BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undangundang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang (Soekarwo, 2003: 1). Undang-undang
Dasar
1945
merupakan
landasan
dasar
untuk
menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah (Deddy dan Solihin, 2004: 1-2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Kedua Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013: 47). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, good governance, efesiensi
1
dan efektivitas. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003: 2). Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh kerena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2001: 109). Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi sumbersumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah (Halim, 2009: 251).
2
Upaya peningkatan PAD tersebut dipandang sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003: 73). Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila: Pertama: kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009: 154). Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila pajak daerah tersebut dikelola secara profesionalefisien dan efektif, pendapatan dari pajak lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah (Ismail, 2005: 235). Akan tetapi secara empiris realisasi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mencerminkan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikutini adalah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009/2013 sebagai berikut:
3
Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2009/2013 (Dalam juta) Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pajak Daerah PAD Rp1.705.060. Rp19.639.797. Rp1.935.522. Rp21.146.545. Rp2.432.348. Rp43.093.601. Rp3.284.421. Rp61.446.188. Rp4.503.853. Rp69.218.673. Rata-rata kontrbusi
Porsentase (%) 8.68 9.15 5.64 5.34 6.51 7.06
Dari Tabel 1.1 menggambarkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir sebesar 7.06 persen, hal ini memperlihatkan peranan yang sangat kecil, keadaan ini menuntut adanya perhatian sungguh dari pemerintah daerah terhadap manajemen pengelolaan pajak daerah. Bagaimana pemeritah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki bahkan lebih dari itu, bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan dari pajak daerah di masa mendatang. Untuk itu penerapan manjemen penerimaan daerah harus dilaksanakan dengan efektif. 1.1.1
Rumusan masalah Kurang efektifnya manajemen pengelolaan pajak daerah memerlukan
manajemen strategi atau perbaikan dalam bidang pengelolaan manajemen pendapatan daerah khusus dari pajak daerah, yang nantinya akan memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Merujuk pada latar belakang diatas, secara singkat dapat dirumuskan permasalahan di Kabupaten Bima adalah.“
4
penerimaan dari pajak masih relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan yang lain” 1.2 Keaslian Penelitian Beberapa peneliti terdahulu telah telah melekukan penelitian dengan tema tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah. Tabel berikut ini menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengambil tema penghitngan potensi, efisiensi, dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah. Tabel 1.2 Keaslian Penelitian Nama/tahun Pramono (2002)
Pieter (2002)
Mauluddin (2001)
Hartono (2001)
Alat analisis
Tujuan
Hasil penelitian
Formulasi perhitungan potensi, tingkat perkembangan laju pertumbuhan dan metoda faktorial.
Menghitung potensi retribusi pasar, dan mengukur efisiensi dan efektivitas.
Potensi retribusi lebih tinggi dari target, tingkat efisiensi relatif cukup efisien, dan tingkat efektivitas tidak efektif. Potensi penerimaan 2,30 persen, efisiensi, 15,88 persen, efektivitas, 97,70 persen
Analisis efisiensi dan efektivitas
Mengetahui potensi penerimaan, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas, serta upaya peningkatan dari pajak galian C. Analisis rasio Menganalisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD. Chargeperformancei Menentukan ndeks (CPI), potensi retribusi CostOfcollectionefici pasar, tingkat
Kontribusi PAD terhadap APBD sebesar dan terdapat 6 jenis retribusi yang potensial untuk ditingakatkan. Potensi retribusi pasar realisasinya
5
encyratio (CCER)
efisiensi, dan efektivitas pemungutan retribusi.
masih rendah, realisasi penerimaan ratarata sebesar 107,08 persen.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam hal tempat dan periode waktu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regesi linier sederhana, serta formulasi khusus (spesifik) untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektivitas pajak daerah. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya peningkatan pajak daerah. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Penelitian memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah di Kabupaten Bima. 2. Mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah di Kabupaten Bima. 1.3.2 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini antara lain. 1. Sebagai informasi atau masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bima. Dalam kaitannya dengan kebijakan pajak daerah dimasa yang akan datang terutama dalam penetapan target penerimaannya, sehingga pendapatan asli
6
daerah dapat ditingkatkan guna mendukung pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembengunan daerah. 2. Menjadi bahan kajian atau referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, terutama dinas pendapatan daerah sebagai koordinator pendapatan daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah secara efisien dan efektif. 3. Sebagai kontribusi bagi para peneliti dalam memperkaya khansanah penelitian yang sudah ada dan sebagai bahan perbandingan atau referensi. 1.4 SistematikaPenulisan Penelitian ini akan disusun menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari Bab I Pengantar yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis meguraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori, alat analisis. Bab III berisi analisis data yang menguraikan tentang cara penelitian, data yang digunakan, hasil analisis data mengenai upaya pencapaian tujuan. Ingin mengetahui potensi, efisiensi, dan efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Bima. Bab IV merupakan bab kesimpulan dan saran yang akan menyajikan kesimpulan dari analisis permasalahan derdasarkan teori yang digunakan, sehingga akan memberikan saran yang dapat menjadikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
7
