BAB II BENTUK KERJASAMA ANTARA PRODUSEN PT. PUSRI DENGAN DISTRIBUTOR PUPUK DALAM MENYALURKAN PUPUK (Cabang PPD Sumatera Utara)

43

BAB II BENTUK KERJASAMA ANTARA PRODUSEN PT. PUSRI DENGAN DISTRIBUTOR PUPUK DALAM MENYALURKAN PUPUK (Cabang PPD Sumatera Utara)

A. Gambaran Umum Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Cabang PPD Sumatera Utara Pupuk Urea merupakan salah satu produk strategis yang sangat penting peranannya dalam menunjang produksi pertanian. Kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia membangun pabrik urea dalam jumlah yang cukup dirasakan sangat tepat yang dibuktikan dengan berhasilnya Indonesia mencapai serta mempertahankan swasembada pangan, dan bahkan untuk beberapa tahun belakangan ini jumlah produksi urea Indonesia selain sudah dapat memenuhi kebutuhan pupuk urea dalam negeri juga telah mempunyai kelebihan untuk dapat diekspor ke berbagai negara. Membicarakan keberadaan PT. Pupuk Sriwidjaja Kantor Pemasaran Pupuk Daerah Sumatera Utara, yang didirikan pada tanggal 24 desember 1959 dikantor Notaris Eliza Pondag dengan nomor 177, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 juni 1960, penggunaan nama Sriwidjaja dimaksudkan untuk kejayaan pertama di Indonesia. Pada bulan Mei 1964 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964, maka PT. Pupuk Sriwidjaja diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Negara yang berkedudukan pusat di Palembang dan kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 yang 29

Universitas Sumatera Utara

44

membagi perusahaan jawatan Pupuk Sriwidjaja dialihkan dalam bentuk usahanya menjadi perusahaan perseroan (Persero) dengan Akta Notaris bernama “Soeleman Ardjasasmita” di Jakarta No.4 Pada bulan Januari 1970, disahkan pendiriannya yang berkedudukan di Palembang. Dalam Rangka penyaluran dan penjualan pupuk untuk mencapai tingkat pemasaran yang diharapkan dilakukan usaha melalui kegiatan promosi, penyuluhan dan popularisasi. Untuk meningkatkan kelancaran usaha penyaluran pupuk ke daerah dan mengerahkan kegiatan untuk persiapan program pemasaran dimasa mendatang, maka Direksi PT.Pusri dengan surat keputusan No. KPTS/Dir/001/1970 pada tanggal 3 Januari 1970 telah membentuk kantor-kantor pemasaran wilayah yang berjumlah 25 kantor. Sedangkan PT. Pupuk Sriwidjaja Kantor Pemasaran Daerah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan merupakan salah satu cabang pemasaran yang bertugas untuk menyalurkan pupuk ke seluruh daerah Sumatera Utara sesuai dengan daerah pendistribusian pupuk yang merupakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan kerangka dasar yang menunjukkan suatu bagian yang lain, tanggung jawab, kedudukan dan jabatan masing-masing bagian yang tercakup dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi perusahaan berbeda-beda tergantung kepada jenis dan kebijakan perusahaan dalam memilih jenis struktur organisasi yang tepat, sesuai dengan kondisi perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja cabang PPD Sumatera Utara dipimpin oleh salah


45

seorang area manager pemasaran pupuk yang bertanggung jawab kepemimpinan pusat di Palembang. Dengan demikian terdapat adanya tugas dan tanggung jawab dari seorang Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja adalah : 1. Produsen wajib mengutamakan pengadaan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. 2. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya. 3. Produsen wajib melayani permintaan pupuk bersubsidi sesuai dengan permintaan dari pihak kedua dari gudang pelayanan yang ditetapkan oleh produsen. 4. Melaksanakan program penyuluhan atau promosi bersama dinas terkait dengan pihak kedua guna menunjang program ketahanan pangan di daerah. 5. Produsen setiap bulan wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan disetiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal

Industri Agro dan Kimia, Departemen

Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Departemen pertanian. 6. Produsen wajib menjamin kelancaran arus bidang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. 7. Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.


46

8. Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada kabupaten atau kota tertentu, dapat melayani distributornya dari gudang di Lini III kabupaten atau kota terdekat,

sepanjang

memenuhi

kapasitas

dan

mempunyai

kemampuan

pendistribusiannya. 9. Produsen yang lokasi pabriknya di Lini II berada di wilayah kebupaten atau kota menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebahagian gudang di Lini II sebagai gudang di Lini III. 10. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan HET (Harga Eceran Tertinggi). 11. Produsen dapat memberikan sanksi kepada pihak kedua apabila pihak kedua terlambat dalam pembayaran, maka produsen berhak memberikan sanksi administratif atau pemberhentian kerja sama kepada pihak kedua. 12. Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) yaitu jenis, jumlah, harga, tampat, waktu, dan mutu di masingmasing wilayah tanggung jawabnya. B. Gambaran Umum Tentang Distributor Dalam kamus hukum tidak ditemukan defenisi mengenai distributor. Defenisi distributor dapat kita jumpai dalam keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/6/2008, dalam keputusannya disebut sebagai berikut : “Distributor adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen untuk


47

melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk urea dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen terakhir melalui pengecernya.” Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa distributor itu merupakan : 1. Badan usaha yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. 2. Membeli dari produsen dan menjual kembali kepada konsumen. Distributor berbeda dengan keagenan, meskipun didalam teori hukum maupun praktek ditujukan untuk pengertian agen atau distributor. Meskipun banyak istilah digunakan untuk pengertian agen ini, tetapi istilah “agen” (dalam bahasa inggris disebut “agent”) lebih sering digunakan dalam literatur dan lebih mempunyai karakteristik yang umum.40 Dalam kegiatan bisnis seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak principal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.41 Sedangkan seorang distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor (biasanya supplier, atau manufacture). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara agen dengan distributor memilih adanya perbedaan-perbedaan prinsipil adalah sebagai berikut : a. Hubungan dengan principal.

40

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung : Citra Adyta bakti, 2002), hal 243. 41 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) hal 53.


48

Hubungan principal berbeda antara agen dengan distributor. Seorang agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak principalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri (Independent Tender).42 b. Pendapatan perantara. Pendapatan seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan barang atau jasa kepada konsumen, sementara bagi distributor, pendapatannya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari principal) dengan harga jual kepada konsumen.43 c. Pengiriman barang. Dalam hal keagenan barang dikirim langsung dari principal kepada konsumen, sedangkan dalam hal distribusi, barang dikirim kepada distributor dan baru dari distributor dikirim kepada konsumen. Jadi dalam hal distribusi, pihak principal bahkan tidak mengetahui siapa konsumen itu.44 d. Pembayaran harga barang. Pihak principal akan langsung menerima pembayaran harga dari pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi, pihak distributorlah yang menerima harga bayaran dari konsumen.45 Dengan kata lain, distributor merupakan badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran 42

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung Citra Adyta bakti, 2002) hal 244. 43 Ibid. 44 Ibid. 45 Ibid.


49

pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada petani melalui bantuan pengecernya.46 Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran, produsen menunjuk distributor. Untuk dapat ditunjuk sebagai seorang distributor harus memenuhi persyaratan penunjukan sebagai distributor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 menyebutkan persyaratan penunjukan sebagai seorang Distributor. Adapun Persyaratan Penunjukan Distributor adalah sebagai berikut : 1. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. 2. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum. 3. Memiliki pengalaman sebagai pedagang pupuk minimal 2(dua) musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian dari produsen. 4. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.

46

Menteri Pedagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.


50

5. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. 7. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh produsen. 8. Distributor wajib menunjuk minimal 2(dua) pengecer di setiap kecamatan atau desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya. 9. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh produsen 10.Mempunyai surat rekomendasi sebagai distributor pupuk dari Dinas Perindag Kabupaten atau kota setempat. Selain persyaratan penunjukan sebagai distributor diatas, terdapat adanya tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagai berikut : 1. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya. 2. Tugas dan tanggung jawab distributor adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.


51

3. Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing pengecer yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli (kontrak). 4. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten atau kota setempat. 5. Berperan aktif membantu produsen melaksanakan program penyuluhan atau promosi bersama dinas yang terkait guna menunjang program ketahanan pangan di daerah. 6. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai harga yang telah ditetapkan produsen sebelumnya. 7. Wajib menjamin persediaan minimal pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 8. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 X 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang resmi di wilayah tanggung jawabnya. 9. Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya.


52

10. Menunjuk pengecer resmi wilayah kerjanya setelah mendapat persetujuan distributor dan pengecer resmi ditunjuk hanya membeli pupuk urea bersubsidi dari pihak pengecer47. C. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).48 Pengaturan perjanjian terdapat didalam Peraturan KUH Perdata tepatnya Pada Buku III, disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua bentuk perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”. Menurut Mariam Darus Badrulzaman 47

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 48 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Sumur, Bandung, 1991, hal 92.


53

mengatakan bahwa “defenisi tersebut menurut para ahli hukum pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.49 Selain itu pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu yang dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadinya perselisihan.50 Selanjutnya dilihat dari bentuk kontrak atau perjanjian dibedakan menjadi : 1. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. 2. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Pada hakekatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa : “Tiga asas yang saling berkaitan yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat kontrak dan asas kebebasan berkontrak”.51 Oleh karena itu suatu perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya ketentuan tersebut maka perjanjian akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. 49

Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983, hal 89. 50 Ibid. 51 Ridwan Khairandy, Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 2004, hal 38.


54

Asas kebebasan berkontrak dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Dari Pasal 1338 ayat (1) dapat dikatakan bahwa pasal itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Jelaslah bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tulisan, jika dibuat secara tulisan bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadinya perselisihan dikemudian hari. Mengenai bentuk perjanjian yang telah disebutkan diatas, menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan beberapa jenis perjanjian antara lain : 1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak. a. Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dikalangan masyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah, dimana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda objek perjanjian, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. 2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian Alas Hak Yang Membebani.


55

a. Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian hibah. b. Perjanjian dengan Alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama. a. Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa,tukar-menukar, dan pertanggungan. b. Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. 4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir. a. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. b. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbul hak dan kewajiban para pihak. Misalnya perjanjian jual beli, dimana pihak pembeli berhak menuntut penyerahan barang dan pihak penjual berhak atas pembayaran harga, selain itu pembeli juga berkewajiban membayar harga dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. 5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real. a. Perjanjian konsensul adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak.


56

b. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya perjanjian jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjam pakai.52 Perencanaan, penyusunan maupun pelaksanaan kontrak kerjasama agar menjadi sah dan sempurna, yang dijadikan sebagai tolak ukur para pihak untuk standar dari keabsahan kontrak terlebih dahulu harus memperhatikan syarat-syarat sah dalam perjanjian sebagaimana dicantumkan Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi :53 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat merupakan konsensus murni dan tidak adanya cacat kehendak. Apabila terjadi cacat kehendak, maka suatu perjanjian akibat hukumnya menjadi tidak sempurna dan dapat dimintakan pembatalan perjanjiannya. Cacat kehendak ada 2 (dua) macam yaitu diatur undang-undang (kekhilafan, paksaan dan penipuan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu :“Tiada suatu persetujuan apapun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. 2. Kecakapan para pihak. Kecakapan berarti mampu secara mandiri melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, hal mana orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah : a. Orang yang belum dewasa.

52 53

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 110. Ibid.


57

Dewasa menurut UU Jabatan Notaris adalah orang yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Sedangkan menurut UU Perkawinan N0.1 Tahun 1974 telah berusia 21 tahun. b. Ditaruh dibawah pengampuan. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata juga menyatakan bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak termasuk cakap dalam perjanjian, hal mana orang yang dibawah pengampuan adalah orang yang dianggap tidak dapat menyadari perbuatannya seperti ada gangguan jiwa dan sakit ingatan. 3. Suatu hal tertentu (objek perjanjian). Hal tertentu atau objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja akan menjadi pokok persetujuan. Dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya. Barang yang belum ada, tetapi telah direncanakan pengadaannya boleh menjadi pokok perjanjian, dan seseorang tidak dapat menetapkan sesuatu warisan yang belum terbuka.54 4. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian.

54

Abdul kadir Muhammad, Op.Cit. hal 90


58

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata selain mengenai keabsahan perjanjian, juga dijelaskan adanya 4 (empat) teori momentum sangat penting dalam kontrak sebagai berikut :55 a. Teori Pernyataan (uitingstheorie) Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang membuat pernyataan yaitu distributor, maka pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran yaitu produsen. Jadi dilihat dari pihak yang menerima yaitu pada saat terjadinya transaksi dalam kontrak maka kesepakatan sudah terjadi. b. Teori Pengiriman (verzendingtheorie) Menurut teori ini bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran dari distributor itu yaitu pihak produsen, meskipun barang sudah dikirim produsen tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan yaitu pihak distributor, dianggap sudah terjadinya kesepakatan para pihak tersebut. c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) Menurut teori pengetahuan, adanya kesepakatan itu terjadi apabila pihak yang menawarkan yaitu distributor mengetahui adanya acceptatie atau penerimaan. Akan tetapi, penerimaan itu belum diterimanya atau tidak diketahuinya secara langsung. d. Teori Kepercayaan

55

Ibid, hal 161-162


59

Bahwa momentum terjadi perjanjian yaitu pada saat terjadinya kesesuaian antara pernyataan dan kehendak antara produsen dan distributor, namun terkadang tidak adanya persesuaian antara pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Dalam penerapan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dipakai dalam kontrak kerjasama ini perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :56 1. Harus memenuhi syarat-syarat sah dalam perjanjian. 2. Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa (hubungan). 3. Tidak mengandung causa yang palsu atau dilarang dalam undang-undang. 4. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum. 5. Harus dilaksanakan kontrak itu dengan dasar itikad baik. Selain itu menurut Mariam Darus Badrulzaman, dalam kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak juga harus memperhatikan 6 (enam) asas dalam hukum perjanjian sebagai berikut :57 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menduduki posisi sentral di dalam kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, 56

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersial, Laksbang Mediatama Yogyakarta,(Cetakan 1Oktober), Tahun 2008, hal. 103 57 Ibid, hal 104


60

pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Asas ini menurut hukum perjanjian indonesia mempunyai ruang lingkup sebagai berikut : a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya. d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Selain itu menurut Setiawan, menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan dari kebebasan berkontrak disebabkan :58 a. Perkembangan masyarakat dibidang sosial ekonomi (misalnya karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan). b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lebih lemah. c. Adanya aliran dalam masyarakat menginginkan adanya kesejahteraan sosial. 2. Asas konsensualisme.

58

Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, Cet.I, Alumni Bandung, 1992, hal. 179-180.


61

Bahwa untuk saling menhikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri yaitu konsensualisme (penyesuaian kehendak). 3. Asas pacta sunt servanda. Asas ini hampir sama dengan asas konsensualisme yang mempunyai pengertian bahwa suatu pactum (penyesuaian kehendak) artinya menurut hukum persesuaian kehendak itu mengikat, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang dapat mengikat perjanjian. 4. Asas itikad baik. Asas ini maksudnya tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa “Perjanjian harus didasarkan dengan dasar itikad baik. Maksudnya perjanjian ini dilakukan dengan kepatutan dan keadilan. 5. Asas Persamaan Hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan warna kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan dan jabatan. 6. Asas Keseimbangan, bahwa asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Berakhirnya kontrak kerjasama itu berarti telah terjadi hapusnya perjanjian dikarenakan yaitu : a. Pembayaran


62

Istilah pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya.59 Dari ketentuan undang-undang dapat dilihat bahwa pada umumnya pembayaran tidak mendasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran. Menurut pendapat M.Yahya bahwa pembayaran bukan tindakan hukum tetapi pembayaran dapat dilakukan tanpa ikatan formalitas.60 b. Karena adanya penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian menyerahkan suatu benda bergerak. Oleh karena itu dalam perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu maupun dalam penyerahan benda tak bergerak, penawaran dan penitipan ini tidak mungkin dilakukan. Dalam perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi tidak mungkin dititipkan tapi harus dilakukan oleh debitur itu sendiri, demikian halnya dengan penyerahan benda tak bergerak. Jadi penawaran tunai yang

59 60

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal 108. Ibid, hal. 108


63

diikuti kongsinasi adalah khusus untuk perjanjian pembayaran uang dan penyerahan benda-benda bergerak. c. Pembaharuan Hutang (Novasi). Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata, bahwa pembaharuan hutang dapat terjadi apabila : (1) Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula. (2) Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur. (3) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, yang kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama. d. Penghapusan Hutang Tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian. Tindakan pembebasan hutang ini harus dapat dibuktikan dan tidak boleh diduga-duga. Hal yang sangat dibutuhkan dalam pembebasan hutang ialah adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri.


64

e. Musnahnya barang yang terhutang Perjanjian hapus karena musnahnya atau lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1444 KUH Perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut : “Musnah atau lenyapnya barang harus diluar perbuatan atau kesalahan debitur. Maka perjanjian itu menjadi musnah akibat dan sebab yang berada diluar kekuasaan debitur (force majeur), dalam hal ini pihak debitur harus membuktikannya”. f. Kebatalan atau pembatalan Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum adalah apabila perjanjian itu tidaklah memenuhi syarat obyektif yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan pembatalan terjadi apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif yang juga terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.61 g. Berlakunya suatu syarat batal Yang dimaksud dengan syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian itu tidak akan menjadi batal atau perjanjian tidak pernah ada. Hal ini biasanya tergantung pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu, misalnya saya akan memberikan hadiah berupa mobil kepadamu jika kamu telah berhasil meraih juara umum disekolah. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah

61

Ibid, hal 108-109


65

satu cara untuk menghapuskan suatu perjanjian dapat diberlakukannya pada perjanjian bersyarat seperti contoh diatas. h. Lewat Jangka Waktu (Daluwarsa) Batas waktu yang telah ditetapkan sudah berakhir atau lewat waktunya akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang. 2. Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang. D. Bentuk Kerjasama antara Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) dengan Distributor Pupuk Perjanjian kerjasama ini mempunyai tampilan kontrak yang sangat sederhana sekali. Kontrak kerjasama dilakukan berdasarkan kontrak kerja selama 1(satu) tahun yang ditetapkan pihak Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja, adalah berbentuk Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) tertulis berdasarkan akta dibawah tangan tanpa dihadapan Pejabat berwewenang (Notaris) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli berdasarkan kesepakatan pihak antara Produsen PT.Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor. Berdasarkan penelitian dilapangan, terdapat sejumlah nama-nama Distributor pupuk yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Daerah Wilayah Sumatera Utara berjumlah 65 Distributor Pada Tahun 2010 s/d 2011 adalah :


66

TABEL 1 Nama Distributor Pada PT. PUSRI Daerah PPD Sumatera Utara No

Kabupaten atau Kota

Nama Distributor

1

Kodya Medan dan Binjai

Puskud Sumut

2

Deli Serdang

PT. Masyarakat PA, CV. Karya Sempurna, CV.Karo Jambi, CV.Anugerah Petani, KSU.Mega Gotong Royong, CV.Makmur, PT.Petrosida Gresik.

3

Serdang Bedagai

CV.Kasih Tani, CV.Andika Pratama, CV.Putri Bumi Sriwidjaya, CV.Graha Mulia, CV. Serasi Citra Selaras.

4

Langkat

PD.Pertanian Taput, UD.Nasional, CV.Publo Badja dan jasa.

5

Tapanuli Utara

UD. Marsipaingaton, UD. Risma.

6

Humbang Hasundutan

UD.Tani Jaya, UD.Martabe, CV.Putra Saleh Anugerah

7

Toba Samosir

PD. Anugerah Agroniaga, PT. Roma Asih.

8

Tapanuli Selatan

9

Padang Lawas Utara

CV. Sarana Putra, CV. Nagari Paluta, PT.Gresik Cipta Sejahtera, PT. Pertani PT. Gresik Cipta Sejahtera

10

Padang Sidempuan

CV.Bidadari, UD.Bintang Tani, CV.Puri Indah, UD.Fajar Baru, CV.Ayata Prima Goro, CV.Otto Jaya, PT. Merauke Tetap Jaya

11 12

Tanah Karo Mandailing Natal

UD. Mitra Tani Puskud Sumut, PT. Gresik Cipta Sejahtera

13

Tapanuli Tengah

Puskud Sumut

14

Sibolga

PT.Eka Perkasa, PT.Indanoi, CV.Surya Indra

15

Nias

PT. Martadiguna, CV. Manik Pratama.


67

16

Dairi

UD.Berkat Usaha Tani, CV. Famili.

17

Labuhan Batu Utara

UD.Garuda, CV.Sumber Inti Utama, PT.Ridho Usaha Sejahtera, UD.Tani Mandiri Sejahtera,

18

Simalungun

KUD.Kandangan, CV.Viktor Jaya, CV.Mas Ayu.

19

Pematang Siantar

UD. Harapan Tani

20

Asahan

CV. Nusa Permai

21

Batubara

CV.Madu Jaya, CV.Serba Guna, KS.Marducopy.

22

Tanjung Balai

CV. Serba Guna, PT. Sempa Sejati.

Jumlah : 22 Kabupaten / Kota

Jumlah : 65 (Enam Puluh Lima) Distributor

Sumber : Kepala Departemen Pemasaran PT. PUSRI Sumatera Utara 2010 s/d 2011

Berdasarkan tabel diatas diambil kesimpulan, bahwa terlalu banyaknya jumlah distributor pupuk yang mengadakan kontrak kerja dengan produsen PT. Pupuk Sriwidjaja daerah PPD Sumatera periode 2010 s/d 2011 ini. Oleh karena banyaknya jumlah distributor yang berada di setiap kabupaten wilayah sumatera utara ini mengakibatkan sistem pengawasan menjadi kurang terfokus untuk mengawasi kinerja distributor tersebut. Sebaiknya jumlah distributor pada periode berikutnya yang mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan sriwidjaja ini lebih diperkecil lagi, agar pengawasan dari instansi terkait dapat lebih terfokus. Dengan jumlah relatif sedikit maka adanya peluang terjadinya indikasi penyimpangan seperti kasus penyelewengan pupuk tidak terjadi secara meluas di masyarakat, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kasus pelanggaran seperti hal diatas.


68

Bentuk perjanjian kontrak kerjasama Produsen dengan Distributor mempunyai format standar, dengan kata lain kontrak baku. Kontrak baku pengaturannya tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Padahal kontrak baku dalam dunia bisnis saat ini merupakan praktek transaksi sehari-hari yang sering terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Mengacu kepada kontrak kerja selama 1 tahun yang akan dibahas dalam sub bab ini, bahwa bentuk kerjasama yang terjalin selama ini antara Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor adalah Jual beli. Hal ini juga diutarakan salah satu karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja yaitu Bapak Mulya Putra Nanda, SE sebagai Supervisor Pengadaan dan Penjualan Pupuk, mengatakan bahwa mengacu kepada kontrak jual beli selama 1 tahun dibuat berdasarkan perjanjian tertulis dibawah tangan berbentuk Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor tersebut.62 Selanjutnya pendapat yang sama, salah satu karyawan Distributor CV. Serasi Citra Selaras (SCS) merupakan salah satu distributor yang menjalin kerjasama dengan PT. Pupuk Sriwidjaja, dengan mengatakan bahwa selama ini kontrak kerjasama yang dilakukan adalah berdasarkan kontrak jual beli.63 Kontrak jual beli tentunya sesuatu yang harus ada dan merupakan hal yang pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan adalah syarat menetapkan harga dan barang. Mengenai penetapan harga dan floor price dari hasil penelitian di lapangan mempunyai mekanisme tersendiri yaitu mekanisme penetapan harga dan floor price. 62

Wawancara Pada Kepala Seksi Departemen PT. Pupuk Sriwidjaja pada tanggal 20 November 2010. 63 Wawancara Salah Satu Karyawan Distributor CV. SCS Pada Tanggal 21 November 2010.


69

Sebelum diambil langkah-langkah mengenai penetapan harga dan floor price akan terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan floor price itu sendiri. Floor price adalah batas harga terendah yang harus dipenuhi untuk menetapkan pemenang tender dan penunjukan secara langsung. Adapun kebijakan penetapan harga penjualan produk berpedoman pada ketentuan atau kondisi sebagai berikut : 1. Untuk urea pangan adalah berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah (SK Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009, dan SK Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008). 2. Untuk urea non pangan adalah berdasarkan kesepakatan harga antar anggota yang dikoordinir oleh PUSRI sebagai floor price. Penulisan kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik dan benar dengan pegangan pada aturan tata bahasa yang berlaku. Penggunaan bahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing haruslah tepat, singkat, jelas dan sistematis. Jika dalam penulisan tersebut tidak jelas tidak menghilangkan eksistensi substansi perjanjian tersebut. Walaupun tidak ditentukan format baku di dalam perundang-undangan tetapi dari hasil penelitian kontrak kerjasama mengikuti pola kontrak standar, seperti salah satu contoh bentuk kerja yang diambil adalah Distributor bernama CV. Serasi Citra Selaras (SCS) yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Pupuk Sriwidjaja di Wilayah Sumatera Utara.


70

Pola atau bentuk kontrak kerjasa yang dibuat kedua belah pihak antara Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras (SCS) ini yang meliputi : a. Judul (Heading) Judul (Heading) atau nama kontrak diberi nama sesuai dengan isi kontrak itu sendiri haruslah singkat, jelas dan padat. Pemahaman awal antara para pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak kerjasama oleh para pihak untuk melakukan kontrak kerjasama, karena kesepakatan awal seperti yang tertuang didalam Pasal 1320 KUH perdata merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kontrak kerjasama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam kontrak dalam bentuk lebih formal. b. Pembukaan (Opening). Setelah judul kemudian diawali dengan pembukaan yang merupakan permulaan dari suatu kontrak. Pembuatan kontrak antara PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras dimulai dengan kata-kata atau kalimat dibawah ini : “Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu desember tahun dua ribu sembilan (21-12-2009), kami yang bertandatangan dibawah ini”. c. Komparisi/ Identitas Para Pihak (Parties) Komparisi merupakan bagian kontrak yang dimuat setelah judul dan awal atau kepala surat /akta, yang mengandung identitas para pihak atau pembuat perjanjian, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai


71

kecakapan (rechtsbekwaamheid) serta kewenangan (rechtsbevoegheid) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (rechthandelingen) sebagaimana dinyatakan dalam kontrak/surat/akta. Contohnya : 1. RENALDI SETIABUDI, SE, Msi : Area Manager Pemasaran Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 19/25 Medan, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) disingkat PT. Pusri (Persero) dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Pupuk Sriwidjaja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. H.AGUNG T. ADYTIAWARMAN : Direktur CV. Serasi Citra Selaras, beralamat komplek Busines Center di Jalan Setiabudi No. 5 Medan, dalam hal ini bertindak sebagai distributor untuk dan atas nama CV. Serasi Citra Selaras, selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA. Perjanjian ini berdasarkan akta dibawah tangan adalah orang atau para pihak menyatakan berjanji tentang sesuatu dalam akta tersebut. Paling tidak komparisinya mencakup masalah identitas diri pihak, wewenang dan dasar hukum dari wewenang tersebut. Pembuatan Surat perjanjian berdasarkan akta dibawah tangan, yang bersangkutan dapat bertindak adalah : a) Untuk diri sendiri. b) Sebagai kuasa atau penerima kuasa berdasarkan surat kuasa, jadi bertindak untuk dan atas nama orang atau badan hukum.


72

c) Sebagai wakil atau mewakili yaitu bertindak untuk dan atas nama yang diwakili berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, misalnya : 1. Wakil untuk mewakili anak dibawah umur (pengampu). 2. Direktur mewakili PT atau Komisaris. 3. Menteri mewakili Negara Republik Indonesia (dalam keadaan khusus). d) Lebih dari satu status atau peran ganda, misalnya disamping bertindak : 1. untuk diri sendiri. 2. sebagai pemegang kuasa atau lainnya, misalnya selaku pemegang saham. d. Premise (Recitals) Suatu dokumen legal, premise atau recitals merupakan dasar atau pertimbangan, digunakan sebagai pendahuluan (introduction) suatu pengantar dari pernyataan yang tertuang didalam surat perjanjian yang menunjukkan maksud dan tujuan para pihak, dan menyatakan alasan mengapa kontrak itu dibuat. Adapun premise surat perjanjian yang ditemukan di dalam kontrak adalah : “PT. Pupuk Sriwidjaja Cabang Daerah Sumatera Utara telah setuju menunjuk salah satu distributor CV. Serasi Citra Selaras untuk menyalurkan pupuk subsidi berjenis urea ke wilayah tanggung jawabnya”, dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut : 1) Adanya kemampuan atas modal dan menajemen pemasaran. 2) Penguasaan pangsa pasar dilapangan. 3) Berpengalaman dan sumber daya manusia. 4) Penguasaan jaringan informasi, dan sebagainya.


73

Kedudukan PT. Pupuk Sriwidjaja dalam kontrak sebagai berikut perusahaan yang memproduksi pupuk urea, sedangkan kedudukan CV. Serasi Citra Selaras sebagai distributor yang telah ditunjuk produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk distributor yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi premise dalam kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak bersangkutan antara PT. Pupuk Sriwidjaja dengan CV. Serasi Citra Selaras ternyata tidak dinyatakan dalam isi kontrak. Namun tidaklah berarti menunjukkan bahwa suatu kontrak yang dibuat tanpa meletakkan premise dari suatu kontrak itu tidak sah karena tidak mengikuti pola dari suatu kontrak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. Pupuk Sriwidjaja dengan CV. SCS merupakan ketentuan dan persyaratan yang menjadi pokok dalam suatu perjanjian, yaitu isi perjanjian itu sendiri mencakup ketentuan dan persyaratan dari kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian hal ini diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi dari perjanjian sekaligus merupakan isi kontrak yang memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Oleh karena itu sesuai dengan adanya sistem terbuka (open system) yang dianut dalam hukum perjanjian bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendak dan kepentingannya masing-masing, asalkan


74

tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang yang termuat dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Isi daripada perjanjian atau kontrak kerjasama yang dibuat antara PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras, secara sederhana semuanya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : 1). Unsur Esenselia (Essential Elements) Unsur esenselia dalam kontrak adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu kontrak. Kontrak tanpa hal pokok tersebut tidaklah sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan atau diharuskan oleh peraturan undang-undang, apabila tidak sesuai maka kontrak ini menjadi tidak sah dan tidak mengikat, misalnya pada perjanjian jual beli, maka yang merupakan esensialia adalah mengenai barang dan harga. Mengenai barang ditemukan di dalam kontrak yaitu Pada Pasal 2 yang isinya tentang jumlah, spesifikasi dan kemasan produk. Dalam pasal ini akan diuraikan mengenai jumlah kualitas atau mutu pupuk yang akan dijual oleh PT. Pupuk Sriwidjaja kepada Distributor CV.Serasi Citra Selaras (SCS) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dengan harga 46 % Nitrogen, dan kemasan yang digunakan adalah dalam kantong berisi 50 kg net, terbuat dari Woven polypropylene dengan satu lapis inner liner dengan logo PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). Mengenai pupuk yang akan dijual kepada CV. Serasi Citra


75

Selaras, jika dikaitkan dengan isi Pasal 2 tersebut diatas dengan Pasal 1332 KUH Perdata mengenai objek perjanjian, yang menebutkan bahwa : “Hanya barang yang akan dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”. Bahwa dengan terdapat dalam Pasal 2 tersebut telah memenuhi standarisasi pokok dan kriteria barang-barang yang mempunyai nilai jual, dan pangsa pasar yang sudah jelas ditentukan pemerintah, artinya masyarakat petani yang membutuhkan bagian yang memang penting dalam menunjang pekerjaannya dibidang sektor pertanian. Unsur lain yang termasuk dalam unsur esenselia adalah mengenai harga, dimana dalam kontrak yang dibuat oleh CV. Serasi Citra Selaras dengan PT. Pupuk Sriwidjaja (Pusri) terdapat dalam Pasal 5, mengenai harga jual pupuk yang akan dibeli oleh CV. Serasi Citra Selaras akan ditetapkan dalam instruksi kerja tersendiri, namun tidak terpisah dengan surat perjanjian jual beli. Harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan biaya produksi, harga pasar dan ketentuan Pemerintah. Dan apabila ada perubahan harga maka PT. Pupuk Sriwidjaja akan menyampaikan kepada CV. Serasi Citra Selaras dalam waktu 1 minggu sebelum harga baru mulai diberlakukan. Harga jual yang akan dibeli oleh CV. Serasi Citra Selaras serta segala ketentuan-ketentuan lain mengenai penetapan harga dan perubahan-perubahan di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yaitu mengenai objek perjanjian karena suatu perjanjian haruslah mempunyai objek-objek tertentu, sekurangnya dapat ditentukan.


76

2). Unsur Naturalia (Natural Elements) Unsur naturalia ini umumnya dijumpai dalam perjanjian tertentu, dianggap tidak ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Naturalia ini merupakan ketentuan yang bersifat umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun, tanpa pencantuman syarat yang dimaksud, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Dalam hal ini, apabila syarat yang dicantumkan kemudian ternyata tidak dimuat atau tidak diatur dalam perjanjian, peran undang-undang akan tampil untuk mengisi kekosongan yang terjadi dengan sifat hukum perjanjian yang accessoir disebut juga sebagai optional law. Dalam kontrak kerjasama PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras, pada Pasal 3 tentang ketentuan syarat penyerahan dan ketentuan penebusan pupuk. Distributor CV. Serasi Citra Selaras sebelum melakukan pembelian harus terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan kepada PT. PUSRI dengan menyebutkan jumlah kebutuhan pupuk dan wilayah pemasaran yang akan dilayaninya. Jumlah pengambilan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan Stock PT. Pupuk Sriwidjaja dan Distributor CV. Serasi Citra Selaras harus menyampaikan rencana kebutuhan dan jadwal pengangkutan pada akhir bulan untuk rencana bulan berikutnya, yang bertujuan mengevaluasi dan disesuaikan dengan rencana operasional PT. Pupuk Sriwidjaja. Selanjutnya yang terakhir


77

adalah syarat dan tempat penyerahan dari PT. Pusri kepada CV. SCS adalah sesuai dengan ketentuan PT. Pupuk Sriwidjaja. Mengenai proses penyerahan (levering), harus terjadi ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu perjanjian, apabila mengenai hal itu tidak diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Pada Pasal 4 tentang syarat dan Cara pembayaran. Apabila tidak diatur mengenai tempat pembayaran atau memang tidak diperjanjikan maka ketentuan undang-undang berlaku yaitu biaya jual beli atau biaya tambahan lain dapat dipikul oleh si pembeli, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1466 KUH Perdata. 3). Unsur Aksidentalia (Accidental Elements) Unsur aksidentalia merupakan hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian, yang disetujui oleh para pihak. Kata aksidentalia berarti bisa ada atau telah diatur dan bisa juga tidak diatur, bergantung pada keinginan para pihak jika merasa perlu untuk memuat atau tidak. Jadi ini merupakan suatu syarat yang tidak diharuskan ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu, dengan maksud khsusus sebagai suatu kepastian. Dan hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar asas kebebasan berkontrak, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Hal khusus tersebut biasanya tidak diatur dalam perundang-undangan sehingga apabila para pihak tidak mengatur dalam perjanjiannya, hal yang


78

diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada di dalam undang-undang. Jadi apabila tidak dimuat berarti tidak mengikat, seperti mengenai cara pembayaran dengan memakai kuitansi setoran atau melalui rekening bank. Kontrak yang dibuat PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras (SCS), hal mana unsur aksidentalia terkandung dalam Pasal 4, dimana cara pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran tunai 100% yang diserahkan langsung kedalam rekening bank milik PT. Pupuk Sriwidjaja, dan Distributor CV. Serasi Citra Selaras memberikan bukti setoran asli kepada Pihak PT. Pupuk Sriwidjaja. Didalam unsur aksidentalia terkandung bahwa asas kebebasan kepercayaan sangatlah mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjiannya artinya itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian akan saling melakukan prestasinya tanpa adanya merugikan pihak lainnya. Dimana tanpa adanya kepercayaan dan itikad baik itu, maka perjanjian kerjasama tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Dalam mengatur dan menuangkan materi atau isi perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak kedalam kontrak jual beli dengan ketentuan harus mendapat tempat dalam kontrak ini. Hal ini penting dimaksudkan adalah mengenai klausul yang sering muncul dan dumasukkan ketika merumuskan isi kontrak, sekaligus merupakan bagian yang patut memperoleh perhatian dalam sebuah kontrak. Klausul umum yang diuraikan dalam kontrak PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras banyak ditemui dalam common law legal


79

system dan hampir dapat ditemui dalam tiap-tiap kontrak yang dibuat oleh para pihak. Khususnya perjanjian yang dibuat dengan melibatkan unsur pihak, dan ini sifatnya lintas batas (accross border contract), antara lain seperti wilayah pemasaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diatur dalam Pasal 1, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang diatur dalam Pasal 7, dan juga penyelesaian perselisihan dan masalah domisili dalam Pasal 10 kontrak kerjasama yang dibuat PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor CV. Serasi Citra Selaras tersebut. Pada Pasal 1 kontrak yang dibuat antara PT. Pupuk Sriwidjaja dengan CV. Serasi Citra Selaras, bahwa SCS hanya diizinkan untuk memasarkan pupuk urea produksi PUSRI wilayah daerah Sumatera Utara yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja, dan Distributor CV. Serasi Citra Selaras tidak diperkenankan untuk menyalurkan pupuk ke sektor non pangan dan keluar wilayah pemasaran yang telah ditetapkan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Kecuali atas persetujuan pihak PT. Pupuk Sriwidjaja dan mengenai wilayah pemasaran PT. Pupuk Sriwidjaja akan ditetapkan tersendiri, namun tidak terpisahkan dengan surat perjanjian jual beli yang telah dibuat. Mengenai wilayah pemasaran pupuk bersubsidi yang disebutkan dalam Pasal 1 kontrak yang dibuat oleh PT. Pupuk Sriwidjaja dengan CV. Serasi Citra Selaras selaku distributor bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah kerjanya, dan bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi sesuai dengan


80

jumlah dan jenisnya sampai dan diterima oleh pihak pengecer resmi yang ditunjuknya sesuai nama, alamat, dan wilayah kerjanya yang diajukan pada saat pembelian, menyalurkan pupuk bersubsidi hanya pada pengecer resminya sesuai dengan harga yang ditetapkan, bertanggung jawab dan menjamin tersedianya stock pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya untuk memenuhi minimal kebutuahan dalam 1 (satu) minggu berikutnya, melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, dengan demikian oleh karena itu : a. Tidak dibenarkan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang lain dan atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang bersangkutan. b. Tidak dibenarkan memberi kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali atas izin petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau direktur distributror yang bersangkutan. CV. Serasi Citra Selaras merupakan salah satu distributor yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Pupuk Sriwidjaja, dan juga berperan aktif membantu produsen PT. Pupuk Sriwidjaja untuk melaksanakan penyuluhan dan promosi, bersama-sama melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pengecer di wilayah kerjanya, dan diwajibkan memasang papan nama dengan ukuran 1x1,5 meter sebagai salah satu distributor pupuk secara resmi diwilayah kerjanya, melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah kerjanya, diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan, penyuluhan, penyaluran dan posisi stock di gudang yang dikelolanya secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen


81

PT. Pupuk Sriwidjaja dengan tembusan kepada instansi terkait, dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada surat lampiran. Selain tugas dan tanggung jawabnya tersebut diatas, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 menetapkan adanya tugas dan tanggung jawab pengecer resmi yaitu :64 1. Bertanggung jawab atas pupuk bersubsidi yang diterima dari distributor dan kelancaran dalam penalurannya kepada petani/kelompok petani. 2. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya. 3. Bertanggung jawab dan menjamin tersedianya stock semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah kerja masing-masing untuk memenuhi kebutuhan. 4. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor yang bersangkutan. 5. Hanya sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan cakupan wilayah penyalurannya. 6. Pengecer mengadakan penebusan dan menerima pupuk bersubsidi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen. 7. Pengecer menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50 kg termasuk NPK dalam kemasan 20 kg. 8. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen.

64

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomo : 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Lampiran VI.


82

9. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku. Uraian diatas hanya menyebutkan tugas dan tanggung jawab distributor atau dengan kata lain hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban distributor saja tetapi tidak menyebutkan apa-apa yang menjadi hak daripada distributor. e. Penutup (Testimonium Clause) Setiap perjanjian tertulis selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa kontrak itu dibuat dalam rangkap atau jumlah yang diperlukan dan telah bermaterai cukup, maksudnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti materai Rp. 6000,.(enam ribu rupiah). Kontrak ini ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama disamping itu pula sangat diperlukan adanya saksi-saksi dalam suatu kontrak, yang sekurangnya dua orang saksi. Di dalam pembuktian itu bahwa kesaksian seorang saksi adalah sama dengan tanpa kesaksian Pasal 1905 KUH Perdata (unus nullus rule). f. Tanda tangan (Attestation) Tanda tangan para pihak atau yang mewakili dan tanda tangan para saksi. Apabila yang menjadi pihak dalam kontrak adalah bukan perseorangan, melainkan badan hukum, maka dibawah tanda tangan juga disebutkan nama dan jabatannya. Apabila kontrak sudah ditandatangani berarti penyusunannya sudah selesai, tinggal pelaksanaannya saja dilapangan, namun kadangkala ada perubahan dari pihak yang menuntut dibuatnya kontrak tambahan atau addendum kontrak. g. Ketentuan Surat Jaminan


83

Kontrak atau perjanjian jual beli yang dibuat oleh pihak produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor berdasarkan Pasal 9 adanya keterangan Surat jaminan (Facta Integritas) dan Surat Pernyataan Jaminan Dan Pelepasan Tanggung Jawab Serta Pemberian Ganti Rugi (Letter Of Indemnity). Contohnya : 1. Fakta Integritas. Dengan ini menunjuk SPJB Nomor : U-0931 /SPJB/ I. 4120000.PS/2009-2010 antara Pemasaran Pupuk Sriwidjaja Daerah Sumatera Utara dengan CV. Serasi Citra Selaras, dengan ini disepakati hal-hal sebagai berikut : a. Menjamin distribusi dan tersedianya pupuk sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat yaitu : Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu. b. Area Manager Pemasaran PUSRI Daerah Sumatera Utara dan seluruh jajarannya tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari CV. Serasi Citra Selaras dan Pihak CV. Serasi Citra Selaras tidak akan memberikan apapun kepada Area Manager Pemasaran PUSRI Daerah Sumatera Utara dan seluruh jajarannya yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli pupuk yang terhutang dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) tersebut diatas. Fakta Integritas ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bentuk kontrak kerjasama yaitu Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) tersebut diatas. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diperbuatnya surat keterangan jaminan berguna dijadikan sebagai bukti


84

keterangan sebagai jaminan para pihak yang melakukan kontrak kerjasama ini, apabila terjadinya perselisihan dikemudian hari. Setelah itu surat keterangan jaminan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diberikan materai secukupnya dan distempel dari masing-masing pihak yang bersangkutan (surat terlampir). 2. Surat Pernyataan Jaminan Dan Pelepasan Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi (Letter Of Indemnity). Surat Pernyataan Jaminan dan Pelepasan Tanggung Jawab serta Pemberian Ganti Rugi (LOI) selanjutnya disebut “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh Distributor Pupuk CV. Serasi Citra Selaras (Pemberi Jaminan) kepada Area PPD Sumatera Utara PT. Pupuk Sriwidjaja (Penerima Jaminan). Dengan ini memberikan keterangan secara tegas dan menyatakan : a. Setiap semua kerugian yang mungkin akan timbul dan terjadi dan diderita oleh PENERIMA JAMINAN (PT. Pupuk Sriwidjaja) dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun yang disebabkan oleh kerugian, resiko, tuntutan, kalim, investigasi atau pemeriksaan, permintaan ganti rugi ataupun tindakan hukum lainnya yang diajukan, dibebankan, dimintakan, atau dikenakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Badan Hukum atau Instansi atau pihak ketiga manapun yang berwenang lainnya yang disebabkan oleh setiap dan semua tindakan atau perbuatan pelanggaran, lelalaian, kegagalan atau sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian


85

Jual Beli (SPJB) dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor : 21/ M-DAG/PER/6/2008 (Permendag) dan nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 (Permendag 07/2009) Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, beserta dengan setiap seluruh perubahan, lampiran, petunjuk teknis dan dokumen lainnya yang berkaitan. b. Tindakan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kebijakan Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam SPJB Pupuk Bersubsidi, dan Permendag 21/2008 dan Permendag 07/2009 sebagaimana dimaksud dalam angka (1) diatas65. Pengaturan substansi Kontrak kerjasama Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor dilaksanakan menunjukkan beberapa faktor dalam surat perjanjian yang dibuat para pihak tersebut membuat kedudukan menjadi tidak seimbang, maka perlu adanya menerapkan asas proporsionalitas bermakna equitability. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Mengambil moralitas pertimbangan tersebut, maka asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya”, harus didasari adanya

65

Peraturan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.


86

penyesuaian kehendak, sehingga antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perjanjian menjadi seimbang. Menjalin hubungan kerjasama dengan Distributor yang satu dengan lainnya memiliki klausula-klausula bervariasi, bergantung pada banyaknya faktor. Sebagai pedoman dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yaitu berisikan : 1. Pengangkatan Distributor Dalam bagian ini ditentukan tentang masalah pengangkatan Distributor, seperti tentang penentuan apakah yang diangkat adalah Distributor tunggal atau bukan. Distributor tersebut merupakan pihak diantara Produsen dan Pengecer yang akan memasarkan barang dagangan Produsen, dan akan memasarkan barang didaerah mana dan sebagainya. Distributor yang diangkat sebagai Distributor tunggal berdasarkan syarat penunjukan Distributor, sehingga menjadi Distributor atau pelanggan resmi produsen tersebut. 2. Hak Dan Kewajiban Distributor Disini akan diatur masalah tentang kewajiban Distributor yang bertugas mensuplai atau menyalurkan barang-barang dagangan Produsen kepada konsumen terakhir melalui bantuan pengecer resminya, larangan mengangkat pengecer diwilayah yang sama, kewajiban untuk memelihara mutu produk dan menyediakan harga minimum yang ditetapkan, memberikan bantuan bersama-sama dengan Produsen untuk mempromosikan produk dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana produk barang yang akan disalurkan, dan Distributor berhak menerima pembayaran harga sesuai dengan harga eceran tertinggi.


87

Apabila ditelaah mengenai Perjanjian Kerjasama PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor diketahui dalam perjanjian tersebut memuat 11 (sebelas) pasal mengatur berbagai hal dalam praktek pelaksanaan penyaluran pupuk urea bersubsidi oleh Distributor yang ditunjuk oleh Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja mengatur tentang :66 1) Proses Penyaluran Pupuk Bersubsidi, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku. 2) Penetapan Jenis, Jumlah pupuk (tonase) dan Kadar hara pupuk, yang akan disalurkan Distributor. 3) Syarat Penebusan dan Penyerahan, mengatur tentang tempat dan mekanisme penyerahan pupuk dari PT. Pupuk Sriwidjaja kepada Distributor. 4) Syarat dan Cara Pembayaran, mengenai tentang tata cara pembayaran yang ditetapkan pihak PT. Pupuk Sriwidjaja. 5) Penetapan Harga, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Pemerintah (SK. Menteri Pertanian). 6) Denda keterlambatan, ditetapkan PT. Pupuk Sriwidjaja terhadap Distributor jika terlambat melakukan penebusan dan pembayaran pupuk. 7) Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing pihak, mengenai tugas dan tanggung jawab Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor.

66

Lihat Surat Perjanjian Jual Beli Kontrak Kerjasama PT. Pupuk Srwidjaja dengan

Distributor.


88

8) Pengawasan dan Sanksi, berisi tentang kewajiban PT. Pupuk Sriwidjaja untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan penyaluran pupuk dengan memberikan sanksi. 9) Surat Pernyataan dan Jaminan, yaitu sebagai dasar dalam pelaksanaan penyaluran Pupuk subsidi dimana Distributor menyerahkan kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Surat pernyataan jaminan (Fakta Integritas) dan pelepasan tanggung jawab serta pemberian ganti kerugian (LOI). 10) Penyelesaian Perselisihan, yang mengatur tentang prosedur penyelesaian yang dilakukan apabila terjadinya sengketa. 11) Penutup, berisi hal-hal lain termasuk berakhirnya jangka waktu kerjasama. Dalam hal ini dapat dilihat adanya skema proses terjadinya pembuatan kontrak kerjasama (flow chart) Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Sumatera Utara Berdasarkan Keterangan Kepala Seksi Perencanaan Departemen Pemasaran PT. PUSRI adalah sebagai berikut :


89

SKEMA I Proses Terjadinya Pembuatan Kontrak (Flow Chart) PELANGGAN

Persyaratan PPERP Dari pelanggan

DEPARTEMEN PEMASARAN

CORPORATE LAWYER

Jaminan Kemampuan Pemasukan atau Kesediaan stock pupuk

Komitmen / Disposisi Direktur Keuangan Dan komersil

Kewajiban Pelanggan Sesuai Kesepakatan Bersama

Pembuatan Kontrak

Pendaftaran kontrak

ASLI KONTRAK (1 Set)

Sumber : Kepala Seksi Perencanaan Departemen Pemasaran PT. PUSRI Daerah Sumatera Utara 2010.


90

Dari skema proses terjadinya pembuatan kontrak (flow chart) sebagai berikut : 1. Pelanggan mengajukan surat permohonan (persyaratan) kepada Direktur Utama PT. PUSRI. 2. Kemudian setelah ada persetujuan dan ketetapan dari Direktur Keuangan dan komersil maka Departemen Pemasaran menyiapkan surat jawaban baik yang ditandatangani Direktur Keuangan dan atau Komersil, maupun oleh Kadep Pemasaran atas permohonan dari pelanggan tersebut. 3. Departemen Pemasaran membuat kontrak penjualan pupuk urea sebanyak 2 (dua) set dengan merinci dan menetapkan persyaratan produk sebagai berikut : a. Jenis Produk urea In Bag. b. Mutu produk sesuai dengan standar nasional Indonesia. c. Volume produk sesuai dengan pesanan. d. Harga sesuai dengan kesepakatan. e. Syarat pembayaran sesuai dengan kesepakatan. f. Waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 4. Departemen Pemasaran mendaftarkan kontrak ke Corporate Lawyer. 5. Kontrak diparaf Kadep Pemasaran, Kabag Penjualan atau pejabat yang dikuasakan dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Komersil. 6. Kontrak diserahkan ke Pelanggan untuk ditandatangani. 7. Selanjutnya kontrak 1(satu set) diserahkan ke Pelanggan. 8. PT. Pupuk Sriwidjaja bertanggung jawab dan harus mampu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Pelanggan yang tertuang di dalam kontrak.


BAB II BENTUK KERJASAMA ANTARA PRODUSEN PT. PUSRI DENGAN DISTRIBUTOR PUPUK DALAM MENYALURKAN PUPUK (Cabang PPD Sumatera Utara)

Recommend Documents