BAB I PENDAHULUAN. A. Konteks Penelitian Salah satu peran penting pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan perubahan zaman agar tidak terjadi
kesenjangan antara realitas
dan idealitas.
Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru,pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen pendidikan. Dari berbagai pengamatan dan analisa di antara faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih belum maksimal. Pada hal peran serta masyarakat merupakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam wadah Komite sekolah;. Agar peran serta masyarakat tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan, maka Komite Sekolah perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Sekolah ditempatkan sebagai institusi pendidikan yang memiliki kewibawaan dalam pengelolaan pendidikannya.
1
Untuk menentukan kebijaksanaan pendidikan sesuai visi, misi dan kebutuhannya masing-masing, di lingkungan sekolah perlu dibentuk Komite Sekolah yang berkewenangan untuk itu. Adapun maksud dibentuknya Komite sekolah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, sehingga diharapkan dengan keberadaan Komite Sekolah, pihak sekolah dapat terbantu dalam upayanya meningkatkan sumber daya peserta didik.
Komite sekolah berfungsi adalah sebagai pemberi pertimbangan
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, sebagai lembaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai pengawas, dan sebagai mediator antara mayarakat dan pemerintah. Keberadaan Komite Sekolah bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan. Diharapkan dengan adanya keterlibatan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan,
akan
lebih
meningkatkan
efesiensi
dan
efektivitas
proses
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk lebih efektif dan efeisiennya pelayanan dan peningkatan hasil pendidikan maka optimalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah sangat diharapkan. Namun fenmena yang ada sering fungsi dan peranan komite masih belum diberdayakan secara optimal yang disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu adanya sekolah yang belum memandang komite sebagai mitra kerja sehingga sering tidak difungsikan dengan baik, atau adanya komite yang
belum berpartisipai secara optimal karena tidak mengerti atau tidak mau tahu dengan fungsi dan peranannya yang sangat besar dalam upaya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP)
Muhammadiyah
02
Kecamatan
Tolangohula, Kabupaten Gorontalo sebagaimana juga lembaga pendidikan lainnya, mempunyai tanggungjawab yang tidak ringan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang handal di masa depan. Oleh sebab itu bila tidak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain maka mau atau tidak, harus memberdayakan sumber daya yang ada, terutama masyarakat dan lebih khusus lagi Komite Sekolah, sebagaimana diamanatkan dalam Undfang-undang Nomorm 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nsional pasal 54 ayat (1 ) dan (2), dan pasal 56 ayat (1) dan (3) (Depag.RI, 2007:22) Di SMP Muhammadiyah 2 Tolangohula, menurut pengamatan awal peneliti, terkesan fungsi Komite Sekolah belum optimal. Hal ini terlihat pada hubungan antar Komite Sekolah dan pihak sekolah masih terbatas pada pada rapat bersama penetapan uang komite, Komite diundang menghadiri rapat penerimaan raport, adanya kebersamaan dalam penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar, baik nasional maupun keagamaan, serta kebersamaan dalam penyediaan biaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler oleh orang tua peserta didik seperti pada kegiatan Perkemahan Pramuka, kegiatan PMR dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
B. Fokus Masalah Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dirumuskan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut : 1.
Optimalisasi Fungsi
Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam
pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMP Muammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo 2.
Optimalisasi Fungsi
Komite Sekolah sebagai lembaga pendukung dalam
penyelenggaraan pendidikan di SMP Muammadiyah 02 Tolangohula Kabupaten Gorontalo 3.
Optimalisasi Fungsi Komite Sekolah sebagai lembaga pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Muammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
4.
Optimalisasi Fungsi Komite Sekolah sebagai sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di SMP Muammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
C.
Tujuan Penelitian.. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :
1.
Untuk
memperoleh informasi dan pengetahuan tentang optimalisasi fungsi
Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMP Muhammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
2.
Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang optimalisasi fungsi Komite Sekolah sebagai lembaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Muhammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dan implikasinya terhadap kelancaran layanan pendidikan..
3.
Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang Optimalisasi Fungsi Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Muhammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
4.
Untuk memperoleh informasi tentang Optimalisasi Fungsi Komite Sekolah sebagai sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat
di SMP
Muhammadiyah 02 Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
D. Manfaat Penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini
adalah sebagai
berikut : 1). Bagi Komite Sekolah temuan penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan informatsi yang sifatnya ilmiah dalam rangka optimalisasi fungsi Komite sekolah di
SMP Muhammadiyah 02 Tolangohula Kabupaten Gorontalo pada
masa yang akan datang. 2). Bagi Sekolah hasil penelitian diharapkan menjadi bahan informasi yang sifatnya ilimiah dalam rangka lebih mengoptimalkan fungsi dan kerja sama yang baik dengan Komite Sekolah.
3). Bagi Peneliti hasil Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya,
BAB II KAJIAN TEORITIS A.
Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat ingin memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Untuk dapat
memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, sekolah harus dapat menjalin kerja sama yang sinergis dengan keluarga dan masyarakat. Kerja sama sinergis itu untuk menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan dan warga Negara yang produktif. Untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dalam implementasi otonomi daerah. Maka diperlukan wadah organisasi yang mandiri, yang dalam UU Nomor 25 tahun 2000, tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah disebut Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Organisasi ini merupakan badan yang bersifat mandiri dan otonom menganut asas kebersamaan, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun lembaga-lembaga lainnya. (Sagal, 2009: 251) Dewan Pendidikan dan Komite sekolah merupakan organisai masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap
peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Organisasi Dewan pendidikan dan Komite Sekolah bertujuan (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidkan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sekolah bersama komite sekolah perlu menetapkan siapa stakeholders yang ada di lingkungan wilayahnya dan mengidentifikasi apa saja yang mungkin dapat dibantu oleh stakeholders untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Dalam penetapan stakeholders yang akan dijaring informasinya, sangat penting untuk diingat adanya berbagai kelompok di masyarakat seperti kelompok perempuan yang juga memiliki kepentingan dengan dunia pendidikan dan sekolah misalnya PKK, yang sering membantu pelaksanaan kegiatan siswa di sekolah dan sebagainya. Sekolah bersama komite sekolah bisa
membentuk kelompok kecil untuk mendatangi
stakeholders dan melakukan wawancara terstruktur dengan pokok bahasan mengenai pandangan dan harapan mereka serta kebutuhan mereka mengenai sekolah di tingkat sekolah. Selain itu perlu dijelaskan pentingnya partisipasu masyarakat dalam dunia pendidikan dengan merujuk pada UUSPN No. 20/2003. Setelah semua informasi terkumpul dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan perekapan dan
merapikan informasi dalam bentuk yang sistematis. Yang dijadikan bahan masukan dalam perumusan
rencana kebijakan sekolah.
B. Fungsi dan Tugas Komite Sekolah Komite Sekolah dibentuk dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2000
tentang
(Masaong:2010:1).
Program
Pembangunan
Nasional
(PROPENAS).
Komite Sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau
kelompok satuan pendidikan. Keberadaan Komite Sekolah ini telah diperkuat dari aspek legal karena telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 dan untuk memudahkan masyarakat dalam membentuk baik Dewan Pendidian maupun Komite Sekolah Pemerintah menerbitkan Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April 2002 sebagai acuan. (Depdiknas ;2006:3) Adapun maksud dibentuknya Komite sekolah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan dan kepercayaan, yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya Komite Sekolah mengmbangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna, berbagi kewenangan dan kemitraan yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Tujuan utama dibentuknya Komite Sekolah adalah : 1)
Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan oprasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
2) Meningkatkan
tanggungjawab
dan
peranserta
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 3) Menciptakan Susana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Keberadaan Komite Sekolah bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan din satuan pendidikan. Oleh karena itu pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran atau tugas utama Komite Sekolah adalah : 1) Sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, 2) Sebagai lembaga pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan, 3) Sebagai lembaga pengontrol dalam rangka transparansi, dan akuntabilitasn penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan., 4) Sebagai lembaga mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan. (Depdiknas:2006:4) Sementara itu menjalankan peran yang terlah disebutkan Komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Mendorong
tumbuhnya
perhatian
dan
komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, 2)
Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3)
Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat,
4)
Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a.
Kebijakan dan program pendidikan
b.
Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
c.
Kriteria kinerja satuan pendidikan
d.
Kriteria tenaga kependidikan
e.
Kriteria fasilitas pendidikan
f.
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
5) Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan 6) Melakukan
evaluasi
dan
pengawasan
terhadap
kebijakan,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
C. Perangkat Organisasi Komite Sekolah
program,
Perangkat Organisasi Komite Sekolah minimal yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Sekolah adalah; (1) Personel Komite Sekolah, (2) Struktur Organisasi disertai job description setiap personel dan (3) tata hubungan antar personel, (4) Panduan Organisasi berupa AD/ART, dan (4) fasilitas
penunjang
berupa
Kantor
Sekretariat
dan
tenaga
Administrasi
(Depdiknas:2006:6). Kepengurusan Komite Sekolah yang terdiri atas personel yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada dibentuk menjadi sebuah organisasi yang paling tidak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Dalam keadaan Struktur Organisasi Komite dengan kegiatan lebih kompleks, struktur Organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi. Guna menjalankan roda organisasi Komite Sekolah perlu dibuat job descriptrion bagi setiap personel pada setiap jabatan yang diembannya, sehingga tidak perlu terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. AD/ART merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting. Dalam AD/ART diatur mengenai; Dasar, Tujuan, dan kegiatan dari Komite Sekolah, Ketentuan keanggotaan dan kepengurusan, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolaan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan OPrganisasi atau SAD/ART, dan pembubaran organisasi. Organisasi Komite Sekolah agar dapat berjalan dengan mulus harus didukung oleh fasilitas peninjang. Fasilitas penunjang sebuah Komite Sekolah yng paling sederhana, terdiri dasri, meja Ketua, baik di rumah sang ketua, di sebuah sekolah, atau bahkan di8 sebuah kantor khusus Sekolah yang memiliki fasilitasruangruang kerja pengurus, ruang rapat fasilitas administrasi dan karyawan. Komite
sekolah yang efektif dapat memutar roda organisasi dengan dimulai dari hal-hal yang sederhana yang disebut konsolidasi seperti penyamaan visi, membangun Tim yang efektif, serta mengembangkan kreativitas. Agar organisasi berjalan dengan baik, maka semua anggota pengurus memiliki visi dan misi yang sama.
Selanjutnya
organisasi dapat berjalan baik apabila terjadi kebersamaan di dalam tim kerja yang efektif. Terakhir organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila organisasi tersebut diurus oleh orang-orang yang penuh kreatifitas, berupa orangorang yang selalu bertanya tentang masalah, berfikir untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah, memiliki gagasan-gagasan baru yang tak terpikirkan oleh orang lain. Organisasi yang b aik adalah organisasi yang mendukung perkembangan kreatifitas.
D. Memberdayakan Orang Tua Peserta Didik. Salah satu unsur penting dalam implementasi MBS adalah tingkat partisipasi orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Selama beberapa dekade pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem sentralis, telah mengakibatkan peran orang tua siswa sangat rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Balitbang Diknas RI yang menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian guru, tingkat partisipasi orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,10 % (dalam Masaong, 2010:161). Partisipasi orang
tua
siswa
peserta
didik
yang
masih
rendah
dalam
mendukung
penyelenggaraan pendidikan sekolah, ialah dalam hal penentuan kebijakan program
sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi orang tua peserta didik yang tinggi masih terbatas dalam mengawasi mutu sekolah, pertemuan Komite sekolah, pembayaran dan bentuk uang Komite per tahun dan sumbangan uang gedung untuk peserta didik yang baru.
Komunikasi orang tua peserta didik dengan sekolah hanya terjadi dua
kali dalam setahun yaitu saat penerimaan raport dan penaikan kelas. Demikian pula informasi yang disampaikan sangat minim yaitu biasanya terjadi melalui pemberitahuan perubahan besaran iuran SPP, uang komite, dan pemberitahuan tunggakan yang harus dibayar. Di era ototnomi pendidikan dengan pendekatan MBS peran Kepala Sekolah dan staf harus mengambil inisiatif untuk memaksimalkan pemberdayaan orang tua peserta didik dalam mendukung implementasi MBS di sekolahnya. Cara yang dapat diperoleh adalah dengan membentuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Guru dan Orang Tua Peserta didik, atau nama lain yang sehaluan. Shields (dalam Masaong,2010:161) menyatakan bahwa reformasi pendidikan harus sampai pada hubungan antara sekolah dengan orang tua peserta didik dengan cara melibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran maupun pengembangan sarana serta penciptaan
iklim
dan
budaya
sekolah
yang
kondusif.
Cheng
(dalam
Masaong,2010:162) juga mengemukakan bahwa peran para orang tua peserta didik dalam MBS adalah menerima pelayanan yang berkualitas melalui peserta didik yang menerima pendidikan sesuai yang dibutuhkan. Peran orang tua peserta didik, adalah sebagai partner dan pendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.. Mereka
dapat berpartisipasi dalam proses sekolah, mendidik peserta didik secara koopratif, berusaha membantu perkembangan yang sehat kepada sekolah dengan memberi sumbangan sumberdaya dan informasi, mendukung dan melindungi sekolah pada saat mengalami kesulitan dan krisis. Dark (dalam Masaong,2010:162)mengemukakan bahwa terdapat dua jenis pendekatan untuk mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan, yaitu; Pertama,
pendekatan school-based,
dengan cara mengajak orang tua peserta didik datang ke sekolah melalui pertemuanpertemuan, konferensi, diskusi, dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, pendekatan home-based, yaitu orang tua peserta didik membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama dengan guru yang berkunjung ke rumah. Keuntungannya adalah menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dan meningkatkan hubungan baik antara orang tua dan anak. Keikut sertaan orang tua dalam pendidikan memiliki banyak keuntungan, sebagaimana dikemukakan Rhoda (dalam Masaong,2010:162) yaitu; Pertama, pencapaian tujuan akademik dan perkembangan kognitif peserta didik dapat berkembang secara signifikan. Kedua, orang tua peserta didik dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di sekolah. Ketiga,
orang tua
peserta didik akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menerapkan formulaformula positif untuk pendidikan anaknya. Keempat,orang akan memilki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.
Salah satu peran paling penting dan efektif dari orang tua siswa adalah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar tenang dan menyenangkan. Beberapa hal yang dapat disarankan kepada sekolah dan terhadap orang tua peserta didik untuk membentuk lingkungan belajar yang kondusif di rumah antara lain: a.
Menciptakan budaya belajar di rumah pada jam-jam belajar, orang tua sebaiknya ikut belajar.
b.
Memprioritaskan tugas yang terkait langsung dengan pembelajaran di sekolah. Artinya apabila banhyak kegiatan yang harus dilakukan anak, maka haruslah diutamakan kegiatan yang terkait dengan tugas pembelajaran.
c.
Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler.
d.
Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktifitas yang menunjang kegiatan belajar.
e.
Menciptakan situasi yang demokratis di rumah agar terjadi tukar pendapat dan pikiran sebagai saran belajar dan membelajarkan.
f.
Memahami apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan potensi anaknya.
g.
Menyediakan sarana belajar yang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.
Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi orang tua siswa adalah menjalin hubungan yang harmonis, maka perlu diprogramkan beberapa hal sebagai berikut: a.
Melibatkan orang tua siswa secara proporsional, dan professional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah.
b.
Menjalin komunikasi secara intensif
c.
Mengadakan pembagian tugas dan tanggungjawab antara sekolah dan orang tua siswa dalam pembinaan pribadi peserta didik, melalui: 1) melibatkan orang tua siswa dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan baik guru atau siswa kelas terakhir, peringatan hari-hari besar baik nasional maupun keagamaan, dan pentas seni, yang pelibatannya disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah, 2) melibatkan orang tua peserta didik dalam berbagai pengambilan keputusan, agar mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya, 3) mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua peserta didik sebagi sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Untuk merealisasikan program di atas dan mendorong partisipasi orang tua
peserta didik dalam kegiatan sekolah, kepala sekolah seharunya melakukan hal-hala sebagai berikut :
a.
Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan partisipasi orang tua peserta didik dalam program sekolah, yang dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan wakil komite sekolah.
b.
Menyusun tugas-tugas yang dapat dilakuka bersama antara sekolah dan orang tua siswa.
c.
Membantu guru mengembangkan program pelibatan
orang tua dalam
aktivitas sekolah. d.
Mengkomfirmasikan secara luas program sekolah, dan membuka peluang bagi orang tua siswa untuk melibatkan diri dalam program tersebut.
e.
Mengundang dan meminta orang tua peserta didik, menjadi relawan dalam berbagai aktifitas sekolah.
f.
Member penghargaan secara proporsional terhadap keterlibatan orang tua peserta didk dalam berbagai kegiatan sekolah.
E. Pemberdayaan masyarakat melalui Komite Sekolah. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54, dikemukakan; (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemsyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu dan pelayanan pendidikan, (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Depag RI, 2007:22).
Secara lebih khusus lagi pada pasal 56, disebutkan bahwa di masyarakat terdapat dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, yang berperan sebagai berikut; (1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dean pendidikan dan komite sekolah/madrasah, (2) dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasaran serta
pengawasan
pendidikan
di
tingkat
nasional,
propinsi
dcan
daerah
kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, (3) komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tungkat satuan pendidikan. (Depag RI, 2007:22). Tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.(dalam Masaong, 2010:165). Berdasarkan Keputusan Mendiknas tersebut Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, penentuan, dan efisiensi pengelolaan pendidikandi satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, atau nama lain yang disepakati bersama. Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan mandiri yang tidak
memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena petimbanagn lain. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah yaitu; (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan oprasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menviptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan
dan
pelayanan
pendidikan
yang
bermutu
di
satuan
pendidikan.(Masaong,2010:165)
F. Pemberdayaan Komite Sekolah Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat srategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran serta masyarakat dalam hal-hal berikut; (a) membangun sikap kepemilikan sekolah, (b) merumuskan kebijakan sekolah, (c) membangun kesadaran mutu, (d) perhatian terhadap kehidupan ademik sekolah, dan (e) membangun tatakerja kelembagaan sekolah (Masaong, 2010:168). Kelima hal tersebut menurut Masaong diuraikan sebagai berikut : 1.
Merumuskan Kebijakan Sekolah
Dalam konteks pembangunan daerah pendidikan seharusnya mampu memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Artrinya bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di wilayah itu. Ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah itu, seperti orang tua dan masyarakat setempat sepatunya memiliki akses terhadap perencanaan kebijakan dan pembuatan keputusan untuk kepentingan memajukan sekolah. 2.
Membangun Sikap Kepemilikan Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan gagasan yang menempatkan
kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan otoritas sistem. Di dalamnya terkandung desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusdan. Sebagai institusi sosial maka makna kewenangan pengambilan keputusan hendaknya dilihat dalam persfektif peran sekolah yang sesungguhnya, yaitu melayani anak didik agar mereka beroleh layanan belajar yang sebaik-baiknya. Dalam upaya m,emenuhi layanan belajar yang memuaskan maka aspirasi masyarakat melalui komite sekolah didokumentasikan dfalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi dan tujuan serta program-program prioritas sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah dengan kewenangan komite sekolahnya bnerada dalam kerangka system pendidikan nasional. 3.
Membangun Kesadaran Mutu
Aspek penting dari peran masyarakat melalui komite sekolah adalah berkaitran dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat. Di lingkungan sistem pendidikan tuntutan akan jaminan mutu adalah merupakan suatu kewajaran dan keharusan, karena penyelenggaran pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Setiap komponen pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan, baik orang tua, masyarakat, dunia kerja dan pemerintah dalam peranan dan kapasitasnya masing-masing memilikikepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 4.
Perhatian baru terhadap Kehidupan Akademik Sekolah. Melalui Komite Sekolah masyarakat diajak untuk ikut menaruh perhatian
terhadap aspek akademik kehidupan sekolah, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek kebutuhan finansial saja. 5.
Membangun Tata Kerja Kelembagaan Sekolah Peran serta masyarakat terhadap dalam pengembangan sekolah melalui komite
sekolah, harus diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah. Hal yang dimaksud meliputi: (a) Komite Sekolah merupakan partner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah. Program-program akademik yasng ditujukan bagi kepentingan paserta didik harus mendapatkan dukungan dari Komite, sekolah sehingga program tersebut bias dilaksanakan Pengembangan
dengan Perencanaan
pengembangan sekolah
ketersediaan Strategis
biaya
sekolah
dilakukan bersama
yang
komite
yang
diperlukan, .(b)
menggambarkan
arah
sekolah, (c) Perencanaan
tahunan dirumuskan
bersama
Komite
Sekolah, (d) Melakukan monitoring
internaldan ervaluasi diri yang dilakukan secara regular serta melaporkan dan mambahas hasilnya berssama komite sekolah. (e) Manajemen laporan tahunan sekokah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah dibahas dalam forum dan harus mendapatkan penerimaan Komite Sekolah, (f) Melakukan review sekolah yang hasilnya dijadikan bahan berharga untuk dikaji secara terbuka dan professional bersama komite sekolah, (g) Melakukan survey pendapat, (h) Menyelenggarakan “hari terbuka”bagi orang tua dan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan internal sekolah, dan (i) Memantau kinerja sekolah. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 dikemukakan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran setrta perseorangan, kelompok, keluarga, orgamisasi profesi, pengusaka dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanan dan pengguna hasil pendidikan. (Depag RI, 2007:22) Secara lebih khusus lagi dalam pasal 56 disebutkan bahwa (1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikanmelaui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (3) komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan pendidikan dengan
memberikanpertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasaranaserta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Depag RI;2007:23)
G. Peran Komite Sekolah dalam Rencana Kerja Sekolah Sebagai suatu institusi kepala sekolah berhubungan dengan guru, dan komite sekolah. Pola hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti status pihak-pihak yang berhubungan, alasan berhubungan, cara yang dipakai dalam berhubungan, informasi yang diharapkan dan informasi yang diberikan. (Sagal, 2009: 255) Status hubungan perlu diketahui kedua belah pihak, agar nasing-masing mengerti posisi masing-masing,
karena hal ini sangat membantu kelancaran
hubungan kerja nanti. Keputusan Mendiknas no. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menekankan ada empat fungsi yaitu, memberi pertimbangan (Adviroy Agensi), pendukung (Supporting Agensi), pengontrol (Controlling Agensi), dan penghubung (Mediating Agensi). (Sagala, 2009: 256-260) 1.
Sebagai pemberi pertimbangan Dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003. Tentang Sisdiknas dinyatakan
bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga mandiri dan otonom dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan menberi pertimbangan, arahan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, propinsi dan kabupaten/kota.
Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut: a.
Memberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan.
b.
Memberi peetimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas agar tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa,
c.
memberI pertimbangan dalam meningkatkan disiplin guru dan memberI solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru,
d. 2.
Memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa.
Sebagai lembaga pendukung Dukungan komite sekolah tidak hanya dalam bentuk keuangan tetapi juga dalam tenaga, idea atau gagasan. Fungsi pendukung menurut Sagala (2009:258) adalah sebagai berikut; a. Mendata jumlah guru yang memerlukan diklat, dan mendata tingkat pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan b. Memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan dasar bagi guru yang membutuhkan c. Mendata jumlah siswa dan indeks prestasi guru dan komite sekolah. d. Mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar dan remedial bagi yang belum tuntas. e. Menyediakan tropi dan hadiah atas keberhasilan siswa dan guru, f. Mengadakan pesantren kilat untuk peningkatan wawasan keagamaan siswa g. Mendukung pemanfaatan layanan sarana prasarana sebagai layanan belajar
h. Menyediakan media pembelajaran sesuai kebutuhan i. Membuat kebun percontohan j. Memaksimalkan anggaran oprasional sekolah yang bersumber dari APBD, dana BOS , bantuan komite dan lain-lain. 3.
Sebagai pengontrol Fungsi lain Komite Sekolah adalah sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah. Fungsi Komite Sekolah menurut Sagala (2009:259) adalah sebagai berikut : a. Menanyakan proses belajar mengajar apa sudah memenuhi persyaratan b. Menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik c. Memantau pelaksanaan RKS dan RKT d. Ikut serta dala penyusunan RKS dan RKT e.
Ikut memantau penggunaan anggaran
f. Ikut serta dalam rapat penyerahan raport g.
Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
h.
Mengontrol pelaksanaann PBM dengan memakai kartu data sesuai dengan perlindungan anak, cara mengajar gru, buku atau kartu yang ditanda tangani ustad atau orang tua.
4.
Sebagai penghubung (mediator)
Untuk dapat bekerja sama secara sinergis harus ada yang menghubungkan antara keluarga masyarakat dan sekolah. Itulah sebabnya salah satu fungsi komite sekolah adalah fungsi mediator. Fungsi tersebut menurut Sagala (2009:260) adalah sebagai berikut : a. Menghubungkan dengan instansi pemerintah b. Menghubungi orang tua siswa yang mampu dan meminta kesediaannya menjadi donator atau mebantu keperluan sekolah c. Mencari informasi yang dapat dipakai untuk menghembangkan sekolah d. Memberi laporan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program dan penggunaan keuangan.
