BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Daya tarik kota yang sangat besar bagi penduduk desa mendorong laju urbanisasi semakin cepat. Pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin pesat seiring dengan perkembangan perekonomian, pemukiman, pendidikan, dan budaya. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menimbulkan tekanan yang besar terhadap sumberdaya dan lingkungan perkotaan. Salah satu dampak yang timbul akibat perkembangan jumlah penduduk adalah terjadinya konversi lahan yang semula merupakan ruang tumbuh berbagai jenis tanaman berubah menjadi ruang pemukiman dan sarana pendukung kegiatan yang ada di perkotaan. Adapun alternatif dari penyelesaian masalah yang telah disebutkan di atas dapat ditanggulangi salah satunya dengan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dinyatakan sebagai area atau ruang kota yang tidak dibangun dan permukaannya dipenuhi oleh tanaman yang berfungsi melindungi habitat, sarana lingkungan, pengamanan jaringan prasarana, sumber pertanian, menjaga kualitas atmosfer, dan mendukung kelestarian air dan tanah (Hakim, 2012). RTH di kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana RTH kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologi kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan (Putri dkk., 2010).
1
2
RTH dinyatakan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk membulat maupun dalam bentuk memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka,atau pada dasarnya tanpa bangunan. Vegetasi dapat bermanfaat untuk merekayasa masalah lingkungan di perkotaan. Selain itu vegetasi bermanfaat untuk merekayasa estetika, merekayasa estetika, mengontrol erosi dan air tanah, mengurangi polusi udara, mengurangi kebisingan, mengendalikan air limbah, mengontrol lalu lintas dan cahaya yang menyilaukan, serta mengurangi bau (Irwan, 1997). Luasan RTH publik Kota Surabaya yang telah direkapitulasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2010 mencapai 20,18 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6,670.42 ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan dan stadion, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Salah satu dari bentuk ruang terbuka hijau adalah hutan kota. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk keindahan, kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan. Fungsi dari hutan kota itu sendiri diantaranya pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota). Guna mendukung upaya tersebut diperlukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan aplikatif. Secara umum, landasan hukum yang mengatur kebijakan tentang hutan kota adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. Kebijakan pengelolaan hutan kota
3
mengatur
tentang
penyelenggaraan
hutan
kota
meliputi
penunjukan,
pembangunan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota menyebutkan bahwa penunjukan wilayah perkotaan sebagai hutan kota didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota (RUTRK) atau Rencana Tata Ruang Wilayah atau Propinsi (RTRWP) bagian dari wilayah perkotaan yang ditunjuk sebagai hutan kota merupakan bagian dari RTH. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, hutan kota merupakan bagian dari RTH berbentuk kawasan hijau yang dikembangkam untuk tujuan pengaturan iklim mikro dan resapan air. Adapun proses penunjukan lokasi hutan kota dilakukakan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati dan kesemuanya diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka menjamin kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota antara lain terkait penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan diperlukan pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Hutan Kota digunakan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan hutan kota. Pada akhir tahun 2014, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya berhasil mengesahkan salah satu Peraturan Daerah penting yang diberi nama Peraturan Daerah tentang Hutan Kota. Peraturan Daerah merupakan produk politik sebuah pemerintahan untuk mengatur sesuatu yang harus diatur guna menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan. Peraturan Daerah Kota Surabaya
4
Nomor 15 tahun 2014 tentang Hutan Kota disahkan dengan maksud mengatur tentang penyelenggaran hutan kota di Surabaya. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2014 tentang Hutan Kota telah melewati proses yang sangat panjang. Proses pembentukan Peraturan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya proses yang benar maka diharapkan produk yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan dapat diimplementasikan.
1.2. Rumusan Masalah Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan dasar rujukan atas penyusunan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang terletak paling bawah di dalam hirarki peraturan perundangundangan. Disini berarti Peraturan Daerah tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, sampai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2014 tentang Hutan Kota?
5
2. Apakah proses pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan?
1.3. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota Nomor 15 tahun 2014 tentang Hutan Kota. 2. Mengetahui kesesuaian proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota Nomor 15 tahun 2014 tentang Hutan Kota dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
1.4. Manfaat Penelitian 1. Sebagai
bahan
informasi
dan
kajian
bagi
semua
pihak
yang
berkepentingan dalam penyelenggaraan hutan kota. 2. Sebagai masukan guna mendukung keberhasilan peyelenggaraan hutan kota.
