BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN
A. Kajian Pustaka 1. Sistem E-Faktur a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Krismiaji dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2015) mendefinisikan sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para
pembuat
keputusan,
sistem
informasi
akuntansi
harus
melaksanakan tugas-tugas sebaga berikut: 1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem 2. Memproses data transaksi 3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang 4. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sndiri data yang tersimpan di komputer 5. Mengendalikan
seluruh
proses
sedemikian
rupa
informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.
13 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
sehingga
14
Menurut Mujilan (2012:11) Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya sepeerti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Lebih lanjut Mujilan menjelaskan menurut Xu (2009) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang paling penting di organisasi dan merubah cara menangkap, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi. Xu (2009) menggarisbawahi hal penting yang berkaitan dengan kualitas data yaitu: 1. Personil yang kompeten (competent personel) agar sistem sesuai atau cocok digunakan. 2. Kontrol input (input control) merupakan hal bagian dari kontrol yang penting, apalagi dalam kasus transaksi online. 3. Jika perlu sediakan manajer kualitas data (DQ Manager) yang bertanggungjawab pada kualitas data dalam sistem informasi akuntansi. Menurut Dasaratha dan Frederick (2009) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu subsistem dari SIM yang menyediakan informasi akuntansi keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. b. Pengertian Sistem Faktur Pajak Elektronik Optimalisasi
penerimaan
pajak
melalui
perbaikan
administrasi perpajakan juga tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Dalam RAPBN
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
15
2015, salah satu kebijakan teknis di bidang penerimaan pajak ialah menyempurnakan sistem administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan
kepatuhan
WP
melalui
pengembangan
sistem
administrasi pajak berbasis information technology (IT). Menurut Paraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
atau
penyerahan
Jasa
Kena
Pajak.
Sesuai
dengan
PER16/PJ/2014, E-Faktur atau Faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sejak Juli 2014, sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta pilot project e-Faktur. Bulan Juli 2015 direncanakan program ini akan diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. Saat ini seluruh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa dan Bali sedang mengadakan sosialisasi e-faktur kepada PKP yang terdaftar di KPP nya, sehingga pada saat penerapan efaktur per 1 Juli 2015 semua PKP yang diwajibkan e-faktur telah siap melaksanakan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
16
Untuk menerapkan pembuatan e-faktur ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstall di perangkat komputer Pengusaha Kena Pajak dan e-Faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT.
2. Elektronik Faktur Fajak a. Software Menurut Wilman (2011) Software merupakan sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan komponen hardware. Menurut Wiwik (2007) Software merupakan nyawa dari sebuah komputer. Tanpa perangkat lunak, computer hanya sebuah perangkat keras mati yang tidak ada gunanya. Menurut
Wahana
(2011)
Komputer
Software
adalah
perangkat lunak yang berfungi untuk melakukan control dan manajemen hardware. Software dalam computer meliputi system operasi dan aplikasi. Menurut Zainal (2010) Software adalah program yang digunakan pada sebuah computer untuk mengatur seluruh kerja hardware/perangkat keras.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
17
Menurut Argono (2011) Software merupakan bagian yang tidak terlihat ataupun disentuh, tetapi keberadaan/aplikasinya dapat dideteksi dalam sebuah system. Sedangkan menurut Fauziah (2010) Software adalah program untuk
memasukkan
data,
mengorek
data,
menyimpan
data,
memperoleh data hasil, dan presentasi serta manipulasi data. Definisi Interpreter Software menurut Jogiyanto (2005:234) dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Komputer, menjelaskan bahwa: “enterpriter software adalah menerjemahkan instruksi per instruksi dan langsung dikerjakan, sehingga source program tidak harus ditulis secara lengkap terlebih dahulu.” Dari beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa Software adalah perangkat lunak dan sebuah peragkat operasi kerja yang berfungsi untuk memasukkan data, mengorek data, menyimpan data, memperoleh data hasil, dan presentasi serta manipulasi data.
b. Hardware Menurut Rizky Dhanta (2009:58), hardware adalah perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik berbentuk fisik (berupa benda). Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat atau benda yang bisa dilihat, sentuh, pegang dan memiliki fungsi tertentu. peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa diraba atau dipegang.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
18
Definisi Hardware menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem
Informasi
Pengembangannya adalah sebagai merupakan
peralatan
mengumpulkan,
fisik
memasukan,
Manajemen berikut:
yang
Konsep
“hardware adalah
dapat digunakan
memproses,
dan
untuk
menyimpan data,
mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.” (2004:139). Berikut penjelasan dari peralatan-peralatan tersebut: 1.
Bagian Input (Input Device) Merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk memasukan data kedalam komputer.
2.
Bagain Pengolahan Utama dalam memori merupakan
bagian
untuk pegolah data dan memproses data sehingga menjadi informasi. 3.
Bagian Output (Output Device) merupakan peralatan - peralatan yang
digunakan
untuk mengeluarkan
informasi hasil
pengolahan data. c. Brainware Definisi Brainware menurut Azhar Susanto (2004:187) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangann ya adalah sebagai berikut: “brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi manajemen.”
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
19
d. Prosedur Menurut Mulyadi (2009:5) “Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganansecara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah suatu serangkaian kegiatan yang terstruktur dalam sebuah organisasi yang melibatkan banyak pihak, guna menangani segala kegiatan opersional organisasi tersebut yang berulang yang terjadi secara seragam. e. Database Manajemen Sistem Menurut Herry (2014:47) dalam bukunya sistem operasi sebuah database adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi terstruktur, di mana informasi tersebut disusun dan disimpan sedemikian sehingga bisa diambil dengan mudah dan efisien. DBMS akan mengatur semua informasi di dalam database, dan aplikasi dapat mengakses informasi tersebut melalui statement yang ditulis dalam Structured Query Language (SQL). Menurut James A. Hall (2011:8) Database Manajemen Sistem merupakan sistem peranti lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang bisa diakses oleh pengguna. Tujuan DBMS untuk menyediakan pengendalian akses terhadap basis data.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
20
Sedangkan menurut Fathansyah (2012) database didefinisikan sebagai berikut: 1.
Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.
2.
Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
3.
Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis.
f. Jaringan Menurut Andi (2015) Sistem jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer dari perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Berdasarkan jaringan area atau lokasi, jaringan komputer dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu: 1. LAN (Local Area Network) Lokal
area
network
sering
dijumpai
pada
wilayah
perkantoran, kampus, maupun instansi pemerintah. Tipe jaringan ini hanya dapat menghubungkan sejumlah komputer yang ada dalam suatu lokasi dengan jarak dekat dan terbatas (kurang lebih beberapa kilometer) seperti dalam ruangan atau gedung. LAN dapat
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
21
menggunakan media penghubung seperti kabel serta wireless (tanpa kabel). 2. MAN (Metropolitan Area Network) Seuai dengan namanya, maka tipe jaringan komputer yang satu ini mampu mencakup hingga wilayah yang lebih luas (kurang lebih 50 kilometer) daripada tipe LAN. Selain itu kemampuan transfer datanya pun bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi. MAN merupakan gabungan rangkaian beberapa jaringan bertipe LAN, contohnya jaringan antar kota dan antar provinsi. 3. WAN (Wide Area Network) Tipe jaringan ini mencakup wilayah yang lebih luas daripada tipe jaringan MAN. Cakupan wilayah WAN mampu mencapai antar daerah dari negara yang berbeda. Tipe jaringan WAN dapat disebut dengan jaringan internet atau jaringan global karena dapat mencakup keseluruhan jaringan komputer di dunia. g. Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pengutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah dicabut dari PKP sehingga tidak dapat menerbitkan faktur pajak dalam berbentuk elektronik dapat melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi,
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
22
pengawasan dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak sebagaiman telah diatur dalam PER24/PJ/2012. h. Elektronik Faktur Pajak Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan
masih
terdapat
penyalahgunaan
faktur
pajak,
diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sitem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya. Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-faktur dibagi sebagai berikut: 1. Pada tanggal 1 Juli 2014, e-Faktur sudah diberlakukan bagi PKP tertentu, yaitu perusahaan-perusahaan yang menjadi pilot project eFaktur 2. Pada tanggal 1 Juli 2015, e-Faktur mulai diberlakukan bagi PKP Jawa-Bali secara serempak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
23
3. Pada tanggal 1 Juli 2016, e-Faktur sudah diberlakukan untuk seluruh PKP yang ada di Indonesia. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT. Sedangkan bagi DJP melalui aplikasi e-faktur ini kita makin mudah melakukan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM), adanya data lengkap dari setiap faktur pajak serta meminimalisir proses penyimpanan dokumen. E-faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pajak.
pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur Selain
meminimalkan
itu
juga
sistem
penyalahgunaan
berbasis
elektronik
penggunaan
faktur
ini
akan
pajak
oleh
perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
24
Gambar 2.1
Dasar hukum pembuatan e-Faktur adalah sebagai berikut: 1.
UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM.
2.
PMK-151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP.
3.
PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP.
4.
PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik . Aplikasi E-Nofa adalah aplikasi perpajakan yang digunakan
untuk memudahkan wajib pajak dalam memperoleh nomor seri faktur pajak secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
25
undangan yang berlaku. Untuk dapat menggunakan aplikasi faktur pajak elektronik dan e-Nofa, pengusaha kena pajak terlebih dahulu harus mempunyai Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang didapat dengan mendaftarkan ke KPP dengan membawa lampiran-lampiran sebagai berikut: 1. Asli dan fotokopi KTP dan KK pemilik perusahaan 2. Asli dan fotokopi NPWP perusahaan 3. Softcopy pas foto sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat (file foto diberi nama: NPWP PKP, nama pengurus, nomor kartu identitas pengurus) 4. Asli dan fotokopi SPT Badan terakhir 5. Surat pernyataan pengajuan sertifikat elektronik 6. Surat permintaan sertifikat elektronik Gambar 2.2
Tampilan Web e-Nofa
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
26
3. Kajian Riset Terdahulu a.
Luiyanto Yamin & Titi Muswati Putranti, (2009) melakukan penelitian “Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif”. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Informan meliputi para pakar, praktisi, dan fiskus yang memahami PPN, penyelewengan PPN, faktur pajak fiktif, dan prosedur ekspor, termasuk pengajar perpajakan. Informan fiskus adalah pejabat setingkat kepala seksi ke atas. Pemilihan informan berdasar metode snow ball sampling dan berkisar antara empat hingga delapan orang. Hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber Nano Suparno, mantan penyidik dan penagihan Ditjen Pajak, sementara ini dapat direkam sebanyak dua puluh dua model faktur pajak bermasalah sebagai penyelewengan PPN di Indonesia. hal itu yang dapat menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan paper yang tidak dipublikasikan, dapat disebut tiga contoh bentuk faktur pajak bermasalah yang berhubungan dengan ekspor.
b.
Melli Pujiani & Rizal Effendi, (2013) melakukan penelitian “Analisis Efektivitas Pengguna E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-system terhadap penerimaan pajak yang ada di KPP Ilir Timur Palembang dan juga untuk mengetahui apakah e-system
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
27
mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan pajak. Metode Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian Eksploratif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada KPP Pratama Ilir Timur di kota Palembang. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa E-system di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration. c.
Yudha Yudhanto, (2014) “Analisis dan Desain Sistem e-Tax Pelayanan Pajak Online”. Mengkaji tentang penerapan kebijakan pelayanan pajak secara online. Observasi, Studi Kepustakaan, teknik pengambilan data dengan cara mengamati sistem informasi e-tax secara langsung. e-Tax memudahkan user Wajib Pajak (WP), petugas eksekutif bisa aktif secara online, sistem mudah dan aman diakses dengan berbagai media.
d.
Asri Indika Sari, (2014) Desain Sistem Pembayaran Pajak Secara Online pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus: Universitas Brawijaya
Malang).
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengimplementasikan pelayanan e-Tax yang dapat diintegrasi langsung dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dalam prosedur pelayanan secara internal pada Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
28
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di kantor Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP) Universitas Brawijaya Malang. Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan
teknik
berhubungan
dokumentasi
dengan
dan
prosedur
penggunaan
e-Tax.
Hasil
literatur penelitian
membuktikan bahwa kelebihan pelayanan e-Tax
yang ini
yang dapat
diintegrasi langsung dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dalam prosedur pelayanan secara internal pada Universitas Brawijaya Malang antara lain Bendahara Pengeluaran Universitas Brawijaya dapat mengakses transaksi setor pajak yang dilakukan
oleh
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Fakultas/Lembaga/Unit secara mudah dan transparan. e.
Andri Parwito, (2014) “Evaluasi Kebijakan e-Filing dala Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi Asing (Studi Kasus: Konsultan X)”. Menganalisis
faktor-faktor apa saja yang
menghambat pelaksanaan e-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Asing pada Konsultan X serta menganalisis upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan penggunanaan e-Filing untuk OP Asing. Pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan site penelitian, dan batasan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Evaluasi Kebijakan E-Filing Dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
29
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi Asing (Studi Kasus Konsultan X) adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sitem e-Filing ternyata tidak memberi pengaruh terhadap cost of compliance Wajib Pajak.
B. Rerangka Pemikiran Menurut Sugiyono (2009) menuliskan bahwa menurut Uma Sekaran (1992) dalam bukunya Business Research, mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan skema pemikiran sebagai berikut : Implementasi e-Faktur
Cost dari Penerapan e-Faktur
Benefit dari Penerapan e-Faktur
Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
30
C. Hipotesis Perumusan hipotesis penelitian yang penulis gunakan adalah Hipotesis Asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009: 93-101). Adapun hipotesis asosiatif yang penulis simpulkan sebagai berikut: 1. H1 = Terdapat cost dalam Implementasi e-faktur (variabel X dengan variabel Y1) bagi Direktorat Jenderal Pajak 2. H2 = Terdapat manfaat dalam implementasi e-Faktur (variabel X dengan variabel Y2) bagi Direktorat Jenderal Pajak
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
