BAB II ANAK DAN HAK-HAKNYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. A. Konvensi Hak-Hak Anak Sebagai Acuan Internasional Dalam

BAB II ANAK DAN HAK-HAKNYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

A. Konvensi Hak-Hak Anak Sebagai Acuan Internasional Dalam Perlindungan Hak Anak Konvensi Hak-hak Anak (The United Nations Convention on The Rights of Child) 1989 dalam berbagai hal berbeda diantara perjanjian-perjanjian internasional dan unik dipandang dari segi hukum internasional secara umum. Konvensi ini dihasilkan setelah sebuah proses penyusunan panjang yang dimulai pada tahun 1978. Partisipasi organisasi non-pemerintah (non-governmental organisations) baik dalam proses penyusunan dan dalam mekanisme pelaporan juga signifikan. Gambaran lainnya yang luar biasa adalah dimana negara-negara sangat berhasrat untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini.Di hari pertama Konvensi Hak-hak Anak dibuka untuk penandatanganan (26 Januari 1990) tidak kurang dari 61 negara peserta menandatangani, yang merupakan rekor bagi sebuah perjanjian internasional.Konvensi Hak-hak Anak mulai berlaku (didalam hukum internasional) pada 2 September 1990. 15 Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka, artinya Konvensi Hak Anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta (state parties).Berdasarkan jumlah negara yang meratifikasinya, maka Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional 15

Trevor Buck, International Child Law, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005),

hal 47.

18 Universitas Sumatera Utara

19

yang multilateral.Pada umumnya perjanjian internasional yang bersifat terbuka adalah juga perjanjian internasional yang multilateral.Selain itu sebagaimana lazimnya perjanjian terbuka untuk seluruh negara anggota PBB merupakan perjanjian internasional yang membentuk hukum (law making treaties) kepada seluruh anggota yang meratifikasinya. 16 Adanya hak-hak anak yang diakui secara internasional merupakan perjuangan yang cukup panjang. Dimulai dengan usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan oleh Eglantyne Jebb, seorang aktivis perempuan yang prihatin pada nasib perempuan dan anak-anak yang mengalami situasi buruk akibat perang dan bencana, sekaligus pendiri Save the Children Fund. Eglantyne Jebb mengembangkan draft pertama mengenai 7 (tujuh) gagasan mengenai hak anak yang kemudian diadopsi oleh Save the Children pada tanggal 23 Februari 1923, yaitu: 17 1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan; 2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga; 3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materil, moral, dan spiritual; 4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan;

16

Syahmin A.K., Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969, (Bandung: Armico, 1985), hal 28. 17 UNICEF, Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, (Jakarta, 1996), hal 8.

Universitas Sumatera Utara

20

5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan; 6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; 7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat. Kemudian pada tanggal 26 November 1924, pernyataan tersebut diadopsi dalam Sidang Umum Liga Bangsa-Bangsa sebagai the World Child Welfare Charter. Pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi 10 (sepuluh) butir dengan nama Deklarasi Hak-Hak Anak, dimana tanggal tersebut kemudian diadopsi juga sebagai hari anak internasional. Pada persiapan hari anak internasional pada tahun 1979, Pemerintah Polandia mengusulkan untuk merumuskan Konvensi Hak-hak Anak.Usulan tersebut diterima yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan diskusi tentang rancangan Konvensi.Perancangan Konvensi berlangsung dalam suatu kelompok kerja yang didirikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB.Wakil-wakil pemerintah membentuk inti kelompok perancang ini. Kemudian perwakilan badan-badan PBB dan badan-badan khususnya, termasuk Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Dana Bantuan Bagi Anak-Anak (UNICEF) dan organisasi non-pemerintah (ornop), ikut


21

mengambil bagian dalam perbincangan mengenai

rancangan Konvensi.

Rancangan pertama yang disampaikan oleh Pemerintah Polandia kemudian diubah dan diperluas secara ekstensif melalui berbagai diskusi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak-hak Anak melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989 dan terbuka untuk penandatanganan Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya telah mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, telah ada 193 negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, meliputi keseluruhan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990.Indonesia termasuk negara yang pertama meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan atau berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak.Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Anak. 18 Konvensi Hak-hak Anak merupakan perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.Dalam Konvensi ini diatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.Konvensi Hak-hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang 18

Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 33.


22

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Konvensi Hak-hak Anak menegaskan berlakunya hak asasi manusia bagi semua tingkatan usia, meningkatkan standar hak asasi manusia agar lebih sesuai dengan anak-anak, dan mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak-anak. Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. 19 Ada 2 (dua) protokol tambahan yang juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000, yaitu protokol mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata yang membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, serta protokol mengenai perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak, dan pornografi anak-anak yang melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini diratikasi oleh lebih dari 120 negara. Konvensi Hak Anak berisi 54 Pasal yang kemudian dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) cluster yaitu: 1. Langkah-langkah implementasi umum. 2. Definisi anak. 3. Prinsip-prinsip umum. 4. Hak-hak sipil dan kemerdekaan. 5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti. 6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar.

19

Ima Susilowati, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: UNICEF, 2003), hal 3.


23

7. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. 8. Langkah-langkah perlindungan khusus. Cluster 1-3 tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak substantif anak namun berkaitan erat dengan substansi hak-hak anak. Sedangkan cluster 4-8 mengandung ketentuan mengenai substansi hak-hak anak. Ada beberapa klausul yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak yaitu sebagai berikut: 1. Klausul mulai berlakunya Konvensi. Dalam Pasal 49 Konvensi Hak-hak Anak dimuat klausul mulai berlakunya Konvensi, yaitu berdasarkan penyimpanan piagam pengesahan. Disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa Konvensi Hak-hak Anak akan mulai mempunyai kekuatan pada hari ke-30 sejak tanggal penyimpanan piagam pengesahan atau penyetujuan ke-20. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa karena tiap negara mengesahkan atau menyetujui Konvensi setelah penyimpanan alat pengesahan atau penyetujuan ke-20, Konvensi akan mulai mempunyai kekuatan pada hari ke-30 setelah penyimpanan piagam pengesahan atau penyetujuan oleh negara tersebut. 2. Klausul aksesi Bagi perjanjian-perjanjian yang bersifat terbuka maka negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjian dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut di kemudian hari dengan cara mendepositkan piagam aksesi


24

ke negara penyimpan. 20Klausul aksesi ini nampak dalam Pasal 48 Konvensi Hak-hak Anak. 3. Klausul revisi. Klausul revisi ini nampak dalam Pasal 50 Konvensi Hak-hak Anak.Disebutkan bahwa negara pihak boleh mengajukan revisi dan merangkainya bersama dengan sekjen PBB. 4. Klausul ratifikasi. Klausul ratifikasi nampak dalam Pasal 47 Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa Konvensi ini perlu diratifikasi dan instrumen-instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekjen PBB. Ada 4 (empat) prinsip-prinsip umum hukum internasional (General Principle of International Law) yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak, sebagai berikut: 1. Prinsip non-diskriminasi (prinsip universalitas HAM) Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (fundamental obligations of state parties) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (to respect and ensure) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua

jurisdiksi

nasional

dengan

tanpa

diskriminasi

dalam

bentuk

apapun. 21Perlu digarisbawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang

20

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2005), hal 132. 21 Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 2, sebagaimana dimuat dalam


25

membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anakanak yang beresiko, misalnya anak cacat (disabled children), anak pengungsi (refugee children).Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi.Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. 22 2. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (indivisibilitas HAM) Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti di lingkungan sekolah dan rumah. Negara peserta harus menjamin sampai pada batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hakhak Anak). 3. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child) Prinsip ini pertama kali muncul pada tingkatan internasional di dalam prinsip 2 dan 7 Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959. 23 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM%20UU.p df, diakses pada 12 Maret 2014. 22 Ibid., hal 3. 23 Trevor Buck, Op. Cit., hal 59.


26

badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendlysociety). 24 Kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip tatkala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak.Sehingga, dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya.Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal.Peran orang dewasa justru untuk menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang justru tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan lagi oleh anak. 25 Guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. 26 4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari pasal 12 KHA.Mengacu kepada pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya 24

Muhammad Joni, Op. Cit., hal 4. Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Op. Cit., hal 105. 26 Muhammad Joni, Loc. Cit. 25


27

sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own views the rights to express those views freely). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. 27 Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 28 Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang beradasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. 29 Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: 30 1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (the rights to the highest standard of health and medical care attainable). Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup di dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada pasal 6 dan pasal 24 Konvensi Hak Anak.Dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap

27

Ibid., hal 5. Ibid. 29 Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Op. Cit., hal 34. 30 Disadur dari Ibid., hal 35-48. 28


28

negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (rights to life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and development of the child). Psal 24 KHA mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. Dalam pasal 24 KHA dikemukakan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan negara-negara peserta untuk mengupayakan implementasi hak terhadap hidup anak, yaitu: 1. Untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak (vide pasal 24 ayat 2 huruf a); 2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer (vide pasal 24 ayat 2 huruf b); 3. Memberantas penyakit dan kekekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan primer (vide pasal 24 ayat 2 huruf c); 4. Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibuibu (vide pasal 24 ayat 2 huruf d); 5. Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (vide pasal 24 ayat 2 huruf e); 6. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (vide pasal 24 ayat 2 huruf f);


29

7. Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (vide pasal 24 ayat 3) dan pengembangan kerja sama internasional (vide pasal 24 ayat 4). Mengenai Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survivalrights) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan dengan beberapa pasal yang relevan dengan Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) itu, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38. 2. Hak terhadap Perlindungan (protection rights) Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak terhadap Perlindungan (protection rights) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Pasal-Pasal mengenai Larangan Diskriminasi Anak Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam pasal-pasal berikut: (1) Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak; (2) Pasal

7

tentang

hak

anak

untuk

mendapatkan

nama

dan

kewarganegaraan; (3) Pasal 23 tentang hak-hak anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus;


30

(4) Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli. b. Pasal-pasal mengenai Larangan Eksploitasi Anak Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini: (1) Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tersebut. (2) Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri. (3) Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi. (4) Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. (5) Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka. (6) Pasal 21 tentang adopsi di mana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. (7) Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan.


31

(8) Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. (9) Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi. (10) Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. (11) Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan dan penculikan anak. (12) Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35. (13) Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak. (14) Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka. (15) Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses


32

hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari. c. Pasal-pasal mengenai Krisis dan Keadaan Darurat Anak Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari keadaan krisis (crisis) dan keadaan darurat (emergency) dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut: (1) Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga. (2) Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian. (3) Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak. (4) Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak. (5) Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi. 3. Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights) Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.Hak anak atas pendidikan (the education rights), diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Konvensi Hak Anak. Untuk menjelaskan Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights) dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa pasal, yaitu pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), pasal 28 dan pasal 29 (hak untuk memperoleh


33

pendidikan), pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), pasal 14 (hak kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama), pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian—sosial dan psikologis), pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), pasal 12 dan pasal 13 (hak untuk didengar) dan pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga). Secara demikian, berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak atas untuk tumbuh kembang (the right to development), yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: 1.

Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information);

2.

Hak untuk memperoleh pendidikan (the rights to education);

3.

Hak untuk bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation);

4.

Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities);

5.

Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (the rights to thought and religion);

6.

Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to personality development);

7.

Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity);

8.

Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights to health and physical development);

9.

Hak untuk didengar (pendapatnya) (the rights to be heard);

10. Hak untuk/atas keluarga (the rights to family).


34

4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights) Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of the child to express her/his views in all matters affecting that child).Mengenai hak untuk berpartisipasi (participation rights) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15. Dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang menyangkut diri sang anak. Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, Konvensi Hak Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain. Hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 13 Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain serta untuk bergabung dalam atau membentuk perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak orang lain. Hak atas kebebasan berserikat ini diatur dalam pasal 15 Konvensi Hak Anak. Dalam hal akses terhadap informasi, Konvensi Hak Anak menjamin agar anak memperoleh akses terhadap informasi, dan menjamin untuk melindungi anakanak dari bahan-bahan informasi yang tidak sehat. Hak atas akses terhadap


35

informasi diatur dalam pasal 17 Konvensi Hak Anak, yang menjamin akses terhadap informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral dan kesehatan fisik serta mentalnya. Oleh karena itu, peran dari media massa sangat penting dalam penyebaran informasi yang konsisten bagi implementasi hak-hak anak. Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebut di atas, Konvensi Hak Anak menetapkan kewajiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai Konvensi Hak Anak ini kepada anak-anak dan orang dewasa serta masyarakat luas.Dengan demikian, hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak haruslah disosialisasikan kepada anak-anak.Hal ini diatur dalam pasal 42 Konvensi Hak Anak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak Anak, yang terdiri atas: 1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; 3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; 4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat; 5. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.


36

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagai Acuan Perlindungan Hak Anak di Indonesia Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia.Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiaptiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Penjelasan UU No 23 Tahun 2002 menyebutkan meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.


37

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, maupun sosial.Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa. 31 UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 merupakan upaya memberikan hak anak secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pengimplementasian UU Perlindungan Anak tersebut diwujudkan dalam penetapan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang isinya merupakan target-target pencapaian hak-hak anak berdasarkan pada upaya pencapaian MDGs (Millenium Development Goals) 2015 dan harus diwujudkan pula oleh Indonesia hingga tahun 2015, bahkan hingga dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang bertugas khusus memantau keefektifan upaya-upaya penyelenggaraan hak-hak anak di Indonesia. 32 Dari segi isinya, UU No. 23/2002 terdiri atas norma hukum (legal norm) tentang: 33 a. Hak-hak anak; b. Kewajiban dan tanggungjawab negara; c. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak; 31

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 24-25. 32 Abdur Rozaki dkk, Mengembangkan Gampong Peduli Hak Anak, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2009), hal 94. 33 Muhammad Joni, Op. Cit., hal 11.


38

d. Peran serta masyarakat; e. Lembaga independen perlindungan anak, serta f. Ketentuan sanksi hukum pidana dalam hal terjadi pelanggaran UU No. 23 Tahun 2002. Prinsip perlindungan hak-hak anak tertuang pada pasal 2 UU No 23 Tahun 2002. Ada empat prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, yaitu: 1. Tidak membeda-bedakan (Non-diskriminasi) Artinya semua hak-hak anak harus dipenuhi kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.Tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah. 2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 34 3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.Artinya, pihak-pihak tersebut,

34

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 16.


39

wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang). 35 4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. 36 Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, pasal 4 s/d 19 UU No. 23/2002 menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. 37 Menurut UU No. 23 Tahun 2002, hak-hak anak meliputi: 38 1.

Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

2.

Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;

3.

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;

4.

Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;

5.

Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

35

Ibid. Ibid. 37 Muhammad Joni, Loc. Cit. 38 Waluyadi, Op. Cit., hal 16-18. 36


40

6.

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;

7.

Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi;

8.

Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial;

9.

Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi atau seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman;

10. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya; 11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kekerasan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan; 12. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir;


41

13. Anak yang dirampas kebebasannya, berhak: (a) mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua; (b) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum; (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak; 14. Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya. Adapun kewajiban anak tertuang di dalam ketentuan pasal 19 UU Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menghormati orang tua, wali dan guru; 2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002). 39 Peran dan tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak termasuk pemenuhan hak-hak anak serta mengarahkan anak untuk bisa memenuhi

39

Ibid., hal 16.


42

kewajiban-kewajibannya supaya bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas pada hakekatnya ada di tangan keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah. Didalam pelaksanaan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak ini keluarga dan orang tua memegang peranan yang amat penting karena tanggung jawab utama dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan anak berada di tangan mereka. Walaupun fakta menunjukkan bahwa belum semua anak diasuh oleh keluarga dan orang tua dengan baik, masih ada anak yang belum memperoleh akta kelahiran, belum memperoleh kesehatan yang optimal, masih banyak anak yang berada dalam pengungsian, situasi konflik, di daerah bencana alam, masih ada anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, sehingga disini peran keluarga dan masyarakat di dalam memberikan perlindungan pada anak sangat penting. Peran keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah wajib dan orang tua/keluarga bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak dalam kondisi apapun, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik itu dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga keagamaan serta mass media, mereka ini berkewajiban untuk berperan serta dalam memfasilitasi serta mengadvokasi dalam penyelenggaraan

kesejahteraan

dan

perlindungan

anak.

Sedangkan


43

pemerintah/negara berkewajiban untuk memberikan dukungan/fasilitasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak, misalnya penyediaan sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, tempat rekreasi dan lain-lain. Pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin terlaksananya kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak.

C. Pentingnya Perlindungan Terhadap Hak Anak Sebuah catatan yang penting untuk diingat, anak-anak baru diakui memiliki hak asasi setelah sekian banyak anak-anak menjadi korban dari ketidakpedulian orang dewasa. Pengakuannya pun tidak terjadi serta merta pada saat korban berjatuhan, tetapi melalui sebuah proses perjuangan panjang dan tanpa henti. Seperti yang telah dikemukakan di awal, perhatian serius secara internasional terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir.Dikarenakan perang telah membuat anak-anak menderita kelaparan dan terserang penyakit, seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebbmengarahkan mata dunia untuk melihat situasi anak-anak tersebut. Dia menggalang dana dari seluruh dunia untuk membantu anak-anak. Tindakannya inilah yang mengawali gerakan kemanusiaan internasional yang secara khusus memberi perhatian kepada kehidupan anak-anak.


44

Pada tahun 1923, Mrs. Eglantyne Jebb membuat 10 pernyataan hak-hak anak dan mengubah gerakannya menjadi perjuangan hak-hak anak: 40 1.

Bermain;

2.

Mendapatkan nama sebagai identitas;

3.

Mendapatkan makanan;

4.

Mendapatkan kewarganegaraan sebagai status kebangsaan;

5.

Mendapatkan persamaan;

6.

Mendapatkan pendidikan;

7.

Mendapatkan perlindungan;

8.

Mendapatkan sarana rekreasi;

9.

Mendapatkan akses kesehatan;

10. Mendapatkan kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Tidak lagi sekedar berdasarkan kemanusiaan tetapi juga Hak Asasi.Pada tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan Hak-hak Anak oleh Liga Bangsa-Bangsa.Sementara itu, pada tahun 1939-1945, Perang Dunia II berlangsung dan anak-anak kembali menjadi salah satu korbannya. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan hak-hak anak.Pada tahun 1959, tepatnya tanggal 1 Juni PBB mengumumkan pernyataan Hak-hak Anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia. Kemudian, pada tahun 1979 diputuskan sebagai Tahun Anak dan ditetapkan 20 November sebagai hari anak internasional.Setelah sepuluh tahun 40

M. Jodi Santoso, “Rausya dan Agenda Perlindungan Anak”, sebagaimana dimuat dalamhttp://jodisantoso.blogspot.com/2007/09/raisya-dan-agenda-perlindungan-hak-anak.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.


45

kemudian, pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak Anak disahkan oleh PBB.Inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak. Mengapa perwujudan hak-hak anak tersebut menjadi penting? Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. 41 Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Asumsi

ini

diperkuat

dengan

pendapat

Age,

yang telah

mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. 42

41

Abdur Rozaki dkk, Op. Cit., hal 93. Rusmilawati Windari, “Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Beijing Rules”, sebagaimana dimuat dalam http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-diindonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/, diakses pada 20 Maret 2014. 42


46

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. 43 Sekarang, telah dibentuk sangat banyak sekali tim yang ditugaskan untuk memperhatikan masalah anak dan merealisasikan perlindungan hak-hak anak yang tertuang di dalam Konvensi Hak-hak Anak. Hal ini menunjukkan telah tumbuh dan tengah berkembangnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak ini. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak ini perlu dilestarikan demi kehidupan bersama penuh sukacita dan kasih sayang di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Perdebatan mengenai perlakuan khusus terhadap anak-anak biasanya bersandar pada dua faktor utama: pertama, kerentanan khusus anak-anak, dan kedua, kenyataan bahwa mereka adalah generasi baru, dan harus dihargai karena mereka melambangkan masa depan. 44

D. Instrumen Hukum Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Traktat internasional utama yang mengatur hak-hak anak adalah Konvensi mengenai Hak Anak tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child (CRC)). Sebelum lahirnya Konvensi Hak Anak, masyarakat internasional telah memiliki 43

Ibid. Jenny Kuper, International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict, (New York: Clarendon Press Oxford, 1997), hal 15. 44


47

dokumen hak anak yang merupakan bahan pertimbangan dilahirkannya Konvensi Hak Anak, di antaranya: 45 1. Deklarasi

mengenai

Prinsip-prinsip

Sosial

dan

Hukum

menyangkut

Perlindungan dan Kesejahteraan Anak; 2. Aturan Standar Minimum PBB bagi Penyelenggara Peradilan Anak (“Ketentuan Beijing”) (Resolusi Sidang Umum, 29 November 1985); 3. Deklarasi Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (Resolusi Sidang Umum, 14 Desember 1974); 4. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924; 5. Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959. Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrumen internasional lainnya yang materi hukumnya berkenaan tentang perlindungan hak anak. Intrumeninstrumen tersebut dijadikan dasar perlindungan hak-hak anak, yaitu: 46 1.

Protokol Opsional pada CRC mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak tahun 2000 (Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography)

2.

Protokol Opsional pada CRC mengenai Keterlibatan Anak-Anak-anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on the Involvement of Children in Armed Conflicts).

45

Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Op. Cit., hal 99. Erica Harper, Op. Cit., hal 204-206.

46


48

3.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita tahun 1999 (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)

4.

Konvensi Usia Minimum (Konvensi ILO No. 138 tahun 1973) (Minimum Age Convention)

5.

Konvensi mengenai Bentuk Terburuk Buruh Anak (Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 (Worst Forms of Child Labor Convention)

6.

Konvensi Hague mengenai Perlindungan Anak-anak dan Kerja sama dalam rangka Adopsi Antar Negara tahun 1993 (Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption)

7.

Konvensi Hague mengenai Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakan dan Kerja sama terkait Tanggung jawab dan Tindakan Orang Tua bagi Perlindungan Anak tahun 1996 (Hague Convention on the Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-Operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children)

8.

Konvensi Hague mengenai Aspek Sipil dari Penculikan Anak Internasional tahun 1980 (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)\

9.

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Wanita dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kejahatan Terorganisasi Transnasional tahun 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially


49

Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) 10. Melengkapi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional tahun 2001 (Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) 11. Draf

Pedoman

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

bagi

Perlindungan

dan

Pengasuhan Alternatif Anak-anak Tanpa Pengasuhan Orang Tua (United Nations Draft Guide-lines for the Protection and Alternate Care of Chidren Without Parental Care) 12. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlindungan Remaja yang Kebebasannya Dirampas tahun 1990 (United Nations Rules on the Protection of Juveniles Deprived of Liberty) 13. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan Kenakalan Remaja tahun 1990 (United Nations Guidelines on the Prevention of Delinquency) 14. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Administrasi Keadilan Remaja tahun 1985 (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice


BAB II ANAK DAN HAK-HAKNYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. A. Konvensi Hak-Hak Anak Sebagai Acuan Internasional Dalam

Recommend Documents