BAB II EVALUASI TERHADAP KANTOR WALIKOTA DENPASAR

BAB II EVALUASI TERHADAP KANTOR WALIKOTA DENPASAR Pada bab ini akan dibahas tentang evaluasi terhadap kantor Walikota Denpasar. Beberapa hal yang akan dibahas pada bab ini yaitu : pengertian terhadap gedung Negara, Balai Kota, teori perancangan dan persyaratan gedung Negara, studi banding hingga membuat spesifikasi umum dari Balai Kota yang dipakai sebagai acuan dalam evaluasi kantor Walikota Denpasar. 2.1 Bangunan Gedung Negara Pada sub bab ini akan dibahas tentang bangunan gedung negara, mulai dari pengertian, asas pembangunan, klasifikasi, hingga standar luas bangunan gedung Negara. 2.1.1 Pengertian Bangunan Gedung Negara Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Balai Kota Denpasar di Lumintang | 6

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah Negara, dan lain-lain. (Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, 2012) 1.1.2. Asas Pembangunan Gedung Negara Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung Negara berdasarkan azas dan prinsip: (Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, 2012) 1. Kemanfaatan,

keselamatan,

keseimbangan

serta

keserasian/keselarasan

bangunan gedung dengan lingkungannya. 2. Hemat, tidak berlebihan, efektif dan efesien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan. 3. Terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta fungsi setiap kementrian/lembaga/instansi, pemilik/pengguna gedung Negara. 4. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional. 1.1.3. Klasifiasi

Bangunan

Gedung

Negara

Berdasarkan

Tingkat

Kompleksitas Berdasarkan himpunan peraturan pengelolaan gedung dan rumah negara, klasifikasi bangunan gedung negara dibedakan menjadi 3, yaitu : 1. Bangunan Sederhana Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung Negara dengan karakter sederhana serta memliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama sepuluh tahun. Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana, antara lain: •

Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai 500 m2.

•

Gedung pelayanan kesehatan:puskesmas

•

Gedung pendidikan tingkat dasar atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. dua lantai. Balai Kota Denpasar di Lumintang | 7

2. Bangunan Tidak Sederhana Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung Negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selam paling singkat sepuluh tahun. Yang termasuk klasifikasi bangunan tidak sederhana, antara lain : •

Gedung kantor yang belum ada prototipenya, atau gedung kantor dengan luas diatas 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari dua lantai.

•

Gedung Rumah Sakit.

•

Gedung pendidikan tinggi universitas/akademis, atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari dua lantai.

3. Bangunan Khusus Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung Negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya

memerlukan

penyelesaian/teknologi

khusus.

Masa

penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat sepuluh tahun. Yang termasuk klasifikasi bangunan khusus, antara lain: •

Istana Negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden

•

Wisma Negara

•

Gedung instalasi nuklir

•

Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus

•

Gedung laboratorium

•

Gedung terminal udara/laut/darat

•

Stasiun kereta api

•

Stadion olahraga

•

Rumah tahanan

•

Gudang benda berbahaya

•

Gedung bersifat monumental

•

Gedung perwakilan Negara R.I. di luar negeri

Balai Kota Denpasar di Lumintang | 8

1.1.4. Standar Luas Bangunan Gedung Negara (Gedung Kantor) Luas bangunan gedung kantor yang diperlukan dapat dihitung berdasarkan ketentuan berikut : (Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, 2012) 1.

Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per personil.

2.

Standar klasifikasi gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per-personil.

3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri diluar kebutuhan ruang untuk seluruh personil yang akan ditampung. Standar luas ruang kantor menurut jabatannya dapat dilihat pada table berikut : Table 2.1. Standar Luas Ruang Gedung Kantor Pemerintahanan Luas Ruang (m2)

JABATAN

KET

RUANG

RUANG

RUANG

R. RAPAT

RUANG

RUANG

RUANG

RUANG

RUANG

KERJA

TAMU

RAPAT

UTAMA

SEKRE

TUNGGU

SIMPAN

ISTIRAHAT

TOILET

1. Menteri

28

40

40

140

58

60

14

20

6

406

2. Eselon I A

16

14

20

90

20

18

5

10

4

197

3. Eselon I B

16

14

20

0

10

9

5

5

3

82

4. Eselon II A

14

12

14

0

10

12

3

5

3

73

5. Eselon II B

14

12

10

0

5

6

3

5

3

58

6. Eselon III A

12

6

0

0

3

0

3

0

0

24

7. Eselon III B

12

6

0

0

0

0

3

0

0

21

8. Eselon IV

8

0

0

0

0

0

2

0

0

10

9. Eselon V

4

0

0

0

0

0

2

0

0

6

10. Staf

2.2

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

JUMLAH

Sumber : Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah, diatur kebutuhan dan luas ruang maksimal bagi pejabat pemerintahan, yaitu : a. Ruangan kantor Bupati/Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 1. Ruang Kerja 40 m

2


Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabat an

2. Ruang Tamu 30 m 3. Ruang Rapat 40 m

2 2

4. Ruang Rapat Utama 80 m 5. Ruang Tunggu 15 m

2

2

6. Ruang Staf/Adc 20 m 7. Ruang Istirahat 15 m

2

2

8. Ruang Kamar Mandi/Toilet 7,5 m

2

b. Ruangan kantor Wakil Bupati/Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 1. Ruang Kerja 30 m

2

2. Ruang Tamu 25 m 3. Ruang Rapat 36 m

2 2

4. Ruang Tunggu 15 m

2

5. Ruang Staf/Adc 15 m 6. Ruang Istirahat 13 m

2

2

7. Ruang Kamar Mandi/Toilet 6 m2 c.

Ruangan

kantor Sekda Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan

ukuran maksimal : 1. Ruang Kerja 30 m2 2. Ruang Tamu 15 m2 3. Ruang Rapat 35 m2 4. Ruang Tunggu 10 m2 5. Ruang Staf/adc 9 m2 6. Ruang Istirahat 6 m2 7. Ruang Kamar Mandi/Toilet 4 m2 d. Ruangan kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 1. Ruang Kerja 25 m2 2. Ruang Rapat 30 m2 3. Ruang Tamu 12 m2 Balai Kota Denpasar di Lumintang | 10

4. Ruang Toilet 4 m2 e. Ruangan kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 1. Ruang Kerja 12 m2 2. Ruang Rapat 12 m2 3. Ruang Tamu 10 m2 f. Ruangan kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 1. Ruang Kerja 9 m2 2. Ruang Tamu 10 m2

2.2.

Balai kota Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian balai kota dan

persyaratan teknis pembangunan balai kota. 2.2.1. Pengertian Balai Kota Balai kota merupakan bangunan administratif utama bagi pemerintahan kota

dan

biasanya

memuat dewan kota, departemen terkait dan para

pegawainya. Di sinilah, walikota menjalankan fungsinya dalam menjalankan dan mengatur pemerintahan di wilayah madya. Balai kota juga merupakan salah satu ikon atau salah satu bangunan yang mampu menampilkan karakter suatu wilayah ke dalam bangunan 2.2.2. Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2) Melihat

definisi

pemerintahan

daerah

seperti

yang

telah

dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas


desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. 2.2.3. Walikota Wali kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil 2.2.4. Persyaratan Teknis Pembangunan Balai Kota Berdasarkan tingkat kompleksitas, balai kota termasuk Bangunan Gedung Negara tidak sederhana. Dalam Himpunan Peraturan dan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara terdapat beberapa persyaratan teknis pembangunan Gedung Negara yang akan dijelaskan sebagai berikut: (Himpunan Peraturan tentang Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, 2012) 1.

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Persyaratan tata bangunan dan lingkungan merupakan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan gedung Negara dari segi tata bangunan dan lingkungannya, meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak terhadap lingkungan sesaui peraturan disetiap daerah yang diatur dalam RTRW dan RTHK.

a. Peruntukan Lokasi Setiap pembangunan gedung Negara harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW atau RTBL kota/kabupaten yang bersangkutan. b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Ketentuan koefisien dasar bangunan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung utuk lokasi yang bersangkutan. c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)


Ketentuan koefisien lantai bangunan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung utuk lokasi yang bersangkutan. d. Ketinggian Bangunan Ketinggian maksimum bangunan gedung Negara adalah 8 lantai, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di daerah. e. Ketinggian Langit-langit Ketinggian langit-langit minimum gedung kantor adalah 2,80 m dihitung dari permukaan lantai. Untuk ruang yang memiliki ketnggian khusus seperti ruang pertemuan ketinggian langit-langit mengikuti Standar Nasional Indonesia yang dipersyaratkan. f. Jarak antar Massa Bangunan Jarak antar massa bangunan mempertimbangkan hal-hal berikut : • Keselamatan terhadap bahaya kebakaran • Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan • Kenyamanan • Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan g. Koefisien Daerah Hijau Perbandingan antara luas area hijau dengan luas bangunan gedung Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung, harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan • Daerah resapan air • Ruang terbuka hijau kabupaten/kota Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang dari 40% harus mempunyai KDH 15%. h. Garis Sempadan Bangunan Ketentuan garis sempadan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL, peraturan daerah tentang bangunan gedung, atau peraturan garis sempadan pada lokasi yang bersangkutan. i. Wujud Arsitektur Wujud arsitektur bangunan gedung Negara harus memenuhi kriteria berikut: •

Mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung Negara Balai Kota Denpasar di Lumintang | 13

•

Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya

•

Indah namun tidak berlebihan

•

Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun pemeliharaannya

•

Mempertimbangkan nilai social budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa

•

Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya.

j. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Bangunan gedung Negara harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana banguanan yang memadai. Sarana dan prasarana yang harus ada adalah : •

Sarana parkir kendaraan

•

Sarana untuk penyandang cacat/difabel dan lansia

•

Sarana penyediaan air minum

•

Sarana drainase, limbah, dan sampah

•

Saran ruang terbuka hijau

•

Sarana system pencegah dan penanggulangan bahaya kebakaran

•

Sarana pencahayaan halaman

•

Sarana jalan masuk dan keluar

•

Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang ibu/bayi, toilet, dan fasilitas informasi dan komunikasi.

2. Persyaratan Bahan Bangunan Bahan bangunan untuk bangunan gedung Negara harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), diupayakan menggunakan bahan-bahan material produksi lokal atau dalam negeri. Spesifikasi material bangunan bangunan gedung Negara meliputi ketentuan-ketentuan : a. Bahan penutup lantai Bahan penutup lantai menggunakan teraso, keramik, papan kayu, vinyl, marmer, homogenius tile, dan karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang. Adukan atau perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan. Balai Kota Denpasar di Lumintang | 14

b. Bahan dinding Bahan dinding terdii atas bahan untuk dinding pengisi dan dinding partisi, dengan ketentuan sebagai berikut. •

Bahan dinding pengisi : batu bata, bata ringan, bata tela, batako, papan kayu, kaca dengan rangka kayu/aluminium, panel aluminium.

•

Bahan dinding partisi : papan kayu, kayu lapis, kaca, calsium board, particle board, atau gypsum board, dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang discat tembok atau bahan finishing lainnya sesuai dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunan.

c. Bahan langit-langit Bahan penutup langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup langit-langit: •

Bahan kerangka langit-langit menggunakan bahan yang memenuhi standar teknis.

•

Bahan penutup langit-langit menggunakan kayu lapis, aluminium, akustik, gypsum, atau sejenis disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya.

•

Lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.

d. Bahan penutup atap •

Bahan penutup atap bangunan gedung Negara harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI yang belaku tentang bahan penutup atap, baik berupa atap beton, genteng, metal, fabricement, calsium board, sirap, seng, aluminum, maupun asbes. Untuk penutup atap dari beton harus dilapisi dengan lapisan anti air.

•

Bahan kerangka penutup atap menggunakan bahan yang memenuhi SNI. Untuk penutup rangka genteng digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran : 2/3 cm untuk reng atau 3/4 cm untuk reng genteng beto 4/6 cm atau 5/7 cm untuk kaso dengan jarak antar kaso disesuaikan ukuran penampang kaso.

•

Bahan kerangka penutup non kayu : Balai Kota Denpasar di Lumintang | 15

Goding baja profil C, dengan ukuran minimal 125 x 50 x 20 x 3,2 Kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 250 x 150 x 8 x 7 Baja ringan (light steel) Beton plat tebal minimum 12 cm e. Bahan kusen dan daun pintu/jendela Bahan kusen dan daun pintu jendela mengikuti ketenuan berikut : •

Digunakan kayu kelas kuat II dengen ukuran minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu atau dipelitur.

•

Rangka daun pintuuntuk pintu yang dilapis kayu digunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran minimu 3,5 cm x 10 cm, khusus untuk ambang bawah minimum 3,5 cm x 20 cm. daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur.

•

Daun pintu panil kayu menggunakan kayu kelas kuat/awet II, dcat atau dipelitur.

•

Daun jendela kayu menggunakan kayu kelas kuat/awet II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm x 8 cm, dict atau dipelitur.

•

Rangka pintu/jendela menggunakan bahan aluminium, ukurannya disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasinya.

•

Kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 x 50 x 20 x 3,2 dan pintu baja BJLS 100 diisi glas woll untuk pintu kebakaran.

3. Persyaratan Struktur Bangunan Struktur bangunan gedung Negara harus memenuhi persyaratan keamanan dan kelayanan serta memenuhi SNI kontruksi bangunan gedung.. spesifikasi teknis struktur bangunan gedung Negara meliputi ketentuanketentuan berikut: a. Struktur pondasi •

Struktur pondasi harus diperhitungkan mampu menjamin kinerja bangunan sesuai dengan fungsinya dan dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beban sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar.

•

Pondasi bangunan gedung Negara disesuaikan dengan kondisi tanah/lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi bangunannya.


•

Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai atau pada lokasi dengan kondisi khusus maka perhitungan pondasi harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah/lahan secara teliti.

b. Struktur lantai •

Struktur lantai kayu Jika menggunakan lantai papan setebal 2 cm, maka jarak antara balokbalok anak tidak boleh lebih dari 60 cm, ukuran balok minimum 6/12 cm. Bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum

yang

digunakan harus sesuai SNI. •

Struktur lantai beton Lantai beton yang diletakkan langsung diatas tanah harus diberi lapisan pasir dibawahnya dengan tebal menimal 5 cm, dan lantai kerja dari beton tumbuk sebesr 5 cm. Bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang digunakan harus sesuai SNI.

c. Struktur kolom •

Struktur kolom kayu Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm x 20 cm, mutu bahan dan

kekuatan

yang

digunakan

sesuai

ketentuan

SNI

yang

dipersyaratkan. •

Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata Besi tulangan praktis minimum 4 buahdengan jarak sengkang maksimum 20 cm, adukan bata yang digunakan sekurang-kurangnya mempunyai kekautan adukan 1 PC : 3 PS.

•

Struktur kolom beton bertulang Kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun tersusun harus mempunyai minimum dua sumbu simetris. Sambungan kolom baja yang pada bangunan bertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus mempunyai kekeuatan minimum sama dengan kolom.

•

Struktur dinding geser Dinding geser harus direncanakan secara bersama-sama dengan struktur keseluruhan agar mampu memikul beban yang dierhitungkan Balai Kota Denpasar di Lumintang | 17

terhadap pengaruh-pengaruh aks sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur.

d. Struktur atap Kontruksi atap harus didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan atau keahlian teknis yang sesuai. Kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup atap yang akan digunakan, sehingga tidak menyebaban kebocoran. Bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali dikehendaki bentuk-bentuk khusus. e. Basement Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan terperinci menegenai keamanan galian. Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian, harus dilakukan test tanah yang dapat mendukung perhitungan tersebut sesuai standar teknis dan pedoman teknis. Bagian basemen yang ditempati oleh peralatan utilitas bangunan yang rentan terhadap air harus diberi perlindungan khusus jika bangunan gedung Negara terletak di daerah banjir. 4. Persyaratan Utilitas Bangunan Utilitas yang ada pada bangunan gedung Negara harus memenuhi SNI yang disyaratkan. Spesifikasi teknis utilitas bangunan gedung Negara meliputi ketentuan-ketentuan berikut : a. Air minum •

Setiap pembangunan baru bangunan gedung Negara harus dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari PDAM atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100 lt/orang/hari.

•

Bahan pipa dan pemasangannya harus mengikuti ketentuan dan teknis yang ditetapkan.

b. Pembuangan air kotor


•

Semua pembuangan air kotor dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa tertutup atau terbuka sesuai persyaratan yang berlaku.

•

Air kotor dari kakus harus dimasukkan ke dalam septictank yang mengikuti standar yang berlaku.

c. Pembuangan limbah •

Setiap bangunan gedung Negara harus dilengkapi dengan tempat penampungan den pengolahan limbah.

•

Tempat penampungan dan pembuangan limbah dibuat dari bahan kedap air, dan memenuhi standar yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.

d. Pembuangan sampah •

Setiap bangunan gedung Negara harus menyediakan tempat sampah dan penampungan sampah sementara yang besarnya disesuaikan dengan volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya, sesuai dengan ketentuan, produk sampah minimum 3,0 lt/orang/hari

e. Saluran air hujan Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di dalam tanah sebelum dialirkan ke saluran umum kota untuk keperluan penyediaan dan pelestarian air tanah. Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melalui proses peresapan atau cara lain dengan persetujuan instansi teknis yag terkait. f. Sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Setiap bangunan gedung Negara harus mempunyai fasilitas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran , sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran dan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. g. Instalasi Listrik •

Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik.


•

Seiap bangunan gedung Negara harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset daryrat dengan minimum 40% daya terpasang.

h. Penerangan dan pencahayaan Setiap bangunan gedung Negara harus mempunyai pencahayaan alami dan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut. Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan mengikuti standar pedoman teknis. i. Penghawaan dan pengkondisian udara Setiap

bagunan

gedung

Negara

harus

mempunyai

system

penghawaan/ventilasi alami dan buatan yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan bangunan. j. Sarana transportasi dalam bangunan gedung •

Setiap bangunan gedung Negara yang bertingkat harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertical yang aman, nyaman berupa tangga, ramp, escalator atau lift.

•

Penempatan, jumlah tangga dan ramp harus memperhatikan fungsi dan luasan bangunan gedung, sudut kemiringannya tidak boleh lebih dari 35o, khusus untuk ramp aksesibilitas kemiringannya tidak boleh melebihi 7o.

k. Sarana komunikasi •

Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung Negara harus dilengkapi dengan sarana komunikasi intern dan ekstern.

•

Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harus berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan

l. Sistem penangkal petir •

Penentuan jenis dan jumlah sarana system penangkal petir untuk bangunan gedung Negara harus berdasarkan perhitungan yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi, dan kewajaran kebutuhan.

m. Kebisingan dan getaran Balai Kota Denpasar di Lumintang | 20

•

Bangunan gedung Negara harus mempertimbangkan batas tingkat kebisingan

dan

getaran

sesuai

dengan

fungsinya,

dengan

mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan sesuai diatur dalam teknis yang dipersyaratkan. n. Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus •

Bangunan gedung Negara yang berfungsi untuk pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain lansia, ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ramp, lift, kamar mandi, wastafel, jalur pemandu, telepon, dan ruang ibu dan anak.

5. Persyaratan Sarana Penyelamatan Setiap bangunan gedung Negara harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat. Spesifikasi teknis sarana penyelamatan bangunan gedung Negara meliputi ketentuan-ketentuan : a. Tangga darurat •

Setiap bangunan gedung Negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai harus mempunyai tangga darurat minimal 3 buah dengan jarak maksimum 45 m.

•

Tangga darurat dilengkapi dengan pintu tahan api minimum 2 jam, dilengkapi dengan lampu dan petunjuk keluar yang menyala saat listrik mati.

•

Lebar tangga darurat minimum adalah 1,20 m

b. Pintu darurat •

Setiap bangunan gedung Negara yang bertingkat lebih dari tiga lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat minimal dua buah.

•

Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka kea rah tangga penyelamatan, dan pada lantai dasar membuka kea rah halaman.

c. Pencahayaan darurat dan tanda petunjuk arah exit.


•

Tanda keluar/exit atau petunjuk arah harus ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke luar menuju ruang tangga darurat, balkon atau teras, dan pintu menuju tangga darurat.

d. Koridor •

Lebar koridor bersih minimum 1,80 m

•

Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau arah keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m.

•

Koridor harus dilengkapi dengan tanda petunjuk menuju pintu darurat atau arah keluar.

•

Panjang gang buntu maksimum 15 m apabila dilengkapi sprinkler dan 9 m tanpa sprinkler.

e. Sistem peringatan bahaya •

Setiap bangunan gedung Negara untuk pelayanan dan kepentingan umum harus dilengkapi dengan system komunikasi internal dan system peringatan bahaya.

6. Aksesibilitas dan Sirkulasi Aksesibilitas

dalam

sebuah

bangunan

kantor

harus

mempertimbangkan kemampuan desain tersebut beradaptasi dalam jangka panjang dan

mampu fleksibel dalam pemakaian jangka pendek. Dalam

kegiatan perkantoran sangat mungkin terjadi perubahan jumlah pegawai dan sebagainya, sehingga sangat penting utuk mempertimbangkan aksesibilitas dalam gedung perkantoran. Aksesibilitas harus dapat dimanfaatkan oleh semua orang termasuk bagi kaum lansia dan difabel. Selain aksesibilitas, sirkulasi dalam maupun diluar gedung juga harus dipertimbangkan dalam proses mendesain karena mempengaruhi cara orang berinteraksi di dalam gedung (Pickard, Quentin. 2002. The Architects’ Handbook. UK. Blackwell Publishing) 2.3. Studi Banding Studi banding terhadap proyek sejenis bertujuan mencari perbandingan antara beberapa proyek sejenis yang sudah ada, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran umum dalam tahap merancang berikutnya. Pada studi banding ini dilakukan pengamatan di beberapa kantor walikota/bupati. Balai Kota Denpasar di Lumintang | 22

2.3.1. Kantor Bupati Badung Kantor Bupati Bandung terletak di dalam kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Mangupura. Konsep pelayanan public dalam Pusat Pemerintahan Badung adalah one stop service, dengan konsep ini gedung-gedung yang ada di Pemda Badung dibangun tanpa adanya tembok pembatas. Hal ini menyebabkan bangunan yang ada di Pemda Badung memiliki desain yang senada dan menjadi satu kesatuan. •

Peta Lokasi

Gambar 2.1 : Peta Kabupaten Badung Sumber: www.petatematikindo.com

U RTH Jl. Raya Sempidi

Kantor Bupati Badung

RTH Puspem Badung

Perumahan Perumahan

Gambar 2.2 : Peta Lokasi Kantor Bupati Badung

Gedung Kantor Bupati Badung terdiri dari tiga lantai dan sebuah basemen, pada setiap lantai mewadahi fungsi yang berbeda. Tampilan bangunan lebih mencerminkan arsitektur tradisional Bali. Sirkulasi vertikal pada bangunan ini Balai Kota Denpasar di Lumintang | 23

menggunakan tiga buah tangga dan sebuah lift, serta dilengkapi dengan dua buah tangga darurat. Posisi tangga berada pada sebelah barat lobby, sedangka posisi lift berada setelah lobby. Berikut adalah ruang yang ada pada setiap lantai di gedung Kantor Bupati Badung : Lantai 1 : -

Ruang Bupati

-

Ruang Wakil Bupati

-

Ruang Asisten

-

Ruang Kepala Bagian

-

Ruang Rapat Nayaka Gosana I

-

Ruang Rapat Nayaka Gosana II

-

Ruang Rapat Langu Gosana

Lantai 2: -

Ruang Staf Ahli

-

Ruang Kepala Bidang

-

Ruang Kepala Bagian

Lantai 3 : -

Ruang Staf Ahli

-

Ruang Kepala Bagian

-

Ruang Panitia Pengadaan Barang/Jasa

-

Ruang Rapat Kerta Gosana

-

Ruang Rapat Kriya Gosana

Fasilitas-fasilitas yang ada pada Kantor Bupati Badung dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.3 : Lobby di Kantor Bupati Badung Sumber: Observasi 18Maret 2015


Gambar 2.4 : Koridor di Kantor Bupati Badung Sumber: Observasi 18Maret 2015

Gambar 2.5 : Interior di Kantor Bupati Badung Sumber: Observasi 18Maret 2015

Gambar 2.6 : Ruang Sekretaris Bupati Badung Sumber: Observasi 18Maret 2015


Gambar 2.7 : Ruang Rapat Kerta Gosana Sumber: Observasi 18Maret 2015

Gambar 2.8 : Fasilitas tangga di Kantor Bupati Badung Sumber: Observasi 18Maret 2015

Gambar 2.9 : Basement di Kantor Bupati Badung Sumber: Observasi 18Maret 2015

Berdasarkan hasil studi banding pada kantor Bupati Badung, fasilitas penunjang aktifitas pemerintahan sudah lengkap. Parkir pegawai dan parkir pengunjung terpisah sehingga sirkulasinya menjadi jelas. Parkir bagi pegawai terletak di basement yang langsung dihubungkan dengan tangga dan lift untuk menuju lantai satu, sedangkan untuk parkir pengunjung terletak di luar bangunan. 2.3.2. Balai Kota Surabaya Gedung Balai Kota Surabaya berlokasi di Jalan Taman Surya, Surabaya No. 1. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1923 dan mulai ditempati pada Balai Kota Denpasar di Lumintang | 26

tahun 1927. Arsiteknya ialah C. Citroen dan pelaksanaannya H.V. Hollandsche Beton Mij. Ukuran gedung utama Balai Kota Surabaya adalah : panjang 102 m dan lebar 19 m. Konstruksinya terdiri dari tiang-tiang pancang beton bertulang yang ditanam, sedangkan dinding-dindingnya diisi dengan bata dan semen. Atapnya terbuat dari rangka besi dan ditutup dengan sirap, Belakangan atap ini kemudian diganti dengan genteng. Setelah Republik Indonesia diproklamirkan, dilantiklah Radjamin Nasution sebagai Walikota Kota Besar Surabaya. Berdasarkan Penpres 1959 No. 16 maka ditetapkan Walikota menjadi Kepala Daerah Kota Surabaya, dan pada tahun 1965 Kotapraja Surabaya resmi menjadi Kotamadya. Balai kota Surabaya terdiri dari dua lantai, bangunan menjadi pusat pemerintahan kota Surabaya. Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian merupakan instansi yang berkantor di bangunan ini.

Gambar 2.10 : Entrance Masuk di Balai Kota Surabaya Sumber: www.sulur.liar.wordpress.com, diakses pada 23 Maret 2015

Gambar 2.11: Balai Kota Surabaya Sumber: www.thearoengbinang.com, diakses pada 23 Maret 2015

Di sekeliling Balai Kota Surabaya banyak hal-hal yang membuat gedung terlihat nampak kokoh, bentuk bangunan yang melebar dengan sayap kiri dan kanan memberikan kesan pandangan yang horizontal. Balai Kota Denpasar di Lumintang | 27

Detail-detail bangunan juga tampak pada sudut-sudut bangunan yang terdapat ruang tangga, seperti balkon memberikan kesan artistik. Selain itu

unsur

vertikal sebagai ornamen memberikan kesan kokoh dan

simetris.

Gambar 2.12 : Fasilitas Taman Surya di Balai Kota Surabaya Sumber: www.us.images.detik.com, diakses pada 23 Maret 2015

2.3.3. Balai Kota Bandung Balaikota Bandung adalah kantor Walikota Bandung dan DPRD Tingkat II, berlokasi di Jl. Merdeka pada pintu timur dan Jl. Wastukencana pada pintu barat. Balai Kota ini terdiri dari dua lantai, dengan ciri khas arsitektur bergaya kolonial. Bangunan ini dahulu merupakan gudang penyimpanan hasil bumi , dan tempat pengepakan kopi milik Andries de Wilde. Selain sebagai pusat pemerintahan, Balai Kota Bandung juga digunakan sebagai tempat berinteraksi warga Bandung. Di sebelah utara Kantor Walikota terdapat sebuah taman yang bernama Taman Balai Kota. Di akhir pekan kita akan melihat ramainya warga Bandung yang beraktivitas di taman ini, mulai dari latihan menari, parkour, bermain sepak bola, berolahraga, berfoto, kumpul komunitas, atau hanya sekedar menikmati keramaian taman.

Gambar 2.13 : Balai Kota Bandung Sumber: www.dion.plano.com, diakses pada 28 Maret 2015


Gambar 2.14 : Fasilitas Taman Balai Kota Bandung Sumber: www.infobdg.com, diakses pada 28 Maret 2015

Bangunan Balai Kota Bandung merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di Bandung. Disekitar Balai Kota terdapat beberapa fasilitas seperti taman, patung badak putih, gazebo atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama bebangkon, dan beberapa fasilitas public yang unik seperti taman gembok. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh warga sebagai salah satu alternatif rekreasi.

2.4. Spesifikasi Umum Balai Kota Pada sub bab ini akan dijabarkan tentang spesifikasi umum dari Balai Kota. Spesifikasi umum merupakan hasil analisa dari teori, peraturan dan studi banding yang dilakukan sebelumnya. 2.4.1. Pengertian Balai Kota merupakan bangunan Negara sebagai pusat pemerintahan atau gedung administratif di suatu kota. Balai kota sebagai gedung pemerintahan utama dalam wilayah kota. 2.4.2. Tujuan Tujuan dibangunnya Balai Kota adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan atau inovasi kepada pemerintah dan sebagai salah satu ikon yang mampu merepresentasikan identitas suatu wilayah/kota 2.4.3. Fungsi Fungsi dari Balai Kota adalah sebagai wadah musyawarah bagi pemerintah dengan masyarakat dalam penentuan suatu kebijakan. Selain itu balai


kota juga berfungsi sebagai tempat Walikota, Wakil Walikota, serta skpd terkait dalam menjalankan roda pemerintahan. 2.4.4. Lingkup Kegiatan Balai Kota yang direncanakan merupakan sebuah kawasan yang semi publik, dimana kawasan tersebut diperuntukan untuk mengakomodasi kegiatan pemerintah dalam : 1. Kegiatan Musyawarah Kegiatan musyawarah pada balai kota ini nantinya adalah kegiatan rapat dan diskusi dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. 2. Kegiatan Pelayanan Publik Kegiatan pelayanan publik pada balai kota ini nantinya adalah memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat/instansi. 3. Kegiatan Staf/Pengelola Kegiatan pengelola meliputi perawatan dan pemeliharaan gedung serta kegiatan dalam menjaga keamanan gedung.

2.5. Tinjauan Kantor Walikota Denpasar Kantor Walikota

Denpasar

merupakan pusat pemerintahan Kota

Denpasar, sebagai tempat Walikota dan Wakil Walikota serta jajarannya melaksanakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kantor Walikota Denpasar terletak di Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar.

Gambar 2.15 : Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015


• Peta lokasi

Gambar 2.16 : Peta Kota Denpasar Sumber: www.petatematikindo.com

U Cathus Patha Denpasar

Jl. Gajah Mada

Kantor walikota Denpasar

Lapangan Puputan Badung

Gambar 2.17 : Peta Lokasi Kantor Walikota Denpasar

•

Civitas

Tabel 2.2. Instansi pada Kantor Walikota Denpasar No Nama

Jabatan

1.

IB. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.SI

2.

IGN. Jaya Negara, SE.

Walikota Denpasar Wakil Walikota

3.

Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara

Sekda Kota Denpasar

Staf Ahli No Nama

Jabatan

1.

Drs. I Ketut Mardika, MM

Staf Ahli Bidang Pemerintahan

2

-

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

3

-

Staf Ahli Bidang Pembangunan


4

-

5

Luh Gede Hariasih, SH., M.Si.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Asisten

No Nama

Jabatan

1.

Drs. I Ketut Mister, MM

Asisten Administrasi Pemerintahan

2.

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, Asisten Administrasi Pembangunan MT. Asisten Administrasi Umum

3.

Kepala Bagian No

Nama

Jabatan

1.

I Made Saryawan, SE.

Kebag Perekonomian

2.

I Made Toya, SH

Kabag Hukum

3.

IB Rahoela, S.Sos, M.Si

Kabag Humas & Protokol

4.

Drs. I Made Widra, MM.

Kabag Keuangan

5.

Desak Nyoman Widiasih, SH

Kabag Organisasi

6.

I Gusti Ngurah Bagus Mataram

Kabag Kesejahteraan Rakyat

7. 8.

A.A. Ngurah Nagus Airawata, Kabag Program Pembangunan ST.SP.PSDA I Made Pasek Mandira, SE., M.Si. Kabag Umum

9.

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Kabag Pemerintahan

10. Ir. Maria Antonia Dezire Mulyani, M.Si.

Kabag Pengelolaan asset Daerah

11. Drs. I Dewa Made Ariawan, M.Si.

Kabag Kerjasama

Sumber: Situs Pemerintahan Kota Denpasar

Gedung Kantor Walikota Denpasar terdiri dari empat lantai, disetiap lantai terdiri atas beberapa ruang yang mewadahi aktifitas civitas yang ada di Pemerintahan Kota Denpasar. Setiap lantai dihubungkan dengan tangga dan lift, terrdapat dua buah lift sebeagai sarana transportasi vertical. Berikut adalah ruang-ruang yang terdapat disetiap lantai pada gedung kantor Walikota Denpasar :


Gambar 2.18 : Denah Lantai 1 Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Lantai 1 : A

: Ruang Walikota Denpasar

B

: Ruang Rapat Walikota Denpasar

C

: Ruang Sekpri Walikota Denpasar

D

: Ruang Tunggu

E

: Toilet

F

: Ruang Wakil Walikota Denpasar

G

: Ruang Rapat Wakil Walikota Denpasar

H

: Toilet

I

: Ruang Sekda

J

: Ruang Rapat Sekda

K

: Ruang Staf Ahli

L

: Lobby

M

: Tu

N

: Poliklinik

O

: Ruang Supir

P

: Bale Bengong

Q

: Ruang Genset

R

: Pos Satpam

S

: Padmasana

T

: Parkir Mobil Dinas

U

: Parkir Pegawai Dan Tamu


Gambar 2.19 : Denah Lantai 2 Kantor Walikota Denpasar

Lantai 2 :

Sumber: Observasi 16 Maret 2015

A

: Ruang Subag Perbendaharaan

B

: Ruang Subag Anggaran

C

: Ruang Staf Anggaran

D

: Ruang Subag Pembekuan Dan Verivikasi

E

: Ruang Bendahara Gaji

F

: Ruang Kabag Keungan

G

: Gudang

H

: Ruang Protokol

I

: Press Room

J

: Gudang

K

: Ruang Bagian Perekonomian

L

: Ruang Bagian Perekonomian

M

: Ruang Subag Rumah Tangga

N

: Ruang Humas

O

: Ruang Humas

P

: Ruang Kabag Humas

Q

: Toilet

R

: Ruang Asisten Administrasi Pemerintahan

S

: Ruang Asisten Administrasi Pembangunan

T

: Ruang Asisten Administrasi Umum

U

: Ruang Sekpri Asisten

V

: Ruang Rapat

W

: Kantin

X

: Ruang Kabag

Y

: Ruang Sekpri

Z

: Toilet



Lantai 1 : A

: Ruang Lpse

B

: Ruang Bagian Program Pembangunan

C

: Ruang Kabag Program Pembangunan

D

: Ruang Staf Program Pembangunan

E

: Ruang Kabag Hukum

F

: Ruang Bagian Hukum

G

: Ruang Rapat Praja Utama

H

: Toilet

I

: Ruang Bpk

J

: Ruang Rapat Praja Madya

K

: Ruang Bagian Pemerintahan

L

: Ruang Call Center

M

: Ruang Radio Denpasar

N

: Ruang Radio Denpasar

O

: Toilet



Lantai 4: A

: Ruang Bagian Kesejahteraan Rakyat

B

: Ruang Rapat

C

: Ruang Kabag Kerjasama

D

: Ruang Bagian Kerjasama

E

: Ruang Rapat

F

: Ruang Bagian Organisasi

G

: Ruang Kabag Organisasi

H

: Gudang

I

:Toilet

J

: Ruang Bagian Pengelolaan Aset Daerah

K

: Ruang Kabag Pengelolaan Daerah

L

: Ruang Subag Sandi Dan Telekomunikasi

M

: Ruang Operator Telepon

N

: Toilet

Fasilitas-fasilitas yang ada di kantor Walikota Denpasar dapat dilihat pada gambar 2.3 hingga 2.7 berikut Balai Kota Denpasar di Lumintang | 36

Gambar 2.22 : Lobby di Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Gambar 2.23 : Koridor di Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Gambar 2.24 : Ruang Rapat Praja Utama Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Gambar 2.25 : Parkir di Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015 Balai Kota Denpasar di Lumintang | 37

Gambar 2.26 : Fasilitas Lift di Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Gambar 2.27 : Fasilitas Parkir bagi Difabel Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pemerintahan pada Kantor Walikota Denpasar terbilang lengkap, terdapat fasiltas parkir pengunjung, staf, mobil dinas, dan parkir bagi difabel. Kantor ini juga dilengkapi beberapa ruang rapat, transportasi vertical menggu nakan tangga dan lift. Namun dari segi penataan ruang masih belum maksimal, parkir antara staf dan tamu berada dalam satu lokasi yang menyebabkan sirkulasi menjadi kurang jelas.

2.5.1. Evaluasi terhadap Kantor Walikota Denpasar dari Aspek Sejarah, Lingkungan, dan Kapasitas 1. Sejarah Kota Denpasar berawal dari kerajaan Badung yang berpusat di Puri Denpasar (sekarang Rumah Jabatan Gubernur Bali). Setelah peristiwa Puputan Badung, wilayah selatan Pulau Bali jatuh ke tangan HindiaBelanda. Nama Denpasar yang awalnya merupakan nama salah satu Puri dijadikan sebagai nama Ibukota Bali Selatan, sedangkan situs Puri Balai Kota Denpasar di Lumintang | 38

Denpasar digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan Hindia Belanda, dari kantor itulah semua aktifitas pemerintahan dikendalikan dan dipimpin oleh asisten residen untuk wilayah Bali Selatan. Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, akhirnya menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Provisi Daerah Tingkat I Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Tingkat II badung maupun Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industry dan pusat pariwisata yang terdiri dari empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Melihat perkembangan Kota Administratif Denpasar ini dari berbagai sektor sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh Pemerintah yang berstatus Kota Administratif. Oleh karena itu dibentuk pemerintahan kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan sehingga permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat serta pelayanan pada masyarakat perkotaan semakin cepat. Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan disegala bidang terus meningkat, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian pula dengan Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lajunya pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh yang sagat besar terhadap Kota Denpasar yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Administratif, baik dalam memenuhi


kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat. Berdasarkan kondisi obyektif dan berbagai pertimbangan antara Pemerintah Tingkat I Bali dan Tingkat II Badung telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, Undangundang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari 1992. Dengan keluarnya Undung-undang tersebut Kota Denpasar secara resmi memisahkan diri dengan Kabupaten Badung. Gedung pemerintahan Kabupaten Badung yang berada di sudut Jl. Gajah Mada digunakan sebagai gedung pemerintahan Kota Denpasar. Pemerintah Kabupaten Badung kemudian membangun Pusat Pemerintahan di Lumintang, Denpasar. Namun, Puspem tersebut rusak dan hangus terbakar saat terjadi kerusuhan politik pada tahun 1999 Ditinjau dari segi sejarah daerah yang sesuai sebagai pusat pemerintahan Kota Denpasar adalah Kawasan Puputan, tepatnya di Puri Denpasar yang sekarang menjadi Rumah Jabatan Gubernur Bali. Puri Denpasar berfungsi sebagai pusat pemerintahan mulai dari jaman kerajaan Badung sampai masuknya Belanda ke Bali 2. Lingkungan Kantor Walikota Denpasar terletak di Jl. Gajah Mada No. 1, tepatnya di persimpangan antara Jalan

Gajah Mada dengan Jalan

Udayana, Puputan, Denpasar. Daerah Puputan merupakan daerah yang diperuntukan bagi perkantoran. Disekitar Kantor Walikota Denpasar terdapat beberapa kantor milik pemerintah maupun swasta. Berikut merupakan batas-batas kantor walikota Denpasar : -

Utara

: Gedung Kantor Bank Dagang Bali

-

Timur

: Lapangan Puputan Badung

-

Selatan

: Kodam IX/Udayana

-

Barat

: Gedung Bank Mandiri


Perkembangan

pembangunan

disekitar

wilayah

puputan

dipengaruhi oleh aktifitas yang berbeda disetiap wilayahnya. -

Jalan Gajah Mada berkembang sebagai pusat perekonomian, ditinjau dari sejarahnya Jl. Gajah mada merupakan lokasi dari Pasar Badung. Pada saat ini daerah disekitar Pasar Badung berkembang sebagai daerah perekonomian dengan berdirinya banyak ruko-ruko dan berbagai bank yang berkantor dikawasan tersebut.

-

Jalan Veteran, terdapat sarana pariwisata berupa Hotel Inna Bali, selain itu terdapat pulaPasar Burung Satria.

-

Jalan Surapati berkembang sebagai kawasan perkantoran dan rekreasi. Puri Denpasar sekarang berfungsi sebagai Rumah Jabatan Gubernur Bali,

diseberangnya

terdapat

Taman

Puputan

Bandung

yang

merupakan salah satu ruang terbuka hijau di Denpasar dan dimanaatkan oleh warga sebagai tempat rekreasi dan berolah raga. Selain itu terdapat pula Kantor Partai Politik yang berlokasi di jalan Surapati. -

Jalan Udayana merupakan lokasi dari Kodam IX/Udayana, selain terdapat beberapa perkantoran diantaranya Dinas Kesbang Pol Kota Denpasar, dan beberapa gedung perbankan. Ditinjau dari segi lingkungan pada kawasan di sekitar Kantor

Walikota Denpasar terdapat berbagai gedung dengan fungsi yang berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya aktifitas yang berbeda pula. Hal tersebut mempengaruhi sirkulasi dan akses kendaraan, terjadi kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu. Tampilan bangunan kantor Walikota tidak terlalu terlihat jika diakses oleh orang yang pertama kali menuju bangunan tersebut karena bangunan Kodam IX/ Udayana di sebelahnya terlihat lebih monumental. Hal tersebut menyebabkan kurangya eksistensi dari kantor Walikota. 3. Kapasitas Tinjauan kapasitas dilakukan untuk mengetahui masih mampu atau tidak sebuah bangunan dalam

mewadahi kegiatan atau menampung

jumlah aktifitas didalamnya. Dari hasil observasi pada Kantor Walikota Balai Kota Denpasar di Lumintang | 41

Denpasar, dapat dilihat pada gambar 2.14 tentang terjadinya kekurangan lahan parkir yang menjadi salah satu indikasi kurangnya daya tampung kantor walikota saat ini.

Gambar 2.28 : Situasi Parkir di Kantor Walikota Denpasar Sumber: Observasi 16 Maret 2015

Luas eksisting gedung kantor walikota Denpasar dapat dilihat pada gambar 2.15 dan 2.16. Dengan perhitungan sebagai berikut : Luas

= Luas Lantai Tipikal (3 lantai) + Luas Lantai 4 = (1.178 m2 x 3) + (490 m2 + 243,2 m2) = 4.267,2 m2

Gambar 2.29 : Luas Eksisting Lantai Tipikal Kantor Walikota Denpasar

Gambar 2.30 : Luas Eksisting Lantai 4 Kantor Walikota Denpasar Balai Kota Denpasar di Lumintang | 42

Berdasarkan jumlah civitas, peraturan, dan literatur didapat standar luasan untuk gedung Balai Kota, yaitu : KLB = Luas Seluruh Ruang + Sirkulasi 20% = 5.610,37 m2 + 1122,07 m2 = 6.732,4 m2 Kebutuhan Luas Parkir Civitas Balai Kota = Parkir Pegawai/Staf + Parkir Pengunjung/Tamu = 779,2 + 577,2 = 1.356,4 m2

2.5.2. Kesimpulan Table 2.3. Evaluasi Aspek Sejarah, Lingkungan, dan Kapasitas pada Kantor Walikota Denpasar

VARIABEL

KANTOR WALIKOTA

KAJIAN

DENPASAR 1. Sejarah

Lokasi kantor Walikota Denpasar berada di kawasan Puputan, hal tersebut sesuai dengan kota

Denpasar.

Puputan

sejarah Kawasan

pada jaman dahulu

merupakan pusat dari kerajaan Badung dengan Puri Denpasar sebagai pusat pemerintahan yang menjadi awal mula lahirnya Kota Denpasar.

2. Lingkungan

Kantor

Walikota

Kawasan puputan terdiri

berada

dari berbagai aktivitas:

banyak aktivitas berbeda yang

- Pemerintahan

ada di dalamnya.

- Perekonomian

Terdapat

- Perkantoran

disekitar Kantor Walikota yang

- Pertahanan

menyebabkan

- Rekreasi

eksistensi dari gedung ini, seperti

di

kawasan

banyak

Denpasar dengan

bangunan

berkurangnya

Gedung Kodam Udayana yang Balai Kota Denpasar di Lumintang | 43

Table 2.2. Lanjutan terlihat

lebih

mendominasi

bangunan disekitarnya. Berdasarkan

hal

tersebut

eksistensi dari Kantor Walikota Denpasar

memerlukan

representasi yang lebih memadai.

3. Kapasitas Berdasarkan

Luas

eksisting

gedung

teori dan Walikota Denpasar adalah :

kantor Dari kajian kapasitas didapat perbedaan luasan antara studi

peraturan pemerintahan, 4.267,2 m2

luasan

didapat

eksisting dari Kantor Walikota,

luasan

untuk

Balai Kota adalah :

ruang

dengan

luas

terdapat selisih 2.315,2 m2

6.582,72 m2

2.5.3. Rekomendasi Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, yaitu tinjauan sejarah, lingkungan, dan kapasitas, didapat kesimpulan untuk memindahkan Kantor WaliKota Denpasar. -

Opsi pertama dalam pemilihan lokasi pengganti yaitu di daerah Puputan. Berdasarkan tinjauan sejarah, lokasi yang cocok sebagai kantor walikota adalah di Puri Denpasar yang sekarang menjadi rumah jabatan Gubernur Bali.

-

Opsi kedua adalah daerah Lumintang, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, kawasan Lumintang direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan pusat pemerintahan. Terdapat beberapa dinas yang berkantor di kawasan Lumintang, ditambah dengan baru berdirinya kantor Graha Sewaka Dharma yang menjadi pusat pelayanan publik di Kota Denpasar Dari kedua opsi tersebut dipilih opsi kedua yaitu pemindahan kantor

walikota ke kawasan Lumintang. Opsi ini dipilih karena lokasi pada opsi pertama berstatus hak milik propinsi dan masih difungsikan sebagai rumah jabatan Gubernur Bali. Kawasan Lumintang dinilai strategis dan dekat dengan dinas-dinas yang ada di Kota Denpasar sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi. Balai Kota Denpasar di Lumintang | 44

BAB II EVALUASI TERHADAP KANTOR WALIKOTA DENPASAR

Recommend Documents