BAB I PENGANTAR
1.1
Latar belakang Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mempunyai andil yang cukup besar untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun banyak permasalahan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penyelenggara perguruan tinggi yang dihadapi salah satunya masih besarnya hambatan untuk memperoleh pendidikan tinggi, dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial. Dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI), memperluas akses pendidikan tinggi di daerah, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), serta dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan potensi daerah, maka dicetuskanlah akademi komunitas (AK). Pendidikan AK di daerah-daerah akan meningkatkan kemampuan lulusan SLTA agar bisa mandiri, yang akhirnya dapat meningkatkan human capital secara nasional. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten dari 20 kabupaten/ kota di Indonesia yang menjadi lokasi pendirian AK negeri percontohan atau model bagi AK swasta. AK negeri di 20 kabupaten/kota ini didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). AK tersebut didirikan dengan total biaya mencapai Rp 50 miliar berfokus pada bidang otomotif, pertanian, teknologi informasi dan perhotelan. 20 kabupaten/kota ini adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kerom, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Muko-muko, Kota Blitar, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Situ Bondo, Kabupaten Rejong Lebong, Kabupaten Sumbawa, 1
Kabupaten
Sidoarjo,
Kabupaten
Nganjuk,
Kabupaten
Bojonegoro,
Kabupaten Kolaka, Kabupaten Tanah Datar, Kota Mataram, Kota Prabu Mulih, dan Kabupaten Tuban. AK yang didirikan di Temanggung merupakan AK negeri yang satu-satunya di Jawa Tengah sedangkan sebagian besar lainnya didirikan di Jawa Timur. Akademi
Komunitas
Negeri
(AKN)
Temanggung
didirikan
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 161/P/2012 tanggal 9 Agustus 2012, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang pada tahun pertama memiliki program studi Produksi Tanaman Perkebunan, Teknologi Industri Pangan dan Manajemen Informatika, semuanya berjenjang Diploma 1. AK merupakan program nasional yang menjadi salah satu semangat penguatan pendidikan vokasi diusung dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, undangundang baru yang mengatur tentang pendidikan tinggi. Dengan adanya amanat Undang–undang Pendidikan Tinggi tentang pendirian AK di setiap kabupaten dan kota maka perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat D1 dan/atau D2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus yang akhirnya juga dapat menunjukkan potensi dari daerahnya. Kebijakan pendirian akademi komunitas akan sia-sia dan tidak ada artinya ketika implementasinya tidak diukur. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan akademi komunitas di Temanggung agar apa yang diharapkan atas pendirian akademi komunitas dapat tercapai. Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai dinamika pendirian akademi komunitas, banyak hal didapatkan yang mungkin saja selama ini belum pernah diketemui karena akademi komunitas merupakan hal yang baru di dunia pendidikan khususnya jenjang pendidikan tinggi di Indonesia.
2
1.2
Permasalahan Penelitian Sesuai amanat Undang-undang Pendidikan Tinggi pada pasal 81 bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit satu akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan. Akademi komunitas ini dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tahapan terpenting dalam sebuah kebijakan adalah tahap implementasi, karena merupakan rantai penghubung formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan. AKN Temanggung telah berjalan sejak tahun 2012 dan sudah berhasil meluluskan 2 angkatan, maka dari itu untuk mengetahui hasil kebijakan pendirian akademi komunitas ini perlu dilihat implementasiya, dan penelitian ini berusaha menguraikannya dalam dua pertanyaan yakni: Bagaimana implementasi kebijakan pendirian akademi komunitas di Temanggung? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendirian akademi komunitas di Temanggung?. Hasil dari penelitian ini pada nantinya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan pendirian akademi komunitas khususnya di Temanggung.
1.3
Keaslian Penelitian Penelitian mengenai implementasi kebijakan memang sudah banyak dilakukan, adapun yang menjadi referensi penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : Tabel 1. Daftar Referensi No.
Nama Peneliti
1. Akhmad Zaeni
Judul Implementasi kebijakan program keluarga berencana di kabupaten batang studi kasus peningkatan
kesertaan
KB
pria
di
kecamatan Grinsing
3
2. Dudung Sumahdumin
Efektivitas implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu pada pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan
studi
kasus
pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat III pada Badan Pendidikan dan Pelatihan 3. Adinda Permatasari Rahadian
Analisis Implementasi Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian
4. Astrida Dwi Kususmawardhani
Studi Implementasi Kebijakan Beras untuk Rumah
Tangga
Miskin
(Raskin)
di
Kelurahan Barusari Semarang 5. Winarsih
Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)
6. Nasruddin
Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
sarana
dan
Prasarana
Pendidikan Pasca Tsunami di Banda Aceh 7 Arthur Makatita
Implementasi
kebijakan
penyaluran
bantuan keuangan desa dan dusun (studi di desa Lorulun, kabupaten Maluku Tenggara Barat)
Banyaknya penelitian tentang implementasi sebuah kebijakan memang telah dilakukan namun penelitian tentang implementasi kebijakan akademi komunitas di Indonesia belum dilakukan, karena akademi komunitas secara legal baru lahir atas amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2012 telah disahkan. Dalam Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menyebutkan bahwa bentuk akademi komunitas di beberapa negara dikenal dengan sebutan Community College. Community College merupakan model pendidikan yang dapat memenuhi
4
kebutuhan dari beragam komunitas, menawarkan program atau modul praktis
yang
tidak
membutuhkan
persyaratan
untuk
membangun
keterampilan tertentu. Jenis keterampilan yang dapat berbasis personal atau social skills, sehingga mampu memotivasi individu atau bahkan memulai suatu usaha yang sesuai dengan potensi individu dan komunitas. Bentuk lembaga community college di Indonesia sudah berdiri dan menjamur sejak lama, misalnya Akademi Perbankan yang telah didirikan sejak tahun 1969 atau lembaga pendidikan komputer yang telah berkembang di awal tahun 1980-an. Program satu atau dua tahun ini pada dasarnya diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu pendidikan formal Diploma– 1 (D1) dan Diploma-2 (D2) serta non formal seperti pelatihan bersertifikat keahlian. Dengan adanya Undang-undang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pembentukan lingkungan
yang
kondusif
bagi
pembangunan
dan
pengembangan
community college yang kemudian disebut dengan akademi komunitas. Lebih lanjut sebagai acuan dari akademi komunitas pemerintah telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas yang lebih rinci lagi telah dikeluarkan juga Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013. Akademi Komunitas Negeri Temanggung Sub Kampus Politeknik Negeri Jember didirikan di Temanggung dengan mengambil tempat di SMK Negeri 1 Temanggung sebagai kampus I, SMK N 1 Tembarak sebagai kampus II dan SMK N 2 Temanggung sebagai kampus III berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 161/P/2012 tanggal 9 Agustus 2012. AKN Temanggung merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi Produksi Tanaman Perkebunan, Teknologi Industri Pangan dan Manajemen Informatika dengan jenjang Diploma 1.
5
Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan menjadi referensi dalam penelitian ini mempunyai topik penelitian yang sama yakni tentang implementasi kebijakan dan perbedaannya terdapat pada obyek penelitian di mana penelitian sebelumnya mengambil obyek pada program keluarga berencana, sistem penjaminan mutu, keterbukaan informasi publik dan beras raskin, sedangkan untuk penelitian ini mengambil obyek akademi komunitas di Temanggung. Dari beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, penelitian ini lebih mengadopsi pada konsep yang digunakan pada penelitian Akhmad Zaeni tentang implementasi kebijakan program keluarga berencana di Kabupaten Batang studi kasus peningkatan kesertaan KB pria di Kecamatan Grinsing.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Mendeskripsikan implementasi kebijakan akademi komunitas di Temanggung. b) Mengidentifikasi faktor–faktor
yang mempengaruhi implementasi
kebijakan akademi komunitas di Temanggung.
1.5
Manfaat Penelitian a) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu kebijakan publik pada bidang pendidikan tinggi. b) Bahan evaluasi kebijakan akademi komunitas di Temanggung.
1.6
Batasan Penelitian Penelitian ini mencangkup proses implementasi kebijakan akademi komunitas pada tahap pendirian akademi komunitas di Temanggung yang berlangsung pada akhir bulan 2012 sampai dengan proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya hingga bulan September 2014.
6
