, obligasi, minyak, kapas, kedelai dan mata uang. Sedangkan produk turunan
yang
diperdagangkan
seperti:
obligasi
konversi, reksadana dan opsi. B. Pasar Finansial Dalam dunia finance, pasar dibagi menjadi pasar komoditi, pasar uang dan pasar modal. Pasar komoditi adalah
pasar
yang
kegiatannya
menjualbelikan
komoditi. Perdagangan komoditi merupakan barang, seperti: kopi, kedele, kapas, minyak bumi dan emas. Barang – barang tersebut merupakan produk induk. Produk
turunannya
terdapat
dalam
perdagangan
berjangka. Pasar uang kegiatannya jual – beli uang yang kegiatannya berupa: money changer, agen valuta asing dan
perbankan.
Uang
merupakan
produk
induk
bersama – sama dengan commercial paper seperti Sertifikat
Bank
Indonesia.
Pada
pasar
uang
ini
transaksi derivatif tidak dilakukan melalui bursa dan tidak melalui clearing house atau dikenal dengan derivatif
OTC
(over-the-counter)62.
Produk
yang
diperdagangkan melalui pasar OTC ini biasanya dijual 61 62
Sartono Agus, op.cit, hal. 71 Rae, Dian Ediana, op.cit, hal. 76 - 83
70
oleh bank atau dealer lainnya kepada nasabahnya. Derivatif OTC adalah kontrak yang dinegosiasikan secara privat diantara dua pihak atau lebih yang dibuat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh para pihak, yang nilainya bergantung pada nilai – nilai dari aset – aset yang mendasarinya, tingkat referensi (reference rate)
atau
index.
Jenis
transaksi
yang
diperdagangkan, antara lain: a. forward, b. swap, c. option d. warrant Pasar modal adalah pasar yang kegiatannya jual – beli modal. Wujud kegiatannya berupa bursa efek dan objek
pasar
modal
lainnya.
Produk
induk
yang
diperdagangkan adalah saham dan obligasi, sedangkan produk turunannya dari saham berupa63: a. opsi b. waran c. reksadana d. saham preferen. saham preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (preferen) kepada pemegangnya Sedangkan produk turunan dari obligasi, antara lain: a. obligasi dengan berbagai variasi suku bunga: suku bunga tetap, suku bunga mengambang atau suku bunga yang dapat disesuaikan. 63
Judokusumo, Suherdi, op.cit, hal. 25
71
b. obligasi konversi. suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi
saham
dari
perusahaan
penerbit
obligasi. Pengaturan di OTC sangat berbeda dan sangat fleksibel dibandingkan dengan di bursa. Pada pasar OTC
sulit
untuk
kewarganegaraan,
mengetahui
keanggotaan
dan
identifikasi jenis
–
jenis
produknya serta sulit untuk melokalisir pasarnya. Sementara untuk transaksi di bursa yang memiliki alamat, keanggotaan dan jenis – jenis produk yang jelas. Dalam perkembangannya kedua pasar ini saling mendukung.
Dealer
OTC
semaksimum
mungkin
meng-hedge
berdasarkan
posisinya
pertimbangan
resiko dan keuntungan. Oleh karena itu Dealer OTC melakukan penyeimbangan dengan produk – produk yang dijual di bursa. Sebagai akibatnya, apabila volume perdagangan OTC meningkat, maka hal tersebut akan mendorong pula peningkatan permintaan dealer atas produk – produk di bursa. Di
Indonesia,
perkembangan
transaksi
derivatif
hanya berkembang di OTC. Oleh karena transaksi derivatif keuangan di bursa belum berjalan disebabkan antara lain belum adanya landasan hukum untuk berlangsungnya pasar derivatif keuangan di bursa. Bank – bank yang melakukan transaksi derivatif di OTC melakukan transaksi derivatif di bursa luar negeri. Apabila
Indonesia
berketetapan
mengembangkan
transaksi derivatif, maka pengaturan transaksi bursa 72
atau di luar bursa (over-the-counter) merupakan hal yang harus diperjelas dalam pengaturan transaksi derivatif di Indonesia. Masalah – masalah yang penting untuk diperhatikan dari aspek hukum antara lain: a. siapa
yang
diperkenankan
diperkenankan
untuk
atau
melakukan
tidak
transaksi
derivatif di luar bursa (over-the-counter). b. jenis
–
jenis
produk
apa
saja
yang
dapat
diperdagangkan di bursa dan di luar bursa. c. siapa
lembaga
yang
bertanggungjawab
atas
pengawasan masing – masing pasar derivatif tersebut. d. penetapan jenis – jenis underlying transaction yang diperbolehkan masing – masing pasar. e. tingkat perlindungan dan tujuan perlindungan regulasi terhadap masing – masing peserta pasar. Perlu juga dicermati istilah „transaksi derivatif‟ dan „kontrak
derivatif‟.
Kontrak
derivatif
menunjukkan
adanya kesepakatan dua belah pihak atau lebih terhadap transaksi dari suatu jenis transaksi derivatif. Sedangkan transaksi derivatif merupakan perdagangan dari jenis – jenis derivatif. Dengan kata lain, didalam transaksi
derivatif
ada
kontrak
derivatif,
minimal
berakhirnya kontrak (contract expiry).
73
C. Sifat Transaksi Derivatif Menurut Dian Ediana Rae64 untuk dapat memahami pengertian transaksi derivatif harus dilihat dari strategi hedging atau investasi tertentu (jenis – jenis dari derivatif). Menurutnya pengertian pokok dari transaksi derivatif, yaitu: a. transaksi derivatif merupakan instrumen keuangan (financial Instrument). Instrumen keuangan adalah suatu instrumen yang dikenal dan digunakan dalam pasar keuangan. Pada
mulanya
hanya
dikenal
empat
macam
instrumen keuangan: bank deposit, bill of exchange (banker’s acceptance), bond dan equity. Pada saat ini instrumen keuangan mengalami perkembangan yang sangat cepat, lebih bervariasi dan kompleks. Jenis – jenis transaksi derivatif yang berkembang merupakan bagian dari perkembangan instrumen keuangan. Ada
dua
alasan
transaksi
derivatif
dikatakan
sebagai instrumen keuangan setidaknya. Pertama, transaksi
derivatif
merupakan
transaksi
yang
nilainya diambil dari transaksi keuangan yang mendasarinya, seperti: valuta asing. Tingkat bunga dan saham. Kedua, transaksi derivatif merupakan suatu
instrumen
yang
dipergunakan
untuk
mengatasi resiko keuangan dari suatu perusahaan atau
untuk
melakukan
spekulasi
di
bidang
keuangan. 64
Rae, Dian Ediana, op.cit, hal. 41 - 67
74
b. transaksi derivatif merupakan instrumen untuk memperdagangkan resiko (trading risk). Inovasi
dalam
pengalihan
resiko
adalah
diciptakannya instrumen – instrumen atau teknik – teknik baru yang memungkinkan investor atau trader untuk mengalihkan harga atau resiko kredit untuk posisi keuangannya. Yang masuk dalam katagori ini adalah derivatif dalam bentuk: future dan option untuk tingkat bunga dan valas, swap tingkat bunga dan valas serta bentuk – bentuk kontrak future
dan option yang digunakan untuk
lindung nilai (hedging) berbagai resiko harga (price risks). Transaksi derivatif dilakukan, oleh karena satu pihak menghadapi kemungkinan resiko, baik resiko kurs, tingkat suku bunga maupun fluktuasi harga saham. Transaksi derivatif tidak menciptakan resiko baru, tapi mendistribusikan resiko yang telah ada para peserta pasar. Pengalihan resiko dalam transaksi derivatif berbeda dengan
apa
yang
dimaksud
dalam
kegiatan
asuransi. Dalam asuransi, resiko timbul diluar kendali para pihak. Sedangkan dalam transaksi derivatif, keuntungan (gains) atau kerugian (losses) bergantung pada kemampuan manajer portofolio untuk
memprediksi
secara
benar
arah
perkembangan saham, tingkat bunga, kurs valuta asing dan faktor ekonomi lainnya. c.
nilai transaksi derivatif merupakan turunan dari nilai
instrumen
yang
mendasari
(underlying
transactions) 75
Obyek
yang
mendasari
transaksi
derivatif
(
underlying transactions ) berupa: indeks, saham, obligasi, suku bunga, nilai tukar dan komoditi primer. Oleh karena itu ciri dari transaksi derivatif terkait dengan harga transaksi yang mendasarinya. Terkait dengan harga yang mendasarinya yang perlu dicermati adalah transaksi derivatif dapat dilakukan
dalam
kondisi
fluktuasi
underlying
assets yang normal dan dalam kondisi pasar yang normal pula. Dalam melakukan transaksi derivatif, para pihak harus jeli memprediksi apa yang akan terjadi untuk menghindari exposure resiko yang terlalu besar. d. transaksi derivatif dapat diikuti dengan atau tanpa pergerakan dana. Transaksi derivatif pada dasarnya daat disertai atau tanpa disertai dengan pergerakan dana. Transaksi derivatif
yang
sebenarnya
tidak
mensyaratkan
pergerakan dana (principal funds). Jenis transaksi derivatif yang „tanpa bergeraknya dana‟ menjadi „alat‟ untuk melakukan lindung nilai (hedging) maupun
untuk
mengambil
resiko
(trading).
Transaksi derivatif ini disebut instrumen off-balance sheet.
Sebagai
off-balance
sheet
menunjukkan
bahwa karena tidak ada pergerakan dana, maka instrumen ini tidak perlu muncul dalam neraca (balance sheet) perusahaan. Penyelesaian (settlement) dalam transaksi derivatif pada umumnya hanya dilakukan dengan membayar selisih (diffrences) antara harga beli dan harga jual. 76
Bahkan istilah delivery diartikan sebagai waktu berakhirnya kontrak (contract expiry). e.
transaksi derivatif merupakan suatu kontrak Sebagai suatu kontrak antara dua pihak atau lebih, transaksi derivatif tunduk pada prinsip – prinsip umum hukum kontrak (perjanjian), sehingga syarat – syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Walau
pun
secara
umum
transaksi
derivatif
dikatagorikan dalam hukum perdata sebagai suatu kontrak (perjanjian), dengan timbulnya berbagai kasus dan kerugian, kepentingan transaksi derivatif di
berbagai
perlindungan
negara
telah
kepentingan
bergerak publik,
ke
arah seperti
perlindungan konsumen atau kepentingan sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan. D. Jenis – jenis Transaksi Derivatif Secara lebih rinci, jenis transaksi derivatif dapat dibedakan berdasarkan kontrak – kontrak derivatif. Kontrak derivatif yang utama terdiri: Kontrak Derivatif Berbasis
Forward
dan
Kontrak
Derivatif
Berbasis
Option. Kontrak derivatif berbasis forward, terdiri dari: Forward, Future dan Swap. a. Futures Futures merupakan sebuah kontrak yang mengikat kedua belah pihak untuk menjual (short) atau membeli (long) suatu underlying asset yang penyerahannya akan dilakukan pada waktu yang akan datang (expiration date) dengan harga (initial futures price) yang ditetapkan 77
sekarang65. Transaksi future merupakan kewajiban yang
harus
dilakukan
oleh
pihak
–
pihak
yang
bertransaksi. Future termasuk salah satu diantara banyak instrumen keuangan yang akhir – akhir ini dikembangkan, termasuk instrumen derivatif, sebab nilainya berasal dari nilai pokok atau nilai dasar instrumen keuangan. Timbulnya transaksi derivatif disebabkan
masing
–
masing
pihak
yang
berkepentingan ingin mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Adanya faktor – faktor eksternal yang tidak dapat dikuasai yang kemungkinan akan
menimbulkan
kerugian,
baik
bagi
investor
maupun debitor. Dalam kontrak future pihak penjual mempunyai 3 (tiga) alternatif pilihan untuk mengatasi kewajiban dalam kontrak future, yaitu: a. Penjual kontrak future dapat membeli sekuritas di
spot
market,
disepakati
apabila
penjual
pada
kontrak
tanggal
tidak
yang
memiliki
sekuritas. b. Spot market adalah tempat perjanjian antara pembeli dan penjual dengan kesepakatan bahwa penjual
setuju
untuk
menukar
aktiva
atau
Sutedi, Adrian, Produk – Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya, 2012, Bandung, Alfabeta, hal. 25-27
65
78
sekuritas kepada pembeli, dan sebaliknya pihak pembeli bersedia membayar aktiva atau sekuritas pada saat yang sama. c. Penjual
kontrak
membuat
janji
yang
sama
dengan pihak lain untuk mengkompensasi janji yang telah disepakati dengan pembeli kontrak. Sedangkan
dari
sisi
investor,
kontrak
future
bermanfaat dalam hal: a. Kontrak
future
bertujuan
untuk
melindungi
fluktuasi harga. Jika harga pasar sekuritas turun, investor masih dapat memperoleh tingkat hasil
tertentu,
sebab
hasil
sekuritas
sudah
dijamin dan ditentukan oleh kontrak future. b. Future dapat juga digunakan untuk melindungi institusi dari fluktuasi tingkat bunga pinjaman. Misalnya, Bank komersial ingin meminjam uang dari bank sentral pada tahun mendatang, akan tetapi diperkirakan tingkat bunga pada saat itu tinggi, maka Bank komersial dapat membuat kontrak future dengan bank sentral pada tingkat bunga
yang
lebih
rendah
daripada
yang
diramalkan. Pada kontrak tersebut, bank sentral setuju menyediakan sejumlah sekuritas tertentu untuk bank komersial pada waktu dan harga tertentu. Penjual kontrak future pada kasus ini adalah bank sentral. Bank tersebut dapat juga 79
menghindari resiko bunga, pertama membeli sekuritas dari pasar pada tingkat bunga rendah dan menunggu kontrak future tersebut jatuh tempo.
Kemudian,
membayar
kontrak
future
untuk kontrak yang tanggal jatuh temponya sama dan sesuai dengan kontrak pertama (zero out). Sebagai kontrak yang terstandarisasi, rincian lebih detail dari futures adalah: volume kontrak, levering dan kuota harga66. Volume kontrak merinci jumlah dari aset yang harus diserahkan sesuai dengan kontrak dan ini
merupakan
keputusan
penting
untuk
adanya
pertukaran. Bila volume kontrak terlalu besar banyak investor yang ingin meng-hedge jumlah yang relatif kecil. Di pihak lain, bila volume kontrak terlalu kecil perdagangan menjadi lebih mahal, karena adanya biaya yang menyertai setiap kontrak perdagangan. Jumlah volume yang tepat sangat tergantung dari keinginan user. Misalnya, nilai yang harus diserahkan untuk kontrak futures produk pertanian antara $10.000 $20.000. Jumlah ini realtif kecil dibandingkan dengan kontrak berjangka yang berbasis keuangan, misalnya obligasi yang diperdagangkan memiliki nilai nominal $100.000 66
pada
saat
penyerahan.
“Levering”
atau
Judokusumo, Suhedi, op.cit, hal. 53 - 54
80
penyerahan harus dicantumkan secara khusus dalam kontrak atau pertukaran. Ini penting berkaitan barang – barang yang memerlukan biaya pengangkutan. Bila tempat penyerahan ditentukan secara khusus, maka harga yang diterima untuk barang dengan posisi pendek (short position) harus disesuaikan dengan lokasi yang dipilih untuk barang tersebut. Sedangkan,
kontrak
futures
menyangkut
bulan
penyerahan, biasanya terjadi selama periode bulan yang disepakati. Pertukaran merinci atau menetapkan kapan
bulan
kontrak
perdagangan
dimulai,
juga
merinci hari akhir dimana perdagangan berlangsung bagi suatu kontrak. Kuota harga dan limit fluktuasi harga perlu ditetapkan agar mudah diketahui. Sebagian besar kontrak mencantumkan limit fluktuasi harga pada tiap pertukaran. Bila harga bergerak turun dengan jumlah sama dengan limit harga harian, maka kontrak disebut limit down dan bila bergerak naik dengan limit disebut limit up. Tujuan dari limit harga harian adalah untuk mencegah fluktuasi harga yang besar dari yang terjadi karena akibat spekulasi. Munculnya transaksi berjangka mata uang (currency futures) sebagai perkembangan dari futures contract merupakan respon volatilitas nilai tukar mata uang yang
semakin
besar,
bahkan
perkembangannya
melebihi nilai transaksi berjangka komoditi. Currency 81
futures merupakan salah satu instrumen keuangan untuk mengurangi resiko mata uang dan sarana untuk memperoleh keuntungan bagi spekulator. Kontrak futures memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari kontrak futures, antara lain: ukuran kontrak yang lebih kecil, adanya kebebasan untuk melikuidasi
kontrak
diperdagangkan
pada
sebelum suatu
jatuh pasar
tempo futures
dan yang
terorganisir dengan baik. Sedangkan kelemahannya, antara lain: jumlah terbatas dari mata uang yang diperdagangkan, delivery dates yang terbatas dan jumlah kontraktual yang kaku dari berbagai mata uang yang ditawarkan. Kontrak futures bernilai bagi investor – investor komersial yang memiliki aliran kontinyu dan stabil dari pembayaran atau penerimaan dalam mata uang asing yang diperdagangkan. b. Forward Forward merupakan suatu transaksi kontrak antara pembeli (taker) dengan penjual (writer) di masa yang akan datang dimana pada saat jatuh tempo akan ada serah terima suatu barang dengan jumlah dan harga yang telah disepakati sebelumnya67. Kontrak forward merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua 67
Sutedi Adrian, op.cit, hal. 38 - 40
82
pihak dengan hak dan kewajiban timbal balik yang direalisasikan
(delivery) di masa yang akan datang
dengan syarat – syarat yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Obyek dari kontrak bisa berupa jual beli atau pertukaran mata uang dengan jumlah dan kurs tertentu, surat berharga atau komoditi dengan jumlah dan harga tertentu. Kontrak forward umumnya digunakan oleh para importir atau eksportir pada saat barang yang di invoice dalam valuta asing, dibeli dari atau di penjual kepada pihak – pihak di luar negeri. Tujuan dari kontrak forward adalah untuk melindungi resiko keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian. Kontrak forward juga digunakan untuk meng hedge piutang atau utang valuta asing untuk menutupi keuntungan dan kerugian transaksi dan untuk melakukan spekulasi valuta asing. Kontrak forward adalah perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat ini mengenai transaksi aset tertentu. Dalam perjanjian kontrak forward, tanggal dan
harga
disepakati
dimuka,
dan
transaksinya
dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Kontrak forward juga merupakan perjanjian antara bank dan pelanggan untuk menyerahkan sejumlah mata uang tertentu dengan yang lain pada waktu tertentu di masa 83
datang dengan kurs yang ditetapkan pada saat kontrak disepakati.
Kontrak
–
kontrak
tersebut
dapat
digunakan oleh perusahaan – perusahaan dengan transaksi – transaksi mata uang di masa datang untuk mengurangi resiko nilai tukar mata uang. Perjanjian untuk membeli atau menjual suatu jumlah tertentu suatu komoditas atau instrumen keuangan pada suatu harga tertentu dengan surat tanggal di masa datang yang telah ditetapkan. Harga kontrak forward ditentukan antara pembeli dan penjual dengan
sistem
mewajibkan
open
pembeli
outcry. untuk
Kontrak membeli
forward komoditas
tersebut, kecuali kontrak dijual kepada pihak lain sebelum tanggal penyelesaian. Hal ini terjadi, bila pedagang menunggu kesempatan untuk mengambil laba atau memperkecil kerugian. Pelaku di pasar forward pada umumnya mencari keuntungan perbedaan
tanpa
resiko
dengan
tingkat
bunga
antar
memanfaatkan negara,
dengan
menggunakan kontrak forward untuk menghilangkan resiko valas sehubungan dengan transfer dana dari satu negara ke negara lain, juga menghindari resiko kerugian dari ekspor atau impor yang dilakukan. Kontrak forward diperdagangkan di luar bursa (over the counter). Oleh karena itu, kontrak forward bersifat negotiable dimana nilai penjualan sudah diterima 84
kedua belah pihak. Instrumen investasi ini harus pasti diselesaikan dengan serah – terima fisik. Produk ini tidak berbentuk surat utang, karena pembeli tidak menerima kembali uangnya dari penjual, tetapi berupa barang sebagaimana tercantum dalam kontrak forward. c. Swap Swap
adalah
transaksi
pertukaran
dua
valuta
melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan / pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan68. Ada dua jenis Swap yang umumnya dipakai untuk tujuan lindung nilai (hedging) yaitu: interest rate swap yang melibatkan pertukaran sifat bunga dan currency swap yang melibatkan pertukaran mata uang. Interest rate swap adalah persetujuan antara dua institusi atau dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga – biasanya pihak yang satu membayar bunga tetap dan pihak lain membayar bunga mengambang – dalam mata uang tertentu untuk masa jatuh tempo tertentu
pada
suatu
jumlah
tertentu
yang
telah
disetujui. Coupon swaps adalah interest rate swaps 68
Ibid, hal. 42
85
dimana satu pihak membayar pada tingkat bunga tetap (fixed rate) yang dihitung pada saat transaksi dengan sperad
tertentu
terhadap
suatu
Treasury
Bond,
sementara pihak yang lain membayar pada tingkat bunga yang mengambang (floating rate) yang mana hal ini diperbaharui secara periodik sepanjang waktu yang telah disepakati. Basic swaps adalah perjanjian dua pihak untuk membayar pada bunga mengambang yang berdasarkan pada acuan tingkat bunga yang berbeda. Interest swaps rate digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan beban bunga dengan pendapatan yang diterima69. Currency swaps adalah suatu pertukaran debt service obligations dalam satu mata uang yang disetujui dengan jumlah hutang tertentu dalam mata uang lain. Currency swap digunakan untuk mengurangi resiko fluktuasi mata uang. Oleh karena dalam transaksi ini, pertukaran yang terjadi merupakan pertukaran mata uang dengan denominasi yangb berbeda, misalnya Euro dipertukarkan dengan USD. Keuntungan secara ekonomis dari swaps adalah70: 1. swaps memberikan keuntungan ekonomis pada kedua
belah
pihak
ketika
halangan
untuk
arbitrase timbul. Halangan dapat berupa batasan 69 70
Sartono Agus, op.cit, hal. 288 Ibid, hal. 294
86
– batasan legal pada transaksi pertukaran mata uang asing baik spot atau forward, persepsi yang berbeda dari investor – investor tentang resiko dan nilai kredit kedua belah pihak, akseptabilitas dari
satu
peminjam
kepada
kelas
investor
tertentu, perbedaan pajak, dll. 2. Perusahaan
dapat
menurunkan
biaya
baqgi
resiko pertukaran mata uang asing. 3. currency
swaps
sering
digunakan
untuk
pembiayaan keuangan jangka panjang dalam bentuk mata uang asing. Dalam hal ini swaps merupakan
suatu
sarana
yang
meminjam
likuiditas dalam foreign exchange. Kelemahan dari swaps adalah jika pasar modal dunia terintegrasi sepenuhnya, maka arbitrase pasar keuangan akan semakin kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil pula. d. Options Opsi adalah kontrak berupa hak (bukan kewajiban). Opsi yang memberikan hak untuk membeli disebut call option. Opsi yang memberikan hak untuk menjual disebut put option. Karena berkaitan dengan „hak‟ maka tidak
ada
kewajiban
bagi
pemilik
untuk
untuk
melaksanakan hak tersebut (membeli atau menjual). Pembeli opsi (taker) memperoleh hak tersebut setelah 87
membayar
sejumlah
uang,
disebut
dengan
premi
(premium) kepada penjual atau penerbit opsi (writer)71. Call Options adalah kontrak yang memberikan hak (rights) kepada pemilik untuk membeli suatu underlying asset pada harga tertentu (strike atau exercise price) sampai dengan waktu kontrak berakhir (expiration date). Misalnya, investor membeli call options saham PT X pada bulan Januari 2012 dengan strike price US $ 9.500 yang akan berlaku sampai dengan Maret 2012. Untuk
mendapatkan
hak
tersebut,
investor
memberikan premi sebesar US $ 9572. Jika tiga bulan kemudian harga dollar melonjak, maka investor dapat menggunakan haknya untuk membeli sesuai harga kontrak. Sebaliknya, jika harga dollar turun dibawah US $ 8.000, maka investor boleh tidak menggunakan haknya
sampai
masa
kontrak
berakhir,
dengan
konsekwensi kehilangan premi, daripada menimbulkan kerugian yang lebih besar. Seseorang membeli opsi call dengan prediksi bahwa suatu underlying asset akan naik, sehingga memiliki hak untuk membeli underlying asset tersebut dengan harga yang lebih rendah sesuai kesepakatan, walaupun
Hidayat Taufik, Buku Pintar Investasi: Reksadana, Saham, Stock Option, Valas, Emas, 2011(Cet.II), Jakarta, mediakita, hal. 163 72 1 (satu) Kontrak pada US Market adalah 100 lembar, jumlah “premi” tergantung dari kontrak yang hendak dibeli. 71
88
harga
underlying
asset
tersebut
pada
saat
yang
diperjanjikan mengalami kenaikan. Put Options adalah kontrak yang memberikan hak (rights)
kepada
pemiliknya
untuk
menjual
suatu
underlying asset pada harga tertentu (strike atau excersice price) sampai dengan waktu kontrak berakhir (expiration date). Seseorang membeli put options dengan prediksi bahwa suatu underlying asset akan turun, sehingga memiliki hak untuk menjual underlying asset dengan harga yang lebih tinggi sesuai kesepakatan, walaupun harga
underlying
asset
tersebut
pada
saat
yang
diperjanjikan turun. Misalnya, investor membeli put options saham PT Y pada bulan Januari 2012 dengan strike price US S$ 9.500 yang akan berlaku sampai dengan Maret 2012. Untuk mendapatkan hak tersebut, investor memberikan premi sebesar US $ 95. Jika tiga bulan kemudian harga dollar turun, maka investor dapat menggunakan haknya untuk menjual sesuai harga kontrak. Sebaliknya, jika harga dollar naik, maka investor boleh tidak menggunakan haknya sampai masa
kontrak
berakhir,
dengan
konsekuensi
kehilangan premi. Namun, investor menjual pada harga pasar, sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk menutup kerugian premi. 89
Options dapat dibedakan berdasarkan pelaksanaan opsi, yaitu: opsi Amerika dan opsi Eropa. Opsi Amerika adalah sebuah opsi yang pelaksanaannya dapat di exercise setiap saat selama periode opsi tersebut. Sedangkan opsi Eropa adalah sebuah opsi yang hanya bisa di exercise (eksekusi) pada akhir periode opsi tersebut. Biasanya yang sering ditransaksikan adalah opsi
Amerika.
dianalisis
Tetapi,
adalah
yang
opsi
yang
Eropa.
paling
Hanya
mudah
ada
satu
pendekatan untuk menilai opsi yang bisa diharapkan untuk setiap situasi bagi opsi Eropa dan opsi Amerika. Pendekatan ini disebut dengan model „dua negara‟ atau model „binomial‟73. Tidak ada seorang pun yang mampu meramalkan dengan
pasti
harga
suatu
jenis
investasi
akan
meningkat atau menurun. Dimana pun dan kapan pun dalam berinvestasi ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan investasinya
tidak
berhasil.
kemungkinan
rugi
Apa akan
pun selalu
teknik ada,
demikian juga dengan teknik options. Oleh karena itu, options
merupakan
salah
satu
cara
melakukan
investasi.
73
Judokusumo, Suherdi, op.cit, hal. 118
90
Opsi dapat diperdagangkan di bursa efek atau bursa paralel (over the counter). Pada prinsipnya options market terdiri dari74: 1. Opsi yang diperdagangkan di bursa atau biasa juga disebut listed options adalah merupakan suatu bentuk
perdagangan
derivatif.
Options
yang
diperdagangkan di bursa ini memiliki suatu kontrak yang baku dan penyelesaiannya adalah melalui lembaga kliring dimana kepatuhan pelaksanaan kontrak dijamin oleh bursa. Oleh karena kontrak yang digunakan adalah baku, maka harga yang akurat dari suatu opsi seringkali dapat diketahui. Opsi yang diperdagangkan di bursa, meliputi: opsi saham, opsi komoditi, opsi obligasi dan opsi suku bunga lainnya, opsi indeks saham dan opsi kontrak berjangka. Di Indonesia, kontrak berjangka diatur dengan UU No. 32/1997 sebagaimana dengan UU No. 10/2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 ayat 1 UU ini menyatakan bahwa perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak
Berjangka,
Kontrak
Derivatif
Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Pasal 1 ayat 2 74
Sutedi, Adrian, op.cit, hal. 53
91
merumuskan jenis komoditi berupa barang, jas, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek
Kontrak
Berjangka,
Kontrak
Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan
terlebih
dahulu
dengan
membayar
sejumlah premi (Pasal 1 ayat 8). Ciri dari bursa berjangka adalah adanya lembaga kliring . Pasal 25 ayat 2 menyebutkan lembaga kliring
berjangka
adalah
berbentuk
perseroan
memperoleh
ijin
badan
terbatas
usaha
dari
usaha
yang
yang
telah
Badan
Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), suatu lembaga
pemerintah
yang
tugas
pokoknya
melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Kemudian, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, dimana yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah efek
berupa surat berharga yaitu surat
pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
tanda
bukti
utang,
unit
penyertaaan 92
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek. Transaksi
derivatif
di
Pasar
Modal
mulai
diperdagangkan di lantai bursa pada tanggal 13 Agustus 2002 yaitu perdagangan derivative LQ 45 yang dikenal dengan nama Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE). Indeks LQ 45 adalah 45 saham yang terpilih berdasarkan
likuiditas perdagangan
saham dan disesuaikan secara periodic. KBIE LQ 45 merupakan
derivatif
dengan
acuan
pergerakan
harga indeks LQ 45 di lantai bursa. LQ 45 sendiri merupakan salah satu dari 5 (lima) jenis indeks yang ada di bursa, yaitu: indeks individual, indeks harga saham sektoral, Indeks LQ 45, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan indeks syariah. Jenis instrument seperti ini merupakan padanan dari yang dikenal sebagai Stock Index Future yaitu suatu bentuk transaksi futures atas pergerakan (naikturun) dari indeks di pasar modal tertentu seperti the Dow Jones New York dan FTSE Index London. Stock Index Futures
dikembangkan tahun 1982
untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan resiko pasar modal (fluktuasi harga saham)75. Produk derivatif ini diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. 75
Rae, Dian Ediana, op.cit, hal. 75
93
Pada saat itu, bursa di Indonesia masih terpisah antara Busa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ. Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini, produk derivatif yang paling populer diperdagangkan adalah right dan waran.
Efek utama (underlying) adalah
saham76. Right adalah hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Biasanya munculnya instrumen derivatif
(right)
ini
dilakukan
ketika
emiten
melakukan penawaran saham kedua (second issue). Di Pasar Modal Indonesia second issue ini biasa disebut dengan right issue yang secara sederhana bisa kita terjemahkan mengeluarkan saham dengan hak membeli kepada pemegang saham lama. Artinya dalam right issue tersebut pemegang saham lama diberi prioritas terlebih dulu untuk memiliki saham yang akan dikeluarkan itu. Sifatnya berupa hak. Jadi
pemegang
saham
lama
boleh
melakukan
pembelian tapi boleh juga melepas haknya itu. Karena sifatnya yang demikian itu maka right yang merupakan
hak
untuk
membeli
saham
yang
dikeluarkan itu bisa diperjualbelikan di lantai bursa.
76http://economy.okezone.com/read/2008/05/12/226/108383/2
26/right-dan-waran-produk-derivatif-yang-populer-di-bei
94
Waran adalah hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Waran biasanya melekat sebagai daya tarik (swetener)
pada
penawaran
umum saham perdana (IPO) ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut
tercatat
diperdagangkan
di
bursa,
secara
waran
terpisah.
dapat Periode
perdagangan waran sekitar 3 - 5 tahun. Waran merupakan suatu pilihan (option), di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan
setelah
waran
tersebut
diterbitkan
oleh
emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan di pasar sekunder. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan seharihari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (pasal 3 ayat 1 UU Pasar Modal). Pengaturan
opsi
berdasarkan
Peraturan
Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-311/BEJ/09-2004 95
tentang Peraturan III-D tentang Keanggotaan Opsi Saham. Dalam Peraturan III. E.1. Peraturan Ketua Bapepam No. Kep-39/PM/2003 yang dimaksud dengan opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Opsi Saham adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli (call option) dan atau menjual (put option) kepada pihak lain atas sejumlah saham (underlying stock) pada harga (strike price) dan dalam waktu tertentu. Underlying adalah Efek, indeks
Efek,
sekumpulan
Efek
atau
indeks
sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak. Kontrak
Opsi
Saham
(KOS)
adalah
satuan
perdagangan Opsi Saham yang ditetapkan dalam satu satuan kontrak. Saham Induk (underlying stock) adalah saham Perusahaan
Tercatat
yang
menjadi
dasar
perdagangan seri KOS. Perusahaan
Tercatat
adalah
Emiten
atau
Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa. Perdagangan Opsi Saham memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan Efek lainnya, oleh karena itu diperlukan persyaratan khusus bagi 96
Anggota Bursa Efek untuk dapat diperkenankan memperdagangkan Opsi Saham. Salah satu persyaratan khusus adalah membayar uang
keikutsertaan
perdagangan
Opsi
Saham
(joining fee) kepada Bursa, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek dan Bursa yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian. 2. Over-the-counter atau OTC Options adalah opsi yang diperdagangkan antara dua pihak tanpa didaftarkan di
bursa.
Opsi
OTC
ini
tidak
terlarang
dan
bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis antara dua pihak yang terlibat. Pada umumnya terdapat sekurang – kurangnya satu pihak yang merupakan pemodal yang kuat. Opsi yang seringkali diperdagangkan pada perdagangan di luar bursa (OTC) ini adalah: opsi suku bunga, opsi valuta asing dan opsi swap atau disebut swapoptions. OTC Options merupakan kontrak – kontrak yang tidak
standar
dimana
spesifikasinya
(jumlah,
exercise price. Hak, instrumen serta masa jatuh tempo)
pada
umumnya
dinegosiasikan
antara
pembeli dan penjual. 97
OTC Options diperdagangkan oleh bank – bank komersil dan invesment bank pada seluruh pusat – pusat keuangan. Masa jatuh tempo OTC options rata – rata 2 – 6 bulan, dan sangat sedikit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun77. Pasar OTC Options terdiri dari: level retail dan wholesale market. Level retail terdiri dari nasabah – nasabah non bank (perusahaan, institusi keuangan dan perorangan) yang membeli / menjual options valas dari dan kepada bank untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka dari pergerakan – pergerakan kurs. Wholesale market yaitu antar bank – bank komersial, invesment bank dan perusahaan perdagangan
tertentu.
Bank
menggunakan
wholesale market untuk aktivitas hedging resiko yang terjadi dalam transaksi perdagangan dengan nasabah untuk mengambil posisi spekulatif. Salah satu options contract yang diperdagangkan pada OTC market atau pasar uang adalah currency options. Currency options sangat bermanfaat dalam melakukan hedging portofolio keuangan. Kontrak forward maupun future memiliki kelemahan yaitu
bahwa
walaupun
keduanya
melindungi
pemegang dari resiko pergerakan mata uang namun 77
Sartono, Agus, op.cit, hal. 108 - 114
98
hal tersebut juga menghilangkan kesempatan bagi pemegang untuk memperoleh laba dari pergerakan mata uang yang menguntungkan. Kelemahan inilah yang
menjadi
salah
satu
alasan
untuk
memunculkan currency options. Berkaitan dengan valuta asing, call options memberikan hak kepada pemegang
untuk
membeli
dan
put
options
memberikan hak kepada pemegang untuk menjual mata uang yang dikontrakkan pada expiration date. Dapat dinyatakan bahwa suatu call options atas suatu mata uang asing dapat dipandang sebagai put options atas mata uang domestik. Sebaliknya, put options atas suatu mata uang asing dapat dipandang sebagai call options atas mata uang domestik. Misalkan, hak untuk membeli dolar terhadap rupiah ekuivalen
dengan
hak
untuk
menjual
rupiah
terhadap dolar. Options biasanya tersedia pada Europen Currency Unit (ECU) dengan tujuh mata uang, yaitu: Deutche Marks (DM), British Pound (£), France Franc (FF), Switzerland Franc (SFr), Japanese Yen (¥), Canadian Dolar (C$),
dan Australian Dolar (A$). Dari tujuh
mata uang tersebut biasa juga diperdagangkan cross-rate options untuk DM/¥, £/DM dan £/¥. Dengan mengeluarkan dolar AS dari perdagangan ini, maka cross-rate options memungkinkan investor 99
untuk hedging secara langsung resiko mata uang yang muncul ketika berhubungan dengan mata uang non dolar AS. Juga diperdagangkan month end options yang menjamin ketersediaan currency options jangka pendek, dua sampai tiga minggu, dan jangka panjang, 18, 24, 30 dan 36 bulan. Tabel 6: Currency Options, Yen
Tabel 7: Currency Optios, Deutche Mark
Call options DM yang jatuh tempo bulan Maret dengan exercise price 5550 artinya pembeli memiliki hak untuk mendapatkan DM dengan nilai tukar 100
0.5550/DM. Besarnya premi adalah $0.0035/DM. Pada put options dengan exercise price $0.5550/DM jatuh tempo Maret preminya adalah $0.0013/DM. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi exercise price maka premi call options semakin kecil. Perhatikan premi yang harus dibayar untuk call options
yen
yang
jatuh
tempo
bulan
Maret.
Sebaliknya untuk put options yen, semakin tinggi exercise price maka semakin besar preminya. Sedangkan jatuh tempo opsi juga berpengaruh dengan besar kecilnya premi. Perhatikan call options DM dengan exercise price $ 0.5650/DM. Pada baris tersebut ke kanan menunjukkan bahwa semakin lama jatuh temponya, maka semakin besar premi opsi itu. Hal itu disebabkan karena pembeli opsi masih
memiliki
banyak
kesempatan
untuk
menggunakan haknya. Pengaruh yang sama pada put options yen, bahwa semakin lama jatuh tempo maka semakin besar premi yang harus dibayar. Peraturan di Indonesia yang mengatur pertama kali tentang transaksi derivatif berkaitan dengan pasar uang adalah Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif. Transaksi derivatif adalah suatu
kontrak
atau
perjanjian
pembayaran
yang 101
nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau
tanpa
pergerakan
atau
tanpa
pergerakan
dana/instrumen78. Dalam
pasal
2
ayat
1
ketentuan
tersebut
menyatakan bahwa bank dapat melakukan transaksi derivatif, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Bentuk transaksi sangat terbatas yaitu hanya transaksi yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga, serta transaksi yang berkaitan dengan saham apabila telah mendapat ijin Bank Indonesia secara kasus per kasus79. Transaksi derivatif yang sering dilakukan adalah opsi. Opsi adalah hak untuk membeli (call options) atau hak untuk menjual (put options) suatu valuta asing dengan penyerahan untuk jangka waktu di depan. Bentuk ini mekanismenya, yaitu: investor dapat saja memperoleh hak membeli atau menjual kontrak pada masa datang dengan harga tertentu. Di Indonesia, transaksi derivatif yang dilakukan pada perbankan hanya yang timbul dari surat berharga (securities). Hal ini terlihat pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan
sebagaimana
diubah
dengan
UU
No.
Rae, Dian Ediana, op.cit, hal. 44 Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, 2006 (cet.V), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 446 - 448
78 79
102
10/1998, pasal 1 angka 10 menyatakan Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas
kredit,
atau
setiap
derivatifnya,
atau
kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Derivatif keuangan terkadang disebut
securities,
akan
tetapi
bukan
merupakan
securities pada dirinya sendiri80. Investor secara umum menggunakan options dalam 2 (dua) hal81: 1. Proteksi nilai asset (asuransi nilai saham) Salah
satu
memproteksi jatuhnya
strategi nilai
harga
–
options
portofolio harga
adalah terhadap
saham,
dengan
membeli put options. Investor berhak menjual sahamnya pada harga tertentu meskipun di pasar harga saham tersebut turun sampai minus. 2. Covered Call Suatu
strategi
pendapatan
untuk
tambahan
menghasilkan dari
sahamnya.
Dengan strategi ini, investor menjual kontrak call optionsnya (sell call). Dengan sell call tersebut, investor wajib menjual sahamnya 80
Rae, Dian Ediana, op.cit, hal. 47 Adrian, op.cit, hal. 54
81Sutedi,
103
pada harga yang disepakati selama kontrak masih berlaku. Perkembangan mengakibatkan
perekonomian
terjadinya
berbagai
telah
perkembangan
(inovasi) dalam industri jasa keuangan. Perkembangan yang mutakhir dan berkembang dalam pasar OTC adalah apa yang dinamakan hybrid security. Investasi hybrid adalah “A financial security that has two or more characteristics of other financial instruments such as equities, bonds, swaps, forward agreements, futures, or options. The return often is based on the return of two or more underlying instruments such as exchange rates, interest rates, or equities. Also called a structured financial transaction”82 (terjemahan bebas: sekuritas keuangan yang memiliki dua atau lebih karakteristik dari
instrumen
obligasi,
swap,
keuangan forward,
lainnya
seperti
future,
atau
saham, opsi.
Pengembaliannya didasarkan pada dua atau lebih instrumen yang mendasari seperti nilai tukar, suku bunga, atau ekuitas. Juga disebut transaksi keuangan terstruktur). Investasi ini merupakan gabungan dari dua produk.
82
http://invest.yourdictionary.com/hybrid-security
104
Bank – bank mengembangkan produk deposito plus
untuk
mengimbangi
bunga
deposito
yang
cenderung turun. Produk deposito plus ini merupakan investasi
gabungan
antara
deposito
dan
produk
instrumen derivatif. Produk ini dikenal dengan nama deposito hybrid83. Sekarang ini, setidaknya ada beberapa produk deposito plus investasi, seperti: Sweet Bundle dari Citibank; TwinInvest
dari Standard Chartered Bank;
Mega Depo Equity dari Bank Mega, Star Choice Best of Market Linked Deposit dan Dynamic Duo Star Market Linked Deposit dari Bank CIMB Niaga. Hadirnya produk-produk itu seperti menjadi energi baru yang membuat nasabah masih tetap melirik deposito. Ini pula memberi nilai tambah bagi nasabah yang tidak mau
beranjak
dari
bank,
dan
belum
memiliki
keberanian memutar uang di instrumen investasi yang lainnya – seperti di pasar modal – tapi memperoleh tingkat pengembalian di atas bunga deposito biasa. Penggunaan jenis – jenis transaksi derivatif tersebut tentu saja bergantung pada kebutuhan para pihak. Masing – masing jenis transaksi derivatif memiliki
kegunaan
berbeda,
serta
tersebut
kelebihan
dan
kekurangan masing – masing. Jenis – jenis transaksi
83
Majalah, SWA 17 Juli 2008
105
derivatif
tersebut
merupakan
bentuk
dasar
dari
berbagai derivatif. Saat ini jenis – jenis transaksi derivatif terus mengalami perkembangan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar untuk mengatasi kelemahan – kelemahan produk – produk derivatif yang telah ada sebelumnya. 6. Pengaturan Investasi Dana Pensiun Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai perkembangan
ekonomi
yang
diikuti
dengan
perkembangan rekayasa struktur keuangan, maka hal ini juga berdampak pada dunia investasi, terutama yang dijalankan oleh lembaga – lembaga keungan, baik perbankan maupun non perbankan. Berkaitan dengan pengelolaan Dana Pensiun di Indonesia,
negara
turut
campur
tangan
dengan
menerbitkan Undang – Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Maksud diterbitkan Undang – Undang ini untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana Pensiun menurut Undnag – Undang ini merupakan sarana penghimpun dana
untuk
pensiun.
meningkatkan
Dengan
adanya
kesejahteraan Dana
Pensiun
peserta dengan
bermaksud agar dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktivitas, sehingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. 106
Sejak berlakunya Undang – Undang Dana Pensiun, dana pensiun hanya diperkenankan menyelenggarakan program pensiun. Dana Pensiun tidak diperkenankan menyelenggarakan program di luar program pensiun apa pun bentuknya, kecuali bagi dana pensiun yang berdiri sebelum berlakunya Undang – Undang Dana Pensiun telah diberikan ijin menyelenggarakan program tunjangan hari tua disamping program pensiun (Pasal 61 ayat 4). Artinya, Dana Pensiun tetap menjalankan kewajiban tersebut sampai selesai seluruh kewajiban kepada peserta setelah itu tidak boleh lagi. Demikian
juga
halnya
dengan
investasi,
kalau
sebelum adanya Undang – Undang Dana Pensiun, peraturan pensiun tidak mengatur investasi kekayaan dana pensiun. Pengurus Dana Pensiun juga tidak merasa berkewajiban dengan investasi kekayaan dana pensiun, karena pengurus merasa yang berkepentingan terhadap investasi adalah Pendiri. Campur tangan pendiri dalam portofolio investasi sangat besar. Bahkan investasi yang dilakukan sebagian besar berkaitan dengan kepentingan Pendiri. Maksud Undang – Undang membatasi kegiatan dan investasi agar kekayaan Dana Pensiun terlindungi dari kewajiban pembayaran di luar tujuan utama yang dapat mengganggu kecukupan dana dalam jangka panjang untuk pembayaran manfaat pensiun peserta. Oleh karena itu, Undang – Undang Dana Pensiun membatasi arah investasi Dana Pensiun. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian yang serius mengenai pengelolaan kekayaan dana pensiun dengan 107
menetapkan
pembatasan
investasi
nyang
boleh
dilakukan oleh dana pensiun. Pasal 61 ayat 3 UU Dana Pensiun menegaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun yang telah ada sebelum UU Dana Pensiun wajib disesuaikan. Batasan investasi dana pensiun, kemudian diatur dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Secara umum jenis – jenis investasi yang boleh dilakukan oleh Dana Pensiun adalah: deposito berjangka; saham, obligasi dan surat berharga lain; penempatan langsung pada saham dan obligasi; tanah, bangunan serta tanah dan bangunan; saham atau
unit
penyertaan
reksadana,
Sertifikat
Bank
Indonesia (SBI) dan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau
dikaji
pembatasan
yang
dilakukan
oleh
pemerintah ini sangat ketat, pemerintah membatasi investasi
yang dapat memberikan keuntungan jangka
pendek.
108
